pajak-witholding-pph-21-26-tahun-pajak-2013

1

Dwi Martani

Slide Oleh: Jayu Pramudya, Nia Pramita Sari

Departemen Akuntansi FEUI

Pajak PenghasilanPasal 21 dan 26

2

Catatan

Materi terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri/ WP OP DN (PPh Pasal 21) yang dipaparkan dalam presentasi ini disusun berdasar Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2012 yang mengatur pengenaan pajak sejak tanggal 1 Januari 2013. Pelaksanaan pemotongan bagi tahun pajak yang lebih awal dibandingkan tanggal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2009 j.o. PER-57/ PJ/ 2009 sebagaimana dipaparkan dalam presentasi yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Sistematika

3

PPh Pasal 211.

PPh Pasal 262.

4

Landasan Hukum:Pasal 21 UU PPh

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/ PJ/ 2012

PPh Pasal 21

Definisi

5

Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan

yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium,

tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.

Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan

diperolehnya penghasilan.

Saat Terutang

Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan

yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium,

tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.

6

Perbedaan Pengenaan

PPh 21• WP

Dalam Negeri (DN).

PPh 26• Subj

ek Pajak Luar Negeri (SPLN).

7

Subjek Pajak

Pegawai.

Penerima uang pesangon, pensiun,

Tunjangan/ Jaminan Hari

Tua (THT/ JHT), termasuk ahli

waris.

Bukan Pegawai yang

melakukan pemberian

jasa.Anggota Dewan

Komisaris atau Dewan

Pengawas non pegawai.

Mantan pegawai.

Peserta kegiatan.

8

Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Pekerja seni. Olahragawan. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,

penyuluh, dan moderator. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada

suatu kepanitiaan. Agen iklan. Pengawas atau pengelola proyek. Pembawa pesanan atau perantara. Petugas penjaja barang dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Distributor MLM, direct selling, atau sejenis.

Subjek Pajak(Bukan Pegawai yang Melakukan Pemberian

Jasa)

9

Pengecualian Subjek

• Bukan WNI.• Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan

di luar jabatannya.• Berasal dari negara yang memberikan

perlakuan timbal balik.

Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, berikut orang yang diperbantukan kepadanya, dengan syarat:

• Bukan WNI.• Di Indonesia tidak menjalankan usaha/

kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.

Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

10

Objek Pajak (1)

Penghasilan Pegawai Tetap.

Penghasilan teratur penerima pensiun.

Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja.Upah pegawai tidak tetap atau tenaga

kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan.

11

Objek Pajak (2)

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa.

Imbalan kepada peserta kegiatan.Penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai.

Pembayaran kepada mantan pegawai.

Penarikan dana pensiun oleh pegawai.

12

Pengecualian Objek

Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan

asuransi beasiswa. Natura yang diberikan oleh

WP atau Pemerintah.Iuran kepada dana pensiun ,

THT, JHT dibayar pemberi kerja.Zakat atau sumbangan

keagamaan wajib yang diterima OP.Beasiswa.

Ketentuan Khusus

13

Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh:

bukan WP, WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma

penghitungan khusus.

Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar

atau nilai wajar.

14

Objek PPh 21 FinalPenghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD.(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)

Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup.(Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)

Uang tebusan pensiun. (PP No. 68 Tahun 2009)

Uang pesangon. (PP No. 68 Tahun 2009)

15

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Pemberi kerja berbentuk OP, Badan, atau

BUT.

Bendaharawan Pemerintah.

Dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, THT, atau JHT.

OP atau Badan yang

melakukan pembayaran

kepada WP DN yang

melakukan pekerjaan bebas atau

SPLN.

Penyelenggara kegiatan.

16

Pengecualian Pemotong

Kantor perwakilan negara asing.

Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu.

Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

17

Alur Perpajakan WP OP

Beban Pajak Kini sesuai

SPT(Tidak

termasuk PPh Final)

Dikurangi• Kredit PPh

21

Dikurangi• Kredit Pajak

Lain (PPh 22, 23, 24)

Dikurangi• Pajak yang

Dibayar Sendiri (Angsuran PPh 25)

Akhir Tahun• Pajak

Kurang (Lebih) Bayar

PPh 21 Lebih Bayar

18

Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun

setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.

Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP

telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

19

Lapisan Tarif

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5%

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00

15%

3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

25%

4 Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Kepemilikan NPWP

20

Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20%

lebih tinggi.

Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final.

Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut.

Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan

dasar untuk meyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

21

Dasar Pengenaan (1)

• Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP• Pegawai tetap.• Penerima pensiun berkala.

• Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP• Pegawai tidak tetap yang

penghasilannya dibayarkan bulanan.

• Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 2.025.000,00.

• Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan• Bukan pegawai yang menerima

penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

22

Dasar Pengenaan (2)

• Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan.

• Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 2.025.000,00.

Penghasilan yang Melebihi Rp 200.000,00 Sehari

• Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

50% dari Penghasilan Bruto

• Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan.

• Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.

Penghasilan Bruto

23

Elemen PTKP

No. Elemen PTKP

1 WP Sendiri Rp 24.300.000

,00

2 Status Kawin Rp 2.025.000,

00

3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.

Rp 2.025.000,

00

4 PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung.

Rp 24.300.000

,00

24

Tata Cara Penghitungan

Tata Cara

Penghitungan

Pegawai Tetap

Penghasilan di Akhir Masa Kerja

Pegawai Tidak

Tetap dan Tenaga Kerja Lepas

Bukan Pegawai Peserta

Kegiatan

Penerima Lain

Penerima Atas Beban APBN/ APBD

25

Tata Cara Penghitungan:Pegawai Tetap

26

Pegawai Tetap (1)

Penghasilan Bruto

• DikurangiBiaya

Jabatan

• Dikurangi

Iuran Dana Pensiun, JHT, THT Dibayar Sendiri

• DiperolehPenghasilan

Netto

Senilai 5% dari penghasilan bruto.Maksimal senilai Rp

500.000,00 per bulan atau Rp 6.000.000,00

per tahun.

27

Tata Cara Penghitungan (2)

Penghasilan Netto

• Dikurangi PTKP

• DiperolehPenghasilan Kena Pajak

• Dikalikan Tarif

Pajak Terutang

28

Penghasilan Pegawai Tetap

Gaji PokokTunjangan Berkesinambung

anUang RapelImbalan Tahunan

Natura

29

Perspektif Pemberi Kerja

Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja

Diakui sebagai “Beban Gaji” di Laporan Laba Rugi

Memunculkan “Utang PPh 21” di Laporan Posisi Keuangan

30

Penghitungan Teknis

Gaji pokok XXXTunjangan, bonus, imbalan bulanan lain XXXIuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan XXX

Penghasilan bruto per bulan XXX(Biaya jabatan) (YYY)(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan) (YYY)

Penghasilan netto per bulan {x 12} XXXPenghasilan netto setahun XXX(PTKP) (YYY)Penghasilan Kena Pajak {x Tarif} XXXPajak terutang setahun {/12} ZZZPajak terutang per bulan ZZZ

31

Ilustrasi(Gaji Bulanan)

Kertarajasa pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.750.000,00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 150.000,00. Kertarajasa telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kertarajasa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

32


Jawaban :

Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

3.750.000Utang Dana

Pensiun 150.000 Utang PPh 21 35.625

Kas3.564.375

Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan = 120% x 36.375

= Rp 42.750,00

Gaji pokok 3,750,000Penghasilan bruto per bulan 3,750,000

(Biaya jabatan) (187,500)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (150,000) (337,500)

Penghasilan netto per bulan 3,412,500Penghasilan netto setahun 40,950,000(PTKP)

WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000)Tanggungan tiga anak (6,075,000) (32,400,000)

Penghasilan Kena Pajak 8,550,000Pajak terutang setahun

5% x 8,550,000 427,500 Rp427,500.00Pajak terutang per bulan Rp35,625.00

33


Kudungga adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 125.000,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 95.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

34


Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

5.000.000Beban JKK

25.000Beban JKM

15.000Beban JHT

185.000Beban Dapen

125.000Utang JKK

25.000 Utang JKM

15.000Utang JHT

285.000Utang Dana


Kas4.701.912

Gaji pokok 5,000,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 25,000Iuran JKM yang dibayar perusahaan 15,000

Penghasilan bruto per bulan 5,040,000(Biaya jabatan) (252,000)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (100,000)(iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (95,000) (447,000)


WP Sendiri (24,300,000)Status Kawin (2,025,000)Tanggungan dua anak (4,050,000) (30,375,000)


5% x 24,741,000 1,237,050 Rp1,237,050Pajak terutang per bulan Rp103,087.50

35

Ilustrasi(Gaji Harian)

Hayam Wuruk adalah seorang pegawai tetap perusahaan dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 159.500. Dia berstatus kawin dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Hayam Wuruk membayar iuran pensiun Rp 47.500 dan JHT sebesar 2% dari gaji. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Hayam Wuruk? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

36

Ilustrasi(Gaji Harian)

Jawaban: Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

159.500Beban JKK

1.595Beban JKM

479Beban JHT

5.902Utang JKK

1.595 Utang JKM

479Utang JHT

9.092Utang Dana


Kas 151.602

Gaji pokok sebulan (26 x 159,500) 4,147,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 41,470Iuran JKM yang dibayar perusahaan 12,441

Penghasilan bruto per bulan 4,200,911(Biaya jabatan) (210,046)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (82,940)(iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (47,500) (340,486)


WP Sendiri (24,300,000)Status Kawin (2,025,000)Tanggungan satu anak (2,025,000) (28,350,000)

Penghasilan Kena Pajak 17,975,105Pembulatan PKP 17,975,000Pajak terutang setahun

5% x 17,975,000 898,750 Rp898,750Pajak terutang per bulan Rp74,895.83Pajak terutang per hari Rp2,880.61

Penghasilan Karyawati

37

Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas

pengurangan elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 2.025.000,00.

Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas

pengurangan elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 2.025.000,00.

Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari

Pemerintah Daerah setempat, minimal di tingkat Kecamatan.

38

Ilustrasi(Karyawati)

Tribhuwanatunggadewi adalah seorang karyawati dengan status menikah dan memiliki anak tunggal. Dia memperoleh gaji sebulan Rp 3.350.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 85.000,00. Berdasarkan surat keterangan dari kecamatan tempatnya berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan apapun. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Tribhuwanatunggadewi? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

39

Ilustrasi(Karyawati)

Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

3.350.000Utang Dana

Pensiun 85.000Utang PPh 21

45.188 Kas3.219.812

Jika suami Tribhuwanatunggadewi memiliki pekerjaan, maka PTKP yang diberikan kepadanya hanya PTKP WP sendiri sebesar Rp 24.300.000,00.

Gaji pokok sebulan (26 x 159,500) 3,350,000Penghasilan bruto per bulan 3,350,000

(Biaya jabatan) (167,500)(iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (85,000) (252,500)


WP Sendiri (24,300,000)Status Kawin (2,025,000) (26,325,000)


5% x 10,845,000 542,250 Rp542,250Pajak terutang per bulan Rp45,187.50

40

Ilustrasi(Tunjangan Pajak)

Mahendradatta selama tahun 2013 memperoleh gaji sebulan Rp 4.150.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 175.000,00. Mahendradatta telah menikah dan memiliki seorang anak. Mahendradatta memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp 32.500,00 per bulan mulai tahun 2014. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Mahendradatta di 2014? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

41

Ilustrasi(Tunjangan Pajak)

Jawaban :Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

4.182.500Utang Dana

Pensiun 175.000Utang PPh 21

71.792 Kas3.935.708

Atas selisih antara beban pajak dengan tunjangan pajak sebesar 39.291,67, pembayarannya dapat ditanggung oleh Mahendradatta atau perusahaan. Jika pembayarannya ditanggung perusahaan, maka pembayaran tersebut termasuk non deductible expense.

Gaji pokok 4,150,000Tunjangan pajak 32,500

Penghasilan bruto per bulan 4,182,500(Biaya jabatan) (209,125)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (175,000) (384,125)


WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000)Tanggungan satu anak (2,025,000) (28,350,000)



42

Ilustrasi(PPh Ditanggung Perusahaan)

Mahendradatta, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi sebelumnya ternyata berkeberatan dengan rencana pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan. Ia mengajukan permohonan agar penghargaan tersebut diganti bentuknya sebagai penanggungan pajak oleh perusahaan dengan nominal yang sama, yakni Rp 32.500,00 per bulan dan perusahaan menyetujuinya. Bagaimanakah implikasi permohonan yang diajukan Mahendradatta terhadap penghitungan PPh 21? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

43

Ilustrasi(PPh Ditanggung Perusahaan)

Jawaban :Pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan

merupakan salah satu bentuk natura, sehingga secara umum tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan pegawai dan termasuk non deductible expense bagi perusahaan. Jika ternyata perusahaan tempat Mahendradatta bekerja bukan merupakan wajib pajak, dikenai PPh final, atau menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura ini akan menambah penghasilan Mahendradatta sebagaimana tunjangan pajak dan bersifat deductible bagi perusahaan.


4.150.000Utang Dana Pensiun

175.000 Utang PPh 21 70.250 Kas3.904.750







44

Ilustrasi(Tunjangan Penghasilan)

Ranggalawe (menikah dengan satu anak) merupakan seorang pegawai tetap perusahaan yang menerima gaji pokok sebesar Rp 6.250.000,00 per bulan. Di samping itu, Ranggalawe menerima pula tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi masing – masing sebesar 10%, 5% gaji pokok, Rp 135.000,00, dan Rp 235.000,00. Jika Ranggalawe mengikuti program pensiun dengan iuran Rp 132.500,00 per bulan, berapakah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Ranggalawe? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

45

Ilustrasi(Tunjangan Penghasilan)


6.250.000Beban tunjangan

1.307.500Utang Dana


Kas7.138.979

Gaji pokok 6,250,000Tunjangan makan 625,000Tunjangan keluarga 312,500Tunjangan kesehatan 135,000Tunjangan transportasi 235,000

Penghasilan bruto per bulan 7,557,500(Biaya jabatan) (377,875)(Iuran dana pensiun yang dibayar sendiri) (132,500) (510,375)




5% x 50,000,000 2,500,00015% x 7,640,000 932,250 Rp3,432,250.00

Pajak terutang per bulan Rp286,020.83

46

Ilustrasi(Uang Rapel)

Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi awal, menerima kenaikan gaji di bulan September 2013, sehingga gaji pokoknya menjadi Rp 4.750.000,00. Kenaikan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2013 sehingga Kertarajasa menerima uang rapel sejumlah Rp 8.000.000,00 untuk kekurangan di periode Januari – Agustus. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas uang rapel Kertarajasa?

47

Ilustrasi(Uang Rapel)

Jawaban: Gaji pokok 4,750,000Penghasilan bruto per bulan 4,750,000





5% x 19,950,000 997,500 Rp997,500.00Pajak terutang per bulan Rp83,125.00Pajak seharusnya dipotong Jan - Aug (8 x 83.125) 665,000Pajak telah dipotong Jan - Aug) (8 x 35.625) 285,000PPh 21 atas uang rapel Rp380,000.00

48

Bentuk Imbalan Tahunan

Jasa Produksi Tantiem Gratifikas

iTunjanga

n Hari Raya atau

Tahun Baru

Bonus Premi

Penghasilan

Sejenis Lain

49

Penghitungan Teknis(Menerima Imbalan Tahunan)

Gaji Pokok XXXTunjangan, Bonus, Imbalan Bulanan Lain XXXIuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan XXX

Penghasilan sebelum bonus per bulan {x 12} XXXPenghasilan sebelum bonus setahun XXX

Bonus tahunan XXXPenghasilan bruto setahun XXX

(Biaya jabatan) (YYY)(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan) (YYY)

Penghasilan netto setahun XXX(PTKP) (YYY)Penghasilan Kena Pajak {x Tarif} XXXPajak terutang setahun {/12} ZZZPajak terutang per bulan ZZZ

Keterangan:Imbalan tahunan dapat berupa bonus, tantiem, THR, atau sejenisnya.

50

Ilustrasi(Imbalan Tahunan)

Ken Arok adalah pegawai yang menikah dengan satu anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 4.350.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek dan Iuran Pensiun, sehingga perusahaan harus membayar premi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan iuran pensiun dengan jumlah masing-masing 0.5%, 0.3%, dan 3.7% dari gaji, serta Rp 112.500,00 per bulan. Ken Arok sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 95.000,00 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di tahun berjalan perusahaan memberikan THR sebesar Rp 6.500.000,00 untuk setiap pegawai. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas THR Ken Arok? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

51

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan

PPh Atas GajiJawaban: Gaji pokok 4,350,000

Iuran JKK yang dibayar perusahaan 21,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 13,050

Penghasilan bruto per bulan 4,384,800(Biaya jabatan) (219,240)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (87,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (95,000) (401,240)



Penghasilan Kena Pajak 19,452,720Pembulatan PKP 19,452,000Pajak terutang atas gaji

5% x 19,452,000 972,600 Rp972,600.00

52

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh

Atas Gaji dan THR

Jawaban: Gaji pokok 4,350,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 21,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 13,050

Penghasilan sebelum THR per bulan 4,384,800Penghasilan sebelum THR setahun 52,617,600THR 6,500,000Penghasilan bruto setahun 59,117,600

(Biaya jabatan) (2,955,880)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (1,044,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (1,140,000) (5,139,880)

Penghasilan netto setahun 53,977,720(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 25,627,720Pembulatan PKP 25,627,000Pajak terutang atas gaji dan THR

5% x 25,627,000 1,281,350 Rp1,281,350.00

53

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan

PPh Atas THR

Pajak atas THR = Pajak atas gaji dan THR- Pajak atas gaji

= 1.281.350 - 972.600= Rp 308.750,00

54

Dialektika Pajak:Metode Langsung PPh Imbalan

Tahunan (1)PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan

sejenisnya) dan uang rapel {dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan sebagai berikut.

1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji.

2. Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}.a. Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka:

PPKP = 95% x IT.{Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan}

b. Jika PBS < Rp 120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00 maka:

PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00).

{Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal}

c. Selama PBS > Rp 120.000.000,00 maka:PPKP = IT.

55

Dialektika Pajak:Metode Langsung PPh Imbalan

Tahunan (2)3. Membandingkan PKP semula {dilambangkan

PKPS} dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal semula {dilambangkan BATM}.a. Selama PPKP < (BATM – PKPS) maka:

PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula

{Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal}

b. Jika PPKP > (BATM – PKPS) maka:PPh atas IT = (((BATM – PKPS) x Tarif

marginal semula)+ ((PKPS + PPKP – BATM) x Tarif di atas lapisan tarif marginal semula))

d. Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat immaterial.

56

Ilustrasi(Penerapan Metode Langsung:

Uang Rapel)Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam

ilustrasi awal, menerima uang rapel sejumlah Rp 8.000.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas uang rapel berdasar metode langsung? Jawaban :Langkah (1)







57

Jawaban :Langkah (2)PBS = 3.750.000 x 12

= 45.000.000PBS + IT = 45.000.000 + 8.000.000

= 53.000.000(PBS + IT) < 120.000.000, maka:PPKP = 95% x 8.000.000

= 7.600.000Langkah (3)BATM – PKPS = 50.000.000 – 8.550.000

= 41.450.000PPKP < (BATM – PKPS), maka:PPh atas IT = 5% x 7.600.000

= Rp 380.000,00Maka besaran PPH 21 atas uang rapel yang diterima Kertarajasa adalah Rp 380.000,00.


Uang Rapel)

58


THR)Ken Arok, sebagaimana dideskripsikan dalam

ilustrasi awal, menerima THR sejumlah Rp 6.500.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas THR Ken Arok berdasar metode langsung? Jawaban :Langkah (1)

Gaji pokok 4,350,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 21,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 13,050

Penghasilan bruto per bulan 4,384,800(Biaya jabatan) (219,240)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (87,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (95,000) (401,240)



Penghasilan Kena Pajak 19,452,720Pembulatan PKP 19,452,000Pajak terutang atas gaji

5% x 19,452,000 972,600 Rp972,600.00

59

Jawaban :Langkah (2)PBS = 4.384.800 x 12

= 52.617.600PBS + IT = 52.617.600 + 6.500.000

= 59.117.600(PBS + IT) < 120.000.000, maka:PPKP = 95% x 6.500.000

= 6.175.000Langkah (3)BATM – PKPS = 50.000.000 – 19.452.720

= 30.547.280PPKP < (BATM – PKPS), maka:PPh atas IT = 5% x 6.175.000

= Rp 308.750,00Maka besaran PPH 21 atas THR yang diterima Ken Arok adalah Rp 308.750,00.


THR)

60

Ilustrasi(Natura)

Udayana bekerja sebagai pegawai administratif pada suatu entitas yang berdasar ketentuan Menkeu diperbolehkan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) dalam kegiatan perpajakannya. Udayana memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.150.000,00 dan menerima pembayaran lain dalam bentuk 20 kg sagu dan 5 kg gula setiap bulannya. Di daerah tempat tinggalnya, kedua komoditas tersebut rata – rata dihargai masing – masing Rp 10.000,00 per kg dan Rp 15.000,00 per kg. Jika Udayana telah menikah dan namun belum memiliki anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilannya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

61

Ilustrasi(Natura)


3.425.000Utang PPh 21

53.000 Kas3.097.000

Persediaan 275.000

Gaji pokok 3,150,000Natura sagu (20 x 10.000) 200,000Natura gula (5 x 15.000) 75,000

Penghasilan bruto per bulan 3,425,000(Biaya jabatan) (171,250) (171,250)


WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000) (26,325,000)



62

Ilustrasi(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal

Tahun)Pati Unus mengajukan permohonan

pensiun dini sebagai pegawai pemerintah dan disetujui di akhir tahun 2012. Di bulan Mei 2013, ia kembali bekerja di suatu perusahaan milik perseorangan. Gaji sebulan yang diterima Pati Unus adalah Rp 12.650.000,00, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,00. Pati Unus telah menikah dan memiliki dua orang orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Pati Unus? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

63

Ilustrasi(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal

Tahun)Jawaban :


12.650.000Utang Dana Pensiun

250.000 Utang PPh 21 590.469 Kas11.809.531


(Biaya jabatan) (632,500)(Maksimal biaya jabatan) (500,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (250,000) (750,000)

Penghasilan netto per bulan 11,900,000Penghasilan netto Mei - Desember 95,200,000(PTKP)

WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000)Tanggungan dua anak (4,050,000) (30,375,000)

Penghasilan Kena Pajak 64,825,000Pajak terutang Mei - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 14,825,000 2,223,750 Rp4,723,750.00


64

Ilustrasi(Bekerja & Kewajiban Sejak

Pertengahan Tahun)

Trenggana merupakan WNA yang baru datang dan berniat tinggal di Indonesia sejak awal bulan Agustus 2013. Ia langsung memperoleh pekerjaan dengan gaji sebulan sebesar Rp 8.350.000,00. Hingga saat ini Trenggana masih melajang. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Trenggana? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

65

Ilustrasi(Bekerja & Kewajiban Sejak

Pertengahan Tahun)Jawaban :


8.350.000Utang PPh 21

469.458 Kas7.880.542


(Biaya jabatan) (417,500) (417,500)Penghasilan netto per bulan 7,932,500Penghasilan netto Agustus - Desember 39,662,500Penghasilan netto disetahunkan 95,190,000(PTKP)

WP sendiri (24,300,000) (24,300,000)Penghasilan Kena Pajak 70,890,000Pajak terutang disetahunkan

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 20,890,000 3,133,500 Rp5,633,500.00

Pajak terutang Agustus - Desember Rp2,347,291.67Pajak terutang per bulan Rp469,458.33

66

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun,

Kewajiban Masih Berlaku)

Fatahillah memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 9.575.000,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00. Di akhir bulan Maret 2013, Fatahillah berhenti dari pekerjaan yang semula. Jika Fatahillah telah menikah dan memiliki tiga orang orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

67


Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan di Awal Tahun

Jawaban : Gaji pokok 9,575,000Penghasilan bruto per bulan 9,575,000




Penghasilan Kena Pajak 74,355,000Pajak terutang Mei - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 24,355,000 3,653,250 Rp6,153,250.00


68


Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan Saat Berhenti

Jawaban :

Atas besaran pajak lebih bayar, perusahaan wajib mengembalikannya kepada Fatahillah.



Penghasilan netto per bulan 8,896,250Penghasilan netto Januari - Maret 26,688,750(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 0Pembulatan PKP 0Pajak terutang Januari - Maret

5% x 4,128,000 0 Rp0.00Pajak yang telah dipotong Jan - Feb (2 x 769,156) (Rp1,538,312)Pajak kurang (lebih) bayar (Rp1,538,312)

69


Kewajiban Berhenti)

Tirtayasa adalah bekerja bagi suatu perusahaan dengan gaji sebulan yang diterima sebesar Rp 14.250.000,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 375.000,00. Atas prestasinya, Tirtayasa menerima bonus pertengahan tahun di 2013 sebesar Rp 45.000.000,00. Malangnya, di akhir bulan Agustus 2013 Tirtayasa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Jika Tirtayasa meninggalkan seorang istri dan seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya di Agustus 2013?

70


Kewajiban Berhenti):PPh Atas Gaji

Jawaban : Gaji pokok 14,250,000Penghasilan bruto per bulan 14,250,000

(Biaya jabatan) (712,500)(Maksimal biaya jabatan) (500,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (375,000) (875,000)



Penghasilan Kena Pajak 132,150,000Pajak terutang atas gaji

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 82,150,000 12,322,500 Rp14,822,500.00

PPh 21 per bulan Rp1,235,208.33

71


Kewajiban Berhenti):PPh Atas Gaji dan Bonus

Jawaban : Gaji pokok 14,250,000Penghasilan sebelum bonus per bulan 14,250,000Penghasilan sebelum bonus per tahun 171,000,000Bonus 45,000,000Penghasilan bruto setahun 216,000,000

(Biaya jabatan) (10,800,000)(Maksimal biaya jabatan) (6,000,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (4,500,000) (10,500,000)

Penghasilan netto setahun 205,500,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 177,150,000Pajak terutang atas gaji dan bonus

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 127,150,000 19,072,500 Rp21,572,500.00

72


Kewajiban Berhenti):PPh Atas Bonus

Pajak atas bonus = Pajak atas gaji dan bonus - Pajak atas gaji

= 21.572.500 - 14.822.500

= Rp 6.750.000,00

73


Kewajiban Berhenti):Penghitungan Kembali

Jawaban: Gaji pokok 14,250,000Penghasilan sebelum bonus per bulan 14,250,000Penghasilan sebelum bonus Januari - Agustus 114,000,000Bonus 45,000,000Penghasilan bruto Januari - Agustus 159,000,000

(Biaya jabatan) (7,950,000)(Maksimal biaya jabatan) (6,000,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (4,500,000) (10,500,000)

Penghasilan netto Januari - Agustus 148,500,000Penghasilan netto disetahunkan 222,750,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 194,400,000Pajak terutang atas penghasilan disetahunkan

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 144,400,000 21,660,000 Rp24,160,000.00

Pajak terutang atas Januari - Agustus Rp16,106,666.67

74


Kewajiban Berhenti):Penghitungan di Masa Terakhir

Jawaban:

Pajak terutang periode Januari - Agustus Rp14,106,666.67Pajak yang telah dipotong atas gaji Januari - Juli (7 x 1.235.208,00) (Rp8,646,456.00)Pajak yang telah dipotong atas bonus (Rp6,750,000.00)Pajak lebih bayar di Agustus 2012 (Rp1,289,789.33)

75

Penghitungan di Masa Pajak Terakhir

Masa Pajak Terakhir

Bulan Desember

(Bagi pegawai yang bekerja

sepanjang tahun)

PPh 21 = Pajak di bulan

sebelumnya(Ketika tidak

ada perubahan penghasilan)PPh 21

diperhitungkan kembali

(Ketika ada perubahan

penghasilan)

Bulan terakhir saat pegawai

berhenti bekerja.

76

Ilustrasi(Masa Terakhir)

Senapati pada tahun 2013 memperoleh gaji sebulan Rp 5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00. Di awal bulan April, Senapati memperoleh peningkatan gaji pokok senilai Rp 3.500.000,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di akhir bulan Desember?

77

Ilustrasi(Masa Terakhir): Penghitungan

Paruh PertamaJawaban :






5% x 34,800,000 1,740,000 Rp1,740,000.00Pajak terutang per bulan Rp145,000.00

78


Paruh KeduaJawaban :






5% x 50,000,000 2,500,00015% x 24,700,000 3,705,000 Rp6,205,000.00


79


Akhir MasaJawaban : Penghasilan bruto per bulan Januari - Maret 5,750,000

Penghasilan bruto Januari - Maret 17,250,000Penghasilan bruto per bulan April - Desember 9,250,000

Penghasilan bruto April - Desember 83,250,000Penghasilan bruto Januari - Desember 100,500,000

(Biaya jabatan) (5,025,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (2,400,000) (7,425,000)

Penghasilan netto setahun 93,075,000WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000)Tanggungan satu anak (2,025,000) (28,350,000)

Penghasilan Kena Pajak 64,725,000Pajak terutang Januari - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 14,725,000 2,208,750 Rp4,708,750

Pajak yang telah dipotong Januari - Maret (3 x 145,000) (Rp435,000)Pajak yang telah dipotong April - Desember (9 x 517,083) (Rp4,653,747)Pajak kurang (lebih) bayar di Desember 2012 (Rp379,997)

80

Pemindahan Lokasi Tugas

Pemindahan Lokasi Tugas

Besaran penghasilan mengalami perubahan.

PPh diperhitungkan kembali sesuai

besaran penghasilan

baru.Di akhir

periode di lokasi baru, dilakukan

penghitungan pajak kurang (lebih) bayar.

Besaran penghasilan

tidak mengalami perubahan.

PPh lokasi baru = PPh lokasi

lama

81

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi)

Sura Agul Agul pada tahun 2013 bekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Makassar, dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.350.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 145.000,00. Di awal bulan November, Sura dipindahkan ke kantor di Merauke sehingga memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi senilai Rp 3.150.000,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di masing – masing lokasi dan di akhir bulan Desember?

82

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi):

Penghitungan Lokasi PertamaJawaban :






5% x 40,275,000 2,013,750 Rp2,013,750.00Pajak terutang per bulan Rp167,812.50

83


Penghitungan Lokasi KeduaJawaban :

Gaji pokok 6,350,000Tunjangan transportasi 3,150,000





5% x 50,000,000 2,500,00015% x 26,185,000 3,927,750 Rp6,427,750.00


84


Penghitungan Masa TerakhirJawaban :

Penghasilan bruto per bulan Januari - Oktober 6,350,000Penghasilan bruto Januari - Oktober 63,500,000

Penghasilan bruto per bulan November - Desember 9,500,000Penghasilan bruto November - Desember 19,000,000Penghasilan bruto Januari - Desember 82,500,000

(Biaya jabatan) (4,125,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (1,740,000) (5,865,000)

Penghasilan netto setahun 76,635,000WP sendiri (24,300,000)Status kawin (2,025,000)Tanggungan dua anak (4,050,000) (30,375,000)

Penghasilan Kena Pajak 46,260,000Pajak terutang Januari - Desember

5% x 46,260,000 2,313,000 Rp2,313,000.00Pajak yang telah dipotong Januari - Oktober (10 x 167,813) (Rp1,678,130.00)Pajak yang telah dipotong November - Desember (2 x 535,646) (Rp1,071,292.00)Pajak kurang (lebih) bayar di Desember 2012 (Rp436,422.00)

85

Penghasilan dalam Mata Uang Asing

Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasar Kurs Keputusan

Menteri Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan.

86

Ilustrasi(Penghasilan dalam Mata Uang

Asing)

Kesselring adalah pegawai tetap yang memperoleh gaji sebulan $ 3,750 yang dibayarkan dalam mata uang asing. Di pekan berjalan, kurs yang berlaku di pasar meliputi kurs tengah BI senilai Rp 10.250,00/ $, kurs KMK senilai Rp 10.200,00/ $, kurs jual senilai Rp 10.300,00/ $, dan kurs beli senilai Rp 10.225,00/ $. Jika Kesselring telah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kesselring? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

87

Ilustrasi(Penghasilan dalam Mata Uang

Asing)Jawaban :


38.250.000Utang PPh 21

6.279.688 Kas31.970.312

Gaji pokok berdasar kurs KMK 38,250,000Penghasilan bruto per bulan 38,250,000

(Biaya jabatan) (1,912,500)(Maksimal biaya jabatan) (600,000) (600,000)




5% x 50,000,000 2,500,00015% x 200,000,000 30,000,00025% x 171,425,000 42,856,250 Rp75,356,250.00

Pajak terutang per bulan Rp6,279,687.50

88

Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun

Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP menyerahkan fotokopi kartu NPWP

kepada pemberi kerja.

Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai

pengurang pajak terutang di periode berjalan dan/ atau periode yang akan datang.

89

Ilustrasi(Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun)

Bahureksa merupakan pegawai baru yang memperoleh gaji sebulan Rp 7.300.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 175.000,00. Bahureksa baru dapat mengurus kepemilikan NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan di awal Oktober. Jika Bahureksa belum menikah dan memiliki seorang anak angkat, bagaimanakah penghitungan PPh 21 sepanjang tahun berjalan?

90


Jawaban : Gaji pokok 7,300,000



WP sendiri (24,300,000)Tanggungan satu anak (2,025,000) (26,325,000)


5% x 50,000,000 2,500,00015% x 4,795,000 719,250 Rp3,219,250.00

Pajak terutang per bulan Rp268,270.83Pajak terutang per bulan ketika tidak memiliki NPWP Rp321,925.00

91


Jawaban :

PPh dipotong selama Januari – September Rp321,925PPh lebih bayar untuk dikompensasikan = 9 x (321.925 – 268.271) (Rp482,886)PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp268,271Kompensasi (Rp268,271)PPh dipotong di Oktober Rp0 PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp268,271Kompensasi (Rp214,615)PPh dipotong di November Rp53,656PPh dipotong di Desember Rp321,925

92

Tata Cara Penghitungan:Penghasilan di Akhir Masa Kerja

93

Pola Pembayaran

Penghasilan di Akhir Masa Kerja

Diterima

Sekaligus

Pesangon Pensiun

Diterima

Berkala

Dana Pensiun

Dialihkan ke

Anuitas Seumur Hidup

Penghasilan di Akhir Masa KerjaDibayarkan Sekaligus

94

Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat

pensiun, THT, atau JHT.

Pemotongan pajak penghasilan bersifat final.

Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang

maksimal dua tahun kalender, dan dikenai tarif yang berlaku khusus.

Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan

bersifat tidak final dan dikenai tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

95

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan

(Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009)

No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

5%

3 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

15%

4 Di atas Rp 500.000.000,00 25%Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

96

Ilustrasi(Pesangon Diterima Sekaligus)

Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp 11.143.000,00 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

97

Ilustrasi(Pesangon Diterima Sekaligus)

Jawaban:

JurnalBeban pesangon 440.000.000Utang PPh final

53.500.000Kas 386.500.000

Penghasilan bruto Rp11,143,000.00Iuran JKK dibayarkan perusahaan (1/ 101.3 x 10,130,000) (Rp110,000.00)Iuran JKM dibayarkan perusahaan (0.3/ 101.3 x 10,160,000) (Rp33,000.00)Gaji pokok Rp11,000,000.00Pesangon dibayarkan Rp440,000,000.00

Pajak terutang0% x 50,000,000 Rp0.005% x 50,000,000 Rp2,500,000.0015% x 330,000,000 Rp51,000,000.00 Rp53,500,000.00Pengenaan pajak bersifat final.

98


(Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009)

No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%

2 Di atas Rp 50.000.000,00 5%

Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

99

Ilustrasi(Manfaat Pensiun Diterima

Sekaligus)Bhisma (berstatus menikah dan memiliki

seorang anak) di akhir bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp 525.000.000,00. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing masing senilai Rp 35.000.000,00 di November 2013, Rp 60.000.000,00 di April 2014, Rp 260.000.000,00 di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya?

100

Ilustrasi(Manfaat Pensiun Diterima

Sekaligus)Jawaban:

Periode

Pembayaran

Pajak Terutang Kumulatif

Sifat

Nov ’13

35.000.000

0% x 35.000.000= 0

25.000.000

Final

Apr ’14

60.000.000

0% x 15.000.000 + 5% x

45.000.000= 2.250.000

95.000.000

Final

Mei ’15

260.000.000

5% x 260.000.000 = 13.000.000

355.000.000

Final

Des ’15

170.000.000

5% x 50.000.000+ 15% x

120.000.000=20.500.000

525.000.000

Tidak Final

101

Pensiun Diterima Berkala

Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun.

PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebeum

pensiun.

Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh

awal tahun.Penghitungan PPh

terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan

netto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka

kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh

pemberi kerja.

Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan

maksimal Rp 200.000,00 per bulan atau Rp 2.400.000,00 per tahun.Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat

(1) Huruf (a) UU PPh.

102

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada berstatus kawin dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar Rp 6.500.000,00. Gajah Mada setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00 ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung mulai 1 Juni 2013, Gajah Mada akan memasuki masa pensiun. Bagaimanakah penghitungan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan selama sisa masa kerja tersebut?

103

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala):

Penghitungan Saat Masih AktifJawaban: Gaji pokok 6,500,000


Penghasilan netto per bulan 5,875,000Penghasilan netto Januari - Mei 29,375,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak (3,025,000)Pajak terutang Januari - Mei

5% x 3,025,000 (151,250) (Rp151,250.00)Pajak terutang per bulan (Rp30,250.00)

104

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada, sebagaimana dideskripsikan dalam Ilustrasi awal, mulai bulan Juni 2013 benar – benar pensiun dari pekerjaannya dan memperoleh uang pensiun dari dana Pensiun sebesar Rp 3.750.000,00 sebulan. Bagaimanakah penghitungan pajak terutang sebagaimana dilakukan oleh pihak dana pensiun atas uang pensiun tersebut di tahun 2013 dan untuk tahun - tahun berikutnya?

105


Penghitungan Tahun PertamaJawaban:Penghitungan 2013

Penghasilan pensiun 3,750,000Penghasilan bruto per bulan 3,750,000

(Biaya jabatan) (187,500) (187,500)Penghasilan netto per bulan 3,562,500Penghasilan netto Juni - Desember 24,937,500Penghasilan netto Januari - Mei di perusahaan 29,375,000Penghasilan netto Januari - Desember 54,312,500(PTKP)



5% x 21,912,000 1,095,600 Rp1,095,600.00Pajak yang telah dipotong Januari - Mei (Rp151,250.00)Pajak terutang Juni - Desember Rp944,350.00Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun Rp134,907.14

106


Penghitungan Tahun Kedua dan Seterusnya

Jawaban: Penghitungan 2014, dan seterusnya.

Penghasilan pensiun 3,750,000Penghasilan bruto per bulan 3,750,000

(Biaya jabatan) (187,500) (187,500)Penghasilan netto per bulan 3,562,500Penghasilan netto setahun 42,750,000(PTKP)



5% x 10,350,000 517,500 Rp517,500.00Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun Rp43,125.00

107


(Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup:

Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif

1 0 s/d Rp 25.000.00,00 0%

2 Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00

5%

3 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

10%

4 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00

15%

5 Di atas Rp 200.000.000,00 25%Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa

dikurangi PTKP

108

Tata Cara Penghitungan:Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas

109

Pola PembayaranPengha

silan Pegawai Tidak Tetap dan

Tenaga Kerja

Lepas

Upah Harian

Upah Satuan

Upah Borong

an

Upah Harian yang

Dibayarkan

Bulanan

110

Tata Cara PenghitunganUpah Harian, Satuan, Borongan• Upah dikonversikan ke

dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait.

• Atas upah harian hasil konversi, dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian.

Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan• Upah disetahunkan.• Upah dikurangi dengan

PTKP untuk memperoleh PKP.

• Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

111

Penghitungan Teknis(Upah Harian, Satuan, Borongan)

Upah Harian/ Upah Hasil Konversi

Penghasilan kumulatif per bulan

< Rp 2.025.000,

00

Penghasilan harian < Rp 200.000,00

Tidak dikenai pajak

Penghasilan harian > Rp 200.000,00

DPP = Penghasilan

yang melebihi Rp 200.000,00Tarif berlaku adalah tarif

lapis pertama (5%)

Penghasilan kumulatif per bulan

> Rp 2.025.000,

00

DPP = Penghasilan

harian – PTKP harianTarif berlaku

adalah tarif lapis pertama

(5%)Penghasilan kumulatif per bulan

> Rp 7.000.000,

00

DPP = Penghasilan

disetahunkan - PTKPTarif berlaku

adalah tarif progresif pasal

17.

112

Ilustrasi(Upah Harian)

Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum memiliki anak) selama bulan Januari 2013 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 250.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung?

113


Jawaban :Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp 2.025.000,00

= 2.025.000/ 250.000= 8,1 hari

a. Penghitungan di hari ke – 1 s/ d hari ke – 8DPP = 250.000 – 200.000

= 50.000PPh dipotong per hari = 5% x 50.000

= Rp 2.500,00b. Penghitungan di hari ke – 9

Penghasilan selama 9 hari = 2.250.000PTKP selama 9 hari = 9 x

(26.325.000/ 360)= 658.125

114

Jawaban :b. Penghitungan di hari ke – 9

DPP = 2.250.000 – 658.125= 1.591.875

PPh terutang s/ d hari ke – 9 = 5% x 1.591.875

= Rp 79.593,75PPh yang telah dipotong s/ d hari ke – 8 = 8

x 2.500= Rp 20.000,00

PPh dipotong di hari ke – 9 = 79.593,75 – 20.000

= Rp 59.593,75c. Penghitungan di hari ke – 10 dan seterusnya

DPP = 250.000 – (26.325.000/ 360)= 176.875,00

PPh dipotong per hari = 5% x 176.875,00= Rp 8.843,75


115

Dursasana (berstatus lajang) bekerja secara tidak tetap sebagai pengecat rangka sepeda dengan menerima upah satuan. Upah senilai Rp 27.000,00 untuk setiap rangka sepeda yang dibayarkan setiap dua pekan (12 hari kerja). Secara rata – rata untuk setiap periodenya Dursasana dapat mengecat 100 rangka sepeda. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan setiap periode pembayaran upah? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban :Upah per periode (100 x 27.000) Rp 2.700.000,00JurnalUpah per hari Rp 225.000,00 Beban gaji 2.700.000DPP = 225.000 - (24.300.000/ 360) Utang PPh 21 94.500

= 225.000 - 67.500 Kas 2.605.500

= 157.500PPh 21 tiap periode = 5% x 12 x 157.500

= Rp 94.500,00

Ilustrasi(Upah Satuan)

116

Citraksa adalah tukang bangunan dengan sistem borongan. Atas pekerjaaan tersebut, pemberi kerja akan membayar Citraksa sebesar Rp 1.150.000, di mana diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan borongan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban : Upah per periode Rp 1.150.000,00

Upah per hari Rp 230.000,00

DPP = 230.000 - 200.000= 30.000

PPh 21 = 5% x 5 x 30.000= Rp 7.500,00

JurnalBeban gaji 1.150.000Utang PPh 21 7.500Kas 1.142.500

Ilustrasi(Upah Borongan)

117

Aswatama bekerja sebagai pegawai tidak tetap bagi suatu perusahaan. Selama bulan Januari 2013, Aswatama bekerja selama 18 hari dengan upah harian sebesar Rp 175.000,00 yang dibayarkan secara bulanan. Jika Aswatama berstatus menikah dengan seorang anak, berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadapnya?

Ilustrasi(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

118

Jawaban :Upah selama Januari (18 x 175.000)Rp 3.150.000,00Penghasilan netto setahun

Rp 37.800.000,00PTKP:WP sendiri Rp 24.300.000,00Status kawin Rp 2.025.000,00Tanggungan satu anak Rp 2.025.000,00

(Rp 28.350.000,00)Penghasilan Kena Pajak Rp

9.450.000,00Pajak terutang setahun Rp

472.500,00Pajak terutang per bulan

Rp 39.375,00

Ilustrasi(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

119

Tata Cara Penghitungan:Bukan Pegawai

120


Penghasilan Bukan Pegawai

Bersifat Berkesinambungan

Memiliki NPWP dan berpengha

silan hanya dari

satu pemberi

kerja.

DPP = 50% x

Penghasilan bruto –

PTKP BulananBerpengha

silan lebih dari satu pemberi

kerja.

DPP = 50% x

Penghasilan brutoBersifat

Tidak Berkesinambungan

DPP = 50% x

Penghasilan bruto

Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Ketentuan Khusus (1)

121

Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai

pegawainya dengan upah yang diketahui, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai dipekerjakan

Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau

barang, maka:Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran –

Nilai material atau barang

Ketentuan Khusus (2)

122

Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum

dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik.Agar dapat memperoleh pemotongan

PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan

fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga.

Bima Sp.Og. merupakan seorang dokter yang hanya membuka praktik di suatu klinik dengan memperoleh penghasilan setiap bulan berdasar prinsip bagi hasil berdasar proporsi 85% : 15%. Bima Sp.Og. telah memiliki NPWP dan di tahun 2013 menerima bagi hasil dari klinik sebagai berikut.

Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilanYang diterima oleh Bima Sp.Og.?

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan:

Satu Sumber Penghasilan)

123

PeriodeBagi Hasil Diterima

Jan 46,750,000 Feb 38,250,000 Mar 41,225,000 Apr 45,475,000 Mei 45,900,000 Jun 41,650,000 Jul 44,625,000 Aug 39,950,000 Sep 36,550,000 Okt 43,775,000 Nov 39,525,000 Des 48,875,000

Jawaban :



124

Periode Bagi Hasil DiterimaPenghasilan Bruto

(100/ 85 x Bagi Hasil)50% Penghasilan Bruto PTKP

Jan 46,750,000 55,000,000 27,500,000 2,025,000 Feb 38,250,000 45,000,000 22,500,000 2,025,000 Mar 41,225,000 48,500,000 24,250,000 2,025,000

Apr 45,475,000 53,500,000 26,750,000 2,025,000 Mei 45,900,000 54,000,000 27,000,000 2,025,000 Jun 41,650,000 49,000,000 24,500,000 2,025,000 Jul 44,625,000 52,500,000 26,250,000 2,025,000 Aug 39,950,000 47,000,000 23,500,000 2,025,000 Sep 36,550,000 43,000,000 21,500,000 2,025,000 Okt 43,775,000 51,500,000 25,750,000 2,025,000 Nov 39,525,000 46,500,000 23,250,000 2,025,000

Des 48,875,000 57,500,000 28,750,000 2,025,000 Total 512,550,000 603,000,000 301,500,000 24,300,000

Jawaban :



125

Periode PKP PKP Kumulatif Tarif PPh Terutang

Jan 25,475,000 25,475,000 5% 1,273,750 Feb 20,475,000 45,950,000 5% 1,023,750 Mar 4,050,000 50,000,000 5% 202,500

18,175,000 68,175,000 15% 2,726,250 Apr 24,725,000 92,900,000 15% 3,708,750 Mei 24,975,000 117,875,000 15% 3,746,250 Jun 22,475,000 140,350,000 15% 3,371,250 Jul 24,225,000 164,575,000 15% 3,633,750 Aug 21,475,000 186,050,000 15% 3,221,250 Sep 19,475,000 205,525,000 15% 2,921,250 Okt 23,725,000 229,250,000 15% 3,558,750 Nov 20,750,000 250,000,000 15% 3,112,500

475,000 250,475,000 25% 118,750 Des 26,725,000 277,200,000 25% 6,681,250

Total 277,200,000 39,300,000

Bratasena merupakan seorang pelukis lepas yang memajang hasil karyanya di galeri seni untuk diperjualbelikan. Atas setiap lukisan yang terjual, Bratasena akan menerima permbayaran tunai di bulan berikutnya. Selama tahun 2013, Bratasena menerima penghasilan dari galeri seni dengan rincian sebagai berikut.

Bratasena telah menikah dengan memiliki dua anak,serta masih belum terdaftar sebagai wajib pajak diKPP tempat domisilinya. Bagaimanakah perlakuanperpajakan atas penghasilan yang diterima oleh Bratasena dari galeri seni?

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan:Beberapa Sumber Penghasilan,

Tanpa NPWP)

126

Periode PenghasilanJan 17,000,000 Feb 15,500,000 Mar 16,750,000 Apr 19,000,000 Mei 14,500,000 Jun 13,250,000 Jul 16,000,000 Aug 15,250,000 Sep 13,000,000 Okt 18,000,000 Nov 18,500,000 Des 20,000,000

Jawaban :

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan:Beberapa Sumber Penghasilan,

Tanpa NPWP)

127

Periode Penghasilan Bruto50% x Penghasilan

Bruto (DPP)DPP Kumulatif Tarif

Tarif Tanpa

PPh Terutang

Jan 17,000,000 8,500,000 8,500,000 5% 120% 510,000 Feb 15,500,000 7,750,000 16,250,000 5% 120% 465,000 Mar 16,750,000 8,375,000 24,625,000 5% 120% 502,500 Apr 19,000,000 9,500,000 34,125,000 5% 120% 570,000 Mei 14,500,000 7,250,000 41,375,000 5% 120% 435,000 Jun 13,250,000 6,625,000 48,000,000 5% 120% 397,500 Jul 16,000,000 2,000,000 50,000,000 5% 120% 120,000

6,000,000 56,000,000 15% 120% 1,080,000 Aug 15,250,000 7,625,000 63,625,000 15% 120% 1,372,500 Sep 13,000,000 6,500,000 70,125,000 15% 120% 1,170,000 Okt 18,000,000 9,000,000 79,125,000 15% 120% 1,620,000 Nov 18,500,000 9,250,000 88,375,000 15% 120% 1,665,000 Des 20,000,000 10,000,000 98,375,000 15% 120% 1,800,000

Total 196,750,000 98,375,000 11,707,500

Permadi merupakan seorang praktisi sekaligus pengamat lepas. Permadi diundang sebagai pembicara rangkaian pelatihan pegawai selama tiga bulan penuh di tahun 2013 dengan honorarium masing – masing Rp 95.000.000,00 dan Rp 115.000.000,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Permadi?

Jawaban :PPh terutang pelatihan 1 = 5% x 50% x 95.000.000

= Rp 2.375.000,00PPh terutang pelatihan 2 = 5% x (50% x 100.000.000) + 15% x (50% x 15.000.000)

= Rp 2.875.000,00

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan)

128

Abilawa merupakan seorang penyedia jasa penerjemahan. Di bulan Februari 2013, suatu perusahaan meminta jasa Abilawa untuk menerjemahkan, mengetik dan mencetak 1.000 lembar dokumen. Abilawa meminta pembayaran sejumlah Rp 15.000.000,00, telah termasuk di dalamnya honor dua orang asisten pengetik sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya pembelian kertas cetak khusus sebesar Rp 500.000,00.

a. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Abilawa jika ia dapat menyerahkan dokumen pemesanan kertas cetak khusus dan bukti pembayaran honor asisten?

b. Bagaimana jika dokumen dimaksud tidak dapat disediakan Abilawa?

c. Bagaimana jika Abilawa ternyata belum memiliki NPWP?

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan:

Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)

129

Jawaban :a. PPh terutang = 5% x 50% x (15.000.000 –

(2 x 1.000.000) – 500.000)= 5% x 50% x 12.500.000= Rp 312.500,00

b. PPh terutang = 5% x 50% x 15.000.000= Rp 375.000,00

c. Jika terdapat dokumen pendukung, PPh terutang

= 120% x 312.500= Rp 375.000,00

Jika tidak terdapat dokumen pendukung, PPh terutang

= 120% x 375.000= Rp 450.000,00

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan:

Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)

130

131

Tata Cara Penghitungan:Peserta Kegiatan


132

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =Jumlah penghasilan bruto yang bersifat

utuh dan tidak dipecah

Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Batara merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti kejuaraan olahraga, di mana penyelenggara memberikan penggantian biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi berdasar prinsip at cost. Selama kejuaraan, Batara melakukan pengeluaran untuk ketiga pos biaya masing – masing Rp 2.250.000,00, Rp 1.000.000,00, dan Rp 500.000,00. Penyelenggara melakukan penggantian di akhir kegiatan, bersamaan dengan pemberian hadiah Rp 50.000.000,00 atas raihan Batara sebagai juara pertama. Berapakah pajak penghasilan yang terutang oleh Batara?

Jawaban :PPh terutang = 5% x 50.000.000 + 15% x (2.250.000 + 1.000.000 + 500.000)

= 2.500.000 + 562.500= Rp 3.062.500,00

Ilustrasi (Peserta Kegiatan)

133

134

Tata Cara Penghitungan:Penerima Lain

Bentuk Pembayaran

Penerima Penghasila

n Lain

Honorarium Anggota

Dewan Komisaris

Non Pegawai

Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi, Bonus

Diterima Mantan Pegawai

Penarikan Dana

Pensiun oleh

Pegawai Aktif

135


136

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat

(1) Huruf (a) UU PPh.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima

selama satu tahun kalender.

137

Dewabrata merupakan seorang mantan pegawai dari suatu perusahaan yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di bulan April 2013. Atas pensiunnya Dewabrata, perusahaan berencana memberikan pembayaran tantiem senilai Ro 275.000.000,00 di bulan Juni 2013. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Dewabrata atas penghasilan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh perusahaan?

Jawaban :Pajak terutang = 5% x 50.000.000 + 15% x 200.000.000 + 25% x 25.000.000

= 2.500.000 + 30.000.000+ 6.250.000

= Rp 38.750.000,00JurnalBeban tantiem 275.000.000

Utang PPh 21 38.750.000Kas 236.250.000

Ilustrasi (Penghasilan Diterima Mantan

Pegawai)

138

Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan, tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai Rp 135.000.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut?

Ilustrasi (Honorarium Komisaris)

139

Jawaban :

Ilustrasi (Honorarium Komisaris)

Periode

Pembayaran


Kuartal I

135.000.000

5% x 50.000.000 + 15% x 85.000.000

= 15.250.000

135.000.000

Kuartal II

135.000.000

15% x 115.000.000 + 25% x 20.000.000

= 22.250.000

270.000.000

Kuartal III

135.000.000

25% x 135.000.000 = 33.750.000

405.000.000

Kuartal IV

135.000.000

25% x 95.000.000 + 30% x 40.000.000=35.750.000

540.000.000

Samiaji, seorang lajang, bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok senilai Rp 4.000.000,00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp 500.000,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2013 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp 535.000,00 per bulan.

Samiaji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing senilai Rp 10.000.000,00 di Bulan Januari, Rp 12.500.000,00 di Bulan Februari, Rp 17.500.000,00 di Bulan Maret, dan Rp 25.000.000,00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut?

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

140

Jawaban :

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

141

Periode

Pembayaran


Januari 10.000.000

5% x 10.000.000= 500.000

10.000.000

Februari

12.500.000

5% x 12.500.000= 625.000

22.500.000

Maret 17.500.000

5% x 17.500.000 = 875.000

40.000.000

April 25.000.000

5% x 10.000.000 + 15% x 15.000.000=2.750.000

65.000.000

142

Tata Cara Penghitungan:Penerima Atas Beban APBN/ APBD

143

PPh 21 Terkait APBN/ APBD

Penggunaan APBN/ APBD, PPh

21 Dipotong Bendahar

awan

Penggajian PNS

Berstatus Tetap. Penggajia

n Tenaga Honorer, Wiyata Bakti, dan

Pegawai Tidak Tetap Lain.

Remunerasi

kepada bukan

pegawai yang

dimanfaatkan

jasanya.

Kompensasi bagi peserta

kegiatan, perlombaan, dan

sejenisnya.

Pola Pembayaran

Penghasilan

Dibebankan ke APBN/

APBD

Bersifat Tetap dan

Teratur

DPP = Penghasilan Netto -

PTKPBerlaku tarif umum

Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a)

Bersifat Tidak Tetap dan Tidak

Teratur

DPP = Penghasila

n BrutoBerlaku tarif

khusus, bersifat

final.

144

Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan.

145

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur

(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)

• Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/ Polri, berikut pensiunannya.

0% dari Penghasilan bruto, atas:

• Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri, berikut pensiunannya.


• Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi TNI/ Polri, berikut pensiunannya.


146

Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur)

Kolonel Narada (berstatus menikah dengan dua anak) merupakan perwira menengah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setiap bulan, ia menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp 5.450.000,00, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, tunjangan jabatan sebesar Rp 1.550.000,00, dan tunjangan beras sebesar Rp 625.000,00. Kolonel Narada mengikuti pula program pensiun dengan iuran bulanan sebesar 4,75% dari gaji pokok. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilan Kolonel Narada? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

147

Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur)


5.450.000Beban tunjangan

2.938.000Utang Dana


Kas7.769.029

Gaji pokok 5,450,000Tunjangan istri 545,000Tunjangan anak 218,000Tunjangan jabatan 1,550,000Tunjangan beras 625,000

Penghasilan bruto per bulan 8,388,000(Biaya jabatan) (419,400)(Iuran dana pensiun yang dibayar sendiri) (258,875) (678,275)




5% x 50,000,000 2,500,00015% x 12,141,000 1,821,150 Rp4,321,150.00


148

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Tetap dan

Tidak Teratur)

Ismaya (berstatus menikah dengan tiga anak) merupakan seorang PNS golongan IV B dan eselon II. Ismaya diberikan penugasan sampingan untuk memberikan materi dalam rangkaian pelatihan dengan menerima honor sebesar Rp 3.000.000,00 untuk setiap pelatihan Bagaimanakah perlakuan PPh 21 atas penghasilan Ismaya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban :PPh terutang = 15% x 3 x 3.000.000

= Rp 1.350.000,00Pemotongan atas honor bersifat final.

JurnalBeban honor 9.000.000Utang PPh final 1.350.000Kas 7.650.000

Pencatatan Transaksi PPh 21

Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja Jumlah yang ditanggung pemberi kerja

Menambah beban gaji. Jumlah yang ditanggung pegawai

Mengurangi kas yang diterima pegawai.

Jumlah komitmen pada pihak lain Diakui sebagai utang (misal pajak,

iuran pensiun, dan asuransi).

149

PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3.500.000,00, dengan iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan PPh 21 sebesar Rp 42.250,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika:

a. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.

b. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai.

c. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan oleh perusahaan.

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran

Pensiun)

150

Jawaban :


Pensiun)

151

a. Beban gaji 3,500,000 Beban tunjangan iuran pensiun 65,000

Kas 3,457,750 Utang iuran pensiun 65,000 Utang PPh 21 42,250

b. Beban gaji 3,500,000 Kas 3,457,750 Utang PPh 21 42,250

c. Beban gaji 3,500,000 Kas 3,392,750 Utang iuran pensiun 65,000 Utang PPh 21 42,250

Fa. Wirata membayarkan gaji bruto sebesar Rp 2.275.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp 35.000,00, dengan PPh 21 sebesar Rp 21.450,00. Pegawai membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian, masing – masing sebesar Rp 15.000,00 dan Rp 17.500,00 melalui perusahaan. Bagaimanakah Fa. Wirata melakukan penjurnalan?

Jawaban :


Asuransi)

152

Beban gaji 2,275,000 Beban tunjangan iuran pensiun 35,000

Kas 2,221,050 Utang iuran pensiun 35,000 Utang PPh 21 21,450 Utang asuransi kecelakaan 15,000 Utang asuransi kematian 17,500

PT. Saptarengga melakukan pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan bagi akturaris yang secara insidental dipekerjakan oleh perusahaan. Pembayaran diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp 17.500.000,00. Bagaimanakah Perusahaan melakukan penjurnalan?

Jawaban :

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Imbalan Tidak

Berkesinambungan)

153

PPh 21 yang dipotong : 5% x 5% x 17.500.000: Rp 437.500,00

PencatatanBeban gaji 17,500,000

Kas 17,062,500 Utang PPh 21 437,500

Aradea memiliki gaji pokok sebesar Rp 4.550.000,00. Iuran pensiun yang dibayar sendiri dan dibayar perusahaan masing – masing sebesar Rp 55.000,00 dan Rp 95.000,00. Perusahaan mengikutkan program asuransi kematian, kecelakaan, dan JHT masing – masing sebesar 0,5%, 0,3 % dan 3,7% dari gaji pokok. Iuran JHT yang dibayar pegawai melalui perusahaan sebesar 2% dari gaji pokok. Pajak untuk bulan tersebut adalah Rp 33.950. Bagaimanakah penjurnalan dilakukan?Jawaban :


Jamsostek)

154

Beban gaji 4,550,000 Beban tunjangan iuran pensiun 95,000 Beban tunjangan asuransi JKM 22,750 Beban tunjangan asuransi JKK 13,650 Beban tunjangan asuransi JHT 168,350

Kas 4,370,050 Utang iuran pensiun 150,000 Utang asuransi JKM 22,750 Utang asuransi JKK 13,650 Utang asuransi JKK 259,350 Utang PPh 21 33,950

155

Landasan Hukum:Pasal 26 UU PPh

PPh Pasal 26

Definisi

156

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau

diperoleh WP luar negeri selain BUT.

Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi

internasional.

Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi

penghasilan.

Cara Pemenuhan

157

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Badan Pemerintah.

Subjek pajak dalam negeri.

Penyelenggara kegiatan.

Bentuk Usaha Tetap.

Perwakilan perusahaan luar negeri.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

158

PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya

penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa

pajak berikutnya setelah saat terutang.

Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa

pajak berakhir.

159

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1)

• Dividen• Bunga, premium, diskonto, dan

imbalan lain terkait pengembalian utang.

• Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.

• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.

• Hadiah dan penghargaan.• Pensiun dan pembayaran berkala

lain.• Premi swap dan transaksi lindung

nilai lain.• Keuntungan atas pembebasan utang.

20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas:

160

Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $ 3.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 7,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 10.100,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?Jawaban :Pajak terutang = 20% x (7,5% x 3.000.000 x 10.100)

= 20% x 2.272.500.000= Rp 454.500.000,00

JurnalBeban bunga 2.272.500.000Utang PPh 26 454.500.000Kas 1.818.00.000

Ilustrasi (Penghasilan Bunga)

161

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 32.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal januari adalah Rp 10.350,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban :Pajak terutang = 20% x (32.750 x 10.350)

= 20% x 338.962.500= Rp 67.792.500,00

JurnalBeban gaji 338.962.500Utang PPh 26 67.792.500Kas 271.170.000

Ilustrasi (Pendapatan Jasa)

162

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2)

• Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2).

• Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.

• Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas:

• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.• Dikecualikan dari pengenaan, jika

penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas:

163

Perkiraan Penghasilan Netto

• Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x

Premi• Atas premi yang dibayar perusahaan

asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x

Premi• Atas premi yang dibayar perusahaan

reasuransi dalam negerikepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi

Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.

• Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual

Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

164

Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ 1.650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 10.300,00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:

a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.

b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Ilustrasi (Premi Asuransi)

165

Jawaban :a. Pajak terutang = 20% x (50% x 1.650

x 10.300)= 20% x 8.497.500= Rp 1.669.500,00

b. Pajak terutang = 20% x (10% x 1.650 x 10.300)

= 20% x 1.669.500= Rp 339.900,00

Ilustrasi (Premi Asuransi)

166

PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 24.000.000.000,00 serta total biaya operasi dan non operasi sesuai laporan finansial sebesar Rp 20.350.000,00. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp 2.585.000.000,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal melakukan penjurnalan?

Ilustrasi (Laba BUT)

167

Jawaban :Peredaran bruto Rp

24.000.000.000Biaya operasi dan non operasi (Rp

20.350.000.000)Koreksi fiskal positif Rp

2.585.000.000Penghasilan Kena Pajak Rp

6.235.000.000Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E

= 4.800.000.000/ 24.000.000 * 6.235.000.000= Rp 1.247.000.000

PPh badan atas penghasilan BUT= 50% x 25% x 1.247.000.000 + 25% x

(6.235.000.000 - 1.247.000.000)= 12,5% x 1.247.000.000 + 25% x

4.988.000.000= 155.875.000 + 1.247.000.000= Rp 1.402.875.000


168

Jawaban :Penghasilan sebelum pajak Rp

6.235.000.000PPh badan (Rp 1.402.875.000)Penghasilan setelah pajak Rp

4.832.125.000PPh 26 atas penghasilan setelah pajak

= 20% x 4.832.125.000= Rp 966.425.000,00

JurnalIncome Summary 3.650.000.000

Laba Ditahan 3.650.000.000Beban pajak 2.369.300.000

Utang PPh 29 1.402.875.000Utang PPh 26 966.425.000


169

Objek PPh 26 Bersifat Tidak FinalPenghasilan kantor pusat

dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang

serupa dengan kegiatan BUT.

Penghasilan kantor pusat selama terdapat

hubungan efektif antara BUT dengan harta atau

kegiatan sumber penghasilan.

Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.

170

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

WP luar negeri dapat dikenai

pajak di Indonesia sekaligus di negara asal.

P3B mengatur tarif dan

hak pemajakan,

sehingga pengenaan

pajak hanya satu

kali.

Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B.

171

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 195.000.000,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?

Jawaban :Pajak terutang = 10% x 195.000.000

= 19.500.000Jurnal oleh perusahaan

Beban royalti 195.000.000Utang pajak 19.500.000Kas 175.500.000

Ilustrasi (Penerimaan Royalti)

Referensi

Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi

Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.

Kieso, Weygandt, and Warfield. 2010.

“Intermediate Accounting IFRS Edition”. New York:

Wiley and Sons.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.

172

173

Dr. Dwi MartaniDepartemen Akuntansi FEUI

[email protected] atau [email protected]

081318227080/ 08161932935http:/staff.blog.ac.id/martani/

Terima Kasih

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

pajak-witholding-pph-21-26-tahun-pajak-2013

Documents