oleh : direkt ur jenderal energi baru , terbarukan , dan konservasi energi

1© DJEBTKE KESDM - 2012

Oleh:

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Jakarta, 15 Februari 2012

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI


PERPRES 5/2006 VISI 25/25

Arah Kebijakan Energi


Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

BIODIESEL (Minimum)Sector 2008 2009 2010 2015 2020 2025

Transportation, PSO

1% (Existing)

1% 2.5% 5% 10% 20%

Transportation, Non PSO

1% 3% 7% 10% 20%

Industry 2.5% 2.5% 5% 10% 15% 20%

Electricity 0.1% 0.25% 1% 10% 15% 20%

BIOETHANOL (Minimum)Sector 2008 2009 2010 2015 2020 2025

Transportation, PSO

3% (Existing)

1% 3% 5% 10% 15%


5% (Existing)

5% 7% 10% 12% 15%

Industry 5% 7% 10% 12% 15%


Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (2)

Minyak Nabati Murni (Minimum)Sector 2008 2009 2010 2015 2020 2025


Industri - - 1% 3% 5% 10%

Marine - - 1% 3% 5% 10%

Electricity - 0.25% 1% 5% 7% 10%


Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati

(BBN) sebagai Bahan Bakar Lain

Pasal 2• Pengaturan penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga

Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar lain dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam rangka ketahanan energi nasional

Pasal 3• Untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain

dalam rangka ketahanan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Pengguna Langsung Bahan Bakar MinyakBakar Minyak wajib menggunakan BBN (biofuel) secara bertahap




Pasal 4• Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung

Bahan Bakar Minyak dalam menggunakan BBN (Biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memanfaatkan dan mengutamakan BBN Cair dari produksi dalam negeri

Pasal 27(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis

kepada Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menangguhkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.


(3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak menaati kewajiban yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

(4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.

(4) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak




HIP Biodiesel vs MOPS Gasoil 5%

BulanHarga Indeks Pasar

BiodieselMOPS Gasoil 5 %*

2011 (Rp) (Rp)

Januari 9,715 5,832

Februari 10,098 6,064

Maret 10,242 6,472

April 9,447 7,078

Mei 8,915 7,426

Juni 9,683 7,233

Juli 9,947 7,276

Agustus 9,171 7,229

September 9,260 6,914

Oktober 9,268 6,938

Nopember 8,033 6,957

Desember 8,791 7,400

2012

Januari 8,672 7,087

Rata-rata 9,326 6,916

* Gasoil 5% berarti kandungan sulfurnya 5000 ppm


Harga Jual BBM Solar Non PSOPer 1 Februari 2012

No Perusahaan MerekHarga

KeteranganRp

1 PT. Pertamina Pertamina Dex

10,050

Region 3 (DKI, Jabar, Banten), 4 (Jateng, DIY),5 (Jatim, Madura, Bali, NTT, NTB)

12,300Region 6 (Kalimantan)

12,600Region 6 (Kalimantan )

2 PT. Shell Diesel 9,700 3 PT. Total Diesel 9,650 4 PT. Petronas Diesel 9,300


Kenaikan Harga BBM/liter Karena Penambahan BBN x%

Bulan Kenaikan Harga BBM/liter karena Penambahan BBN 1%

Kenaikan Harga BBM/liter karena Penambahan BBN 2%

Tahun 2011 % Rp % RpJanuari 0.67% 38.83 1.33% 77.66Februari 0.67% 40.34 1.33% 80.67Maret 0.58% 37.70 1.16% 75.40April 0.33% 23.69 0.67% 47.38Mei 0.20% 14.89 0.40% 29.78Juni 0.34% 24.50 0.68% 48.99Juli 0.37% 26.72 0.73% 53.43Agustus 0.27% 19.42 0.54% 38.85September 0.34% 23.46 0.68% 46.92Oktober 0.34% 23.30 0.67% 46.61November 0.15% 10.76 0.31% 21.53Desember 0.19% 13.92 0.38% 27.83Tahun 2012 Januari 0.22% 15.85 0.45% 31.70Rata-rata 0.36% 24.11 0.72% 48.21Asumsi:

* Harga penjualan BBM PSO yang dijual masing-masing pemegang izin usaha niaga BBM adalah berbeda-beda maka yang dijadikan patokan untuk penghitungan adalah MOPS Gasoil 5%** Karena semua pemegang izin usaha niaga umum BBM mempunyai fasilitas blending dan penyimpanan (yang bisa diisi BBM/BBN/lain2) maka diasumsikan tidak ada sewa khusus untuk storage*** Biaya blending dengan BBN tidak ada karena pencampuran BBM dengan BBN tidak memerlukan alat khusus, bisa langsung dituangkan ke tangki BBM**** Pembelian BBN dari produsen sampai dengan tempat penyimpanan BBM badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM sehingga tidak ada biaya transportasi yang harus ditanggung


Bulan Kenaikan Harga BBM/liter karena Penambahan BBN 3%



Tahun 2011 % Rp % Rp % Rp

Januari 2.00% 116.49 2.66% 155.32 3.33% 194.15Februari 2.00% 121.01 2.66% 161.34 3.33% 201.68Maret 1.75% 113.09 2.33% 150.79 2.91% 188.49April 1.00% 71.08 1.34% 94.77 1.67% 118.46Mei 0.60% 44.67 0.80% 59.56 1.00% 74.45Juni 1.02% 73.49 1.35% 97.99 1.69% 122.48Juli 1.10% 80.15 1.47% 106.87 1.84% 133.58Agustus 0.81% 58.27 1.07% 77.69 1.34% 97.12September 1.02% 70.37 1.36% 93.83 1.70% 117.29Oktober 1.01% 69.91 1.34% 93.22 1.68% 116.52November 0.46% 32.29 0.62% 43.06 0.77% 53.82Desember 0.56% 41.75 0.75% 55.66 0.94% 69.58

Tahun 2012

Januari 0.67% 47.55 0.89% 63.40 1.12% 79.25Rata-rata 1.08% 72.32 1.44% 96.42 1.79% 120.53

Asumsi:* Harga penjualan BBM PSO yang dijual masing-masing pemegang izin usaha niaga BBM adalah berbeda-beda maka yang dijadikan patokan untuk penghitungan adalah MOPS Gasoil 5%** Karena semua pemegang izin usaha niaga umum BBM mempunyai fasilitas blending dan penyimpanan (yang bisa diisi BBM/BBN/lain2) maka diasumsikan tidak ada sewa khusus untuk storage*** Biaya blending dengan BBN tidak ada karena pencampuran BBM dengan BBN tidak memerlukan alat khusus, bisa langsung dituangkan ke tangki BBM**** Pembelian BBN dari produsen sampai dengan tempat penyimpanan BBM badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM sehingga tidak ada biaya transportasi yang harus ditanggung

Kenaikan Harga BBM/liter Karena Penambahan BBN x%


Kesimpulan

• Dilihat dari sisi kenaikan harga BBM karena dicampurkan dengan BBN, seharusnya tidak ada alasan Badan Usaha untuk menolak implementasinya

• Oleh karena itu Permen ESDM No 32 Tahun 2008 wajib dijalankan dengan mandatory minimal 2%.


Go Green Indonesia !energi hijau, energi masa depan

www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

TERIMA KASIH

15

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp: 021-52904235; 5250575; Faks: 021-25529106; 25529212

Email: [email protected] ; [email protected]

oleh : direkt ur jenderal energi baru , terbarukan , dan konservasi energi

Documents