panduan proposal
DESCRIPTION
P3KPTRANSCRIPT
PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA
2014
PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
P3KP
i
KATA PENGANTAR
Urgensi kebijakan dan strategi pembangunan kota dan
kawasan perkotaan dalam mewujudkan ruang kota
yang berkualitas dan berkelanjutan pada kawasan kota
pusakamembutuhkan perhatian dan penanganan
khusus. Kolaborasi dan komitmen diantara para
pemangku kepentingan di kawasan kota pusaka dalam
pembangunan perkotaan merupakan upaya strategis
dengan pendekatan entitas sosial spasial kota.
Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa
Indonesia darikerajaan nusantara hingga pasca
kemerdekaan bangsa. Aset-aset tersebut memiliki nilai
kearifan lokal yang otentik dan tatanan ruang yang
signifikan. Bentuk dan keberagamanaset-aset pusaka
budaya ragawi dan tak ragawi baik pusaka alam dan
budaya yang terdapat di ruang kota dan kawasan
perkotaan membutuhkan perlindungan hukum dan
kepedulian yang konsisten dari para pemangku
kepentingan. Nilai-nilai dari aset pusaka tersebut
membutuhkan pengakuan komunitas dan menjadi
identitas yang membanggakan bagi setiap
kota/kabupaten.
ii
Dalam Panduan Penyusunan dan Pengajuan Proposal
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
ini dijelaskan tata cara bagi kota/kabupaten agar
dapat berpartisipasi aktif. Proposal merupakan langkah
awal bagi para pemimpin kota/kabupaten beserta
jajarannya dan komunitas untuk berkomitmen
mewujudkan kota pusaka yang berjati diri, didukung
kelembagaan yang kuat dan masyarakat peduli akan
pentingnya aset pusaka kota.
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii
1. PENDAHULUAN 1
2. PERSYARATAN PENGUSULAN 3
3. TIM KOTA PUSAKA DAERAH 4
4. ISI PROPOSAL 6
5. KELUARAN 9
6. FORMAT PROPOSAL 10
7. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL 11
8. JADWAL PROSES PROPOSAL 12
9. INFORMASI LAINNYA 13
10. DAFTAR ACUAN 14
LAMPIRAN 15
1
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tahun 2012, Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan melibatkan
kota-kota anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia
meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian Kota
Pusaka (P3KP). Program ditujukan bagi daerah-daerah
yang memiliki rajutan pusaka alam, budaya dan
saujana yang istimewa. Keberlanjutan program ini
diperkuat dengan diluncurkannya Piagam Pelestarian
Kota Pusaka Indonesia 2013 (Piagam PKPI 2013) oleh
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama
dengan ICOMOS Indonesia, Jaringan Kota Pusaka
Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Keterlibatan kota-kota anggota Jaringan Kota
Pusaka Indonesia pada tahun 2012terdiri dari 28
kota/kabupaten.Kesempatan dibuka kembali bagi
kota/kabupaten anggota Jaringan Kota Pusaka
Indonesia yang berkomitmen mengikuti Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka pada tahun
2014 ini.Untuk melihat potensi dan keseriusan minat
2
pemerintah kota/kabupaten yang ingin mengikuti
program ini, kota/kabupaten perlu menyusun proposal
sebagai langkah awal untuk penilaian dan proses seleksi
berpartisipasi dalam P3KP.
Maksud dan Tujuan
Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
kegiatan Penyusunan dan Pengajuan Proposal Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, yang bertujuan
untuk membantu dan memudahkan kota/kabupaten
dalam menyusun dan mengajukan proposal P3KP.
Ruang Lingkup
Panduan ini memuat ketentuan teknis muatan Proposal
P3KP, proses penyusunan dan prosedur pengajuannya
dalam lingkup Program Penataan dan Pelestarian Kota
Pusaka oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan umum.
3
2. PERSYARATAN PENGUSULAN
Persyaratan Umum
1. Kota/kabupaten memiliki Perda RTRW yang
sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang atau setidaknya telah
mendapat Persetujuan Substansi RTRW dari
Menteri Pekerjaan Umum; yang memuat
kawasan strategis kota/kabupaten dari aspek
sosial budaya.
2. Kota/kabupaten membuat Surat Keminatan
yang ditulis oleh kepala daerah
(walikota/bupati) tentang keikutsertaan P3KP
(lihat lampiran-1);
3. Kota/kabupaten memiliki Tim Kota Pusaka
Daerah (TKPD), disahkan dengan keputusan
kepala daerah (walikota/bupati) lihat lampiran-
2; dan
4. Kota/kabupaten membuat proposal dengan
pokok bahasan sebagaimana diuraikan pada
bagian 4.
4
Persyaratan Khusus
1. Kota/kabupaten merupakan anggota Jaringan
Kota Pusaka Indonesia (JKPI);
2. Kota/kabupaten telah melaksanakan kegiatan
terkait penataan dan pelestarian secara fisik
maupun nonfisik dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir; dan
3. Kota/kabupaten memiliki dan pernah
melakukan kerjasama dengan beberapa
komunitas aktif peduli dan pelaku pelestari aset
pusaka alam dan pusaka budaya, seperti
komunitas pelestarian lingkungan, sanggar seni
dan pengrajin.
3. TIM KOTA PUSAKA DAERAH
1) Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) dibentuk oleh
daerah, disahkan melalui Keputusan Kepala
Daerah (walikota/bupati);
2) Tim ini terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait penataan dan pelestarian kota
pusaka di lingkup provinsi dan kota/kabupaten,
institusi pendidikan, perwakilan komunitas
5
pelestari pusaka alam dan budaya, serta
lembaga swasta;
3) Kordinator tim adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
4) Tugas Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) adalah:
a. Melakukan sosialisasi P3KP terhadap SKPD
terkait, institusi pendidikan, perwakilan
komunitas pelestari pusaka alam dan
budaya, serta lembaga swasta.
b. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan
proposal dengan sepengetahuan kepala
daerah (walikota/bupati).
c. Mengkoordinasikan dan merumuskan
kebijakan penyusunan program kota pusaka;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program
kota pusaka kabupaten dengan pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi;
e. Mengoptimalkan dan mendorong peran
seluruh pemangku kepentingan dalam
meningkatkan kepedulian terhadap Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka; dan
f. Melaporkan segala hasil dan pelaksanaan
tugas Tim Kota Pusaka Daerah kepada
walikota/bupati.
6
4. ISI PROPOSAL
Proposal berisi materi berikut:
1) Latar Belakang
Menguraikan tentang sejarah dan kondisi kini
perkembangan kota serta tantangan
pelestariannya, dilanjutkan uraian ringkas
keminatan terhadap P3KP yang mencakup
maksud dan tujuan keikutsertaan
kota/kabupaten dalam P3KP, serta tujuan
kedepan.
2) Kebijakan kota/kabupaten,
Menguraikan tentang bagian RPJPD, RPJMD,
dan RTRW kota/kabupaten yang memuat
tentang kebijakan penataan dan pelestarian
kota pusaka, serta kebijakan
lain,sepertiperaturan RDTR, Bangunan Gedung,
Cagar Budaya, dan RTBL. Kebijakan
kota/kabupaten dalam penataan dan
pelestarian kota pusaka juga disajikan dalam
bentuk matriks (lihat Lampiran-3).
3) Gambaran pusaka kota,
Menguraikan tentang aset pusaka kota (pusaka
alam, budaya dan saujana) yang dimiliki oleh
7
kota/kabupatendi dalam lingkup kawasan
perkotaannya. Gambaran aset pusaka
jugadisajikan dalam PETA PUSAKA (lihat
Lampiran-7).
4) Inventarisasi Kelembagaan,
Menguraikan tentang kelembagaan perangkat
daerah yang terlibat dan berperan dalam
kegiatan penataan dan pelestarian kota
pusaka. Inventarisasi kelembagaan
kota/kabupaten dalam penataan dan
pelestarian kota pusaka juga disajikan dalam
bentuk matriks (lihat Lampiran-4).
5) Inventarisasi Komunitas Pelestari,
Menguraikan tentang keragaman dan peran
aktif komunitas pelestari di kota/kabupaten yang
memberikan andil dalam berbagai kegiatan
penataan dan pelestarian pusaka kota.
Komunitas pelestari, seperti komunitas seni,
komunitas jelajah pusaka, komunitas pencinta
pusaka kuliner, komunitas museum, dan
komunitas penyelamat bangunan-bangunan
bersejarah. Inventarisasi komunitas pelestari di
kota/kabupaten dalam penataan dan
8
pelestarian kota pusaka juga disajikan dalam
bentuk matriks (lihat Lampiran-5).
6) Aksi Pelestarian Terlaksana, dalam 5 tahun
terakhir (lihat Lampiran-6).
Menguraikan tentang aksi penataan dan
pelestarian kota pusaka yang sudah terlaksana
dalam 5 tahun terakhir, memuat:
- Program dan kegiatan yang berkaitan
dengan fisik, perbaikan infrastruktur untuk
bangunan pusaka atau fasilitas yang
menunjang bangunan pusaka, pendidikan
komunitas dan pelatihan bagi pekerja
pelestari pusaka, inventarisasi pusaka dan
promosi pusaka;
- Besaran penganggaran melalui APBN, APBD
Prov/Kota/Kab.untuk program penataan dan
pelestarian aset pusaka kota; dan
- Kendala yang dihadapi dalam menjalankan
program.
7) Aksi Pelestarian Terencana (dalam 5 tahun),
Menguraikan rencana penataan dan
pelestarian Kota Pusaka yang telah tercantum
dalam dokumen rencana yang ada. Aksi yang
telah terlaksana dan rencana aksi
9
kota/kabupaten dalam penataan dan
pelestarian kota pusaka juga disajikan dalam
bentuk matriks (lihat Lampiran-7).
5. KELUARAN
Keluaran berupa:
1) Proposal, yang harus disertai surat pernyataan
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
(Lampiran-2). Dibuat dalam bentuk dijilid
hardcopy dengan sampul warna putih. Setiap
proposal dibuat sebanyak dua eksemplar dan
dalam bentuk softcopy (dalam CD) sebanyak 1
buah.;
2) Lampiran laporan sosialisasi P3KP dan rapat
penyusunan proposal yang diselenggarakan
oleh Tim Kota Pusaka Daerah, sekurang-
kurangnya masing-masing 1 kali.
10
6. FORMAT PROPOSAL
Sistematika proposal mengikuti struktur dan format
berikut:
1) Halaman sampul/cover;
2) Halaman Pernyataan: Pengusul wajib
menyertakan SURAT KEMINATAN sebagaimana
dinyatakan pada Lampiran-2;
3) Daftar Isi;
4) Ringkasan Eksekutif: memuat intisari proposal,
khususnya menyangkut kebijakan institusi dalam
penataan dan pelestarian kota pusaka
(maksimum 2 halaman);
5) Isi proposal meliputi:
a) Latar Belakang;
b) Arahan Kebijakan;
c) Gambaran Pusaka Kota;
d) Inventarisasi Kelembagaan
e) Inventarisasi Masyarakat
f) Aksi Pelestarian Terlaksana;
g) Aksi Pelestarian Terencana.
6) Lampiran
11
Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak dicetak
bolak-balik, dengan ketentuan penulisan sebagai
berikut
- Huruf Times News Romanberukuran12, dengan
spasi 1,5; dan
- Ukuran kertas A4 dalam posisi potret, dengan
ukuran margin: 3 cm di kiri dan bawah, 2 cm
untuk kanan dan atas; dan
- Jumlah halaman tidak melebihi 30 lembar (tidak
termasuk lampiran).
7. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL
Proposal diharapkan dapat menunjukkan potensi
kota/kabupaten untuk menyelenggarakan program
penataan dan pelestarian kota pusaka yang tercermin
dalam kriteria berikut:
1) Komitmen pemerintah daerah dan
kepemimpinan yang tercermin pada mutu
proposal secara keseluruhan, dalam hal
kesesuaian, kelengkapan dan keabsahan data -
(20%);
12
2) Evaluasi diri sebagai dasar keikutsertaan dalam
P3KP, terdiri dari kebijakan yang telah
dinyatakan serta identifikasi pusaka yang telah
dilakukan -(20 %):
3) Kelembagaan, baik secara internal (perangkat
daerah)maupun eksternal (komunitas) - (30 %)
4) Aksi Pelestarian Terlaksana - (15%)
5) Aksi Pelestarian Terencana- (15%);
8. JADWAL PROSES PROPOSAL
Usulan akan diproses sesuai dengan jadwal berikut:
No Kegiatan Tanggal
1 Undangan Maret-April 2014 2 Pemasukan Surat Keminatan 18 Maret 2014 3 Sosialisasi 15 April 2014
4 Penerimaan Proposal (lihat bagian 9)
15 Mei 2014
5 Proses Seleksi 15-31 Mei 2014 6 Penetapan 2 Juni 2014 7 Sosialisasi RAKP 12 Juni 2014 8 Pengumpulan draft RAKP 1 November
2014 7 Penandatanganan Komitmen 8 November
2014
13
9. INFORMASI LAIN
1) Cara Pengiriman Proposal
Pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman ke
alamat
Direktur Perkotaan
c.q. Kasubdit Pengaturan
Direktorat Perkotaan
Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan – 12110
2) Pengumuman
- Seleksi penerimaan proposal P3KP tahun 2014
akan diumumkan melalui surat
pemberitahuan resmi dikirim oleh Ditjen
Penataan Ruang; dan disertai
- Undangan untuk menghadiri
Penandatanganan Komitmen yang
diselenggarakan bersamaan dengan
perayaan Hari Tata Ruang 2014.
3) Saran/Pertanyaan
Saran terkait dengan kegiatan ini dapat
14
disampaikan kepada PMU Program Penataan
dan Pelestarian Kota Pusaka melalui surat
elektronik ke alamat [email protected]
dengan subjek surat: Proposal P3KP.
10. DAFTAR ACUAN
Acuan yang perlu digunakan dalam menyusun proposal
adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
d. Piagam Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
Indonesia 2013; dan
e. Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.
15
Lampiran-1 : Surat Keminatan
KOP SURAT INSTITUSI
FORMULIR KEIKUTSERTAAN
DALAM PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA
PUSAKA (P3KP)
Setelah mempelajari konsep Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dan mempertimbangkan
urgensinya untuk keberlanjutan kota/kabupaten
(sebutkan), serta sejalan dengan program daerah
dalam rangka penataan dan pelestarian kota pusaka,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama lengkap : (dengan gelar
lengkap)
Jabatan : (walikota/bupati)
Alamat Kantor :
Telepon/Faks :
Alamat E-mail :
Menyatakan berminat dan akan ikut serta di dalam
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka mulai
tahun 2014.
16
Pemerintah Kota/Kabupaten (sebutkan) akan
berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka guna
mewujudkan kota pusaka di Indonesia.
…, … - … - 2014
Yang Menyatakan,
(Jabatan Kepala Daerah – Tidak diperkenankan pejabat lainnya)
(Nama Jelas)
(NIP)
17
Lampiran 2 : Surat Pernyataan
KOP SURAT INSTITUSI
SURAT PERNYATAAN
Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini
menyatakan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut :
1. Kota (sebutkan) akan melibatkan berbagai para
pemangku kepentingan untuk dapat
melaksanakan Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka dengan sungguh-
sungguh;
2. Masyarakat dan pemerintah kota (sebutkan)
akan mengikuti dan menjalankan arahan dalam
petunjuk teknis kota pusaka dan arahan dari
para fasilitator kota pusaka untuk dapat
mencapai tujuan Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka dengan optimal;
3. Tim Kota Pusaka (sebutkan) akan menyusun
dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka sebagai
acuan dalam penataan dan pelestarian kota
pusaka selambat-lambatnya setahun setelah
surat pernyataan ini.
18
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya.
…, … - … - 2014
Hormat kami,
(Nama Jelas)
(NIP)
(Jabatan Kepala Daerah) – Tidak diperkenankan pejabat lainnya
19
Lampiran 3 : Matriks Peraturan Daerah dalam
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
No. NAMA PERDA BIDANG KETERANGAN
1 2 …
Lampiran 4 : Matriks kelembagaan Pemerintah
Daerah dalam Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka
No. SKPD TUPOKSI Kebutuhan Pegawai
1 Dinas 1.1 Bidang/Seksi 2 …
20
Lampiran 5 : Matriks Organisasi Masyarakat
/Komunitas dalam Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka
No. ORGANISASI
BIDANG
TAHUN BERDIRI
JUMLAH ANGGOTA
1 2 3 4 5 6 …
Lampiran 6 : Matriks Aksi Pelestarian Terlaksana
dalam 5 tahun terakhir
No Program Kegiatan Nilai Anggaran
Kendala Tahun 2009-2013
1. 2 3 4 3 5 …
21
Keterangan:
Nilai anggaran disebutkan sumber pendanaan
Lampiran 7 : Matriks Aksi Pelestarian Terencana
dalam 5 tahun
No Program Kegiatan Rencana Anggaran
Rencana Sumber
Pendanaan
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. 2 3 4 3 5 …
22
Lampiran 8 : Contoh Peta Pusaka