pancasila di bidang pendidikan

15
PENYIMPANGAN NILAI-NILAI PANCASILA DI BIDANG PENDIDIKAN “KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA”

Upload: rizka

Post on 11-Feb-2016

54 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Pendidikan

TRANSCRIPT

PENYIMPANGAN NILAI-NILAI PANCASILA DI BIDANG

PENDIDIKAN

“KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN DI

INDONESIA”

KELOMPOK 10• Fadhan • Rizka Amalia• Reynaldi Reskiansyah• Jaka Saputra• Isrami Dai Oldi

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all.

Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

SLEMAN (kabarkota.com) - Sejak Indonesia merdeka 69 tahun lalu, masalah pendidikan belum kunjung menemukan titik temu agar dapat terdistribusi secara merata. Kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia bagian barat dan timur sangat kentara.Termasuk halnya tenaga pengajar atau guru.

Pengamat pendidikan sekaligus Dosen di Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Arif Rahman menuturkan, pemerintah semestinya melakukan perbaikan, terutama permasalahan guru ini.

Selain masalah infrastruktur, kata Arif, ketidakmerataan distribusi guru menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan. "Penempatan masih kurang adil dan merata," kata Arif kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, Selasa (25/11).

Penyimpangan terhadap nilai pancasila

Ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia terutama di Indonesia bagian timur baik itu dari tenaga pengajar (guru) hingga fasilitas, masih jauh dari nilai pancasila terutama sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana pada sila tersebut mengamanatkan agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang sama termasuk pendidikan.

Namun, ketimpangan pendidikan masih sangat terlihat antara daerah di kota-kota besar dengan daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Bagaimana mungkin rakyat Indonesia dapat maju jika pendidikan hanya terpusat di pulau jawa saja, sedangkan di daerah pelosok lain sarana dan prasaran pendidikan masih sangat minim.

Penyebab Ketidakmerataannya Pendidikan

• Tidak meratanya persebaran guru di Indonesia• Kesadarannya masyarakat di daerah

pedalaman akan pentingnya pendidikan yang masih rendah

• Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan• Jauhnya daerah-daerah pelosok dari kota-kota

besar yang mengakibatkan pemantauan perkembangan pendidikan di daerah tersebut kurang intensif

• Besarnya korupsi di sektor pendidikan

Penyebab ketidakmerataan pendidikan di indonesia

Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakatKondisi geografis wilayah Indonesia

Penyebaran sekolah yang tidak merata

Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakatKemiskinan menjadi penghambat

utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Lain dari pada itu, daerah

diluar Jawa yang masih tertinggal dalam hal mutu dan kualitas pendidikan harus mendapat perhatian khusus guna

mencegah munculnya ketimpangan sosial. Perhatian serius dari berbagai pihak

terutama dari pemerintah mutlak diperlukan dalam rangka menaikan mutu

dan kualitas pendidikan agar dapat dinikmati semua golongan dan merata dari

Sabang sampai Merauke.

Kondisi geografis wilayah IndonesiaSecara Geografis, wilayah Indonesia yang

cukup luas dengan sebagai negara kepulauan ternyata menjadi salah satu penghambat pemerataan pembangunan pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan maksimal khususnya di daerah terpencil. Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Padahal pembangunan pendidikan di daerah terpencil tidak boleh tertinggal dengan wilayah yang lain, mengingat bahwa semua wilayah itu adalah termasuk wilayah NKRI yang berarti berhak atas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Penyebaran sekolah yang tidak merata

Sebagian besar pendirian lembaga pendidikan-lembaga pendidikan masih

berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan minat untuk

membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih sangat kurang.

Upaya yang dilakukan pemerintah

Desentralisasi Pendidikan

Wajib BelajarBidang

Teknologi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola

sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberian kewenangan didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14

ayat 1 huruf (f). Jika sebelumnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pusat , maka dengan

desentralisasi pendidikankabupaten/kota memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan pendidikan.

Desentralisasi Pendidikan

Wajib BelajarPendidikan dasar merupakan pendidikan massa yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu. Pendidikan dasar

tidak sama dengan sekolah dasar . Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang

berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa.Wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun menunjukan bahwa peserta didik dalam usia pendidikan dasar harus dapat

menyelesaikan pendidikan dasarnya tanpa terputus selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di tingkat

SD dan tiga tahun di tingkat SLTP.

Bidang Teknologi

Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan

pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus

dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi

Kesimpulan Pemerataan pendidikan dalam arti

pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.