oleh -...

Disampaikan dalam rangka :

Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Balikpapan , 15 September 2016

OLEH : BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KERANGKA PAPARAN

PENDAHULUAN

ARAHAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN

DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN

1

2

3

PENDAHULUAN 1

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah,

yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

2. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan terpilih (H. M. Rizal Efendi

dan H. Rahmad Mas’ud) Dilantik pada tanggal 30 Mei 2016. Sesuai PP

No.8/2008 Paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikkan dokumen

RPJMD Kota Balikpapan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(30 November 2016).

3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap Rancangan Akhir RPJMD

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD

1. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2016.

1. Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

2. Konsultasi dilakukan setelah Walikota Balikpapan menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan melampirkan :

a. Rancangan Akhir RPJMD b. Berita Acara Musrenbang RPJMD c. Hasil Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka

Menengah 3. Konsultasi untuk memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan,

sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan, Keselarasan dengan RPJPD dan RTRW Kota Balikpapan, RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RPJMN serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Sekitar Kota Balikpapan.

Penetapan RPJMD

1. Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang RPJMD Kota Balikpapan kepada

DPRD Kota Balikpapan untuk memperoleh

persetujuan bersama paling lama 5 (Lima) Bulan

setelah dilantik.

2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah

Tentang RPJMD Kabupaten Kota Balikpapan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu), dengan

lampiran Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan

yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur

Kalimantan Timur beserta:

a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RPJMD Kota Balikpapan.

b. Surat Gubernur Kalimantan Timur Perihal hasil

Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kota

Balikpapan.

3. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Balikpapan

ditetapkan paling lambat tanggal 30 November

2016.

TAHAPAN KONSULTASI RANCANGAN DAN KLARIFIKASI PERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA PASCA MUSRENBANG RPJMD KOTA BALIKPAPAN

GUBERNUR MENYAMPAIKAN HASIL KLARIFIKASI PERDA RPJMD KAB/KOTA (PALING LAMA 60 HARI SEJAK PERDA DITERIMA)

SURAT PERMOHONAN BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA

PELAKSANAAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA (7 HARI KERJA SETELAH SURAT PERMOHONAN DITERIMA)

SURAT GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALIKOTA HASIL KONSULTASI BERUPA SARAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

(10 HARI KERJA SETELAH PELAKSANAAN KONSULTASI )

BUPATI/WALIKOTA MENYEMPURNAKAN RANCANGAN AKHIR SESUAI HASIL KONSULTASI

BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA RPJMD KEPADA DPRD (PALING LAMA 5 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK)

PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD (PALING LAMA 6 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK)

PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN/KOTA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR

(PALING LAMA 7 HARI SETELAH PERDA DITETAPKAN)

GUBERNUR MELAKUKAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH (UNTUK MEMASTIKAN HASIL KONSULTASI TELAH DITINDAKLANJUTI)

`

DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN

2

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016

IPM

Mencapai

74,17

Target

RPJMD 77,14

Tingkat

Kemiskinan

6,11%

Target RPJMD

5,75%

Pertumbuhan

Ekonomi

Kontraksi

1,15%

Target RPJMD

4,40%

Tingkat

Inflasi

4,89%

Target

RPJMD

6,30%

Tingkat

Pengangguran

8,86%

Target RPJMD

7,00%

Indeks

Kualitas

Lingkungan

78,29

Target

RPJMD 79,24

10

POTENSI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR

Penggunaan Saat ini

Potensi

Peluang

Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat

CPO KARET GAS MINYAK BATU BARA

PADI

Prod:9,05 juta ton

Luas Tanam:

1,02 juta ha

Prod:62.158 ton Luas

Tanam: 107 ribu

ha

Prod: 605,5 JUTA

MMBTU Cad :

13,67 TCF

Prod: 35,2 juta barrel Cad: 523

juta barrel

Prod: 234 juta ton

Cad: 8.776 juta ton

Prod: 462 ribu ton

Luas Panen:

100,3 ribu ha

Ekspor dlm

bentuk CPO

diolah di Prov lain

Ekspor dlm

bentuk crumb rubber, diolah

neg lain

Ekspor LNG dan

Pmbangkit Listrik

Diolah di dalam negeri; ekspor

Ekspor; Pmbangkit

listrik

Pangan Lokal

Biodiesel, minyak goreng, produk turunan lainnya

Industri olahan karet dalam negeri

Industri petrokimia

hulu ke hilir

Industri petrokimia

hulu ke hilir

Gasifikasi batubara

untuk industri kimia

Swa-sembada Pangan

DINAMIKA STRUKTUR EKONOMI KALTIM

Sektor Industri Pengolahan dgn Migas mulai menunjukkan trend penurunan Sektor Pertanian bergerak lambat dan cenderung stagnan Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan trend yang cukup fluktuatif, saat ini mendominasi

Ekonomi Kaltim Dominasi sektor primer (MIGAS & PERTAMBANGAN) dalam struktur ekonomi daerah tidak

berkorelasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor industri (manufaktur).

RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan

kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien

Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar

kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan

RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan

struktur secara sosial ekonomi

pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan

pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin

meningkat Ketergantungan ekonomi

pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.

Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman

Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah

Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat

RPJMD KE-4 (2019 – 2025) Peningkatan kualitas

sumber daya manusia Pemantapan struktur

ekonomi peningkatan pelayanan

dasar efisiensi dan

efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum

Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.

VISI RPJPD KALTIM 2025 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN"

TAHAPAN RPJPD 2005 – 2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008

12

2009 2013

2015 2018

2020

Pert. Ekonomi : 2,28%

Pengangguran : 11,22%

Kemiskinan : 7,73%

Inflasi : 4,31%


Pengangguran :8,9%

Kemiskinan : 6,06%

Emisi Karbon : 1584*


Pengangguran : 5,11%

Kemiskinan : 5%

Emisi Karbon : 1250 *

Pert. Ekonomi : 8-10%

Pengangguran : 4-6%

Kemiskinan : 3-4%

Emisi Karbon : 1000*

PERIODE

INISIASI

PERIODE

PENGEMBANGAN

KAPASITAS

PERIODE

PENGEMBANGAN

INDUSTRI

PERIODE

PENGEMBANGAN

EKONOMI - INOVASI

Ket : *tonCO2eq/juta$US PDRB

PERIODE

PENINGKATA

N NILAI

TAMBAH

Inflasi : 9,65 %

Inflasi : 5,50 %

Inflasi : 5,00 %

POSISI RPJMD 2013 – 2018 MENUJU VISI KALTIM 2030

RPJMD Kaltim 2013-2018 berada pada dua tahapan transformasi ekonomi

yaitu periode pengembangan kapasitas dan periode peningkatan nilai tambah

“Periode Peletakan Dasar Transformasi Sosial Ekonomi Menuju Ke Arah Ekonomi Berbasis SDA Yang Terbaharukan”

2030

14

• Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara historis lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis dan wilayah lain.

• Perekonomian Kalimantan sangat tergantung pada SDA

• Bergantung pada komoditas yang tidak terbarukan (hampir 60%) – Batubara, minyak bumi, gas, dll

• Dalam beberapa tahun terakhir, harga nya dalam trend yg menurun

TRANSFORMASI

Dibutuhkan transformasi ekonomi melalui industrliasasi dengan pendekatan cluster industri

Melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dilakukan industrialisasi melalui

1

2

3

4 MELAMBAT

TERJEBAK

HILIRISASI

Didukung oleh ketersediaan:

INRASTRUKTU

R

ENERGI mendukung ketersediaan listrik, sekaligus berdampak langsung ke industrialisasi

5

• Industrialisasi meningkatkan daya saing sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

BERKELANJUTAN

%

TRANSFORMASI EKONOMI

Untuk mencapai ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi berbasis sumber daya alam terbarukan

Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan pemenuhan

PANGAN

HILIRISASI KOMODITAS PRIMER MENUJU KALTIM 2030

KONDISI SAAT INI

Struktur ekonomi tidak seimbang antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya.

Strategi : Pengembangan industri turunan dari sektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan pertambangan sebagai arah transformasi ekonomi yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan.

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Migas Non Migas

PERTANIAN

Perkebunan Kehutanan Perikanan

ENERGIBatubara

Minyak Bumi

Gas

Air

BAHAN BAKUBijih Besi

Bauksit

PERTAMBANGAN

EKSPOR

SAAT INI

1

INDUSTRI PENGOLAHAN

Migas Non Migas

47,98%

18,45%

7,96%

1

EKSPOR

BAHAN

MENTAH

2 BAHAN BAKUBijih Besi

Bauksit

ENERGIBatubara,

Minyak Bumi

Gas, Air

INFRASTRUKTUR

1

EKSPOR2

BARANG ½

JADIALUMINA, BESI BAJA

KE DEPAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

PERTANIAN

1 2

INDUSTRI

3

EKSPOR

PRODUK

OLAHAN

15

• Dominasi Sektor Migas dan Batubara Perlunya mengendalikan eksploitasi dan mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi migas dengan dukungan penataan ruang;

• Diversifikasi Sumber Penggerak Perekonomian sektor migas dan batubara menjadi pertanian, perikanan, dan lain-lain beserta produk turunan hasil industri pengolahan;

• Kesenjangan Pembangunan Antar-Wilayah Perlunya pengurangan kesenjangan wilayah timur (pesisir) – barat (pedalaman dan perbatasan) agar terjadi pemerataan pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk baik dikawasan perkotaan & perdesaan;

• Menurunnya Kualitas Lingkungan Perlunya penetapan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

16

ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA PROV. KALTIM

URAIAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

TAHUN 2016

(MURNI)

PENDAPATAN 2,243,422,215,087.00 2,529,001,945,784.00 2,542,120,647,000.00

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 638,630,681,123.00 539,892,356,090.00 555,915,503,000.00

I. Pajak Daerah 496,803,855,927.00 853,408,000,000.00 382,567,098,263.00

II. Retribusi Daerah 59,547,489,715.00 54,013,679,440.00 58,983,859,440.00

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

dipisahkan 22,000,000,000.00 28,550,000,000,00 23,500,000,000.00

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60,279,335,481.00 103,910,676,650,00 90,864,545,297.00

Pendapatan 2014, 2015, Target 2016 Kota Balikpapan

URAIAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

TAHUN 2016

(MURNI)

PENDAPATAN 2,243,422,215,087.00

2,529,001,945,784.00

2,542,120,647,000.00

B. DANA PERIMBANGAN 1,176,771,223,989.00 1,430,910,142,069.00 1,505,356,083,000.00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH 428,020,309,975.00 558,199,447,625.00 480,849,061,000.00

Pendapatan Tahun 2014, Tahun 2015, Target 2016 Kota Balikpapan (2)

BELANJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014,TAHUN 2015 & TAHUN 2016

No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1. Belanja Tidak Langsung 856,145,159,290.00 1,076,296,551,785,80 96,529,968,282.00

2. Belanja Langsung 2,315,582,369,182.00 2,355,341,398,129,00 2,115,805,151,718.00

Total 3,171,727,528,472.00 3,431,637,949,914,80 3,112,335,120,000.00

Struktur Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, Tahun 2015 & Tahun 2016

URAIAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

TAHUN 2016

(MURNI)

1. Pendapatan 2,243,422,215,087.00

2,529,001,945,784.00

2,542,120,647,000.00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 638,630,681,123.00 539,892,356,090.00 555,915,503,000.00

1.2 DANA PERIMBANGAN 1,176,771,223,989.00 1,430,910,142,069.00 1,505,356,083,000.00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 428,020,309,975.00 558,199,447,625.00 480,849,061,000.00

2. Belanja 3,171,727,528,472.00 3,431,637,949,914,80 3,112,335,120,000.00

2.1. Belanja tidak langsung 2,315,582,369,182.00 2,355,341,398,129,00 2,115,805,151,718.00

2.2. Belanja Langsung 4,569,690,603,960.08 5,395,106,671,467.50 4,074,864,154,042.03

Surplus / Defisit (928,305,313,385.00) (902,636,004,130.00) (570,214,473,000.00)

Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan TImur Tahun 2016

URAIAN TARGET

TAHUN 2016

SETELAH

PENYESUAIAN

TAHUN 2016*

1. Pendapatan 10.296,92 9.303,91

1.1. Pendapatan Asli Daerah 5.089,51 5.089,51

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.012,26 4.012,26

1.1.2 Retribusi Daerah 13,00 13,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg

dipisahkan 289,25 289,25

1.1.4 Lain-lain PAD Yg Sah 775,01 775,01

1.2 Dana Perimbangan 5.186,85 4.193,83

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 4.095,36 3.102,34

1.2.2 Dana Alokasi Umum 80,40 80,40

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.011,08 1.011,08

1.3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 20,57 20,57

1.3.1 Pendapatan Hibah 15,57 15,57

1.3.2 Dana Insentif Daerah 5,00 5,00

Dalam Milyar Rupiah

Struktur Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

URAIAN TARGET

TAHUN 2016

SETELAH

PENYESUAIAN

TAHUN 2016*

1. Pendapatan 10.296,92 9.303,91

2. Belanja 11.096,92 9.335,47

2.1. Belanja tidak langsung 5.809,88 5.284,54

2.1.1 Belanja Pegawai 1.052,78 1.052,78

2.1.2 Belanja Subsidi - -

2.1.3 Belanja Hibah 1.171,12 1.006,77

2.1.4 Belanja Sosial 5,95 3,87

2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi /

Kabupaten/Kota 2.098,38 2.098,38

2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

/Kabupaten/Kota 1.461,64 1.109,74

2.1.7 Belanja Tak Terduga 20,00 -

2.2. Belanja Langsung 5.287,04 4.050,92

2.2.1 Belanja Pegawai 407,62 380,13

2.2.2 Belanja barang dan Jasa 2.188,64 1.683,76

2.2.3 Belanja Modal 2.690,78 1.987,08

Surplus / Defisit (800,00 (136,01)

Dalam Milyar Rupiah

ARAHAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN 3

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 (PERDA NO. 7 TAHUN 2014)

VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS MISI

1. SUMBER DAYA MANUSIA

2. DAYA SAING EKONOMI

3.INFRASTRUKTUR

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN HIDUP

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Rakyat Secara Merata

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berprespektif Perubahan Iklim

ARSITEKTUR KINERJA RPJMD KALTIM TAHUN 2013-2018

1 TUJUAN & 5 SASARAN





119 PROGRAM PRIORITAS dengan

134 INDIKATOR OUTCOME PEMBANGUNAN

VISI KALTIM 2018 Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi yang Ramah Lingkungan

Misi 1

KUALITAS SDM

Misi 2

DAYA SAING EKONOMI

Misi 3

INFRASTRUKTUR

Misi 4

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Misi 5 LINGKUNGAN

HIDUP

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

PROVINSI

KAB/KOTA

RPJPN RPJMN RKP

RPJPD RPJMD RKPD

RPJPD RPJMD RKPD

Sasaran Pemb. Nasional

Sasaran Pemb. Provinsi

Sasaran Pemb. Kab./Kota

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260

MENGINTEGRASIKAN NAWACITA (RPJMN) KE DALAM RPJMD

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN NASIONAL

NAWA CITA

VISI & MISI

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

RPJPD

RKP

RKPD

Renja SKPD

Renstra SKPD

RPJMD

RPJMN III 2015-2019

SASARAN

Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur

• Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas

Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur

Pusat Kegiatan Lokasi

Kabupaten/Kota Prioritas

1. Pusat Kegiatan

Nasional (PKN)

1. Kota Balikpapan 2. Kota Samarinda

3. Kota Bontang

4. Kab. Kutai Kartanegara

(Tenggarong)

Pengembangan

Prasarana Utama

Perhubungan dan

Perekonomian

antarkota

Pengembangan Jalur

Perhubungan Utama

PKN (Trans Kalimantan)

31

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Strategis Provinsi. Dengan mengacu rancangan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, pengembangan wilayah Kota Balikpapan diarahkan menjadi: • Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung dan Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23; • Kawasan Perlindungan (Sempadan Pantai) • Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan; • Kawasan Perkebunan • Kawasan Peternakan, Budidaya Perikanan, Perikanan Tangkap, Pengolahan Ikan; • Kawasan Industri; • Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;

dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Perkotaan; • Kawasan Perdesaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan Dalam RPJMD Prov. Kaltim 2013-2018

& Perda No.1 Tahun 2016 Tentang RTRWP Prov. Kaltim

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan

RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018

32

Sektor Utama

Komoditas Utama Strategi Kebijakan Pendorong

Pertumbuhan

Penyerap

Tenaga Kerja

Peningkatan Nilai

Tambah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Bangunan

(16,79%)

1. Jasa

(69,15%)

1. Industri

Pengolahan

(45,19%)

Pepaya mini Rumput laut

Karet

Pengembangan

Industri Pengolahan

(Hilirisasi) Hasil

Pertanian

Pengembangan

agribisnis dan

groindustry

tanaman pangan

Pengembangan

agribisnis dan

agribisnis

kehutanan

Pengembangan

agribisnis dan

agribisnis

perkebunan

Pengembangan

agribisnis dan

agribisnis

peternakan

Pengembangan

minapolitan



33

Sektor Utama


Pertumbuhan

Penyerap

Tenaga Kerja

Peningkatan Nilai

Tambah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Listrik, Gas

dan Air

Bersih

(15,`4%)

2. Industri

Pengolaha

n

(22,53%)

1. Bangunan

(19,86%)

- Pengembangan

industri

pengolahan

Perbaikan iklilm

usaha dan

investasi

Pembangunan

prasarana dan

sarana

pendukung

Pengembangan

kerjasama

swasta dan

pemerintah



34

Sektor Utama


Pertumbuhan

Penyerap

Tenaga Kerja

Peningkatan Nilai

Tambah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. Perdagangan,

Hotel dan

Restoran

(12,92%)

3. Pertanian

(8,32%)

3. Perdagangan,

hotel dan

restoran

(16,60%)

Wisata alam

Wisata seni

dan budaya

Wisata

kuliner

Wisata

Olahraga

Pengembangan

pariwisata berdaya

saing nasional dan

internasional

Penataan dan

pengembangan

tempat wisata

Penyelenggaraan

kegiatan wisata:

festival seni dan

budaya, turnamen

olah raga, wisata

kuliner dan lainnya

Peningkatan

sumber daya

manusia

Pembangunan

prasarana dan

sarana pendukung

pariwisata

Pengembangan

kerjasama swasta

dan pemerintah

4. Pengangkutan

an dan

Komunikasi

(8,24%)

oleh -...

Documents