Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Past

Dewan P ertanyakanAn ggatan Pen gadaanBuku PerpustakaanSingaraja (Bali Post) -

Program pengadaan bukuperpustakaan di beberapainstansi pemerintah desadan kelurahan mulai men-gund.ang pertanyaan dikalangan lembaga dewan.Sikap ini karena anggaranuntuk membeli buku terse-but meningliat tajam sejaktahun 2016 hingga dinilaitidak rasional.

Tak hanya itu, data di-Bumpulkan di lapangan.Rabu (12l7) kemarin, tahun2016 anggaran pembelianbuku sebesar Rp 3,31 miliar.Dari dana tersebut, Rp 3,2miliar untuk membeli bukunaskah. Sedangkan pen-gadaan buku perundang-undangan'dialokasikan Rp

113,6 juta. Memasuki tahun&ni'bemerintah kembali men-galokasikan dengan jumlah

"total sebesar Rp 8,01 miliar.Anggaran itu mencakup se-

" luruh instansi pemerintah,''kecamatan dan kelurahan,"dengan jenis buku tercatat21jenis.

Anggota Badan Angga-ran (Banggar) DPRD Bule-leng mengatakan, anggaranpembelian buku itu baruditemukan setelah ia mem-baca buku penjabaran APBD2016 dan APBD 2017. Kenai-kan anggaran yang palingfantastis untuk pembelian

buku perundang-undanganmencapai Rp 1,47 miliar.Padahal pada tahun 2016lalu hanya Rp 13,5 juta. Disamping itu, anggaran pen-gadaan buku perpustakaanmencapai Rp 674 juta. "Saatpenyusunan APBD, memangtidak ada anggaran itu (pen-gadaan buku). Mungkinwaktu itu perda angkanyaitu gelondongan, dan kemu-dian dijabarkan di perbupternyata anggaran itu mun-cul," katanya.

Menurut politisi PartaiGolkar asal Desa BondalemKecamatan Tejakula ini,pembelian buku. sangat re-alistis jika anggarannyarasional. Akan tetapi, den-gan kenaikan anggaranpembelian buku itu men-gundang tanda tanya. Ter-utama dalam pengadaanbuku perundang-undangan.Kenaikannya fantastis, darisemula hanya puluhan jutarupiah menjadi miliaranrupiah. Selain itu pihaknyajuga akan mempertanyakankepada eksekutif, siaparekanan dalam programtersebut. Dewan khawatirakan ada penunjukan padasatu atau dua rekanan saia."Pengadaan, buku itu wajarsaJa sepanJang anggaran-nya realistis. Tapi kalaukenaikann5'a sangat tinggi,

;

seperti pengadaan bukuperundang-undagan itu, jadipatut kita pertanyakan,"jelasnya.

Seperti diketahui, alokasianggaran pengadaan bukuperpustakaan memicu soro-tan publik di Buleleng. Padatahun 2017 ini, ada 14 SKPDyang mangalokasikan untukmembeli buku. Buku yang di-beli jenisnya beragam seperrrbuku kepustakaan, buku ilmupengetahuan dan teknologi,buku peraturan perundang-undangan, ensi-klopedia, bukuperpustakaan desa, dan bu_kuPAUD dan TK.

Masing-masing instansiakan melakukan perfunju-kan langsung, kecuali Ke-camatan Buleleng karenaanggaran mencapai Rp 200juta. Pengadaan buku ini di-duga rentan berpotensi men- ,

guntungkan satu atau duarekanan. Atas kondisi ini,Ketua Tim Anggaran Pemer-intah Daerah (TAPD) yangjuga Sekkab Buleleng Ir.Dewa Ketut Puspaka, M.P.berancana akan melaku-kan rasionalisasi anggaranhingga kemungkinan alokasibelanja buku itu dipangkas.Apalagi, dari hasil pemer-iksan BPK, APBD Bulelengmengalami defisit, sehinggaperlu dilakukan upaya peng-hematan anggaran. (kmb38)

Edisi

Hal

: Vau;s, t9 Juli -Zol7

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan Frovinsi Bali{ail.t

,r;.5ffi.'*, -

wFBali Post

upati Segera Evaluasi KinefiaoP,DBangli (Bali Post)

Rapat paripurna denganagenda jawaban eksekutif ataspemandangan umum fraksifra*si DPRD Bangli terhadappertanggungjawaban pelak-sanaan APBD Tahun Angga-ran 2016 digelar, Rabu (1?7)kemarin. Dalam rapat yangdipimpin Wakil Ketua DPRDNyoman Basma, eksekutif me-nyatakan seget" *"t;ndakl an-juti saran dan masukan yangdiberikan Fraksi Demokratterkait perbaikan dan pen-ingkatan kinerja aparaturpemerintah. Eksekutif jugaakan melakukan evaluasisecara menyeluruh terhadappelaksanaan kegiatan, pelak-sanaan tugas pokok dan fungsiOPD maupun persopal yangmasih belum optimal.

"Terhadap pelaksanaankegiatan, pelaksanaan tugAs

Terhadap pemandanganumum dari Fraksi Gerindra,Puja menyampaikan, ekse-kutif sangat sepakat denganpenekanan evaluasi kinerjadari jajaran. eksekutif di sek-tor pariwisata, khususnyapada perbaikan objek wisata.Diharapkan Penelokan akanmenjadi objek wisata yangpaling diminati dan mampumengembalikan pbrformapariwisata Kintamani dansekaligus mampu mening-katkdn PAD dari sektor pari-wisata.

Menanggapi pandanganumum serta saran-saran Flak-si Golkar, eksekutif menyata-kan akan tenis berusaha-men-ingkatkan kinerja pegawai disemua Iini seluruh pegawai diOPD baik itu masalah disiplinpe gawgi maupun meninglat-kan kemampuan sumber daya

pokok dan fungsi OPD maupunpersonal yang masih belum op-timal akan segera dilakukanevaluasi secara menyeluruhbaik dengan memberikansanksi bagi yang tidak melak-sanakan sesuai ketentuan,maupun dengan memberikanreward bagi yang melaksana-kan tugas dengan baik se-hingga ke depan aparaturkita mampu bekerja dengancepat, tepat dan cermat sesuaiperaturan perundangan yangberlaku," kata Asisten Pe-merintahan dan Kesra SetdaKabupaten Bangli I NyomanPuja saat nrembacakan jawa-ban eksekutif.

Selain itu eksekutif jugamenjawab pandangan FraksiPKPI yang mempertanyakanpenyebab tidak terpenuhinyatarget pendapatan daerahtahun 2016. Dijelaskan Puja,

manusianya agar mampumelaksanakan tugas sesualperaturan dan tidak terjadikesalahan administrasi yangberulang.. Sementara terhadap pe-

mandangan umum FraksiPDI-P, eksekutif sangatsetuju dan memohon dukun-gan semlla anggota dewansehingga predikat WTP bisadipertahan-kan dan perbaikanpengelolaan keuangan bisaterus ditingkatkan. "Khususterkait dana DAK yang tidakditransfer tahun 2016, kamitelah berupaya ke pemerin-tah pusat dan selanjutnyapemerintah pusat berkoinit-men untuk menyelesaikanmasalah dimaksud sehinggaharapan kita bersama tahun2017. dana DAK tahun 2016bisa ditransfer kembali.."

tid.ak terpenuhinya "targefpendapatan tahun lalu sebe-sar Rp 103,7 mi-Liar lebih dis-ebabkan tidak terpenuhinyatarget pendapatan transferpemerintah pusat khususnyaDana Alokasi Khusus OAK)dan dana transfer PemerintahProvinsi berupa PendapatanBagi Hasil Pajak. Terkaitefisiensi belanja daerah sebe-sar Rp 138,21 miliar lebihatau 12,44 persen disebabkanadanya efisiensi dari pelaksa-naan lelang dan ada beberapakegiatan yang tidak dilak-sanakan optimal pada belanjamodal sebesar 19.77 persendari anggaran belanja modalsebesar 62,23 miliar lebih danefi siensi pelaksanaan belanjaoperasi sebesar 7.48 persenyaitu sebesar 75,04 miliarlebih dan juga terhadap be-lanja tak terduga.

Edisi : Fani>, t7 drli IOGHal '6

jelasnya. (kmb40)/

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Fl ovinsi Bali

W ,rffiii'.

WBali Post

-Ratusan unit pembalgkit ristrik tena.ga surya (PLTS) yang dibangun pemkabBangli tahun 20 15 untukitt""y"rrG;;iair; d"il",;ili i;""" Berong KanginandalDusun Belong Kauhan De"" a[""e SonEan- Kinternani nrr]rooi- p^-^r--..-\"J di dua dusun,yakniDusun BeloigKanginanAban_g S_on ga n, K i n taman i o mub az ir-. p a silnyau!azir. Pasalnyasejak selesai dipalang, ""i""", "il pirs il'fi;kilffiiffii#Tiii""T;,LX1,i.

Bangli (Bali Post) --Ratusan ulit pehbangkit listrik tena

Mubaz**

tersebut. Terkait persoalanitu pihaknya sudah pernahmenyampaikannya ke pem-kab Bangli dalam hal iniDinas Pekerjaan Umum (pll)hingga beberapa kali. Akantetapi, tidak mendapat pen-anganan.

Dinas PU hanya menyam-paikan, PLTS tidak bisa ber-fungsi karena konsepnvatidak sesuai dan ada maialahdengan pihak rekanan. "Kar-ena sudah semp;rt konfirmasiberulang-ulang tapi hanya

__ Kepala Dusun BelongKanginan Wayan Atmaja Artisaat dikonfirmasi, Rabu (1217)kemarin. pemasangan pLTSdilakukan di setiip rumahpenduduk. "PLTS-nva sudahdipasang instalasinya 201blalu. Panelnya jugi sudahsebagian tapi tidak bisa di-fungsikan. Sempat saya cobapasangi lampu. tapi tidakmau hidup." ungkapnya.

.Dia mengaku tidak menge-tahui secara pasti penyebabtidak berfungsinya FLTS

disuruh n-unggu saja, ya sayaoramKan," terangnya.

Karena tak bisa difunesi-kan. Atmaja pun menilai, bin-tuan PLTS ter:sebut mubazir.Padahal awalnya masyarakatsangat berharap bantuantersebut bisa dimanfaatkanuntuk penerangan rumahkarena belum teialiri listrikPLN. "Tapi sekarang seluruhrumah pendtrduk di baniarB_elong Kanginan dan BelongKauhan sudah teraliri listri[dari PLN sejak akhir 2016

lalu," imbuhnya.Sementara itu. Sekrerarts

Dinas PU, Tata Ruang, Peru-mahan dan Permukiman Ka-bupaten Bangli Made Somadidampingi Kabid Sarana danPrasarana Ni Wayan Budiarimengakui PLTS yang diban-

.gun sebanyak 174 unit di duadusun tersebut memang tidakbisa difungsikan masyarakat.Tidak berfungsinya PLTSdisebabkan pemasangan kom-ponenn$g"belum tuntas.

Pihak'rekanan yang telahdiputus kontraknya lantarantak bisa menunta.skan peker-jaannya tepat waktu hanyamenyelesaikan pekerj aannya60,78 persen. "Setelah kitaaudit di lapangan, fisiknya

baru diselesaikan 60,78 pers-en. Masih banyak komponenyang tidak terpasang danbeberapa komponen yangdipasang juga ada yang tidalsesuai," terangnya.

Dikatakan Soma, perso-alan itu kini tengah ditanganipihak kejaksaan. Mengenaibagaimana nasib kelanjutanPLTS yang dibangun denganDana DAK energi perdesaanitu, pihaknya menyatakanhal itu ke {.epannya men-jadi kewenangan PemerintahProvinsi. Sebab mulai tahun20 1 6. pengelolaan DAK energiperdesaan tidak lagi dilaku-kan pemerintah kabupatennamun pemerintah provinsi.

Edisi

Hal 6

(kmb40)

Ratusan PttS diAbang Songil

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

], ur\t rtw ,,1

W Bali Post

Edisi

Hal

Dinilai Kemahalan,Pengadaan Seragam

SMPNI 4 BangliBangli (Bali Post) -- Rencana pengadaan seragam sekolah untuk siswabaru di SMPN 4 Bangli mcnuai keluhan dari sejum-Iah orang-tua- siswa. Keluhan muncul karena ir"""g"seragam dinilai kemahalan.. Perbekel Desa Peng-otan Wayan Suardana mengung_kapkan. keluhan terkait rnahalnva harga serasamtersebut disampaikan sejunrlah orangtua 6iswa, R"abu(12i7) kemarin. Dia menj_elas\an, pengadaan seragamtersebut seb-elumnya telah me!qluirapat antara oring-tua siswa, komite dengan sekolah pada B Juli lali.Pul?* rapat itu, pada intiya sejumlih orangtua yanghadir sudah menyepakati dan menyerahkin untu[pembelian seragam agar difasilitasi.. Kemudian-d?lq* perjalanannya, sejumlah orangtua

siswa mengeluh lantaran harga seragam yang dileu.tukan dinilai-cukup r"ahal. Untuk seragam [ngkapyang terdiri dari 21 item ditawarkan dbnsan hAreiRp 1.265.000. Sementara untuk seragam yang tid;klengkap (tanpa sepatu dan tas), ditawarkan harSa $q895.000.

"Dengan harga Rp 895.000 itu dinilai masih kema-halan bagi para orangtua giswa. Karena ada oranstujayang mendapat informaei bahwa harga seragam di ies;pat lainnya bisa didapat lebih murah." ,rngkapnya. l

...Suardana menjelaskan, tak hanya soal harga yang, ,

dikeluhkan, beberapa orangtua siiwa itu juga mem-1pertanyakan alasan kenapa hanya satu rekanan yangmenggarapnya. Semestinya untuk pengadaan seragam,itu, konveksi yang didatangkan jumlahnya lebih darisatu sehingga ada pembanding mengenai harganya.'

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMpN + Ranili Made.Muliawan mengatakan, untuk pengadaan seragamtersetrut sebelumnya sudah ada pertemuan dan -kes-

epakatan antara orangtua siswa dan komite di sekolah.Sesuai kesepakatan, pengadaan sekolah dilakukan se-cara penuh oleh komite dan orangtua siswa. Pihaknyatidak ikut campur dalam hal itu.- Muliawatl menegaskan, pihaknya membebas-kan orangtua siswa dalam membeli seragam untuksiswanya di mana saja. Piha\nya bahkan menegas-kan, siswa yang belum memiliki seragam tetap bisasekolah. (kmb40)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK ftl Perwakilan F,l ovinsi Bali

Bali Post

Kasus Perdin DPRD Denpasar

i,qPi

ta!trft.;;-'-rw

Mantan SekwanDituntut 1,5 Tahun

PERSIDANGAN - Terd,ohwa I Get, RaiSut a b ersiap mengikuti pereid.ang anhosusnya di Pengodilan TipikorDenpasa4 Robu (1W) hemorin. Padopersid.ongan itu, terdahwa d.ituntut1,5 tahun terhait dugoan korupsi per-jalanan d.inas DPRD Kota Denpasar.

Denpasar (Bali Post) -Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan)

Kota Denpasar I Gusti Rai Suta, Rabu(1217) kemarin dinyatakan terbukti ber-salah melakukan tindak pidana korupsioleh JPU I Dewa Narapati dan Dewa AryaLanang dalam sidang di PengadilanTipikor Denpasar, Rabu (1217) kemarin.Dalam kasus perjalanan dinas (perdin)

DPRD Kota Denpasar tersebut, terdakwadituntut hukuman satu tahun enam bulanatau 1,5 tahun dikulangi sepenuhnya sela-ma terdakwa menjalani masa penahanan.

Selain itu, dalam berkas tuntutan sete-bal 243 halaman tersebut, terdakwa jugadibebankan membayar uang denda Rp50 juta. Jika tidak dibayar, maka digantidengan piilana kurungan selama enam bu-lan. Jaksa 'dari lGjari Denpasar juga tidakmembebankan terdakwa membayar uangpengganti Rp 2,292 rr.ilier. Alasannya, sudahada penitipan sejumlnh qslg tersebut yangdititipkan pada JPU dan telah disetorkanke kas negara dalem perlrara I Gusti MadePatra (penuntutan terpisah - red). "Selainitu, terdakwa juga dibebankan membayarperkara Rp 5.000," tuntut jeksa.

Sebelum pada proses ftssimpulan, jalsamembeberkan sejumlah pertimbangan se-belum menuntut terdakwa 1,5 tahun. Yangmemberatkan" terdakwa tidak mendukungupaya pemerintah dalam pemberantasankorupsi.Yang terdakwamen-gakui berterus terang perbuatannya, bahwaada kesalahal administrasi dan terdakwabelum pernah dihukum. Delem perkara itu,terdakwa dijerat Pasal S UU fipikor.

Dalam paparannya, jaksa jugamenjelaskan terdakwa terbukti bersalah

Edisi

Hal

I hnis, t< Jrtri -2o17

2L

$$l ltw

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha EPK Rl Perwakilan provinsl Bali

Bali Post^{14'.

,r,.,,:' J (qrt-.

-ti!,s#iP

\try=/

melak'l{tn tindak qidana korupsi, dengan[uJuar] mengu.uturifkan diri sendiri atauoran$ lqi*'dan atau korporasi, dengan

. peqfdlhhgunakan kewenangan atau,Iesempatan yang ada padanya karenaJabatan sebagai pengguna anggaran (pA).

ualam surat tuntutannya, jaksa jugamenjelask-an beberapa pirtimbanginsaKst ctan takta persiddngan lainnya. Diant-aranya, bahwa apa yang dilalukanterdakwa Rai Suta tidak;bisi dilakukangeldi"i,tanpa adanya peranan pihak lain.Jaksa menjelaskan. sejak terbit perwaliNomor 23 Tahun 2010, pembayaran perd.indilakukan secarareal mst. "Namun dalamkegiatan perdin ini, terdakwa selaku pA ti.dak pernah mempedomani aturan tersebutdengan baik. Namun, menerima pertane-gungiawaban begitu saja," jelas jiksa. -

Selain itu, terdakwa juga selalu me-nerima- tagihan dari pihak trouel tanpamelekukan verifikasi berapa sesungguhnyakebenaran pembayaran biaya p"afrir"paahotel, transpor pesawat yang dilrslua.kat.Sehrngga dianggap, PA dan ppIK mem-lur*utftd_il cuk'r! besar dalam kegiatanPerdin DPRD Kota Denpasar, serta al.anyadukungan dari PT BaLi Daksina Wisaiadan PT Sunda Duta Tour & Travel sebagaipelaksana kegiatan yang memperolih

keuntungan dari perdin DpRD KotaDenpasar. Sedangkan, masih dalam surattuntutan jaksa, terdakwa Rai Suta tidakpernah ada mer-rgetahui nroses penunjukanctLra lrot,el tersebut untu-k melayani periala-nan dinas DPRD Kota Denpaiar. l.t"-"r,demi-kian. selaku pA terdalwa -"ngdtu-sudah melaksanakan tugas dan tu"g}u"gjawab sesuai Peraturan Menteri tlitrfrNegeri Nomor 18 Tahun 2006.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yangiiberikan kesempatan melakukan peilUlIaan atau pledoi, cukup menyerahlan kekuasa hukumnya. Jero ahmia Hadiana.Dari- sinilah sidang terlihat cepat, karenatu_mben dalam perkara korupsi tidak di-lakukan pembelaan secara tert-ulis. Namun.Ahmad Hadiana menyampaikan pledoisecara lisan. "Kami lakukan pembelaanLalS.sunS-sqja yang mL lia. Jika memang ti-dak bersalah, kami mohon bebaskan pak-RaiSuta. Namun. jika majelis punya pendapatlaln. Kaml mohon hukuman yang seringan_ringannya," tegas Jero Ahmia ftaaianai.

Atas plldoi secara lisan itu, JpU jugamenjawab secara lisan. ,.Kami tetappada tuntutan yang mulia." jawab Dewa!anang. Majelis hakim pimpinan WayanSukanila akan memutuskan perkara inidalam dua pekan ke depan. @mb3Z)

Edisi

Hal iZ