paper banjir

7/22/2019 Paper Banjir

1/5

Latar BelakangBencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering

mengakibatkan kehilangan jiwa, kerugian harta, dan benda. Kejadian banjir tidak dapat

dicegah, namun dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya.

Karena datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut perlu

dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Sebagian tugas Dinas dan/atauBadan Hukum yang mengelola Wilayah Sungai adalah melaksanakan pengendalian banjir

dan penanggulangan kekeringan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut diperlukan

pengetahuan akan siklus bencana dan tahapan pada setiap siklus bencana

Pengertian-Pengertian1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumber daya alam non

hayati yang terkandung di dalamnya, serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air

sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh

garis sempadan.

2. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu ataulebih Daerah Aliran Sungai.

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisahtopografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan

sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.

4. Palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatanmanusia untuk mengalirkan air dan sedimen.

5. Dataran banjir adalah lahan yang pada waktu-waktu tertentu terlanda atau tergenang airbanjir.

6. Banjir adalah suatu keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palungsungai.

7. Debit banjir rencana adalah debit banjir yang dipakai untuk dasar perencanaanpengendalian banjir dan dinyatakan menurut kala ulang tertentu. Besarnya kala ulang

ditentukan dengan mempertimbangkan segi keamanan dengan risiko tertentu serta

kelayakannya, baik teknis maupun lingkungan.

8. Bangunan sungai adalah bangunan air yang berada di sungai, danau, dan/atau di daerahmanfaat sungai; yang berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian

sungai.

9. Mitigasi bahaya banjir (flood damage mitigation) adalah upaya menekan besarnyakerugian/bencana akibat banjir.

10.Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) adalah pengelolaan dataran banjirsedemikian rupa sehingga meminimal akibat banjir yang mungkin terjadi.

11.Bahan banjiran adalah bahan yang diperlukan untuk penanggulangan darurat kerusakanyang disebabkkan oleh banjir termasuk tanah longsor karena banjir.

12.Daerah tangkapan air (catchment area) adalah daerah resapan air dari suatu daerah aliransungai.

Siklus Bencana BanjirPencegahan dan mitigasi banjir dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari

bencana banjir, antara lain: korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan

terganggunya kegiatan sosial ekonomi.

Prinsip Pencegahan dan Mitigasi Banjir

a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah danair.


2/5

b. Meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur resapan ataurorak dan menyediakan daerah terbuka hijau.

c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi.d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air.e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, dan harta benda.

Tahapan Pada Pencegahan dan Mitigasi Banjir

Agar dapat memperkecil dampak yang dihasilkan oleh banjir maka dianggap perlu untuk

membuat tahapan pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Berikut ini tahapan pencegahan

dan mitigasi banjir.

a. Pengendalian tata ruangPengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai

kemampuannya dengan mepertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan

sesuai dengan peruntukannya, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata

ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.

b. Pengaturan debit banjirPengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan

pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai,

pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.

c. Pengaturan daerah rawan banjir pengaturan tata guna lahan dataran banjir (flood plain management). penataan daerah lingkungan sungai, seperti: penetapan garis sempadan sungai,

peruntukan lahan di kiri kanan sungai, dan penertiban bangunan di sepanjang aliran

sungai.

d. Peningkatan peran masyarakatPeningkatan peran serta masyarakat diwujudkan dalam:

Bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun danmenyosialisasikan program pengendalian banjir.

Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam ataumelintas sungai;

Membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupalimbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan

mengganggu aliran;

pengerukan sungai pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya,

dan kawasan lindung);

rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;

penggalangan dana oleh masyarakat umum di luar daerah yang rawan banjir; dan penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir

Tahap sebelum terjadi banjirKegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya

banjir, meliputi:

1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan atau informasi-informasi, baik dariPemerintah maupun pemerintah daerah, berkaitan dengan masalah banjir;

2. pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus-menerus;3. optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;4. penyebarluasan informasi daerah rawan banjir, ancaman/bahaya, dan tindakan yangharus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;


3/5

5. peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan manajemen pengendalian banjir denganmenyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan dan berorientasi kepada

pemotivasian individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia

mengendalikan ancaman/bahaya;

6. persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman;7. penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat, seperti: karung plastik,bronjong kawat, dan material-material pengisinya (pasir, batu ,dan lain-lain), dan

disediakan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan/kritis;

8. penyediaan peralatan berat (backhoe, excavator, truk, buldozer, dan lain-lain) dandisiapsiagakan pada lokasi yang strategis, sehingga sewaktu-waktu mudah

dimobilisasi;

9. penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi, seperti: speed boat, perahu,pelampung, dan lain-lain.

Saat terjadi banjirKegiatan yang dilakukan dititikberatkan pada:

1. Penyelenggaraan piket banjir di setiap posko.2. Pengoperasian sistem peringatan banjir (flood warning system)

Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pantau. Melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada dinas/instasi

terkait, untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar

Prosedur Operasional Banjir.

3. PeramalanPeramalan banjir dapat dilakukan dengan cara:

analisa hubungan hujan dengan banjir (rainfall runoff relationship),

metode perambatan banjir (flood routing),

metode lainnya.4. KomunikasiSistim komunikasi digunakan untuk kelancaran penyampaian informasi dan pelaporan,

dapat menggunakan radio komunikasi, telepon, faximili, dan sarana lainnya.

5. Gawar/Pemberitaan Banjir (Pemberitaan)Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan, dan/atau sarana sejenis

lainnya dari masing-masing pos pengamatan berdasarkan informasi dari posko banjir.

Tanggap DaruratTanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi keadaan darurat

akibat banjir, dilakukan dengan cara:

1. mengerahkan sumber daya, seperti: personil, bahan banjiran, peralatan, dana danbantuan darurat;2. menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas penanggulangan bencana banjir;3. mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir yang berada

dalam kondisi kritis; dan

4. mengevakuasi penduduk dan harta benda.

Pemulihan

Pemulihan dilakukan terhadap sarana dan prasarana sumber daya air serta lingkungan akibat


4/5

bencana banjir kepada fungsi semula, melalui:

1. inventarisasi dan dokumentasi kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air,kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan;

2. merencanakan dan melaksanakan program pemulihan, berupa: rehabilitasi,rekonstruksi atau pembangunan baru sarana dan prasarana sumberdaya air; dan

3. penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana banjir.PengawasanSalah satu tugas dinas dan/atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai adalah

melaksanakan pengendalian banjir. Agar tugas tersebut dapat terlaksana sebagaimana

mestinya, maka diperlukan pengawasan oleh BPBD provinsi (atau Satkorlak) dan BPBD

kabupaten/kota (Satlak) yang meliputi:

pengawasan terhadap dampak dari banjir pengawasan terhadap upaya penanggulangannya.

KelembagaanPengaturan Pengendalian Bencana banjir di suatu wilayah sungai diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum sesuai kewenangan masing-masing, yang

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi (atau Satkorlak), dan BPBD

kabupaten/kota (Satlak).

Sumber Daya Pendukung1. Kelompok tenaga ahli

Tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidang

sumber daya air, antara lain: bidang hidrologi, klimatologi, hidrolika, sipil, elektro

mekanis, hidrogeologi, geologi teknik, dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan

masalah banjir.

2. Kelompok tenaga lapanganDalam pelaksanaan pengendalian banjir, dibutuhkan petugas lapangan dalam jumlah

cukup, utamanya untuk kegiatan pemantauan dan tindakan turun tangan.

Sarana dan PrasaranaPeralatan dan bahan dalam rangka pengendalian banjir terdiri dari:

peralatan hidrologi dan hidrometri (antara lain: peralatan klimatologi, AWLR, ARR, extensometer); peralatan komunikasi (antara lain: radio komunikasi, telepon, faksimili);

alat-alat berat dan transportasi (antara lain: bulldozer, excavator, truk); perlengkapan kerja penunjang (antara lain: sekop, gergaji, cangkul, pompa air); perlengkapan untuk evakuasi (antara lain: tenda darurat, perahu karet, dapur umum, obat

obatan);

bahan banjiran (a.l. karung plastik, bronjong kawat, bambu, dolken kayu).DanaDalam pengendalian banjir, diperlukan alokasi dana yang diupayakan selalu tersedia. Dana

yang diperlukan tersebut harus dialokasikan sebagai dana cadangan yang bersumber dari

APBN, APBD, atau sumber dana lainnya. Dana cadangan disediakan sesuai ketentuan yang

berlaku.


5/5

Koordinasi Antar LembagaBerkaitan dengan pengendalian banjir, lembaga koordinasi yang ada adalah Tim

Penanggulangan Bencana Alam. Pada tingkat nasional adalah Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tingkat provinsi adalah BPBD provinsi (jika belum

dibentuk dikoordinir oleh Satkorlak PB), dan pada tingkat kabupaten/kota adalah BPBD

kabupaten/kota (jika tidak dibentuk dikoordinir oleh Satlak PB).Obyek yang dikoordinasikan dalam pengendalian serta penanggulangan banjir dapat

dipisahkan menjadi tahapan sebelum banjir, saat banjir, dan sesudah banjir.

Sebelum Banjira. Perencanaan rute evakuasi dan tempat penampungan penduduk.

b. Perencanaan program penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat.c. Perencanaan rute pengiriman material penanggulangan pada tempat-tempat kritis.d. Perencanaan rute pengiriman logistik kepada masyarakat.e. Perencanaan jenis dan jumlah bahan serta peralatan banjiran.f. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta Sumberdaya Manusia.

Saat Banjira. Evakuasi penduduk sesuai dengan prosedur.

b. Memberikan bantuan kepada penduduk.Sesudah Banjir

a. Pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendalibanjir, dan lain-lain.

b. Pengembalian penduduk ke tempat semula.c. Pengamatan, pendataan kerugian dan kerusakan banjir.

Sistem PelaporanDinas/Instansi/Badan hukum pengelola wilayah sungai melaporkan hal-hal sebagai berikut:

a. karakteristik banjir (antara lain: hidrologi banjir, peta daerah rawan banjir, banjirbandang);

b. kejadian banjir (antara lain: waktu, lokasi, lama dan luas genangan banjir);c. kerugian akibat banjir (antara lain: korban jiwa, harta benda, sosial ekonomi);d. kerusakan (antara lain: sarana dan prasarana, permukiman, pertanian, perikanan,

lingkungan);

e. penanggulangan darurat; danf. usulan program pemulihan secara menyeluruh.g.

Laporan tersebut di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menterisesuai dengan jenis dan tingkatannya.

Sumber :http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir
http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjirhttp://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjirhttp://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjirhttp://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir

paper banjir

Documents