optimalisasi pemberantasan peredaran gelap …
TRANSCRIPT
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI KOLABORASI KELEMBAGAAN
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI
Disusun Oleh :
ASEP JENAL AHMADI
NDH : 18
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Angkatan XLIV Tahun 2020
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Juli 2020
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan ini dengan judul
Optimalisasi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Kolaborasi Kelembagaan Dalam
Rangka Percepatan Reformasi Birokrasi Polri dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai
dengan pentahapan / milestone yang telah direncanakan.
Proyek Perubahan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu kewajiban peserta
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan XLIV Tahun 2020, di Pusat Pendidikan dan
Latihan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan masukan dan
persetujuan dari Mentor, Coach serta telah disetujui oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri untuk
ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta Jajaran Kepolisian Daerah.
Penulis menyadari Laporan Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan baik dari segi
Administrasi maupun Substansi yang telah disajikan, dengan demikian besar harapan kami kepada
semua pihak dan stakeholder pada umumnya baik internal Polri maupun ekternal Polri dapat
memberikan masukan dan saran perbaikan dalam rangka menyempurnakan Laporan Proyek
Perubahan ini.
Laporan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik hanya karena Ridho Allah
SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya dukungan dari semua pihak, terutama Pejabat Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia, Pejabat Utama Direktorat Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri, stakeholder terkait, serta berkat bimbingan Mentor dan Coach yang secara iklas
dan penuh perhatian membantu dan mendukung Proyek Perubahan ini.
Dengan demikian pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kami tujukan kepada :
1. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia dan Pejabat Utama beserta staf yang telah menyelenggarakan program Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan XLIV Tahun 2020.
2. Ibu Erfi Muthmainah, SS., MA. Selaku Kepala Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN
beserta Staf yang telah memfasilitasi dan menyediakan seluruh sarana dan prasarana
pelatihan, serta senantiasa selalu berdampingan dengan peserta latihan kepemimpinan
dalam mensukseskan pelaksanaan program latihan dari awal hingga akhir.
3
3. Bapak Brigjen Pol. Krisno H. Siregar, SIK, MH., selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri yang telah menyetujui dan memberikan arah kebijakan strategis terhadap
pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana
Narkoba Bareskrim Polri.
4. Ibu Dr. Winantuningtyas Titi, M.Si. selaku Coach yang telah memberikan bimbingan, arahan
dan masukan terhadap Proyek Perubahan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri.
5. Para Pejabat Utama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang telah
memberikan dukungan dan motivasi atas suksesnya pelaksanaan Proyek Perubahan di
lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
6. Seluruh Tim Efektif yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan Proyek
Perubahan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
7. Seluruh stakeholder , baik internal dan ekternal yang telah memberikan dukungan
pelaksanaan Proyek Perubahan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim
Polri.
8. Rekan – rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I angkatan XLIV Tahun
2020 yang telah memberikan masukan, dukungan dan inspirasi.
Sebagai penutup, penulis berharap laporan Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri pada khususnya dan para pemangku kepentingan ( stakeholder baik internal maupun
ekternal Polri ) pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk rasa syukur
dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya Semoga Tuhan Yang
Maha Esa, Allah SWT Senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.
Jakarta, Juli 2020
Penyusun
Drs. ASEP JENAL AHMADI, SH., MH.
4
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR 2 DAFTAR ISI 4 DAFTAR TABEL 5 DAFTAR GAMBAR 6 RINGKASAN EKSEKUTIF 7 BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1.1 Latar Belakang 9 1.2 Identifikasi Potensi Masalah 11 1.3 Kondisi Saat Ini 12 1.4 Kondisi Yang Diharapkan 13 1.5 Gagasan Proyek Perubahan 13 1.6 Tujuan Proyek Perubahan 14 1.7 Manfaat Proyek Perubahan 16
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 Roadmap/Milestones Proyek Perubahan 18 2.2 Tata Kelola Proyek Perubahan 19 2.3 Identifikasi dan Analisis Stakeholders 21 2.4 Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya 22 2.5 Kriteria Keberhasilan 23 2.6 Faktor Pendukung Keberhasilan 24
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
3.1 Capaian Proyek Perubahan 25 3.2 Peta Stakeholders setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan 27 3.3 Kendala Internal dan Eksternal 28 3.4 Upaya Mengatasi Kendala 29 3.5 Instrumen Monitoring untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan 29
BAB IV P E N U T U P
4.1 Kesimpulan 31 4.2 Lessons learned 32 4.3 Rekomendasi 33
DAFTAR PUSTAKA 34
5
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2017 – 2019 (Bareskrim Polri) 11
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2017 – 2020 (BNN) 12
Tabel 1.3 Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Tahun 2017 – 2020 (BNN) 12
Tabel 2.1 Roadmap/Milestone Proyek Perubahan 21
Tabel 2.2 Keanggotaan Peran dan Fungsi Tim Proyek Perubahan 24
Tabel 3.1 Ringkasan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Tahun 2020 30
6
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Alur Pikir Konsep Rancangan Proyek Perubahan 16
Gambar 1.2 Komponen Rancangan Proyek Perubahan 17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan 23
Gambar 2.2 Peta Stakeholders 25
Gambar 3.1 Peta Stakeholder setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan 32
7
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius
dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi
masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat
potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih
menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya
bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa
Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.
Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para
pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya
pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru
daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak
hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba
telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu,
pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar
narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.
Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh
Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis
psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk
memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait
pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.
Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus
operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan
sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit
perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba
Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada
sindikat narkoba.
8
Dari uraian tersebut diatas tidak diikuti oleh dinamika yang seimbang terhadap strategi
penanggulangannya,baik bersifat antisipasi dini, pencegahan dini, dan pemberantasan arus
peredaran gelap narkotika yang signifikan. Tentu tidak mudah untuk mengambil hipotesis tentang
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas dan optimalisasi terhadap
program maupun kegiatan kelembagaan yang terkait dengan upaya pemberantasan peredaran
gelap narkotika yang semakin tidak mudah untuk memetakan pola jaringan kejahatan narkotika
baik lintas daerah maupun lintas negara dengan segala bentuk metode dan modus operandi baru
serta masuk melalui fasilitas dan lingkup tugas kelembagaan secara terpisah dari aspek tugas, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab.
9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang (Burning Platform)
Perkembangan pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada
periode 3 (tiga) tahun terakhir antra tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan
kecenderungan yang semakin menurun, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran
Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, dimana sebagian kecil saja yang
tampak di permukaan, sedangkan kedalamannya tidak terukur. Penurunan angka
pengungkapan ini tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa
kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia mengalami penurunan, bisa
jadi justru permasalahannya ada pada kinerja aparat penegak hukum dibidang narkoba
mengalami penurunan, atau meraka yang menjadi pelaku dalam suatu komunitas terselubung
(jaringan kejahatan) tindak pidana narkoba yang mengalami kemajuan atau peningkatan
sistem dan metode baru didalam kegiatan penyalahgunaan dan peredarannya, yang secara
langsung ada pengaruhnya terhadap semkin pesatnya kemajuan teknologi informasi dalam
era globalisasi seperti sekarang ini. Dan yang pasti tentu ada pengaruh yang signifikan dari
banyaknya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat negara penegak hukum dalam
melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Dengan demikian, sungguh sangat relefan apabila ada ungkapan hipotesisnya adalah
bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia saat ini
belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil
yang diharapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik
internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika
politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.
Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2017 – Tahun 2019
NO JENIS KASUS TERSANGKA
2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 NARKOTIKA 35.440 39.429 17.349 46.683 51.661 22.250
2 PSIKOTROPIKA 3.652 1.524 233 4.177 1.744 277
3 BAHAN ADIKTIF 11.382 2.905 1.804 12.248 3.066 1.181
JUMLAH 47.767 43.048 18.666 60.387 56.471 23.708
Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri 2020.
10
Tabel 1.2 : Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2017 – 2020 (JAN-JUN)
NO. KASUS TAHUN
2017 2018 2019 2020 1. Ganja 103 115 83 37
2. Heroin 4 0 1 0
3. Hashish 1 1 0 0
4. Kokain 1 0 0 0
5. Morfin 0 0 0 0
6. Shabu 820 844 810 260
7. Ekstasi (MDMA) 42 44 43 16
8. Amfetamine 4 22 0 8
9. PCC/Carisoprodol 0 4 2 0
10. Psikotropika & Prekursor (CL) 4 6 3 1
11. Ganja Sintetik 5 2 6 10
12. Kathinon 4 1 3 0
13. Turunan Triptamin 2 0 0 0
JUMLAH 990 1.039 951 332
Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Narkoba Badan Narkotika Nasional RI
Tabel 1.3 : Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Tahun 2017-2020 (JAN-JUN)
NO. TERSANGKA TAHUN
2017 2018 2019 2020 1 Ganja 137 154 124 49
2 Heroin 4 0 1 0
3 Hashish 2 1 0 0
4 Kokain 1 0 0 0
5 Morfin 0 0 0 0
6 Shabu 1.184 1.281 1.301 411
7 Ekstasi (MDMA) 58 83 59 21
8 Amfetamine 3 11 0 13
9 PCC/Carisoprodol 0 3 5 0
10 Psikotropika & Prekursor (CL) 4 8 6 2
11 Ganja Sintetik 9 1 8 0
12 Kathinon 2 3 1 0
13 Turunan Triptamin 2 0 0 0
JUMLAH 1.406 1.545 1.505 496
Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Narkoba Badan Narkotika Nasional RI
Dari data tersebut diatas menunjukkan penurunan angka pengungkapan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik kejadian dan pelakunya, yang bias
diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain, Pertama,
pelaksanaan tugas pokok Polri dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba
belum bisa dilaksanakan secara maksimal, Dua, kurang cukup memadai sumber daya
pendukung operasional, misalnya keterbatasan personel, anggaran dan peralaan, ketiga,
11
kurang tersedianya dukungan sumber data yang komprehensif tentang jaringan pelaku
kejahatan narkoba, keempat : kurangnya sinergi dan kolaborasi diantara aparat penegak
hukum dibidang tindak pidana narkoba, kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam
keikutsertaannya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keenam, Tidak efektifnya hubungan
kerja sama lintas sektoral baik dengan satuan fungsi kepolisian lainya maupun dengan
kementeriaan / lembaga, sebagaiman telah diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (2), Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal ini merupakan tuntutan dan kewajiban terhadap pelaksanaan program reformasi
birokrasi Polri sebagaimana telah diamanatkan didalam Grand Strategi Polri 2005-2025,
dimana saat ini sudah masuk tahap ke III, yaitu strive for excellence (2016-2025) dimana
program yang diusung adalah membangun kemampuan pelayanan public yang unggu,
mewujudkan good government, best practice polri, profesionalisme SDM, Implementasi
teknologi, infrastruktur matfasjas guna membangun kapasitas polri (capacity building) yang
kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.
1.2 Identifikasi Potensi Masalah
Permasalahan penanganan peredaran gelap narkotika saat ini adalah, semakin luasnya
jangkauan komunikasi dan informasi jaringan pengendalian peredaran gelap narkotika baik
nasional maupun internasional, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan tehnologi
informasi digital yang menjadi faktor utama didalam transformasi sistem jaringan kejahatan
narkotika.
Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki ciri khusus (khas) yang
tidak terdapat pada kejahatan yang lain, misalnya ; pertama, kejahatan dalam bentuk jaringan
yang sangat terselubung (silent), sangat rahasia, kedua; kejahatan yang tidak pernah ada
pihak-pihak yang mau melaporkan atau adanya pengaduan masyarakat, ketiga ; kejahatan
dalam bentuk jaringan dan sel-sel terputus, keempat; kejahatan yang dapat merusak
kesehatan baik fisik maupun psikis, kelima, kejahatan dengan jangkauan jaringan yang tidak
lagi memandang waktu dan batas negara.
Tantangan berikutnya adalah, Indonesia menjadi pasar yang paling potensial dalam
mengembangkan bisnis perdagangan gelap narkoba dengan jumlah pecandu, penyalah guna,
12
dan korban penyalahdunaan narkoba yang cukup tinggi, serta kurangnya sinergi dengan
instansi penegak hukum lain dalam rangka Kebijakan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
Strategi nasional di bidang pemberantasan dan penegakan hukum adalah upaya
terpadu secara sinergis, dengan menerapkan kepemimpinan kolaboratif dan didukung
komitmen kuat dari segenap kementerian/lembaga untuk secara tegas, konsisten dan
sungguh-sungguh, maka strategi yang dilakukan dalam pemberantasan peredaran gelap
narkotika akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan bangsa Indonesia bebas
Narkoba.
Stategi pemberantasan tentunya dimaksudkan untuk : 1) mengungkap dan memutus
jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik nasional maupun
internasional. 2) melakukan proses penanganan perkara sejak proses penyelidikan,
penyidikan. 3) mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika.
1.3 Kondisi Saat Ini
a. Belum optimalnya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta Jajaran Polda, sehingga banyak
pengungkapan kasus narkotika tidak sampai menyentuh dan menjangkau pada tataran
jaringan peredaran secara utuh.
b. Strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak terkoordinasikan dengan baik
diantara pemangku kepentingan, sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap
narkotika tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap besaran penyalahgunaan
nya dan angka peredaran narkotika masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.
c. Belum terselengaranya proses pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat
menyeluruh tentang jaringan pelaku kejahatan narkotika secara terintegrasi antara
Mabes dan Polda serta Kementeriaan dan Lembaga, sehingga upaya pemberantasan
peredaran gelap narkotika tidak terdukung dengan data yang akurat tentang pemetaan
jaringan kejahatan narkotika.
d. Belum optimalnya pola Kerjasama secara operasional dalam proses pemberantasan
peredaran gelap narkotika di lapangan, sehingga pengungkapan jaringan kejahatan
narkotika tidak efektif.
13
1.4 Kondisi yang diharapkan
a. Optimalisasi pemberantasan peredaran gelap narkotika, sehingga banyak pengungkapan
kasus narkotika menjangkau sampai pada tataran jaringan peredaran secara utuh.
b. Memiliki Strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika secara terkoordinasikan
dengan baik diantara pemangku kepentingan, sehingga upaya pemberantasan peredaran
gelap narkotika dapat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pengendalian
penyalahgunaannya.
c. Terselengaranya proses pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat menyeluruh
tentang jaringan pelaku kejahatan narkotika secara terintegrasi, sehingga upaya
pemberantasan peredaran gelap narkotika terdukung dengan data yang akurat tentang
pemetaan jaringan kejahatan narkotika.
d. Terjalinnya kerjasama secara operasional dalam proses pemberantasan peredaran gelap
narkotika di lapangan, sehingga pengungkapan jaringan kejahatan narkotika dapat
berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
1.5 Gagasan Proyek Perubahan
a. Merumuskan program dan kegiatan yang bersifat kolaboratif dalam pelaksanaan
sinergitas operasional pemberantasan peredaran gelap narkotika dilapangan.
b. Menyusun Kesepakatan Kerjasama dalam implementasi kolaborasi kegiatan operasional
di lapangan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
c. Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Kolaborasi kelembagaan
dalam Operasi Pemberantasan predaran gelap narkotika di tingkat pusat sampai ke
tingkat daerah.
d. Menyusun Peraturan Kabareskrim Polri tentang tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana Narkotika.
14
Gambar 1.1 : Alur Pikir Konsep Rancangan Proyek Perubahan
Gambar 1.2 Komponen Rancangan Proyek Perubahan
Komponen perubahan Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan
Program dan Kegiatan strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika
Pemberantasan narkotika blm optimal
Peningkatan kualitas pemberantasan narkotika
Konsep jabaran tugas, fungsi dan peran
Strategi pemberantasan belum tepat sasaran
Terciptanya Program yang bersifat terpadu diantara kementerian/lembaga
Sistem dan metode Kerjasama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika
Tidak memiliki data yang komprehensif tentang jaringan kejahatan narkotika
Konektifitas antar kelembagaan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika
Piranti lunak dan konsep kebijakan
Pengungkapan kasus peredaran narkotika terputus
Pengungkapan secara menyeluruh terhadap jaringan kejahatan narkotika
1.6 Tujuan Proyek Perubahan
a. Dalam Jangka Pendek ( Maret s/d Juni Tahun 2020)
1) Terlaksananya koordinasi dan komunikasi efektif dengan tim proyek perubahan
dalam upaya membentuk kesamaan persepsi tentang proyek perubahan yang akan
dilaksanakan.
INPUT
STAKEHOLDER
INTERNAL
DIT TP NARKOBA
BARESKRIM POLRI
STAKEHOLDER
EKSTERNAL
UPAYA BERANTAS
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA TDK OPTIMAL
PROSES
RANCANGAN
PROYEK
PERUBAHAN
KOLABORASI
SINERGITAS
JANGKA
SEDANG
JANGKA
PANJANG
JANGKA
PENDEK
OPTIMAL
BERANTAS
PEREDARAN
GELAP
NARKOTIKA
INDONESIA BEBAS
NARKOBA
OUTPUT
OUTCOME
PROSES
KENDALA EKSTERNAL
KENDALA INTERNAL
15
2) Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder internal dalam upaya mendapatkan
persetujuan untuk menjadi sasaran atau objek dari kegiatan proyek perubahan.
3) Terlaksananya komunikasi dengan stakeholder eksternal untuk mendapatkan
dukungan dalam pelaksanaan proyek perubahan yang dituangkan dalam surat
pernyataan dukungan.
4) Mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder internal maupun eksternal yang
berhubungan dengan penyusunan konsep kerjasama baik dalam bentuk MoU
maupun Standar Operasional Prosedur tentang Kolaborasi Penyelidikan Tindak
Pidana Narkotika.
5) Tersusunnya rancangan awal MoU dan SOP Prosedur tentang Pelaksanaan Kolaborasi
kelembagaan dalam Operasi Pemberantasan predaran gelap narkotika di tingkat
pusat sampai ke tingkat daerah.
b. Dalam Jangka Menengah (Juli s/d Desember Tahun 2020)
1) Terlaksananya evaluasi dengan stakeholder internal tentang kekurangan serta
kesalahan yang terdapat didalam rancangan awal SOP.
2) Terlaksananya evaluasi eksternal dengan melibatkan stakeholder eksternal untuk
menilai rancangan yang telah disusun dan menginventarisir masukan, saran dan
perbaikan yang dapat membangun penyusunan Kesepakatan kerjasama.
3) Tersusunnya konsep Kesepakatan Kerjasama berdasarkan masukan dan saran
stakeholder baik internal maupun eksternal.
4) Adanya Keputusan Direktur Tindak Pidana Narkoba terkait dengan penyusunan
Kesepakatan Kerjasama tentang Kolaborasi Pemberantasan peredaran gelap
narkotika.
5) Adanya Kebijakan Kabareskrim dalam penyusunan Peraturan Kabareskrim tentang
tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
c. Dalam Jangka Panjang (Tahun 2021)
1) Tersusunnya Peraturan Kabareskrim Polri tentang Standar Operasional Prosedur
Tehnik Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika.
16
2) Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama tentang Pelaksanaan Kolaborasi kelembagaan
dalam Operasi Pemberantasan predaran gelap narkotika di tingkat pusat sampai ke
tingkat daerah.
3) Pelaksanaan Peraturan Kabareskrim Polri tentang Standar Operasional Prosedur
tentang Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika.
1.7 Manfaat Proyek Perubahan
a. Manfaat bagi Polri
Melalui proyek perubahan ini diharapkan dapat disusun Kesepakatan Kerjasama
tentang Pelaksanaan Kolaborasi kelembagaan dalam Operasi Pemberantasan peredaran
gelap narkotika untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses pemberantasan peredaran
gelap narkotika dapat berjalan dengan baik. Secara khusus manfaat bagi Polri dengan
proyek perubahan ini adalah, sebagai berikut :
1) Polri memiliki panduan secara tehnis dalam melaksanakan kegiatan proses
pemberantasan peredaran gelap narkotika.
2) Salah satu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba dapat berjalan dengan baik.
3) Polri mampu memetakan jaringan kejahaan narkoba baik nasional maupun
internasional, sehingga upaya penanganan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan
secara efektif.
4) Meningkatkan kinerja dan sinergitas Polri dengan kementerian/lembaga dalam
mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dibidang peredaran gelap
narkotika guna percepatan reformasi birokrasi Polri dalam rangka meningkatkan
daya saing bangsa.
b. Manfaat bagi Stakeholder
1) Stakeholder memahami fungsi dan perannya dalam mendukung Pelaksanaan
Kolaborasi kelembagaan dalam Operasi Pemberantasan predaran gelap narkotika di
tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
17
2) Stakeholder mampu bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi didalam program dan
kegiatan Operasi Pemberantasan peredaran gelap narkotika di tingkat pusat sampai
ke tingkat daerah.
3) Terbukanya hubungan koordinasi dan kolaborasi antar kementeriaan dan lembaga
dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan guna mendukung percepatan
reformasii birokrasi.
18
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 Roadmap/Milestones Proyek Perubahan
Roadmap/Milestones Proyek Perubahan ini meliputi kegiatan, output dan waktu untuk
tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Milestone Proyek Perubahan
a. Tahapan Jangka Pendek
NO Kegiatan Output Waktu
1 Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan proses perencanaan proyek perubahan
Terbentuknya tim efektif yg terdiri dr unsur administrasi & binopsnal
Minggu III
2 Pelaksanaan pertemuan rapat tim efektif yang telah terbentuk
Tersusunnya konsep perencanaan pembagian tugas tim efektif
Maret 2020
3 Rapat dengan Tim Efektif dalam rangka penyusunan tim pokja utk analisis stakeholder
Penentuan stakeholder dan perannya
Minggu IV
4 Pelaksanaan rapat koordinasi stake holder internal Mabes Polri.
Kesamaan persepsi thd proper yang akan dilaksanakan
Maret 2020
5 Pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan stake holder eksternal
Terjalinnya komunikasi efektif tentang rencana proper
Minggu I, II April 2020
6 Pertemuan tim efektif untuk Menyusun draf Kesepakatan Kerjasama tentang pelaksanaan kolaborasi kelembagaan
Tersusunnya konsep rancangan peraturan Kabareskrim tentang Kesepakatan Kerjasama
Minggu III April 2020
7 Pertemuan dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan BNN dan Dirjen Bea & Cukai
Dukungan dan kesepakatan dalam penyusun draf Kesepakatan Kerjasama
Minggu IV April 2020
8 Rapat dengan Pokja dan tim efektif dalam rangka penyusunan draf SOP tentang tehnik penyelidikan dan penyidikan TP Narkotika
Draf SOP tentang tehnik penyelidikan & penyidikan TP Narkotika
Minggu I,II Mei 2020
19
b. Tahapan Jangka Menengah
NO Kegiatan Output Waktu
1 Pertemuan tim efektif dgn Divkum untuk Sinkronisasi draf Kesepakatan Kerjasama dgn BNN & Bea Cukai
Tersusunnya draf rancangan kesepakatan Kerjasama
Agustus 2020
2 Pertemuan tim efektif dangan stake holder internal Mabes Polri untuk sinkronisasi SOP
Kesepakatan tentang isi draf SOP
September 2020
3 Rapat dengan tim efektif dan pokja untuk penyempurnaan draf SOP
Persamaan persepsi tentang isi draf SOP
Oktober 2020
4 Pelaksanaan pertemuan tim pokja untuk penyempurnaan draft Perkabareskrim
Tersusunnya draf Peraturan Kabareskrim tentang Kesepakatan Kerjasama
November 2020
5 Pertemuan tim pokja dengan Divkum Polri
Sinkronisasi & harmonisasi Draf SOP
Desember 2020
6 Pertemuan tim pokja dengan Divkum Polri
SInkronisasi & Harmonisasi Draf Kesepakatan Kerjasama
Desember 2020
c. Tahapan Jangka Panjang
NO Kegiatan Output Waktu 1 Sosialisasi Kesepakatan kerjasama ke
Jajaran Ditresnarkoba Polda
Terlaksananya Kerjasama operasional
Januari 2021
2 Sosialisasi SOP ke Jajaran Ditresnarkoba Polda
Terlaksananya kegiatan operasional sesuai SOP
Pebruari 2021
3 Sosialisasi Peraturan Kabareskrim ke Jajaran Ditresnarkoba Polda
Terlaksananya kegiatan operasional sesuai dgn Perkabareskrim
Maret 2021
4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peningkatan pengungkapan kasus Narkotika
April s/d Juni 2021
2.2 Tata Kelola Proyek Perubahan
Keanggotaan tim efektif yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini
dijabarkan kedalam struktur organisasi, dan keanggotaan, peran dan fungsi Tim Proyek
Perubahan sebagai berikut. Keanggotaan Tim efektif proyek perubahan ini berasal dari
20
lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, namun dalam pelaksanaannya,
koordinasi dan keterlibatan dengan Satker dilingkungan Bareskrim Polri dan Satker lain
dilingkungan Mabes Polri cukup memberikan kontribusi yang aktif sebagai bagian dari
hubungan tata cara kerja di lingkungan Mabes Polri.
a. Struktur Organisasi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan
Penanggung Jawab (Mentor)
BJP. Krisno H. Siregar, SIK.,MH.
Ketua Pelaksana Proyek Perubahan
(Project Leader)
KBP. Drs. Asep Jenal Ahmadi, SH. MH.
Tim Efektif
1. Akbp. Deny, SIK. 2. Kompol. Arta, SH. 3. Kompol. Ivon, SH. 4. Akp. Tonika, SH. 5. Iptu. Tri Janea, SH. 6. Ipda. Criswati, SH. 7. Ipda. Atin, SH.
Kelompok Kerja
1. Kbp. M. Slamet, SIK. 2. Kbp. Harley Siahaan, SIK. 3. Kompol. Lina SIK. 4. Akp. Wirawan, SIK. 5. Akp. Feky 6. Ipda. Gatot Tri, SH. 7. Ipda Beny, SH.
Sekretaris Kompol. Arta
Coach
DR. Winantuningtyas Titi, M.Si.
21
Mentor : Brigjen Pol. Krisno H. Siregar, Sik.,M.H.
Coach : Dr. Winantuningtyas Titi, M.Si.
Project Leader : Drs. Asep Jenal Ahmadi, S.H., M.H.
Ketua Tim Efektif : Akbp. Deny, SIK.
Ketua Tim Pokja : Kbp. Muhamad Slamet, SIK.
b. Deskripsi Peran
Tabel 2.2 Keanggotaan, Peran dan Fungsi Tim Proyek Perubahan
NO Jabatan Dalam Proyek Deskripsi Tugas
1 Mentor Memberikan dukungan dalam rancangan dan implementasi proyek perubahan Memberikan kesempatan dan persetujuan atas proposal proyek perubahan Memberikan bimbingan dan dukungan penuh kepada project leader dalam pelaksanaan proyek perubahan
2 Coach Memberikan motivasi, arahan dan petunjuk secara tehnis didalam pelaksanaan penyusunan proyek perubahan
3 Project Leader Merancang proyek perubahan Melakukan eksekusi terhadap seluruh tahapan rancangan proyek perubahan
4 Tim Efektif Menyusun administrasi proyek perubahan Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stake hoder
5 Tim Pokja Menyiapkan konsep Perkabareskrim tentang SOP tentang Kolaborasi kelembagaan pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika
2.3 Identifikasi dan Analisis Stakeholders
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam kegiatan proyek perubahan
ini mencakup kementeriaan/Lembaga dan satuan kerja tingkat Mabes Polri serta keterlibatan
Kepolisian Daerah, yang diklasifikasikan kedalam kelompok internal dan kelompok eksternal.
a. Internal
Kelompok internal mencakup pemangku kepentingan yang berada di lingkungan BMabes
Polri dan Jajaran Kepolisian Daerah.
1) Biro Pembinaan Operasional Badan Reserse Kriminal Polri
22
2) Biru Perencanaan dan Administrasi Badan Reserse Kriminal Polri
3) Biro Penyusunan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri
4) Pusat Informasi Kriminal Nasional Mabes Polri
5) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
b. Eksternal
1) Kementeriaan Luar Negeri Republik Indonesia
2) Kementerian Hukum dan HAM
3) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia
5) Direktorat Jenderal Keimigrasian Republik Indonesia
6) Kementeriaan Luar negeri Republik Indonesia
Gambar 2.2 Peta Stakeholder
Latens Promotors
High Power
1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian Diknas 4. Kementerian Agama
1. Badan Narkotika Nasional 2. Badan Intelijen Kepolisian 3. Pusat Informasi Kriminal
Nasional 4. Ditjen Bea & Cukai
Apathetic Defender
Low Power
1. LSM Anti Narkotika 2. Panti Rehabilitasi Medis 3. Panti Rehabilitasi Sosial 4. Panti Rehabilitasi Non Medis
1. Kementerian Kesehatan RI 2. Kementerian Sosial RI 3. Badan Pengawasan Obat dan
Makanan
Low Interest High Interest
2.4 Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya
Potensi masalah dalam efektifitas pemberantasan peredaran gelap narkotika secara
terpadu melalui sinergitas, kerjasama kolaborasi kelembagaan antara lain adalah :
1) Rendahnya kapasitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program pemberantasan peredaran gelap
narkotika.
23
2) Rendahnya partisipasi kementerian/lembaga dalam Menyusun program dan kegiatan
pemberantasan peredaran gelap narkotika secara sinergi dalam bentuk Kerjasama
kolaboratif.
3) Rendahnya partisipasi satuan kerja dan satuan unit kerja dilingkungan internal Polri dalam
Kerjasama kolaboratif, mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan
Analisa dan evaluasi kinerja operasional pemberantasan peredaran gelap narkotika.
4) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam
pelaksanaan program pemberantasan peredaran gelap narkotika.
5) Terjadinya resistensi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses perubahan.
Strategi penanggulangan masalah dalam efektifitas pemberantasan peredaran gelap
narkotika secara terpadu melalui sinergitas, kerjasama kolaborasi kelembagaan antara lain
adalah :
1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang Komitmen pemerintah dalam
program nasional tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN).
2) Melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang Karakteristik Kejahatan
Peredaran Gelap Narkotika.
3) Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terbatas tentang sistem pemberantasan
peredaran gelap narkotika.
4) Melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia stakeholder secara terbatas tentang
tehnis pelaksanaan system pemberantasan peredaran gelap narkotika.
5) Melakukan penguatan pada sistem koordinasi dan Kerjasama kolaboratif dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
2.5 Kriteria Keberhasilan
1) Terlaksananya sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang Komitmen pemerintah
dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN).
2) Terlaksananya sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang pemahaman terhadap
Karakteristik Kejahatan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.
24
3) Terlaksananya sosialisasi kepada stakeholder terbatas tentang sistem pemberantasan
peredaran gelap narkotika.
4) Meningkatnya pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia stakeholder secara
terbatas dalam hal tehnis pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan peredaran
gelap narkotika.
5) Meningkatnya komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap sistem koordinasi dan
Kerjasama kolaboratif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan
peredaran gelap narkotika.
2.6 Faktor Pendukung Keberhasilan
1) Komitmen pimpinan kementeriaan/lembaga akan pentingnya sinergitas, Kerjasama
kolaboratif dalam pelaksanaan program pemberantasan peredaran gelap narkotika.
2) Dukungan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika maupun Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020.
3) Jaringan koordinasi para stakeholder (kementerian/Lembaga), satuan kerja Internal Polri
dan masyarakat mitra kerja peduli narkoba.
4) Dukungan masyarakat akan pentingnya sinergitas Kerjasama kolaboratif dalam efektifitas
pemberantasan peredaran gelap narkotika.
25
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
3.1 Capaian Proyek Perubahan
Keberhasilan pencapaian dari pelaksanaan proyek perubahan selama periode jangka
pendek dan menengah dapat dikelompokkan kedalam tahapan utama:
1) Terbentuknya tim efektif yg terdiri dr unsur administrasi & binopsnal.
2) Tersusunnya konsep perencanaan pembagian tugas tim efektif.
3) Penentuan stakeholder dan perannya.
4) Kesamaan persepsi thd proyek perubahan yang akan dilaksanakan.
5) Terjalinnya komunikasi efektif tentang rencana proyek perubahan yang akan
dilaksanakan.
6) Tersusunnya konsep rancangan peraturan Kabareskrim tentang Kesepakatan Kerjasama.
7) Dukungan stakeholder dalam penyusun draf Kesepakatan Kerjasama
8) Tersusunnya Draf SOP tentang tehnik penyelidikan & penyidikan TP Narkotika.
9) Tersusunnya Draf Peraturan Kabareskrim
Mempertimbangkan ketersediaan waktu terkait dengan situasi pandemic Covid-19
dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sangat sulit untuk bisa
merealisasikan bentuk kegiatan yang harus ditempuh dalam mencapai sasaran sesuai rencana
yang telah ditetapkan. Dengan demikian Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan lebih bersifat
pertemuan virtual dengan memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi online dengan
melibatkan tidak hanya unit-unit kerja di lingkungan Polri, akan tetapi juga melibatkan
Kementerian /Lemmbaga, walaupun terdapat banyak kendala dalam mengikutsertakan
partisipasi aktif dari kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Secara umum pentahapan proyek perubahan di atas dapat dilaksanakan dengan baik,
secara garis besar kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Walaupun ada
beberapa kegiatan semula masuk ke dalam tahapan jangka pendek masuk ke dalam persiapan
jangka menengah dan rencana realisasi kegiatan jangka menengah dilaksanakan pada target
jangka Panjang.
26
Tabel 3.1 Milestones Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Tahun 2020
a. Jangka Pendek
NO
KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT
DATA PENDUKUNG
KET RENCANA REALISASI
1 Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan proyek perubahan
Minggu III Maret 2020
Minggu III Maret 2020
Surat Perintah terdiri unsur administrasi & binopsnal
Administrasi Surat perintah Dokumentasi
2 Rapat dengan Tim Efektif dalam rangka analisis stakeholder & perannya
Minggu I, II April 2020
Minggu I,II April 2020
Notulen Penentuan stakeholder
Administrasi & Dokumentasi
3 Pelaksanaan rapat koordinasi stake holder internal Mabes Polri.
Minggu III April 2020
Minggu III April 2020
Pernyataan dukungan & kesepahaman ttg thd proper yang akan dilaksanakan
Administrasi Surat perintah Dokumentasi
4 Pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan stake holder eksternal
Minggu IV April 2020
Minggu IV April 2020
Pernyataan pemahaman dan dukungan tentang rencana proper
Administrasi Surat perintah Dokumentasi
5 Pertemuan tim efektif untuk Menyusun draf Kesepakatan Kerjasama tentang pelaksanaan kolaborasi kelembagaan
Minggu I,II Mei 2020
Minggu I,II Mei 2020
Draf rancangan peraturan Nota Kesepakatan Kerjasama
Naskah sementara Kesepakatan Kerjasama & Dokumentasi
6 Pertemuan dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan BNN dan Dirjen Bea & CUkai
Minggu III,IV Mei 2020
Minggu III,IV Mei 2020
Pernyataan dukungan dalam penyusun draf Kesepakatan Kerjasama
Naskah & Dokumentasi
7 Rapat dengan Pokja dan tim efektif dalam rangka penyusunan draf SOP tentang tehnik penyelidikan dan penyidikan TP Narkotika
Minggu I,II Juni 2020
Minggu I,II Juni 2020
Draf SOP tentang tehnik penyidikan TP Narkotika
Naskah & Dokumentasi
8 Rapat dengan Tim efektif, pokja dan stakeholder internal dalam penyusunan draf Peraturan Kabareskrim Polri
Minggu III,IV Juni 2020
Minggu III,IV Juni 2020
Draf Peraturan Kabareskrim
Naskah & Dokumentasi
b. Jangka Menengah
NO
KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT
DATA PENDUKUNG
KET RENCANA REALISASI
1 Pertemuan tim efektif dgn Divkum untuk Sinkronisasi draf Kesepakatan Kerjasama dgn BNN & Bea Cukai
Agustus 2020
Agustus 2020
Draf rancangan kesepakatan Kerjasama
Naskah sementara kesepakatan kerjasama
2 Pelaksanaan pertemuan tim pokja utk
September 2020
September 2020
Draf Perkabareskrim
Naskah sementara
27
penyempurnaan draf Perkabareskrim
kesepakatan kerjasama
3 Pertemuan tim pokja dengan Divkum Polri dlm rangka sinkronisasi dan harmonisasi SOP
Desember 2020
Desember 2020
Draf SOP tehnik penyidikan TP Narkotika
Draf Finalisasi SOP
4 Pertemuan tim pokja dengan Divkum Polri dlm rangka sinkronisasi & haronisasi Nota Kesepakatan
Desember 2020
Desember 2020
Draf Kesepakatan Kerjasama
Draf Finalisasi Kesepakatan Kerjasama
c. Jangka Panjang
NO KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT
DATA PENDUKUNG
KET RENCANA REALISASI
1 Sosialisasi Kesepakatan kerjasama ke Jajaran Ditresnarkoba Polda
Januari 2021
Januari 2021
Terlaksananya Kerjasama operasional
Aministrasi & Dokumentasi
2 Sosialisasi SOP ke Jajaran Ditresnarkoba Polda
Pebruari 2021
Pebruari 2021
Terlaksananya kegiatan operasional sesuai SOP
Administrasi & Dokumentasi
3 Sosialisasi Peraturan Kabareskrim ke Jajaran Ditresnarkoba Polda
Maret 2021
Maret 2021
Terlaksananya kegiatan operasional sesuai dgn Perkabareskrim
Administrasi & Dokumentasi
4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
April s/d Juni 2021
April s/d Juni 2021
Peningkatan pengungkapan kasus Narkotika
Data, Admin & Dokumentasi
3.2 Peta Stakeholders setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan
Pelaksanaan proyek perubahan yang diselenggarakan melalui rangkaian pertemuan
koordinasi serta kunjungan, berhasil membangun dukungan dari beberapa stakeholder.
Beberapa perkembangan penting dalam hal dukungan dari para stakeholders terhadap proyek
perubahan dapat dilihat dengan membandingkan antara Gambar 2.2 dan Gambar 3.1. Para
stakeholders yang semula masuk kelompok latents, berubah menjadi stakeholder kelompok
promoters, Demikian juga dengan para stakeholders yang semula masuk kelompok apathetics
28
berubah menjadi kelompok promoters. Perkembangan penting lainnya stakeholders yang
semula masuk kelompok apathetics berubah menjadi kelompok defenders.
Sementara itu, dukungan dari beberapa stakeholder lainnya mendapatkan respon
yang cukup positif , terutama setelah terlaksananya pertemuan koordinasi dan komunikasi
dalam pelaksanaan pentahapan proyek perubahan, telah memberikan cukup pemahaman
terhadap pentingnya dukungan dari para stakeholders dalam mensikapi perubahan mindset
dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Gambar 3.1 Peta Stakeholder setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek dan Menengah
Latens Promotors
High Power
1. Ditjen Imigrasi RI 2. Kementerian Luar Negeri RI 3. Kementeriaan Hukum & HAM 4. Kementeriaan Dalam Negeri 5. Kementeriaan Sosial 6. Bakamla RI
1. Badan Narkotika Nasional RI 2. Ditjen Bea & CUkai RI 3. Badan Intelijen Keamanan 4. Pusiknas Polri 5. Divhubinter Polri 6. Robinops Bareskrim Polri
Apathetik Defender
Low Power
Low Interest High Interest
3.3 Kendala Internal dan Eksternal
Beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proyek
perubahan ini telah diidentiifkasi sejak awal. Secara umum kendala yang cukup berarti, adalah
adanya situasi pandemic Covid-19 yang menimbulkan banyak kendala dan permasalahan
didalam pelaksanaan proyek perubahan yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut.
1) Rendahnya partisipasi di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait, dan satuan kerja
dilingkugan Polri, antara lain dalam penyediaan waktu pertemuan.
29
2) Ketidakhadiran dari pimpinan unit-unit di lingkungan Kementerian/lembaga dalam
pertemuan koordinasi pembahasan tentang proyek perubahan.
3) Perubahan waktu dan lokasi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan lain yang lebih mendesak dan waktunya bersamaan.
3.4 Upaya Mengatasi Kendala
Beberapa langkah penting yang ditempuh untuk merespon kendala internal dan
eksternal dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan proyek perubahan di atas adalah sebagai
berikut:
1) Melakukan koordinasi secara langsung dengan unit-unit kerja di lingkungan Markas Besar
Polri dan beberapa lembaga terkait konsep proyek perubahan dalam tataran
implementasi.
2) Melakukan penyesuaian waktu dan lokasi pertemuan dengan memperhatikan target atau
batas waktu penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan.
3) Melakukan koordinasi kementerian/lembaga terkait mengenai perubahan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka proyek perubahan.
4) Melakukan komunikasi secara langsung dengan stakeholder terkait proses kegiatan yang
termasuk dalam rancangan proyek perubahan.
3.5 Instrumen Monitoring untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan
Monitoring untuk pelaksananan proyek perubahan ini merupakan bagian yang melekat
dalam tiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan. Kegiatan monitoring ini merupakan
proses berkelanjutan yang mencakup kegiatan pengumpulan data atas indikator secara
sistematis untuk menghasilkan indikasi perkembangan dan pencapaian tujuan sesuai dengan
30
target dan waktu yang telah direncanakan. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan
masukan dalam pengambilan keputusan selama pelaksanaan proyek perubahan. Kegiatan
pemantauan ini dilaksanakan melalui pertemuan berkala dengan para anggota tim pelaksana
proyek perubahan. Pertemuan dilaksanakan pada saat kegiatan koordinasi yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan.
Mekanisme monitoring yang telah ditempuh selama ini cukup memadai. Secara umum
tahapan utama dalam pelaksanaan proyek perubahan diatas dapat dilaksanakan dengan
cukup memadai walupun banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, sehingga terdapat
banyak kekurangan didalam proses pelaksanaan yang tidak setiap rencana dapat secara tepat
dilaksanakan.
31
BAB IV
P E N U T U P
4.1 Kesimpulan
Gagasan utama proyek perubahan ini dilakukan melalui proses analisis dan evaluasi
terhadap data primer dan data sekunder dari pengungkapan dan pelaksanaan pemberantasan
peredaran gelap narkotika yang selama ini telah dilakukan oleh Polri maupun Badan Narkotika
Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingakt daerah. Beberapa hal penting yang dapat
disimpulkan dari pelaksanaan proyek perubahan yang bertujuan Mengoptimalkan
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika melalui Kolaborasi Kelembagaan ini adalah
sebagai berikut ; 1) Terbentuknya tim efektif yg terdiri dr unsur administrasi & binopsnal, 2)
Tersusunnya konsep perencanaan pembagian tugas tim efektif, 3) Penentuan stakeholder dan
perannya, 4) Kesamaan persepsi thd proyek perubahan yang akan dilaksanakan, 5) Terjalinnya
komunikasi efektif tentang rencana proyek perubahan, 6) Tersusunnya konsep rancangan
peraturan Kabareskrim tentang Kesepakatan Kerjasama, 7) Dukungan dalam penyusun draf
Kesepakatan Kerjasama, 8) Tersusunnya Draf SOP tentang tehnik penyelidikan & penyidikan
TP Narkotika, 9) Tersusunnya Draf Peraturan Kabareskrim.
Secara umum tahapan utama dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dapat
dilaksanakan dengan baik, akan tetapi tidak semua kegiatan dapat dicapai sesuai dengan
rencana dan bahkan sebagian kecil kegiatan belum dapat diselesaikan sebagaimana dari
target yang ditetapkan. Situasi pandemic Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indoensaia
saat ini, memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan proyek
perubahan yang selama 3 (tiga) bulan terakhir waktu yang krusial ini menuntut upaya yang
tidak sederhana didalam merealisasikan kegiatan sesuai denga apa yang telah direncanakan.
32
Dengan demikian pelaksanaan proyek perubahan ini tidak secara utuh dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana, akan tetapi secara umum proses kegiaan proyek
perubahan mendapatkan dukungan yang cukup baik dari para stakeholders. Khususnya
stakeholders yang masuk dalam kelompok latents mengalami perubahan menjadi stakeholder
kelompok promoters, demikian juga dengan beberapa stakeholders yang lain, misalnya
Sebagian kelompok apathetics berubah masuk menjadi kelompok latens.
Terlepas dari segala permasalahan dan kendala yang dialami selama dalam
pelaksanaan proyek perubahan ini, khususnya dalam masa dan periode 3 (tiga) bulan terakhir
yang menjadi bagian awal dari Strategi jangka pendek dan sebagaian jangka menengah, cukup
mendapatkan respon yang positif dari beberapa stakeholder terhadap strategi dan materi
proyek perubahan yang akan dikerjakan melalui proses kebijakan kelembagaan. Dengan
demikian secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan proyek perubahan terhadap
upaya pemberantasan peredaran narkotika dapat berjalan dengan baik.
4.2 Lessons Learned
Beberapa lessons learned atau pelajaran penting yang dapat diambil dari pelaksanaan
proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut :
1) Pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan dan didukung dengan koordinasi serta
komunikasi yang efektif dengan para stakeholders utama adalah sangat penting untuk
mendapatkan dukungan yang kuat.
2) Identifikasi dan analisis stakeholders, terutama yang masuk kategori latents dan
promoters, adalah sangat penting untuk menetapkan prioritas koordinasi dan komunikasi
dalam memperkenalkan suatu proyek perubahan yang mempunyai dampak luas, serta
untuk mendapatkan dukungan yang kuat.
33
3) Membangun mekanisme monitoring dan pengendalian yang efektif adalah sangat penting
untuk memastikan agar rencana kegiatan dapat direalisasikan sesuai target, terutama
bagi proyek perubahan dengan periode waktu yang cukup ketat.
4.3 Rekomendasi
Untuk memastikan agar capaian proyek perubahan yang telah berjalan baik ini dapat
terus dijaga dan ditingkatkan kinerjanya, serta sasaran jangka panjang dapat diwujudkan,
maka diusulkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Melakukan evaluasi secara berkelanjutan yang mencakup seluruh tahapan pelaksanaan
yang telah ditetapkan, baik yang terkait dengan aspek substansi, metodologi dan
perkembangan pelaksanaan di lapangan.
2) Melanjutkan tahapan pelaksanaan yang telah dirumuskan dalam periode jangka Panjang.
3) Implementasi pelaksanaan operasi bersama dalam kerangka kolaborasi kelembagaan
dengan skala yang lebih luas.
4) Penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan proyek perubahan dalam
tataran implementasi kegiatan operasional dilapangan.
5) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan para stakeholders, terutama yang mengalami
perubahan dari kelompok latents ke kelompok promoters, untuk mendapatkan dukungan
yang solid dan berkelanjutan.
34
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan Aksi Nasional Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Tahun 2020.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.
35
36