Organisasi Internasional, partai politik dan promosi hak hak minoritas di negara negara BaltikDavid J. Galbreath

Uni Eropa yang termasuk dalam Kerjasama Keamanan Eropa dan Dewan Eropa menjadikan Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional mendapat sebuah pertanyaan terkait dengan apakah Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional akan memiliki pengaruh dalam pemecahan isu isu didalamnya. Pertanyaan tersebut muncul terkait dengan negara negara Baltik yang didalamnya masih memiliki isu isu seperti hak hak minoritas misalnya. Negara negara Baltik yang termasuk anggota Uni Eropa seakan mempertanyakan keberadaannya melihat isu isu mengenai hak hak minoritas masih belum tuntas. Dalam hal ini Estonia dan Latvia bagian negara negara Baltik masih memiliki masalah yang terkait dengan hak hak minoritas. Keduanya memiliki masalah dengan bahasa minoritas yang mengakibatkan terpecahnya masyarakat dengan batasan garis etno bahasa yang kemudian akan semakin mengakibatkan rentan akan terpecahnya konflik. Melihat keanggotaan keduanya dalam Organisasi Internasional Uni Eropa dan NATO. Menilai khususnya Uni Eropa dengan kerjasama keamanan dan dewan eropa nya bagaimana kontribusinya untuk merubah Estonia dan Latvia.Paska berakhirnya perang dingin fokus Organisasi Internasional khusunya Uni Eropa terhadap minoritas nasional semakin gencar dilakukan demi mencapai integritas Eropa, demokratisasi dan keamanan. Dewan Eropa dalam hal ini lebih tertarik mempromosikan demokratisasi di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Sedangkan Kerjasama Keamanan Eropa lebih tertarik kepada konflik kekerasan yang terjadi di wilayah Baltik dengan melibatkan Federasi Rusia, dan hal ini lebih buruk daripada konflik di Moldova, Georgia dan Azerbaijan. Namun dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan integritas Eropa, demokratisasi dan keamanan, ketiganya saling tumpang tindih. Menjadikan peran Organisasi Internasional khususnya Uni Eropa kembali dipertanyakan. Seberapa kemampuan Organisasi Internasional jika dalam menghadapi negara-negara transisi tadi. Selain itu aktor domestik juga akan dipertanyakan apakah dapat berpengaruh terhadap Organisasi Internasional.

Kemerdekaan Baltik dan Baltik RusiaKebijakan mengenai masalah minoritas di Estonia dan Latvia telah didominasi oleh isu-isu kewarganegaraan dan status bahasa. Politik paska Soviet negara negara tersebut menjadikan anggapan bahwa negara negara tersebut sedang melakukan restorasi politik. Restorasi politik inilah yang kemudian menjadikan sebuah logika timbulnya masalah minoritas. Mikhail Gorbachev yang bergerak ke arah reformasi pada sistem Soviet pada akhirnya memicu runtuhnya Uni Soviet dan menyebabkan muncul proyek restorasi besar di wilayah Baltik. Munculnya restorasi tadi menjadikan awal berkembangnya dalam kaitannya dengan hukum kewarganegaraan baru, terutama dalam hal kriteria naturalisasi. Latvian Peoples Front dan Estonian Popular Front sebagai kelompok nasionalis moderat dalam masalah restorasi ini memilih kebijakan kewarganegaraan eksklusif dan lebih konservatif terhadap bahasa. Kelompok moderat tadi harus bertindak sebagai pelindung bangsa. Kolst (1995) berpendapat bahwa ada provokasi tertentu oleh Komunitas Russophone antara unsur unsur konservatif komunis, terutama militer Russia yang pada turut bermain pada bagian pemilihan politikus yang nasionalis. Oleh sebab itu politikus Baltik merasa terhambat untuk mengusulkan kebijakan yang lebih nasionalis konservatif.Estonia dalam hal hukum kewarganegaraan telah melakukan Pemilihan Cepat diadakan pada awal tahun 1992 , dan undang-undang kewarganegaraan baru dimasukkan tak lama setelah itu. Kemudian menghasilkan restorasi kewarganegaraan dengan cara pemberian hukum kewarganegaraan otomatis untuk mereka, baik warga negara atau keturunan dari warga di antar perang Republik Estonia ( jus sanguinis ). Sedangkan penduduk tetap bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan dan naturalisasi dengan melakukan tes bahasa Estonian. Ini bukan masalah yang mudah untuk berbahasa Estonian sama halnya dengan warga Estonia untuk berbahasa Russian.Di Latvia, masalah tentang kewarganegaraan tidak ditangani sampai 1994. Titik baliknya adalah pada pemilihan parlemen 1993. Seperti halnya Estonia hukum kewarganegaraan Latvia, dengan kewarganegaraan otomatis untuk mereka, baik warga negara atau keturunan dari warga di antar perang Republik Latvia. Hukum kewarganegaraan yang akhirnya disahkan , terdiri dari prosedur tiga bagian untuk naturalisasi : tes bahasa , tes sejarah / kewarganegaraan dan sistem kontroversial regulasi pelamar untuk proses naturalisasi .Sementara itu golongan minoritas mengeluhkan hukum kewarganegaraan yang telah disahkan. Karena mereka merasa kesulitan untuk memenuhi syarat syaratnya. hukum itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( 1948) dan Deklarasi berikutnya tentang Hak Anak ( 1959) karena akan meninggalkan anak-anak ini tanpa kewarganegaraan. Pemerintah Estonia dan Latvia menanggapi dengan cara yang sama . Di Estonia , 1989 Undang-Undang Bahasa Estonia didirikan sebagai bahasa resmi Soviet Estonia . Undang-undang ini disahkan pada Soviet Latvia , dan perubahan berikutnya 1992 , mengikuti logika yang sama . Asumsi pada bagian dari masyarakat Baltik adalah bahwa jika Anda adalah untuk tetap independen Estonia atau Latvia , Anda harus mengintegrasikan bahasa , meskipun asimilasi adalah sukarela . Integrasi dilambangkan tingkat mempertahankan identitas budaya tambahan satu sementara mengembangkan kerangka sosial umum dalam yang berhubungan dengan seluruh masyarakat dan pemerintah .Masyarakat internasional terlibat dalam minoritas nasional di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Konferensi Kerjasama Keamanan di Eropa harus lebih berkonsentrasi juga terhadap elemen dimensi keamanan manusia, yang kemudian dilembagakannya Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu Kerjasama Keamanan di dalam Uni Eropa entah untuk alasan keamanan, demokratisasi atau regional integrasi dikembangkan untuk menangani permasalahan minoritas nasional. Dalam penerapannya misalnya dalam menanggapi masalah mengenai hukum kewarganegaraan di Estonia dan Latvia. Salah satunya adalah Dewan Eropa yang menuntut agar undang-undang kewarganegaraan menjadi direvisi sebelum Estonia dan Latvia bisa mendapatkan keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun pada kenyataannya cara tersebut tidak berjalan dengan lancar. Namun dengan tekanan internasional mengenai hukum bahasa, bagaimanapun, memiliki efek yang berbeda-beda. Kedua Parlemen mengeluarkan undang-undang bahasa yang lebih konservatif daripada yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Estonia adalah yang pertama untuk mencoba dan mengeluarkan undang-undang bahasa yang lebih konservatif pada tahun 1998.

Politik dalam negeri di bawah tekanan internasionalMembahas lebih dekat peran aktor domestik dalam proses implementasi kebijakan di kedua negara. Apakah aktor domestik menjadi pembantu, atau penghalang terhadap proses implementasi kebijakan minoritas di kedua negara. Aktor politik dalam negeri juga telah memainkan peran mereka dalam bagian membentuk hubungan antara pemerintah dan komunitas minoritas. Karena dominasi partai-partai kanan-tengah dalam pemerintahan di kedua negara , aktor domestik sering bekerja bertentangan dengan tujuan dari organisasi internasional. Namun organisasi internasional tidak bisa diabaikan khususnya Uni Eropa begitu juga NATO. Uni Eropa dan NATO sebagai organisasi internasional keduanya memang tidak memiliki efek dalam jangka pendek namun lebih kepada efek jangka panjang. Pada kondisi yang ada kedua negara Estonia dan Latvia dari yang sebelumnya masih memiliki jumlah warga tanpa kewarganegaraan (stateless), pada saat sekarangan ini kondisinya terlihat menurun secara konsisten. Tes terbaru untuk perlindungan hak-hak minoritas ditandai dengan telah direformasikannya pendidikan pada tahun 1999 di kedua negara, dengan sistem pendidikan bahasa terutama di Latvia untuk anak-anak minoritas ,sementara Estonia telah menunda tindakan sampai 2008 karena kurangnya guru yang kompeten di Estonia. Melihat dari uraian diatas membuktikan bahwa organisasi internasional masih berperan aktif dalam merubah Estonia dan Latvia meskipun dibarengi dengan dominasi partai politik dalam negeri di kedua negara. Organisasi internasional terbukti lebih memiliki peran secara halus dan dalam efek jangka panjang. Dengan tiga tahap reformasi : Konsolidasi nasional, Eropanisasi, dan integrasi sosial. Ketiganya sudah membawa efek yang positif melihat contoh dalam pendidikan yang telah di reformasi menjadikan hak-hak minoritas khususnya anak- anak semakin terlindungi.