open government - ppid.inhukab.go.idppid.inhukab.go.id/sites/default/files/laporan tahunan ppid...
TRANSCRIPT
1
Pemerintahan Terbuka (Open Government) menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan
pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut berkomitmen penuh terhadap keterbukaan
dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) hadir menjawab tantangan tersebut
dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan
mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka,
akuntabel, partisipatif, dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas,
sejak tahun 2011 yang lalu Pemkab Inhu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu.
Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Indragiri Hulu selalu berupaya untuk memberikan
pelayanan yang maksimal terhadap akses informasi publik. Salah satu dintaranya yaitu
melakukan inovasi dengan mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat atau (PPIM)
sebagai bagian dari pengembangan Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
(RPID).
Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
yang telah dilaksanakan selama tahun 2016, maka PPID Kabupaten Indragiri Hulu
menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan
dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan
yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan
saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Indragiri Hulu dapat lebih
ditingkatkan lagi.
Semoga Laporan Tahunan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola
Informasi Publik dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dan masyarakat
pada umumnya.
Rengat, Maret 2017 PPID Utama Kabupaten Indragiri Hulu
2
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan
jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi
manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan m enyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan
mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu
sebagai sentra pelayanan informasi publik di Kabupaten Indragiri Hulu yang terpusat
dengan sistem sentralistik.
Namun dikarenakan adanya susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, maka Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika berpisah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas
Komunikasi dan Informatika. Dan untuk pengelolaan PPID sesuai dengan Perbup Nomor 63
Tahun 2016 menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3
Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
implementasi terhadap keterbukaan informasi di pemerintahan menjadi hal mutlak yang
tidak bisa ditawar lagi.
Pemkab Inhu dengan sigap menyikapi hal tersebut melalui Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemkab Inhu menjadi salah satu
Kabupaten pertama yang membentuk PPID di Daerah.
Tak ayal langkah sigap Pemkab Inhu tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah
Pusat. Dimana pada saat bersamaan masih sedikit sekali daerah yang sudah membentuk
PPID. Alhasil Kabupaten Indragiri Hulu ditunjuk menjadi bagian dari Program Pilot Project
Open Government Indonesia (OGI).
Dengan mengusung pilar Open Government Indonesia (OGI), Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kala itu menjadikan Pemkab Inhu
sebagai pilot project pelaksanaan OGI yang di fasilitasi oleh UKP4, yang mana Kabupaten
Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Percontohan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik di Indonesia.
5
PPID
Kabupaten Indragiri Hulu lahir pas setahun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor
61 tahun 2010 tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2011. Sementara itu ditahun yang sama,
PPID di tingkat Pemerintah Provinsi masih belum terbentuk begitu pula dengan PPID di
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu Komisi Informasi Provinsi yang juga
menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga belum terbentuk di
tingkat Provinsi.
6
PPID Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana
telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.65/I/2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu.
7
PPID Kabupaten Indragiri Hulu melalui Keptusan Bupati Indragiri Hulu Nomor
Kpts.65/I/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun
2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah membentuk Struktur Organisasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu.
8
Demi menunjang pelayanan informasi yang maksimal, PPID Kabupaten Indragiri Hulu telah
mengeluarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) melalui Instruksi Bupati Indragiri Hulu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Manajemen Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu.
9
Merupakan suatu kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan daftar informasi. Untuk
itu PPID Kabupaten Indragiri Hulu membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten
Indragiri Hulu melalui Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 582 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 391 Tahun 2013 Tentang Daftar
Informasi Publik Kabupaten Indragiri Hulu.
10
DIP Ekstraktif Industri
Sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Riau, sudah seharusnya Kabupaten
Indragiri Hulu menyediakan informasi tentang industri ekstraktif oleh karena itu PPID
Kabupaten Indragiri Hulu membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Ekstraktif Industri.
DIP yang Dikecualikan
Sampai saat ini PPID Kabupaten Indragiri Hulu belum mengeluarkan DIP yang
dikecualikan, saat ini DIP yang dikecualikan untuk Kabupaten Indragiri Hulu masih
mengacu kepada DIP yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan
seperti Informasi mengenai Rekam Medis, Persaingan Usaha, Menghambat Proses
Penegakan Hukum, dan Informasi yang dikecualikan lainnya.
12
ppid.inhukab.go.id
Masyarakat bisa mengakses
Informasi dengan mengunjungi
portal web resmi PPID
Kabupaten Indragiri Hulu dengan
mengaskes Halaman Website :
http://ppid.inhukab.go.id
Masyarakat juga bisa berkomunikasi dan mengirim pesan kepada PPID Kabupaten
Indragiri Hulu melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat : [email protected]
13
Masyarakat juga bisa menghubungi
PPID Kabupaten Indragiri Hulu melalui
nomor line telepon :
(0769) 341002
Media Sosial
Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan PPID Kabupaten Indragiri Hulu melalui media
sosial seperti :
@ppidinhu
facebook.com/ppidinhu
14
PPID Kabupaten Indragiri Hulu selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi di
Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satu inovasi yang dihasilkan adalah dengan didirikannya
Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bagian
dari pengembangan front desk atau meja depan pelayanan PPID yang merupakan pertama
dan satu-satu nya di Indonesia.
Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu berlokasi di Kantor
Dishubkominfo Inhu yang beralamat di Jalan Raya Belilas KM 06 – Pematang Reba. Waktu
Pelayanan pada jam kerja setiap hari kerja.
15
a. Ruang Pelayanan Informasi
PPIM Kabupaten Indragiri Hulu tidak dibiarkan menjadi ruangan atau kantor kosong saja.
Tetapi dilengkapai dengan berbagai sarana dan fasilitas penunjang serta petugas
pelayanan dan PPID Pembantu yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2014 dan Kpts. 66/I/2015
Ruang Pelayanan Informasi di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten
Indragiri Hulu juga dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi beserta
Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat yang siap melayani pemohon informasi dalam
memperoleh Informasi.
Ruang Tunggu yang juga dilengkapi dengan kursi tamu, untuk memudahkan dan memberi
kenyamanan kepada Pemohon Informasi sembari menunggu petugas pelayanan informasi
memproses permohonan Informasi.
16
b. Ruangan Desk Informasi Publik
Ruang Pelayanan Informasi di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) juga
disediakan meja depan atau front desk untuk memproses permohonan informasi.
Ruang ini juga dilengkapi dengan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi
berupa buku tamu, formulir permohonan, buku register, tanda bukti penerimaan
permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta
formulir pengajuan keberatan.
c. Anjungan Informasi Mandiri
Ruang Pelayanan Informasi di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) juga
dilengkapi dengan Fasilitas seperti Anjungan Informasi Mandiri yang dapat di gunakan oleh
Pemohon Informasi untuk mengakses Informasi via Internet ataupun untuk keperluan
lainnya.
17
d. Mini Library
Ruang Pelayanan Informasi di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) juga
dilengkapi dengan Mini Library yang dapat di gunakan oleh Pemohon Informasi untuk
membaca tabloid, leaflet dan famflet serta CD Interaktif yang berisi Informasi Profil
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
e. Ruangan Pengolah Data
Ruangan Pengolah Data merupakan bagian yang tak kalah penting dalam proses
pengelolaan data dan informasi. Diruang pengolah data dan informasi inilah data dan
informasi yang di peroleh dari PPID Pembantu ataupun dari sumber terkait lainnya di olah
dan di masukkan ke dalam database.
18
f. Ruangan Server
Ruang Server juga merupakan elemen penting lain nya dalam menunjang pekerjaan
pengelolaan data dan informasi di PPID Kabupaten Indragiri Hulu.
Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu juga dilengkapi
dengan Ruangan Server sebagai tempat penyimpan database.
19
Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Indragiri Hulu melibatkan sumber daya
manusia yang tersebar di PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD serta Kecamatan. Untuk
sumber daya manusia yang berada di PPID Utama Kabupaten Indragiri Hulu bertugas di
Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragri Hulu yang terdiri dari :
- 2 Orang Kepala Piket (PNS)
- 6 Orang Anggota Piket (PNS)
- 4 Orang Petugas frontdesk (Non PNS/ Tenaga Professional)
- 4 Orang Petugas Pengolah Data & Website PPID (Non PNS/ Tenaga Professional)
Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 tidak menggunakan anggaran
khusus dalam satu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut tergabung dalam pelaksanaan
kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Kode
Rekening Kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.505.982.000,00
20
Formulir Permintaan Informasi
Pemohon Informasi yang ingin mengajukan
permintaan Informasi wajib mengisi Formulir
Permintaan Informasi yang sudah disediakan
Petugas di Meja Pelayanan Informasi. Pemohon
Informasi juga wajib melengkapi persyaratan
permohonan Informasi diantaranya Fotocopy
KTP.
Formulir Tanda Terima Informasi
Pemohon Informasi yang telah mengajukan permintaan Informasi akan memperoleh bukti
Tanda Terima Informasi dari Petugas Pelayanan Informasi di frontdesk Pusat Pelayanan
Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu.
21
Formulir Lembaran Disposisi
Formulir Disposisi digunakan untuk mengirim
lembaran disposisi dari Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu selaku PPID Utama
Kabupaten Indragiri Hulu kepada PPID
Pembantu di SKPD maupun PPID Pembantu
di Kecamatan.
Formulir Tanda Terima Lembaran Disposisi
Formulir Tanda Terima Disposisi digunakan sebagai tanda bukti bahwa PPID Pembantu
telah menerima Lembaran Disposisi beserta salinan Formulir Permintaan Informasi. PPID
Pembantu yang telah menerima Lembaran Disposisi beserta salinan Formulir Permintaan
Informasi wajib mengisi Tanda Terima Informasi dan menyerahkan nya kepada PPID
Utama.
22
Formulir Pemberitahuan Tertulis
Formulir Pemberitahuan Tertulis diberikan
kepada Pemohon Informasi ketika akan
menyerahkan informasi yang diminta oleh
pemohon informasi. Selain itu, Formulir
Pemberitahuan Tertulis ini juga diberikan kepada
Pemohon Informasi untuk memberitahukan
Permintaan Informasi dapat diberikan ataupun
tidak dapat diberikan dengan alasan tertentu
yang akan disampaikan pada Formulir
Pemberitahuan Tertulis ini.
Formulir Tanda Terima Informasi
Formulir Tanda Terima Informasi di isi dan ditanda tangani oleh Pemohon Informasi yang
telah menerima Informasi yang diminta sebagai bukti bahwa Pemohon Informasi telah
menerima Informasi yang diminta.
23
Formulir Penolakan Informasi
Untuk Informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 UU KIP No 14 Tahun 2008 maka PPID
Utama Kabupaten Indragiri Hulu akan memberikan Formulir Penolakan Informasi kepada
Pemohon Informasi sekaligus menginformasikan bahwa Permohonan Informasi Ditolak
dikarenakan Informasi yang diminta merupakan Informasi yang di kecualikan.
24
Meskipun era globalisasi dewasa ini memberikan jalan semudah-mudah nya untuk bertukar
data dan informasi, namun faktanya tidak semua orang bisa dengan mudah terhubung ke
internet dan mengakses ke saluran informasi PPID, terutama bagi masyarakat yang berada
di pedalaman dan pelosok daerah. Untuk menyiasati hal tersebut, PPID Kabupaten
Indragiri Hulu melakukan inovasi agar masyarakat yang belum bisa mengakses internet
untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh informasi. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan menyiapkan media komunikasi dan informasi seperti, Leaflet,
Famflet, Poster, X Banner dan Roll Banner yang di sebar ke tempat-tempat strategis yang
mudah diakses oleh masyarakat.
Leaflet
26
PPID Kabupaten Indragiri Hulu beroperasi dan aktif memberikan pelayanan informasi yang
dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00
WIB, (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 6 Jam dan seminggu 30
Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di frontdesk PPIM dibatasi jam kerjanya, namun
di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk
menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana
komunikasi dan saluran informasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk
informasi PPIM Kabupaten Indragiri Hulu.
29
Jumlah Kunjungan ke PPIM
No Keperluan Jumlah
1 Januari -
2 Februari 6
3 Maret 7
4 April 6 5 Mei 6
6 Juni 6
7 Juli 3
8 Agustus 3 9 September 1
10 Oktober -
11 November 5
12 Desember - Jumlah 43
0
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah Kunjungan ke PPIM
30
Jumlah Pengunjung ke PPIM berdasarkan keperluan
No Keperluan Jumlah
1 Penelitian 11
2 Konsultasi 3
3 Permintaan Informasi 9
4 DLL * 20
Jumlah 43
*DLL : Kunjungan, Monitoring Website, Wawancara, Evaluasi PPID,
0
2
4
6
8
10
12
Penelitian Konsultasi PermintaanInformasi
DLL *
Grafik Klasifikasi Pengunjung
PPIM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
(Berdasarkan Keperluan)
31
2
24
27
0
5
10
15
20
25
30
Blm Bekerja Mahasiswa Wiraswasta
Pekerjaan
Grafik Klasifikasi Permohonan Informasi
PPIM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
(Berdasarkan Jenis Pekerjaan )
27
26
25.4
25.6
25.8
26
26.2
26.4
26.6
26.8
27
27.2
Blm Menikah Menikah
Status Perkawinan
Grafik Klasifikasi Permohonan Informasi
PPIM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
(Berdasarkan Status Perkawinan )
32
0
25
28
0
5
10
15
20
25
30
< 20 Tahun 20-35 Tahun > 35 Tahun
Usia Pemohon
Grafik Klasifikasi Permohonan informasi
PPIM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
(Berdasarkan Usia Pemohon Informasi )
Laki-Laki 81%
Perempuan 19%
Grafik Klasifikasi Permohonan informasi PPIM Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
(Berdasarkan Jenis Kelamin)
0
2
4
6
8
10
Grafik Klasifikasi Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Jenis Permohonan
Mahasiswa
LSM
Perorangan
Lembaga /
Kelompok
Masyarakat
33
Berikut akan kami tampilkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID
Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang tahun 2016 yang sempat diabadikan melalui lensa.
Meskipun banyak moment dan kegiatan yang tidak bisa ditampilkan namun semoga
apa yang kami tampilkan ini cukup untuk mewakili rasa penasaran publik terhadap
beberapa kegiatan yang di dilaksanakan sepanjang tahun 2016 oleh PPID Kabupaten
Indragiri Hulu.