p u t u s a n nomor :...
TRANSCRIPT
Hal. 1 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
P U T U S A NNomor : 81/PDT/2013/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
PT.TAKWINDO BATAM, berkedudukan di Puri Industrial Park 2000 Blok B
No.1 Batam Center Kota Batam yang dalam hal
pemberian Kuasa diwakili oleh Direktur Utamanya
NY.SRIYATIN, yang bertindak dalam kapasitas
jabatannya, dan dalam hal ini diwakili Kuasanya
yaitu EDY HARTONO, SH, NUR WAFIK
WARODAT, SH, YOHANES HARIYANTO, SH
Advokat/Pengacara yang berkantor pada LAW
OFFICE EDY HARTONO, SH & Partner beralamat
di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C
No.4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Februari 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada
tanggal 29 Februari 2012, semula sebagai
PENGGUGAT sekarang : TERBANDING juga
PEMBANDING;
Melawan :
PT.TRANSALINDO EKA PERSADA, yang berkedudukan di Jl.Krapu No.1
Batu Ampar, yang dalam hal pemberian Kuasa
diwakili oleh Direktur Utamanya Ir.Vensentius
Dwijatmoko, yang bertindak dalam kapasitas
Hal. 2 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
jabatannya, dan dalam hal ini diwakili Kuasanya
yaitu JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH,
SYLVANA AGNETHA WULAN WIOIASTUTY, SH,
RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH
Advokat/Pengacara yang berkantor pada ADNAN
KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH")
beralamat di Chase Plaza Lt.18, Jl. Jend.Sudirman
Kav.21 Jakarta 129421 dan Blok II First City
Complex Lt 1 unit 18 & 21 Batam Center, Batam
29421, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Maret
2012, semula sebagai TERGUGAT sekarang :
PEMBANDING / juga TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA.
Mengutip serta Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18
September 2012 No.37/Pdt.G/2012/PN.BTM yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan perjanjian jualbeli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah
dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
Hal. 3 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi atas kewajibannya selaku pembeli
yakni membayar harga barang material yang dibelinya;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayarkan harga pembelian
material barang kepada Penggugat yang menjadi kewajibannya sebesar
SGD 102.410.90 (seratus dua ribu empat ratus sepuluh dollar sembilan
puluh sen Singapore) berikut denda keterlambatan sebesar 1,8 % perbulan,
yakni sebesar SGD 1,843,39 perbulan sejak gugatan ini mempunyai
Kekuatan hukum tetap hingga tanggal Tergugat melaksanakan
kewajibannya;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
351.000,-( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada
tanggal 24 September 2012 Tergugat/Pembanding/Terbanding telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Batam pada tanggal 18 September 2012 Nomor :
37/Pdt.G/2012/PN.BTM untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding;
Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada
tanggal 28 September 2012 Penggugat//Terbanding/Pembanding telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Batam pada tanggal 18 September 2012 Nomor :
37/Pdt.G/2012/PN.BTM untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan
Hal. 4 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, permohonan banding
Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah
dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan
bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, permohonan banding
Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah
dan seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 19 Desember 2012 dan surat
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2013;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 23 Oktober 2012 dan surat
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor :
37/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding
/Terbanding dan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding masing masing
pada tanggal 30 Nopember 2012 dan 03 Desember 2012;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.
Menimbang, bahwa permohonan dari Penggugat/Terbanding/
Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Hal. 5 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan
Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya pada pokoknya
sebagai berikut :
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru dan
melanggar pasal 19 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008
karena memutuskan perkara dengan mendasarkan pada bukti-bukti dalam
mediasi;
Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur
mediasi (Perma Madiasi) pada pasal 19 (1) menyebutkan : “ Jika para pihak
gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak
dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain “;
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang
mendasarkan pada alat bukti yang diajukan pada proses mediasi jelas-jelas
bertentangan dengan Perma Mediasi dan demikian maka putusan Hakim
Tingkat Pertama jelas-jelas cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan;
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dengan menghukum
Pembanding untuk membayar denda keterlambatan karena mengenai
denda keterlambatan tidak pernah disepakati sebelumnya oleh para pihak
(yaitu Penggugat dan Tergugat);
Bahwa oleh karena putusannya Pengadilan Tingkat Pertama jelas-jelas
keliru dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka sudah cukup
alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 37/Pdt.G/2012/
Hal. 6 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
PN.BTM tanggal 18 September 2012;
Mengadili sendiri dan memutuskan :
1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya
Perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan
Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya
sebagai berikut :
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan petitum
putusan ambigu, karena didalam pertimbangannya halaman 13-14
menyatakan bahwa di dalam pasal 1250 KUH Perdata diatur bahwa apabila
suatu perjanjian tidak diatur mengenai besarnya bunga atas denda atas
keterlambatan akibat adanya wanprestasi maka pengganti biaya rugi atau
bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak perlu dibuktikan sehingga
petitum Penggugat atas denda keterlambatan dapat dikabulkan sesuai
dengan rata-rata suku bunga perbankan yaitu sebesar 1,8 % setiap
bulannya dari hutang pokok sebesar SGD 102,410,90 (seratus dua ribu
empat ratus sepuluh dollah sembulan puluh sen Singapore) yaitu SGD
1.842,79 (seribu delapan ratus empat puluh dua dollar tujuh puluh sembilan
sen Singapore) perbulan akan tetapi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
dalam pertimbangan selanjutnya mengenai masa berlakunya denda
tersebut dihitung sejak gugatan berkekuatan hukum tetap padahal pada
point 5 gugatan berbunyi sejak gugatan diajukan hingga Tergugat
melaksanakan kewajibannya, menurut Pengadilan Tinggi terdapat kosakata
yang tidak lazim, yang sama sekali belum pernah kami temui sebelumnya ;
Hal. 7 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan suatu penetapan
yang tidak mungkin terlaksana, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama
telah menetapkan dan membacakan secara terbuka penetapan sita nomor
37/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 18 September 2012 sesaat sebelum
Majelis Hakim Hakim tingkat pertama membacakan putusan dalam perkara
ini, dengan demikian secara objektif tidak memberikan kesempatan bagi
Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi penetapan sita jaminan
tersebut, akan tetapi anehnya dalam petitum putusannya menyatakan sah
dan berharga sita jaminan, dalam hal ini terdapat kerancuan manakala
pelaksanaan sita jaminan belum dijatuhkan, namun putusan menyatakan
telah sah dan berharga;
Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk
menetapkan sita Conservatoir Beslag atas aset milik Tergugat berupa :
Over Head Crane kapasitas 12 ton, Genset, 1(satu) unit mesinAutoblast 6
Wheel dengan Cabinet 1300 mm (W) x 900 mm (H) x 12,000 mm over (L),
air compressor kapasitas 650 cfm,Blas Plt kapasitas 600 pon ; dengan
memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam melalui Jususitanya
melaksanakan penjatuhan sita jaminan atas objek sebagaimana
dimohonkan tersebut;
Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Batam serta mengadili sendiri sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan banding Penggugat asal PT. TAKWINDO
BATAM;
2 .Mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Batam nomor :37/Pdt.
G/2012/PN.BTM tanggal 18 September 2012 sehingga berbunyi :
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;
Hal. 8 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding adalah sah dan berlaku mengikat bagi
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yakni membayar harga
barang material yang dibelinya;
Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar harga pembelian
material barang kepada Penggugat/Pembanding yang menjadi
kewajibannya sebesar SGD 102.410,90 (seratus dua ribu empat ratus
sepuluh dollar sembilan puluh sen Singapore) berikut denda keterlambatan
sebesar 1,8 % perbulan, yakni sebesar SGD 1,843,39 perbulan terhitung
sejak gugatan Penggugat/Pembanding diajukan hingga tanggal Tergugat
melaksanakan kewajibannya;
Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan
Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September 2012 No. 37/Pdt.G/2012/
PN.BTM, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama
memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding/Pembanding
dan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding
/Terbanding, berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih
dahulu memori banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding, tentang Hakim
Tingkat Pertama telah melanggar pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi karena dalam pertimbangan
hukumnya mendasarkan pada alat bukti yang diajukan pada proses Mediasi;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti berita acara
persidangan ternyata bukti T.I berupa Surat Tergugat tertanggal 24 April 2012,
tentang perencanaan pembayaran utang yang disampaikan pada saat mediasi,
Hal. 9 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
ternyata diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding/Pembanding pada
tanggal 1 Agustus 2012 akan tetapi setelah bukti tersebut dijadikan
pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding/
Terbanding keberatan sebagaimana tertera dalam memori bandingnya
tersebut;
Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
menolak bukti Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut, karena berdasarkan
pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008
menyebutkan “ Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai
alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara
lain;
Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I tersebut diajukan oleh
Tergugat/Pembanding/Terbanding sendiri kemudian mengajukan keberatan
dengan menunjuk pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1
Tahun 2008, menurut Pengadilan Tinggi, bukti T.I tersebut harus dianggap
tidak pernah diajukan dan tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Hakim
Tingkat Pertama, karena tanpa bukti T.I tersebut, Tergugat/Pembanding/
Terbanding dianggap tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan dan pendapat
Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Terbanding/Pembanding telah
melakukan wanprestasi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan
dan putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa bukti T.I pun pertimbangan dan
pendapat Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena didasarkan
pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi
mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi
pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili
Hal. 10 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai denda keterlambatan dan
Sita Jaminan;
Menimbang, bahwa tentang denda keterlambatan yang harus di bayar
oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dikabulkan sebesar 1,8 % setiap bulan, dengan alasan didasarkan atas rata-
rata suku bunga perbankan,menurut Pengadilan Tinggi, denda sebesar 1,8 %
setiap bulan adalah diatas rata-rata suku bunga perbankan sehingga jika
didasarkan atas rata-rata suku bunga perbankan maka denda keterlambatan
yang dapat di kabulkan adalah sebesar 1 % setiap bulannya;
Menimbang, bahwa sejak kapan denda keterlambatan harus di bayar
oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding Pengadilan Tinggi sependapat dengan
Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa tidak
lazim disebutkan denda harus di bayar sejak gugatan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap, karena kalimat itu membingungkan yang benar adalah sejak
gugatan di daftarkan atau sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, masa berlakunya denda
keterlambatan, wajar apabila di hitung sejak gugatan diajukan sampai
Tergugat/Terbanding/Pembanding melunasi kewajibannya agar
Penggugat/Terbanding/Pembanding tidak dirugikan lebih banyak lagi;
Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan setelah Pengadilan Tinggi
meneliti berita acara persidangan tanggal 18 September 2012 ternyata benar
Penetapan Sita Jaminan tersebut dibacakan sesaat sebelum putusan dalam
perkara a quo diucapkan, sehingga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) belum
dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, meskipun
penetapan Sita telah dikeluarkan dan diucapkan dalam persidangan akan
Hal. 11 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
tetapi karena Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) belum dilaksanakan, maka
belum ada Sita Jaminan dalam perkara a quo, sehingga amar putusan Hakim
Tingkat Pertama yang menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga harus
dianggap tidak ada ;
Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya
Penggugat/Pembanding/Terbanding juga meminta agar Pengadilan Tinggi
meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat/Terbanding/
Pembanding sebagaimana yang tertera dalam memori banding tersebut diatas;
Menimbang, bahwa tujuan diajukan Sita Jaminan antara lain adalah
untuk mencegah dialihkan dipindah tangankan atau diasingkannya harta
kekayaan Tergugat/Terbanding/Pembanding agar apabila gugatan
Penggugat/Pembanding/Terbanding dikabulkan dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga
putusan tersebut tidak sia-sia;
Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut harus ada dugaan atas sangkaan
yang beralasan bahwa Tergugat/Terbanding/Pembanding akan mengalihkan
atau mengasingkan harta kekayaannya atau barang-barangnya untuk
menghindari gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding (pasal 261 RBg);
Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dari bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak tidak dapat membuktikan adanya dugaan
bahwa pihak Tergugat/Terbanding/Pembanding akan mengalihkan atau
mengasingkan harta kekayaannya yang membuat
Hal. 12 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
Penggugat/Pembanding/Terbanding, khawatir putusan tidak dapat
dilaksanakan, oleh karena itu permohonan Sita Jaminan harus ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September 2012 Nomor :
37/Pdt.G/2012/PN.BTM harus diperbaiki sekedar denda keterlambatan dan
menolak Sita Jaminan serta menguatkan putusan untuk selebihnya, sehingga
amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;
Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara Hakim Tingkat Pertama
telah mempertimbangkan Tergugat/Pembanding/Terbanding berada dipihak
yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara, akan tetapi dalam
amar putusan disebut Penggugat yang dihukum untuk membayar ongkos
perkara, oleh karena itu harus diperbaiki dan didalam tingkat banding,
Tergugat/Pembanding/Terbanding juga tetap berada dipihak yang kalah, maka
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada
Tergugat/Pembanding/Terbanding;
Memperhatikan peraturan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I :
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terbanding/Pembanding
dan Tergugat/Pembanding/Terbanding ;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 September
2012 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dimohon banding sekedar
denda keterlambatan dan menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
Hal. 13 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk
sebahagian;
2. Menyatakan perjanjian jualbeli antara Penggugat/Terbanding/
Pembanding dan Tergugat/ Pembanding /Terbanding adalah sah dan
berlaku mengikat bagi Penggugat/ Terbanding/ Pembanding dan
Tergugat/Pembanding /Terbanding ;
3. Menyatakan Tergugat/Pembanding/Terbanding telah Wanprestasi atas
kewajibannya selaku pembeli yakni membayar harga barang material
yang dibelinya;
4. Menghukum Tergugat/ Pembanding/ Terbanding untuk segera
membayarkan harga pembelian material barang kepada
Penggugat/Terbanding/Pembanding yang menjadi kewajibannya
sebesar SGD 102.410.90 (seratus dua ribu empat ratus sepuluh dollar
sembilan puluh sen Singapore) berikut denda keterlambatan sebesar
1(satu) % perbulan, dari SGD 102.410,90 (seratus dua ribu empat ratus
sepuluh dollar sembilan puluh sen Singapore) sejak gugatan ini diajukan
hingga tanggal Tergugat /Pembanding/Terbanding melaksanakan
kewajibannya;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar ongkos
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama
sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam
tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 November 2013
oleh kami Ny. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH selaku Ketua Majelis dengan ABDUL
Hal. 14 dari 14 hal. Put.No. 81/PDT/2013/PTR
FATTAH, SH.,MH dan NELSON SAMOSIR,SH.,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
tanggal 24 JUNI 2013 No. 81/Pen.Pdt/2013/PT.PTR untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari
Senin, tanggal 2 Desember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim
Anggota, serta dibantu oleh M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.-
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ABDUL FATTAH, SH.,MH Ny. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
NELSON SAMOSIR,SH.,MH
Panitera Pengganti,
M. NATSIR.
Biaya-biaya :1. Materai putusan ……………………Rp. 6.000,-2. Redaksi ………… …………………..Rp. 5.000,-3. Leges ………………………………...Rp. 3.000,-4. Pemberkasan………………………..Rp. 136.000,-
Jumlah ……………………….Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).