KONTRAK KERJA SAMABADAN 1NFORMASI

GEOSRAS.AL ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PEMETAAN UNSUR PETA DASAR SKALA BESAR WILAYAH SELATANDI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : B-282/DPUPR/PR/600/O5/2018NOMOR : 2.2/PPKS-BIG/PK.05/5/2018

Pada hari ini, RABU tanggal DUA bulan MEI tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS(2-5-2O18), yang bertanda tangan di bawah ini:

H.M. FEHER UMARI

WIWIN AMBARWULAN

Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, Kabupaten Tabalong,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Nomor:B.01/DPUPR/SEKRET/600/01/2018 Tanggal 05Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang, Kabupaten Tabalong TahunAnggaran 2018, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan selanjutnya disebut PIHAKKESATU.

Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja SamaBadan Informasi Geospasial, berdasarkan KeputusanKepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatandari/dalam Jabatan Struktural tanggal 29 Maret2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaKepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sahuntuk bertindak untuk dan atas nama BadanInformasi Geospasial, berkedudukan di Jalan RayaJakarta-Bogor KM. 46, Cibinong Bogor, selanjutnyadisebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 10

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama selanjutnyadisebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat:1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak;2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerja Sama Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan InformasiGeospasial;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan InformasiGeospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2018;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 661/KMK.02/2016 tentangPersetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

dan memperhatikan:Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan PemerintahKabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, PemanfaatanData dan Informasi Geospasial di Kabupaten Tabalong Nomor16.2/SESMA/PK/3/2017 dan Nomor 02 Tahun 2017 Tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 2 dari 10

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kontrak Kerja Sama tentang PemetaanUnsur Peta Dasar Skala Besar Wilayah Selatan di Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1KETENTUAN UMUM

Dalam Kontrak Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;2. Bupati adalah Bupati Tabalong;3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong;4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;5. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah nonkementerian

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidanginformasi geospasial;

6. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasisuatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di ataspermukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;

7. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasigeografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam,dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di ataspermukaan bumi;

8. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasialyang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalamperumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaankegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;

9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatanmanusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yangdigambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu;

10. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jaraksebenarnya di muka bumi; dan

11. Unsur Peta Dasar adalah unsur-unsur peta dasar yang terdiri dari hipsografi,garis pantai, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi danutilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan.

Halaman 3 dari 10

PASAL 2MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kontrak Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan KesepakatanBersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah KabupatenTabalong tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data danInformasi Geospasial di Kabupaten Tabalong Nomor:16.2/SESMA/PK/3/2017 dan Nomor: 02 Tahun 2017 Tanggal 16 Maret2017.

(2) Tujuan Kontrak Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pemetaan UnsurPeta Dasar Skala Besar Wilayah Selatan di Kabupaten Tabalong, ProvinsiKalimantan Selatan.

PASAL3OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kontrak Kerja Sama ini adalah Peta Dasar Skala Besar yang terdiri dariUnsur Peta Dasar (kecuali hipsografi) Wilayah Selatan di KabupatenTabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Ruang lingkup Kontrak Kerja Sama ini meliputi:a. persiapan;b. digitasi 2D unsur peta dasar;c. survei kelengkapan lapangan;d. penyelarasan data;e. pembuatan peta; danf. pelaporan.

PASAL 4KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU wajib:a. menyusun dan membahas rencana kerja dengan PIHAK KEDUA yang

dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);b. memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini; danc. melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh

PIHAK KEDUA.(2) PIHAK KESATU berhak:

a. menetapkan Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalampelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Kontrak KerjaSama ini yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan rencanakerja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Halaman 4 dari 10

c. menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuairuang lingkup Kontrak Kerja Sama dalam rangka pembangunan diKabupaten Tabalong; dan

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapankegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA.

PASAL 5KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:a. menyusun dan mernbahas rencana kerja dengan PIHAK KESATU yang

dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);b. mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan

pekerjaan;c. melaksanakan pekerjaan Pemetaan Unsur Peta Dasar Skala Besar Wilayah

Selatan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2);

d. menyerahkan daftar nama-nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yangmelaksanakan pekerjaan;

e. melaporkan setiap kemajuan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuaiKerangka Acuan Kerja (KAK); dan

f. menyerahkan hasil pekerjaan berupa:1) laporan pendahuluan;2) data hasil survei kelengkapan lapangan;3) scan peta citra manuskrip;4) geodatabase unsur peta dasar; dan5) laporan akhir.

(2) PIHAK KEDUA berhak:a. memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan pelaksanaan

pekerjaan;b. menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan;c. memperoleh data/informasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan ruang lingkup Kontrak Kerja Sama ini; dand. menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai

ruang lingkup Kontrak Kerja Sama dalam rangka pembangunan nasional.

PASAL6JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 180 (seratus delapan puluh) harikalender sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan harus diselesaikan olehPIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap dan

Halaman 5 dari 10

baik yang disertai dengan penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam beritaacara serah terima pekerjaan.

PASAL7PEMBIAYAAN

(1) PARA PIHAK telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan PemetaanUnsur Peta Dasar Skala Besar Wilayah Selatan di Kabupaten Tabalong,Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp246.037.500,00 (Dua RatusEmpat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTabalong Tahun Anggaran 2018.

(3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala biayapengeluaran pajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KESATUsesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali biaya administrasitransfer bank.

PASAL 8CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke Rekening PNBP BIG diBank BNI 46 Cabang Bogor Nomor OOO3889370 atas nama BPn 139Satker Sekretariat Utama BIG.

(2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATUkepada PIHAK KEDUA dengan cara 2 (dua) kali angsuran (termin), yaitusebagai berikut:a. Tahap Pertama (Termin I): pembayaran sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

atau sebesar Rpl23.018.75O,OO (Seratus Dua Puluh Tiga Juta DelapanBelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiahj paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender setelah penyerahan Laporan Pendahuluan;

b. Tahap Kedua (Termin II): pembayaran sebesar 50% (Lima Puluh Persen)atau sebesar Rp 123.018.750,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta DelapanBelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiahj paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender setelah PIHAK KESATU menerima Berita Acara SerahTerima.

PASAL9PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

(1) Perencanaan pekerjaan Pemetaan Unsur Peta Dasar Skala Besar WilayahSelatan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan olehPARA PIHAK.

Halaman 6 dari 10

(2) Pengawasan pekerjaan Pemetaan Unsur Peta Dasar Skala Besar WilayahSelatan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan olehPIHAK KESATU.

PASAL 10PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan datadan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud force majeure (keadaan memaksa) dalam Kontrak Kerja Samaini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAKyang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAKyang meliputi:a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);b. perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan

kekacauan, kebakaran; danc. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.

(2) Apabila terjadi/orce majeure maka:a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya

bahwa telah terjadi keadaan memaksa;b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau

sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa

PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud padahuruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksakepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan tertulis;

d. jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanyapemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaanmemaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, makaPIHAK KESATU dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksatersebut;

e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saatkeadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan

f. pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukanperhitungan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.

Halaman 7 dari 10

PASAL 12PENGAKHIRAN KONTRAK

Kontrak Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktuKontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan hal-halsebagai berikut:a. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Kontrak Kerja

Sama ini;b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal

ditandatangani Kontrak Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugaspekerjaannya;

c. atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuanselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkanpekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebihketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini dan tetap tidakmemenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerimasurat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan

e. pengakhiran berlaku efektif dari salah satu pihak secara seketika 7 (tujuh)hari terhitung dari tanggal teguran atau peringatan sebagaimana dimaksudpada huruf d.

PASAL 13HAK ATAS KBKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelumdilaksanakannya Kontrak Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yangmemiliki sebelumnya.

(2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan KontrakKerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual PARA PIHAK,kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 14PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikansecara musyawarah.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akandiselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediatoryang dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orangantara lain:

Halaman 8 dari 10

a. seseorang wakil dari PIHAK KE8ATU sebagai anggota;b. seseorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; danc. seorang di luar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh

PARA PIHAK.(3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya

penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARAPIHAK.

(4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat diterimaoleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskanmelalui Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong.

PASAL 15TRANSPARANSI

Pelaksanaan * kerja sama yang didasarkan pada Kontrak Kerja Sama ini akandilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasipublik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

PASAL 16PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Kontrak Kerja Samaini atau sehubungan dengan Kontrak Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulisdalam Bahasa Indonesia, yang dialamatkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUAPEMERINTAH KABUPATEN TABALONG BADAN INFORMASI GEOSPASIALu.p. Dinas Pekerjaan Umum dan u.p. Kepala Pusat Penelitian, PromosiPenataan Ruang Kabupaten Tabalong dan Kerja Sama

Jalan Ir.P.H.M. Noor RT 13B Kecamatan Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 46Murung Pudak Kabupaten Tabalong Cibinong Kabupaten Bogor - 16911Provinsi Kalimantan Selatan, 71571. Telepon : (62-21) 87908988Telepon: (0526) 2021508 Faksimili: (62-21) 87908988Surel : tataruang.tabalong@gmail.com Surel : info@big.go.id

PASAL 17PERUBAHAN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkandalam Kontrak Kerja Sama Perubahan atau Kontrak Kerja Sama Tambahan

Halaman 9 dari 10

PASAL 18PENUTUP

Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahunsebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya aslibermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

WIWIN AMBARWULANfNIP. 19600629 198801 2 001

PIHAK KESATU,

H.M. FEHER UMARINIP. 19681011 199203 1 007

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTAB ALONG,

NIP. -19721220 199803 1 008

Halaman 10 dari 10