paparan jepara suyono pnpm jateng
TRANSCRIPT
N e x t
ASPEK PEMBERDAYAAN & PENGUATAN MODAL SEBAGAI MODEL
PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
SUYONOOversight Service Provider 5
PNPM MP Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan Pada Workshop “Aspek Pemberdayan dan Penguatan Modal sebagai model Pengembanan Ekonomi Kerakyatan”, Jepara, 19 Desember 2012
OUTLINE1. Pemberdayaan 2. Aspek-aspek Penting Pemberdayaan Masyarakat3.Pemberdayaan Ekonomi Versi PNPM MP4.Pemberdayaan Ekonomi Konteks Kab. Jepara5.Pilihan Pelaku Program6.Agenda Ke Depan
“Seandainya kemiskinan itu berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya”
(Ali bin Abi Thalib)
1. PEMBERDAYAAN
N e x tB a c k
PEMBERDAYAAN Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.
Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek saja
PEMBERDAYAAN EKONOMI
Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan
faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan
pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah
yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh
informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan
secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun
aspek kebijakannya
Komponen/aspek dalam Pemberdayaan Ekonomi
• Bantuan Modal bergulir• Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat• Penguatan SDM• Peningkatan akses sarana dan prasarananya• Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha
ekonomi rakyat
2. ASPEK PENTING PEMBERDAYAAN
N e x tB a c k
ASPEK-ASPEK PENTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program disusun sendiri oleh masyarakat Mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat Mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya Dibangun dari sumberdaya lokal Sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal Memperhatikan dampak lingkungan Tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait yg terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelajutan.
3. PEMBERDAYAAN EKONOMI VERSI PNPM MP
N e x tB a c k
10
Landasan Pemikiran Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM MP
2. NILAI UNIVERSAL KEMANUSIAAN:
a. Dapat Dipercayab. Ikhlas/Kerelawananc. Kejujurand. Keadilane. Kesetaraanf. Kebersamaan
Strategi Dasar: PEMBELAJARAN dan PRAKSIS nilai-nilai universal untuk memberdayakan masyarakat tertinggal/miskin menuju masyarakat yang Mandiri dan Madani serta mampu mewujudkan Permukiman Berkelanjutan.
Prinsip Dasar : Penanganan kemiskinan di Indonesia harus dimulai dari aspek spiritual manusianya secara mendasar.
1. NILAI UNIVERSAL
KEMASYARAKATAN:a. Demokrasib. Partisipasic. Transparansid. Akuntabilitase. Desentralisasi
3. PILAR PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN:a. Pelestarian
Lingkunganb. Pembangunan sosialc. Pembangunan
ekonomi
11
Sasaran Program PNPM-PERKOTAAN
1. Meningkatnya perubahan perilaku dan sikap masyarakat yang lebih peduli, kebersamaan dan gotong royong dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar (lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi) sesuai IPM-MDG, bagi warga miskin perkotaan dengan membangun kemandirian masyarakat.
3. Pewujudan good governance dan membangun sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat & pelaku pembangunan kelompok peduli untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development)
Konsep TRIDAYA
Manusia
Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat
effektif
Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta
masyarakat yg produktif
Membangkitkan daya pembangunan agar
tercipta lingkungan yang lestari
PEM
BER
DAYA
AN
N e x tB a c k
Tantangan Utama
MANFAAT AKSES DAN ASSET BAGI MASYARAKAT MISKIN
13
DAFTAR WARGA MISKIN(PS-2)
1. Informasi2. Partisipasi3. Pengambilan Keputusan4. Pengorganisasian, (KSM, BKM, dll)
1. BLM Infrastruktur2. BLM Ekonomi3. BLM Sosial4. BLM Channeling, dll
MANFAAT PROGRAM
AKSES PROGRAM
ASSET PROGRAM
MISKIN
TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PNPM Mandiri Perkotaan)
14
BERDAYA
MANDIRI
MADANI
PEMBUATANPJM
PRONANGKIS
PEMANFAATAN DANA
BLM
PAKET
NEIGHBORHOOD
DEVEVELOPMENT
CHANNELING/
REPLIKASI
TUJUAN
BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM
BELAJAR MELAKUKAN
PERBAIKAN SIKAP/ PRILAKU/ CARA
PANDANG
BELAJAR BERSINERGI
DIANTARA MASYARAKAT
BELAJAR MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN
APLIKASI RENCANA KEGIATAN
BELAJAR MEMBANGUN
WILAYAH SECARA TERPADU
BELAJAR KEMITRAAN
MASYARAKAT-PEMDA
BELAJAR MAMPU MENGAKSES
SUMBER DAYA DISEKITAR
PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR UNIVERSAL
LEMBAGA MASYARAKAT YANG
REPRESENTATIF DAN MENGAKAR (BKM)
1 2 3 4 5 6 7
Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014
No Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM
Pembelajaran(2007-2009)
Kemandirian(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy(2015-..)
1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)
Penguatan Kelembagaan BKM
Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda
BKM menjadi asset Pemda
2 BLM setiap tahun max 3 th
Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program
Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan
DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda
3 Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis)
Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang
Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat
Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif
4 Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM
Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel
Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance
PAKET BANTUAN PROGRAM I :
PAKET BANTUAN PROGRAM II:
PAKET BANTUAN PROGRAM III:
Bantuan danPerlindunganSosial(Raskin, Jamkesmas, BOS Miskin, PKH, BLT)
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM Mandiri)
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR)
Koordinasi : Menko Kesra, Depsos, Diknas, Depkes, Bappenas
Koordinasi : Menko Kesra, Bappenas
Koordinasi : Menko Perekonomian, Koperasi & UKM
Ada 7 Program tersebar di 6 K/L Ada 18 Program tersebar di 22 K/L Bantuan Permodalan UMK di 17 K/L
Tahun 2008 Sasaran JAMKESMAS (76,4 juta
jiwa) dan Raskin (19,1 juta RTSM)
Sasaran BOS-kin : 37.989.290 Siswa
Sasaran PKH : 350.000 RTSM
Tahun 2008 Sasaran : Masyarakat Miskin (8,3
juta RTM) Total Kabupaten/Kota : 453 Total Kecamatan : 3.988 Total Kelurahan/Desa Tertinggal :
16.417 dan Desa non tertinggal : 22.000
Tahun 2008Sasaran : kelompok masyarakat yang layak, sudah diberdayakan oleh PNPM (100.000 pokmas) dan hampir miskin (6,9 juta RT HM) serta nasabah UMKM (70 juta nasabah)
LANGKAH-LANGKAH KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas; Pendidikan, kesehatan, Pangan, Sanitasi dan air bersih
Perlindungan dan Pemenuhan hak atas; berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, SDA&LH, dan perumahan
Perlindungan dan pemenuhan hak atas; Kesempatan berusaha dan bekerja, dan SDA&LH
Sumber: TKPK
PN
PM
-KP
Ke-P
U-an
PNPM
Pariwisata
KU
RP
end
idik
anK
eseh
atan
Dan Lain-lain
PNPM-PerkotaanPenguatan Kelembagaan
Masyarakat (BKM), Perencanaan Partisipatif, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Program PNPMM Penguatan, Program
Sektoral, Program Cluster 1, KUR, CSR, Pemda, Program Ke-PU-an, dll
Dan Lain-lain
Arah Kebijakan PNPMM Perkotaan 2010-2014
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
BR
I
Kop
erai
& U
KM
4. PEMBERDAYAAN EKONOMI KONTEKS KAB. JEPARA
N e x tB a c k
TANTANGAN DAN PELUANG:Kab Jepara baru saja pulih dr krisis moneter, semakin banyak
masyarakat yang membutuhkan recovery ekonomiUsaha mikro kecil dan sektor informal adalah pilihan usaha yang paling
mudah & fleksibelKendala utama adalah akses permodalanBank tidak mungkin menyentuh usaha mikro informal di tingkat grassrootTantangan, mengubah paradigma masyarakat bhw bantuan modal
bersifat stimulan dan hrs dikembalikan.Jepara telah memiliki brand bhw semua jenis industri berkembang dg
baik. “Kelembagaan keuangan mikro” yang sesuai dg karakteristik masyarakat
Jepara dan mampu menjangkau mereka secara berkelanjutan menjadi kebutuhan .
Access to…Finance
Information
PublicServices
Technology
Input/outputMarkets
Networks
AdministrationBureaucracy
Know-howSkills
Finance
Background: Key Constraints in SME’s Business Environment
Hernando de Soto dalam buku The Mystery of Capital (2001) menggambarkan betapa besarnya sektor ekonomi mikro informal dlm memainkan perannya pd aktivitas ekonomi di
negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan yg khas bagi
masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil/mikro.
PengembanganEkonomi Mikro/Kerakyatan & Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)di Kabupaten Jepara ????
Dalam rangka tahapan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang
mampu.
Dalam rangka tahapan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang
mampu.
KOMPONEN PROGRAM (dalam model pemberdayaan) :
1. Dana penguatan modal
2. Technical assistant
3. Biaya Operasional (BOP)
SASARAN PROGRAM ?:
Individu VS KelompokStatus usaha sasaran program?:
Pengusaha PemulaPengembangan usahaAtau kedua-duanya?
Aspek legal usahaFormal VS informal
Klasifikasi usaha ?:Besaran aset?Besaran modal?Omzet?Besaran laba ?
NILAI STRATEGIS PENDEKATAN KELOMPOK:1. Pendekatan kelompok memberikan sumbangan efisiensi biaya dan tenaga,
dengan pengorbanan biaya dan tenaga tertentu mampu melayani target sasaran dalam jumlah yang banyak.
2. Cara Pandang Baru, Muncul cara pandang bahwa ”tidak ada yang dapat merubah nasibnya kecuali
dirinya sendiri” Cara pandang kegiatan ekonomi rumah tangganya dari (Pendapatan = Konsumsi)
menjadi (Pendapatan = Konsumsi + Tabungan) dan pada saatnya menjadi (Pendapatan = Konsumsi + Tabungan + Investasi + Zakat)
3. Budaya Baru, Muncul budaya baru untuk kumpul-kumpul dengan bincang-bincang bisnis dalam pertemuan kelompok.
4. Kebersamaan, Memunculkan rasa kebersamaan di antara para anggota KUBE dalam pertemuan kelompok.
5. Solidaritas Sosial, Pembiasaan Kesetiakawanan Sosial pada setiap pertemuan
6. Partisipasi Masyarakat, Memunculkan partisipasi masyarakat melalui keterlibatannya dalam setiap proses pelaksanaan program.
7. Penumbuhan Etos Kewirausahaan & Pengembangan Usaha Mikro, sehingga akan ”menghidupkan” desa
8. Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat, Membentuk “Social Capital” sekaligus “Economic Capital” berupa pengorganisasian kelompok dengan kegiatan pertemuan rutinnya
9. Penyerapan Tenaga Kerja,Mendayagunakan SDM terdidik setempat dalam pengelolaan program penguatan modal shg menjadi “lahan hidup”nya.
10.Pengenalan Manajemen Modern,Mengenalkan manajemen pengelolaan program penguatan modal, mekanisme pengajuan pembiayaan (usaha mikro dan program penguatan modal, pelatihan, sop, dsb)
11. Pengenalan Administrasi, Mengenalkan administrasi pengelolaan keuangan dalam kegiatan usaha anggota dan dalam pengelolaan program penguatan modal.
12.Pengenalan Teknologi, Mengenalkan teknologi informasi terutama bagi pengelola dengan adanya penerapan komputerisasi penggunaan software penguatan modal (jika ada fasilitasi untuk itu).
5. PILIHAN PELAKU PROGRAM
N e x tB a c k
BKM SBG ALTERNATIF PELAKU PROGRAM
Dg prinsip reward BKM dpt dijadikan sbg alternatif pelaku program disamping Lembaga–Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berikut:
1. 4 Pilar (BPD, BKM, TP. PKK dan Karang Taruna ;2. Pokmas (Gapoktan, Paguyuban Nelayan, Dll );3. Kader Pemberdayaan Masyarakat ;4. RT / RW ;5. Posyandu ;6. Koperasi7. BMT;8. BKD9. UPK (PNPM Perdesaan)10.Dll
LKM
PERAN BKM:
Koordinasi Kemandirian Masyarakat Untuk Channeling Program TRIDAYA
Program “RASKIN”
Bea siswa Anak Sekolah
Kartu Sehat Program PKH,
dll
Program Perumahan
Swadaya
Perbaikan Lingkungan
Permukiman Kumuh & Squatter
Penyaluran Program
Pemberdayaan Ekonomi
PAMSIMAS, dll
Pembangunan Prasarana
Lingkungan Permukiman Penyaluran
Program Pemberdayaan
Lingkungan
Lingk
Penyaluran Program
Pemberdayaan Sosial
Sos
Ek
Pelatihan2 Inkubasi Bisnis, dll
Kredit UKM Perbankan
Kerjasama Modal Ventura
Penyaluran Kredit UKM /Koperasi
AKSES PROGRAM2 LINGKUNGAN & PERMUKIMAN
AKSES PROGRAM2 SOSIAL
AKSES PROGRAM2 EKONOMI
JIKA BKM TERPILIH, DASAR KRITERIA PENETAPAN ALOKASI PENGUATAN MODAL:
a) Aspek Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk. Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin
b) Berdasarkan Jumlah RTc) Kinerja BKM
Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Keuangan
ALOKASI PEMANFAATAN BLM : Kegiatan ekonomi (bergulir)?
6. AGENDA KE DEPAN
N e x tB a c k
Agenda Ke Depan,(Skema Program) :
1. Penetapan visi dan misi program2. Penetapan sasaran program.3. Penetapan karakteristik ideal LKM yg akan dibangun4. Penetapan pilar kunci sukses program, misal:
Sinergitas pelaku/stakeholderPeran tokoh masyarakatBadan Hukum/Usaha (Legal Aspect)Pembangunan Institusi Sistem Usaha & Manajemen
5. Penetapan strategi pembangunan SDM6. Penetapan pola pengembangan usaha
Agenda Ke Depan (lanjutan):
7. Pengelolaan Risiko8. Sistem administrasi dan keuangan9. Pola pendidikan & pendampingan10. Sistem pengawasan11. Penetapan/pendefinisian lembaga pendukung
Stake holder Keperluan koordinasi Penetapan struktur organisasi pengelola Lingkup Pendampingan
12.Dukungan regulasi (Perda2, SK Bupati) dan implementasi program (BLM,, dll)
Agenda Strategis :
Sudahkah kita memiliki dokumen SPKD? Jangan-jangan tindakan kita parsial ?
Visi dan Misi
Kebijakan Nangkis Daerah
Percepatan Pembangunan
Keluarga Sejahtera Berbasis
Masyarakat (P2KSBM)
(Perda No. 11 Tahun 2008 tentang
P2KSBM)
RPJMD
SPKD dan PJM Pronangkis
Kota
Strategi Nangkis
Pemberdayaan Masyarakat
(Kluster 2)
Pengembangan Kapasitas Masyarakat(to give people ability)
Strategi Nangkis
Bantuan dan Perlindungan
Sosial(Kluster 1)
Strategi Nangkis
Pemberdayaan UMK
(Kluster 3)
Rehabilitasi
Preventif
Delevopment
Penguatan Peran
Kelembagaan(Pilar Pembangunan)
Pendampingan oleh
Aparatur Pemda
Pendelegasian Kewenangan kpd Masyarakat(to give people authority)
Tingkat Kelurahan Kemasyarakatan :BKM, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang dikenal dengan Catur Pilar Pembangunan(Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan) + KPK KelurahanPemerintahan :Pemrintah Kelurahan
Prog. Nasional
Pembelajaran Program Nangkis
Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat
Tk. Kecamatan
FA-BKM Kec, Forum LPM Kec, TP-PKK Kec, Forum Karang Taruna Kec, Forum Komunitas Peduli Kemiskinan Kec.
Tingkat Kota
TKPKD, KBP, FKA-BKM, Forum LPM Kota, TP-PKK, Forum Karang Taruna,
PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pariwisata, PAKET P2KP, Pamsimas, USRI, dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
Prog. Provinsi
SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat)
Kota Pekalongan
1. PDPM2. PAPKSBM3. Telecenter
Tim Pembina Kelurahan Pembentukan Tim
Pembina Kelurahan melalui SK Walikota No. 050.05/218 Tahun 2011
Terdiri dari pejabat PNS Eselon II dan III di lingkungan Pemda Kota Pekalongan
Bertugas sebagai fasilitator pendamping masyarakat dan program-program pemberdayaan masyarakat
Konsep : Desentralisasi Pendelegasian sejumlah
urusan/kewenangan pemerintah daerah (berorientasi penanggulangan
kemiskinan) kepada kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan
Strategi : Pagu Indikatif
Pemberian sejumlah dana/pagu indikatif
pembangunan kewilayahan tingkat kelurahan
Media : Program Daerah
BLM PDPM dan Dana Pembangunan
PAPKSBM
Skema Pemberdayaan Masyarakat dalam Strategi Nangkis Kota Pekalongan
Like slavery and apartheid, POVERTY IS NOT NATURAL. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the action of human beings”Nelson Mandela (2003)
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA