p u t u s a n “demi keadilan berdasarkan ketuhanan … fileberupa pembayaran atas kegiatan...
TRANSCRIPT
![Page 1: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/1.jpg)
P U T U S A N
Nomor : 17/Pidsus/2011/PT-Mdn
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi
dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 17/Pidsus/2011/PT-Mdn telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---------------------------------
Nama lengkap : Mirzal, SH., MM;
Tempat lahir : Agam;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/24 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Kel. Pahlawan Kec. Binjai
Utara Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kasubag Hukum KPU Kab. Langkat);
Terdakwa ditahan di Rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 15
Pebruari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 7 Maret 2011 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 19
April 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juli
2011 ;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 11
September 2011 ;
8. Hakim ...……2
![Page 2: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/2.jpg)
2
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober
2011 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal
10 Desember 2011 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :
Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini :
1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :
Primair;
Bahwa terhadap MIRZA, SH. MM pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan
Desember 2008 atau setidaknya pda waktu- waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di
kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat atau Jalan Imam Bonjol No. 66
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “telah
melakukan beberapa perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing–masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut:
Bermula ketika pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui Perturan Bupati
Langkat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 mengalosikan anggaran 23.082.333.000
(dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
dengan rincian untuk keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,- (sepulu
milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Belanja Barang/ Jasa
sebesar Rp. 3.904.507.000,- ( tiga milyar sembilan ratus empat juta lima ratus tujuh ribu
rupiah) dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.000,- ( delapan milyar enam
sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
Kemudian pada tanggal 13 Juni 2009 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten
Langkat tahun 2008 antara Pemerintah Kebupaten Langkat dengan KPU Kabupaten
Langkat Nomor 900-774.B/BPKADS/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU/LKT/2008, yang
ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat ...……3
![Page 3: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Langkat dengan Pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan
dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp.
23.082.333.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu rupiah) untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian visi-
misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat senilai
Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga anggaran dana hibah yang
diterima oleh KPU Kab.Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,- (dua puluh tiga
milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola administrasi keuangan dana hibah
dari Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairkan dana diterima seluruhnya oleh
KPU Kab.Langkat melalui Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 23.179.333.000,- (dua
puluh tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tuga puluh tiga ribu
rupiah). Yang dipergunakan untuk keperluan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Langkat, dengan rincian sebagai berikut :
- Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 4.519.348.750,-
- Bulan September 2008 sebesar Rp. 500.011.750,-
- Bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 7.773.133.610,-
- Bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 475.784.233,-
- Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 9.393.892.259,-
- Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 514.400.000,-
Dari dana yang diterima oleh KPU Kab.Langkat tersebut dibebankan pengeluaran
berupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan
sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk pengadaan Jasa Sewa/rental mobil dalam
rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat, tahun
2008, dengan perincian sebagai berikut:
I. Senilai Rp. 36.777.600,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-
Kabupaten Langkat oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HALIM.
II. Senilai Rp. 32.968.000,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-
Kabupaten Langkat oleh terdakwa.
III. Senilai Rp. 15.896.600,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-
Kabupaten Langkat oleh terdakwa.
IV. Senilai Rp. 30.410.000,- yang dibayarkan kepada 23 Ketua PPK se-
Kabupaten Langkatr oleh terdakwa.
Dimana dari beban pengeluaran tersebut saksi- saksi yang merupakan Ketua – ketua
PPK yang seharusnya sebagai penerima dana tersebut mengatakan pernah menerima
dana dalam rangka distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi dalam
rangka ...……4
![Page 4: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/4.jpg)
4
rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kab.Langkat Tahun 2008
sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali pada putaran pertama yang didterima langsung
oleh pembayaran dan 1 (satu) kali pada putaran kedua yang dari terdakwa dengan
menandatangani tanda terima pembayaran.
Sehingga dari hal tersebut ada 2 (dua) pendanaan atas tersebut yang tidak tersalurkan
dan dana tersebut ada pada tangan terdakwa, namaun untuk menutupi hal tersebut
terdakwa membuatkan tanda terima pembayaran seolah – olah dana tersebut telah
diterima oleh Ketua – ketua PPK dengan membuatkan Kwitansi tanda terima palsu
dimana tanda – tangan Ketua –ketua PPK sebagai penerima dipalsukan oleh terdakwa,
bahkan ada stempel PPK yang juga dipalsukan oleh terdakwa.
Kemudian masih pada waktu tersebut terdakwa yang merupakan Ketua Panitia
Pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung pada pilkada Bupati tahun 2008
dilungkungan KPU Kab. Langkat yang diangkat melalui surat Kuasa Pengguna
Anggaran No. 800.219/KPU/2008, tanggal 02 Juni 2008 telah melakukan pengadaan
barang dengan cara penunjukan langsung berupa Sewa/rental mobil sebanyak 2 (dua)
kali yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kontrak kerja antara KPU Kab.Langkat dengan
CV.DELTA PRATAMA, senilai Rp. 102.4000.000,- (seratus juta empat ratus ribu
rupiah) dan meminta Bendahara KPU Kab.Langkat untuk dilakukan pembayaran, yaitu ;
1. Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008/ tanggal 01 Oktober 2008 senilai
Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupaih).
2. Kontrak No. 020-704.2/KPU=LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai
Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
Dimana sesuai keterangan saksi Hendri Hasibuan yang mengatakan bahwa pekerjaan
pengadaan sewa rental mobil tersebut pernah dilaksanakannya banyak 1 (satu) kali
berdasarkan Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2008 senilai
Rp. 56.000.000,- dan telah dibayarkan oleh KPU Kab. Langkat No. 020-704.2/KPU-
LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp. 46.4000.000,- tidak pernah
dilaksanakannya dan juga tidak pernah menerima pembayaran atas pekerjaan dimaksud.
Selanjutnya berdasarkan bukti pengeluaran yang dibuatkan oleh Bendahara KPU
Kab.Langkat ABDUL HALIM yang ditanda tangani oleh terdakwa terdapat pengeluaran
untuk hal yang dimaksud dan berdasarkan saksi ABDUL HALIM dana tersebut telah
diterima oleh tyerdakwa untuk melakukan pebayaran Pengadaan Sewa/rental mobil sesui
Kontrak No.0200704/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp.
46.400.000,- ditambah biaya lain sehingga jumlah yang diterima adalah senilai Rp.
52.640.000,- akan tetapi danan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk
melakukan pembayaran biaya rental dimaksud, melainkan dipergunakan sendiri oleh
terdakwa.
sehingga ...……5
![Page 5: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan telah
memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar Rp. 101.919.000,- (seratus satu
juta sembilan belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Dana yang tidak disalurkan oleh terdakwa dalam rangka kegiatan distribusi dan
penyebaran / pemasangan bahan sosialisasi senilai Rp. 49.279.000,-
2. Dana yang tidak jelas peruntukannya yang seharusnya untuk biaya sewa/rental mobil
senilai Rp. 52.640.000,-
Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh
Badan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan dan Pembangunan
Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana
Hibah dalam pelkaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat sebesar Rp. 101.919.000,- (seratus
satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan ketentuan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolahan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 :
- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efesien, ekomomis dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau menegsahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran
atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah;
Perbuatan terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukuman
melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Subsidair;
Bahwa Terdakwa MIRZAL, SH.MM Pegawai Negeri dengan jabatan selaku
Kasubag dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat berdasarkan Surat
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor: 800-2953/KPU-
SU/2005 dan juga merangkap sebagai Asisten Tehknis dan Keuangan KPU Kab.Langkat
berdasarkan ...……6
![Page 6: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/6.jpg)
6
berdasarkan surat dari sekretaris KPU Kab.Langkat (Drs. H. Syamsul Bahri) pada bulan
Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu – waktu
lain dalam tahun 2008 dan bertempat di Kantor Komisi P[emilihan Umum Kabupaten
Langka Jalan Imim Bonjol No. 66 Kecamatan Stabat Kabupaen Langkat atau setidak–
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 dan bertempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “telah melakukan beberapa
perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2006 terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag
Hukum dan Humas KPU Kab. Langkat berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Priponsi Sumatera Utara Nomor: 800-2953/KPU-SU/2005 dan juga merangkap
sebagai Asisten Tehknis dan Keuangan berdasarkan surat sari sekretaris KP Kab.
Langkat (Drs. H. Syamsul Bahri) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasubag Hukum dan Humas KPU
Kab.Langkat adalah:
1. Membantu KPU Kab. Langkat dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu.
2. Dalam kuhumasan bertugas untuk memberikan infomasi kepada Pers dan Media
untuk seluruhnya kegiatan pemilu.
Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten infomasi kepada pers KPU Kab.
Langkat yaitu:
1. Membantu PPK dalam meneliti persedian dana yang ada.
2. Membantu PPK dalam mencermati RKA yang ada.
3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam RKA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
4. Membantu PPK dalam pembebanan pengeluaransesuai dengan mata
anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
5. Membantu menyiapkan usulan revisi RKA.
6. Membantu penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan agar waktu dan
tepat sasaran.
7. Membantu mencermati isi dari RKA.
Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2008 Bupati Langkat melalui peraturan Bupati
Langkat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dan APBD Tahun Anggaran 2008 mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebesar Rp. 23.082.333.000 dengan rincian untuk
keperluan ...……7
![Page 7: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/7.jpg)
7
keperluan Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.485.200.000,-, Belanja Barang/Jasa Rp.
3.904.507.00,- dan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.692.626.00,-.
Kemudian pada tanggal 13 Juni 2008 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Langkat tahun 2008 antara pemerintah kabupaten Langkat dengan KPU Kabupaten
Langkat Nomor 900-774.B/BPKAD/2008 dan Nomor 900.234.1/KPU-LKT/2008 yang
ditanda tangani oleh Bupati Langkat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Langkat dengan pokok perjanjian bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan
dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat senilai Rp.
23.082.333.000 untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Langkat dan ditambah lagi dana untuk keperluan penyampaian
visi/misi/program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Langkat
senilai Rp. 97.000.000,-, sehingga dana anggaran hibah yang diterima oleh KPU Kab.
Langkat menjadi sebesar Rp. 23.179.333.000,-.
Selanjutnya setelah melalui mekanisme tata kelola adminitrasi keuangan dana hibah
dari pemerintah Kabupaten Langkat tersebut dicairan dan diterima seluruhnya oleh KPU
kab. Langkat melalui kuasa pengguna Anggaran senilai Rp.23.179.333.000,yang di
pergunakan untuk keperluan pemilihan kepada daerah dan wakil daerah kabupaten
langkat,dengan dengan rincian sebagai berikut :
- Bulan Agustus 2008 sebesar Rp.4.519.348.70;
- Bulan September 2008 sebesar Rp. 00.011.750;
- Bulan Oktober 2008 sebesar 7.773.133.0;
- Bulan November 2088 sebesar 475. 784. 233;
- Bulan Desember 2008 sebesar Rp.9.393 .892.29;
- Bulan januari 2008 sebesar 14.400.000;
Dari dana yang diterma dari KPU Kab.Langkat tersebut di bebaskan pengeluaran
berupa pembyaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi
sebanyak 4 (empat) kali dan untuk pengadaan Jasa Sewa/rental mobil dalam rangka
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat Tahun 2008,
dengan perincian sebagai berikut :
I. Senilai Rp. 36.777.600 yang dibayarkan langsung kepada 23 Ketua PPK Se
Kab.Langkat oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HALIM .
II. Senilai Rp. 32.968.000,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.
Langkat oleh terdakwa.
III. Senilai Rp. 15.896.600,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.
Langkat oleh terdakwa.
IV Senilai ...……8
![Page 8: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/8.jpg)
8
IV. Senilai Rp. 30.410.000,- yang di bayarkan kepada 23 Ketua PPK Se-Kab.
Langkat oleh terdakwa.
Dimana dari beban pengeluaran tersebut saksi-saksi yang merupakan Ketua-Ketua
PPK yang seharusnya sebagai penerima dana tersebut mengatakan pernah menerima
dana dalam rangka distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi dalam
rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Langkat Tahun
2008 sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali pada putaran pertama yang diterima
langsung oleh Bendahara KPU Kab. Langkat ABDUL HAKIM dengan menandatangani
tanda terima pembayaran dan 1 (satu) kali pada putaran kedua yang diterima dari
terdakwa dengan menandatangani tanda terima pembayaran.
Sehingga dari hal tersebut ada 2 (dua) pendanaan atas hal tersebut yang tidak
tersalurkan dan dana tersebut ada pada tangan terdakwa, namun untuk menutupi hal
tersebut terdakwa membuatkan tanda terima pembayaran seolah olah dana tersebut telah
diterima oleh Ketua-ketua PPK dengan membuatkan kwitansi tanda terima palsu dimana
tanda tangan Ketua-ketua PPK sebagai penerima dipalsukan oleh terdakwa, bahwa ada
stempel PPK yang juga dipalsukan terdakwa.
Kemudian masih pada waktu tersebut terdakwa yang merupakan Ketua Panitia
pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung pada pilkada Bupati tahun 2008
dilingkungan KPU Kab. Langkat, yang diangkat melalui surat kuasa pengguna anggaran
No. 800-219/KPU-LKT/2008 tanggal 02 Juni 2008 telah melakukan pengadaan barang
dengan cara penunjukan langsung berupa Sewa/rental mobil sebanyak 2 (dua) kali yang
dilaksaan melalui 2 (dua) kontrak kerja antara KPU Kab. Langkat denagn CV. DELTA
PRATAMA, senilai Rp. 102.400.000 dan menerima Bendahara kpu Kab. Langkat untuk
dilakukan pembayaran , yaitu :
1. Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2009 senilai Rp.
56.000,000-
2. Kontrak No. 020-720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai
Rp. 46.400.000,-
Dimana sesuai keterangan saksi Hendri Hasibuan yang mengatakan bahwa pekerjaan
pengadaan sewa rental mobil tersebut pernah dilaksanakn sebanyak 1 (Satu) kali
berdasarkan Kontrak No. 020-531.1/KPU-LKT/2008 tanggal 01 Oktober 2008 senilai
Rp. 56.000,000- dan telah dibayarkan oleh KPU Kab.Langkat melalui transfer rekening,
sementara pekerjaan dengan Kontrak No. 020-720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28
Desember 2008 senilai Rp. 46.400.000,- tidak pernah dilaksanakannya dan juga tidak
pernah menerima pembayaran atas pekerjaan dimaksud.
Selanjutnya berdasarkan bukti pengeluaran yang dubuatkan oleh Bendahara KPU
Kab.Langkat ABDUL HALIM yang ditandatangani oleh terdakwa terdapat penegluaran
untuk ...……9
![Page 9: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/9.jpg)
9
untuk hal dimaksud saksi ABDUL HALIM dana tersebut telah diterima oleh terdakwa
untuk melakukan pembayaran Pengadaan Sewa/rental mobil sesuai Kontrak No. 020-
720.2/KPU-LKT/2008 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp. 46.400.000,- ditambah
biaya lain sehingga jumlah yang diterima terdakwa adalah senilai Rp. 52.640.000,- akan
tetapi dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran
biaya rental dimaksud, melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
Sehingga dari perbuatan terdakwa dimaksud telah merugikan keuangan Negara dan
telah memperkaya diri terdakwa dan/atau orang lain sebesar R. 101.919.000,- (seratus
setu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. Dana yang tidak disalurkan dalam rangka kegiatan distribusi dan
penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi senilai Rp.49.279.000,-
2. Dana yang tidak jelas peruntukannya yang seharusnya untuk biaya
sewa/rental mobil senilai Rp. 52.40.000,-
Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang
dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara, Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Nomor SR-6185/PW.02/5/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas
DUGAAN Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Hibah dalam pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 pada Komisi Pmilihan Umum (KPU)
Kabupaten Langkat sebesar Rp. 101.919.000,- (Sembilan satu juta Sembilan ratus
Sembilan belas ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakaan dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 :
- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis dan bertanggang jawab dengan
memperhatikan azaz keadilan , kepatutan dan manfaat untuk masyaraakat ;
- Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja ataas bebean APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaraan
atas pelaksanaaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah ;
Perbuatan ...……10
![Page 10: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Perbuatan Terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukuman
melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaa telah
diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa MIRZAL,SH., MM., telah terbukti bersalah melakukan
”Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 aayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan (3)
Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pindana
Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo, Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-
Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaakwa MIRZAL, SH.MM dengan hukuman
penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan dengan terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan
kurungan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.919.000,-
(seratus satu juta sembilan sembilan belas ribu rupiah) dan jika tidak membayar
uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan
pidana penjara 4 (empat) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1. 1 (satu) bundel SPJ Relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon
Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.
2. 1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KUPD dalam rangka pilkada Calon
Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008.
3. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008.
4. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopemeber 2008.
5 1. (satu) ...……11
![Page 11: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/11.jpg)
11
5. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008.
6. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Januari 2009.
7. 1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran 1 (pertama).
8. 1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi.
9. 1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya.
10. 1 (satu) bundel catatan atau tulisan Mirzal, SH.MM.
11. 1 (satu) bundel realiasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun
anggaran 2008.
12. 1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan
oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.
13. 1 (satu) bundel Rincian Biaya yang dibutuhkan untuk putaran kedua dari
putaran pertama dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
14. 1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan
direlisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama
dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2008.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2008.
16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Pebruari
2009.
17. APBD 2008.
18. R. APBD 2008
19. Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani
oleh H. FECHRUDIN RAO
20. Kwitansi senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.
FECHRUDIN RAO
21. Kwitansi senilai Rp. 20.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
![Page 12: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/12.jpg)
12
22. Kwitansi senilai Rp.4000.000,- (empat jutarupiah) yang ditandatangani oleh H.
FECHRUDIN RAO
23. Kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh
H. FECHRUDIN RAO
24. Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
25. Kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani
oleh H. FECHRUDIN RAO
26. Kwitansi senilai Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
27. Kwitansi senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
28. Kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
29. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran peratama
dan kedua.
30. 1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan
wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.
31. 2 (dua) rangkap petikan keputusan bupati langkat dengan nomor :
990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran /
pengguna barang dilingkungan skretariat daerah bupati langkat tahun anggaran
2008.
32. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat 2008.
33. 1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolahan keuangan daerah.
34. 1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya pemilihan umum bupati dan wakil
bupati kabupaten langkat 2008.
35. 1 (satu) bundel kebutuhan biaya pemilihan umum bupati dan wakil bupati
kabupaten langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.
36. 1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat
Tahun Anggaran 2008.
25 kwitansi ...……12
![Page 13: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/13.jpg)
13
37. 1 (satu) bunder Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
belanja Fungsional)
38. 1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp
3.820.20.000,- (tiga miliyar delapan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).
39. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan
Wakil kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
40. 1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2009 untuk komisi pemilihan Umum kabupaten Langkat.
41. 1 (satu) bundel Rencana Kebuthan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil
Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.
42. 1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan
wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.
43. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil kepala daerah putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).
44. 1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran 2008.
45. 1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan
oktober 2008 dalam rangka pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.
46. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua
yang akan direalisasikan sampai denagn Desember 2008 diambil dari dana
putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2008.
47. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan
kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2008.
48. 1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran
pertama dan putaran kedua.
49. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum
42.1(satu) ...……13
![Page 14: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/14.jpg)
14
kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan
jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil
Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
50. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua
yang akan direalisasikan sampai dengan desember 2008 diambil dari dana
putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
51. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat
Koordinasi tentang jumlah pemilihan dan TPS untuk pemilu legislatif tahun
2009.
52. Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah
kabupaten langkat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
53. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang
pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
54. 1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17
Desember 2008.
55. 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Langkat Nomor 270-07/SK/2008
tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
56. 2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD).
57. 1 (satu) rangkap pemutusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumantera
Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sumantera Utara Tahun 2008.
58. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumantera Utara Tahun
2008.
59. 1 (satu) rangkap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret
Tahun 2009.
60. 1 (satu) rankap Surat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei
Tahun 2009.
53. 1(satu) ...……14
![Page 15: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/15.jpg)
15
61. 1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bulan Agustus Tahun 2009.
62. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah
APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2008.
63. 1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan
Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala
daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
64. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-
LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan
Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.
65. 1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno yang berisi 30 (tiga puluh) SK.
66. SK Pengangkatan atas nama Selamat
67. SK Pengangkatan atas nama P. Irmawati
68. SK Pengangkatan atas nama Fachrudin Rao
69. SK Pengangkatan atas nama Sutomo
70. Sktruktur Organisasi KPUD Langkat
71. 2 (dua) buah buku khas umum
72. 1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru
73. 5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.
Barang bukti tersebut statusnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Langkat di Stabat terlampir dalam berkas perkara atas nama Drs. SYAMSUL
BAHRI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor.
324/Pid-Sus/2011/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------
- Menyatakan terdakwa Mirzal, SH., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair
jaksa/penuntut umum;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
71. 1(satu/ ...……15
![Page 16: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/16.jpg)
16
- Menyatakan terdakwa Mirzal, SH., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah
Rp 75.000.000,- (terbilang tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan
yang telah dijalani terdakwa;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti terdiri dari :
1. 1 (satu) bundel SPJ Relisasi anggaran KPUD dalam rangka Pilkada Calon
Bupati (cabup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Agustus Tahun 2008.
2. 1 (satu) bundel SPJ realisasi anggaran KUPD dalam rangka pilkada Calon
Bupati (cabup) dan wakil Bupati (wabup) Bulan September 2008.
3. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Oktober 2008.
4. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Nopemeber 2008.
5. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Desember 2008.
6. 1 (satu) bundel SPJ anggaran KPUD dalam rangka pilkada Calon Bupati
(cubup) dan Wakil Bupati (wabup) Bulan Januari 2009.
7. 1 (satu) bundel SPJ lipatan suara putaran 1 (pertama).
8. 1 (satu) bundel LPJ realisasi anggaran penyampaian Visi dan Misi.
9. 1 (satu) bundel tulisan tangan pengeluaran biaya.
10. 1 (satu) bundel catatan atau tulisan Mirzal, SH.MM.
11. 1 (satu) bundel realiasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun
anggaran 2008.
12. 1 (satu) bundel realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan
oktober 2008 dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Langkat tahun anggaran 2008.
6. 1(satu) ...……16
![Page 17: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/17.jpg)
17
13. 1 (satu) bundel Rincian Biaya yang dibutuhkan untuk putaran kedua dari
putaran pertama dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
14. 1 (satu) bundel Penggunaan dana untuk putaran pertama dan kedua yang akan
direlisasikan sampai dengan Desember 2008 diambil dari dana putaran pertama
dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2008.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2008.
16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 10 Pebruari
2009.
17. APBD 2008.
18. R. APBD 2008
19. Kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani
oleh H. FECHRUDIN RAO
20. Kwitansi senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.
FECHRUDIN RAO
21. Kwitansi senilai Rp. 20.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
22. Kwitansi senilai Rp.4000.000,- (empat jutarupiah) yang ditandatangani oleh H.
FECHRUDIN RAO
23. Kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh
H. FECHRUDIN RAO
24. Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
25. Kwitansi senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani
oleh H. FECHRUDIN RAO
26. Kwitansi senilai Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
27. Kwitansi senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
28. Kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh H. FECHRUDIN RAO
26 Kwitansi ...……17
![Page 18: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/18.jpg)
18
29. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran (RKA) pilkada putaran peratama
dan kedua.
30. 1 (satu) bundel rencana kebutuhan biaya pemilihan umum kepala daerah dan
wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun 2008.
31. 2 (dua) rangkap petikan keputusan bupati langkat dengan nomor :
990/4/SK/2008 tentang penghujukan / penetapan kuasa pengguna anggaran /
pengguna barang dilingkungan skretariat daerah bupati langkat tahun anggaran
2008.
32. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian belanja hibah penyelenggaraan pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat 2008.
33. 1 (satu) buah surat edaran tertib administrasi pengelolahan keuangan daerah.
34. 1 (satu) bundel realisasi anggaran biaya pemilihan umum bupati dan wakil
bupati kabupaten langkat 2008.
35. 1 (satu) bundel kebutuhan biaya pemilihan umum bupati dan wakil bupati
kabupaten langkat (putaran kedua) tahun Anggaran 2008.
36. 1 (satu) bundel rencana permintaan / penggunaan anggaran Hibah APBD
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat
Tahun Anggaran 2008.
37. 1 (satu) bunder Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ
belanja Fungsional)
38. 1 (satu) bundel kekurangan dana untuk putaran kedua Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp
3.820.20.000,- (tiga miliyar delapan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).
39. 1 (satu) bundel rencana anggaran biaya pemilihan Umum kepala Daerah dan
Wakil kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
40. 1 (satu) lembar usulan Bantuan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2009 untuk komisi pemilihan Umum kabupaten Langkat.
41. 1 (satu) bundel Rencana Kebuthan biaya Pemilihan Umum Bupati dan wakil
Bupati Kabupaten Langkat (putaran kedua) tahun anggaran 2008.
42. 1 (satu) bundel rincian kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala daerah dan
wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.
43. 1(satu) ...……18
![Page 19: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/19.jpg)
19
43. 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil kepala daerah putaran kedua Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2008 (yang diambil dari sisa anggaran putaran pertama).
44. 1 (satu) bundel Realisasi Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran 2008.
45. 1 (satu) bundel Realisasi penggunaan dana putaran pertama sampai dengan
oktober 2008 dalam rangka pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008.
46. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua
yang akan direalisasikan sampai denagn Desember 2008 diambil dari dana
putaran pertama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2008.
47. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) pilkada putaran pertama dan
kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2008.
48. 1 (satu) bundel rekapitulasi Anggaran Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008 untuk putaran
pertama dan putaran kedua.
49. 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum
kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan , program dan
jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil
Kepala daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
50. 1 (satu) bundel penggunaan dana untuk putaran pertama dan putaran kedua
yang akan direalisasikan sampai dengan desember 2008 diambil dari dana
putaran pertama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
51. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2008 dan daftar hadir panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Langkat dalam Rangka Rapat
Koordinasi tentang jumlah pemilihan dan TPS untuk pemilu legislatif tahun
2009.
52. Naskah perjanjian belanja Hibah penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 antara pemerintah
kabupaten langkat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
![Page 20: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/20.jpg)
20
53. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang
pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
54. 1 (satu) rangkap surat permohonan pencairan Dana pilkada Bupati tanggal 17
Desember 2008.
55. 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Langkat Nomor 270-07/SK/2008
tentang honorarium panitia penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008.
56. 2 (dua) bundel surat perintah perjalanan Dinas (SPPD).
57. 1 (satu) rangkap pemutusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumantera
Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sumantera Utara Tahun 2008.
58. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumantera Utara Tahun
2008.
59. 1 (satu) rangkap Ralat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Maret
Tahun 2009.
60. 1 (satu) rankap Surat permohonan Pencairan Dana Pilkada Bupati Bulan Mei
Tahun 2009.
61. 1 (satu) rangkap permohonan dana Hibah Bulan Agustus Tahun 2009.
62. 1 (satu) bundel Lampiran Rencana Permintaan / penggunaan Anggaran Hibah
APBD Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2008.
63. 1 (satu) bundel Tanda Terima untuk Pendistribusian Bahan Sosialisasi dan
Uang Pemasangan / penyebaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala
daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008.
64. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Langkat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800-219/KPU-
LKT/2008 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Penunjukan
Langsung Pada Pilkada Langkat Tahun 2008.
65. 1 (satu) bundel SK KPU Hasil Pleno yang berisi 30 (tiga puluh) SK.
66. SK Pengangkatan atas nama Selamat
Dimana ...……4
![Page 21: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/21.jpg)
21
67. SK Pengangkatan atas nama P. Irmawati
68. SK Pengangkatan atas nama Fachrudin Rao
69. SK Pengangkatan atas nama Sutomo
70. Sktruktur Organisasi KPUD Langkat
71. 2 (dua) buah buku khas umum
72. 1 (satu) buah buku bantuan Bank yang berwarna biru
73. 5 (lima) buah buku cek Bank Sumut.
Barang bukti di atas status hukumnya telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan
Negeri Stabat dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terpidana Drs. Syamsul
Bahri.
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-
(terbilang lima ribu rupiah)
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
telah menyatakan banding pada tanggal 12 September 2011, permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 ;--
5. Bahwa juga atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan banding pada tanggal 14 September 2011, permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 ;-----------------
6. Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding pada tanggal 28 September 2011, dan salinan memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28
September 2011;------------------------------------------------------------------------------------
7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Stabat tanggal
21September 2011 Nomor W2.U15-966/Pid.01.01/IX/2011 ; ------------------------------
Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permintaan banding
tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
mengemukakan sangat keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang terlalu ringan
dalam menjatuhkan putusan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh
Barang ...……20
![Page 22: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/22.jpg)
22
karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan,
Berita Acara Persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor. 324/Pid-
Sus/2011/PN-Stb berikut dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta
surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding didalam memeriksa dan
memutus perkara a quo di Tingkat Banding: ; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut
Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada merupakan hal-hal baru ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor. 324/Pid-Sus/2011/PN-Stb
tersebut haruslah dikuatkan ; --------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman,
maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan didalam amar
putusan ; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20/2001
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini :-----
---------------------------------------- M E N G A D I L I ;----------------------------------------
----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------------------
----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September 2011 Nomor.
324/Pid-Sus/2011/PN-Stb yang dimintakan banding ; ---------------------------------------
----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------------------------------------
dalam .....……21
![Page 23: P U T U S A N “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileberupa pembayaran atas kegiatan distribusi dan penyebaran/pemasangan bahan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali dan untuk](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022020417/5d4ed88a88c99353578b927f/html5/thumbnails/23.jpg)
23
----- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat
peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----
Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh kami : Dr. H. MUH.
DAMING SUNUSI SH M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua
Majelis, Dr. MANGASA MANURUNG, SH MKn dan ROSMALINA SITORUS, S.H
M.H, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut
dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan
Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ; ------------------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis
ROSMALINA SITORUS, S.H M.H. Panitera Pengganti
JOHORLAN DONGORAN, S.H.
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A
TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum
NIP. 19630517 199103 1 003.
Ketua
Tinggi.....……22
Dr. MANGASA MANURUNG, SH M Kn Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI SH M.Hum