Oleh :BUDIHASTUTI

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANTERHADAP PENGEMBANGAN KARIR

PEGAWAI DI LINGKUNGANPEMPROV DKI JAKARTA

Disampaikan dalamRapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Hotel Grand Cempaka, 18 September 2014

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA

MANAJEMEN ASN

1. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

2. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

(Pasal 51,52,53)

Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; Penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA

HAK PEGAWAI ASN

PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Perlindungan hukum; dan pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

PENGEMBANGAN KARIER 1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,

penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

2. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

3. Kompetensi meliputi:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial

c. kompetensi sosial

Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

4. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

(Pasal 69)

1. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

2. Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran.

3. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

4. Dalam pengembangan kompetensi, PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

5. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN

(Pasal 70)

Pengembangan Kompetensi

Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dirancang untuk menutupi kesenjangan kompetensi setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tupoksi.

Penyusunan program pengembangan SDM aparatur diharapkan dapat mewujudkan kader-kader pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang matang dan profesional di bidangnya masing-masing, pegawai yang berwawasan luas, cerdas, memiliki integritas, motivasi, loyal, bertanggung jawab dan bersikap/berperilaku yang dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerja masing-masing.

KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIKLAT

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA

KEBUTUHAN MASYARAKAT

MENINGKAT PESAT

PELAYANAN APARATUR NEGARA

MENURUN

PERLU PENINGKATAN

KAPASITAS APARATURGAP

Secara Umum, Kepercayaan Masyarakat Kepada Aparatur Negara Menurun

Bidang Diklat Fungsional7

CPNS

1. Latihan Pra Jabatan (LPJ) CPNS yang berijazah SD SLTP, dan SLTA (Keppres No. 30 Tahun 1980)

2. Latihan Pra Jabatan dan Kepribadian (LPJK) : CPNS yang berijazah Sarjana dan Sarjana Muda atau yang setingkat kecuali dari IIP atau STPDN ( Kep. Mendagri No. 893.3-25228 Oktober 1991

Diklat Pra Jabatan

CPNS yang lulus LPJ atau LPJK diangkat menjadi PNS

PendayagunaanDiklat Fungsional

Teknis Bid Substantif

Teknis Bid Umum (Adm & Manjaemen

Fungsional Keahlian

Fungsional Ketrampilan

ALUR PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

Diklat Struktural

Diklat Pim Tk. III

Diklat Pim Ti oleh LAN

Menduduki Jabatan eselon II

Menduduki Jabatan eselon III

Diklat Pim Tk. II

Diklat Pim Tk. I

Menduduki Jabatan eselon I

Diklat Pim Tk. IV

Menduduki Jabatan eselon IV

Diklat Teknis

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014ASN ADALAH JABATAN PROFESI

BERBASIS KOMPETENSI(DIPERLUKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

YANG TERDIRI DARI SKILL, KNOWLEDGE & ATTITUDE ATAU PERSONAL QUALITIES )

UJI KOMPETENSI

MEMENUHI STANDAR

TIDAK MEMENUHI STANDAR

PERLU TREATMENT :- PENDIDIKAN- LATIHAN- COACH- KONSELING

SERTIFIKASI

KINERJA BAIK

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

STANDAR KOMPETENSI

JABATAN

Sebagai Dasar Dalam

Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian PNS dari dan dalam

Jabatan

Sebagai Dasar Penyusunan atau Pengembangan Program DIKLAT

bagi PNS

PNS

Kompetensi Khusus

Kompetensi Umum

1. Pendidikan Formal;

2. Diklat PIM.Diklat Teknis

I

II

III

IV

Visioner

Stratejik

Taktikal

Operasional

DIK

LA

T T

EK

NIS

DIKLAT KEPEMIMPINAN

I

II

III

IV

Utama

Madya

Muda

Pratama

DIK

LA

T T

EK

NIS

DIKLAT FUNGSIONAL

Taktikal

OR

IEN

TASI

DA

N M

AG

AN

G

DIKLAT PRAJABATAN

GOLONGAN I DAN II

GOLONGAN III

LANDASAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN KURIKULUM

MENGINTEGRASIKAN DIKLAT TEKNIS KE DALAM DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL

TE

RA

MPI

LA

HL

IPembaharuan sistem Diklat aparatur mengarah pengisian kompetansi: memadukan kompetensi kepemimpinan, manajerial dan kompetensi teknis/bidang