oleh : drs. zulkifli hs, mm badan pemberdayaan masyarkaat aceh
DESCRIPTION
B PM ACEH. KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI DAERAH. OLEH : Drs. ZULKIFLI Hs, MM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH. Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki. V ISI. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
OLEH :
Drs. ZULKIFLI Hs, MMBADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAAT ACEH
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENGUATAN POKJANAL
POSYANDU DAN SIP DI DAERAH
BPM ACEH
VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH
VISIAceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki.
MISI
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;2. Keberlanjutan Perdamaian;3. Dinul Islam, Adat dan Budaya;4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;5. Penaggulangan Kemiskinan;6. Pendidikan;7. Kesehatan;8. Infrastruktur yang Terintegrasi;9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan;10.Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.
1. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan keterbelakangan.
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan simplikasi pembangunan kemukiman dan gampong.
4. Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dengan pemanfaatan tehnologi tepat guna.
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat kemukiman dan gampong.
6. Terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di kemukiman dan gampong.
7. Penyiapan rancangan qanun/pergub tentang sistim informasi, data base potensi masyarakat miskin, profil mukim dan gampong, serta koordinasi, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan .
Program dan Anggaran
Pembangunan Aceh diarahkan untuk 7 (tujuh) Prioritas yaitu :
M I S I :
V I S I :“Terwujudnya kemandirian
Masyarakat Aceh
1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, Gampong2. Peningkatan keswadayaan masyarakat.3. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan
pemberdayaan keluarga.4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.5. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.6. Pendayagunaan tehnologi tepat guna sesuai kebutuhan
masyarakat.7. Penanggulangan Kemiskinan.
– Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
c. Penyelenggaraan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang pemberdayaan masyarakat.
e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat.
f. Pembinaan unit pelaksanaan teknis Badan
a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong;
b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat;
c. Merumuskan menyiapkan kebijakan dibidang usaha ekonomi masyarakat;
d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan dibidang pemberayaan masyarakat; dan
f. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi diperlukan Strategi sebagai berikut :
1. Penguatan manajemen pembangunan partisipatif.
2. Penguatan kelembagaan mukim, gampong, kelurahan dan kelembagaan masyarakat lainnya.
3. Peningkatan kemampuan produksi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna melalui pemanfaatan sumber daya alam.
4. Pengembangan sarana/prasarana kemukiman, gampong dan kelurahan.
5. Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kemukiman, gampong dan kelurahan.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kemukiman, gampong dan kelurahan.
S T R A T E G I
“Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kemukiman dan Gampong melalui penciptaan, Kesempatan
belajar, lapangan kerja, kesempatan berusaha serta pemanfaatan sdm .sda
dan teknologi tepat guna”.
T U J U A N
1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.2. Berkurangnya kemukiman dan gampong tertinggal.3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur dan
masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan.4. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat
guna melalui pemanfaatan sumber daya alam.5. Meningkatnya motivasi, partisipasi, daya cipta dan karya
masyarakat kemukiman, gampong dan kelurahan dalam berbagai kegiatan pembangunan.
6. Terciptanya keserasian dan keberlanjutan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kemukiman, gampong dan kelurahan serta sarana dan prasarana perdesaan lainnya.
8. Tersedianya dana alokasi khusus dari APBA dan APBD Kab/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di gampong.
9. Berfungsinya kelembagaan sosial masyarakat, di kemukiman, gampong dan kelurahan.
10. Tersedianya lembaga keuangan kemukiman, gampong dan kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga dan masyarakat perdesaan.
11. Berkembangnya usaha produksi yang berorientasi pasar.
12. Terciptanya lapangan kerja baru diluar sektor pertanian.
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat kemukiman gampong dan kelurahan.
14. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembinaan keluarga (PKK) dan Posyandu.
1. PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU;
2. PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS
PELAYANAN TERPADU;
3. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN
LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.
LANDASAN HUKUM
Meliputi :a. Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ;b. Bina Keluarga Balita (BKB);c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD);d. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA);’e. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; f. Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Berwawasan
Kependudukan;g. Kesehatan Lanjut Usia; h. Bina Keluarga Remaja;i. Kesehatan Reproduksi Remaja;j. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; k. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan l. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;m. Akte Kelahiran Anak; n. Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dano. Peningkatan Ekonomi Keluarga.
RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012
PENGERTIAN
1. POSYANDU :SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU.
2. POSYANDU PLUS : POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011.DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.
14
3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN.
POKJANAL POSYANDU (PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2007)
POKJANAL – PUSAT
POKJANAL – Provinsi
POKJANAL – Kabupaten/Kota
POKJANAL – Kecamatan
POKJA – Gampong
PEMBINA POKJANAL
MENDAGRI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
CAMAT
KEUCHIK
51
16
RAMBU – RAMBU PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU
1. Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD); berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitas, pemantauan.
2. Dinas Kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat-alat kesehatan) serta dukungan bimbingan teknis.
3. BkkbN/PLKB : berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat.
4. BAPPEDA : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi.
5. TP. PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis.
6. Dinas pendidikan, LSM, dan sebagainya ; berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu.
HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH
1. MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH
OLEH SELURUH LAPISAN MASY ;
2. SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG
TIDAK MENETAP DI GAMPONG POSYANDU;
3. DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK
CENDERUNG KURANG;
4. KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN,
DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT
GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT);
5. PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG
SEHARUSNYA AKTIF, MASIH BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA;
6. PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN
PENGGIAT PRO-POOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN
PLUS) RELATIF KURANG;
7. SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN
KOMPETENSI SOSIAL PARA KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA
YG RATA2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM
REWARD DAN PUNISHMENT YG KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF;
8. RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN,
MOTIVASI DAN TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.
1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK;2. Belum optimalnya tugas dan fungsi masing-
masing sektor;3. Sekretariat Tetap belum mempunyai program
kerja yg jelas dan terintegrasi;4. Kurangnya koordinasi antar Sektor/Lembaga
dan antar Program Pemberdayaan terkait;5. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal tugas
teknis Dinas Kesehatan;6. Kurangnya sosialisasi; dan7. Belum maksimalnya dukungan dana
pembinaan, termasuk Dana Operasional Posyandu,dll.
PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA
19
PELAKSANAAN PEMBINAAN POSYANDU DI PROVINSI ACEH TAHUN 2008 S.D 2011
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA
LOKASI KEGIATAN KET
1. Rakorda Pokjanal Posyandu 92 orang 129.042.000 APBA Banda Aceh 2008 2. Rakorda Pokjanal Posyandu 79 orang 120.020.000 APBD I Banda Aceh 2009 3. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 79 orang 103.092.000 APBD I Banda Aceh 2010 41.204.000 UNICEF b. Pembinaan, monitoring dan 15 Kab/Kota 43.500.000 APBD I Kab/Kota 2010 evaluasi kegiatan Pokjanal Posyandu ke Kabupaten/Kota c. Studi Banding ke Pokjanal 13 orang 200.899.200 UNICEF Kab. Bone 2010 Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan d. Assessment Posyandu Plus 159 Desa 927.431.374 UNICEF 13 Kab/Kota 2010 (Survey Kuantitatif) 2 Kab di Sumut e. Kegiatan Assessment Posyandu 3 Kabupaten 413.915.000 UNICEF Aceh Besar 2010 Plus (Study Kualitatif) Aceh Jaya Aceh Timur
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN KET
f. Workshop Sosialisasi dan 83.219.800 UNICEF Banda Aceh 2010 Audiency
g. Pelaporan Komprehensif 15 Kab/Kota 23.000.000 UNICEF Kab/Kota 2010 4. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 102 orang 173.782.000 APBA Banda Aceh 2011
b. Rapat Koordinasi (Rakor) dan 330 orang1.119.167.00
0 APBA Banda Aceh 2011 Sosialisasi Program Posyandu Gampong Binaan
c. Biaya Jajanan PMT-Balita di 345 gpg x 4 blnx 193.200.000 APBA Kab/Kota 2011 Posyandu Binaan Rp. 140.000,-
d. Biaya Penguatan Kapasitas 345 Gampong 207.000.000 APBA Kab/Kota 2011 Kelembagaan Pokja Posyandu Gampong
e. Honorarium/Insentif Kader 5 org x 345 gpg x 345.000.000 APBA Kab/Kota 2011
Posyandu Gampong Binaan 4 bln x Rp.
50.000,-
f. Pembinaan, monitoring dan 18 Kab/Kota 139.100.000 APBA Kab/Kota 2011 evaluasi kegiatan Pokjanal Posyandu ke Kabupaten/Kota
21
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA
LOKASI KEGIATAN KET
g. Workshop Pengembangan Tim Pokjanal 140.350.000 UNICEF Banda Aceh 2011
Rencana Strategis untuk Posyandu Provinsi
Pokjanal Posyandu di tingkat
Provinsi
h. Workshop Sosialisasi Revitalisasi Tim Pokjanal 106.050.000 UNICEF Banda Aceh 2011
Posyandu dan Pokjanal Posyandu Posyandu Provinsi
dan Kab/Kota
i. Workshop Pengembangan Tim Pokjanal 174.225.000 UNICEF Banda Aceh 2011
Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Posyandu Provinsi
Pendekatan Terpadu melalui
Posyandu
j. Workshop Operasionalisasi 74.950.000 UNICEF Banda Aceh 2011
dan Pemeliharaan Fasilitas dan
Program Posyandu di Aceh
1 2 3 4 5 6 7
5. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 102 orang 148,992,000 APBA Banda Aceh 2012
b. Rapat Triwulanan Pokjanal 35 orang 15,262,500 APBA Banda Aceh 2012
c. Pembinaan, monitoring dan d. Evaluasi program Pokjanal e. Posyandu ke Kab/Kota
22 Kab/Kota 216,250,000 APBA Kab/Kota 2012
6. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 56 orang 74,574,000 APBA Banda Aceh 2013
b. Rapat Triwulanan Pokjanal 30 orang 15,300,000 APBA Banda Aceh 2013
c. Pembinaan, monitoring dan d. Evaluasi program Pokjanal e. Posyandu ke Kab/Kota
3 Kab/Kota 27,450,000 APBA Kab/Kota 2013
22
1 2 3 4 5 6 7
1.Workshop Penyusunan PenstraPokjanal Posyandu Aceh 44 orang 151.095.000 Unicef Banda Aceh 2013
2. Rapat Final Renstra Pokjanal 10 orang 41.700.000 Unicef Banda Aceh 2013
3.Sosialisasi Renstra di 3 Kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur)
150 orang 55.965.000 Unicef
Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh
TImur 2013
4.
Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk Pokjanal Provinsi dan Pokjanal 23 Kabupaten / Kota
66 orang 156.280.000 Unicef Banda Aceh 2013
5.
Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk 3 Kabupaten dan Pokjanal Kecamatan
150 orang 55.965.000 Unicef
Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh
Timur2013
No Provinsi / Kabupaten / Kota Jumlah Tahun Ket
1. Provinsi Aceh 1 Unit 2008
2. Kota Subulussalam 1 Unit 2008
3. Kabupaten Aceh Jaya 1 Unit 2008
4. Kabupaten Aceh Besar 1 Unit 2009
5. Kabupaten Bireuen 1 Unit 2009
6. Kabupaten Aceh Timur 1 Unit 2009
7. Kabupaten Aceh Tengah 1 Unit 2010
8. Kabupaten Pidie Jaya 1 Unit 2010
9. Kota Banda Aceh 1 Unit 2010
DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN KOMPUTER SIP DARI KEMENDAGRI
Pembina Gubernur dan Wakil Gubernur
Ketua Sekretaris Daerah Aceh
Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Aceh
Wakil Ketua II Ketua TP. PKK Aceh
Sekretaris Kepala BPM Aceh
Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Bendahara Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh
Anggota Kepala SKPK terkait, Akademisi / Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat
Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SIP, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
Pokjanal Posyandu Provinsi
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Pokjanal Posyandu Provinsi
55
56
Pokjanal Posyandu Kabupaten/KotaPembina Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ketua Sekretaris Daerah / Asisten Bidang Kesra
Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Kabupaten / Kota
Wakil Ketua II Ketua TP PKK Kabupaten / Kota
Sekretaris Kepala BPM Kabupaten / Kota
Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Bendahara Bendahara pada Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota Kepala SKPKab/Kota terkait, Akademisi/ Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat
Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU
Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu
Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu
Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu
Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan
TUGAS