pandangan umum tanggal 12 april 2013

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU

Terhadap 4(empat) buah rancangan peraturan daerah kabupaten pringsewu

tentang:

1. badan penanggulangan bencana daerah

2. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta pencegahan dan penanggulangan bahayaa kebakaran

3.ketertiban umum

4. lembaga kemasyarakatan

dan 4 buah rancangan peraturan daerah perubahan,yaitu:

1. pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten pringsewu2. pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten pringsewu3. tentang pajak4. retribusi pelayanan pasar

Assalamu’alaikum wr.wb.

Yang terhormat;Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu;Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu ;

Yang Kami Hormati;Sdr. Para Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu ;Sdr. Para Pejabat Dilingkungan Pemkab Pringsewu serta Camat Se Kabupaten Kabupaten;Sdr. Para Pimpinan Partai Politik, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM serta Undangan yang berbahagia.

Mengawali sidang Dewan yang terhormat ini perkenankanlah kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Ramat dan Nikmat-Nya kita masih diberi kekuatan, kesehatan lahir dan bathin sehingga kita sekalian dapat mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini Jumat, tanggal 12 April 2013 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan satu apapun.

Shalawat dan salam akan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Sebagai figur pemimpin revolusioner yang telah membawa peradaban umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan keselamatan yang diridhoi oleh Allah swt.Dalam kesempatan yang terhormat ini ijinkanlah Fraksi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap 4(empat) buah Raperda Kabupaten Pringsewu dan 4 rancangan Peraturan Daerah Perubahan.

Rapat Dewan yang terhormat ,

Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga Khusus yang menangani penanggulangan bencana di daerah. berdasarkan amanat undang-undang nomor 24 Tahun 2007, Pasal 25. Tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) serta berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.BPBD harus mempunyai Tugas dan fungsi yang jelas didalam menangani Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten Pringsewu, mulai dari merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganannya secara Cepat dan tepat, Efektif dan efisisen serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu di bentuk Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pringsewu dengan melalui Peraturan Daerah. Untuk itu Fraksi PAN mempunyai Pandangan sebagai berikut :Fraksi PAN mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang benar–benar dapat berperan secara aktif didalam penanganan penanggulangan Bencana di daerah, mulai pencegahan bencana (pra bencana), penanganan ketika terjadi bencana (tanggap darurat) dan setelah bencana (Pasca bencana) sekaligus dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.Fraksi PAN, mengaharapkan agar pemerintah Kabupaten Pringsewu. Menyiapkan anggaran BPBD melalui APBD Kabupaten Pringsewu dalam bentuk dana siap pakai untuk penanganan Penanggulangan Bencana, hal ini di maksudkan agar ketika terjadi bencana di wilayah kabupaten Pringsewu, baik bencana yang di disebabkan oleh faktor Alam, Non Alam dan

Bencana sosial dapat di tangani secara cepat dan tepat. Karena selama ini terjadi masih melalui prosedur administrasi yang berbelit dan cenderung memerlukan waktu yang lama.Fraksi PAN, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak sekedar membentuk kelembagaannya saja, tetapi dalam aspek pelaksanaannya harus mendapat perhatian secara maksimal.Fraksi PAN Mengharapkan agar Pemerintah kabupaten Pringsewu benar-benar dapat menyiapkan unsur pengarah dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah ini secara Profesional baik dari segi Kemampuan, pengalaman dan Pendidikan.Setelah disahkannya Peraturan Daerah ini.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Berikutnya mengenai Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Fraksi PAN berpandangan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten merupakan alat bagi pemerintah kabupaten untuk mengimplementasikan kebijakan publiknya. Kebijakan publik muncul disebabkan adanya suatu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu kebijakan publik akan dapat dinilai efektif jika tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan publik tersebut dapat terealisasi. Terkait hal ini, Fraksi PAN mempertanyakan apa tujuan yang ingin dicapai dari Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? Apakah untuk tindakan pencegahan, ataukah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan bencana kebakaran. Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini juga menyebutkan salah satu penyebab terjadinya bencana kebakaran karena buruknya alat-alat pemadam kebakaran yang tersedia. Fraksi PAN memandang bahwa selama ini belum ada sistem manajemen pencegahan kebakaran yang baik di Kabupaten Pringsewu. Unit Kerja kebakaran selama ini lebih terkesan bertindak kuratif bukan preventif. Begitu juga dalam Raperda ini lebih banyak tindakan kuratif daripada preventif karena dalam raperda ini tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pemeriksaan dan berapa kali pemeriksaan dilakukan?

Seharusnya sebagai tindakan preventif dan kuratif bencana kebakaran, pemerintah Kabupaten tidak hanya sekedar memberikan sertifikasi dalam alat kebakaran tetapi juga harus memberikan pelayanan pemeriksaan desain bangunan yang memberikan rasa aman dari bencana kebakaran. Selain itu perlu sosialisasi program penyelamatan kebakaran dengan organisasi penanggung jawab yang jelas yang diketahui oleh masyarakat luas. Karena kebakaran, sesuai amanat undang-undang, adalah salah satu bentuk bencana yang harus diantisipasi dengan berbagai macam cara.

Fraksi PAN memandang bahwa Raperda ini harus berfungsi sebagai alat kebijakan untuk pencegahan bencana kebakaran. Sedangkan dana retribusi yang dihasilkan adalah indikator sejauh mana proses pencegahan kebakaran dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jika nantinya Perda retribusi dari Unit Kerja Pemadam Kebakaran belum banyak tercapai maka itu merupakan indikator belum terlaksananya dengan baik proses kegiatan pencegahan kebakaran oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran. Fraksi PAN juga bependapat perlu ada pengawasan yang ketat kepada petugas pemeriksa alat kebakaran. Dalam melakukan pengawasan seharusnya yang dipentingkan adalah pemeriksaan alat kebakaran bukan penjualan alat kebakaran.

Praktek dilapangan seringkali dijumpai bahwa fungsi pemeriksaan alat kebakaran hanya sekedar sarana untuk menawarkan alat-alat pemadam kebakaran. Oleh karena itu dalam raperda ini perlu diperjelas mekanisme pemeriksaan dan apa tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut jika diketahui bahwa alat pemadam kebakaran di suatu gedung sudah tidak layak lagi. Mohon penjelasan Saudara Bupati.

Pada prinsipnya Fraksi PAN memandang bahwa raperda ini menjadi penting dalam manajemen penanganan kebakaran di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian jangan sampai raperda ini akan memberatkan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki. Sehingga perlu mekanisme pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang jelas dan perlu ada kajian mengapa masyarakat merasa enggan melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki, apa karena retribusi yang terlalu tinggi atau faktor lain. Harapannya Raperda ini harus dapat menjadi solusi bagi penanganan masalah kebakaran di Kabupaten Pringsewu bukan malah menjadikan masalah pencegahan kebakaran semakin tidak bisa terurai seperti mata rantai setan. Kiranya Saudara Bupati dapat menanggapi.

Rapat Dewan yang Terhormat

Fraksi PAN juga menyambut baik hadirnya Raperda tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pringsewu. Kami memberikan apresiasi khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai inisiator, kami mengharapkan Ranperda ini sudah dilengkapi dengan naskah akademis dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Perlu diketahui bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Pringsewu sampai hari ini kita belum memiliki Perda tentang Ketertiban Umum. Di beberapa daerah misalnya Depok dan Balikpapan adalah daerah yang sukses menerapkan Ranperda ini dilapangan, sehingga ketertiban umum didalam masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Terhadap Raperda Lembaga Kemasyarakat Pekon dan Kelurahan, kami meminta penjelasan

yang lebih konkrit dan detail. Hal ini diperlukan karena sebelumnya sudah ada Perda Tentang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kelurahan . Oleh karena itu sebelum Raperda

ini dibahas lebih lanjut, kami meminta kepada Eksekutif untuk mempresentasikan urgensi

Raperda ini.Fraksi PAN mengharapkan Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut.


Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan Evaluasi Yang Dilakukan Pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pringsewu Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun

2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu Maka

Inspektorat Kabupaten Perlu Disesuaikan.

Pada Dasarnya Penyesuaian Ini Dimungkinkan Mengingat Beban Kerjanya Yang Cukup Berat

Dan Semata-Mata Ditujukan Untuk Memberdayakan Serta Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat.


Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Pajak yang didasari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No.03 tahun 2011 yaitu perda pajak Kabupaten Pringsewu yang masih berlaku hingga saat ini.

Jenis Pajak yang terdiri atas: (a). Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e). Pajak Penerangan Jalan; (f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h). Pajak Air Tanah; (i). Pajak Sarang Burung Walet; (j).Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k).Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Raperda dimaksud diharapkan menjadi konsekwensi logis yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu dan Masyarakat Untuk dapat membiayai kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Namun demikian yang sangat disayangkan didalam menata kelola Pajak-pajak diduga banyak kelemahan. Contohnya; umpamanya Pada Pajak Hotel,Pajak Restoran. Dan Pajak Hiburan yang belum maksimal.

Artinya; ketika Raperda Pajak ini sudah dapat disetujui oleh DPRD Kabupaten Pringsewu, hendaknya PERDA Pajak Baru ini agar dapat dikerjakan se optimal mungkin dan agar Bupati Pringsewu Dapat Menekan Angka Kebocoran Pajak di seluruh sektor pemungutan Pajak. Sehingga PAD kita akan lebih dapat menggembirakan didalam menyumbang APBD untuk kelangsungan biaya pembangunan.

Perubahan Perda tentang Pokok-pokok Perpajakan Kabupaten Pringsewu ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai "kewajiban yuridis" akibat perubahan dari Peraturan Daerah sebelumnya. Karena konsekwensinya setiap ada perubahan Perda akan berdampak pada Wajib Pajak dan berdampak pula kepada Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah.

Tata kelola Manajemen Keuangan Daerah (penganggaran) harus dapat terkorelasikan “konsisten” dengan RPJMD-Rentsra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Dan dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjamin pelaksanaanAPBD yang hemat, efektif, efisien, efektif, dan ekonomis “Value For Money” serta transparan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah “Perpajakan” tentunya diharapkan tidak sekedar hanya merupakan copy paste dari peraturan perundang-undangan di atasnya “UU No 28 th 2009”. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, sejauhmana Ranperda Pajak ini menjabarkan ketentuan-ketentuan di dalam PP No. 58 Tahun 2005 secara lebih detail, sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan dan konsekwensi-konsekwensi yang dibawanya sebagaimana kami gambarkan di atas Pada Contoh Perda Pajak- Hotel dan Restoran serta hiburan.

Oleh karena itu pendalaman pada konteks dan konten pajak dapat dipandang sebagai standar operasional prosedur (SOP) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak. Namun Persoalan Yang Sangat mendasar yang cukup penting mengenai pemungutan pajak yaitu proses pengumpulan pajak yang tertutup. Tidak banyak yang mampu dapat kami lakukan ketika melakukan Rasio Analisa Pertumbuhan Pajak, dikarenakan Data Based WP Pajak Tidak Pernah Tertransparansikan kepada Kami.


Mengenai Raperda perubahan atas Perda nomor 07 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.dalam memungut atau menarik retribusi di masyarakat, hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan fasilitas dan pelayanan. Sediakan dulu fasilitas yang berbarengan dengan pelayanan memadai, barulah menarik pungutan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Raperda yang bakal disahkan menjadi Perda. Jangan sampai daerah sudah menarik retribusi, sementara disisi lain fasilitas dan pelayanan diterima masyarakat tidak sesuai.

Kalau terjadi keseimbangan atau sebanding, maka apa yang dipungut pemerintah daerah tidak diprotes masyarakat. Karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek saja. “Antara take and give-nya memang harus jelas.


Mengenai perda perubahan kedua atas perda nomor 04 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten Pringsewu,Fraksi PAN mengharapkan dapat sesuai dengan tujuan semula. Pemerintahan yang baik (good governance) pun dapat terealisasi. Nyatanya, pekerjaan pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat memerlukan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah, dinas, maupun lembaga di berbagai bidang. Kerja sama yang baik dari masing-masing bidang itulah Insy Allah dapat mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang BERSENYUM MANIS(bersih,sehat,ekonomis,nyaman,unggul,maju,mandiri,amandan agamis).

“Dengan perubahan perda ini diharapkan semakin meningkatkan kinerja para eksekutif tentunya dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelayan dari masyarakat,”

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pringsewu,terima kasih atas Perhatian peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Nasrun minnallah wafathun qariib.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Pringsewu,12 April 2013

Fraksi PAN

DPRD Kabupaten Pringsewu

Ketua, Juru Bicara,

Mailan Bastari. Siswati,S.Sos

Wakil Ketua : Irwan Chaniago………………..……………………(…………………………….)

Anggota : Stiyono,SH…………………………………………………(………………………………………….)

pandangan umum tanggal 12 april 2013

Documents