p u t u s a n pengadilan tinggi medanpengadilan tinggi medan fileno 25 kelurahan durian kecamatan...
TRANSCRIPT
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata
pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
Gontang Ferin Butarbutar, bertempat tinggal di Jln Cahaya Gang Setuju
No 25 Kelurahan Durian Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Tergugat I ;
M e l a w a n:
1. Lelyana Rajagukguk, berkedudukan di Jln Selamat No 36 Kelurahan
Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ST
Siahaan,SH, 2. Jhonny P.Simbolon,SH masing-
masing Advokat /Pengacara berkantor di Biro
Konsultasi & Bantuan Hukum berkedudukan di
Jalan Pendidikan No.5 (Jln.G Krakatau Medan)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei
2017; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I,
semula Penggugat;
2. Rebekka Elfrida Hutapea, bertempat tinggal di Jln Selamat Gang Setuju
No 27 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II, semula Tergugat II;
3. Presti Butarbutar, bertempat tinggal di Pasar Baru Desa Sigumpar
Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten
Hasundutan; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III, semula Tergugat III;
4. Ferlin ButarButar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang Setuju No
27 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur
Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IV, semula Tergugat IV;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
5. Edy Swanda Butarbutar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang
Setuju No 29 Kelurahan Durian Kecamatan Medan
Timur Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding V, semula Tergugat V;
6. Hotmidawaty Br Butarbutar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang
Setuju No 29 Kelurahan Durian Kecamatan Medan
Timur Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VI, semula Tergugat VI;
7. Bank SUMUT, Kantor Jln Imam Bonjol No 18 Medan, c/q Pimpinan
Bank Sumut Cabang Pembantu Menteng, Jalan
Menteng VII No 79 D Medan; Selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat
VII ;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
Telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 295/Pdt.G/2017/PN
Mdn, tanggal 28 Maret 2018;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 5 Juni 2017 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 305 m2
(tiga ratus lima meter persegi) yang terlelak di Jalan Selamat Gang Setuju
No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan beserta
bangunan permanen yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik
No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29
Mei 2015, atas nama Lelyana Rajagukguk yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.
- Bahwa tanah seluas 305 m2 beserta rumah permanen diatasnya (objek
perkara) tersebut Penggugat beli dari Rebekka Elfrida Hutapea (i.c.Tergugat II)
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016.
- Bahwa tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berserta bangunan
rumah diatasnya tersebut Penggugat beli seharga Rp. 650.000.000,- (enam
ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan kwitansi bukti tanda terima uang
sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk
pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah bersertifikat yang terletak
di Jalan Cahaya/Jln. Selamat Gang Setuju No.27 Kelurahan Durian, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan Tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima oleh
Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea ).
- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat II (Rebekka
Elfrida Hutapea) dalam Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 tersebut
ditulis Rp.238.340.000,- ( dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat
puluh ribu rupiah). Dengan perkataan lain, harga tanah seluas 305 m2 berserta
bangunan rumah diatasnya tersebut adalah sebesar Rp.650.000.000,- (enam
ratus lima puluh juta rupiah) namun ditulis dalam Akta Jual Beli No.16/2016,
tanggal 18 Mei 2016 Rp.238.340.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juga tiga
ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pelunasan atau pemenuhan harga atas tanah berserta rumah diatasnya
(objek perkara) sebesar Rp.650.000.000,- (enama ratus lima puluh juta) baru
dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016, sesuai dengan tanda bukti kwitansi
pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah bersertifikat pada alinea
hal 2 alinea ke-3 diatas, yaitu setelah Sertifikat Hak Milik No.01666 tersebut di
balik nama kepada Penggugat (Lelyana Rajagukguk), karena sebelum
dilakukan jual beli Sertifikat Hak Milik No. 01666 tersebut adalah atas nama
Rebekka Elfrida Hutapea (Tergugat II).
- Bahwa Tergugat II adalah seorang janda yang mempunyai 5 (lima) orang anak
(keturunan langsung) yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VI.
- Bahwa sebelum dilaksanakan jual beli atas objek perkara, Tergugat II terlebih
dahulu menyatakan/menjelaskan kepada Penggugat bahwa untuk menjual
tanah seluas 305 m2 besarta rumah diatasnya objek perkara Tergugat II adalah
atas persetujuan dan sepengetahuan dari anak-anaknya yaitu Tergugat I,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dan menyatakan apabila
jual beli telah dilaksanakan objek perkara akan dikosongkan dan akan
diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana adanya.
Bahwa karena apabila tidak demikian tentu Penggugat tidak akan mau
membelinya.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
- Bahwa benar sewaktu dilakukan peralihan hak atau jual beli atas tanah seluas
305 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik 01666, Surat Ukur
No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, beserta bangunan rumah
permanen diatasnya (objek perkara) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean,SH pada tanggal 18 Mei 2016,
semua anak-anak Tergugat II atau ahli waris lainnya dari Alm. Lesman Butar-
Butar yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V
telah menyatakan persetujuannya, hal tersebut terbukti dari isi Akta Jual Beli
No.16/2016, tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH tersebut.
- Bahwa dengan demikian Jual Beli atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima
meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4 Juni 2015,
Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, bersama dengan
bangunan rumah diatasnya maupun segala turutan yang melekat diatas tanah
tersebut maupun syarat-syarat jual beli yang terdapat dalam Akta jual beli
No.16/2016, tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta
(PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah sah secara hukum dan
Pengugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.
- Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat dengan dibantu oleh Tergugat II,
mengurus balik nama atau peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.01666,
Tanggal 4 Juni 2015 tersebut dari nama Rebekka Elfrida Hutapea (i.c. Tergugat
II) menjadi atas nama Lelyana Rajagukguk (i.c Penggugat) ke Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan, dan sejak tanggal 23 Juni 2016 pemegang
hak dan lain-lainnya atas Sertifikat Hak Milik No.01666, Tanggal 4 Juni 2015,
Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015 tersebut telah menjadi
atas nama Penggugat (Lelyana Rajagukguk).
- Bahwa untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya
bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas atas tanah seluas 305 m2 (tiga
ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4
Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, bersama
dengan bangunan permanen diatasnya berdasarkan Akta jual beli No.16/2016,
tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin
Soaduon Panggabean, SH.
- Bahwa pada saat pelunasan harga obek perkara dilakukan tanggal 23 Agustus
2016 (bukti kwitansi pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah
bersertifikat yang terletak di Jalan Cahaya/Jln. Selamat Gang Setuju No.27
Kelurahan Durian), Penggugat hendak menguasai objek jual beli a qo,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
menyuruh Tergugat II maupun siapa saja yang tinggal di rumah diatas tanah
seluas 305 m2 tersebut untuk mengosongkannya seterusnya menyerahkan
kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
- Bahwa namun Tergugat II minta tolong kepada Penggugat agar diberi
kesempatan karena ada pihak keluarga Tergugat II hendak pesta kawin pada
bulan Januari 2017, jadi hendak memakai rumah tersebut untuk tempat
berkumpul keluarga, untuk itu Penggugat menyetujui dan menyatakan supaya
diserahkan setelah selesai pesta kawin dimaksud.
- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 Tergugat II mendatangi Penggugat
menyatakan tidak jadi memakai rumah tersebut untuk tempat berkumpul
keluarga untuk pesta kawin yang dimaksud, namun memohon agar tetap diberi
kesempatan untuk tempat berkumpul keluarga untuk acara Tahun baru 2017
dan berjanji akan segera mengosongkannya (mengosongkan rumah/objek
perkara) hingga tanggal 05 Januari 2017;
- Bahwa setelah Tahun Baru 2017 sesuai janji Tergugat II, kembali Penggugat
meminta Tergugat II segera mengosongkan rumah Penggugat tersebut
selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II menyatakan sudah
mengangkati/memindahkan barang-barangnya dari rumah Jalan Selamat Gang
Setuju No.27, Kelurahan durian (objek perkara) tersebut, selanjutnya
menyatakan Penggugat sudah boleh menempati/menguasainya.
- Bahwa namun setelah Penggugat hendak memasuki rumah untuk menempati
seterusnya menguasai tanah seluas 305 m2 (objek jual beli) tersebut,
Penggugat dihalangi-halangi atau tidak dibolehkan masuk oleh Tergugat I (salah
seorang anak/keturunan langsung dari Tergugat II) tanpa alasan yang jelas,
sehingga Penggugat tidak dapat masuk kerumah Jalan Selamat gang Setuju
No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur tersebut, untuk menikmati
serta menguasai objek jual beli tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Akte Jual Beli
No.16/2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Abidin Soaduon
Panggabean, SH tersebut.
- Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat baik sendiri-sendiri maupun melalui
Tergugat II selaku orag tua Tergugat I maupun orang lain telah beberapa kali
berusaha menyuruh Tergugat I agar mengosongkan/ meninggalkan tanah
seluas 305 m2 berikut rumah di Jln. Selamat gang Setuju No.27, Kelurahan
Durian, Kecamatan Medan Timur tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada
Penggugat namun Tergugat I tidak pernah mengindahkannya.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi dan tidak mau
mengosongkan/ meninggalkan dan menyerahkan objek sengketa kepada
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Penggugat selaku pemilik yang sah, adalah perbuatan melawan hukum yang
sangat merugikan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu adalah patut dan wajar Penggugat mengajukan gugatan
ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk menuntut agar Tergugat I atau siapa
saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya
agar segera mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)
berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01666, atas nama Penggugat (Lelyana
Rajagukguk), berikut bangunan rumah diatasnya (objek perkara), selanjutnya
menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti
keadaan semula selaku pemilik yang sah.
- Bahwa selanjutnya menyatakan segala surat-surat yang timbul dan yang
menimbulkan hak atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi),
maupun bangunan rumah diatasnya setempat dikenal dengan Jln. Selamat
Gang Setuju No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
(objek perkara) adalah tidak sah menurut hukum, selain atas seijin dan
sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah.
- Bahwa untuk biaya-biaya Penggugat maupun untuk memenuhi pelunasan
pembayaran tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter) persegi beserta
bangunan diatasnya (objek perkara) a quo, Penggugat telah mengagunkan
Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4 Juni 2016 atas nama Penggugat
(Lelyana Rajagukguk) tersebut sebagai agunan hutang ke Bank Sumut Cabang
Pembantu Menteng (i.c. Turut Tergugat) sebagai jaminan hutang Penggugat.
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I sebagai mana diuraikan diatas, Penggugat
telah mengalami kerugian yang tidak sedikit baik kerugian materil maupun
kerugian immaterial sebagai mana Penggugat uraikan dibawah ini :
Kerugian Materil :
1. Bahwa oleh karena rumah di jalan Selamat Gang Setuju No.27, berikut
tanah seluas 305 m2 (objek perkara) adalah sah milik Penggugat, dimana
Tergugat I menguasai/menempati rumah tersebut adalah dengan cara
melawan hukum. Maka untuk itu adalah patut dan wajar menurut hukum
Tergugat I, dihukum membayar biaya sewa atau kontrak atas objek perkara
tersebut sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pertahun
dibayar sitiap genap satu tahun Tergugat I menempati/menguasai rumah
tersebut dihitung dari Tanggal 18 Mei 2016, atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) perbulan, dibayar setiap tanggal 18 setiap bulannya, terhitung
setak tanggal 18 Mei 2016 hingga gugatan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I a quo, Penggugat tidak dapat
menempati dan menikmati rumah Jln Selamat Gang Setuju No.27, beserta
nikmat dari tanah seluas 305 m2 yang terletak di Kelurahan Dunrian,
Kecdamatan Medan Timur, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jln
Selamat Gang Setuju No.27 hasil jerih payah Penggugat selama bertahun-
tahun, oleh karena itu adalah wajar dan patut menurut hukum Tergugat I
sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak
gugtan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa untuk mengurus pengosongan rumah/objek perkara dari
penguasaan Tergugat I, membayar jasa Advokat/Pengacara hingga
gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Penggugat
telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Kerugian Immateril :
1. Bahwa kerugian immaterial tidak biasa dihitung dengan bukti-bukti kwitansi
pengeluaran uang, bahwa namun bisa diukur dengan perasaan atau beban
yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tersebut.
2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I a quo, Penggugat sangat was-was,
stress bahkan sangat mengganggu kepada ketenangan hidup Penggugat,
tidak nyaman karena Penggugat sangat khawatir mengingat besarnya
pengeluaran uang untuk membeli objek perkara dan biaya baiaya lain
untuk mengurusnya agar Penggugat bisa kuasai sebagai mana lajimnya
dalam jual beli namun dihalang-halangi oleh Tergugat I, oleh karena itu
Penggugat menuntut kepada Tergugat I membayar kerugian immaterial
kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) begitu
putuan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa guna menjaga agar gugatan ini tidak menjadi nihil nantinya, mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan
(conservatoir beslaag) terhadap objek perkara ataupun terhadap barang-
barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat.
4. Bahwa oleh karena gugatan ini dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat
dan semua keluarga atau anak-anak dari janda Tergugat II Rebekka Elfrida
Hutapea, (atau ahli waris dari Alm. Lesman Butar-Butar) turut
mengetahui/menyetujui jual beli atas objek perkara sebagai mana tertuang
dalam Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Juli 2016 dihadapan
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Abidin Soaduon Panggabean SH.
bahwa dimana harga atas objek perkara telah lunas dibayar oleh Pembeli
(i.c. Penggugat) kepada Tergugat II selaku penjual oleh karena itu tidak ada
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
alasan Tergugat II maupun Tergugat I untuk menahan-nahan atau tidak
menyerahkan objek jual beli (i.c. objek perkara) kepada Penggugat sebagai
man diatur dalam pasal 1474, 1475 dan 1481 KUHPerdata, oleh karenanya
mohohn kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya melaksanakan
putusan pokok perkara ini terlebih dahulu (putusan Provisionil) yang isinya:
“Menghukum Tergugat II dan Tergugat I, agar segera mengosongkan tanah
seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak
No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015,
Tanggal 29 Mei 2015 berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan
Selamat/Jln. Cahaya, Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya menyerahkannya kepada
Penggugat selaku pemilik yang sah sebagai mana keadaan semula”
sebelum putusan akhir.
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengdilan/Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menghukum Tergugat I membayar
uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus
ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah
putusan perkara ini berkekuatan tetap.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya agar Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Kls. I-A Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara
untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya memutus
perkara ini yang amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Putusan Provisioniol Penggugat sebelum putusan akhir yang
isinya :
“Menghukum Tergugat II dan Tergugat I, agar segera mengosongkan tanah
seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak
No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015,
Tanggal 29 Mei 2015 berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan
Selamat/Jln. Cahaya, Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya menyerahkannya kepada
Penggugat selaku pemilik yang sah sebagai mana keadaan semula”.
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18
Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
(Rebekka Elfrida Hutapea) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam Akta
Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah pembeli yang
beritikat baik.
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4
Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, yang
dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea) kepada Penggugat
(Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kota Medan adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas
tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan
Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur
berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur
No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas nama Penggugat
(Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah
seluas 305 m2 tersebut.
7. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi
dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan menyerahkan objek
perkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak
dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar
mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berikut
bangunan rumah diatasnya (objek perkara) selanjutnya menyarahkan
kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula,
begitu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan yang
menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)
maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang
Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
(objek perkara) selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah
tidak sah.
10. Menghukum Tergugat I, membayar sewa atas objek perkara tersebut
sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pertahun, dibayar
setiap tanggal 18 Mei setiap tahunnya dihitung sejak Tanggal 18 Mei 2016,
atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dibayar setiap tanggal
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
18 setiap bulannya, terhitung setak tanggal 18 Mei 2016 hingga gugatan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Tergugat I, untuk mengganti kerugian kepada Penggugat
karena Penggugat tidak dapat menempati dan menikmati rumah Jln
Selamat Gang Setuju No.27, Kelurahan Durian, Kercamatan Medan Timur
beserta nikmat dari tanah seluas 305 m2 (objek perkara) tersebut sebesar
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Tergugat I menganti kerugian kepada Penggugat atas biaya-
biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus pengosongan rumah
(objek perkara) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu biaya
perongkosan-perongkosan dan jasa advokat/Pengacara, setelah putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menghukum Tergugat I, membayar kerugian immaterial yang diderita oleh
Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) begitu putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
atas kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah putusan perkara
ini berkekuatan tetap.
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek
perkara ataupun terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak
milik Tergugat I.
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbar bij vooraard) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding,
maupun kasasi.
17. Membebankan seluruh biaya timbul dalam perkara kepada Penggugat.
Atau apabila Pengadilan/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
Mengadili:
1. Menolak gugtaan Penggugat seluruhnya dan Tergugat I sebagai ahli waris
serta mengabulkan kerugian materil dan immaterial;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah ahli waris sah dari Alm. Lesman
Butar-Butar;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
4. Menyatakan bahwa pernyataan ahli waris yang ditandatangani bukan tanda
tangan saya sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat
VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar antara Turut Tergugat VII (selaku Kreditur) dengan Penggugat
(selaku Debitur) telah mengadakan perjanjian kredit dengan pemberian jaminan
berdasarkan:
1. Persetujuan Membuka Kredit No. 01/KC17-KCP106/PMK/KUR/2016 tanggal
19 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
2. Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 59 tanggal 19 Agustus 2016 yang
berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, diperbuat
dihadapan Elza Mawarni, S.H., Notaris di Medan ;
- Bahwa sebagai jaminan/agunan dari fasilitas kredit tersebut, maka Penggugat
menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01666 atas nama Penggugat yang
kemudian dilakukan pengikatan menjadi jaminan/agunan pada Turut Tergugat
VII selaku Kreditur yang dituangkan dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang No.
59 tanggal 19 Agustus 2016 ;
- Bahwa pengikatan jaminan tersebut telah dilakukan oleh orang yang berhak dan
persona standi serta dilaksanakan dihadapan Pejabat yang bervvenang untuk
itu,oleh karenanya Grosse Akte Pengakuan Hutang harus dinyatakan sah dan
berkekuatan hukum ;
- Bahwa Turut Tergugat VII tidak tahu menahu mengenai tindakan hukum jual beli
atas tanah dan rumah dengan Sertiiikat Hak Milik No. 01666 dari Tergugat I s/d
Tergugat VI kepada Penggugat, karena Turut Tergugat VII hanya memberikan
fasilitas kredit kepada Penggugat dengan barang jaminan/agunan berupa
Sertifikat Hak Milik No. 01666 yang terdaftar/tercatat atas nama Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 01666 telah terdaftar/tercatat atas
nama Penggugat dan telah pula menjadi jaminan/agunan pada Turut Tergugat
VII yang diikat/dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak
Tanggungan No. 08401 / 2016 tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Turut Tergugat VII mendukung
gugatan Penggugat agar Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah
dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01666 kepada Penggugat selaku
pemilik yang syah;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah
menjatuhkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn. tanggal 28 Maret 2018,
dengan amar sebagai berikut :
M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18
Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II
(Rebekka Elfrida Hutapea) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam Akta
Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah pembeli yang
beritikat baik.
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4
Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, yang
dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea) kepada Penggugat
(Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Kota Medan adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas
tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan
Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur
berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur
No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas nama Penggugat
(Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah
seluas 305 m2 tersebut.
6. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi
dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan menyerahkan objek
perkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak
dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar
mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berikut
bangunan rumah diatasnya (objek perkara) selanjutnya menyarahkan
kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula;
8. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan yang
menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)
maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang
Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
(objek perkara) selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah
tidak sah.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari atas
kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah putusan perkara ini
berkekuatan tetap.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbar bij vooraard) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding,
maupun kasasi.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.673.650,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh
tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Bahwa putusan dalam perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V,
VI dan VII, oleh karena itu isi putusan ini telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Tergugat II, IV, V, VI, masing-
masing tertanggal 25 April 2018 dan Tergugat III, mohon bantuan PN Tarutung,
tertanggal 19 Oktober 2018, serta Turut Tergugat VII, tertanggal 18 April 2018;
Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor Akta 51/2018, pada tanggal 5
April 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah
mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor
295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2018; bahwa permohonan banding
tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan
kepada Terbanding I semula Penggugat, pada tanggal 8 Mei 2018, kepada
Terbanding II, IV, V, VI, masing-masing tertanggal 25 April 2018 dan kepada Turut
Terbanding semula Tergugat VII, pada tanggal 4 Mei 2018;
Memori banding yang dimajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, ter
tanggal 28 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada
tamggal 28 Mei 2018, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa
Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Juni 2018, kepada Terbanding II
tertanggal 11 Juli 2018, kepada Terbanding III tertanggal 19 Juli 2018, kepada
Terbanding IV tertanggal 11 Juli 2018, kepada Terbanding V tertanggal 11 Juli
2018, kepada Terbanding VI tertanggal 11 Juli 2018, dan kepada Turut Terbanding
tertanggal 10 Juli 2018;
Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Terbanding I semula
Penggugat, tertanggal 27 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Medan, pada tanggal 27 Juli 2018; Kontra Memori Banding tersebut telah
diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 29 Agustus 2018,
kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada
Terbanding III semula Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018, kepada
Terbanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding
V semula Tergugat V, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding VI semula
Tergugat VI, tertanggal 7 Agustus 2018, dan kepada Turut Terbanding semula
Turut Tergugat VII, tertanggal 9 Agustus 2018;
Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Turut Terbanding semula
Turut Tergugat VII, tertanggal 31 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan
Negeri Medan, pada tanggal 31 Juli 2018; Kontra Memori Banding tersebut telah
diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 29 Agustus 2018,
kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada
Terbanding III semula Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018, kepada
Terbanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding
V semula Tergugat V, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding VI semula
Tergugat VI, tertanggal 7 Agustus 2018;
Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing
kepada Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 22 Mei 2018, dan kepada
Terbanding I semula Penggugat, pada tanggal 8 Mei 2018, kepada Terbanding II
semula Tergugat II, pada tanggal 25 April 2018; kepada Terbanding III semula
Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018; kepada Terbanding IV semula Tergugat
IV, tertanggal 25 April 2018; kepada Terbanding V semula Tergugat V, tertanggal
25 April 2018; kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, tertanggal 25 April 2018;
serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, pada tanggal 21 Mei 2018,
agar mereka dapat mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, mengajukan memori
banding, yaitu sebagaimana dibawah ini:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru untuk menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kurang para pihaknya
(Plurium Litis Consortium).
---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 2
alinea ke-1 yang mengemukakan : “Menimbang, bahwa Penggugat dengan
surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 dalam Register No. 295/Pdt.G/2017/PN-
Medan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
“…………………..dst…………………., bahwa tanah seluas 305 M2 beserta
rumah permanen diatasnya (obyek perkara) tersebut Penggugat beli dari
Rebekka Elfrida Hutapea (ic.Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No.
16/2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin
Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016;
---Bahwa selanjutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11
alinea ke-2 membenarkan dan menegaskan mengenai jawaban Tergugat I ic.
Pembanding yaitu : “Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Menolak
gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat I sebagai ahli waris serta
mengabulkan gugatan materil dan imateril, pada poin 4 menyebutkan :
“MENYATAKAN BAHWA PERNYATAAN AHLI WARIS YANG
DITANDATANGANI BUKAN TANDA TANGAN SAYA SEHINGGA BATAL DEMI
HUKUM”;
---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman
14 alinea ke-1 menyebutkan : “Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tentang
Akta Jual Beli No.16/2016 oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Abidin Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016, P-3 tentang kwitansi
tanda terima uang sejumlah Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) tanggal 23 Agustus 2016,………..dst………….telah dibayar lunas
tanggal 23 Agustus 2016”;
---Bahwa berdasarkan Ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 menghendaki perjanjian
jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta authentik yang dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga
berpedoman kepada Ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pendaftaran jual beli itu
hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT, kedudukan akta PPAT terkait
dengan keperluan penyerahan secara yuridis (feitelijk levering;
---Bahwa memperhatikan fakta hukum perkara aquo selama pemeriksaan ditingkat
pertama dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut diatas, maka telah terbukti pengalihan obyek sengketa ic. Tanah berikut
bangunan rumah tempat tinggal permanen diatasnya obyek Sertifikat Hak Milik
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
No. 01666, tanggal 4 Juni 2015 (Vide P-1) dilakukan dihadapan Notaris/PPAT
Abidin Soaduaon Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016 (Vide P-2, Akta
Jual Beli No.16/2016), segala perbuatan hukum yang dilakukan Notaris/PPAT
Abidin Soaduon Panggabean, SH memiliki dampak/implikasi yuridis yaitu obyek
sengketa beralih kepemilikan dari pemilik semula ic. Alm. Lesman Butar-Butar
terhadap Penggugat ic.Terbanding I;
---Bahwa Pembanding pada perkara aquo dalam kenyataannya berhasil
membuktikan fakta hukum tentang tidak hadirnya Pembanding dikantor
Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH untuk menandatangani Akta
Jual Beli No. 16/2016 pada tanggal 18 Mei 2016, fakta hukum tentang ketidak
hadiran Pembanding untuk menandatangani Akte Jual Beli No. 16/2016 dikantor
Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH terbukti berdasarkan bukti dan
fakta hukum sbb :
1. Pembanding pada pemeriksaan perkara ditingkat pertama mengajukan bukti
Surat Keterangan Ahli Waris yang dikenal dengan bukti TI-1, hal ini
membuktikan fakta hukum Alm.Lesman Butar-Butar telah meninggal dunia
dan meninggalkan seorang isterinya bernama Rebekka Elfrida Hutapea dan
5 (lima) orang anak yaitu Hotmidawaty Butar-Butar, Edy Swanda Butar-Butar,
Gontang Ferin Butar-Butar, Presti Butar-Butar dan Ferlan Butar-Butar.
2. Berdasarkan keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi Torkis Sitorus
masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwasanya pernah melihat
dan mendengar sendiri terjadi keributan didepan rumah Tergugat I
ic.Pembanding yang menyatakan “ SAYA TIDAK ADA MENJUAL RUMAH
INI DAN SAYA TIDAK ADA TANGAN JUAL BELI RUMAH INI dan
menerangkan Tergugat I beserta isteri dan anak-anaknya tinggal dirumah
obyek sengketa hingga saat sekarang ini”.
3. Bahwa memperhatikan dan mencermati fakta hukum yang telah terbukti
berdasarkan Bukti TI-1 dan keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi
Torkis Sitorus diperoleh fakta hukum yang sebenarnya yakni Gontang Ferin
Butar-Butar ic.Pembanding merupakan salah seorang anak/ahli waris yang
sah dari Alm.Lesman Butar-Butar, oleh karena itu Gontang Ferin Butar-Butar
selaku ahli waris yang sah berhak dan berwenang untuk menolak
menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2016 yang menurut dalil gugatan
Penggugat ic.Terbanding I dilakukan dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon
Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016.
4. Bahwa Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari
Alm.Lesman Butar-Butar dibenarkan pengakuan Pembanding yang didukung
keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi Torkis Sitorus yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
menerangkan/membuktikan bahwasanya Gontang Ferin Butar-Butar
ic.Pembanding tidak benar hadir dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon
Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016 untuk menandatangani Akta
Jual Beli No. 16/2016.
5. Bahwa dengan terbuktinya Pembanding tidak pernah menandatangani Akta
Jual Beli No. 16/2016 dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean,
SH pada tanggal 18 Mei 2016, maka sangat penting untuk menarik dan
mengikut sertakan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH sebagai
pihak bersengketa pada perkara aquo, sehingga tidak ada fakta hukum yang
tersembunyi menyangkut ketidak hadiran Pembanding dikantor Notaris/PPAT
Abidin Soaduon Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016.
6. Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean,
SH sebagai pihak bersengketa pada perkara aquo telah mengakibatkan
gugatan Penggugat ic.Terbanding I kurang para pihaknya, akan tetapi Majelis
Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut
secara benar, akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan
keliru dalam memutuskan sengketa aquo, seyogianya gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaarrd).
7. Bahwa berdasarkan fakta, uraian dan dalil-dalil keberatan yang Pembanding
kemukakan diatas, dengan segenap kerendahan hati Pembanding
memohonkan kehadapan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo ditingkat banding agar
berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
295/Pdt.G/2017/PN-Medan, tanggal 28 Maret 2018 seraya menyatakan
gugatan Terbanding I ic.Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaarrd).
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan
faktor penyebab jual beli tanah yang cacat Hukum.
---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 16 alinea
ke-4 mengemukakan : “Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah melalui
jual beli sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
menegaskan pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak-pihak yang
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (Penjual dan Pembeli) atau
…………………dst………………..meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT
(Vide Pasal 37 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997), selanjutnya pada halaman 17
alinea ke-1 Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan : “Menimbang,
bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
sebagaimana tersebut diatas…………..dst……………….Ferlan Butar-Butar”,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
dan pada halaman 18 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan
: “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I, yang mendalilkan tidak
pernah menjual rumah harta peninggalan orang tuanya, maka Majelis Hakim
berpendapat tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Tergugat I untuk
menolak jual beli yang dilakukan oleh
Penggugat………….dst………….diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu
dari ahli waris yang lain”;
---Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
sangat keliru, tidak tepat dan tidak berdasar hukum dengan alasan dan
argumentasi hukum sbb :
1. Bahwa sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
maka jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT yang bertugas
membuat aktanya, dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT terpenuhi
syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi).
2. Akta jual beli yang ditandatangani oleh para pihak membuktikan telah terjadi
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai
pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan
bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk
selama-lamanya dan pembayaran harganya.
3. Bahwa dalam jual beli hak milik atas tanah dikenal registration of deeds
(pendaftaran perbuatan hukum) dan registration of title, sedangkan menurut
Ketentuan KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana piha yang
satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk
menyerahkan (hak milik) atas suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk
membayar harga yang telah dijanjikan sesuai Ketentuan Pasal 1457
KUHPerdata dan Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata.
4. PPAT dalam membuat akta jual beli harus memperhatikan beberapa hal
penting yang merupakan kewenangannya yaitu :
4.1. Kedudukan atau status penjual adalah pihak yang berhak untuk menjual
tanahnya :
Dengan pengertian jika terdapat beberapa orang pemilik, maka yang
berhak untuk menjualnya adalah seluruh pemiliknya dan dilarang dijual
oleh salah seorang penjual saja, jual beli tidak dapat dilakukan jika
ternyata masih ada salah seorang penjual yang tidak menyetujuinya
dan jika jual beli tetap dilakukan, maka jual beli tersebut dinyatakan
batal demi hukum.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Berdasarkan fakta hukum (Vide TI-1 dan kerangan saksi Emylispa
Harahap dan saksi Torkis Sitorus yang memberikan keterangan saksi
dibawah sumpah) membuktikan bahwasanya Pembanding ic.Gontang
Ferin Butar-Butar benar tidak turut menandatangani Akta Jual Beli No.
16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH di Medan.
Berdasarkan fakta tersebut maka Notaris/PPAt Abidin Soaduon
Panggabean, SH telah mengenyampingkan hak Gontang Ferin Butar-
Butar ic.Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari
Alm.Lesman Butar-Butar, yang berakibat hukum Akta Jual Beli No.
16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang diperbuat dihadapan
Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH mengandung syarat
batal dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal demi
hukum.
4.2. Penjual adalah pihak yang berwenang untuk menjual :
Bahwa Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari
Alm.Lesman Butar-Butar secara tegas menyatakan tidak pernah
menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2016 tanggal 18 Mei 2016
dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH, oleh
karena itu patut diduga tandatangan Pembanding yang terdapat pada
Akta Jual Beli No. 16/2016 adalah palsu atau telah dipalsukan dan
Pembanding sangat keberatan obyek sengketa dijual kepada
Terbanding I ic. Penggugat tanpa persetujuan Pembanding selaku
pihak yang berwenang untuk menjualnya.
Bahwa hak-hak Pembanding selaku ahli waris yang sah dari
Alm.Lesman Butar-Butar tidak dapat dikesampingkan dan dirampas,
perampasan hak Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum,
oleh karena itu setiap perbuatan hukum yang dilakukan sepanjang
menyangkut penjualan sebidang tanah berikut bangunan rumah
diatasnya d/h obyek Sertifikat Hak Milik No.01666, tanggal 4 Juni 2015
merupakan perbuatan melawan hukum dan produk hukum yang timbul
kemudian yakni pengalihan hak atas obyek SHM No.01666, tanggal 4
Juni 2015 berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2016, dihadapan
Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH dikualifikasikan cacat
hukum dan batal demi hukum.
4.3. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
5. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun
1989 dan PP No. 37 Tahun 1998, PPAT dalam melakukan perbuatan hukum
untuk mengalihkan hak atas tanah memiliki tanggung jawab yaitu :
1. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta.
2. Mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.
3. Mengenai indentitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang
melakukan perbuatan hukum.
Bahwa dalam hal Notaris/PPAT ic. Abidin Soaduon Panggabean, SH
seharusnya mempedomani syarat sahnya jual beli sesuai Ketentuan Pasal
1320 KUHPerdata dan menghindari terdapatnya penyimpangan terhadap
syarat materil dan formelnya, karena hal tersebut berkaitan erat dengan
tugas, wewenang dan kewajiban PPAT (Vide Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Notaris/PPAT Abidin
Soaduon Panggabean, SH terbukti telah kurang teliti/kurang hati-hati dalam
menetapkan pihak-pihak yang berwenang sebagai penjual atas obyek
sengketa kepada Terbanding I yang berakibat Akta Jual Beli No. 16/2016
yang diterbitkan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH cacat formel
dan cacat hukum, maka produk hukum yang timbul kemudian yakni Akta Jual
Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016, Sertifikat Hak Milik No.
01666/Kelurahan Durian, An.Lelyana Rajagukguk, dan proses pengikatan
yang dilakukan kepada Tergugat VII ic.Terbanding VII berdasarkan Surat
Persetujuan Membuka Kredit Bank Sumut No. 01/KC17-
KCP/106/PMK/KUR/2016, tanggal 19 Agustus 2016, Sertifikat Hak
Tanggungan No.8401, tanggal 28 September 2016, An.Pemegang Hak
Tanggungan PT Bank Sumut, beralasan demi hukum untuk dinyatakan cacat
hukum dan batal demi hukum;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Memutuskan Perkara Ditingkat
Pertama Tidak Cukup Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiverd).
---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 alinea
ke-1 mengemukakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.
16/2016, peralihan hak dengan jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.01666,
tanggal 4 Juni 2015,..............dst...................serta membubuhkan tanda tangan”,
selanjutnya pada alinea ke-2 menyebutkan : “Menimbang, bahwa terhadap
keberatan Tergugat I, yang mendalilkan tidak pernah menjual rumah harta
peninggalan orang tuanya, ..................dst.................tidak diharuskan meminta
persetujuan lebih dahulu dari ahli waris yang lain”;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
---Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
telah ditemukan kelalaian dan kekurang hati-hatian Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam memutuskan perkara ini ditingkat pertama, yakni Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah menerima fakta hukum berdasarkan asumsi dan
keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal itu Pembanding kemukakan
dengan alasan sbb :
1. Fakta hukum tentang tidak hadirnya Pembanding untuk menandatangani
Akta Jual Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dikantor Notaris/PPAT
Abidin Soaduon Panggabean, SH merupakan fakta hukum yang harus
dipertimbangkan dan dinilai dengan tepat dan benar, karena ketidak hadiran
Pembanding menunjukkan tidak terdapat persetujuan dari Pembanding
untuk mengalihkan obyek sengketa kepada Terbanding I, maka dengan
tidak terdapatnya persetujuan tersebut para ahli waris lain tidak dapat serta
merta melakukan pengalihan tersebut dengan mengenyampingkan hak-hak
Pembanding sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari Alm.Lesman
Butar-Butar.
2. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak mengenal
stelsel negative menurut Undang-Undang (Negatife wettelijk stelsel), karena
kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil (formeel waarheid) dan
kebenaran itu diwujudkan dengan dasar dan alasan dan fakta-fakta yang
diajukan selama proses persidangan.
3. Bahwa kebenaran formil hanya dapat ditemukan melalui alat bukti tertulis,
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Vide Pasal 164 HIR/284 R.bg
dan pasal 1866 KUHPerdata) bukan berdasarkan asumsi ataupun
keyakinan hakim, karena dalam perkara perdata tidak mengenal dan tidak
mengakui keyakinan hakim.
4. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyadur Putusan
Mahkamah Agung tanggal 3 April 1968 No. 116K/Sip/1967 tidak dapat
dijadikan pedoman dalam memutuskan sengketa aquo, karena berdasakan
Ketentuan Pasal 874 KUHPerdata yang menyebutkan : “Segala
peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, sekadar terhadap itu tidak ada
ketetapan dalam suatu surat wasiat”, dan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata
yang menyebutkan : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum
memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan orang tuanya yang
meninggal dunia”, oleh karena itu kedudukan Pembanding sebagai ahli
waris yang sah dari Alm.Lesman Butar-Butar berhak atas harta peninggalan
orang tuanya yang telah meninggal dunia.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mengabulkan
Putusan Serta Merta (Uit voerbaar Bij Voorraad).
---Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 22 alinea ke-6 yang
mengemukakan : “Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 16
tentang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(Uitvoerbar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi”
dan alinea ke-17 hingga halaman 23 alinea ke-2 yang menyebutkan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191
Rbg,.........dst...........beralasan hukum dikabulkan”;
---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam
memutuskan sengketa aquo dengan putusan serta merta dengan alasan sbb :
1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentang dengan Ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, Tentang Putusan Serta
Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
2. Tidak ada alasan yang bersifat mendesak, memaksa dan alasan kepentingan
hukum yang harus dipenuhi.
3. Pembanding ic.Tergugat I membantah autentitas dan terdapatnya cacat
yuridis/cacat hukum Akta Jual Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang
diperbuat dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH, yakni
Pembanding menyatakan tidak pernah turut menandatangani Akta Jual Beli
No. 16/2016 tersebut.
4. Pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
mengabulkan Putusan Serta Merta pada sengketa aquo tidak sesuai dengan
Ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karenanya harus dibatalkan ditingkat
banding yang dimohonkan Pembanding.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding memohonkan
kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan
menerima permohonan banding Pembanding, selanjutnya membatalkan dan
memperbaiki putusan yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
Dalam Pokok Perkara :
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-
Medan, tanggal 28 Maret 2018.
Menghukum Penggugat/Terbanding I dan Turut Tergugat VII/Terbanding VII
untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I
tersebut, Terbanding I semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut
Terbanding VII, telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut
dibawah ini :
Terbanding I semula Penggugat :
- Bahwa putusan perkara No.295/Pdt.G/2017, tanggal 28 Maret 2018 tersebut
telah sangat tepat, berimbang terhadap kepentingan pihak-pihak yang
berperkara dan telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran telah sesuai
dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan,---------------------
--------------------------------------- Majelis Hakim yang mengadili dan memutus
perkara ini di Tingkat Pengadilan Negeri Medan telah berlaku adil
mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum secara berimbang baik alat
bukti yag diajukan oleh Penggugat/Terbanding I maupun alat bukti yang
diajukan oleh Tergugat I/Pembanding secara benar, professional dan
bertanggung jawab.
Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII:
- Bahwa Turut Tergugat VII/Terbanding VII membantah dengan tegas
dalil/alasan-alasan keberatan Banding dari Tergugat I/Pembanding atas
Putusan PengadilanNegeri MedanNo. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal 28
Maret 2018, sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding-nya
tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 28 Mei 2018 ;
Bahwa apabila diperhatikan dalil/alasan-alasan keberatan Banding yang
diajukan Tergugat I/Pembanding dalam Memori Banding-nya, sebenarnya apa
yang dipersoalkan Tergugat I/Pembanding adalah merupakan pengulangan saja
yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
sebagaimana tertuang dalam Putusannya No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal
28 Maret 2018, hanya redaksionalnya saja yang berbeda;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal 28 Maret 2018, tersebut;
Selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
Menguatkan Putusan PengadilanNegeri Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN.
tanggal 28 Maret 2018, yang dibanding tersebut ;
Menghukum Tergugat I/Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul
dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini ;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum
yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori
banding dari Pembanding semula Tergugat I, berikut dengan kontra memori
banding Terbanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Turut
Terbanding semula Turut Tergugat VII, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus
dikesampingkan;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah
putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28
Maret 2018, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang
bersangkutan seperti memori banding Pembanding semula Tergugat I, Kontra
Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding
dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat
dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang
diajukan dipersidangan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri
dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, kecuali tentang dikabulkannya
petitum pada butir 9 , yaitu mengenai Uang Paksa (dwangsom). Pertimbangan
tentang hal ini akan diuraikan dibawah ini.
Menimbang, bahwa mengenai butir 9 amar Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2018, tentang
dwangsom Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan
yang diterapkan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terhadap Putusan
yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi riil tidak diperbolehkan
diterapkan dwangsom, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 : “Dwangsom akan ditolak
apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil” ; Dengan demikian
Majelis Hakim Banding akan memutus dengan amar selengkapnya sebagai berikut
di bawah ini.
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semuIa Tergugat I, tetap
berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat I, dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.
Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 dari K.U.H.Perdata, dan
peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,
tersebut;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 Maret 2018
nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai
berikut;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal
18 Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II
(Rebekka Elfrida Hutapea) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut
hukum.
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam
Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah
pembeli yang beritikat baik.
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666,
tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29
Mei 2015, yang dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida
Hutapea) kepada Penggugat (Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan adalah sah menurut
hukum.
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah
atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak
di Jalan Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan
Timur berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni
2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas
nama Penggugat (Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah
yang terletak diatas tanah seluas 305 m2 tersebut.
6. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-
halangi dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan
menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan
melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang
mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat
lainnya agar mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima
meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya (objek perkara)
selanjutnya menyarahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik
sebagai mana keadaan semula;
8. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan
yang menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN
persegi) maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln.
Selamat Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan (objek perkara) selain atas seijin dan
sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbar bij vooraard) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding,
maupun kasasi.
10. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
11. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selebihnya.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami:
Dharma Edward Damanik,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar,
S.H.,M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Februari 2019 di dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
Erwan Munawar, S.H.,M.H. Dharma E. Damanik, S.H., M.H
Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,
Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.
Perincian Biaya perkara: 1. Meterai ----------------: Rp 6.000.00,- 2. Redaksi ---------------: Rp 5.000.00,- 3. Pemberkasan --------: Rp139.000.00,-
Jumlah-----------------: Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).