otonomi daerah
TRANSCRIPT
OTONOMI DAERAHKelompok 5
Anggota Kelompok
Ahmad Zulfi Aufar
Andi Enri Ernasari
Rizky Saputra Adams
Mukhlisin Lahuddin
Hakikat Otonomi Daerah
Mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ
penyelenggara negara
Menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota
negara baik secara dekonsentrasi maupun pendelegasian kepada pemerintah
atau perwakilan daerah
Argumentasi Dalam Memilih Desentralisasi Otonomi Daerah
Akuntabilitas publik
Kesetaraan politik
Stabilitas Politik
Persiapan untuk karier
politik lanjutan.
Sebagai sarana
pendidikan politik
Terciptanya efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintah
Visi Otonomi Daerah
PolitikEkonomiSosial Budaya
Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia
UU No. 1 Tahun 1945
UU No. 22 Tahun 1948
UU No. 1 Tahun 1957
UU No. 18 Tahun 1965
UU No. 5 Tahun 1974
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999
Amandemen pasal 18 UUD
1945
UU No. 32 Tahun 2004
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman.
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Harus sesuai dengan konstitusi negara.
5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.
6. Harus meningkatkan fungsi badan legislative daerah.
7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan.
Pembagian Kekuasaan Dalam Kerangka Otonomi Daerah
Dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalism.
Otonomi yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab
Provinsi juga merupakan daerah administrative
Pemerintah pusat memilki wewenang untuk mengawasi daerah otonom.
Pemilihan Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah
UU No. 22 Tahun 1999• Bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih dan
bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD.
UU No. 32 Tahun 2004• Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung
11 kewenangan wajib daerah otonom• Pertahanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan,
lingkungan hidup, pekerja umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, koperasi
Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah
Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang.
Daerah belum siap dan belum
mampu.
Pusat melepaskan tanggung
jawabnya untuk membantu dan
membina daerah.
Daerah dapat melakukan apa saja.
Menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.
Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah
Fasilitasi
Pemerintah daerah
harus kreatif
Politik local yang
stabil
Pemerintah daerah harus
menjamin kesinabungan berusaha
Pemerintah daerah harus komunikatif
dengan LSM/NGOO
Dana yang dibutuhkanMembuka kemungkinan konflik elite dan masaAktifitas rakyat tertanggu
Kelemahan Pilkada
Pilkada
Langsung
Umum
Bebas
Rahasia
Jujur
Adil
Kriteria Pilkada
Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung
Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat
Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai yang mencalonkannya
Sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas politik
Check and balance antara legislative dan eksekutif dapat berjalan seimbang
Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai langsung oleh rakyat
Pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat
Kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi
Pilkada langsung sebagai karier politik lanjutan
Membangun stabilitas politik dan mencegah separatism
Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat
Kelebihan Pilkada
Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung
Semoga bermanfaat
Terima Kasih