MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN

PANCASILA DAN UUD 1945

Disusun oleh:

- Yulis Denis Chrismaaji 148114071

- Romauli Purba 148114076

- Indrie Lestarie 148114080

- Yohana Alpionita 148114082

- Chintya Halim 148114084

- Andreas Billyansa 148114090

- Kristanto Saptadi Nugraha 105114049

Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2015

BAB I

PEMBUKAAN

A. Latar Belakang

Pancasila yang lahir pada 1 juni 1945 dibentuk oleh para pemimpin bangsa Indonesia agar

terciptanya keteraturan dalam membangun sistem pemerintahan sekarang atau kedepannya, serta

dapat mengaplikasikan sistem pemerintahan tersebut sehingga dapat mencapai cita cita bangsa

Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pula dengan dibuatnya UUD 1945

yang sudah mengalami beberapa kali perubahan amandemen.

Masyarakat banyak yang bertanya-tanya mengenai pemerintahan Indonesia saat ini seperti

apa, bagaimana, apakah benar-benar berdampak baik, dan yang paling penting adalah sesuai atau

tidaknya sistem itu dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sangatlah sulit untuk menentukan

jawabannya karena banyak oknum-oknum pemerintah yang melakukan penyelewengan sehingga

membuat buruk citra pemerintahan Indonesia.

Dalam penulisan makalah ini, selain untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen

pengampu, penulis mengharapkan dari makalah ini mahasiswa menjadi lebih mengenal dan

memahami system pemerintahan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta diharapkan untuk

mampu lebih kritis dalam menanggapi sistem pemerintahan sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagimana sIstem pemerintahan ditinjau dari Pancasila?

2. Bagimana sIstem pemerintahan ditinjau dari UUD 1945?

3. Apakah UUD 1945 dan Pancasila dewasa ini sudah berjalan seperti

yang di cita-citakan oleh para pemimpin terdahulu?

BAB II

PEMBAHASAN

MAKNA SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian sistem pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh badan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu negara dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan bersama.

Pengertian sistem pemerintahan dalam arti yang sempit adalah perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan negara.

Pengertian secara rincinya adalah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai

komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengengaruhi dalam

pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan

roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu lama.

A.     Sistem pemerintahan berdasarkan pancasila

Sistem pemerintahan ditinjau dari pancasila dapat dilihat dari panacasila sebagai dasar

Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD

1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas

nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu

disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 Ketetapan MPR No.V/MPR/1973

dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara

(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh

PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan

agama. Pancasila sebagai Pandangan Hidup serta ideologi Nasional menjadi pemersatu, pengokoh,

dan penghubung antara Perbedaan tersebut. Sila-sila dalam Pancasila banyak mengandung makna

kebersamaan, menjadikannya sebagai suatu Ideologi yang sangat sempurna. Jika manusia mengikuti

ajaran pancasila dalam hidupnya, maka ia telah menegakan Ideologi Negara dan pandangan hidup

Bangsa.

Pancasila menjadi suatu yang penting dan harus dimengerti dengan cermat untuk

membentuk system pemerintahan sesuai yang diinginkan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan

bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-

Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil

dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-

Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang

ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Indonesia merupakan suatu Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan

agama. Pancasila sebagai Pandangan Hidup serta ideologi Nasional menjadi pemersatu,

pengokoh, dan penghubung antara Perbedaan tersebut. Sila-sila dalam Pancasila banyak

mengandung makna kebersamaan, menjadikannya sebagai suatu Ideologi yang sangat

sempurna. Jika manusia mengikuti ajaran pancasila dalam hidupnya, maka ia telah menegakan

Ideologi Negara dan pandangan hidup Bangsa. Pancasila menjadi suatu yang penting dan harus

dimengerti dengan cermat untuk membentuk sistem pemerintahan sesuai yang diinginkan.

B. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara

Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI

pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi

RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli

1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada

tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002,

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang merupakan perwujudan

kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan Tujuh Kunci

Pokok Sistem Pemerintahan Negara. Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh

kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. UUD 1945 mengalami 4 kali

perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan

Republik Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan

negara menurut UUD 1945 hasil dari amandemen :

1.      INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini

mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara

lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh

peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

2.      NEGARA INDONESIA BERDASARKAN SISTEM KONSTITUSI

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolute

(mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konvensional ini memberikan penegasan

bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan oleh

ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan MPR,

Undang-Undang, dan sebagainya. Sehingga sistem konstitusional ini merupakan penegasan dari

sistem hukum yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas.

3.      KEKUASAAN NEGARA TERTINGGI ADA DI TANGAN RAKYAT

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara

tertinggi ada di tangan MPR. Dimana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat

Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Nampun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan

negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 sesuai dengan pasal

1 ayat 2.

4.      PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA NEGARA YANG TERTINGGI di SAMPING

MPR dan DPR

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan

tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut

UUD 1945, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian Presiden bertanggung

jawab langsung terhadap rakyat.

5. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR

DPR mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden. Sehingga Presiden harus

mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan APBN. Oleh

karena itu Presiden harus bekerjasama dengan dewan. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab

kepada dewan. Ini berarti bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung pada dewan.

6.      MENTERI NEGARA ADALAH PEMBANTU PRESIDEN, MENTERI NEGARA TIDAK

BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sehingga Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan Menteri Negara juga

tidak tergantung kepada DPR

7.      KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS

Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan  bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih

secara langsung oleh rakyat. Sehingga dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak

lagi merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. namun apabila Presiden

terbukti melanggar Undang-Undang maupun UUD 1945, maka MPR dapat melakukan

IMPEACHMANT (pemberhentian).

C. Penyimpangan-penyimpangan sistem pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia bukan hanya berjalan mulus-mulus saja, namun pernah

mengalami masa-masa ketidak sejalanan dengan Pancasila dan UUD 1945. Contoh kasus yang

paling terlihat jelas adalah pada masa orde baru, yaitu pada saat mantan presiden Soeharto

menerapkan sistem pemerintahan otoriter di masa jabatannya sebagai presiden, terlebih dengan

tragedi Petrus (penembak misterius) pada masanya. Sistem otoriter seperti ini jika dibandingkan

dengan Pancasila yang memuat nilai-nilai kemanusiaan dan UUD 1945 memuat hukum yang penuh

keadilan maka sangatlah tidak sesuai. Tak hanya itu, pada masa ini juga terjadi penyimpangan

dalam perekonomian bangsa, karena sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan

Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai

bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi. Hal ini tidak sesuai dengan

Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

UUD ’45 sebagai Konstitusi Negara yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab

penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Jadi sangatlah jelas UUD 1945 sangat penting untuk membentuk sIstem pemerintahan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut Pancasila adalah sistem pemerintahan yang tetap

menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemufakatan, dan keadilan. Sedangkan

sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang

berlandaskan atas hukum, banyak konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh satu

presiden yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sejajar dengan MPR dan tidak bertanggung

jawab kepada DPR. Secara garis besar sistem pemerintahan Negara Indonesia sudah berjalan seperti

yang dicita-citakan oleh tetua-tetua bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi karena beberapa oknum

pemerintahan yang memiliki pandangan yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dari dasar

Negara Indonesia dan mungkin yang tidak bertanggung jawab, sistem pemerintahan Indonesia jadi

tercoreng dan melenceng dari tujuannya.

B. Saran

Saran penulis agar pemerintah kembali lagi focus dengan tujuan utama mendirikan bangsa

Indonesia, tidak hanya bermain politik untuk mencari kekuasaan dan nama baik di depan rakyat,

tetapi tegas untuk memilih langkah yang pasti dalam mencari solusi tepat dari permasalahan di

Indonesia. Begitu pula dengan rakyat akan lebih baik ketika perjuangan mengemban amanat

Pancasila dan UUD 1945 menjadi tugas bersama rakyat dan pemerintahannya. Kesatuan antara

pancasila dan uud 1945 dapat menjadikan suatu system bekerja dengan baik.

Secara umum solusi yang paling tepat adalah dengan mengembalikan sistem pemerintahan Negara

yang sebelumnya hanya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bumbu dapur kepada

pengamalan amanat amanat yang telah tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat pun

harus dapat memilih pemimpin yan benar-benar berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945 dalam

sistem pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.academia.edu/9824796/Pembangunan_Indonesia_Menurut_Pancasila_dan_UUD_1945

http://www.academia.edu/7302698/Laporan_PKN_-_Sistem_Pemerintahan_-_Johan_Edwart

http://www.academia.edu/8497144/Aktualisasi_Pancasila_dan_Pelaksanaan_UUD_1945