PENDIDIKAN PANCASILA

PENDIDIKAN PANCASILA ( 2 SKS)UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARATANGERANG 2014

PANCASILA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSASISTEMATIKA

Awal Perumusan Pancasila

Tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II.

Di tahun ini Pemerintah Jepang di Asia Tenggara berusaha untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan ini terdiri dari 62 orang, salah satunya adalah bangsa Jepang yang menjabat sebagai Wakil Ketua.

Sidang BPUPKI terjadi dua kali, yakni tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dan 10 Juli 17 Juli 1945.

Ketuanya, yakni Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat mengajukan pertanyaan mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Prof. Dr. Soepomo berbicara pada 31 Mei 1945. Konsep yang diajukannya adalah negara integralistik. Sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an menjadi ide kontroversial. .

Soekarno berbicara pada 1 Juni 1945.

Pemikirannya paling banyak dikutip di pelbagai pemikiran politik Indonesia kontemporer karena dialah yang paling jelas dan sistematik dalam merumuskan jawaban atas pertanyaan mengenai dasar negara.

Soekarno mengajukan konsepsi-konsenpsi yang antara lain: Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan.

NasionalismeKumpulan manusia yang tidak membatasi dirinya hanya untuk satu kelompok suku atau pun agama tertentu, tetapi melebur demi kesejahteraan bersama.

Soekarno mengingatkan kembali dua kerajaan Nusantara: kerajaan Sriwijaya di Sumatra (kerajaan Budha) dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur (kerajaan Hindu). Di sini toleransi umat beragama dijunjung-tinggi.

InternasionalismeHumanitarianisme: kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Kemanusiaan berupa keadilan sosial, ekonomi, politik. Dengan begitu, segala bentuk penjajahan, baik misalnya pendudukan wilayah Gaza yang menjadi perseteruan Palestina-Israel mau pun penjajahan ekonomi suatu negara atas negara lain harus dihapuskan.

DemokrasiSoekarno menolak demokrasi liberal, karena demokrasi ini membiarkan rakyat miskin jauh dari proses partisipasi. Hanya kaum kapitalis yang mendapatkan keuntungan dari demokrasi macam ini.

Demokrasi yang dimaksudkannya juga bukanlah demokrasi mayoritas, melainkan demokrasi berdasarkan konsensus atau permusyawaratan.

Kesejahteraan SosialSoekarno mengatakan bahwa negara haruslah memedulikan kemakmuran. Tidak akan terwujud suatu demokrasi politik tanpa kesejahteraan rakyat.

KetuhananSoekarno melihat bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya adalah manusia-manusia yang relijius. Bahkan sebelum dunia agama-agama memasuki Indonesia, masyarakat Indonesia telah menyembah Tuhannya masing-masing dalam cara mereka sendiri.

Maka prinsip ini mengekspresikan keyakinan-keyakinan relijius masyarakat Indonesia.

TRISILA dan EKASILALalu menurutnya, bila kelima prinsip ini tidak dapat diterima, dapat diringkaskan menjadi Tri-sila (tiga sila), yakni Sosio-Nasionalisme untuk dua sila pertama, Sosio-Demokrasi untuk sila ketiga dan keempat, dan Ketuhanan.

Bila Tri-sila tidak diterima juga, dapat diringkaskan menjadi satu sila (Eka-Sila), yakni Gotong Royong.

Kebangsaan sebagai Prinsip PertamaAlasan Soekarno menyarikan menjadi Ekasila (Gotong Royong): kebangsaan adalah prinsip pertama karena ia menginginkan persatuan dari seluruh kelompok masyarakat Indonesia.

Ia menyadari keterpecahan yang ada di dalam Sarekat Islam (SI), yakni adanya SI merah dan SI putih. Dia juga menyadari kegagalan pemberontakan partai Komunis oleh Belanda tahun 1926.

Siapakah Musuh Utama kita?Dengan begitu, rakyat Indonesia harus bersatu karena musuh utama yang harus dilawan adalah Kapitalisme dan Imperialisme.

Imperialisme adalah kehendak kuat untuk mengatur ekonomi dan negara oleh negara lain.

Kapitalisme adalah sistem sosial yang memisahkan kelas buruh dari arena produksi dan mengambil keuntungan serta menghisap.

Gotong-royong sebagai Cita2 Luhur Bangsa yang MerdekaMaka perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka adalah perjuangan untuk bebas dari keduanya. Tanpa persatuan, perjuangan untuk merdeka tidak dapat terwujud dan yang menyatukan adalah semangat Gotong-Royong. Dimensi relijius dari Gotong-Royong adalah adanya kepedulian satu sama lain. Inilah ekspresi relijiusitas masyarakat Indonesia.

Dampak Pidato SoekarnoPidato Soekarno ini mendapat sambutan hangat dari sejumlah anggota BPUPKI.

Namun, setelah pidato selesai diucapkan, anggota BPUPKI nampak terbelah: ada yang menerima sepenuhnya, namun ada juga yang tidak menerima sepenuhnya.

Panitia SembilanKeterbelahan ini menyebabkan ketua BPUPKI membentuk suatu panitia yang anggotanya dipilih dari 38 anggota BPUPKI yang ada di Jakarta.

Terpilihlah 9 orang (panitia sembilan) yang terdiri dari: Soekarno (Ketua) dan Muhammad Hatta (Wakil Ketua), Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Abd. Kahar Muzakkir, Muhammad Yamin, H. Agus Salim, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso dan Achmad Soebardjo.

Piagam JakartaTugas utama mereka adalah merumuskan konsepsi dasar negara yang dapat disepakati oleh golongan yang berbeda ini: golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis Islami. Di sini mereka menemukan formulasi yang di dalamnya terdapat 7 kata yang memberi tempat bagi aspirasi golongan Islam, yaitu: ..dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Perubahan Letak Sila Ketuhanan & MaknanyaDi samping menambahkan ketujuh kata itu, sila Ketuhanan yang oleh Soekarno ditempatkan sebagai butir sila kelima, maka rumusan dari Panitia Kecilyang kemudian oleh Muhammad Yamin disebut dengan nama Piagam Jakartamenempatkan Ketuhanan sebagai sila pertama.

Tentu saja perubahan itu mempunyai arti penting terutama bagi golongan nasionalis Islami.

Kompromi masih berlanjutNamun, pada malam 17 sebelum esok harinya akan disahkan dasar negara ini yang berada dalam naskah UUD 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh seorang opsir Jepang yang menyampaikan pesan dari warga Indonesia Timur. Isi pesannya: bila 7 kata tersebut masih ada dalam pembukaan UUD 1945, maka masyarakat Indonesia Timur yang sebagian besar non-Islam: Kristen (Katolik dan Protestan) akan keluar dari Republik Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha EsaMaka pada pagi hari sebelum disahkan naskah UUD 1945 tersebut, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta meminta kepada beberapa tokoh untuk melakukan lobi kepada tokoh-tokoh Islam--yang menjadi tim perumus dasar negara.

Singkat kata, lobi tersebut berhasil. Maka ketujuh kata tersebut hilang dan diganti dengan kalimat: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi persatuan IndonesiaHal ini dikarenakan tokoh-tokoh Islam memahami bahwa persatuan perlu diutamakan demi melawan penjajahan Belanda yang akan mencengkram kembali Nusantara dengan membonceng sekutu.

Perdebatan soal status Ketuhanan masih berlanjut sampai sekarangNamun, beberapa di antara tokoh Islam itu, masih menganggap bahwa setelah negara lepas dari perang mempertahankan kemerdekaan, perdebatan tersebut dapat dilakukan kembali.

Pada kenyataannya, hingga kini, bangsa kita mengalami perdebatan mengenai Piagam Jakarta dengan menyerap energi yang tidak sedikit.

Pancasila di Era Bung Karno (1945 1965)

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yg sdh diproklamasikanNegara Kesatuan Negara Federal (RIS)Demokrasi Multi-Partai Sistem Kabinet Parlementer

Pancasila di Era Kepemimpinan Presiden SoekarnoPerdebatan mengenai lima sila di masa selanjutnya tidak muncul karena situasi bangsa Indonesia tengah mempertahankan kemerdekaan karena Belanda masih ingin menjajah dengan membonceng tentara Sekutu.

24Berubahnya BENTUK Negara IndonesiaDalam Konferensi Meja Bundar (KMB), bentuk negara Indonesa diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal (RIS). Dengan begitu, konstitusi negara pun menjadi Konstitusi RIS. Kelima sila Pancasila masih dicantumkan di dalamnya.

25BERUBAHNYA KONSTITUSIKonstitusi RIS yang berlangsung sejak 1950, hanya bertahan kurang lebih 8 bulan karena keinginan yang kuat dari rakyat Indonesia untuk bersatu dan adanya pengakuan dari dunia internasional mengenai kemerdekaan Indonesia.

Ketika dorongan kuat untuk bersatu ini dapat diwujudkan, Konstitusi RIS lalu digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Berlaku sejak Agustus 1950-1959.

26UUDS: maknanyaDalam UUDS ini, kelima butir dasar negara, tetap tercantum di dalam pembukaannya.

Ada pun kata Sementara pada Undang-Undang Dasar ini dimaksudkan bahwa di kemudian hari akan dirumuskan UUD definitif melalui proses demokratis serta memuat landasan mencukupi untuk Indonesia yang lebih maju.

27Demokrasi Multi-Partai: Pertarungan IdeologiDi bawah UUDS ini, Indonesia memasuki era demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parlementer.

Partai politik tumbuh subur dengan beragam ideologi besar seperti Liberalisme, Sosialisme dan Marxisme. Bahkan bermunculan partai politik yang mendasarkan diri pada agama.

28Kelemahan Kabinet ParlementerSituasi sosial-politik nasional saat itu ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet parlementer.

Hal ini dapat dikaitkan dengan tidak adanya dasar dan akar sosio-kultural demokrasi perwakilan dalam masyarakat Indonesia yang dilibati oleh kemiskinan, buta huruf dan kebanyakan penduduknya tinggal di pedesaan.

29PEMILU 1955: paling DEMOKRATIS2 hal penting patut dicatat dalam periode ini: Pertama, pemilu tahun 1955 berlangsung demokratis dengan perolehan suara sbb: PNI 22%, Masyumi 21%, NU 18%, PKI 16% dan sisanya dibagi kepada banyak partai kecil. Pemilu ini menjadi bersejarah mengingat tingkat partisipasinya yang lebih dari 90% dan berlangsung sangat demokratis.

30Bukan Esensi, tapi CARA-nyaKedua, seluruh masyarakat Indonesia berpijak pada satu keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara tunggal. Tidak ada satu kelompok pun yang menyangkal eksistensinya. Bahkan gelombang pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Beureuh di Aceh, PRRI di Sumatra Barat, Permesta di Sulawesi Utara dan Maluku tidak mempermasalahkannya. Mereka hanya memprotes tentang cara bagaimana negara dibentuk dan diperintah

31Ekonomi carut-marutPada saat ini juga terjadi carut-marutnya perekonomian. Pada tahun 1950-1957, infrastruktur, perkebunan dan industri yang rusak berat karena perang kemerdekaan tidak mengalami perbaikan berarti. Protes terjadi pada nasionalisasi banyak perusahaan asing yang kemudian pengelolaannya banyak dilakukan oleh perwira militer tua yang kurang cakap sehingga banyak perusahaan yang salah urus.

32