p u t u s a n nomor 45 / pid.sus - tpk / 2014 / pt-mdn ... · pdf filehal. 1 dari 43 put. no....
TRANSCRIPT
Hal. 1 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
P U T U S A N
NOMOR 45 / PID.SUS - TPK / 2014 / PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana
Korupsi dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :
Nama lengkap : ERVINA SARI, ST MT.
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 19 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pleno No. 24 Komp. DPRD Tk. I RT. 002
RW. 002 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec.
Medan Timur Medan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : PNS ;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan;
1. Penyidik : :
- Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-01 / N.2.10 / Fd.1 / 01 / 2014, tanggal
08 Januari 2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014.
- Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : PRINT-01 /
N.2.10 / Ft.1 / 01 / 2014, tanggal 15 Januari 2014, sejak tanggal 28 Januari
2014 s/d 08 Maret 2014.
- Surat Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08 / Pen.Pid.Sus.K / 2014 /
PN. Mdn, tanggal 27Februari 2014, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d
tanggal 07 April 2014.
- Surat Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 18 / Pen.Pid.Sus.K / 2014 /
PN. Mdn, tanggal 28 Maret 2014, terhitung sejak tanggal 08 April 2014 s/d
tanggal 07 Mei 2014.
Hal. 2 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
2. Penuntut Umum berdasarkan :
- Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-09/N.2.10 /Ft.2/
04 / 2014, tanggal 22 April 2014, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan
tanggal 11 Mei 2014.
3.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan,berdasarkan penetapan Nomor : 37 / Pid.Sus.K / 2014 / PN. Mdn, tanggal
29April 2014, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan,berdasarkan penetapan Nomor : 37/ Pen. Pid /
2014 / PN. Mdn, tanggal 30 April 2014,terhitung sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai
dengan tanggal 27 Juli 2014.
5. Perpanjangan Penahanan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor :
220/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 11Juli 2014, terhitung tanggal 28Juli
2014 s/d tanggal26 Agustus2014.
6. Perpanjangan Penahanan II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor :
261/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 18 Agustus 2014, terhitung tanggal 27
Agustus 2014 s/d tanggal25 September 2014.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2014 s/d 14 Oktober
2014.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2014
s/d 13 Desember 2014 ;
9. Permohonan perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq.Panitera Muda Pidana Khusus tanggal 3
Desember 2014 Nomor W2.U-7906/HN.01.10/XII/2014, penahanan terhadap
Terdakwa terhitung mulai tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari
2014
Hal. 3 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor
M. Syarifuddin, SH& Rekan berkantor Jalan Tamtama No. 20 Binjai, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register : /Pen.K/2014/PN.Mdn, tanggal
Mei 2014, dan MUSLIM MUIS, SH, NURIYONO, SH, VIKTOR MANSUR
ARITONANG, SH, RINTO PURWANA HARAHAP, SH.MH, HAIYUL QOIYUM, SH,
Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Nano, Liem & Rekan berkantor di Jalan
Sukamulia No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Mei 2014,
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register :
1108/Pen.K/2014/PN.Mdn, tanggal 19 Mei 2014.
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :
I..Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-12
/N.2.10/Ft.2//04/2014, tanggal 28 April 2014, Terdakwa diajukan kepersidangan
dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :
KESATU :
PRIMAIR:
Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya
antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana
Hal. 4 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara di Jl. H.M. Said No. 25, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut
UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya
disebut BLH) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang
penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/
Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin
oleh Kepala UPT Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan
pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium Lingkungan dan Standar
pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi
atas jasa penggunaan laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang
membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan
(selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium Lingkungan
pada BLH Propinsi Sumaera Utara.
Hal. 5 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa ERVINA SARI selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember
2011 yang mempunyai tugas:
a. Menerima setoran dan wajib bayar.
b. Membuat tanda bukti penerimaan.
c. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas
Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan.
d. Menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah.
e. Membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.
- Sebagai Bendahara Penerimaan BLH Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa
bertugas untuk menerima dan menyetorkan penerimaan atas retribusi jasa
penggunaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi
sumatera Utara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan dengan cara
pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium
Lingkungan BLH Propinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening 100
01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama Terdakwa ERVINA
SARI, ST.MT dan specimen tandatangan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh Pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di
bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
Hal. 6 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke
Petugas Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan
sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada
Pihak Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas
Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh Pelanggan adalah:
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan
rincian biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi
untuk mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak
Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank
Sumut Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
Hal. 7 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang
yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro
dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat
Tanda Setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas
Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari
pihak pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai: Rp.1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening: Rp.2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan
juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total: Rp.3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui
Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT, dan atas perintah Ir. HENNY JM NAINGGOLAN
selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan tidak semua pembayaran yang
diterima oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah oleh Terdakwa sebagaimana
seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan
keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT
Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening
tersebut ditarik secara bertahap oleh Terdakwa dan hanya sebagiannya yang
disetorkan Terdakwa ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan
kepada Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Ir.
Hal. 8 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang tidak dapat dibenarkan
dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli,
survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor petugas
pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan
dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN
membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli dan honor petugas pengambil sample
secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil sampel
sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi
LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan
saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor dan tidak
pernah menandatangani sebagaimana tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si., Terdakwa hanya menyetorkan secara bertahap sebesar
totalRp. 2.216.196.067,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta seratus
sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum
daerah dengan nomor rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta
Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp. 159.552.855,00 (seratus lima puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima
rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium
Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah
sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta
lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah),
Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua
Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa
dan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si.
Hal. 9 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN,
M.Si. secara melawan hukum telah mempergunakan secara langsung sebagian uang
hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT
Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu dan tidak menyetorkannya ke kas umum
daerah sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) sehingga
bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat
(3) sebagai berikut :
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3)
sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung
untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 68 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan
Hal. 10 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh
Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT., bersama-sama dengan Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si., dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa
sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lainyaitu Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN. M.Si., atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat
berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang
mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.
Hal. 11 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa
jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai
berikut :
No Uraian Sub Jumlah
(Rp)
Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan
BLH:
3.529.540.954,0
0
(a) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening
UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)
2.149.733.708,0
0
(b) Yang dibayar oleh pelanggan secara
tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran III)
1.379.807.246,0
0
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
(2.216.196.067,0
0)
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(a) PPN 159.075.855,00
(b) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,0
0
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.
Hal. 12 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
SUBSIDAIR :
Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya
antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara di Jl. H.M. Said No. 25, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut
UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya
disebut BLH) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang
penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/
Hal. 13 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Limbah Cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin
oleh Kepala UPT Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan
pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa laboratorium Lingkungan dan Standar
pengawasan, keselamatan dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi
atas jasa penggunaan laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang
membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan
(selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium
Laboratorium pada BLH Propinsi tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa ERVINA SARI selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember
2011 yang mempunyai tugas :
b. Menerima setoran dan wajib bayar.
c. Membuat tanda bukti penerimaan.
b. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas
Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan.
c. Menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah.
d. Membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.
- Bahwa Sebagai Bendahara Penerimaan BLH Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa
bertugas untuk menerima dan menyetorkan penerimaan atas retribusi jasa
penggunaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi
sumatera Utara.
Hal. 14 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan dengan cara
pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium
Lingkungan BLH Propinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening 100
01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama Terdakwa ERVINA
SARI, ST.MT dan specimen tandatangan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh Pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di
bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke
Petugas Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan
sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada
Pihak Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas
Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh Pelanggan adalah:
Hal. 15 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan
rincian biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi
untuk mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak
Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank
Sumut Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang
yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro
dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat
Tanda Setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas
Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari
pihak pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai: Rp. 1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening:Rp. 2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total:Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui
Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT, dan atas perintah Ir. HENNY JM NAINGGOLAN
Hal. 16 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian yang disetorkan ke
Kas Daerah oleh Terdakwa sebagaimana seharusnya, sedangkan sebagian
lainnya diserahkan kepada Ir. HENNY JM NAINGGOLAN dan dipergunakan
langsung untuk keperluan operasional dan keperluan lain yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT
Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening
tersebut ditarik secara bertahap oleh Terdakwa dan hanya sebagiannya yang
disetorkan Terdakwa ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan
kepada Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli,
survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor petugas
pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan
dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN
membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli dan honor petugas pengambil sample
secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil sampel
sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi
LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan
saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana
tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si., Terdakwa hanya menyetorkan secara bertahap sebesar
totalRp. 2.216.196.067,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta seratus
sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum
daerah dengan nomor rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta
Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp. 159.552.855,00 (seratus lima puluh
Hal. 17 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima
rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium
Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah
sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta
lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah),
Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua
Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa
dan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN.
Bahwa Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT. telah menyalahgunakan kewenangannya
selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.
188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang mengharuskan Terdakwa
untuk menerima dan selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi
penggunaan jasa laboratorium lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, yang
dilakukannya bersama-sama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 dengan mempergunakan secara langsung
sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa
laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu dan tidak
menyetorkannya ke kas umum daerah sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat
(3) sebagai berikut :
Hal. 18 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3)
sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung
untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 68 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan
SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut
dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.”
Hal. 19 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas
dilakukan oleh Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara Penerimaan
pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
pada BLH Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan maksud hendak
menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan
orang lainyaitu Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, berupa keuntungan materiil yang
dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang
mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa
jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai
berikut :
No Uraian Sub Jumlah
(Rp)
Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium 3.529.540.954,00
Hal. 20 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Lingkungan BLH:
(a)Yang disetor oleh pelanggan ke
rekening UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran II)
2.149.733.708,0
0
(b)Yang dibayar oleh pelanggan secara
tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran III)
1.379.807.246,0
0
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
(2.216.196.067,00
)
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(a) PPN 159.075.855,00
(b) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00
----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-------------------------------------------ATAU--------------------------------------------------
KEDUA:
Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya
antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana
Hal. 21 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara di Jl. H.M. Said No. 25, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut UPT
Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut
BLH) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 31 tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang penyelenggaraan
Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/ Limbah Cair,
Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT
Laboratorium yang bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan
penggunaan jasa laboratorium Lingkungan dan Standar pengawasan, keselamatan
dan mutu laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam
pelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan
laboratorium yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa
laboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut
pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi
penerimaan daerah melalui UPT Laboratorium Laboratorium pada BLH Propinsi
tersebut.
Hal. 22 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa ERVINA SARI selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang
mempunyai tugas:
a. Menerima setoran dan wajib bayar.
b. Membuat tanda bukti penerimaan.
c. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas
Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan.
d. Menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah.
e. Membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.
- Bahwa Sebagai Bendahara Penerimaan BLH Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa
bertugas untuk menerima dan menyetorkan penerimaan atas retribusi jasa
penggunaan Laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi
sumatera Utara.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan dengan cara pembayaran
melalui rekening pada Bank Sumut atas nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH
Propinsi Sumatera Utara dengan nomor rekening 100 01.03.125005-9 dengan
spesimen tandatangan atas nama Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT dan specimen
tandatangan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh Pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di
bawah Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
Hal. 23 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke
Petugas Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan
sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada
Pihak Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum
Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh Pelanggan adalah:
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan
rincian biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi
untuk mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak
Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank Sumut
Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
Hal. 24 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang
yang ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro
dengan tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat
Tanda Setor untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas
Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari pihak
pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai:Rp. 1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening:Rp. 2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total:Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui
Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT, dan atas perintah Ir. HENNY JM NAINGGOLAN
selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian yang disetorkan ke
Kas Daerah oleh Terdakwa sebagaimana seharusnya, sedangkan sebagian
lainnya diserahkan kepada Ir. HENNY JM NAINGGOLAN dan dipergunakan
langsung untuk keperluan operasional dan keperluan lain yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT
Laboratorium Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening
tersebut ditarik secara bertahap oleh Terdakwa dan hanya sebagiannya yang
disetorkan Terdakwa ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya diserahkan
kepada Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan langsung oleh Ir.
Hal. 25 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan lain yang tidak dapat dibenarkan
dengan dalih untuk keperluan biaya tenaga ahli, survey dan pengambilan sample,
biaya pembuatan laporan, honor petugas pengambil sample, biaya transportasi
dan biaya akomodasi yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama
dengan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli
dan honor petugas pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya
para petugas pengambil sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti
saksi TAVIANDIQ, saksi LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN,
saksi KICHI HANAFI, dan saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima
sejumlah honor sebagaimana tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si., Terdakwa hanya menyetorkan secara bertahap sebesar
totalRp. 2.216.196.067,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta seratus
sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum
daerah dengan nomor rekening 100 01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta
Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp. 159.552.855,00 (seratus lima puluh
sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus lima puluh lima
rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium
Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012 tersebut adalah
sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta
lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah),
Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua
Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa dan
Ir. HENNY JM NAINGGOLAN.
Hal. 26 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. HENNY JM NAINGGOLAN,
M.Si., secara dengan sengaja telah mempergunakan secara langsung dan tanpa hak
sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa
laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya
disetorkan ke kas umum daerah namun pada kenyataannya dengan sengaja tidak
menyetorkannya ke kas umum daerah sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat
(3) sebagai berikut :
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3)
sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung
untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekekning Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 68 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan
Hal. 27 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa
jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai
berikut :
Hal. 28 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
No Uraian Sub Jumlah
(Rp)
Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium
Lingkungan BLH:
3.529.540.954,00
(c) Yang disetor oleh pelanggan ke
rekening UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran II)
2.149.733.708,0
0
(d) Yang dibayar oleh pelanggan secara
tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran III)
1.379.807.246,0
0
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
(2.216.196.067,00)
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(c) PPN 159.075.855,00
(d) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
II..Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 29
Agustus 2014, terdakwa dituntut sebagai berikut :
1. Terdakwa Ervina Sari S.T., M.T., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu
subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-
Hal. 29 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Ervina Sari S.T., M.T. berupa Pidana
Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.
3. Membebankan terdakwa Ervina Sari S.T., M.T. membayar pidana denda sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Membebankan terdakwa Ervina Sari S.T., M.T untuk membayar Uang Pengganti
sebesar Rp. 576.896.016,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus
sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah), jika terdakwa tidak membayar
uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada
yang berhak.
6..Menghukum terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T., untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
III..Putusan Nomor 37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn., Tanggal 9 September 2014, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair :
Hal. 30 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
3. Menyatakan Terdakwa ERVINA SARI, ST.MT, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Korupsi “, secara bersama-sama
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti
dengan hukuman kurungan selama 1 (satu)bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada
yang berhak.
8...Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;
Telah Membaca :
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 September
2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 9 September 2014, nomor : 37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan, tanggal 29 September 2014, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 25 September 2014, yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Hal. 31 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 September 2014, serta
telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada
tanggal 6 Oktober 2014;
4. Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 2 Oktober 2014, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh)
hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
tingkat banding;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana
yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014 yang pada
pokoknya berisi hal sebagai berikut :
Jaksa penuntut Umum keberatan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T.,terlalu
ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan
alasan seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 2
s/d 10
Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima
permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:
Hal. 32 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
1. Terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T., , bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan
Kesatu Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke
1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T., , berupa
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, membebankan terdakwa Ervina Sari,
S.T., M.T., memabayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Membebankan terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T. untuk membayar Uang
Pengganti sebesar Rp. 576.896.016,- ( lima ratus tujuh puluh enam juta
delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah), jika terdakwa
tidak memebayar uang pengganti 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan
berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
- Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan
kepada yang berhak.
5.Menghukum terdakwa Ervina Sari, S.T., M.T., untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Hal. 33 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan
hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 september 2014 Nomor:
37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut
Umum oleh karena itu alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Jaksa
Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2014, Nomor :
37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25
September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima
alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang
telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan
cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan
keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri
dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa
pertimbangan.
Hal. 34 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Menimbang, bahwa hukuman penjara dijatuhkan terhadap terdakwa masih
dirasakan kurang adil dan terlalu ringan,sehingga Majelis Tingkat Banding perlu untuk
mengubahnya dengan beberapa pertimbangan dan alasan.
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan
Terdakwa, Ervina S.T., M.T., selaku Bendahara Penerimaan UPT Lab Lingkungan
TA 2012, telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi IR Henny JM
Nainggolan,M.Si., selaku Kepala UPT Lab. Daerah. Dimana uang tersebut adalah
penerimaan dari restribusi yang oleh terdakwa tidak semua disetor ke kas daerah
akan tetapi diserahkan kepada Kepala UPT Lab.di Daerah yang dijabat oleh
terdakwa IR Henny JM Nainggolan,M.Si dan Terdakwa tidak tahu penggunaan
uang tersebut, karena terdakwa tidak diberi tahu. Disamping Terdakwa tidak
menerima bagian dari sejumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi IR
Henny JM Nainggolan,M.Si. Setahu Terdakwa semua pengeluran tidak Terdakwa
catat dalam pembukuan. Saksi Ir Henny J.M. Nainggolan, M.Si. juga tidak
membuat catatan pengeluran uang. Bahwa benar saksi tidak ada membuat laporan
pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional petugas sampling.
Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga memberikan uang kepada
Rosmawati Sinaga sebagai Juru Bayar UPT Lab. BLH dan Rosmawati Sinaga yang
memberikan uang tersebut kepada petugas sampling.
Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Mikyaruddin, Saksi Khichi
Hanafi S.H., Saksi Taviandiq, Saksi Lukas Alexander Tarigan, S.H., Saksi M. Nur
Hasibuan S.P., dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang
bukti, berupa bukti surat daftar tanda penerimaan pembayaran honor petugas
sampling dan atas pengajuan barang bukti tersebut, saksi menyatakan tidak pernah
melihat bukti tersebut, tidak ada menandatangani surat tersebut dan tidak ada
menerima honor seperti tertera didalam surat tersebut.
Hal. 35 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dorkas Yetti Mulyati
Simatupang, S.T., M.T., Saksi Tengku Dianingrum, S.T., dan Saksi Rebayat
Jelita Nainggolan, S.Pd..,dipersidangan tentang Bukti Surat yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum, berupa Laporan Pemantauan dan Laporan Pengelolaan
Lingkungan dan atas bukti surat tersebut saksi menyatakan bahwa benar saksi ada
menandatangani, akan tetapi saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tersebut
didalam bukti surat tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasma Adelina
Sidabutar, S.Si, Saksi Syukur S.H., Saksi Tengku Dianingrum S.T., dan Saksi
Siti Bayu Nasution, SIP, MSI ,dipersidangan tentang Bukti Surat yang oleh Jaksa
Penuntut Umum, berupa Laporan Pemantauan dan Laporan Pengelolaan
Lingkungan dan atas bukti surat tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak ada
menandatangani dan bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak ada menerima uang
sejumlah yang tersebut didalam bukti surat tersebut. Disamping itu Saski Lasma
Adelina Sidabutar, S.Si., juga menyatakan dalam persidangan bahwa memang
Saksi yang menerbitkan SPT dan mencantumkan biaya yang harus diberikan kepada
petugas lapangan dalam bentuk SPPJ untuk trasportasi sebesar Rp 250.000,- dan
untuk golongan III SPPJ sebesar Rp 710.000,- diluar ongkos transport , dimana
biaya tersebut diambil dari APBD. Hal ini bersesuain dengan keterangan Saksi DR,
IR. Hj Hidayati, M.Si selaku Kepala BLH Propinsi Sumatera Utara, dipersidangan
yang menyatakan bahwa biaya operasional pengujian diambil dari APBD, biaya yang
dipungut dari pengguna jasa tidak boleh dipergunakan langsung oleh UPT Lab. BLH
untuk membiayai kegiatan operasional. Disamping itu pula diperkuat oleh keterangan
Saksi Rosmawati Sinaga yang menyatakan bahwa setahu saksi UPT Lab. BLH ada
mengeluarkan biaya SPPD untuk petugas sampling.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akmal Syaputra
selaku Bendahara Pengeluaran pada BLH Propinsi Sumatera Utara, di persidangan
menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas bisa digunakan untuk petugas sampling.
Hal. 36 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Biaya SPPJ dibagi pergolongan yaitu sebasar Rp 310.000,- perhari untuk di daerah
Sumut dan dibayar dengan system ganti uang. Bahwa untuk SPPJ golongan III A
sebesar Rp 1.115.000,-
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilyas Sitorus SE, Mpd
selaku Kepala Kabag. Kas Daerah Biro Keuangan Setda Propinsi Sumatera Utara
dalam persidangan yang menyatakan bahwa dana yang diterima harus disetor ke
rekening daerah. Setahu saksi anggaran UPT Lab. BLH tahun anggaran 2012 adalah
sebesar Rp 3.560.402.900,- dan ada perubahan anggaran yang pada UPT BLH
yaitu sebesar Rp. 3.960.402.900,-. Saksi juga menyatakan bahwa penerimaan
SKPD tidak boleh dipergunakan langsung. Biaya yang dipungut dari pihak ketiga
harus disetor ke kas daerah. Biaya tambahan yang dipungut dari pengambilan
sampling diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang standar biaya
umum dan didalamnya diatur biaya tenaga ahli. Bahwa biaya sampling merupakan
restribusi kekayaan daerah bukan merupakan pendapat lain lain. Disamping itu
sesuai keterangan Ahli Riswan S.E., dipersidangan bahwa penerimaan biaya
tambahan yang telah dipungut dari pengambilan sampel wajib disetorkan ke kas
daerah. Hal tesebut juga diperkuat oleh keterangan Ahli Aprilla H Siregar, S.H.,
M.H., dalam persidangan yang menyatakan bahwa terhadap biaya restribusi dan
biaya pengambilan sampel harus disetorkan ke kas daerah.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ridin Turnip.,
dipersidangan menyatakan bahwa apabila ada pungutan di luar Perda Nomor: 12
Tahun 2007, maka harus dilaporkan kepada Gubernur dan seluruh penerimaan
tersebut harus ditatausahakan oleh bendahara sesuai dengan azas umum
pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan tersebut harus disetorkan ke
rekening kas daerah serta tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan undangan.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR Mirza Nasution, S.H.,
M.Hum., dipersidangan menyatakan bahwa jika pejabat melakukan perbuatan di
Hal. 37 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
luar norma hukum, kewenangan dan subtansi maka perbuatannya merupakan
perbuatan menyalahgunakan wewenang dan dimintai pertanggungjawaban secara
pribadi. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan pejabat Negara tidak
sesuai dengan kewenangannya.
Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian kesaksian tersebut diatas
Terdakwa Ervina Sari S.T., M.T., telah menyalahgunakan kewenangannya selaku
Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012, yang tidak menyetorkan
sebagian penerimaan atas retribusi penggunaan jasa laboratorium lingkungan
tersebut ke Kas Umum Daerah selaku Bendahara Penerimaan pada Badan
Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012. yang berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011 mengharuskan Ervina SariI S.T., M.T.,. untuk menerima dan
selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi penggunaan jasa
laboratorium lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu Terdakwa Ervina
Sari ST.MT. telah menyalahi kewenangannya selaku Bendahara Penerimaan Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara TA 2012, bersama sama dengan Kepala UPT Laboratorium
Lingkungan bersama-sama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si., selaku
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, karena mempergunakan secara langsung
sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa
laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya
disetorkan ke kas umum daerah yaitu sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan
Hal. 38 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
pada pasal 8 Ayat (3) sebagai berikut : “Retribusi sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas daerah 1 x 24 jam.”
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68
Ayat (3) sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
Undang-undang Nomor :1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 68 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa
Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD”.
Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.”
Hal. 39 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya
sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir.Ervina Sari S.T., selaku
Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara
bersama sama dengan IR. Henny J.M. Nainggolan, M.Si., selaku Kepala UPT
Laboratorium Lingkungan pada BLH Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi berupa keuntungan
materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak
bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan
Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang
dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014
menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara
ini adalah sebesar Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dengan
perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi
Hal. 40 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Sumatera Utara yang tersebut diatas dan tidak sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian Negara,
dalam perkara a qua, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan
pertimbangannya dari nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman
54 huruf f, yang menyatakan: “ bahwa BPK RI Perwakilan Propinsi Sumetera Utara
dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya atas kepatuhan terhadap Peraturan
Perundangundangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ,
Nomor : 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013, tanggal 13 Mei 2013, BPK tidak berpendapat
adanya indikasi kerugian Negara/Daerah yang pada intinya menyebutkan
“ Diitemukan penggunaan langsung atas penerimaan Restribusi Jasa Usahapada
Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 817.994.886,- dan penerimaan sebesar
Rp 86.106.340,- belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2012…” Karena
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumetera Utara tersebut dibuat
dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Perundangundangan Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, bukan dalam rangka perhitungan
kerugian negara dan oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama
tersebut haruslah dikesampingkan.
Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Unit
Pelaksana Tehnis Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara TA
2012, sebagai pihak yang juga harus bertanggung jawab , maka sepatutnya
terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi
rasa keadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 9
September 2014 Nomor : 37/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn harus dirubah sekedar
mengenai hukuman penjara dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa,
sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut
dibawah ini;
Hal. 41 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor
37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 9 September 2014 haruslah dirubah sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan
selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut
dibawah ini;
Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31
tahun 1999 jo Undang - Undang nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang
KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. ;
M E N G A D I L I:
-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
-- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 9 September 2014 sekedar
mengenai pemidanaan yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar
selengkapnya menjadi:
1. Menyatakan terdakwa Ervina Sari, S.T.,M.T., tersebut tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
Hal. 42 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
2. Menyatakan terdakwa Ervina Sari, S.T.,M.T., telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama ”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Ervina Sari, S.T.,M.T., dengan pidana
penjara selama 3 (tiga ) tahun dan membayar uang denda sebesar
Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada
yang berhak.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh kami :
A. TH. PUDJI WAHONO, SH.Mhum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Ketua Majelis, SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan , Dr. MANGASA MANURUNG, SH MKn,
ROSMALINA SITORUS, SH MH. SAZILI SH M Si masing-masing Hakim
Tinggi Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 351/PEN.PID.SUS-TPK/2014/PT-MDN,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis
Hal. 43 dari 43 Put. No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PT.MDN
serta dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN,S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS
SAUT H. PASARIBU, SH. A.TH. PUDJI WAHONO, SH. MHum
DR. MANGASA MANURUNG, SH MKn
ROSMALINA SITORUS, SH MH
SAZILI SH M Si
PANITERA PENGGANTI
JOHORLAN DONGORAN, SH