SEMILOKA, 13 Desember 2012MENUJU KAWASAN HUTAN

YANG BERKEPASTIAN HUKUM DAN BERKEADILAN

Politik Pengelolaan Sumberdaya AlamDalam Perspektif Otonomi Daerah

Oleh :Dr. Tri Hayati,S.H,M.H

Staf Pengajar FHUI

PEMBAHASANI. Konsep Penguasaan Negara terhadap

SDA;II. Perubahan Paradigma Otonomi Daerah

Era Reformasi : Kewenangan Pengelolaan SDA;

III. Kewenangan Pengelolaan antar Sektor;IV. Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya

Alam.

I. KONSEP PENGUASAAN SDAPasal 33 (3) UUD 1945

BUMI( AGRARIA )( UU 5/1960)

DIKUASAI NEGARA (authority Right)MILIK BANGSA INDONESIA (Mineral

Right)Diusahakan oleh Perusahaan (Mining

Right)

FILOSOFI

HutanUU 41/1999

MINERBA(UU 11/67jo.UU 4/2009

MIGAS(UU

22/2001)

AIR(UU 11/74

I. KONSEP PENGUASAAN SDA• Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Mengandung makna bahwa : Hak penguasaan (Authority Right) atas SDA berada

ditangan Negara dan dilaks oleh Pemerintah. Hak kepemilikan (Mineral Right) atas sumber daya

alam dikenal sebagai Hak Bangsa, yang berarti berada di tangan seluruh rakyat.

Hak penambangn(mining right) dilaks oleh pengush

• pengemban kata “Negara” dalam pengelolaan SDA brarti, memiliki kedaulatan dimana merupakan character state yang dijalankan oleh PEMERINTAH.

• Dengan perkataan lain peran Pemerintah sebagai regulator tidak mungkin diderivasi kepada daerah otonom, karena daerah otonom tidak memiliki character state yang berarti kewenangan bertindak ke dalam dan keluar Negara.

UUD 1945 Pasal 33 (3): bumi, air dan kekayaan alam yg tkandung di dlmnya

Dikuasai oleh Negara

Hak penguasaan (Authority Right)

atas SDA berada ditangan

NEGARA

Ps 33 UUD 1945 : kekayaan alam (tambang)

dikuasai oleh NEGARA (sbg pemlik

kedaulatn) dan bukan oleh

Pemerintah

Hak kepemilikan (Mineral Right)

atas SDA sbg Hak Bangsa berarti berada

di tangan RAKYAT

Filosofi Penguasaan Tambang

public ownership

Anthony I. Ogus :barang yang mempunyai sifat kepentingan publik

(public interest) :

a. public goods b. public

ownershipIzin Publik Khusus

(Konsesi)

KEPENTINGAN PRIBADI

Izin Perdata biasa atau

Perjanjian perdt

public goods

Rosco Pound :Tiga kategori kepentingan :

a. Kepentingan Pribadi;

b. Kepent Masyarakat (Publik);

c. Kepentingan Sosial

Izin Publik

• SDA mrpk “public ownership” yang memiliki sifat kepentingan publik (public interest) dan terhadap objek tersebut terkandung hak kepemilikan oleh publik (masyarakat ).

• Dengan demikian izin pemanfaatan yang diberikan akan berdampak pada kewenangan yang besar, karenanya perlu dijabarkan/dibatasi thd hak dan kewajiban bagi penerima izin yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

• JADI IZIN PUBLIK (KHUSUS) SBG PENGENDALI PENGELOLAAN SDA DI INDONESIA

STRATEGI PENYUSUNAN KEBIJAKAN

PASAL 33 UUD 1945 : “Bumi, air & kekay alam yg terkandung

didlmnya dikuasai oleh Neg & dpergnkn utk sebsr-2 kemakmrn rakyat.”

-mengamanatkan pengelolaan SDA secara optimal untuk kemakmuran rakyat, namun dikelola dengan arif dan bijaksana

agar tidak merusak lingkungan.-NEG MEMP KEWAJ MENGATUR PENGGUNAAN & PENDISTRIBUSIAN SDA

UTK KEMAKMURAN RAKYAT

Pengelolaan SDA menjadi jembatan utk memperbaiki perekonomian nas melalui pengelolaan SDA

untuk kepentingan seluruh Stakeholder (kesej rakyat, penerimaan neg & keuntungan perushaan).

Bentuk Pengelolaan SDA dlm Sejarah• MASA KOLONIAL : KONSESI I (AGRARISCHE WET

1870) dan KONSESI II (PASAL 5 INDISCHE MIJNWET 1899):

Membuka peluang bagi investor asing, khusus Belanda melalui Konsesi di bidang pertambangan.

• Pasal 5A IMW 1899 ( KONTRAK 5 A ) 1910 – 1960 : Membuka peluang bagi investor Asing non Belanda

melalui KKP (kontrak karya pertambangan) Dengan Pemerintah Belanda

II. Perubahan Paradigma Era Reformasi :

• Reformasi Pemda (UU 22/1999) membawa perubahan makin besarnya otda di Pemda.

• Membawa perubahan pula dalam kewen. pengusahaan SDA.

• Terjadi berbagai permasalahan kewenngn pemberian perizinan SDA

ORGANUU

NO. 5/ 1974(HIRARKHIS)

UU NO. 22/ 99

(Tdk HIRARKHIS)

UU NO. 32/2004

(Tdk HIRARKHIS)

PEMERINTAH SENTRALISASI Urusan Wajib Pemerintah Pusat

Urusan Wajib Pemerintah Pusat

PROVINSI DESENTRALISASI DAN

DEKONSENTRASI

DESENTRALISASI DAN

DEKONSNETRASI

Desentralisasi dan Dekonsentrasi

KABUPATEN/ KOTA

DESENTRALISASI DAN

DEKONSENTRASI

DESENTRALISASI SEMATA

DESENTRALISASI SEMATA

KOTIP DEKONSENTRASI SEMATA

HAPUSMENJADI KOTA

TIDAK ADA

• UU No. 22/1999 Jo. PP 25/2000 : menganut penyerahan urusan pemerintahan kepada Provinsi dengan merinci sejmlah kewenangan yang diserahkan (ultra vires doctrine), sdgkn penyerahn urusan pemerintahn kpd Kabupaten dan Kota dengan rumusan umum (open end arrangement).

• UU No.32/2004 Jo. PP 38/2007 : menganut penyerahan urusan pemerintahan kepada Provinsi dengan merinci sejmlah kewenangan yang diserahkan (ultra vires doctrine).

• KABUPATEN/ KOTA/ Provinsi

• Pelaksanaan Tugas atas nama saja

• Pemerintah Pusat• PROVINSI

KEWENANGAN

ATRIBUSI(Desentralisas

i)

Kewenangan Mandat

(Medebewind)

SENTRALI SASI

KEWENA NGAN

DELEGASI(dekonsentras

i)

URUSAN PEMERINT

AHAN

• URUSAN WAJIB : adalah urusan yg sangat mendsr yg berkaitan

dg hak dan pelayanan dasar warga Negara, al : a) perlindungan hak konstitusional, b) perlindungan kepentingn nas, kesejahteraan

masy, ketentraman dan ketertiban umum dlm kerangka menjaga keutuhan NKRI,

c) pemenuhan komitmen nasional yg berhubgn dg perjanjian dan konvensi internasional.

(Penj. Ps 11 UU No.32/2004)

• Urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, c) penyelenggaraan kepentingan umum, d) penyediaan sarana dan prasaran umum, e) penanganan bidang kesehatan, f) penyelenggaraan pendidikan, g) penanggulangan masalah social, h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, j) pengendalian lingkungan hidup, k) pelayanan pertanahan, l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, n) pelayanan administrasi penanaman modal, o) penyel pelayanan dasar lainnya yg diamanatkan oleh peraturan

perundnag-undangan.(Ps 14 ayat 1 UU 32/2004)

• Urusan Pilihan : meliputi ursn yg scr nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masy. sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah ybs. (Ps 14 ayat 2 UU No. 32/2004)

• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dirinci sebagai berikut (Ps 17 ayat 1 UU 32/2004) :

(a) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya dan pelestarian;

(b) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

(c) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta relabilitasi lahan.

• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antar Pemerintahan Daerah, meliputi (Ps 17 ayat 2 UU 32/2004) :

(a) pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

(b) kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah;

(c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

III. KEWENANGAN ANTAR SEKTORINSTITUSI KEWENANGAN

(Ego Sektoral)Permasalahan

Kementerian Kehutanan

UU No.41/1999

Membagi habis daratan Indonesia menjadi kawasan Hutan.

Keputusan MK No.45/PUU-IX/2011Ps 1 angka 3 UU 41/2009 : mencabut kt “Penunjukn” kawsn Hutan oleh Pem

Kementerian Lingkungan Hidup

UU No.32/2009

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kementerian ESDM

UU No.4/2009UU No.22/2001

Membagi habis daratan Indonesia kedalam wilayah Pertambangan.

-Putusan MK yang membubarkan BP Migas- Putusan MK yang mencabut ps ttg kewen Pemerintah menetapkan WUP

PerkebunanUU No.18/2004

PertanianUU No.41/2009

Perlunya penyusunan perenc. Perkebunan dg memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidupPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kementerian Pekerjaan UmumUU No.26/2007

PENATAAN RUANG : sehrsnya mampu menjd basis bg penataan usaha seluruh sektor, namun tdk menjlskn renc pemb terintegrasi

KEWENANGAN Sektor2 di Daerah PARAREL dg kewenangan otonomi daerah :

IZIN diberikan oleh :a. bupati/walikota apabila kegiatan pengelolaanSDA

berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;b. gubernur apabila kegiatan pengelolaan SDA berada

pada lintas wil. kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setmpt sesuai dg ketentuan perat. per-UU-an

c. Menteri apabila kegiatan pengelolaan SDA berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Pengelolaan SDAOTONOMI DAERAH

Pelimpahan Wewenang Pengurusan terhadap SDA

Namun tdk dibarengi dengan mekanisme pengendalian

pengurusan IZIN oleh Kementerian

- KESEWENANG-WENANGAN dlm Pengelolaan SDA- Transparansi tidak berjalan

- Ketidakpastian Hkm dlm penentuan Kawasan- Pengendalian dan Pengawasan Pusat LEMAH

- Otonomi Daerah yg mengaburkan fungsi Pengawasan (Kemendagri merasa tdk memiliki kompetensi mengawasi Kept.AN yg dibuat Daerah dan Kement.Teknis juga merasa

tdk memiliki kewen utk mencabut Kept.AN yg dibuat Daerah

Paradigma Daerah yang

Euforia (berlebih) thd Kewenangan

yg dimiliki

• Putusan MK45 : berdsrkn Ps 1(3) UU Kehutanan, mk pengukuhan

kawasan hutan di Ind. dpt dilakkn oleh Pem dg cara : (i) penunjukan (dilakukan Pem. Sec. lsg tanpa melalui

prosedur tertentu utk mengukuhkan suatu kawasan hutan = Kewen. Atribusi bebas)) dan atau;

(ii) penetapan (dipersyaratkan adanya prosedur tertentu baru dapat dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan untuk suatu kawasan hutan = kewen. atribusi terikat)

Putusan MK45 menyatakan bhw kata “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah inkonstitusional dan tidak dapat diterapkan.

• Dengan dikeluarkan nya putusan MK45, berdasarkan asas non retroaktif maka status kawasan hutan yang sebelum putusan MK45 dikukuhkan sebagai kawasan hutan berdasarkan penunjukan tetap berlaku sah.

• Adapun masalah yang dapat ditimbulkan dapat diselesaikan dengan melakukan penetapan kembali sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kewenangan pengelolaan pertambangan, dalam UU Minerba 4/2009 dinyatakan bahwa :

• (a) Pemerintah Pusat menetapkan Wilayah Pertambangan (kebijakan dan pengelolaan nasional),

• (b) Provinsi menetapkan kebijakan dan pengelolaan regional,

• (c) Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan pengelolaan lokal.

• Dalam UU No.11/1967 menetapkan bahwa : kebijakan dan pengelolaan bahan galian tambang

terutama untuk golongan a (strategis) dan golongan b (vital) bersifat nasional dan kewen pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP 75/2001, dapat diberikan oleh :

• Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;

• Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayKabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

• Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut

Tumpang tindih Tambang&Hutan• Peraturan MenHut No. P.18/Menhut.II/2011 ttg

“Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan” : penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pemb. di luar kegiatan kehutanan hny dpt diberikan dalam kawasan Hutan Produksi dan/atau Kawasan Hutan Lindung (Pasal 3).

Kesempatan untuk melakukan kegiatan di kawasan

hutan diberikan dalam konteks pemanfaatan bsama untuk kepentingan masyarakat, tentunya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

• Untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan wajib tunduk pada kebijakan yang dibuat bersama antara Kement. Kehutanan dan Kement ESDM yang berpedoman pada UU No. 41/1999 tentang “Kehutanan”.

• UU Kehutanan menentukan bhw penggunaan kawasan hutan untuk kepent. pemb. diluar kegiatan kehutanan, dilakk melli pemberian izin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

• Izin pinjam pakai bertujuan utk membatasi, mengen dalikan dan mengatur penggunaan kwsn hutan utk kepent. strategis atau utk kepent. umum.