p u t u s a n - pt-medan.go.id · jalan letjend suprapto no. 2 medan;----- dalam hal ini diwakili...
TRANSCRIPT
1
Halaman 1 dari 90 hal Putusan Nomor : 288/PDT/2014/PT-MDN
P U T U S A N
Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di
Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;--------------------
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Iman Malvina Yusuf Putra, SH
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 26/SK/XII/2011 tertanggal 1 Desember
2011, terdaftar dibawah Nomor 06/Leg/SK/2012/PN.Sim tertanggal 9 Januari
2011, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT II ;-----
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan
Asahan Pematang Siantar;----------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Heru Pramono, SH berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 45/14.12.08/X/2011 terdaftar dibawah Nomor
05/Leg/SK/2012/PN.Sim tertanggal 9 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut
sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT IV;---------------------------------------
3. Direktur Utama PTPN IV (PERSERO), berkedudukan di Perkebunan Bah
Jambi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun berkantor pusat di
Jalan Letjend Suprapto No. 2 Medan; --------------------------------------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Zulisrak, SH., Advokat/Penasehat Hukum
dari Kantor Advokat Tambunan & Partners berkantor di Jalan Hindu No. 15
Medan-Sumatera Utara Telp (061)4536530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Nomor 208/Leg/SK/2011/PN.Sim
Halaman 2 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 2 -
tertanggal 5 Desember 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING III semula TERGUGAT I ;--------------------------------------------------
M E L A W A N
1. Sudarman, 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah
Kisat Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten
Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula
PENGGUGAT I; ------------------------------------------------------------------------------------
2. Miran, 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;- -
3. Narsi, 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III;
4. Riduan, 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;;
5. Suratmi, 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT V; -
6. Dulatif, 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI ;
7. Sunarto, 62 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula PENGGUGAT
VII;; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 3 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 3 -
8. Susanto, 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula PENGGUGAT
VIII; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bambang, 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX;
10. Surono, 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula PENGGUGAT X;--
11. Wagimin, 51 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI semula PENGGUGAT XI;
12. Suwondo, 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII semula PENGGUGAT
XII; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Sopian, 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIII semula PENGGUGAT
XIII;;----------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Kahadi, 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIV semula PENGGUGAT
XIV;; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Yatima, 70 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
Halaman 4 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 4 -
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XV semula PENGGUGAT
XV; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Victor S.Siregar, SH.,MH., & Rekan,
Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pemuda Raya No. 130 depan Bank
BNI 1946 Rawamangun Kodya Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Juli 2012 dibawah register No : 142/LEG/SK/2012/PN.Sim tanggal ---
- 2012, Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------------------------------
Dan :-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara, berkedudukan di
Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan; -----------------------------------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh Hafizunsyah, SH berdasarkan Surat Perintah Tugas
Nomor : 744.1/St-600/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT III;-----------------
2. Muhari Sutono, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Desa Marubun Jaya
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sekarang tidak diketahui
alamat tetapnya di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula
TURUT TERGUGAT I;---------------------------------------------------------------------------
3. Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno, Marlan, Muslik, Ngadi, Trimo,
Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Ratno, Marmo, Tejo, masing-masing beralamat
di Nagori Bah Kisat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;--------------
Dalam hal ini seluruhnya memberikan Kuasanya kepada Ratno berdasarkan
Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Nopember 2011, selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II;------------------
Halaman 5 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 5 -
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Oktober 2014
No.303/Pdt/2014/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 05 Desember 2012 No.38/Pdt.G/2011/PN.Sim dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30
September 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun
pada tanggal 14 Oktober 2011 dibawah Register nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.SIM
terhadap Para Tergugat. Gugatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut; ---------
1. Bahwa semasih hidupnya para orang tua dan Para Penggugat sejak tahun
1943 yaitu 67 tahun silam sebelum Indonesia Merdeka dalam penjajahan
Belanda dengan susah payah orangtua Para Penggugat berbulan-bulan
menebas hutan belukar seluas 79 Hektar dan mengerjakan menjadi
perladangan orangtua Para Penggugat terletak diwilayah Tanah Jawa
Kampung Dolok Marubun Baligas yang tidak termasuk tanah perkebunan tetapi
adalah tanah perkampungan penduduk, kemudian setelah luas tanah 79 HA
tersebut bersih pada Tahun 1944 terjadilah pergolakan laskar-laskar bangsa
Indonesia melawan KNIL-KNIL Belanda yang menjajah bangsa Indonesia
sehingga ikut sertanya para orangtua Penggugat mulai awal tahun 1945
membantu para pejuang melawan Agresor Belanda karena hasil-hasil tanah
yang 79 HA tersebut sumber bahan makanan laskar Rakyat. Dan jadilah zat-
zat hasil tanah luas 79 HA dimaksud untuk memberi kehidupan bagi pejuang-
pejuang bangsa saat itu yang dilakukan para orangtua Penggugat-Penggugat;--
2. Bahwa atas penguasaan tanah luas 79 HA tersebut oleh orangtua Para
Penggugat sejak Tahun 1943 yang dilanjutkan Para Penggugat sudah pernah
dikeluarkan surat persetujuan dari Instansi yang berwenang untuk melindungi
luas tanah 79 HA dimaksud yaitu dilindungi Kartu Register Pendaftaran Tanah
sebagai pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Darurat No 8 Tahun 1954
diberikan keatas nama DULATIF dkk, yang ditetapkan Kepala Kantor
Halaman 6 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 6 -
Reorganisasi Pertanian Tanah Sumatera Timur yaitu Kartu Tanda Pendaftaran
Pendudukan Tanah pada tanggal 16 April 1956 antara lain ditetapkan sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas nama BUANG ayah kandung SUDARMAN luas 50.000 M² beralih
kepada SUDARMAN;------------------------------------------------------------------------
- Atas nama WAGINEM luas 40.000 M² beralih kepada MIRAN;-------------------
- Atas nama SAMPAH luas 35.000 M² beralih kepada NARSI;---------------------
- Atas nama NGADIMAN luas 450.000 M² beralih kepada RIDUAN;--------------
- Atas nama SUKIMAN luas 50.000 M² beralih kepada SURATMI;----------------
- Atas nama NGATINI luas 40.000 M² beralih kepada DULATIF;------------------
- Atas nama KENDAR luas 50.000 M² beralih kepada SUNARTO;----------------
- Atas nama MISRI alias MISTRI luas 45.000 M² beralih kepada SUSANTO;--
- Atas nama UMAR luas 450.000 M² beralih kepada BAMBANG;-----------------
- Atas nama NGATIMEN luas 35.000 M² beralih kepada SURONO;--------------
- Atas nama WAKIDI luas 50.000 M² beralih kepada WAGIMIN;-------------------
- Atas nama SUNU luas 40.000 M² beralih kepada SOPIAN;-----------------------
- Atas nama M.MANURUNG luas 60.000 M² beralih kepada SUWONDO
MANURUNG;-----------------------------------------------------------------------------------
- Atas nama SALEM luas 90.000 M² beralih kepada KAHADI;----------------------
- Atas nama WIREMEDJO luas 110.000 M² beralih kepada TAHIR;--------------
Bahwa luas tanah 79 Ha (Tujuh puluh sembilan) hektar tersebut batas-batas
globalnya adalah : -------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Parit kecil dan Sawah;-------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Darat ladang Huta Sitappulak;------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila;---------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bendar Irigasi dan Bah Tongguran;-----------------------------
Bahwa untuk lebih tegasnya batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai
Penggugat I (SUDARMAN) luas 50.000 M² adalah : -----------------------------------------
- Sebelah Timur : hamparan Sawah;-------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Sawah Penduduk;-------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tali air (irigasi) ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran;-------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - II (MIRAN) luas 40.000 M² adalah:---------------------
- Sebelah Timur : Tanah Susanto;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;-----------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Riduwan ;---------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Narsi;-----------------------------------------------------------
Halaman 7 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 7 -
Bahwa batas tanah Penggugat - III (Narsi) luas 35.000 M² adalah:-----------------------
- Sebelah Timur : Tali air (irigasi);----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;-----------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Miran;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Sunarto;--------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - IV (Riduwan) luas 450.000 M² adalah:----------------
- Sebelah Timur : Tanah Suratmi;----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Josep Sirait;-----------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Bambang ;--------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Miran;-----------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat –V (Suratmi) luas 50.000M² adalah : -------------------
- Sebelah Timur : Tanah Dulatif;------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Riduan;------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Bambang ;--------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Susanto ;-------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - VI (Dulatif) luas 40.000 M² adalah:---------------------
- Sebelah Timur : Tanah Surono;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Suratmi;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Wagimin ;---------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tali Air (Irigasi);--------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat –VII (Sunarto) luas 45.000M² adalah : -----------------
- Sebelah Timur : Tali Air (Irigasi);----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;-----------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Narsi ;-------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran ;------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - VIII (Susanto) luas 45.000 M² adalah:-----------------
- Sebelah Timur : Tali Air (Irigasi);----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Miran;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Suratmi ;----------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Narsi;-----------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat –IX (Bambang) luas 45.000M² adalah : ----------------
- Sebelah Timur : Tanah Wagimin;---------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Sungai Gila;---------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Kahadi ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Riduan ;--------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - X (Surono) luas 35.000 M² adalah:--------------------
- Sebelah Timur : Jalan;-----------------------------------------------------------------------
Halaman 8 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 8 -
- Sebelah Barat : Tanah Dulatif;-------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Sopian ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tali air (Irigasi);--------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat –XI (Wagimin) luas 50.000M² adalah : -----------------
- Sebelah Timur : Tanah Sopian;------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Bambang;---------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Taher ;-------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Dulatif ;---------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - XII (Suwondo Manurung) luas 60.000 M² adalah:--
- Sebelah Timur : Jalan setapak;------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Taher;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Jalan Umum ;-------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Sopian;---------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - XIII (Sopian) luas 40.000 M² adalah:------------------
- Sebelah Timur : Jalan;-----------------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Wagimin;----------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Tanah Suwondo Manurung ;-----------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Surono;---------------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat –XIV (Kahadi) luas 90.000M² adalah : -----------------
- Sebelah Timur : Tanah Tahir;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Sungai Gila;---------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila ;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Bambang ;-----------------------------------------------------
Bahwa batas tanah Penggugat - XV (Tahir) ahli warisnya luas 110.000 M² adalah:-
- Sebelah Timur : Tanah Suwondo Manurung;------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Kahadi;------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila ;--------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Tanah Wagimin;-------------------------------------------------------
3. Bahwa objek tanah luas 79 HA tersebut sejak Tahun 1943 sudah memiliki dan
dikuasai orangtua Para Penggugat yang ditebas dan hutan rimba menjadi
tanah pertanian, tanaman-tanaman berupa padi darat, sukun, mangga,
rambutan, pisang dan lain-lain serta kurang lebih 10.000 M² menjadi
perkampungan dan luas 2.000 M² wakaf pemakaman dan mesjid. Kemudian
setelah para orangtua Penggugat II s/d Penggugat XV ada yang kembali ke
kampung asalnya di Pulau Jawa dan ada yang wafat dimakamkan di tanah
perkara (wakaf) maka pemilikan tanah luas 79 HA seluruhnya akhirnya Para
Penggugat melanjutkan penguasaannya hingga saat ini. Menjelang 67 tahun
Halaman 9 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 9 -
lamanya hingga mulai penguasaan orangtua penggugat-penggugat hingga
penguasaan Para Penggugat I s/d XV tanpa pernah larangan dari pemerintah
maupun dari pihak perkebunan dan sejak Tahun 1995 para Penggugat tiap
keluarga sudah menanam kelapa sawit sampai 3 (tiga) hektar diatas tanah
perkara 79 Ha seluruhnya kurang lebih 60 Ha sudah panen dua kali setiap
bulan sejak tahun 2001;--------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa pada akhir Tahun 1965 dan awal Tahun 1966 ketika situasi Politik di
Tanah air memanas akibat digoncang G 30 S/PKI, maka muncul tiba-tiba pihak
PPN Aneka Tanaman — VI melakukan pentraktoran terhadap lokasi tanah luas
kurang lebih 10,5 HA yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat luas 79
Ha karena yang ditempati Turut Tergugat I (MUHARI SUTONO) dan Para Turut
Tergugat II atas nama SAPAR dan kawan-kawan yang 10,5 HA ditraktor pihak
perkebunan. Maka demi menjaga tidak terjadi atau tidak menjadi-jadi ke areal
tanah milik Para Penggugat 1 s/d Penggugat XV luas 79 HA yang tidak pernah
bermasalah kepada siapapun juga, maka ayah kandung Penggugat — I
bernama BUANG dan beberapa yang menempati tanah luas 79 HA tersebut
masing-masing bernama WIREMEDJA, M MANURUNG, SUNU, WAKIDI,
WAGIMAN dkk memohon perlindungan hukum kepada Bupati Tingkat-II
Kabupaten/Simalungun sekitar pada awal tahun 1966 dan kepada Kodim
0204/Simalungun supaya perkampungan yang ditempati orangtua Para
Penggugat diatas tanah luas 79 HA bukanlah tanah perkebunan tetapi tanah
kampung atau perkampungan Dolok Marubun, Kecamatan Tanah Jawa,
Kabupaten Simalungun, akhimya permohonan perlindungan hukum yang
diajukan orangtua Para Penggugat pada Tahun 1966 kepada Bupati KDH
Simalungun dan Kepada Komandan Kodim 0204/Simalungun serta Kepada
Komandan SEK HAN 0204/Simalungun tentang status tanah Para Penggugat I
s/d XV sehingga permohonan tersebut di kabulkan Bupati KDH Tingkat-II
Simalungun selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun
Vide Surat S.K No. 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang isinya pada
halaman 2 dalam hal mendengar pada butir 6 dinyatakan : ―Bahwa dari pihak
petani sebanyak 15 KK bernama WIREMEDJO CS berkali-kali meminta
perlindungan ke Kodim-0204/Simalungun supaya tanah perkampungan di
Dolok Marubun Kecamatan Tanah Jawa supaya tidak dipermasalahkan
kemudian hari karena tanah pertanian luas 79 HA yang sebagian sudah
perkampungan tersebut BUKANLAH TANAH PERKEBUNAN oleh karenanya
tanah luas 79 HA yang saat ini masih diduduki Para Penggugat bukanlah tanah
perkebunan;-----------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 10 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 10 -
5. Bahwa pertimbangan Bupati Tingkat-II Kabupaten Simalungun dalam
Keputusan No 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 pada halaman 4
pertimbangan dibutir 9 dinyatakan bahwa tanah perkampungan yang
ditempati para petani sebanyak 15 kepala keluarga bernama WIREMEDJO
CS luasnya 79 HA terletak di Kampung Dolok Marubun Kecamatan Tanah
Jawa yang sering akan diambil pihak perkebunan dengan alasan termasuk
wilayah tanah perkebunan sedangkan tanah perkampungan tersebut sudah
dikuasai dan ditempati para petani yang datang merantau dari Pulau Jawa
ke Sumetera Utara sejak Tahun 1942-1943, sehingga menjaga tidak
berlarut-larut persoalan tersebut terlaksana peninjauan ke areal dimaksud
oleh Panitia Landerform Tingkat II Simalungun pada Tahun 1966 dan
dipastikan areal tersebut luasnya 79 HA di Kampung Dolok Marubun
BUKANLAH TANAH PERKEBUNAN yang berbatasan dengan sungai, maka
jelas bahwa tanah luas 79 HA, yang dimiliki Para Penggugat adalah tanah
perkampungan bukan tanah perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati
Tingkat II Simalungun;-----------------------------------------------------------------------
Bahwa kemudian Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Simalungun selaku Ketua
Panitia Landreform telah memutuskan TANAH PERKAMPUNGAN luas 79 HA
batasnya : -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai ;--------------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Darat dan Hamparan Padang ;-----------------------------
- Sebelah Timur : Tanah Darat dan Hamparan Sawah :------------------------------
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran ;------------------------------------------------------
Dan Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Simalungun memutuskan tanah
perkampungan yang dihuni para Petani sebanyak 15 KK tetap SAH ditempati dan
dimiliki penduduk sebagai perkampungan dan pertanian ;----------------------------------
Bahwa jelaslah Historisnya tanah luas 79 HA yang diduduki Para Penggugat tidak
pernah berperkara dan tidak termasuk tanah perkebunan, oleh karenanya
terjadinya perkara dari Tergugat-I terhadap Turut Tergugat-I dan Para Tergugat II
pada tahun 1997 di Pengadilan Negeri Simalungun bukanlah obyek tanah milik
Para Penggugat luas 79 Ha akan tetapi obyeknya berlainan hanya luas 10,5 HA
bukanlah 105 HA, maka untuk terungkapnya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-Il, TERGUGAT-Ill, TERGUGAT IV supaya
terungkapnya masalah Tergugatnya TURUT TERGUGAT-I (MUHARI SUTONO)
dan Para TURUT TERGUGAT II (SAPAR dkk) dalam perkara No.
09/Pdt.G/1997/PN.Sim di Pengadilan Negeri Simalungun yang pernah digugat oleh
Tergugat I (PTPN-IV Persero), maka Para Penggugat I sd XV mengungkapkan
Halaman 11 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 11 -
perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-Il,
TERGUGAT-Ill, TERGUGAT-IV sebagai berikut : --------------------------------------------
PERBUATAN TERGUGAT I (PTPN IV) PERSERO: ----------------------------------------
1. Bahwa Dirut PTPN-IV (Persero) pernah menggunakan SK.HGU Mendagri
No.45 HGU/DA/80 bertanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 HA terletak di Desa
Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan PPN
Antan VI dirubah dengan PT Perkebunan VIII (Persero) terakhir menjadi
PTP Nusantara-IV menggugat MUHARI SUTONO dkk 17 orang melalui
Pengadilan Negeri Simalungun Register No. 09/Pdt/G/1997/Pn.Sim. tanggal
22 April 1997 isinya menggugat MUHARI SUTONO dkk didalilkan bahwa
MUHARI SUTONO dkk menggarap lahan afdeling B (exafd 1) Blok 1,2,3,4
dan 5 luas 105,27 HA sebagian dan luas 2.970 HA dibuat batasnya : ---------
- Sebelah Timur : Sungai;------------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Sungai ;------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila ;-----------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Sungai Bah Tongguran ;-----------------------------------
Sedangkan kenyataannya luas tanah yang diduduki oleh Turut Tergugat-I
dan Para Turut Tergugat-Il hanya luas 10,5 HA (sepuluh setengah HA saja).
Bahwa sengketa tanah 105,27 HA tersebut diputus Pengadilan Negeri
Simalungun No. 09/Pdt/G/1997/PN. Sim tanggal 23 Maret 1998 yang
mengabulkan Gugatan PTPN-IV (Persero) sebagian dikuatkan Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 401/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 31 Desember
1998. Kemudian dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 24
K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 sehingga Jurusita Pengadilan Negeri
Simalungun meletakkan Sita Eksekusi tanggal 10 Maret 2009 dengan Berita
Acara Sita Esekusi (EXCECUTOIR BESLAG) No. 09/BA/Pdt/Eks/2009/Pn.
Sim berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 24 K/Pdt/2000
bertanggal 21 Maret 2006 dan SITA Eksekusi dilakukan Jurusita Pengadilan
Negeri Simalungun ke obyek batas-batas yang tidak sama dengan batas-
batas tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 K/pdt/2000
tanggal 21 Maret jo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
09/PdtJG/1997/PN.Sim tanggal 23 Maret 1998, bahkan Jurusita yang
melakukan Sita Eksekusi tidak menemukan batas-batas yang tertera dalam
putusan tersebut sehingga objek yang dilaksanakan Sita Eksekusi alhasil
diarahkan ke obyek tanah Para Penggugat Iuas 79 HA. Oleh karenanya
Para Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tersebut
diproses di Pengadilan Negeri Simalungun No. 13 Pdt/Plw/2009/PN.Sim
Halaman 12 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 12 -
dan sidang setempat dilakukan Mejelis Hakim pada tanggal 5 Februari 2010
hari Jum’at mulai jam 13.00 s/d jam 16.00 Wib, dengan jalan kaki
mengelilingi objek tanah luas 79 HA selama 3 (tiga) jam dan tidak
ditemukan sebelah Timur Sungai, tetapi yang nyata sebelah Timur adalah
Parit Kecil dan Sawah, kemudian sebelah Barat jelas sekali hanya TANAH
DARAT dan perladangan HUTA SITAPPULAK yang tidak ada sungai,
sebelah Utara benar ada Sungai Gila, sebelah Selatan ditemukan hanya
bendar irigasi bukan sungai. Namun Keputusan Perkara Perlawanan
tersebut sangat aneh bin ajaib karena fakta dan kebenaran jelas-jelas
dikesampingkan Majelis Hakim yang memutuskannya karena menolak
perlawanan seluruhnya dengan alasan tentang TATA BAHASA saja.
Kemudian Para Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Medan tetapi
putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun,
demikianlah fakta yang benar akhirnya dikelirukan Majelis Hakimnya;---------
2. Bahwa TERGUGAT-I (PTPN-IV) Persero saat menggugat MUHARI
SUTONO ke Pengadilan Negeri Simalungun menggunakan SK HGU No. 45
HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dengan dalilnya tanah yang digarap
MUHARI SUTONO dkk luas 105,27 HA sebagian tanah dan SK HGU No.
45/HGU/DA/8O tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 HA namun dalilnya tersebut
tidak benar karena SK.HGU No. 45/HGU/DA/8O tanggal 9 Juli 1980
tersebut TIDAK BERLAKU LAGI sebelum tanggal 22 April 1997. Berarti
gugatan tersebut prematur dan TIDAK SAH, bahkan lokasi tanah milik Para
Penggugat luas 79 HA tidak termasuk ke obyek perkara No.
09/Pdt/G/1997/PN.Sim dan terbukti bahwa batas-batas tanah terpekara No.
09/Pdt/G/1997/PN.Sim sangat berbeda dengan batas tanah Para
Penggugat luas 79 HA tersebut karena batas terperkara No.
09/Pdt/G/1997/PN.Sim adalah : ----------------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Sungai ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat : Sungai ;------------------------------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Sungai ;---------------------------------------------------------
Namun tanah Para Penggugat luas 79 HA batas-batasnya : ---------------------
- Sebelah Timur : Parit kecil dan Sawah ;----------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah Darat dan Huta Sitappulak;-------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila ;-----------------------------------------------------
- Sebelah Selatan : Irigasi dan Bah Tongguran ;------------------------------
Halaman 13 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 13 -
3. Bahwa yang ironisnya lagi perbuatan Tergugat-I (PTPN-IV Persero)
menggunakan putusan Mahkamah Agung RI. No. 24 K/Pdt/2000 tanggal 21
Maret 2006 mengajukan permohonan kepada TERGUGAT-Il (BPN. RI)
supaya SK.HGU No. 45/HGU/DA/82 tanggal 9 Juli 1980 yang tidak berlaku
tersebut dan sudah dirubah dengan SK.HGU.No. 25/HGU/99 tanggal 19
Maret 1999 menjadi luas 2.973, 15 HA agar dirubah lagi dengan SK.HGU
yang baru dan permohonan Tergugat-I melalui Tergugat-lIl (KA Kanwil BPN
Propinsi Sum.Utara). Sehingga dengan dasar putusan Mahkamah Agung RI
No. 24 KIPdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 terbitlah SK HGU No. 54-HGU-
BPN-RI- 2008 tanggal 11-8-2008 ke atas nama PTPN-IV (Persero) menjadi
luas 3.042,15 HA sehingga dimasukkanlah tanah Para Penggugat luas 79
HA ke SK.HGU. No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11-8-2008 keatas nama
PTPN-IV (Persero), bahkan terbit lagi Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12-11-2008 menjadi luas 3.042,15 HA atas nama
PTPN-IV (Persero) atau Tergugat-I sekarang ini. Oleh karenanya Para
Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan supaya SK.HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11-8-2008
dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL, demikian juga Sertifikat HGU No.
7/Desa Balimbingan tanggal 12-11-2008 luas 3.042,15 HA atas nama
PTPN-IV (Persero) dibatalkan, setelah proses di Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Register No. 28/G/2009/PTUN-Medan selaku Penggugat
adalah Para Penggugat dalam gugatan saat ini dan Tergugatnya BPN-RI
dkk Ka Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan Ka Kantor Pertanahan
Kabupaten Simalungun dan Tergugat Intervensi PTPN-IV (Persero) maka
putusannya tanggal 26-8-2009 adalah : ------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -------------------------
- Menyatakan BATAL SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11
Agustus 2008 atas nama PTPN-IV (Persero) luas 3.042,15 Ha;-----------------
- Menyatakan BATAL Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan luas 3.042,15
Ha tanggal 12 November 2008 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Simalungun terhadap PTPN-IV (Persero);------------------------------
- Memerintahkan Kepala BPN RI mencabut SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI-
2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama PTPN-IV (Persero) luas 3.042,15
Ha;------------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 14 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 14 -
- Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun
mencabut Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan luas 3.042,15 Ha tanggal
12 November 2008 terhadap PTPN-IV (Persero) ;-----------------------------------
Bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. :
08/B/2010/PT.TUN pada tanggal 18 Februari 2010 sangat memilukan Para
Penggugat karena N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard) dan akhirnya Putusan
Mahkamah Agung RI No. 221K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 menolak
permohonan Para Penggugat sehingga putusan tersebut sangat bertentangan
dengan hukum dan jelas ada kekeliruan dan kekhilafan Hakim Agung RI dalam
memutuskannya serta upaya hukumnya adalah PK dalam waktu dekat ini;------------
Demikianlah perbuatan Tergugat I/PTPN-IV (Persero) adalah melawan hukum,
karena : --------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gugatan Tergugat I dalam perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Simalungun
tanggal 22 April 1997 terhadap MUHARI SUTONO dkk di Pengadilan
Negeri Simalungun menggunakan SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9
Juli 1980 luas 2.970 Ha, namun SK HGU tersebut sebelum tanggal 22 April
1997 sudah TIDAK berlaku lagi; berarti gugatan tersebut prematur dan
TIDAK SAH, karena SK HGU yang baru adalah SK No. 25/HGU/99 tanggal
19 Maret 1999; maka jelas terjadinya proses penggantian SK HGU No.
45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 Ha menjadi SK No.
25/HGU/99 tanggal 19 Maret 1999 Iuas 2.973,15 Ha adalah dalam status
perkara sejak tanggal 22 April 1997 s/d tanggal 21 Maret 2006;-----------------
Oleh karenanya proses tersebut cacat hukum, namun proses perkara
perdata No. 09Pdt’G./1997/PN.Simalungun berlangsung terus hingga
diputus tanggal 23 Maret 1998 dan diputus lagi di Pengadilan Tinggi Medan
No. 401/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 31 Desember 1998: kemudian diputus di
Mahkamah Agung RI No. 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, bahkan
Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Eksekusi ke obyek
perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Simalungun tanggal 10 Maret 2009; namun
obyek atau batas-batas obyek perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Simalungun
TIDAK DITEMUKAN sehingga Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun
dikawal personel Polres Simalungun jumlahnya 75 personel dan Brimob 10
personel, Polisi Militer (CPM) 3 orang, dan dilengkapi 1 (satu) unit mobil
ambulans warna putih sehingga Para Penggugat sangat takut saat itu
tanggal 10 Maret 2009; dan akhirnya karena batas obyek putusan tidak
ditemukan, maka tanah milik Para Penggugat saat ini luas 79 Ha alhasil
Halaman 15 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 15 -
diletakkan Sita Eksekusi, sedang kenyataannya luas 79 Ha tidak ikut
terperkara;---------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa akibat adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 24K/Pdt/2000
tanggal 21 Maret 2006 yang sama sekali tidak ada hubungannya ke obyek
tanah Para Penggugat luas 79 Ha dan belum pernah Eksekusi, ternyata
Tergugat I/PTPN IV (Persero) menggunakan putusan Mahkamah Agung RI
tersebut mengajukan permohonan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI di Jakarta melalui rekomendasi dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera
Utara (Tergugat III) untuk diproses SK HGU yang baru dan penambahan
luasnya dan luas 2.973,15 Ha untuk ditambah dari Keputusan Perkara
Mahkamah Agung RI luas 105,27 Ha walaupun belum Eksekusi. Alhasil
terbitlah SK HGU yang baru No. 54-HGU- BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus
2008 menjadi luas 3.042 15 Ha atas nama PTPN IV (Persero) dan
akibatnya turut juga tanah Para Penggugat luas 79 Ha yang tidak pernah
terperkara masuk ke SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11
Agustus 2008 tersebut, maka fakta inilah jelas-jelas Tergugat I memberikan
fakta yang tidak benar kepada Tergugat II (BPN RI) melalui Kakanwil BPN
Provinsi Sumatera Utara; maka jelas perbuatan Tergugat I PTPN IV
(Persero) melawan hukum yang bermohon penambahan luas SK HGU No.
25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 Ha menjadi luas
3.042,15 Ha berdasarkan alasannya Putusan Mahkamah Agung RI No.
24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 diakui Tergugat I. Sedangkan tanah
Para Pengugat luas 79 Ha tidak termasuk dalam perkara No.09/Pdt/G/1997
PN.Simalungun tanggal 22 April 1997; alhasil permohonan dimohon
Tergugat I dan dimasukkan ke dalam SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008
tanggal 11 Agustus 2008 menjadi luas 3.042, 15 Ha, maka perbuatan
Tergugat I jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I
berniat menghilangkan HAK Para Penggugat atas tanah luas 79 Ha
tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------
PERBUATAN TERGUGAT II (Kepala BPN RI) ; --------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat II selaku instansi tertinggi di Badan Pertanahan Nasional
akan tetapi kurang ketelitiannya memproses permohonan pergantian SK
HGU atau perpanjangan SK HGU dan akibatnya rakyat kecil atau rakyat
jelata yang menjadi korban dan menderita berkepanjangan, bahkan timbul
kemelaratan, kemiskinan, kesusahan dan terbukti atas perbuatan Tergugat
II (Kepala BPN RI) atas diterbitkannya SK HGU No. 25/HGU/BPN/99
Halaman 16 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 16 -
tanggal 19 Maret 1999 luas 2.93 7,15 Ha ke atas nama PTPN IV (Persero)
sebagai pengganti SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas
2.970 Ha yang sudah tidak berlaku lagi;------------------------------------------------
2. Bahwa yang ironisnya lagi, berdasarkan permohonan Tergugat I/PTPN IV
Persero) kepada Tergugat II (Kepala BPN RI) melalui rekomendasi dan
Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) supaya SK HGU No.
25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.93 7,15 Ha ditambah
luasnya yang dilampiri Putusan Mahkamah Agung RI No. 24KPdt/2000
tanggal 21 Maret 2006 yang beralasan menang perkara luas 105,27 Ha;
walaupun tidak jelas letak tanah yang dimenangkan dan belum pemah
Eksekusi bahkan sejak tanggal 22 April 1997 s/d 20 Maret 2006 status
perkara luas 105 Ha, tetapi terjadi proses penambahan luas SK HGU No.
25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 Ha menjadi luas
3.042,15 Ha atas nama PTPN IV Persero) atau Tergugat I; sedangkan
proses penambahan luas tersebut didasari Putusan Mahkamah Agung RI
No. 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 sehingga perbuatan Tergugat II
menerbitkan SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI- 2008 tanggal 11 Agustus 2008
dan prosesnya pada saat yang dimohon masih sengketa sejak tanggal 22
April 1997 s/d 20 Maret 2006; apalagi pula lokasi tanah Para Penggugat
luas 79 Ha dimasukkan ke SK HGU No. 54-HGU-BPN- RI-2008 tanggal 11
Agustus 2008, sehingga perbuatan Tergugat II termasuk merupakan
perbuatan melawan hukum juga karena akibat perbuatannya Para
Penggungat terancam akan hancur berantakan hidupnya berhubung
Tergugat I sangat ambisi menggunakan putusan Mahkarnah Agung RI
tersebut supaya tanah Para Penggugat jatuh ke tangan PTPN IV (Persero)
dan kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II (Kepala BPN RI)
tersebut, maka perbuatan tersebut adalah ―melawan hukum‖ ;-------------------
PERBUATAN TERGUGAT III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) ;---------
1. Bahwa terbitnya dahulu SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980
dari Menteri Dalam Negeri RI dibuat luasnya 2.970 Ha ke atas nama PTPN
IV (Persero) sekarang Tergugat I, letaknya di Desa Balimbingan,
Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun; dan belum ikut tanah
Para Penggugat luas 79 Ha ke dalam SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal
9 Juli 1980 tersebut, karena letak tanah Para Penggugat luas 79 Ha adalah
di Kampung Marubun Jaya, maka proses diciptakannya SK HGU No.
45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 hanyalah akal-akalan Tergugat I/PTPN
IV (Persero) kerjasama dengan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi
Halaman 17 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 17 -
Sumatera Utara) tanpa pernah ada pengukuran, karena selama bertempat
tinggal Para Penggugat di atas tanah luas 79 Ha (tanah terperkara)
sekarang ini dan sejak bermukimnya para orang tua Penggugat 1 s.d XV
mulai tahun 1943 sampai dengan saat ini, sudah 67 tahun belum pernah
petugas pemerintah mengukur tanah Para Penggugat luas 79 Ha. Oleh
karenanya jelaskah bahwa dalam SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9
Juli 1980 dibuat luas 2.970 Ha atas nama PTPN IV (Persero) tidak termasuk
tanah Para Penggugat luas 79 Ha ke dalam SK HGU tersebut ;-----------------
2. Bahwa SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970
Ha atas nama PTPN IV (Persero) hanya ciptaan-ciptaan saja dari Tergugat I
tanpa pengukuran sehingga sebelum tanggal 22 April 1997 ternyata SK
HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 Ha tersebut
telah dibatalkan Tergugat II (Ka. BPN RI) dan tidak berlaku lagi; tetapi
Tergugat I mengajukan mohon kepada Tergugat II (Ka. BPN RI) atas
persetujuan dan rekomendasi Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi
Sumatera Utara) bahwa permohonan Tergugat I dikabulkan dan terbitlah SK
HGU No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 ke atas nama Tergugat I.
akhirnya luas berubah menjadi 2.937.15 Ha diterbitkan oleh Tergugat II (Ka.
BPN RI) berarti hilang luas 33 Ha; maka kejadian ini atas kebijakan
Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara);-----------------------------
3. Bahwa yang paling ironisnya lagi perbuatan Tergugat III (Kakanwil BPN
Provinsi Sumatera Utara) terjadinya lagi terbitnya SK HGU No. 54-HGU-
BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 ke atas nama PTPN IV (Persero)
atau Tergugat I, ternyata SK HGU No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret
1999 luas 2.937,15 Ha atas nama Tergugat I/PTPN IV (Persero) berubah
menjadi luas 3.042,15 Ha adalah atas permohonan Tergugat I/PTPN IV
(Persero) kepada Tergugat II (Ka. BPN RI) ke Jakarta melalui Tergugat III
(Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara); di mana permohonan Tergugat
I/PTPN IV (Persero) adalah atas putusan Mahkamah Agung RI No.
24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 yang belum pemah dieksekusi
pengadilan. Alhasil terikutnya dan dimasukkan tanah Para Penggugat luas
79 Ha ke dalam SK HGU No. 54-HGU- BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus
2008 tersebut sedang kenyataannya TIDAK PERNAH terikut perkara atas
tanah Para Penggugat luas 79 Ha tersebut, karena tanah Para Penggugat
luas 79 Ha sejak tahun 1943 hingga saat ini sudah 67 tahun Iamanya sudah
dimiliki orang tua Para Penggugat dilanjutkan Para Penggugat; maka
keseluruhan perbuatan dan proses penerbitan SK HGU No. 45/HGU/DA/80
Halaman 18 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 18 -
tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 Ha ke atas nama Tergugat I, berlanjut
lagi penerbitan SK HGU pengganti SK HGU No. 25/HGU/BPN/99 tanggal
19 Maret 1999 ke atas nama Tergugat I menjadi luas 2.937,15 Ha yang
hilang 33 Ha; kemudian atas permohonan Tergugat I dengan alasan
kemenangan perkara No. 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 dikabulkan
Tergugat II (BPN RI) menjadi luas 3.042,15 Ha ke atas nama Tergugat
I/PTPN IV (Persero) sehingga tanah Para Penggugat luas 79 Ha
dimasukkan ke SK HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus
2008 padahal kenyataannya TIDAK PERNAH tanah Para Penggugat ikut
perkara kepada PTPN IV (Persero); maka keseluruhan perbuatan
penyalahgunaan dan kekeliruan ini adalah akibat kecerobohan dan
kelalaian Tergugat Ill (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan
perbuatan tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum ;--------------------
PERBUATAN TERGUGAT IV (KA. PERTANAHAN KABUPATEN
SIMALUNGUN);-
1. Bahwa setiap proses penerbitan sertifikat ke obyek tanah sebenarnya
sudah ada aturannya. Syaratnya HARUS ADA TERLEBIH DAHULU
keterangan dan lurah setempat atau kepala desa setempat. Bahwa lokasi
tanah yang akan diproses Sertifikat HGU HAK MILIK, HPL dan lain-lain
harus ada keterangan TIDAK SENGKETA dari kepala desa atau camat di
wilayah obyek tanah yang akan diproses sertifikat; barulah diukur diketahui
kepala desa setempat dan disetujui penghuni-penghuni di obyek tanah yang
akan diukur apabila ada penghuninya. Tetapi proses penerbitan Sertifikat
HGU No. 7/Desa Balimbingan dibuat luas 3.042,15 Ha pada tanggal 12
November 2008 ke atas nama Tergugat I/PTPN IV (Persero) yang dilakukan
Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun); tetapi
syarat-syaratnya tidak pemah di laksanakan Tergugat IV, bahkan obyek
tanah dalam perkara No. 09/PDtIG/1997/PN.Simalungun dibuat luas 105,27
Ha sudah sengketa mulai tanggal 22 April 1997 s/d 20 Maret 2006, maka
proses pembuatan Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12
November 2008 TIDAK SAH dan CACAT HUKUM karena TIDAK dilengkapi
syarat TIDAK SENGKETA serta tanpa pengukuran sama sekali;----------------
2. Bahwa yang paling ironisnya lagi, perbuatan Tergugat IV (Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Simalungun), secara diam-diam terselubung mulai
memproses diterbitkan Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan dibuat luas
3.042,15 Ha adalah atas permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) hanya
luas 2.937,15 Ha dengan SK HGU No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret
Halaman 19 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 19 -
1999; namun setelah putus perkara dahulu antara PTPN IV (Persero)
melawan MUHARI SUTONO dkk 17 orang dengan sengketa 105,27 Ha;
walaupun belum pernah Eksekusi Pengadilan, tetapi kemenangan PTPN IV
(Persero) luas 105,27 Ha tersebut telah diproses Tergugat IV (Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) menjadi sertifikat atas nama
PTPN IV (Persero) luas 3.042,15 Ha, dan akhimya Tergugat IV
menciptakan dengan kemauannya sendiri telah memasukkan tanah Para
Penggugat luas 79 Ha ke dalam Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan
tanggal 12 November 2008, sedangkan kenyataannya dengan fakta TIDAK
PERNAH dan TIDAK IKUTNYA tanah para Penggugat luas 79 Ha tidak
termasuk ke dalam perkara No. 09/PdtG/1997/PN.Sim jo No.
401/Pdt/1998/PT.Mdn jo No. 24K/Pdt/2000 tersebut ;-------------------------------
3. Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan PTPN IV (Persero) kepada
MUHARI SUTONO dkk 17 orang dalam perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Sim
terdaftar tanggal 22 April 1997 diputus tanggal 23 Maret 1998 di Pengadilan
Negeri Simalungun, batasnya : -----------------------------------------------------------
- Setelah timur : Sungai;------------------------------------------------------------------
- Sebelah barat : Sungai;-------------------------------------------------------------------
- Sebelah utara : Sungai Gila;-------------------------------------------------------------
- Sebelah selatan : Sungai;----------------------------------------------------------------
Dan yang digugat luas 105,27 Ha, sedangkan lokasi tanah yang diduduki
MUHARI SUTONO dkk sejak tahun 1943 adalah tanah perkampungan luas
hanya 10,5 Ha bukanlah luas 105,27 Ha, maka dengan keputusan itulah
105,27 Ha ditambah SK HGU No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999
luas 2.937,15 Ha menjadi luas 3.042,15 Ha diproses Tergugat IV menjadi
Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas
3.042,15 Ha ke atas nama PTPN IV (Persero) ternyata tanah Para
Penggugat luas 79 Ha dimasukkan ke obyek Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008; berarti keliru besar Tergugat IV
menerbitkan Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November
2008 luas 3.042,15 Ha tersebut karena diikutsertakan tanah Para
Penggugat luas 79 Ha ke Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal
12 November 2008 tersebut. Adapun kekeliruan Tergugat IV menerbitkan
Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 adalah :
- Para Penggugat menduduki tanah luas 79 Ha sejak orang tua Para
Penggugat tahun 1943 sudah memilikinya hingga kepada Para Penggugat
sekarang ini sudah 67 tahun;---------------------------------------------------------------
Halaman 20 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 20 -
- Tanah Para Penggugat luas 79 Ha tidak pernah terperkara kepada PTPN IV
(Persero) dan tidak ikut dalam perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Sim tanggal
22 April 1997 yang diputus tanggal 23 Maret 1998;----------------------------------
- Batas tanah Penggugat luas 79 Ha adalah : ------------------------------------------
- Sebelah Barat : Tanah darat dan perkampungan Huta Sitappulak atau
perladangan Sitappulak ;----------------------------------------
- Sebelah Utara : Sungai Gila ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Timur : Parit kecil dan sawah ;----------------------------------------------
- Sebeah Selatan : Irigasi dan Bah Tongguran ;-------------------------------------
Maka batas-batas tanah perkara antara PTPN IV (Persero) lawan MUHARI
SUTONO dkk tahun 1997 yang diperkarakan luas 105,27 Ha TIDAK SAMA batas-
batasnya dengan tanah Para Penggugat luas 79 Ha; namun tanpa pengukuran
sama sekali ternyata diam-diam terselubung pihak Tergugat IV (Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Simalungun) sangat ceroboh dan keliru diikutsertakan
tanah Para Penggugat luas 79 Ha proses penerbitan Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha ke atas nama PTPN IV
(Persero) adalah bertentangan dengan fakta, sehingga perbuatan Tergugat IV
(Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) sudah merupakan perbuatan
melawan hukum dan wajib mencoret daftar tanah Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha atas nama PTPN IV
(Persero) tersebut karena tanah Para Penggugat luas 79 Ha tidak ikut dalam
perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN.Sim tanggal 22 April 1997 tersebut ;---------------------
PERBUATAN TURUT TERGUGAT I (MUHARI SUTONO) DAN PARA TURUT
TERGUGAT II SAPAR DKK ;----------------------------------------------------------------------
1. Bahwa terjadinya perkara perdata antara PTPN IV (Persero) yang
menggugat Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II di Pengadilan
Negeri Simalungun pada tahun 1997 dengan Register Perkara No.
09/Pdt/1997/PN.Sim yang diperkarakan luasnya 105,27 Ha; dalam hal ini
tidak pernah ada pemberitahuan dari Turut Tergugat I maupun Para Turut
Tergugat II kepada Para Penggugat pada tahun 1997, itu apabila Para
Penggugat diberitahu oleh Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II pasti
Para Penggugat ikut sebagai saksi supaya hakim yang memeriksa perkara
tersebut turun ke lapangan obyek perkara mereka yang disebut luas 105,27
Ha, supaya jelas diketahui benarkah ada luas 105,27 Ha dikuasai oleh
MUHARI SUTONO (Turut Tergugat I) dan Para Turut Tergugat II) masing-
masing SAPAR dkk hanyalah 10,5 Ha saja bukanlah 105,27 Ha;----------------
Halaman 21 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 21 -
2. Bahwa batas tanah luas 10,5 HA dikuasai MUHARI SUTONO dkk 17 orang
kebetulan berbatasan dekat dan berdampingan dengan tanah Para
Penggugat luas 79 Ha dan luas tanah yang diduduki MUHARI SUTONO dkk
sejak tahun 1943 berasal dan orang tua Para Turut Tergugat seluruhnya
10,5 Ha persis di sebelah timur dari tanah Para Penggugat luas 79 Ha;-------
3. Bahwa perbuatan MUHARI SUTONO (Turut Tergugat I) dan Para Turut
Tergugat II) masing-masing SAPAR dkk hanya merupakan kelalaian tidak
memberitahu kejadian perkara No. 09/Pdt/1997/PN.Sim sehingga waktu
terjadinya Sita Eksekusi dan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10
Maret 2009 barulah Para Penggugat mengetahui perkara No.
09/Pdt/1997/PN.Sim karena batas tanah perkara tersebut TIDAK
DITEMUKAN Jurusita yang meletakkan Sita Eksekusi dari Pengadilan
Negeri Simalungun sesuai obyek batas dalam putusan; oleh karena TIDAK
DITEMUKAN batas obyek perkara No. 09/Pdt/1997/PN.Sim, akhimya
terhadap obyek tanah milik Para Penggugat luas 79 Ha yang diletakkan Sita
Eksekusi, maka perlawanan dilakukan Para Penggugat secara hukum;-------
4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah beralasan supaya SK
HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 luas 3.042,15 Ha
dibatalkan oleh Tergugat II (BPN RI) dan Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha atas nama PTPN
IV (Persero) harus dibatalkan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Simalungun);--------------------------------------------------------------------
5. Bahwa demi menjaga tidak terjadi peralihan hak atas tanah Para Penggugat
luas 79 Ha karena terlanjur dimasukkan ke Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha kiranya
Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Revindicatoir beslaag agar
terjamin tidak ada pengalihan-pengalihan dan Tergugat I/PTPN IV
(Persero);----------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat karena
beralasan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu; sekalipun dilakukan upaya hukum Banding Kasasi, Verzet
(Uivoerbaar bjvoorraad);---------------------------------------------------------------------
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I/PTPN
IV(Persero) dan apabila lalai melaksanakannva. demikian juga Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV, maka beralasan hukum agar Para Tergugat I,
II, III, IV dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa
Halaman 22 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 22 -
(dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta
rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan
hukum tetap;------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Posita Gugatan di atas, dengan ini Para
Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan
atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan
memanggil Para Pihak untuk hadir dalam persidangan selanjutnya, berkenan
memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----------------
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;------------
2. Menyatakan dengan hukum agar SITA REVINDICATOIR BESLAG yang
diletakkan ke obyek 79 Ha yang sudah sengketa adalah SAH dan berharga;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa lokasi tanah luas 79 Ha yang diduduki
Para Penggugat adalah SAH milik Para Penggugat ;-------------------------------
4. Menyatakan dengan hukum bahwa bukti-bukti Para Penggugat dalam
perkara ini adalah SAH menurut hukum;------------------------------------------------
5. Menyatakan dan membenarkan dengan hukum bahwa bukti SK No.
1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kepala
Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun adalah
SAH menurut hukum;------------------------------------------------------------------------
6. Menyatakan dengan hukum tanah Para Penggugat luas 79 Ha tidak ada
hubungan hukum terhadap putusan perkara perdata No.
09/Pdt/G/1997/PN.Sim jo. No. 401/Pdt/1998/PT.Mdn jo. No. 24K/Pdt/2000
tersebut;-----------------------------------------------------------------------------------------
7. Menyatakan dengan hukum tanah Para Penggugat luas 79 Ha TIDAK SAH
dimasukkan ke Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12
November 2008 dan TIDAK SAH dimasukkan ke SK HGU No. 54-HGU-
BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 karena tidak termasuk dalam
putusan perkara No. 09/Pdt/G/1997 PN.Sim tersebut;------------------------------
8. Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mengeluarkan luas 79 Ha milik
Para Penggugat dari SK HGU 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus
2008 luas 3.042,15 Ha maupun dan Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan
tanggal 12 November 2008 tersebut karena didasari permohonan Tergugat I
kepada Tergugat II ;--------------------------------------------------------------------------
9. Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mematuhi isi putusan perkara ini
dan tunduk atas putusannya;---------------------------------------------------------------
Halaman 23 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 23 -
10. Menghukum Tergugat II (Ka. BPN RI) membatalkan dan mencoret SK HGU
No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 sepanjang ada ke
tanah Para Penggugat luas 79 Ha ;------------------------------------------------------
11. Menghukum Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) menarik
dan membatalkan persetujuan serta rekomendasri proses penerbitan SK
HGU No. 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan
rekomendasi/ persetujuan proses penerbitan Sertifikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha atas nama PTPN
IV (Persero) sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 Ha ;-------------
12. Menghukum Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Simalungun) membatalkan Sertifikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal
12 November 2008 luas 3.042,15 Ha atas nama PTPN IV (Persero)
sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 Ha;------------------------------
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanggung
renteng membayar denda (dwangsom) setiap hari Rp 8.000.000,- (Delapan
juta rupiah) kepada Para Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan
perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;-----------------------------------------
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada
Banding, Kasasi, Verzet (Uitvoerbaar bijvorraad) ;-----------------------------------
15. Menghukum Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II tunduk dan
mematuhi isi putusan perkara ini ;--------------------------------------------------------
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar
biaya perkara yang timbul ;-----------------------------------------------------------------
Demikian gugatan ini diajukan, semoga dapat dalam pemeriksaan sesuai dengan
hukum serta mengabulkannya ;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding III semula Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
DALAM KONPENSI :---------------------------------------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------------ Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tentang Gugatan Yang Diajukan oleh Para Penggugat Obscuur Libell atau
Kabur; -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya bahwa
tanah terperkara yang dituntutnya berdasarkan Surat SK No. I/II/10/LR/68
Halaman 24 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 24 -
tanggaL 14 September 1968 adalah rnerupakan tanah pertanian seluas 79
Ha (tujuh puluh sembilan hektar); ---------------------------------------------------------
2. Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan yang diajukan Para
Penggugat pada halaman 7 mengemukakan luas tanah yang ditebas hutan
belukar menjadi perladangan antara lain yaitu : --------------------------------------
2.1. Atas nama BUANG ayah kandung SUDARMAN luas 50.000 M²
beralih kepada SUDARMAN; -----------------------------------------------------
2.2. Atas nama WAGINEM luas 40.000 M² beralih kepada MIRAN; ---------
2.3. Atas nama SAMPAH luas 35.000 M² beralih kepada NASRI; ------------
2.4. Atas nama NGADIMAN luas 450.000 M² beralih kepada RIDUAN; ----
2.5. Atas nama SUKIMAN luas 50.000 M² beralih kepada SURATMI; ------
2.6. Atas nama NGATINI luas 40.000 M² beralih kepada DULATIF; ---------
2.7. Atas nama KENDAR luas 50.000 M² beralih kepada SUNARTO; ------
2.8. Atas nama MISRI alias MISTRI luas 45.000 M² beralih kepada
SUSANTO; -----------------------------------------------------------------------------
2.9. Atas nama UMAR luas 450.000 M² beralih kepada BAMBANG; --------
2.10. Atas nama NGATIMEN luas 35.000 M² beralih kepada SURONO; ----
2.11. Atas nama WAKIDI luas 50.000 M² beralih kepada WAGIMIN; ---------
2.12. Atas nama SUNU luas 40.000 M² beralih kepada SOPIAN; --------------
2.13. Atas nama M. MANURUNG luas 60.000 M² beralih kepada
SUWONDO MANURUNG; --------------------------------------------------------
2.14. Atas nama SALEM luas 90.000 M² beralih kepada KAHADI; ------------
2.15. Atas nama WIREMEDJO luas 110.000 M² beralih kepada TAHIR; ----
3. Bahwa luas tanah yang dikemukakan Para Penggugat di atas jika dihitung
secara keseluruhan, maka tanah yang diperalihkan (quod non) tersebut
berjumlah 159.5000 M² atau 159,5 Ha (seratus lima puluh sembilan koma
lima hektar) dengan rinciannya yakni : 50.000 M² beralih kepada
SUDARMAN + luas 40.000 M² beralih kepada MIRAN + luas 35.000 M²
beralih kepada NASRI + luas 450.000 M² beralih kepada RIDUAN + luas
Halaman 25 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 25 -
50.000 M² beralih kepada SURATMI + luas 40.000 M² beralih kepada
DULATIF + luas 50.000 M² beralih kepada SUNARTO + luas 45.000 M²
beralih kepada SUSANTO + luas 450.000 M² beralih kepada BAMBANG +
luas 35.000 M² beralih kepada SURONO + luas 50.000 M² beralih kepada
WAGIMIN + luas 40.000 M² beralih kepada SOPIAN + luas 60.000 M²
beralih kepada SUWONDO MANURUNG + luas 90.000 M² beralih kepada
KAHADI + luas 110.000 M² beralih kepada TAHIR; ---------------------------------
4. Bahwa oleh karena luas tanah yang telah beralih seperti yang dikemukakan
Para Penggugat berbeda atau tidak cocok dengan luas tanah yang dituntut
Para Penggugat yaitu berdasarkan Surat SK No. I/II/10/LR/68 tanggal 14
September 1968 adalah merupakan tanah pertanian seluas 79 Ha (tujuh
puluh sembilan hektar), maka menurut hukum gugatan yang diajukan Para
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau obscuur libell;
5. Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Para Penggugat juga disebutkan
bahwa tanah seluas 159,5 Ha dimaksud telah beralih kepada Para
Penggugat, akan tetapi tidak ada menjelaskan peralihan tersebut diakukan
atau diperbuat di hadapan siapa tidak jelas, atau sengaja dikaburkan karena
menurut hukum peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan
Notaris/PPAT,dan tidak dapat diakukan di bawah tangan, Para Penggugat
tidak mengemukakan hal tersebut secara rinci, karenanya menurut hukum
gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur atau obscuur libell,
dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------
2. Tentang sdr. Sudarman Tidak Dapat Mewakili selaku Kuasa Untuk Mewakili
Para Penggugat Iainnya di persidangan aquo; -------------------------------------------
1. Bahwa jika di perhatikan secara nyata fakta di persidangan bahwa sdr.
Sudarman mewakili 13 (tiga belas) Para Penggugat lainnya untuk
Halaman 26 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 26 -
menjalankan persidangan aquo dalam hal proses jawab menjawab atau
menjadi kuasa insidentil dalam menangani perkara aquo ini;---------------------
2. Bahwa antara sdr. Sudarman dengan Para penggugat Iainnya tidak ada
hubungan darah atau garis keturunan sama sekali di antara mereka;----------
3. Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa seseorang yang
dapat menjadi kuasa insidentil atau dapat mewakili seseorang atau pihak
lainnya di persidangan haruslah ada hubungan kekeluargaan antara
pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa dalam hal ini sdr. Sudarman
selaku penerima kuasa insidentil sedangkan Para Penggugat lainnya selaku
pemberi kuasa insidentil;--------------------------------------------------------------------
4. Bahwa dengan demikian sdr. Sudarman selaku kuasa insidentil tidak berhak
mewakili selaku kuasa insidentil di dalam perkara ini, oleh karena itu
gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Tentang Rei Judicata Deductae. -------------------------------------------------------------
1. Bahwa oleh karena perkara aquo ini yang diajukan oleh Para Penggugat
sangat berhubungan dengan perkara yang sedang di periksa dan diadili di
Mahkamah Agung RI. -in casu- upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap
putusan Mahkamah Agung RI. No.221 K/TUN/2010 tanggal 28 September
2010 yang diajukan sdr. Sudarman, dkk. dan sekarang ini masih dalam
proses Peninjauan Kembali (PK) ; --------------------------------------------------------
2. Bahwa di dalam perkara PK tersebut pihak sdr. Sudarman, dkk. selaku Para
Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) di dalam Memori Peninjauan
Kembalinya ada mengajukan Novum (bukti baru) yaitu Keputusan Bupati
Simalungun selaku Ketua Panitia Landreform yaitu Surat Keputusan Bupati
Simalungun No.I/II/l0/LR/68 tanggal 14 September 1968, dan bukti baru
yang diajukan sdr. Sudarman, dkk, tersebut sekarang ini masih diproses
atau perkaranya masih di tingkat PK di Mahkamah Agung RI; -------------------
Halaman 27 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 27 -
3. Bahwa selanjutnya di dalam posita gugatan yang diajukan Para Penggugat
ada mencantumkan Surat Keputusan Bupati Simalungun No.I/II/10/LR/68
tanggal 14 September 1968, sebagai dasar diajukannya gugatan aquo di
persidangan, seperti tersurat di datam gugatannya tanggal 30 September
2011 pada halaman 11; ---------------------------------------------------------------------
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat yang pada
dasarnya diajukan berlandaskan Surat Keputusan Bupati Simalungun
No.I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, yang mana bukti tersebut
masih dalam perkara yang sedang diproses di Mahkamah Agung RI. dalam
upaya hukum PK, maka menurut hukum gugatan yang diajukan Para
Penggugat di dalam perkara ini tergantung/hanging dengan perkara PK
terhadap putusan Mahkamah Agung RI. No.221 K/TUN/2010 tanggal 28
September 2010 yang diajukan oleh sdr. Sudarman, dkk.., maka dengan
demikian sudah sewajarnya menurut hukum perkara aquo ini dinyatakan
tidak dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------
4. Tentang Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem. --------------------------------------
1. Bahwa oleh karena objek perkara yang dituntut Para Penggugat sama
dengan objek perkara di dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung
RI. No.24 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.401/PDT/1998/PT-MDN. jo. Putusan Pengadlian Negeri Simalungun
No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim. dan putusan perkara perlawanan No.
13/Pdt.PIw/2009/PN-Sim. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.118/PDT/2011/PT.Mdn, maka menurut hukum acara yang berlaku
gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai
gugatan Ne Bis In Idem; ---------------------------------------------------------------------
2. Bahwa secara fakta terhadap objek yang sama sebagaimana yang
diputuskan oleh Mahkamah Agung RI. dalam putusannya No.24 K/Pdt/2000
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.401/PDT/1998/PT-MDN. Jo.
Halaman 28 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 28 -
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim., di
mana di dalam putusan tersebut Tergugat I adalah pihak yang menang, dan
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi untuk
mengulur-ulur waktu Para Penggugat sengaja mengajukan gugatan di
dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa kemudian dalam putusan perkara perlawanan No.13/Pdt.
PIw/2009/PN-Sim. jo. putusan perkara No.118/PDT/2011/PT-MDN., atas
objek yang sama, Para Penggugat juga telah menggugat PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero), dkk. dengan objek sengketa yang sama dengan
objek perkara di dalam perkara ini; ------------------------------------------------------
4. Bahwa dengan diajukannya perkara ini dan sebelumnya telah telah juga
diajukan perkara terhadap objek yang sama di mana Para Penggugat telah
kalah, maka menurut hukum perkara ini adalah Nebis in idem, seperti dan
sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, maka gugatan yang
diajukan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa Terlawan I mohon dalil-dalil yang telah diajukan di dalam Eksepsi
Tentang gugatan Para Penggugat Dinyatakan (niet ontvankelijk verklaard)
sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, dianggap
termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini; ---------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat I tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri
seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali secara tegas
diakui di bawah ini; --------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat
hanya dikemukakan secara keseluruhan atau acak acakan dan Para
Penggugat tidak merinci secara tegas dan jelas batasan tanah terperkara yang
dikuasai oleh Para Penggugat secara sendiri-sendiri atau satu persatu, maka
menurut hukum gugatan yang diajukannya tidak jelas dan kabur (obscuur
Halaman 29 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 29 -
libell), maka dengan demikian apa yang diungkapkan Para Penggugat di dalam
gugatannya pada halaman 10 s/d 15 pada butir 3, 4, 5, butir 1, 2, 3 adalah tidak
berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan
selanjutnya Tergugat I menolak apa yang dikemukakan Para Penggugat bahwa
Sita Eksekusi berdasarkan putusan No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim. objek batas-
batas tidak sama dengan batas batas tertera dalam Putusan Mahkamah Agung
R.I. No. 24 K/Pdt/2000, jo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim ; ---------------------------------------------------------------------
4. Bahwa argumentasi hukum atau dalil-dali posita yang diajukan Para Penggugat
di dalam perkara yang sedang digelar ini pada pokoknya hampir sama dengan
perkara perlawanan yang diajukan oleh sdr. Sudarman, dkk. atas tanah atau
objek yang sama yaitu perkara perlawanan No. 13/Pdt.Plw/2009/PN-Sim. jo.
Perkara No.118/PDT/2011/PT-MDN., dan perkara tersebut hingga kini masih
dalam proses kasasi yang diajukan sdr. Sudarman, dkk., dan di kedua tingkat
peradilan tersebut sdr. Sudarman, dkk. sebagai pihak yang kalah; ------------------
5. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menyatakan SK HGU No.54-HGU- BPN-
RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 luas tanah 3.042,15 Ha yang Sertipikat
HGUnya No.7/ Desa Balimbingan tanggal 12 Nopember 2008, milik Tergugat I
batal adalah merupakan permohonan yang irrelevant diajukan di dalam perkara
ml, karena baik di tingkat PTUN Medan maupun PT.TUN Medan serta kasasi
ke Mahkamah Agung RI., yang mana pemah diajukan sdr. Sudarman, dkk.,
pada kenyataannya gugatannya kandas dan pihak sdr. Sudarman, dkk. sebagai
pihak yang kalah dalam perkara dimaksud; ------------------------------------------------
6. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat, jelas ternyata mereka tidak
memiliki alas hak atau sebagai pemilik yang sah sebagaimana yang diatur di
dalam ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997, karenanya tuntutan Para Penggugat sebagai pemilik yang
sah atas tanah perkara adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak; -----
Halaman 30 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 30 -
7. Bahwa bukti-bukti yang dituntut Para Penggugat sudah pernah diajukan baik di
dalam perkara perlawanan No.13/Pdt.Plw/2009/PN-Sim. jo. perkara
No.118/PDT/2011/PT-MDN. dan dalam perkara peradilan Tata Usaha Negara
yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.28/G/2009/PTUN-
Mdn. yang kini masih dalam upaya PK yang diajukan oleh sdr. Sudarman, dkk.
atas putusan Mahkamah Agung RI. No.221 K/TUN/2010, yang mana di tingkat
kasasi sdr. Sudarman, dkk. berada di pihak yang kalah dalam perkara
dimaksud; --------------------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat tentang bukti-buktinya
dinyatakan sah menurut hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan harus
ditolak; ------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bahwa oleh karena di dalam perkara PK atas putusan Mahkamah Agung RI.
No.221 K/TUN/2010 yang dajukan pihak sdr. Sudarman, dkk. selaku Para
Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) di dalam Memori PK nya ada
mengajukan Novum (bukti baru) Keputusan Bupati Simalungun selaku Ketua
Panitia Landreform yaitu Surat Keputusan Bupati Simalungun No.I/II/1O/LR/68
tanggal 14 September 1968, dan bukti baru yang diajukan oleh sdr. Sudarman,
dkk. tersebut sekarang ini masih diproses atau perkaranya masih di tingkat PK
di Mahkamah Agung RI., maka tuntutan Para Penggugat yang menyatakan
Surat Keputusan Bupati Simalungun No. I/ll/10/LR/68 tangga 14 September
1968 adalah sah adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan
harus ditolak; ----------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa menurut fakta-fakta hukum yang pernah diungkapkan di persidangan
dalam perkara perlawanan No. 13/Pdt.PIw/2009/PN-Sim. jo. perkara
No.118/PDT/2011/PT-MDN. luas tanah terperkara yaitu 79 Ha adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan cakupan luas tanah dalam
perkara Putusan Mahkamah Agung RI. No.24 K/Pdt/2000 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No.401/PDT/1998/PT-MDN. Jo. Putusan Pengadilan
Halaman 31 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 31 -
Negeri Simalungun No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim. antara Tergugat I dengan
Muhari Sutono, dkk., maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat yang
menyatakan tanah seluas 79 Ha tidak ada hubungannya dengan Putusan
Mahkamah Agung RI. No.24 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.401/PDT/1998/PT-MDN. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim. adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya
patut ditolak; -----------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan tanah milik Tergugat I
sesuai dengan SK HGU No.54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008
dengan luas tanah 3.042,15 Ha yang Sertipikat HGUnya No.7/Desa
Balimbingan tanggal 12 Nopember 2008, maka tidak ada relevansinya Para
Penggugat menyatakan tanah terperkara tidak termasuk di dalam Putusan
Mahkamah Agung RI. No.24 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.401/PDT/1998/PT-MDN. jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
09/Pdt.G/1997/PN-Sim. dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak; ----------
TUNTUTAN PARA PENGGUGAT UNTUK MEMOHON SITA REVINDICATOIR
BESLAAG. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang sedang memeriksa perkara aquo
untuk meletakkan sita revindicatoir mengacu kepada ketentuan pasal 261 RBg
atau pasal 227 HIR; -------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa oleh karenanya ternyata permohonan Sita revindicatoir yang diajukan
oleh Para Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RB9 atau pasal 227 HIR, dan
Para Penggugat bukan!ah pemilik yang sah atas tanah perkara maka menurut
hukum tuntutan sita Revindicatoir beslag harus ditolak; --------------------------------
Halaman 32 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 32 -
TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MINTA UANG PAKSA
(DWANGSOM) ;--------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Tergugat I dihukum membayar uang
paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
perhari atau sejumlah yang lain, harus ditolak karena tidak mempunyai dasar
hukum untuk diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini
bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang; --------------------
2. Bahwa untuk meneguhkan hal tersebut di atas, Tergugat menghunjuk tulisan
yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di daLam
bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua, cetakan
Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 46 butir d,
yang selengkapnya berbunyi: ------------------------------------------------------------------
Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte,
dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang,
maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar
sejumlah uang paksa selama ía tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang
paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh
Tergugat yang tidak terdiri dan pembayaran suatu jumlah uang. ---------------------
TENTANG TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MINTA AGAR AGAR PUTUSAN
DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ)
VOORRAAD);-----------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Para Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini dapat
dijalankan dengan serta merta; ----------------------------------------------------------------
2. Bahwa tuntutan Para Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simalungun atas hal sebagaimana tersebut di atas sama
sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan
ditentukan berdasarkan : ------------------------------------------------------------------------
Halaman 33 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 33 -
a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad; ----
b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tertanggal 1 Desember 1975 Nomor: 06
tahun 1975, Perihal: Uitvoerbaar bij Voorraad;----------------------------------------
c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tertanggal 1 April 1978 Nomor: 03 tahun
1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad; ---------------------------------------
d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor: 03
tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Pro
visionil; ------------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa argumentasi Tergugat I di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap
Mahkamah Agung RI. tanggal 29 April 1986 No.3328 K/Pdt/1984, yang amar
pertimbangan hukumnya antara lain berbunyl: --------------------------------------------
Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.06/1975 jo.
Jo. No.03/1978, maka tuntutan eks. pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bi)
Voorraad atas putusan ini, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis. ----------------------
Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat I
mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Para
Penggugat atau setidak-tidaknya dalil-dalil Para Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ------------------------------------------------
DALAM REKONPENSI:----------------------------------------------------------------------
Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r. dalam
Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam
Gugatan Dalam Rekonpensi;------------------------------------------------------------------------
TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT d.r TERHADAP PARA
TERGUGAT dr ;-------------------------------------------------------------------------------
I. TENTANG KERUGIAN MATERIL : --------------------------------------------------
1. Bahwa kerugian Penggugat d.r. yang telah derita disebabkan perbuatan
Tergugat Tergugat d.r. yang secara sewenang-wenang telah menguasai
Halaman 34 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 34 -
serta mengusahai tanah terperkara seluas 79 Ha dan menanam kelapa
sawit di atasnya di mana secara nyata dan berdasarkan fakta hukum
bahwa tanah seluas 79 Ha atau tanah terperkara bukan merupakan milik
Para Tergugat d.r., melainkan milik sah dan Penggugat d.r.., akibatnya
Penggugat d.r. selaku perusahaan merasa rugi atas tindakan Para
Tergugat d.r., di mana Penggugat d.r. selaku pemilik yang sah tidak dapat
menikmati tanah miliknya sendiri; ------------------------------------------------------
2. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat d.r. berhak menuntut Para
Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sesuai dengan harkat dan
martabat Penggugat d.r./Tergugat d.k. selaku perusahaan perkebunan
pemerintah yang terpercaya; ------------------------------------------------------------
II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF ;--------------
1. Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat d.r. tuntut oleh karena Para
Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah mencemarkan nama baik atau
melakukan gugatan yang berkali-kali terhadap Penggugat d.r. seolah-olah
perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat
pimpin ini adalah merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak
secara sewenang-wenang terhadap masyarakat khususnya terhadap Para
Tergugat d.r. ----------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. telah melakukan pencemaran
tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat d.r. telah
tercemar, baik di kalangan rekan sejawat tempat kerja sehari-hari maupun
di kalangan masyarakat, khususnya di sekitar tempat Penggugat d.r.
sehari bekerja dan bermukim; -----------------------------------------------------------
3. Bahwa Penggugat d.r. melakukan penuntutan pernyataan maaf kepada
Para Tergugat d.r. adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam
pasal 1374 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: --------------------------
Halaman 35 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 35 -
Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si
Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam
pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di
muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ía
menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta ma’af
karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat. -
4. Bahwa tindakan yang telah diakukan oleh Para Tergugat d.r. tersebut di
atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik dan menghina
Penggugat d.r. dikategorikan sebagal Perbuatan Melawan Hukum dan
merugikan Penggugat d.r.; --------------------------------------------------------------
5. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralisir nama baik yang telah
tercemar tersebut, Penggugat d.r. dengan ini menuntut Para Tergugat d.r.
untuk dihukum Meminta Ma’af kepada Penggugat dr. yang dimuat melalui
1. Surat Kabar / Harian “Waspada”, terbitan Medan ;----------------------------
2. Surat Kabar I Harian “Sinar Indonesia Baru”, terbitan Medan ;-------------
3. Surat Kabar / Harian “Analisa”, terbitan Medan ;-------------------------------
4. Surat Kabar / Harian “Medan Pos”, terbitan Medan ;--------------------------
Yang harus dimuat oleh Para Tergugat dr. atas biayanya sendiri selama 3
(tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM,
yang isinya berbunyi : ---------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN MINTA MAAF ;--------------------------------------------------
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -------------------------------------------
SUDARMAN dkk, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagori Bah Kisat
Dusun IV Pendowo Limo, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten
Simalungun; ---------------------------------------------------------------------------------
Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma’af kepada Bapak Ir.
Dahlan Harahap, dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di Jln. Let. Jend. Suprapto
Halaman 36 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 36 -
No.2 Medan. Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan
gugatan, khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya
terdaftar dalam register perkara No.38/Pdt.G/2011/PN-Sim. di Pengadilan
Negeri Simalungun, sehingga Penggugat dr tersebut telah mengalami
kerugian moril dan materil ;---------------------------------------------------------------
Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali ;----------------
Simalungun,----------------------------------------------------------------------------------
Hormat Saya,---------------------------------------------------------------------------------
Yang Membuat Pernyataan Minta Ma’af----------------------------------------------
SUDARMAN DKK.--------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat
d.r. mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya
menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih
dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun
peninjauan kembali (request civil), serta menjatuhkan putusan dalam
perkara aquo yang amarnya berbunyi : -----------------------------------------------
DALAM KONPENSI : ---------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------------
Menolak Gugatan Para Penggugat d.k. Untuk Seluruhnya.---------------------------------
DALAM REKONPENSI:--------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Untuk Seluruhnya. --------
2. Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat I d.k. adalah pemilik yang sah atas tanah
terperkara seluas 79 Ha berdasarkan sertifikat HGU No.7/Desa Balimbingan
tanggal 12 Nopember 2008, setempat dikenal dengan Kampung Dolok
Marubun, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera
Utara;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 37 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 37 -
3. Menyatakan Para Tergugat d.r. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dan merugikan Penggugat d.r. -----------------------------------------------------------------
4. Menghukum Para Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. ----------------------
5. Menghukum Tergugat Tergugat dr. untuk meminta maaf kepada Penggugat d.r.
melalui Surat Kabar atau Harian. --------------------------------------------------------------
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu,
walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, kkasasi maupun Peninjauan
kembali (request civil). ----------------------------------------------------------------------------
Atau ;--------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawabannya yang diterima
dipersidangan pada tanggal 16 April 2012, yang mana pada pokoknya sebagai
berikut; --------------------------------------------------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI ;---------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan Para
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya; -------------
2. Kompetensi Absolut ------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dari Para Penggugat adalah
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha
Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Atas Tanah
Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tanggal
11 Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat HGU No.
7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008, seluas 3.042,15 Ha
atas nama PTPN IV (Persero); -----------------------------------------------------
Halaman 38 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 38 -
b. Bahwa dengan terbitnya keputusan Tergugat II a quo, Para Penggugat
merasa dirugikan, karena di atas tanah obyek terperkara telah
diterbitkan surat keputusan a quo dan sertipikat a quo, dan Para
Penggugat belum pernah mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah
obyek terperkara yang diklaim dan merupakan hak keperdataan
mereka selaku ahli waris dari para orang tua Para Penggugat yang
telah menempati sebelumnya; ------------------------------------------------------
c. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Petitum Gugatan-nya pada
halaman 26 angka 10 untuk membatalkan dan mencoret Surat
Keputusan Nomor 54- HGU-BPN RI-2008 tanggal II Agustus 2008; -----
d. Bahwa dengan adanya dalil pada huruf “c” tersebut, Para Penggugat
harus menguji terlebih dahulu apakah keputusan Tergugat II a quo
diterbitkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; --------------------
e. Bahwa untuk melihat kebenaran prosedur penerbitan keputusan
Tergugat II a quo dimaksud, demikian pula sah atau tidaknya
keputusan a quo tersebut adalah kewenangan dan Pengadilan Tata
Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri
Simalungun menolak Gugatan dan Para Penggugat dan menyatakan
Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk rnerneriksa dan
memutus perkara ini karena yang berhak untuk memeriksa dan
mengadili Gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
f. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Yang Terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR
untuk memberikan keputusan sela antara lain ---------------------------------
Halaman 39 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 39 -
- Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan kompetensi
absolut; -------------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk
mengadili dan memeriksa perkara ini;----------------------------------------
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul. --------------------------------------------------------------
Namun demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain maka
Tergugat II mengajukan eksepsi Iainnya sebagai berikut: ----------------------------
3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (Obscuur Libel),
karena : ---------------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa gugatan dan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libels)
karena dalam sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Simalungun tanggal 10 Maret 2009 terkait dengan tanah obyek
perkara dan alas hak kepemilikan dan PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) i.c. Tergugat I telah dibuktikan dengan adanya Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 09/Pdt/G/1997/ PN.Sim. tanggal 23
Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 401/
Pdt 1998/PT.Mdn. tanggal 31 Desember 1998, Putusan Mahkamah
Agung RI No. 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, Berita Acara
Eksekusi No. 9/BA/Pdt/Eks/2009/PN.Sim tanggal 10 Maret 2009; -------
b. Bahwa terhadap eksekusi tersebut telah diajukan perlawanan dalam
perkara No. 13/Pdt/Plw/2009/PN. Sim dimana gugatan perlawanan
tersebut ditolak sehingga dengan putusan a quo sudah jelas tanah
yang diperkarakan adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) i.c. Tergugat I dan sebaliknya tanah Para Penggugat tidak
diketahui letak dan batasnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya
Putusan Pengadilan TUN Medan No. 28/G/2009/PTUN-Medan tanggal
Halaman 40 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 40 -
26 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Sumatera Utara
No. 08/B/2010/ PT.TUN tanggal 18 Februari 2010. Putusan Mahkamah
Agung RI No. 221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 yang inti
amarnya gugatan Para Penggugat tidak diterima, dengan kata lain
kembali ke putusan perkara perdata yang mengakui kepemilikan dan
PT. Perkebunan Nasional IV i.c. Tergugat I. Dengan demikian karena
obyek gugatan itu jelas milik Tergugat I, maka obyek tanah yang
diklaim Para Penggugat tidak diketahui letaknya sehingga gugatan
tersebut adalah kabur ; ---------------------------------------------------------------
c. Bahwa selain hal tersebut diatas, Para Penggugat dalam Gugatan-nya
pada halaman 7 s/d 10 menyebutkan batas—batas tanah yang diklaim
milik Para Penggugat, namun dalam Gugatan tersebut, Para
Penggugat tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah mana
milik Tergugat I yang diperkarakan oleh Para Penggugat; ------------------
d. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana
Penggugat tidak rnenyebutkan/ mengetahui dengan jelas letak, batas
obyek perkara, maka gugatan tidak dapat diterirna, yaitu: ------------------
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17
April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan
Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek
sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima; -----------------------------
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli
1973 No. 1391 K/Sip/1975 No. 81 K/Sip/1975 yang menyatakan
khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan
jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah; -------------------------
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391
K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janis
Halaman 41 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 41 -
melawan Munsiana Ussu dengan kaidah dasar bahwa “karena dan
gugatan Penggugat tidak jelas, 6 batas-batas dusun sengketa yang
digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja maka gugatan
Penggugat tidak dapat diterima”; ----------------------------------------------
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565
K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo
melawan Ny. Janda Tjoe Mm Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI
Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila
obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. --------
Bahwa karena tidak jelas dan kabur Gugatan dan Para Penggugat
tentang obyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung tersebut diatas sangat beralasan bagi Majelis
Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak
atau setidak—tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----------------
4. Gugatan Penggugat nebis in idem dengan perkara No.
09/Pdt.G/1997/PN.Sim., karena: -------------------------------------------------------
Bahwa tanah sengketa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo,
telah diajukan sebelumnya dalam perkara No. 09/Pdt.G/1997/PN.Sim. di
Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diputus serta mempunyai
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 09/Pdt.G/1997/PN.Sim. tanggal 23
Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
401/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 31 Desember l998 jo. Putusan Mahkamah
Agung RI No. 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, yang amarnya antara
lain menyatakan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pihak
yang berhak atas tanah seluas 104,96 Ha dan atas tanah obyek
terperkara dimaksud telah dilakukan sita eksekusi sesuai dengan Berita
Acara Sita Eksekusi No. 09/BA/Pdt/Eks/2009/PN.Sirn. tanggal 10 Maret
Halaman 42 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 42 -
2009. Dengan demikian perkara No. 38/PDT.G/201 1/PN,Sim. ini
termaksud dalam kriteria nebis in idem dengan perkara No.
09/Pdt.G/1997/PN.Sim. OIeh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----------------------------
5. Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai pihak, karena: -----------------
Bahwa Para Penggugat merupakan Para Penggugat yang tidak
berkualitas dalam mengajukan gugatan tersebut, karena terhadap tanah
obyek perkara telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun No. 09/Pdt/G/1997/PN.Sim. tanggal 23 Maret 1998 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.401/Pdt/1998/PT.Mdn.
tanggal 31 Desember 1998, Putusan Mahkamah Agung RI No.24
K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 tanah yang diklaim oleh Para
Penggugat adalah milik keperdataan dan PT. Perkebunan Nasional IV
(Persero) i.c. Tergugat I dan terhadap tanah obyek perkara dimaksud
telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.
9/BA/Pdt/ Eks/2009/PN.Sim tanggal 10 Maret 2009, sehingga telah dapat
disimpulkan bukti kepemilikan dan Para Penggugat adalah tidak sah
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat II
mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat berkenan untuk
menerima Eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan dan Para Penggugat
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima. --------------------------------------------------------
II. DALAM PROVlSI : ------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat yang
intinya agar Surat Keputusan Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Propinsi
Halaman 43 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 43 -
Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan
Sertipikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008,
seluas 3.042,15 Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)
tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sebab hal ini
bertentangan dengan dengan Undang—Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.
Undang—Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 67 yang menyatakan :-------------
Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;------------------------------
Ayat (2) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I)
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
dilaksanakan; ----------------------------------------------------------------------------
b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;---------
2. Bahwa selain itu. dalam kenyataannya tanah yang menjadi obyek perkara
tersebut berstatus tanah Negara berdasarkan Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) tanggal 15 Mei 2007 Nomor
02/PPT/KR/2007 dan dikuasai secara fisik oleh PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) i.c. Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam
Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan Lapangan tanggal 14 Maret 2007
yang selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap atas tanah tersebut diberikan hak berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54-HGU-
BPN RI-2008; --------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa telah dibuktikan sebelumnya pada halaman 5 angka 4, Para
Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau berkualitas antara
Penggugat dengan tanah terperkara dan juga tanah a quo telah dikuasai
Halaman 44 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 44 -
secara fisik oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Tergugat I.
Selain itu tanah a quo merupakan aset Negara yang berdasarkan
Undang—Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 50 sub d tentang
Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan
terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
Negara/Daerah, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar tanah a
quo diletakkan sita jaminan harus ditolak ;-------------------------------------------
Berdasarkan hal—hal tersebut di atas maka permohonan sita jaminan oleh
Para Penggugat adalah tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan,
oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak
permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;---------------
III. DALAM POKOK PERKARA ;---------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.
terhadap segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi
dan provisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara
ini; -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil—dalil yang dikemukakan Para Penggugat
dalam Gugatan-nva kecuali hal—hal yang diakui dengan tegas
kebenarannya; -------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dan Para Penggugat adalah Surat
Keputusan Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang Pemberian Hak Guna
Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Atas Tanah
Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tanggal 11
Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat HGU No. 7/Desa
Balimbingan tanggal 12 November 2008. seluas 3.042,15 Ha atas nama
PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero); --------------------------------------------
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas yang menyatakan tindakan
Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan a quo adalah tidak sah.
Halaman 45 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 45 -
bertentangan dengan hukum dan perbuatan melawan hukum karena
sebelum menerbitkan keputusan a quo telah meneliti dan
rnempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut: -----------------------------------
a. bahwa tanah yang dimohon semula berdasarkan Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) tanggal 15 Mei 2007 Nomor
02/PPT/KR’2007 berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
terletak di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan dikuasai secara fisik oleh
PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) ic. Tergugat I sebagaimana
diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan Lapangan
tanggal 14 Maret 2007; ---------------------------------------------------------------
b. bahwa terhadap tanah obyek perkara dimaksud, pernah diberikan hak
guna usaha berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret
1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara seluas 2.937,19 Ha
yang merupakan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan
Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL); -----------------------
c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Utara Nomor 525.26/393/F tanggal 9 Mei 2007 memberikan
kiasifikasi sebagai kebun Kelas III dengan kategori sedang terhadap
Kebun Balimbingan; -------------------------------------------------------------------
d. bahwa terhadap tanah yang dimohonkan setelah dilakukan
pengukuran secara kadasteral menjadi seluas 3.428,71 Ha yang
terletak di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten
Simalungun. Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam
Kutipan Peta Pendaftaran No. 13/1998 tanggal 28 Oktober 1998 yang
Halaman 46 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 46 -
telah diperbaiki dan diterbitkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi
Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2007; --------------------------------------
e. bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas
Permohonan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) tanggal 14 Maret 2007 terhadap tanah yang dimohon seluas
3.428,71 Ha terdapat garapan masyarakat seluas 221,16 Ha dan
fasilitas-fasilitas umum seluruhnya seluas 165,4 Ha yang dikecualikan
dan pemberian hak guna usaha, sehingga yang dapat diberikan hak
guna usaha adalah seluas 3.042,15 Ha dan untuk tanah seluas 104,96
Ha yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat telah ada penyelesaian
dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
09/Pdt/G/1997/ PN.Sim. tanggal 23 Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara No. 401/Pdt/ 1998/PT.Mdn. tanggal 31
Desember 1998, Putusan Mahkamah Agung RI No. 24K/Pdt/2000
tanggal 21 Maret 2006, Berita Acara Eksekusi No. 9/BA/Pdt/
Eks/2009/PN.Sim tanggal 10 Maret 2009 yang telah berkekuatan
hukum tetap dan atas tanah tersebut diberikan hak berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 4-HGU-BPN RI-2008; -----------------------------------------------------
f. bahwa selanjutnya tanah a quo dimohonkan haknya dengan disertai
syarat—syarat yang menjadi kelengkapan permohonan hak tersebut
dan setelah syarat—syarat a quo dipenuhi maka permohonan hak
tersebut diusulkan kepada Tergugat II melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Riau sebagaimana suratnya tanggal 5 Juni 2007 No.
540-1080 Berita Acara Tim Peneliti Tanah No. 14/HP/BAT/VIII/2000
tanggal 8 Agustus 2000; --------------------------------------------------------------
Bahwa setelah Tergugat II meneliti data—data yuridis administratif dan data
fisik, maka permohonan hak Tergugat I telah memenuhi persyaratan yang
Halaman 47 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 47 -
kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera
Utara tanggal 11 Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat
HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008, seluas 3.042,15
Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 Jo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerjntah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 jo. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden
Nomor 98/M Tahun 2005 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. ------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis
Hakim Pemeriksa Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini
dengan menyatakan: ---------------------------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI:-----------------------------------------------------------------------
- Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk
mengadili dan memeriksa perkara ini; -------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dan --------
Halaman 48 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 48 -
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul. ------------------------------------------------------------------------------------------
II. DALAM PROVISI:----------------------------------------------------------------------
- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh
Para Penggugat. ----------------------------------------------------------------------------
III. DALAM POKOKPERKARA:----------------------------------------------------------
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -------------------------------------
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Nomor 54-HGU-BPN R1-
2008 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2008 dan Sertipikat HGU No.
7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008, seluas 3.042,15 Ha atas
nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero); ------------------------------------
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-
tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima. ------------------
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----------------
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat kiranya berpendapat lain,
maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya
(et aequo et bono); ------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat III telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------
a. Tentang Nebis In Idem : ------------------------------------------------------------------
- Bahwa penggugat telah pernah menggugat objek perkara
sebagaimana perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Simalungun
dibawah register nomor 09/Pdt.G/1997 PN.Sim jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan No. 401/Pdt/1997/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung
Halaman 49 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 49 -
Republik Indonesia No. 24/K/Pdt/2000 yang telah di eksekusi sesuai
Berita Acara Eksekusi No. 09/PA/Pdt/Eks/2009/PN-SIM adalah sama
dengan objek perkara aquo (Ic.No. 38/Pdt/G/2011/PN.SIM);---------------
- Oleh karenanya objek gugatan adalah sama antara objek perkara
09/Pdt.G/1997/PN-Sim jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
401/Pdt/1997/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 24/K/Pdt/2000 yang telah di eksekusi sesuai Berita
Acara Eksekusi No. 09/PA/Pdt/Eks/2009/PN-Sim dengan objek perkara
Aquo (Ic. No.38/Pdt/G/2011 /PN. Sim) dengan demikian Gugatan para
penggarap Nebis In Idem. ------------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para
penggugat, terkecuali terhadap hal — hal yang secara tegas diakui oleh
Tergugat III dalam Perkara ini. ----------------------------------------------------------
2. Bahwa yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-
mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh
karenanya tidak perlu diulangi lagi. ----------------------------------------------------
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan sebagaimana tertera pada
hal 6 bersambung ke halaman 12 Point 1 sampai dengan point 5 yang
pada pokoknya menyatakan : para orang tua penggugat sejak tahun 1943
telah menebas hutan seluas 79 Ha yang dilindungi oleh Undang-Undang
No. 8 tahun 1954 serta telah mempunyai kartu tanda Pendaftaran
Pendudukan Tanah tanggal 16 April 1956 dan pada di sisi lain atas tanah
dimaksud telah terbit Surat Keputusan Panitia Landreform daerah
Kabupaten Simalungun dengan Surat Keputusan No. 1/II/10/LR/68 tanggal
14 September 1968. Dengan ini Tergugat III mengajukan bantahan
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------
a. Kronologis kebun yang diterbitkan HGU No.7/Balimbingan: ----------------
Halaman 50 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 50 -
- Bahwa tanah yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. SK.45/HGU/DA/80 tanggal 9-7-1980, semula
merupakan tanah bekas konsesi Bah Limbingan, Bah Kisut dan
Tangguran, luasnya menurut akte lebih kurang 6.413,30 Ha,
dengan pemilik NV. Verenigde Deli Mijen; ----------------------------------
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan
Pemerintah No 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan
Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda jo. Peraturan
Pemerintah no. 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan
Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi,
dimana kebun Balimbingan merupakan salah satu kebun yang di
Nasionalisasi; -----------------------------------------------------------------------
- Bahwa Kebun Balimbingan pernah diberikan Hak Guna Usaha
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 Tanggal 9-7-1980 Kepada PT. Perkebunan VIII
(sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV) berkedudukan di Medan,
Luas lebih kurang 2.970 Ha; ----------------------------------------------------
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 Tanggal 9-7-1980. diktum MEMUTUSKAN.
MENETAPKAN, PERTAMA : Menegaskan Bahwa bekas Konsesi
atas tanah Perkebunan Balimbingan, menurut akte luas seluruhnya
lebih kurang 6.413,30 Ha terletak di daerah Kabupaten Simalungun,
Propinsi Sumatera Utara telah hapus Menurut hukum dan demikian
sejak tanggal 3-12-1957 dan dengan tanah perkebunan tersebut
telah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
KEDUA : Memberikan kepada PT. Perkebunan VIII (sekarang PT.
Perkebunan Nusantara IV) berkedudukan di Medan, Hak Guna
Halaman 51 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 51 -
Usaha atas tanah perkebunan Balimbingan bekas konsesi Bah
Limbingan, Bah Kisut dan Tangguran, luas lebih kurang 2.970 Ha,
terletak di daerah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa salah satu syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam angka 2 (dua) diktum MEMUTUSKAN, KEDUA dan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.45/HGU/DA/80 Tanggal
9-7-1980, menyebutkan : luas yang pasti dan tanah yang diberikan
dengan Hak Guna Usaha ini, akan ditentukan kemudian
berdasarkan hasil penelitian kembali oleh Panitia Pemeriksa Tanah
(Panitia B) dengan berpedoman pada peta situasi yang dibuat oleh
Direktur Pendaftaran Tanah dan Berdasarkan atas batasbatas
tanah sebagaimana tercantum pada Risalah Pemeriksaan Tanah
dan Panitia B; -----------------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengenai luas yang tercantum
dalam diktum memutuskan KEDUA yaitu seluas lebih kurang 2.970
Ha, bukan merupakan luas yang pasti karena belum diukur secara
kadasteral; ---------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.45/HGU/DA/80
tanggal 9-7 1980, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 tanggal 9-7- 1980 tidak didaftarkan sehingga
menjadi batal dengan sendirinya; ---------------------------------------------
Halaman 52 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 52 -
- Bahwa kemudian PT. Perkebunan IV mengajukan permohonan
kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat Hak Guna Usaha atas
tanah kebun Balimbingan yang telah pernah diberikan Hak Guna
Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 Tanggal 9-7-1980, dengan surat No.
04.09/XIXI/1997 Tanggal November 1997; ---------------------------------
- Bahwa selanjutnya atas permohonan PT. Perkebunan Nusantara IV
tersebut di atas, Tergugat III melakukan penelitian atas data yuridis
dan data Fisik sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 5 Tahun 1973, Peraturan Menteri Dalam No. 6 Tahun
1972 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala
BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Kemudian Ditindak lanjuti oleh
Panitia 13 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPN No.
12 Tahun 992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan
Tanah B, Nomor. 73/6/1998 Tanggal 22 Juni 1998: ----------------------
- Bahwa hasil pengumpulan data fisik yang hasilnya dituangkan
dalam Peta Pendaftaran No. 13/1998 Tanggal 28 Oktober 1998
dengan luas seluruhnya 3.428,71 Ha, perincian antara lain:-----------
a. Luas areal kebun 2.906,7 8 Ha ;-------------------------------------------
b. Luas jalan dalam kebun 6.68 Ha ;-----------------------------------------
c. Luas Hutan resapan air 23,44 Ha;----------------------------------------
d. Luas Mesjid = 0,29 Ha;-------------------------------------------------------
e. Luas garapan yang terdiri dari 26 lokasi 326,12 Ha, salah satu
antaranya luas 104,96 Ha;--------------------------------------------------
Halaman 53 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 53 -
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah yang hasilnya dituangkan
dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B No. 73/6/98, berkesimpulan
dapat diberikan Hak Guna Usaha meliputi areal seluas 2.937,19 Ha
(terdiri dan luas areal kebun 2.906,78 Ha, luas jalan dalam Kebun
6.68 Ha, luas Hutan resapan air 23,44 Ha, dan luas Mesjid = 0,29
Ha); ------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa selanjutnya atas permohonan PT. Perkebunan Nusantara IV
oleh Tergugat III meneruskan kepada Tergugat I untuk mendapat
putusan pemberian Hak Guna Usaha dengan Surat No.
540.2.2107/12/98 Tanggal 19 Desember 1998 dengan
pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha seluas 2.937,19
Ha; -------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian Tergugat II memberikan Hak Guna Usaha kepada
PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah seluas 2.937,19 Ha
sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan No.
25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999; ------------------------------------
- Bahwa oleh PT. Perkebunan Nusantara IV tidak mendaftarkan
Surat Keputusan No. 25/HGU/BPN/99 Tanggal 19 Maret 1999
tentang Pemberian Hak Guna usaha atas tanah seluas 2.937,19
Ha, sehingga surat keputusan a quo batal dengan sendirinya;--------
- Bahwa kemudian PT. Perkebunan Nusantara IV mengajukan
permohonan untuk mendapat Hak Guna Usaha dengan No.
04.12/X/20/II/2007 Tanggal 12 Februari 2007, atas tanah kebun
Balimbingan;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Tergugat III melakukan penelitian, baik data yuridis dan data
fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan
Halaman 54 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 54 -
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta peraturan yang terkait; ---------
- Bahwa Hasil penelitian data yuridis dan data data fisik dituangkan
dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)
No. 02/PPT/KR/2007 tanggal 15-5-2007 tanggal 15-5-2007
berkesimpulan dapat memberikan Hak Guna Usaha meliputi areal
seluas 3.042,15 Ha (luas 2.937,19 Ha ditambah luas 104,96 Ha
yang merupakan garapan dalam perkara yang dimenangkan oleh
PT. Perkebunan Nusantara IV sebagaimana dimaksud dalam
putusan perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN-Sim, yang telah
berkekuatan hukum tetap); ------------------------------------------------------
- Bahwa Tergugat III meneruskan permohonan Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara IV kepada Tergugat I selaku pejabat yang
berwenang memberikan Hak Guna Usaha sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1999,
dengan nomor surat No. 540-1080 tanggal 5 Juni 2007 (ic.objek
perkara) dengan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha
seluas 3.042,15 Ha; ---------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian Tergugat I memberikan Hak Guna Usaha kepada
PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah seluas 3.042,15 Ha
terletak di Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan No. 54-HGU-BPN RI-2008 Tanggal 11 Agustus
2008; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV telah memenuhi segala
persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan No.54-HGU-BPN- RI-2008 dan selanjutnya mengajukan
permohonan kepada Tergugat IV untuk menerbitkan Sertipikat Hak
Guna Usaha, kemudian oleh Tergugat III menerbitkan Sertipikat
Halaman 55 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 55 -
Hak Guna Usaha No.7/Desa Balimbingan Tanggal 12 November
2008; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penerbitan Sertipikat HGU No.7/Balimbingan telah
memenuhi persyaratan dan prosedur menurut ketentuan yang
berlaku, sebagaimana putusan pengadilan Tata Usaha Negara
Medan tanggal 26 Agustus 2009 No. 28/G/2009/PTUN-MDN Jo.
Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan tanggal 18 Februari
No. 08/B/2019/PT.TUN-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung
tanggal 28 September 2010 No.221 K/TUN/2010. ------------------------
b. Penanganan garapan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1954;
- Bahwa para penggugat mendapatkan tanah garapan dari orang tua
para penggarap, namun para penggugat tidak menyebut cara
peralihannya : apakah hibah atau warisan; ---------------------------------
- Bahwa Undang-undang No. 8 tahun 1954 adalah Undang-Undang
untuk menyelesaikan tanah garapan yang terdapat di atas tanah
kebun, penggarap dapat dibagi 2 yaitu penggarap yang dilindungi
dan penggarap yang tidak dilindungi, penggarap yang dilindungi
adalah penggarap yang telah menggarap sebelum tanggal 8 Juni
1954; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa penggarap yang dilindungi oleh Undang-undang No. 8
Tahun 1954 tentu secara jelas para orang tua dan para penggugat
menggarap tanah kebun (ic. Konsesi) bukan tanah hutan dalam arti,
tanah yang telah ada hak yaitu konsesi; -------------------------------------
- Bahwa kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) yang
dikeluarkan oleh kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera
Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria
No. SK: 102/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955 dimana KTPPT untuk
mengetahui keabsahannya dan letaknya harus mengacu kepada
Halaman 56 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 56 -
daftar panjang (buku register) dan Peta Kalkir. Pada sisi yang lain :
luas tanah yang tercantum dalam KTPPT dimaksud tidak sesuai
dengan keputusan bersama Menteri Agraria, Menteri Pertanian,
Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kehakiman No I Tahun 1955 tanggal 30 Juni 1955. ----------------------
c. Letak tanah garapan antara yang ditangani oleh KRPT dengan Panitia
Landreform: ------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa letak tanah garapan yang ditangani oleh KRPT yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.
SK:102/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955 berbeda dengan tanah
garapan yang ditangani oleh Panitia Landreform yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun
1963. ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Tanah yang ditangani oleh Panitia Landreform yang
hasilnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Landreform daerah
Kabupaten Simalungun dengan Surat Keputusan No. 1/II/10/LR/68
tanggal 14 September 1968 telah jelas menjadi tanah
perkampungan Dolok Marubun, sedangkan tanah yang menjadi
objek gugatan para penggugat dengan alat bukti KTPPT adalah
tanah perkebunan yang merupakan bagian dan HGU
No.7/Balimbingan. -----------------------------------------------------------------
4. Bahwa Para penggugat mendalilkan gugatan sebagaimana tertera pada
Halaman 6 poin 2 sampai dengan 5 yang pada pokoknya menyatakan :
batas-batas tanah yang dimiliki para penggugat tidak sama dengan batas
yang menjadi objek perkara. -------------------------------------------------------------
Dengan ini Tergugat III mengajukan bantahan sebagai berikut: ---------------
Halaman 57 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 57 -
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dilakukan pengukuran
yang hasilnya dituangkan dalam Peta Pendaftaran No.13/1998
Tanggal 28 Oktober 1998; -----------------------------------------------------------
- Bahwa jika diperhatikan batas-batas yang tertera dalam gugatan Para
Penggugat sama dengan batas-batas yang tertera dalam perkara No.
09/Pdt/G/1997/PN-Sim dan Peta Pendaftaran No. 13/1998; ---------------
- Bahwa berdasarkan data, dalil para penggugat tersebut harus ditolak
atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan; ----------------------------------
Dan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan
mengambil putusan sebagai berikut:---------------------------------------------------
1. DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------
a. Menerima eksepsi Tergugat III;------------------------------------------------------------
b. Menyatakan Eksepsi Tergugat III adalah tepat dan berdasar hukum;-----------
c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------------------------------
2. DALAM POKOK PERKARA;-------------------------------------------------------------
a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------------
b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan Jawabannya tertanggal 4
April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI ;--------------------------------------------------------------------------------
1. Gugatan Kabur ; ------------------------------------------------------------------------------
- Tentang kurangnya para pihak dalam perkara a quo ;--------------------------
Bahwa yang digugat Para Pengugat tentang kepemilikan tanah seluas
79 Ha yang didalamnya telah terbit SK Panitia Landreform Daerah Tk. II
Halaman 58 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 58 -
Kabupaten Simalungun No. 1/II/10/LR/68 Tanggal 14 September 1968
yang dikeluarkan Bupati Simalungun ; ---------------------------------------------
2. a. Bahwa tanah a quo merupakan tanah bekas Konsensi Bahlimbingan,
Bah Kisat, dan Tongguran, Luasnya menurut Akte ± 6.413,30 Ha,
dengan pemilik NV. Verenigde Deli Mijen ; ---------------------------------------
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 2
tahun 1959 tentang Pokok — Pokok Pelaksanaan Undang-Undang
Nasionalisasi Perusahaan Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 19
tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik
Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dimana Kebun Balimbingan
merupakan salah satu kebun yang di Nasionalisasi. ----------------------------
c. Bahwa melalui permohonan Tergugat I (PT. Perkebunan Nusantara IV)
yang dimohonkan ke Tergugat III (BPN Kanwil Provinsi Sumatera Utara)
tanah seluas 79 Ha (menurut Para Penggugat), atau seluas ± 105,27 Ha
atau 104,96 Ha untuk menjadi HGU oieh karena tanah aquo telah
dimenangkan PT Perkebunan Nusantara IV dalam perkara yang telah
diputuskan oleh PN Simalungun No. O9/Pdt/G/1997/PN-Sim tanggal 23
Maret 1998, Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.
401/Pdt/1998/PTN-Medan Tanggal 31 Desember 1998 dan Keputusan
Mahkamah Agung RI No. 24 K/Pdt/2000 Tanggal 21 Maret 2006,
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya telah diperiksa
oleh Pengadilan yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam putusan-
putusan a quo. Bahwa Tergugat IV mendaftarkan SK HGU BPN RI atas
tanah seluas 79 Ha atau 105,27 Ha atau 104,96 Ha menjadi Sertipikat
HGU No. 7/ Desa Batimbingan, merupakan hasil pemeriksaan Badan
Peradilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. ---------------------------------
Halaman 59 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 59 -
II. DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para
Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV
dalam perkara ini. -----------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara
mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini,
oleh karenanya tidak perlu diulang lagi ;------------------------------------------------
3. a. Bahwa Kebun Balimbingan pernah diberikan Hak Guna Usaha
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 Tanggal 9-7-1980 kepada PT. Perkebunan VIII
(sekarang PT.Perkebunan Nusantara IV) berkedudukan di Medan
Luasnya 2.970 Ha; -----------------------------------------------------------------------
b. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.45/HGU/DA/80 Tanggal 9-7- 1980 diktum MEMUTUSKAN,
MENETAPKAN, PERTAMA : Menegaskan bahwa bekas konsensi atas
tanah Perkebunan Balimbingan menurut Akte Luas seluruhnya ±
6.413,30 Ha terletak di Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi
Sumatera Utara tetah hapus menurut hukum, dengan demikian sejak
tanggal 3-12-1957 dan tanah Perkebunan tersebut telah kembali menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, KEDUA : Memberikan
kepada PT. Perkebunan VIII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV)
berkedudukan di Medan, Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan
Balimbingan bekas Konsensi Bah Limbingan, Bah Kisat, Tongguran,
luasnya 2.970 Ha, terletak di Daerah Simalungun Provinsi Sumatera
Utara. ----------------------------------------------------------------------------------------
c. Bahwa salah satu syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
angka 2(dua) diktum MEMUTUSKAN, KEDUA dan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. SK.45/HGU/DA/80 Tangga 9-7-1980,
Halaman 60 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 60 -
menyebutkan Luas yang pasti dari tanah yang diberikan dengan Hak
Guna Usaha ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penelitian
kembali oleh Direktur, Pendaftaran Tanah dan berdasarkan atas batas-
batas tanah sebagaimana tercantum Risalah Pemeriksaan Tanah dan
Panitia B. ------------------------------------------------------------------------------------
d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, rnengenai luas yang tercantum
dalam diktum rnemutuskan KEDUA yaitu seluas ± 2.970 Ha, bukan
merupakan luas yang pasti karena belum diukur secara kadasteral. -------
e. Bahwa pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.45/HGU/DA/80 Tanggal
9-7-1980, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun
1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak
Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. -----------------
f. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/45/HGU/DA/80
tanggal 9-7-1980 tidak didaftarkan sehingga menjadi batal dengan
sendirinya. ----------------------------------------------------------------------------------
4. a. Bahwa kemudian PT. Perkebunan Nusantara IV mengajukan
permohonan kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat Hak Guna Usaha atas
Tanah Kebun Balimbingan yang telah pemah diberikan Hak Guna Usaha
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Datam Negeri No.
SK/45/HGU/DA/80 tanggal 9-7-1980, dengan surat No. 04/09/X/XI/1997
bulan Nopember 1997 ;-----------------------------------------------------------------
b. Bahwa sebagaimana atas permohonan PT. Perkebunan Nusantara IV
tersebut diatas, Tergugat III melakukan penelitian atas data yuridis dan
data fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Halaman 61 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 61 -
No. 5 tahun 1973, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972
dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 1997. kernudian ditindak lanjuti oleh Panitia B sebagaimana diatur
dalam Keputusan Kepala SPN No. 12 tahun 1992 tentang susunan dan
Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yang hasil sebagaimana tercantum
dalam Risalah Pemeriksa Tanah B, nomor 73/6/98 tanggal 22 Juni 1998.
c. Bahwa hasil pengumpulan data fisik yang hasilnya dituangkan dalam
Peta Pendaftaran No. 13/1998 tanggal 28 Oktober 1998 dengan Iuas
seluruhnya 3.428,71 Ha, perincian antara lain : ----------------------------------
- Luas areal Kebun = 2.906,78 Ha -------------------------------------------------
- Luas jalan dalam kebun = 6,68 Ha ----------------------------------------------
- Luas hutan resapan air = 23,44 Ha ----------------------------------------------
- Luas Mesjid = 0,29 Ha --------------------------------------------------------------
- Luas garapan yang terdiri dan 26 lokasi = 336,12 Ha, salah satu
antaranya luas 104,96 Ha. ---------------------------------------------------------
d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah yang hasilnya dituangkan dalam
Risalah Pemeriksaan Tanah B No. 73/6/98, berkesimpulan dapat
diberikan Hak Guna Usaha meliputi areal seluas 2.937,19 Ha (terdiri dan
luas areal kebun 2.906,78 Ha, luas jalan dalam kebun = 6,68 Ha, luas
hutan resapan air = 23,44 Ha, dan luas Mesjid = 0,29 Ha). -------------------
e. Bahwa selanjutnya atas permohonan PT, Perkebunan Nusantara IV oleh
Tergugat III meneruskan kepada Tergugat II untuk mendapat putusan
pemberian Hak Guna Usaha dengan surat No. 540.2.2107/12/98 tanggal
19 Desember 1998 dengan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna
Usaha seluas 2.937, 19 Ha. -----------------------------------------------------------
Halaman 62 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 62 -
f. Bahwa kemudian Tergugat II memberikan Hak Guna Usaha kepada PT.
Perkebunan Nusantara IV atas tanah seluas 2.937,19 Ha sebagaimana
tercantum dalam Surat Keputusan No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret
1999. -----------------------------------------------------------------------------------------
g. Bahwa oleh PT.Perkebunan Nusantara IV tidak mendaftarkan surat
Keputusan No. 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah seluas 2.937,19 Ha, sehingga
surat keputusan a quo batal dengan sendirinya. ---------------------------------
h. Kemudian PT.Perkebunan Nusantara IV mengajukan permohonan untuk
mendapat Hak guna Usaha dengan Surat No. 04.12/X/20/II/2007 tanggal
12 Pebruari 2007, atas tanah Kebun Balimbingan. ------------------------------
i. Bahwa Tergugat II melakukan penelitan, baik data yuridis dan data fisik
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
1997 serta Peraturan terkait. ----------------------------------------------------------
j. Bahwa hasil penelitian data yuridis dan fisik dituangkan dalam Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) No. 02/PPT/KR/2007
tanggal 155-2007 berkesimpulan dapat berikan Hak Guna Usaha
meliputi areal seluas 3.042,15 Ha uas 2.937,19 Ha ditambah luas 104,96
Ha yang merupakan garapan perkaranya dimenangkan oleh PT.
Perkebunan Nusantara IV sebagaimana dimaksud dalam putusan
perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN-Sim, yang telah berkekuatan hukum
tetap. -----------------------------------------------------------------------------------------
k. Bahwa selanjutnya Tergugat III meneruskan permohonan Hak Guna
Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV kepada Tergugat II selaku pejabat
yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1999 dengan surat
Halaman 63 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 63 -
No. 540-1080 tanggal 5 Juni 2007 (ic. Objek perkara) dengan
pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha selama 3.042,15 Ha. ---
l. Bahwa kemudian Tergugat II memberikan Hak Guna Usaha kepada
PT.Perkebunan Nusantara IV atas tanah seluas 3.042,15 Ha terletak di
Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
No. 54-HGU-BPN RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008. --------------------------
m. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV telah memenuhi segala
persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan No. 54-HGU-BPN RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan
selanjutnya mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada
Tergugat IV untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha, kemudian
oleh Tergugat IV diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 7 / Desa
Balimbingan tanggal 12 Nopember 2008 ;-----------------------------------------
5. a. Kemudian para Penggugat mendalilkan Gugatan sebagaimana tertera
pada halaman 10, 11, dan 12 butir 3, 4, dan 5 pada pokoknya menyebutkan
Para orang tua para pengugat sejak tahun 1943 menebas hutan seluas ± 79
Ha dan telah terbit Surat Keputusan Bupati KDH Tk. 11 Simalungun selaku
Ketua Panitia Landreform Daerah Tk. II Kabupaten Sirnalungun No.
1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 dengan ini Tergugat IV
mengajukan bantahan sebagai berikut : ------------------------------------------------
- Bahwa dan dalil tersebut secara tegas dan jelas, Para Penggugat
mendapat tanah garapan dan para orangtua Penggugat, tetapi tidak
menyebut cara perolehannya, apakah hibah atau karena warisan,
seandainya karena tanah warisan, siapa saja yang menjadi ahli waris
lain selain dari Para Penggugat. -------------------------------------------------
- Bahwa SK Landreform No. 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968
mestinya di barengi dengan SURAT IDZIN MENGERJAKAN
(MENGGARAP) TANAH BEKAS PERKEBUNAN yang di tanda
Halaman 64 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 64 -
tangani Wakil Ketua Panitia Landreform Daerah Tk. II Kabupaten
Simalungun untuk atas nama masing-masing penggarap atas tanah a
quo. --------------------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa para Penggugat mendalilkan gugatan sebagaimana tertera pada
halaman 13, 14, dan 15 butir 1, 2, dan 3 yang pada pokoknya
menyatakan Batas-batas tanah a quo yang dimiliki Para Penggugat tidak
sama pada objek perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN-Sim dan SK HGU No.
45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 tersebut tidak berlaku lagi sebelum
tanggal 22 April 1997, untuk ini Tergugat IV mengajukan bantahan
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dijadikan pengukuran
yang hasilnya dituangkan pada Peta Pendaftaran No. 13/1998
Tanggal 28 Oktober 1998. ---------------------------------------------------------
- Bahwa jika diperhatikan batas-batas tanah yang tertera dalam
gugatan Para Penggugat sama dengan batas-batas tanah yang
tertera dalam Perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN-Sim dan Peta
Pendaftaran No. 13/1998 Tanggal 28 Oktober 1998. ----------------------
- Bahwa pihak Tergugat I (PT. Perkebunan Nusantara IV) diberikan
Hak Prioritas untuk mengusahai tanah tersebut walaupun SK HGU
No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 telah batal dengan sendirinya.
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan sebagaimana disebutkan
pada halarnan 21, 22, dan 23 butir 1, 2, dan 3 Tergugat IV mengajukan
bantahan sebagal berikut: ------------------------------------------------------------------
a. Bahwa Tergugat IV menerbitkan Sertipikat HGU No. 7 / Desa
Balimbingan seluas 3.042,15 Ha An. PT. Perkebunan Nusantara IV
(Tergugat I) berdasarkan SK HGU No. 54/HGU/BPN RI/2008 Tanggal 11
Agustus 2008 sedangkan mengenai Surat Keterangan tidak sengketa
dan Kepala Desa atau Camat setempat, untuk Penerbitan Sertipikat
Halaman 65 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 65 -
HGU tidak perlu dimintakan, karena Alas Hak Penerbitan HGU sudah
jelas diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk
itu. ---------------------------------------------------------------------------------------------
b. Bahwa karena putusan Perkara No. 09/Pdt/G/1997/PN-Sim jo No.
401/Pdt/1998/PT-Medan jo No. 24 K/Pdt/2000 telah dieksekusi
Pengadilan Negeri Simalungun seluas 105, 27 Ha dimenangkan oleh
PT. Perkebunan Nusantara IV oleh sebab itu tanah tersebut dimasukkan
ke dalam perrnohonan Hak Guna Usaha, dengan SK HGU No.
54/HGU/BPN RI/2008 V Tanggal 11 Agustus 2008, dan diterbitkan
Sertipikat Hak Guna Usaha No. 7 I Desa Balimbingan An. PT.
Perkebunan Nusantara IV. -------------------------------------------------------------
III. PETITUM:
Dan uraian diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat
yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar mengambil putusan sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menerima eksepsi Tergugat IV ;-----------------------------------------------------------
- Menyatakan eksepsi Tergugat IV adalah tepat dan berdasarkan hukum;------
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);---------------
-
Apaba Majelis Hakim yang terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat
IV) memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et
bono) ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat
tersebut, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukum insidentil yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Benar PARA TURUT TERGUGAT-Il masing-masing bernama SAPAR dkk 17
orang pernah digugat Pihak Perkebunan PTPN-IV Persero di Pengadilan
Halaman 66 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 66 -
Negeri Simalungun karena PARA TURUT TERGUGAT-Il (SAPAR dkk) ketika
digugat Pihak Perkebunan dibuat sebagai TERGUGAT dalam Perkara No.
09/Pdt/G/1997/PN SIM yang didalilkan SAPAR dkk 17 orang menggarap tanah
perkebunan luas 105 hektar, pada hal tidak pernah SAPAR dkk dan MUHARI
SUTONO menggarapnya dan luasnya pun tidak ada SAPAR dkk dan MUHARI
SUTONO mengambil tanah perkebunan PTPN-IV tersebut disebut luas 105
Hektar, sedangkan luas tanah yang dikuasai SAPAR dkk 16 orang ditambah 1
orang nama MUHARI SUTONO hanyalah 10,5 hektar (sepuluh setengah
hektar) berbatasan dengan tanah SUDARMAN dkk (PENGGUGAT sekarang)
dalam perkara ini luasnya 79 hektar. Kemudian tanah luas 10,5 hektar dikuasai
oleh orangtua kami yang temurun kepada kami PARA TURUT TERGUGAT II
(SAPAR dkk) tersebut, Bukanlah TANAH PERKEBUNAN tetapi tanah kampung
atau diluar areal tanah perkebunan tersebut, karena kami PARA TURUT
TERGUGAT-II ini sejak tahun 1943 sudah menempati dan mengusahai tanah
luas 10,5 hektar tersebut, ketika itu belum ada perkebunan PTPN-IV persero
karena tanah tersebut bekas tanah terlantar hutan belantara. ------------------------
2. Ketika PTPN-IV (Persero) menggugat kami nama SAPAR dkk 17 orang di
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN tahun 1997 terdaftar perkara No.
09/Pdt/G/1997/PN SIM berkali-kali kami meminta kehadapan Hakim yang
memeriksa perkara tersebut tahun 1997 supaya di cek dulu lokasi tentang
kebenaran isi Gugatannya 105 Hektar (seratus lima hektar) itu dan supaya
dicek lagi batas-batasnya apakah benar atau tidak, tetapi permintaan kami
ketika itu Tahun 1997 dan 1998 tidak penah di gubris Hakim karena isi Gugatan
PTPN-IV itu dibuat : ------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Timur disebut Sungai ;-----------------------------------------------------------
- Sebelah Barat disebut juga Sungai;------------------------------------------------------
- Sebelah Utara disebut Sungai;------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan disebut lagi Sungai Bah Tongguran;-------------------------------
Halaman 67 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 67 -
Disebut lagi luas 105 Hektar (seratus lima hektar), sedangkan tanah
perkampungan dikuasai dan ditempati PARA TURUT TERGUGAT-Il sekarang
ini sejak tahun 1943 bukanlah 105 Hektar, tetapi hanya 10,5 Hektar saja dan
batas tanah yang dikuasai PARA TURUT TERGUGAT-lI sejak dahulu Tahun
1943 adalah; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Timur parit kecil dan persawahan ;-------------------------------------------
- Sebelab Barat adalah tanah SUDARMAN dkk 79 hektar ;-------------------------
- Sebelah Utara benar Sungai Gila ;-------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan disebut Irigasi dan Bah Tongguran ;-------------------------------
Karena kami PARA TURUT TERGUGAT-Il ini bernama SAPAR dkk adalah
tidak mengerti hukum, dan kami bodoh, miskin, tidak ada biaya membayar
pengacara sehingga begitulah dibodohi pihak perkebunan dan tidak diarti
apapun dan Hakim yang memeriksa perkara itu Tahun 1997 walaupun kami
minta ketika itu supaya di survey dulu luas dan tempat diperkarakan itu, tetapi
tidak pernah dikabulkan Hakim yang memeriksanya sehingga dikalahkan saja
mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadian Tinggi sampai dan Mahkamah Agung
RI, tetapi belum pernah di Eksekusi hingga sekarang ini yang 10,5 hektar itu.
3. Sebetulnya ketika pihak Perkebunan PTPN-IV menggugat SAPAR dkk tahun
1997 ke Pengadilan Negeri Simalungun, digunakannya adalah berdasarkan
SK. Mendagri No. 45/HGU/DA/80 bertanggal 9-7-1980 dibuat luas tanah
perkebunan dengan SK HGU itu luas 2.970 Hektar (dua ribu sembilan ratus
tujuh puluh hektar) padahal SK HGU nya itu kami dengar dari Komandan
Buterpra Tanah Jawa ternyata SK HGU No. 45 tersebut SUDAH TIDAK
BERLAKU LAGI atau sudah DIBATALKAN MENTERI DALAM NEGERI RI dan
dibatalkan KEPALA DIRJEN AGRARIA RI karena Pihak Perkebunan TIDAK
PERNAH MENDAFTARKAN NYA KE PEMERINTAH, tetapi dasarnya itu masih
dipercaya Hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Simalungun, berarti
Halaman 68 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 68 -
putusan perkaranya itu TIDAK SAH sebenarnya karena mendukung SK HGU
No. 45/HGU.DA/80 atas nama PTPN-IV yang SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI.
4. Kami PARA TURUT TERGUGAT-Il sekarang ini merasa tertipu ketika sebagai
TERGUGAT-Il dalam perkara perdata Tahun 1997 itu yang digugat Pihak
Perkebunan PTPN-IV saat ini, karena kami digugat berdasarkan alasan pihak
PERKEBUNAN memegang SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 09-07-1980
disebutnya memiliki tanah kebun luas 2.970 Hektar, ternyata bahwa SK HGU
No. 45/HGU/DA/80 itu SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI dan SUDAH BATAL,
berarti gugatannya itu sebenarnya keliru atau TIDAK SAH tetapi Hakim yang
memeriksanya buru-buru memenangkan PERKEBUNAN di Pengadilan Negeri
sehingga kami benar-benar dibodohi dan Hukum tidak dihargai Hakim tersebut.
Kemudian kami nama SAPAR dkk menghadap Komandan Buterpra ketika itu
Tahun 1997 dan 1998 di Tanah Jawa sekarang disebut Komandan Koramil
untuk memperjelas tentang SK.HGU pihak perkebunan PTPN-IV maka kami
peroleh lagi kabar dan mendengar dari Kantor Bupati Simalungun ternyata
setelah HGU No. 45/HGU/DA/80 itu SUDAN BATAL, kemudian pihak
Perkebunan PTPN-IV mengajukan permohonan lagi ke Pemerintah supaya
diperbaharui SK HGU-nya dan diproses lagi, sehingga keluar lagi SK HGU
yang baru ke atas nama PTPN-IV Persero dengan No. 25/HGU/BPN/99 tanggal
19 Maret 1999 untuk mengganti SK. HGU No. 45 tersebut tetapi luasnya
berkurang karena dibuat luas SK HGU No. 25 itu luas 2.937,19 Ha karena
perubahan No. SK. HGU tersebut menjadi No. 25/HGU/BPN/99 adalah
berdasarkan permohonan pihak Perkebunan PTPN-IV atas permohonannya
tahun 1998, berarti PTPN-IV Persero bermohon atas tanah yang MASIH
SENGKETA (terperkara) sehingga kejadian ini benar-benar membodohi kami
ketika itu dan keadilan tidak pernah terangkat sama sekali. ---------------------------
5. Kami PARA TURUT TERGUGAT-II tegas tetap mendukung isi Gugatan dan
SUDARMAN dkk seluruhnya, karena tanah PENGGUGAT SUDARMAN dkk
Halaman 69 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 69 -
luasnya 79 hektar TIDAK ADA HUBUNGANNYA terhadap perkara perdata No.
09/PDT/G/1997/PN SIM, dan SUDARMAN dkk TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK
BERPERKARA Tahun 1997 itu, apalagi batas-batas tanah yang dimiliki
SUDARMAN dkk adalah; ------------------------------------------------------------------------
- Sebelah Timur Parit Kecil dan sawah penduduk -------------------------------------
- Sebelah Barat adalah TANAH DARAT dan perladangan Huta Sitappulak ----
- Sebelah Utara Sungai Gila -----------------------------------------------------------------
- Sebelah Selatan Irigasi bendar dan Bah Tongguran --------------------------------
Kami tambahkan ketika kami digugat PTPN-IV Persero Tahun 1997/ dibuat
batas-batasnya dalam gugatannya dan Putusannya adalah; --------------------------
Sebelah Timur Sungai ----------------------------------------------------------------------------
Sebelah Barat Sungai ----------------------------------------------------------------------------
Sebelah Utara Sungai Gila ----------------------------------------------------------------------
Sebelah Selatan Sungai Bah Tongguran. Begitulah perbedaannya. ----------------
6. Seingat kami PARA TURUT TERGUGAT-Il (SAPAR dkk), sekitar tahun 1966
pernah Pihak Perkebunan PTPN-IV mau mengambil tanah perladangan seluruh
penduduk di Bah Kisat Tanah Jawa, termasuk tanah 10,5 Ha yang diduduki
SAPAR dkk (TURUT TERGUGAT-Il) dan pernah juga ikut tanah SUDARMAN
dkk 79 hektar akan diambil Pihak Perkebunan, maka masyarakat mengadu ke
Bupati Simalungun supaya membela rakyatnya apalagi SUDARMAN dkk mulai
orangtuanya sejak Tahun 1943 sudah menempati tanah 79 Ha, dan
dibuktikanlah bahwa tanah 79 Ha itu yang sudah dikuasai penduduk nama
BUANG dkk 15 KK (ayah SUDARMAN) dikabulkanlah dan Bupati Simalungun
Tahun 1968 selaku Ketua Panitia Landreform ditentukan bahwa tanah 79
Hektar tersebut adalah diluar areal perkebunan karena sudah perkampungan
penduduk sejak tahun 1943. Maka dengan benar-benar Jawab PARA TURUT
TERGUGAT-Il adalah; ----------------------------------------------------------------------------
Halaman 70 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 70 -
- Tanah 79 Ha milik SUDARMAN dkk tidak pernah ikut perkara kepada
PTPN-IV Persero Perkebunan -------------------------------------------------------------
- SUDARMAN dkk 15 KK tidak pernah ikut sebagai pihak perkara kepada
PTPN-IV Persero tahun 1997 itu. ---------------------------------------------------------
- Tanah 79 Ha milik SUDARMAN dkk tidak ikut perkara tanah dalam daftar
No. 09/Pdt/G/1997/PN SIM. karena letaknya sangat berbeda, apalagi batas
tanahnya berbeda yaitu: ---------------------------------------------------------------------
Tanah luas 79 Ha yang dikuasai SUDARMAN dkk sejak tahun 1943 berasal
dan orangtuanya masing-masing; batasnya adalah: -------------------------------------
Sebelah Timur adalah parit kecil dan sawah (TIDAK ADA SUNGAI) ----------------
Sebelah Barat TANAH DARAT/ Ladang Sitappulak (TIDAK ADA SUNGAI) ------
Sebelah Utara adalah SUNGAI GILA --------------------------------------------------------
Sebelah Selatan IRIGASI BENDAR DAN BAH TONGGURAN (TIDAK ADA
SUNGAI) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Sedangkan tanah yang diperkarakan PTPN-IV Tahun 1997 itu di PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN yang menggugat MUHARI SUTONO, SAPAR dkk itu;
dibuat luas 105 Hektar (seratus lima hektar lebih) sedangkan tanah yang
dikuasai SAPAR dkk, MUHARI tersebut hanya 10,5 Ha (sepuluh setengah
hektar) dan batas Gugatannya dibuat; -------------------------------------------------------
Sebelah Timur Sungai, Barat Sungai, Utara Sungai, Selatan Sungai. Maka
amar putusan perkara No. 09/PDt/G/1997/PN SIM tersebut sangat BERBEDA
SEKALI dengan tanah yang diduduki SUDARMAN dkk, sehingga Gugatan
PARA PENGGUGAT SUDARMAN dkk, jelas kami PARA TURUT TERGUGAT-
Il mendukungnya dan membenarkannya berhubung SUDARMAN dkk 15 KK
serta tanahnya 79 Ha TIDAK PERNAH BERPERKARA kepada PTPN-IV
PERSERO oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT SUDARMAN dkk
kiranya dibenarkan demi nasib rakyat kecil semoga Hukum ditegakkan dan
dibenarkan. ------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 71 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 71 -
Berdasarkan uraian dan kebenaran diatas, dan jawaban kami itu maka kami
PARA TURUT TERGUGAT-Il memohon agar Majelis Hakim yang kami hormati
memutuskan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------
Menerima Jawaban dan PARA TURUT TERGUGAT-II ---------------------------------
Mengabulkan isi Gugatan PARA PENGGUGAT SUDARMAN dkk-------------------
Membebankan ongkos perkara ke Pihak berperkara ------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Desember 2014 Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Sim yang amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI ;-------------------------------------------------------------------------------------
- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat II;---------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------
- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;---------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA ;-----------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --------------------------------------
- Menyatakan dengan hukum bahwa lokasi tanah luas 79 Ha yang diduduki para
Penggugat adalah sah milik para Penggugat;----------------------------------------------
- Menyatakan dengan hukum bahwa bukti-bukti para Penggugat dalam perkara
ini adalah sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------------
- Menyatakan dan membenarkan dengan hukum bahwa bukti SK No.
1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kepala
Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun adalah SAH
menurut hukum;------------------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan dengan hukum tanah para Penggugat luas 79 Ha tidak ada
hubungan hukum terhadap Putusan perkara Perdata No. 09/Pdt/G/1997/PN-
SIM jo No. 401/Pdt/1998/PT-MDN jo No. 24 K/Pdt/2000 tersebut;-------------------
Halaman 72 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 72 -
- Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mematuhi isi putusan perkara ini
dan tunduk atas putusannya;-------------------------------------------------------------------
- Menghukum Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II tunduk dan mematuhi
isi putusan perkara ini;----------------------------------------------------------------------------
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;----------------------------------------------------
DALAM REKONPENSI ;------------------------------------------------------------------------------
- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi
seluruhnya;-----------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;-------------------------------------------
- Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV dalam Konpensi/ Penggugat dalam
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3. 986.000,- (tiga juta
sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);----------------------------------------------
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05
Desember 2012 Nomor 38/Pdt.G/2011/PN-Sim tersebut di atas telah diberitahukan
kepada :
1. Kuasa Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2013
2. Kuasa Tergugat II pada tanggal 01 Februari 2013
3. Kuasa Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2014
4. Kuasa Tergugat IV pada tanggal 04 Februari 2013
5. Turut Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2013
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor : 02/Pdt/B.D.G/2013/PN-Sim (No: 38/Pdt/G/2011/PN-Sim) yang
dibuat oleh Abdiaman Damanik, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Kuasa
Hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pembanding I semula Tergugat
II dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun selaku
Pembanding II semula Tergugat IV menyatakan banding terhadap Putusan
Halaman 73 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 73 -
Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Desember 2012 dengan Nomor :
38/Pdt.G/2011/PN-Sim; Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada :
1. Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 28
Maret 2013;
2. Kuasa Hukum Direktur Utama PTPN-IV (Persero) Pembanding III semula
Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2013;
3. Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumut Turut Terbanding I
semula Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2013
4. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 18
Februari 2013
5. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno,
Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo,
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2013;
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 02/Pdt/B.D.G/2013/PN-Sim (No: 38/Pdt/G/2011/PN-Sim) yang dibuat oleh
Abdiaman Damanik, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun yang
menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Kuasa Hukum Direktur Utama
PTPN-IV (Persero) selaku Pembanding III semula Tergugat I menyatakan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Desember 2012
dengan Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN-Sim; Pernyataan Banding tersebut telah
diberitahukan kepada :
1. Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22
Juni 2013;
2. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan
Pertanahan Kabupaten Simalungun Pembanding I dan II semula Tergugat II
dan IV pada tanggal 07 Juni 2013
3. Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumut Turut Terbanding I
semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2013
4. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 02
September 2013
Halaman 74 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 74 -
5. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno,
Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo,
Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2013;
Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut,
Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan Memori
Banding pada tanggal Maret 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 25 April 2013, dan Memori Banding dari Kuasa Hukum
Pembanding I semula Tergugat II tersebut di atas, salinannya telah diberitahukan
dan diserahkan kepada :
1. Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2013;
2. Kuasa Hukum Direktur Utama PTPN-IV (Persero) Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 14 Juni 2013;
3. Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumut Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2013
4. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 03 Mei 2013
5. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno, Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2013;
Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tersebut, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I telah mengajukan
Memori Banding pada tanggal 21 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013 dan Memori Banding
dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I tersebut di atas,
salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada :
1. Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 12 September 2013;
2. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Pembanding I dan II semula Tergugat II dan IV pada tanggal 07 Juni 2013
3. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 September 2013
4. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno, Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2013;
Halaman 75 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 75 -
Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding I semula tergugat II
pada tanggal Maret 2013, Memori Banding Pembanding III semula Tergugat I pada
tanggal 21 Mei 2013 dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat
telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2013, diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Agustus 2013,
Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan
kepada :
1. Kuasa Hukum Direktur Utama PTPN-IV (Persero) Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 03 Oktober 2013
2. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Pembanding I dan II semula Tergugat II dan IV pada tanggal 10 September 2013
3. Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumut Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 08 Oktober 2013
4. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 September 2013
5. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno, Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2013;
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan
Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) kepada:
1. Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013;
2. Kuasa Hukum Direktur Utama PTPN-IV (Persero) Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 14 Juni 2013
3. Kuasa Hukum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Pembanding I dan II semula Tergugat II dan IV pada tanggal 07 Juni 2013
4. Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumut Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2013
5. Muhari Sutono Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2013
6. Kuasa Hukum Insidentil dari Sapar, Legimin, Ngadimin, Tresno, Marno, Marlan, Muslik,Ngadi, Trimo, Ponimin, Samian, Paimin, Idris, Marno, Tejo, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2013;
Yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
Halaman 76 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 76 -
mempelajari berkas perkara No. 38/Pdt.G/2011/PN-Sim, sebelum berkas perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
TENTANG HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula
Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula
Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena
itu permohonan banding Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula
Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat I tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan setelah
mempelajari berkas perkara ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Simalungun tanggal 05 Desember 2012 dengan Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN-Sim,
Memori Banding Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding III semula
Tergugat I dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat dalam
perkara ini, akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:
Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II telah
mengajukan Memori Banding pada tanggal Maret 2013, diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 April 2013, menyatakan
keberatan-keberatan sebagai berikut :
1.. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum
judex factie tingkat pertama dalam hal EKSEPSI sebagai berikut :
a. Kompetensi Absolut
Bahwa pertimbangan judex factie halaman 107 yang pada intinya
menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili
perkara ini dan yang menyatakan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 bukan
menjadi obyek gugatan adalah tidak tepat dan mengada- mengada, dan
sudah jelas Surat Keputusan Pembanding I/Tergugat II a quo
merupakan obyek gugatan dan Pernbanding I/sernula Tergugat II
tetap berpendirian gugatan Para Penggugat/Terbanding bukan
Halaman 77 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 77 -
kewenangan Pengadilan Negeri (Kornpetensi Absolut), dan tetap
berpendirian Pengadilan Negeri Tidak berwenang rnengadili perkara
ini :
b. Bahwa Pertimbangan Judex factie halaman 109 yang intinya Gugatan
yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak kabur (Obscuur Libel)
dan amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
38/PDT.G/2011/PN-Sim yang menyatakan dengan hukum bahwa lokasi
tanah luas ± 79 Ha yang diduduki Terbanding/Penggugat adalah
sah milik Terbanding/Penggugat dan Terbanding/ Penggugat tidak
mempunyai hubungan dengan No.09/Pdt/G/1997 /PN.Sim adalah tidak
tepat dan judec Factie tidak seksama membaca dalil Pembanding
I/semula Tergugat II berpendirian gugatan Terbanding adalah kabur
karena:
c. Nebis In Idem
Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II tetap berpendirian Gugatan
Terbanding/Penggugat nebis in idem dengan perkara No.
09/Pdt.G/1997/PN.Sim., karena:
- Bahwa tanah sengketa yang menjadi obyek perkara dalam guguatan a
quo, telah diajukan sebelumnya dalam perkara No. 09/Pdt.G/1997/PN.Sim.
di Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diputus serta mempunyai
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 09/Pdt.G/1997/PN.Sim. tanggal 23
Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
401/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 31 Desember 1998 jo. Putusan Mahkamah
Agung RI No. 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret
2006, yang amamya antara lain menyatakan PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas
104,96 Ha dan atas tanah obyek terperkara dimaksud telah dilakukan
sita eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.
09/BA/Pdt/Eks/2009/PN.Sim. tanggal 10 Maret 2009. Dengan demikian
perkara No.38/PDT.G/2011/PN.Sim. ini termaksud dalam kriteria nebis in
idem dengan perkara No.09/Pdt.G/1997/PN.Sim. Oleh karena itu, mohon
kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menolak gugatan
Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
d. Terbanding/Penggugat tidak Mempunyai Kwalitas
Bahwa PembandingI/ semulaTergugat II tetap berpendirian
Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai pihak,
karena:
Halaman 78 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 78 -
Bahwa Para Terbanding/Penggugat tidak berkualitas dalam
mengajukan gugatan tersebut, karena terhadap tanah obyek
perkara telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun No. 09/Pdt/G/1997/PN.Sim. tanggal 23 Maret 1998
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.
401/Pdt/1998/PT.Mdn. tanggal 31 Desember 1998, Putusan
Mahkamah Agung RI No. 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006,
tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah milik keperdataan
dari PT. Perkebunan Nasional IV (Persero) i.e. Tergugat I dan
terhadap tanah obyek perkara dimaksud telah dilakukan eksekusi
berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 9/BA/Pdt/ Eks/2009/PN.Sim
tanggal 10 Maret 2009, sehingga telah dapat disimpulkan bukti
kepemilikan dari Para Penggugat adalah tidak sah dan bukti
kepemilikan Pembanding/Tergugat I berupa HGU No. 7
/Balimbingan yang diterbitkabn berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54-HGU-BPN
RI-2008 telah diuji keabsahannya berdasarkan Putusan Pengadilan
TUN Medan No. 28/G/2009/PTUN-Medan tanggal 26 Agustus 2009 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Sumatera Utara No. 08/B/2010/
PT.TUN tanggal 18 Februari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI No.
221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010
2.. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum judex
factie pada halaman 101 dan amamya tingkat pertama dalam hal
Provisi, sebagai berikut
a. Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II tetap berpendirian menolak
dengan tegas gugatan Para Terbanding/Penggugat yang intinya
memohon agar Surat Keputusan Nomor 54-HGU• BPN RI-2008 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2008 yang menjadi dasar
penerbitan Sertipikat HGU No. 7/Desa Balimbingan tanggal 12
November 2008, seluas 3.042,15 Ha atas nama PT. Perkehunan
Nusantara IV (Persero) tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir
bes lag), sebab hal ini bertentangan dengan dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 67 yang
menyatakan:
Halaman 79 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 79 -
Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Ayat (2) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1)
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu dilaksanakan;
b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam
rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan
keputusan tersebut.
b. Bahwa selain itu, dalam kenyataannya tanah yang menjadi obyek perkara
tersebut berstatus tanah Negara berdasarkan Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah iKonstatering Report) tanggal 15 Mei 2007
Nomor 02/PPT/KR/2007 dan dikuasai secara fisik oleh PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero) i. c. Tergugat I sebagaimana
diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan Lapangan tanggal
14 Maret 2007 yang selanjutnya berdasarkan:
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 09/Pdt.G/1997/PN.Sim. tanggal 23
Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
401/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 31 Desember 1998 jo Putusan Mahkamah
Agung RI No. 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, yang amarnya antara
lain menyatakan PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) sebagai Pihak
yang berhak atas tanah seluas 104,96 Ha dan selanjutnya atas tanah
tersebut diberikan hak berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54-HGU-BPN RI-
2008 dan telah diterbitkan HGU No. 7/Desa Balimbingan;
secara fakta Proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat II
Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang Pemberian Hak Guna
Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumater Utara tanggal 11 Agustus 2008 dan Sertipikat
HGU No. 7/Desa Balimbingan telah diuji oleh Lembaga Peradilan
Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan Pengadilan TUN
Halaman 80 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 80 -
Medan No. 28/G/2009/PTUN-Medan tanggal 26 Agustus 2009 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Sumatera Utara No. 08/B/2010/
PT.TUN tanggal 18 Februari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI
No. 221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010
3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertirnbangan hukurn judex factie
tingkat pertama dalam bagian POKOK PERKARA sebagai berikut:
a. Bahwa secara umum Pembanding I/semula Tergugat II sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Judex Factie yang nyata - nyata mencari kelemahan Pembanding/Turut Tergugat I;
b. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dari Para Terbanding/Penggugat
adalah Surat Keputusan Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan
Sertipikat HGU No.7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008,
seluas 3.042,15 Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV
(Persero);
c. Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II sangat berkeberatan dan
menolak dengan keras serta mengada - ngada pertimbangan hukum
judex factie dalam pokok perkara hal 110 sampai dengan hal. 136,
dan amar putusannya yang intinya menyatakan Terbanding/Penggugat
adalah pemilik yang sah atas tanah seluas ± 79 Ha dan
Terbanding/Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Perkara
No.09/Pdt/G/1997/PN.Sim, yang nyata-nyata hanya mempertimbangkan
bukti - bukti dari Terbanding/ Penggugat karena :
4. Bahwa Pembanding l/semula Tergugat II berkeberatan dengan
pertimbangan judex factie halaman 114 alenia 2, dimana
pertimbangannya tidak mengakui tanah yang menjadi obyek
perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HGU
No. 7/Balimbingan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
54-HGU-BPN RI-2008, yang penerbitannya telah diuji dengan
Putusan Pengadilan TUN Medan No. 28/G/2009/PTUN-Medan
tanggal 26 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN
Sumatera Utara No. 08/B/2010/ PT.TUN tanggal 18 Februari 2010,
Putusan Mahkamah Agung RI No. 221 K/TUN/2010 tanggal 28
September 2010,yang amarnya menolak gugatan
Terbanding/Penggugat seluruhnya;
Halaman 81 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 81 -
5. Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II sangat berkeberatan
terhadap pertimbangan Judex Factie yang nyata - nyata tidak
mempertimbangkan secara benar dalam Pemeriksaan bukti,
Saksi - Saksi dan Pemeriksaan Setempat .
Bahwa Pernbanding I/Tergugat I berkeberatan dengan
pertirnbangan hukum judex factie halaman 133 alenia terakhir
terkait Pemeriksaan Setempat tanggal 29 Juli 2012 karena dalam
Pemeriksaan Setempat tanggal 29 Juli 2012 tidak mencerminkan
obyek perkara sesuangguhnya karena dilaksanakan tanpa
pengukuran, sedangkan perkara No. 38/Pdt.G/2011/PN-Sim
berawal dari perkara No. 09/Pdt/G/1997/ PN.Sim dan telah diputus
dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 09/Pdt/G/1997
I PN.Sim. tanggal 23 Maret 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara No. 401/Pdt/ 1998/PT.Mdn. tanggal 31 Desernber
1998, Putusan Mahkamah Agung RI No. 24K/Pdt/2000 tanggal 21Maret
2006, Berita Acara Eksekusi No. 9/BA/Pdt/ Eks/2009/PN.Sim tanggal
10 Maret 2009, dimana pada waktu itu telah dilaksanakan pengukuran
dalam rangka pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap obyek perkara
09/Pdt/G/1997I PN.Sim sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri
Simalungun No. W2.Ul 6/783/HT.04.10/2009 tanggal 7 April 2009;
- Bahwa pada sisi lain, Majelis hakim Judex Factie tidak mempertanyakan
objek perkara pada T II,TIII dan TIV, yang nyata-nyata memegang Peta
HGU No.7/Balimbingan dan membawa serta petugas Ukur.
- Pembanding I/semula Tergugat II memohon untuk memutus
perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bona).
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I telah
mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Mei 2013, menyatakan keberatan-
keberatan sebagai berikut :
I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberi putusan
No.38/Pdt.G/2011/PN Sim salah menerapkan hukum karena bertentangan
dengan bukti-bukti BT.1.9 dan BT.1.10 yang diajukan Pembanding/Tergugat.
Bahwa jelas terbukti di dalam Putusan Pengaditan Tinggi
Medan No.118/PDT/2011/PT-Mdn. yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No.13/Pdt/Plw/2009/PN.Sim.
(BT.I.9 dan BT.I.10), pertimbangan hukumnya menyatakan
bahwa objek perkara No.09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Adalah
Halaman 82 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 82 -
sama dengan gugatan perlawanan yang diajukan
Sudarman, dkk., maka dengan demikian pertimbangan
hukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa objek perkara
yang dibanding aquo berbeda dengan perkara putusan
Mahkamah Agung RI. No.24 K/Pdt/2000 jo.putusan
Pengadilan Tinggi Medan No.401/PDT/1998/PT-Mdn. jo.
Putusan Pengadilan , Negeri Simalungun No.09/Pdt.G/1997/PN-
Sim. adalah merupakan pertimbangan hukum yang
bertentangan dengan fakta fakta hukum yang ada di
persidangan;
II Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan
putusan No.38/Pdt.G/2011/PN.Sim yang dimohonkan banding
Aquo berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.118/Pdt/2011/PT.Mdn yang menguatkan putusan
Pengadilan negeri Simalungun No.13/Pdt.Plw/2009/Pn.Sim
walaupun para pihaknya sama serta objeknya juga sama
III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan putusan nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.sim yang dimohonkan banding aquo salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI.No.32/PK/TUN/2012 jo.putusan Mahkamah Agung No.221K/TUN/2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.08/B/2010/PT.TUN.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.28/G/TUN/PTUN.Mdn.
IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan
putusan nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Sim yang dimohonkan banding aquo salah menerapkan hukum serta bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.118/Pdt/2011/PT.Mdn. yang menguatkan putusan Pengadilan negeri Simalungun No.13/Pdt/Plw/2009/PN.Sim atau bukti bt.i.9 dan bukti bt.i.10.
V. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan putusan nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Sim yang dimohonkan banding aquo salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti bukti yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan.
VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memberikan putusan nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Sim yang dimohonkan banding aquo salah menerapkan hukum karena
Halaman 83 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 83 -
di dalam pertimbangannya mengandung kerancuan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1391K/Sip/1974, 6 april 1978. Pembanding memohon agar sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.38/Pdt.G/2011/PN.Sim
Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding I semula tergugat
II pada tanggal Maret 2013, Memori Banding Pembanding III semula Tergugat I
pada tanggal 21 Mei 2013 dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para
Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Agustus
2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30
Agustus 2013 yang pada pokoknya menyetujui putusan pengadilan negeri
Simalungun No.38/Pdt.G/2011/PN.Sim oleh karena itu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan yang
dikemukakan Pembanding I semula Tergugat II dan pembanding III semula
Tergugat I dalam memori bandingnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
akan mempertimbangkan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang bahwa Pembanding III semula Tergugat I telah mengajukan
eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscuur Libell atau kabur
Bahwa gugatan Penggugat tentang luas tanah yang dituntutnya
berdasarkan SK No : I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 seluas ± 79
Ha tidak sesuai dengan seluruh tanah bila dihitung jumlah penggugat
dengan jumlah tanah masing-masing menjadi 159,5 Ha;
2. Sudarman (Penggugat I) tidak dapat selaku kuasa mewakili para Penggugat
lainnya di persidangan a quo karena Sudarman dengan para Penggugat
lainnya tidak ada hubungan darah atau garis keturunan diantara mereka
3. Rei Judicata Deductae
Halaman 84 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 84 -
Gugatan yang diajukan para Penggugat berhubungan dengan perkara
Peninjauan Kembali terhadap putusan MARI No. 221 K/TUN/2010 tanggal
28 September 2010;
4. Gugatan para Penggugat Nebis In Idem
Objek gugatan Penggugat sama dengan objek perkara dalam putusan
MARI No 24K/Pdt/2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No
401/Pdt/1998/PT-Mdn Jo Putusan PN Simalungun No. 09/Pdt.G/1997/PN-
Sim dan perkara perlawanan No. 13/Pdt.Plw/2009/PN-Sim Jo Pengadilan
Tinggi Medan No.118/Pdt/2011/PT-Mdn;
Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan
eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Kompetensi Absolut
Objek gugatan Penggugat adalah keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor : 54-HGU-BPN RI-2008 tentang pemberian Hak Guna
Usaha atas nama PTPN IV (persero) di dalam petitum gugatan agar
dibatalkan maka bukan kewenangan PN Simalungun memeriksanya tetapi
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan yang diajukan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
Objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan tidak diketahui
letaknya dan tidak menyebutkan batas-batasnya;
3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan perkara No. 09/Pdt.G/1997/PN-
Sim
4. Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai pihak
Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai pihak karena objek perkara
yang digugat Penggugat adalah milik keperdataan Tergugat I;
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 RbG/136 HIR menyatakan
eksepsi-eksepi yang diajukan Pembanding I dan III semula Tergugat II dan I
kecuali mengenai ketidak kewenangan Hakim tidak boleh diajukan dan
dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama
dengan gugatan pokok;
Halaman 85 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 85 -
Menimbang bahwa dari eksepsi yang diajukan Pembanding III semula
Tergugat I tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan baik absolut maupun
relative dan karenanya akan dipertimbangkan dengan pokok perkara sebab perlu
adanya pembuktian sedangkan Pembanding I semula Tergugat II telah
mengajukan eksepsi dan salah satu diantaranya tentang eksepsi absolut dan
majelis banding berpendapat bahwa penggugat menggugat tentang kepemilikan
tanah seluas 79 Ha bukan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 54-HGU-BPN RI-2008 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama
PTPN IV (persero) sedangkan eksepsi selebihnya akan dipertimbangkan di dalam
pokok perkara;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas
maka Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding III semula
Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM PROVISI :
Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan
tuntutan Provisionilnya yang pada pokoknya menyatakan agar tuntutan para
Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah a quo ditolak ;
Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi sehingga mengambil
alih seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang bahwa gugatan Terbanding semula para penggugat adalah
sebagaimana terurai di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;
Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding semula para penggugat
tersebut, Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Terguggat III, Tergugat IV
dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya di depan persidangan yang
pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding semula para Penggugat baik
dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding semula
para Penggugat atau kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda
BP-1 sampai dengan BP-29 dan ditambah alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang
Halaman 86 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 86 -
masing-masing bernama: Jaitun , Josep Riduan Sirait dan Nurdin Damanik yang
telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Pembanding
III semula Tergugat I di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti surat
yang diberi materai secukupnya dan ditandai dengan BT.I-1 sampai dengan BT.I-
12, Tergugat II di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti surat yang
diberi materai secukupnya dan ditandai dengan BT.II-1 sampai dengan BT.II-
5,Tergugat III di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti surat yang diberi
materai secukupnya dan ditandai dengan BT.IV-1 sampai dengan BT.IV-3, Turut
Tergugat II di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti surat yang diberi
materai secukupnya dan ditandai dengan BTT.II-1 sampai dengan BTT.II-3;
Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas. Pembanding III
semula Tergugat I juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi
yang telah didengar keterangannya di depan persidangan masing-masing
bernama : Samsir dan Ralus Siahaan sedangkan Pembanding semula para
Tergugat lainnya dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II tidak
mengajukan alat bukti saksi;
Menimbang bahwa selain itu para pihak baik Pembanding I semula
Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat I masing-masing telah
mengajukan Memori Banding sebagaimana terurai diatas maupun
Terbandingsemula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding;
Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Terbanding semula para
Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula
Tergugat IV, dan Pembanding III semula Tergugat I serta para pihak lainnya yang
tersebut di atas, telah membaca dan mempelajari alat bukti surat dan saksi ke dua
pihak yang diajukan serta memori banding dan kontra memori banding maka
majelis menyimpulkan dan mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal 23 Maret 1998 dengan Nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim Jo putusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 1998 dengan Nomor
401/PDT/1998/PT-Mdn Jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2006
Halaman 87 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 87 -
dengan Nomor 24 K/Pdt/2000, objek sengketa telah diputus dan telah berkekuatan
hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Pembanding III
semula Tergugat I telah mengajukan permohonan Eksekusi dengan diletakkan Sita
Eksekusi tanggal 10 Maret 2009 dengan Nomor 09/BA/Pdt/Eks/2009/PN-Sim;
Menimbang bahwa kemudian Terbanding semula para Penggugat
melakukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tanggal 10 Maret 2009 dengan
Nomor 09/BA/Pdt/Eks/2009/PN-Sim yang objeknya adalah tanah seluas ± 105,27
di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 02 Maret 2010 dengan Nomor
13/Pdt/Plw/2009 yang putusannya menolak perlawanan dan oleh Pengadilan
Tinggi Medan dengan putusan tanggal 31 Maret 2011 Nomor 118/PDT/2011/PT-
Mdn menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan oleh Mahkamah
Agung dengan putusan Nomor 780 K/Pdt/2013 tolak Kasasi:
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa yang digugat oleh Terbanding
semula para Penggugat terhadap para Pembanding semula Para Tergugat
memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya yang status hukumnya objek
sengketa telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum
tetap (BHT) sebagaimana diuraikan pada alinea tersebut di atas, maka perkara
yang demikian ini disebut dengan asas hukum ―Nebis In Idem‖ sebagaimana
Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 23 April 1969 dengan Nomor
123K/Sip/1968;
Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding
objek perkara ini sudah Nebis In Idem maka Majelis Tingkat Banding tidak
mempertimbangkan lagi mengenai jawab menjawab, saksi-saksi dan alat-alat bukti
yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan dalam perkara a quo ;
DALAM REKONPENSI :
Menimbang bahwa oleh karena di dalam gugatan Konvensi telah diterapkan
azas Nebis In Idem maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi
dinyatakan tidak dapat diterima;
Halaman 88 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 88 -
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula para Penggugat dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka
Terbanding semula para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi
dihukum untuk membayar biaya perkara ke dua tingkat peradilan dan ditingkat
banding sebagaimana dalam amar putusan berikut;
Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan dalam Memori
Banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat IV
dan Pembanding III semula Tergugat I yang lain dan selebihnya maupun atas
adanya Kontra-Kontra Memori Banding dari Terbanding semula para Penggugat,
sudah tercakup dan terwakili di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding seperti tersebut diatas ;
Memperhatikan ketentuan-ketentuan Udang-Undang Nomor 20 Tahun
1947, RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-
Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding
II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat I tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Desember
2012 Nomor 38/Pdt.G/2011/PN-Sim yang dimohonkan banding oleh
Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tegugat IV dan
Pembanding III semula Tergugat I;
M E N G A D I L I S E N D I R I
Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV
tidak dapat diterima
Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding I semula Tergugat II
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Terbanding semula para Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
Halaman 89 dari 90 hal Putusan Nomor : 303/PDT/2014/PT-MDN
- 89 -
Dalam Rekonpensi :
- Menyatakan gugatan rekonpensi Pembanding semula Para Tergugat tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
Dalam Konpensi dan Rekonpensi
- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum’at tanggal 19 Desember 2014, oleh
Kami: H.BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.M.Hum dan MARYANA, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk untuk umum pada hari SELASA
tanggal 6 JANUARI 2015,oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA
HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
AMRIL. SH.M.Hum H.BACHTIAR AMS, SH.
ttd
MARYANA, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd
Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.