Page

KebijakanRepublik Indonesia denganAsean

Opportunites and Challenges ASEAN Economic Community of

Indonesian’s Economi

UntukMemenuhiTugasMatakuliahHubunganInternasional

Pembina :DR. Hermawan S.IP, M.SI

DisusunOleh :Kelompok 7

Erlin Rakhmawati 115030101111038RiskaPuji Lestari 115030101111065JihanYulanda M 115030101111066Intan Nanda S 115030101111084

KELAS D

Jurusan Administrasi PublikFakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya MalangNopember 2013

Hubunga

Page

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-

Nya lah penulis telah selesai mengerjakan tugas makalah ini. Tulisan ini disusun

untuk memenuhi tugas Hubungan Internasional yang merupakan bahan perkuliahan

Semester Ganjil tahun Akademik 2013/2014.

Penulis memberikan judul Opportunites and Challenges ASEAN Economic

Community of Indonesian’s Economi Dalam penyusunan tugas ini penulis merasa

kesulitan, dalam mencari referensi buku yang berkaitan dengan judul di atas. Tetapi,

bagi penulis kesulitan itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :

1. Bapak DR. Hermawan S.IP, M.SI sebagai dosen mata kuliah Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Teman-teman di kelas Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya.

3. Teman-Teman di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang khususnya kamar

B1.

Penulis berharap mudah-mudahan hasil kerja ini dapat memenuhi harapan

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan

analisis teoritis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaat

bagi penulis pada khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua.

Malang, 23 Nopember 2013

Penulis

Hubunga

Page

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia saat ini semakin mengarah pada proses globalisasi

dan meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Berbagai

kesepakatan perdagangan antar negara maupun antar kawasan regional selama ini,

dalam usaha untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih

bebas dan terbuka. Kondisi global ini semakin meningkatkan persaingan, baik di

pasar domestik maupun pasar dunia. Fenomena globalisasi ini juga semakin

mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. (Istifadah,

2012)

Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas

ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN Security Community, ASEAN

Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Sebagai bagian dari salah

satu pilar komunitas ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan

dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN

dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. AEC diharapkan dapat

meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebih

signifikan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,

Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja.

Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN.

Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun

2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh

terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran

modal akan dikurangi hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada

dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara

anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-

batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini

berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari

Hubunga

Page

mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang

(produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama

kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh

terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja

di ASEAN.

Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secara

optimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai, yaitu

kemampuan negara dan kesiapan infrastruktur dalam mempersiapkan diri menuju

proses berlangsungnya pasar tunggal AEC tersebut. Dari latar belakang tersebut

dengan melihat kondisi Indonesia yang dinilai banyak orang belum siap menghadapi

AEC penulis mengambil judul “Opportunites and Challenges ASEAN Economic

Community of Indonesian’s Economi”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan dari

penulisan makalah ini, yaitu:

1. Apa Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi

AEC 2015 ?

2. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk

Mengahadapi AEC 2015 ?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka karya tulis ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam

Mengahadapi AEC 2015

2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk

Mengahadapi AEC 2015

Hubunga

Page

Pembahasan dan Hasil Analisis

A. Metode Analisis

Identifikasi dan analisis peluang dan tantangan perekonomian Indonesia dalam

menghadapi AEC yang akan diberlakukan efektif pada tahun 2015 dilakukan dengan

menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman

(threats) dari kesepakatan AEC. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal,

sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Identifikasi kekuatan

dan kelemahan digunakan sebagai dasar untuk menangkap peluang dan menghadapi

tantangan/ancaman dari dampak AEC.

B. Proses menuju AEC (ASEAN Economic Community)

Konflik diantara negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi”antara

Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai

Sabah, serta terpisahnya Singapura dari federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal

itu, negara negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama yang

terealisasi dalam bentuk organisasi ASEAN hal ini bertujuan untuk meredakan rasa

saling curiga dan membangunan rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama

pembangunan kawasan. Pembentukan ASEAN ini diawali dengan diadakannya

pertemuan lima Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura dan Thailand pertemuan ini berlangsung di Bangkok pada bulan Agustus

1967 menghasilkan rancangan Joint Decralation, yang pada intinya mengatur tentang

kerjasama regional di kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani

deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai deklarasi Bangkok oleh wakil perdana menteri

merangkap menteri luar negeri Malaysia dan para menteri LN dari Indonesia,

Filipina, singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada

tanggal 8 januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar

pada tanggal 23 juli 1997 dan Kamboja padatanggal 30 April 1999. (Bustami, 2009)

Hubunga

Page

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia tenggara pada periode

1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya

peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community

merupakan konsep yang disunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali

Concord II) di Bali Bulan Oktober 2003. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikan

perekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga ASEAN

pada KTT ke-12 Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun

2015. Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimana barang,

jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, dan

adanya aliran permodalan yang lebih bebas.

Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi

yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan AEC (Declaration on the

ASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEAN

Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerja

strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harus

diterapkan oleh negara anggota menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.

AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya

mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu :

a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor

barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).

b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan

elemen peraturan kompetisi, perlindungan komsumen, hak atas kekayaan

intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse

c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui

pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration

(IAI).

d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global dengan pendekatan yang koheren

dalam hubungan ekonomi luar kawasan serta mendorong keikutsertaan dalam

jejaring produksi global (global supply network).

Hubunga

Page

C. Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AEC

2015

1. Peluang

Manfaat integrasi Ekonomi

Kesediaan Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN

Economic Community (AEC) pada tahun 2015 didasarkan keyakinan atas manfaatnya

yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta

kawasan ASEAN. Intregasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui

pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi

dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan

ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

Pasar Potensial Dunia

Perwujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan

pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8%

dari penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah

penduduk ASEAN sudah mencapai 583 juta orang (ASEAN Economic Community

Chartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan

usia mayoritas berada pada usia produktif. (Bustami, 2009)

Negara Pengekspor

Negara-negara dikawasan ASEAN dikenal sebagai negara pengekspor baik

produk berbasis sumber daya alam maupun berbagai produk elektronik. Dengan

meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar negara ASEAN

mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan prospek perekonomian yang baik

juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal).

Negara Tujuan Investor

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara negara anggota

ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan

Hubunga

Page

mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara Anggota ASEAN lainnya.

(Bustami, 2009)

Daya Saing

Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang

untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan

tariff dan non tariff yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas akan

mendorong produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan

mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing

dengan produk-produk negara lainnya. Konsumen juga akan diuntungkan dengan

pilihan produk yang beragam dengan harga yang dapat dipilih juga.

Sektor Jasa yang Terbuka

Di bidang jasa ASEAN memiliki kondisi yang memungkinkan agar

pengembangan disektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Indonesia yang memiliki

jumlah penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup

besar.

Aliran Modal

Dari sisi penarikan modal asing, ASEAN sebaga kawasan dikenal sebagai tujuan

penanaman modal global. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk

memanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan.

2. Tantangan

Laju Peningkatan Ekspor dan Impor

Persaingan yang terjadi tidak hanya didalam negeri tetapi persaingan dengan

negara sesame ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti China dan India. Kinerja

ekspor selama periode 2004-2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura,

Malaysia dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia

merupakan tantngan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca

Hubunga

Page

perdagangan Indonesia yang deficit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.

(Bustami, 2009)

Laju Inflasi

Laju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara lain

di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih terkendala peningkatan daya saing

Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah. Populasi

Indonesia yang terbesar di ASEAN menjadi kendala dalam pemerstaan pendapatan.

Dampak Negative Arus Modal yang Lebih Bebas

Aliran modal yang bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi

aliran modal ke negara tetentu yang mana negara tersebut dianggap memiliki potensi

keuntungan lebih menarik.

Kesamaan Produk

Kesamaan jenis produk unggulan khususnya disektor pertanian, perikanan,

produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Indonesia perlu melakukan

strategi peningkatan nilai tambah bagi produksi ekspornya sehingga mempunyai

karakteristik tersendiri dari produk negara kawasan.

Daya Saing SDM

Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Indonesia

harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik

dalam negeri maupun intra-ASEAN, hal ini digunakan untuk mencegah banjirnya

tenaga terampil dari luar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena

memerlukan upaya secara menyeluruh dalam system pendidikan di Indonesia.

Kepentingan Nasional

Dalam rangka integrasi ekonomi kepentingan nasional merupakan hal yang utama

yang harus dimankan oleh negara anggota ASEAN. Apabila kepentingan kawasan

tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka kepentingan kawasan menjadi

Hubunga

Page

prioritas kedua. Hal ini menjadi sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen

liberalisasi AEC blueprint.

Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana

mengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang

berarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya.

ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan

perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan

memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Kejayaan yang

dimaksud yaitu sebagai bangsa besar yang berpengaruh dan dihormati dunia karena

mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Demikian diungkapkan Menteri

Perdagangan RI Gita Wirjawan saat memberikan sambutannya pada seminar

"Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus Pasar

ASEAN dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", hari ini (Jumat,

20/9), di Auditorium Kementerian Perdagangan. (Siaran Pers, 2013)

Ketua umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani S.

Motik menyatakan, “Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau

ASEAN Economic Community di tahun 2015 meletakkan perekonomian Indonesia di

persimpangan jalan. Di satu sisi, pemberlakuan MEA 2015 memunculkan

kekhawatiran di kalangan pengusaha Indonesia, terutama pengusaha yang skala

usahanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa produk asing akan secara gencar

masuk ke dalam pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk anak

bangsa. Dengan kondisi demikian, pemberlakuan MEA 2015 akan menjadikan

Indonesia hanya sebagai pasar berbagai produk impor”. Namun, lanjut Suryani, di

sisi lain MEA membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk

Indonesia untuk menguasai pasar ASEAN. Jika pengusaha Indonesia mampu

memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka MEA menawarkan

kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Indonesia berjaya. (Siaran Pers,

2013)

Hubunga

Page

D. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AEC

2015

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai

dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang

mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama

yang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi

implementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harus

dilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukan

harus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestik

mengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehingga

dikatakan terpadu antar domestic dan regional dalam rangka menghadapi integrasi

ekonomi kawasan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara

lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang

startegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka

menciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut

diantaranya (Sholeh, 2013) :

1) Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN

sebagai single market and production base, daya saing merupakan salah satu pilar

AEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan

daya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan intenasional. Hal ini pun

merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkat daya

saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015.

(www.djmbp.esdm.go.id,)

2) Peningkatan Laju Ekspor

Ekspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun pada

periode 2006- 2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan

ekspor.Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap

perlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi

Hubunga

Page

ekspor nasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupun

guncangan penawaran di dalam negeri. (www.bps.go.id,)

3) Reformasi Regulasi

Harmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satu

kebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang

kondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM).

Merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah pengembangan UMKM, maka

harmonisasi ini lebih terkait dengan tujuan untuk menyiapkan prakondisi bagi

tumbuhnya iklim usaha. Upaya harmonisasi ini dapat memberikan dampak yang

sangat luas, terutama bagi peningkatan kesempatan dan kesetaraan berusaha dalam

membentuk sistem ekonomi yang efisien (tidak hanya berbiaya tinggi) dan

demokratis, yang tercermin dari partisipasi lintas pelaku (stakeholders) serta

berkembangnya system kontrol sosial. (www.bps.go.id,) Upaya untuk mewujudkan

upaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu:

Masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkan

oleh aturan, struktur usaha, jenis komiditi, rantai tata niaga dan struktur pasar,

sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satu

alternative penyelesaian masalah,

harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah.

Dengan demikian, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara fokus melalui

pertimbangan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di setia daerah.

( dalam Kemendag RI, 2009:31)

4) Perbaikan Infrastruktur

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain:

Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang

berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor

dalam waktu singkat

Membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas

kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi

pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan

Hubunga

Page

Meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi.

Logistik juga merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya

dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya.

Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan

raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat

pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan

perdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat

terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing juga

sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnya

logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam

proses pelaksanaan ASEAN economic community 2015. (dalam Outlook BI, 2009:62)

5) Reformasi Iklim Investasi

Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkan diri

dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,

menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan,

dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terus

dilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentang

penanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadi

UU No.11 Tahun 1970). (Kadin : 2007) Dalam UU No.25 Tahun 2007 ini dapat

dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan

koordinasi, fasilitas dan hak kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor

yang menjadi perhatian utama investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan

investasi dari sisi pengusaha/investor. Ada beberapa diantara aspek-aspek tersebut

yang selama ini merupakan masalah serius yang dihadapi pengusaha / investor. Oleh

karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di

Indonesia. (www.kadin.or.id, )

6) Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah

Penguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal

independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan

profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem

Hubunga

Page

peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak

hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan

keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang

memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi

koruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur

penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum

melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur

penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan. (dalam The Kian, 2003, 38(3):

hal. 331-342)

7) Pemberdayaan UMKM

UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam

pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh

politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak

mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan

upaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai

poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM tenyata bukan sektor usaha yang

tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak

masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.

(dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:62-63)

8) Pengembangan Pusat UMKM Berbasis Website

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk

menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala

bentuknya, melalui pemanfaatan teknologi informasi ini. Perusahaan makro, kecil

maupun menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi

dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi

perusahaan kecil dapat memberikan fleksibelitas dalam produksi, memungkinkan

pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak,

mengirimkan dan menerima penwaran secara cepat dan hemat, serta mendukung

transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM

Hubunga

Page

melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang ekspor sangat

mungkin. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:69-72)

9) Penguatan Ketahanan Ekonomi

Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil,

dengan tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan

erbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga

mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam

perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor

rill akan terus ditingkatkan guna menciptkan fondasi yang kokoh bagi pencapaian

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan. (dalam Outlook BI,

2009:54) Kebijakan perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan

sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, serta mendorong pendalaman

pasar keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung

penciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisi

kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia 2010 diarahkan untuk

mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5%+1% dengan tetap memperhatikan

stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi.

(dalam Outlook BI, 2008:33)

10) Peningkatan Partisipasi Semua Unsur Negara

Peningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanya

dilakukan oleh pihak pemegang otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengan

segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Efek negatif dari integrasi yang

mungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan pada

sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan

ulang, peningkatan ketrampilan, peralihan peralihan perlahan kepekerjaan lain.

Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat

menghindari reaksi yang tidak diinginkan. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:70)

Hubunga

Page

E. Kebijakan Industri Nasional untuk Menyongsong AEC 2015

Dalam menghadapi pasar tunggal di ASEAN tahun 2015 nanti, orientasi

kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka pendek seperti

memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor,

khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saing

industri nasional, dengan atau tanpa investor asing. Berikut ini adalah beberapa

Kebijakan Penting yang Berorientasi Daya Saing (T.H. Tambunan, 2013) :

1) Pengembangan Kawasan Industri

Kebijakan industri yang mendukung/ mempercepat pengembangan kawasan

industry sangat diperlukan, karena kawasan industri atau dalam sebutan lainnya,

sentra atau klaster, merupakan, paling tidak secara teori, factor pertumbuhan industri

paling efektif yang antara lain disebabkan oleh adanya ‘efisiensi aglomerasi’.

2) Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Inovasi

Untuk bisa unggul di dalam persaingan global sekarang ini dan terutama di masa

depan, kemampuan teknologi dan inovasi (dalam produk maupun produksi)

merupakan suatu keharusan.

3) Hilirisasi Industri

Diperlukan kebijakan industri yang mendukung hilirisasi industri di dalam negeri,

baik hilirisasi industri ekspor maupun hilirisasi industri impor, yang pertama itu

diperlukan agar Indonesia dapat menikmati lebih besar nilai tambah dari ekspor, atau

agar dapat memberikan lebih besar nilai tambah bagi ekspor Indonesia, mengingat

masih besarnya porsi ekspor bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah dalam

struktur ekspor nasional.

4) Peningkatan Standarisasi Produk Industri

Standardisasi produk menjadi salah satu keharusan. Akan semakin sulit barang

Indonesia masuk ke negara-negara lain jika tidak memenuhi standar-standar

regional/global yang berlaku. Langkah-langkah praktis yang diperlukan dari

Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan produk Indonesia yang memenuhi

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah antara lain: pendampingan, bantuan teknis,

Hubunga

Page

akses ke informasi, pelatihan, bantuan pendanaan, dan upaya-upaya lainnya agar

mempermudah khususnya UMKM mendapatkan sertifikasi yang berkaitan dengan

standardisasi, termasuk akses ke lanoratorium standardisasi dengan biaya yang

terjangkau.

5) Modernisasi Pabrik-pabrik

Banyak komoditi atau barang industri yang mana sebenarnya Indonesia

mempunyai keunggulan atas negara-negara lain karena antara lain bahan baku

berlimpah dan potensi sumber daya manusia (SDM) sangat banyak. Namun dalam

beberapa dekade terakhir ini Indonesia cenderung semakin merosot daya saingnya

untuk tiga kelompok industri tersebut yang dapat dilihat jelas dengan semakin besar

impor Indonesia untuk ketiga produk itu.Salah satu penyebabnya adalah sebagian

besar pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri sudah sangat tua dengan mesin-mesin

yang sudah seharusnya diganti dengan mesin-mesin baru.

F. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan

rencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain (sholeh, 2013):

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan

perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada

pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak

MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking

sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total

nilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil

Rp357,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (38 proyek), yang akan

dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0

triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 trilliun (38 proyek) dan melalui

Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek). (dalam

Bappenas RI Buku II, 2012:27)

Hubunga

Page

Hasilnya, Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5%, lebih tinggi

dari tahun sebelumnya (6,2%) dengan investasi dan industri pengolahan sebagai

penggeraknya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksi

berjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadi

USD 110,1 miliar. Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiah

kembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbas

krisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011

terkendali sebesar 3,8%. (dalam Bappenas RI, 2012:27)

2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampanye dan ajakan

dalam menggunakan produk-produk dalam negeri, antara lain adalah: ACI (Aku

Cinta Indonesia). Program ini merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ yang

merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres

No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian

Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk

kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti

busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag

RI : 2009:17)

3. Penguatan Sektor UMKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin

telah mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan

UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yang

diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini

bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan

juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam

mengembangkan usaha kecil serta menengah.

Dari segi pendanaan sendiri, pemerintah telah mensosialisasikan dan menjalankan

program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberlakuan program KUR merupakan

tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada

tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan

Hubunga

Page

Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan,

Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri

Perindustrian,

Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi

Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN,

Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian

Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank

Indonesia. (www.depkop.go.id, diakses pada 16 Maret 2013) Hasil pelaksanaan

program-program terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antara

lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari

1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12

juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar

2,1%. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan dana

penjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011. (dalam Bappenas RI Buku II,

2012:32)

4. Perbaikan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010

telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti

prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi

udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan:

Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi

Pembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalan

nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan

kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utama

yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat

Sulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu,

bidang transportasi laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Window

di pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok,

dan Belawan. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:4)

Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK

Hubunga

Page

Untuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapai

diantaranya:

a. Penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk)

b. Beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan

c. Dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan,

Surabaya, Balikpapan, dan Makassar

d. Pembangunan 15 Desa Informasi

e. Beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air)

f. Fembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batam

g. G dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di

222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten

h. Meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47% (Q3/2010).

Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layanan pos PSO di

2.515 kcplk; (b) penyelesaianpenyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet

di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan; (c)

penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information and

Communications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringan

backbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan RPP UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaian

penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g)

selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIY

sehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. (dalam Bappenas RI Buku I,

2011:6)

Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik

Untuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional,

selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan total

panjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar

127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi

menjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864

Hubunga

Page

MW. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar

67,20% dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5%. Pemerintah juga telah melakukan

pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok,

Bekasi dan Sidoarjo. (dalam Bappenas Ri BUku I, 2011:7)

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur

pendidikan, Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjang

SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada

periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang

mencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuan

biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710

ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Selain itu, dalam rangka

memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana

dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak

berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar

173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam

Bappenas RI Buku I, 2011:36)

6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka

panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku

kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap

Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang

dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK

telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadap

perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan

gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan

serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada

Hubunga

Page

Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

(SPDP). (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:21)

Hubunga

Page

Penutup

Kesimpulan

ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan

perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan

memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Pengusaha Indonesia

harus mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disamping

itu orientasi kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka

pendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik

minat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni

meningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing.

Saran

Diperlukan sosialisasi yang lebih luas tentang ASEAN Economic Community

2015 kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat serta

pengetahuan tentang AEC ini merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seluruh

masyarakat bukan hanya jajaran pejabat pemerintahan saja mengingat pelaksanaan

ASEAN Economic Communit yang semakin dekat. Diperlukan kedisiplinan dari

pihak pemerintah terutama dalam rangka mempersiapkan realisasi adanya AEC 2015

mendapatkan banyak tanggapan akan berpengaruh negative terhadap Indonesia.

Dismaping itu IPTEK juga merupakan salah satu modal utama masyarakat dalam

menghadapi modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu IPTEK seharsnya juga

mendpatkan perhatian khusus dari pemerintaha sebagai bagian dari strategi Indonesia

menghadapi AEC 2015

Hubunga

Page

Daftar Pustaka

T.H Tambunan, Tulus. 2013. Kebijakan Industri dalam menyongsong ME-ASEAN 2015.

Departement for Business and Diplomatic Studies. Parpol dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. No.8. Mei 2013

Siaran Pers.2013. Peningkatan Daya Saing Kunci Kesuksesan MEA 2015. 5 September 2013. Jakarta

H, Dhenny dan Pazli.2013. Peluang dan tantangan Indonesia dalam Keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Sholeh.2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Aconomic Community) 2015. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. 1(2):509-522

Bustami, Gusmardi. 2009. Menuju ASEAN Aconomic Community 2015

Kurniati, Kiki. 2011. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia menuju Terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Jambi

Hubunga