1

KAJIAN 4 TAHUN BERJALANNYA SISTEM BOP-BERKEADILAN

OLEH ADKESMA BEM SE-UI

GA NEMU LOGO BEM FIB, fkg

2

BAB I

RISALAH BOP-BERKEADILAN

A. Risalah terbentuknya Sistem Pembayara BOP-Berkeadilan

• Jumat, 18 Januari 2008

Pihak Rektorat (Rektor UI) menyampaikan isu kenaikan BOP dan meminta respon

mahasiswa pada saat pelantikan pengurus BEM dan DPM UI

• Ruang Sidang PAU (Jum’at, 29 Februari 2008)

Rektor UI beserta jajarannya mengundang perwakilan sivitas akademik UI yang terdiri

dari : Majelis Wali amanat (MWA), Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik

Universitas (SAU), Dekan se-UI, serta ketua-ketua lembaga mahasiswa tingkat eksekutif

dan legislatif (BEM dan DPM) tingkat UI dan Fakultas. Pertemuan tersebut di buka

dengan pemaparan hasil penghitungan student unit cost (SUC) tiap-tiap fakultas

(sebelumnya Rektor UI meminta seluruh dekan fakultas menghitung SUC bersama-sama

dengan lembaga mahasiswa tingkat fakultas masing-masing). SUC dihitung dengan

alasan sebagai data awal dalam mengambil sebuah langkah terhadap isu perubahan BOP

ini. Selanjutnya Rektor UI memberikan alasan kenapa BOP perlu diadakan penyesuaian

(kenaikan) :

1. Untuk memberikan kesejahteraan dosen dan karyawan. Mereka menilai

kurangnya intensitas dosen dalam mengajar dan melakukan riset diakibatkan

sedikitnya jaminan kesejahteraan sehingga para dosen lebih tertarik untuk

melakukan itu semua di luar UI. Selain itu kurangnya fungsi pelayanan oleh

karyawan di UI juga disebabkan kurangnya kesejahteraan buat mereka.

2. perlunya diberlakukan asas keadilan. Rektor UI menilai bahwa tidak selayaknya

mahasiswa dengan orangtua yang berpenghasilan tinggi membayar yang sama

dengan orang yang berpenghasilan rendah

3. perlunya penambahan fasilitas yang memadai untuk menunjang cita-cita UI

sebagai research university

Rektor UI juga menyampaikan presentasi tentang mahasiswa yang mampu membayar

BOP sebesar 70% dan yang tidak mampu sebesar 30% (70% - 30%). Pada forum tersebut

3

mahasiswa menyampaikan keberatannya jika UI harus menaikkan uang BOP. Melihat hal

itu akhirnya Rektor UI memberikan masukan agar UI melakukan studi banding ke tiga

PTN BHMN (IPB, ITB, UGM) dengan harapan bisa mendapatkan informasi dalam

menyelesaikan masalah ini. Sebelum pertemuan ini ditutup Rektor UI memberikan opsi /

masukan terhadap perubahan BOP ini :

1. BOP naik dengan kisaran Rp.300.000

2. pembayaran kuliah di UI berdasarkan sistem pembyaran per SKS

3. UI menerapkan biaya kuliah berkeadilan (yang belum terlihat bentuknya akan

seperti apa)

• FH UI (Rabu, 5 Maret 2008)

Forum Mahasiswa (Forma) diadakan dengan salah satu agendanya adalah membahas isu

kenaikan BOP. Pihak rektorat meminta mahasiswa mengirimkan perwakilannya untuk

ikut dalam studi banding. Melalui kesepakatan forma maka ditunjuklah : Wawan (FT’05 /

Kadep Kesma BEM UI), Indra (FIB’04 / mantan Ketua SM FIB), Titah (FISIP’03 /

SUMA), Imron (FT’05 / Kadep Kesma BEM FT), Lia (Fasilkom’05 / Kadep Kesma

BEM Fasilkom), dan Eko (MIPA’05 / Ketua BPM MIPA). Selanjutnya bergabung pula

Edwin (BEM UI), Hari (DPM UI), dan Salman (MWA UI). Selanjutnya tim ini

dinamakan tim kecil yang bertugas mendapatkan informasi sebanyak mungkin selama

studi banding

• IPB, ITB, dan UGM (6, 10, dan 13 Maret 2008)

Tim kecil mahasiswa bersama dengan Direktorat Kemahasiswaan UI (Mas Kamarudin,

dkk) melakukan studi banding ke tiga PTN BHMN.

• FH UI (Senin, 17 Maret 2008)

Tim Kecil memberikan laporan hasil studi banding ke Forma. Tim kecil memberikan

rekomendasi awal sistem pembayaran BOP melalui :

1. penghitungan komponen pembayaran BOP, dimana terdapat fixed cost (yang

membutuhkan data sampling untuk menentukan berapa besaran biayanya) dan

variabel cost (penghasilan orang tua)

4

2. pengklasifikasian pembayaran, dengan membetuk besaran batas atas pada tiap-

tiap klasifikasi (kurang mampu, menengah, dan sangat mampu)

Secara mekanisme tim kecil lebih melihat poin ke tiga dari usulan Rektor UI (walaupun

sebenarnya tidak tertutup kemungkinan usulak ke 4) dikarenakan poin pertama dinilai

tidak bisa memenuhi isu kesejahteraan dan penambahan fasilitas (bahkan dikhawatirkan

kenaikan Rp.300.000 hanya berlaku di tahun 2008, kemudian di tahun selanjutnya akan

ada kenaikan lagi) dan menambah kesan UI adalah kampus mahal. Poin kedua dengan

tegas kami menolak karena merugikan saudara-saudara kami yang kurang mampu dari

segi ekonomi dan menghambat kelulusan mereka. Sehingga kami lebih menganalisis

konsep berkeadilan yang bisa membuka ruang bagi calon mahasiswa yang teruji

intelektualitasnya dengan tidak memandang taraf kemampuan ekonominya. Usulan tim

kecil masih dikaji oleh peserta Forma disamping meminta tiap-tiap fakultas untuk

memberikan rekomendasi mengenai sistem pembayaran di UI.

• Pusgiwa (Rabu, 19 Maret 2008)

Forma kembali diadakan dengan meminta laporan kajian dari tiap-tiap fakultas. Dari Tim

kecil sudah mulai mendapatkan bentuk rekomendasi yang lebih terukur, dengan

dilibatkannya Ahmed (FT’04 / mantan Kadep Kesma BEM FT). Pada formula

berkeadilan komponen yang dihitung adalah : Fixed Cost (FC) + Variabel Cost (VC),

dimana Fixed Cost terdiri dari :

1. DPP (Dana Pengembangan Pendidikan, sebesar Rp.600.000) dan DKFM (Dana

Kegiatan dan Fasilitas Mahasiswa sebesar Rp.100.000), dengan total sebesar

Rp.700.000. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa baru

2. DKFM sebesar Rp.100.000. Hal ini berlaku untuk mahasiswa lama

Sedangkan untuk komponen Variabel Cost terdiri dari :

1. Penghasilan orang tua

2. Tanggungan orang tua

3. tagihan listrik (rata-rata selama 3 bulan)

4. tagihan telepon (rata-rata selama 3 bulan)

5. tagihan air (rata-rata selama 3 bulan)

5

formula ini mengharuskan seluruh mahasiswa baru menyerahkan data-data yang diminta

untuk mendapatkan vonis besaran biaya BOP yang harus dibayarkan oleh tiap-tiap

mahasiswa dan juga harus di up date pada tiap semester. Untuk menghindari eksploitasi

kepada mahasiswa maka diberlakukan batas atas.

• PAU ( Jumat, 28 Maret 2008)

Tim Kecil bersama dengan Dir. Kemahasiswaan UI (Mas Kamarudin) memberikan

rekomendasi kepada pihak rektorat yang diwakili oleh Pak Tafsir (Warek II).

• Ruang Sidang PAU (Jumat, 4 April 2008)

Rektor UI kembali mengadakan pertemuan dengan komposisi yang sama seperti

pertemuan pertama.usulan tim kecil yang sudah disepakati lewat Forma dipresentasikan.

Pihak rektorat menerima esensi dari usulan mahasiswa mengenai mekanisme berkeadilan.

Peserta rapat juga memberikan masukan seperti up date data diberlakukannya 1 tahun

sekali. Inti dari pertemuan pada saat itu adalah mekanisme pembayaran berkeadilan

beserta formula disepakati untuk diterapkan pada angkatan 2008. Penetapan batas atas

pembayaran ditetapkan sebesar 35 % dari rata-rata SUC fakultas. Maka secara nominal

disederhanakan sebesar 7,5 juta rupiah untuk jurusan IPA dan 5 juta rupiah untuk

jurusan IPS. Rektor UI menjanjikan adanya transparansi keuangan serta memberikan

kepastian bahwa tidak ada mahasiswa UI yang di drop out karena tidak mampu

membayar uang kuliah. Untuk itu Rektor UI kembali meminta pelibatan mahasiswa

dalam mebuat SK Rektor perihal Biaya Pendidikan Maba UI 2008/2009 beserta pelibatan

mahasiswa dalam mekanisme pembyaran berkeadilan.

• PAU (Senin, 7 april 2008)

Pembuatan draft SK Rektor mengenai Biaya Pendidikan Maba UI 2008/2009. pada rapat

kali ini kami didampingi oleh Mas Kamarudin, Sekretaris MWA dan 1 anggota MWA,

Warek II, dan juga biro hukum UI.

• PAU (Selasa, 8 April 2008)

Terjadi perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan biro hukum UI mengenai bentuk

lampiran pada SK karena dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi dari orang

yang membaca draft SK tersebut.

6

• PAU (Kamis, 10 April 2008)

Tim kecil bertmu dengan Rektor UI membahas kekhawatiran kami terhadap lampiran

pada draft SK Rektor tentang biaya pendidikan. Pada kesempatan ini kami juga mengajak

teman-teman FH untuk bergabung yaitu Indra (FH’05), Reza (FH’04 / Waka BEM FH),

dan Ian (FH’05). Rektor UI akhirnya meminta untuk dibahas ulang mengenai

permasalahan di lampiran. Rapat kembali dilakukan bersama dengan biro hukum UI, kali

ini Warek I ikut terlibat dalam pembahasan ini. Solusi terhadap masalah ini adalah

dengan dibuat catatan pada lampiran tersebut yang mengatakan bahwa besaran biaya

kuliah di UI berdasarkan kemampuan penanggung biaya pendidikan (orang tua) sehingga

bisa mengurangi salah persepsi seseorang. Selain itu juga akan dibuat draft SK yang

kedua yang mengatur mekanisme pembiayaan BOP yang bisa mengatur secara teknis.

• PPMT (11 & 14 April 2008)

Pembuatan draft SK mekanisme pembiayaan BOP bersama dengan Mas Kamarudin.

Setelah selesai draft SK tersebut dikirimkan kepada rektorat untuk dibahas lagi dan

diminta tanggapannya.

• FH (Senin, 14 April 2008)

Sosialisasi perkembangan BOP pada Forma

• PPMT (Senin, 28 April 2008)

Pihak rektorat yang diwakili oleh biro hukum memberikan tanggapan terhadap draft SK

mekanisme pembiayaan BOP. Pada rapat tersebut akhirnya terjadi kesepakatan pada isi

draft SK yang kedua ini. Selanjutnya draft SK diberikan kepada Rektor UI untuk di

tanda-tangani.

Pada dasarnya keputusan untuk mengambil tindakan membuat formula berkeadilan untuk

membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang terseleksi secara akademik,

untuk bisa masuk UI. Kesan UI yang mahal akibat dari besarnya biaya UP akan bisa direduksi

dengan perubahan biaya BOP sesuai dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan. Secara

garis besar ada 2 hukum yang berlaku pada mekanisme ini yaitu :

1. seluruh mahasiswa baru 2008 wajib menyerahkan data-data yang diminta untuk

menentukan besaran biaya BOP yang harus di bayar.

7

2. jika ada mahasiswa baru 2008 yang tidak menyerahkan data-data yang diminta dengan

alasan yang tidak jelas maka akan dikenakan biaya batas atas sesuai dengan fakultasnya

masing-masing.

Berdasarkan risalahnya, konsep BOP-Berkeadilan memang terlahir untuk menjadi solusi agar

bisa tetap memenuhi peningkatan kebutuhan UI akan pemasukannya dengan tetap bisa

membuka ruang bagi calon mahasiswa yang teruji intelektualisnya dengan tidak memandang

taraf kemampuan ekonominya. Alasan yang diberikan oleh Rektor UI terkait peningkatan

kebutuhan itu adalah untuk memberikan kesejahteraan dosen dan karyawan, perlunya

diberlakukan asas keadilan karena adanya mahasiswa yang penanggung biayanusa

berpenghasilan ratusan juta rupiah namun membayar sama dengan mahasiswa yang

berpenghasilan terbatas, dan perlunya penambahan fasilitas yang memadai untuk menunjang

cita-cita UI sebagai Research University. Karena alasan tersbut, pihak mahasiswa pun

mengajukan adanya tranparansi sebelum penyesuaian BOP tersebut diberlakukan. Rektor UI

menyanggupinya dan menyatakan bahwa proses transparansi tersebut akan selesai sekitar

empat bulan dari waktu pertemuan tersebut, tercatat April 2008.

Selain transparansi, pra syarat lain yang diajukan oleh mahasiswa dan disepakati oleh pihak

universitas dalam pertemuan itu adalah mengenai pelibatan mahasiswa sejak awal proses

hingga akhir. Keterlibatan yang dimaksud adalah sejak tahap perumusan matriks sebagai

rumus penentu besaran BOP-B sampai dengan akhir penetapan besaran BOP-B. Urgensi

keterlibatan mahasiswa tersebut adalah guna meminimalisasi mis-informasi antara pihak

calon mahasiswa baru dengan pihak universitas serta menjamin keberlangsungan BOP yang

berkeadilan bagis semua pihak.

(sumber: Mohammad Indra, FIB 2004, Tim Kecil BOP-B 2008)

8

B. Hasil Studi Banding (IPB, ITB, dan UGM Pada6, 10, dan 13 Maret 2008)

TABEL HASIL STUDI BANDING KE IPB, ITB, DAN UGM

ASPEK IPB

ITB UGM KETERANGAN

Jalur Masuk

Jumlah mahasiswa yang diterima 3000/thn, melalui jalur: 1. USMI atau Ujian Seleksi Masuk IPB (70%) 2. SPMB (20 - 25%) 3. BUD atau Beasiswa Utusan Daerah dan PIN atau Prestasi Internasional-Nasional (Sains) (5 - 10%)

Jumlah mahasiswa yang diterima 2500/thn, melalui jalur: 1. USM atau Ujian Seleksi Mandiri (35%) 2. SPMB (60%) 3. Kemitraan Nusantara, jalur pemda (5%)

Jumlah mahasiswa yang diterima 6000/thn, melalui jalur: 1. PBU atau Penelusuran Bibit Unggul (15 - 20%), terdiri dari: a. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) b. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) c. Penelusuran Bakat Swadana (PBS) d. Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni (PBOS) e. Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD) 2. UM atau Ujian Masuk (60 - 70%) 3. SPMB (18 – 20%)

Students Unit Cost

12 juta per mahasiswa/thn Studi tahun 2003: 16 – 25 juta per mahasiswa/thn. Namun sekarang ada tim yang sedang merumuskan yang menurut Dir Keu ITB, Students Unit Cost

- Rincian Students Unit Cost tidak bisa mereka sampaikan dengan alasan: IPB menggunakan rumus total pengeluaran per tahun dibagi jumlah mahasiswa, ITB amat bervariasi antar Program, dan UGM

9

amat bervariasi antara 17 – 50 juta/mahasiswa/thn

belum menemukan formula baku dalam menentukan Students Unit Cost karena banyak indirect cost yang mempengaruhi.

Komponen Pembiayaan per tahun 2007

1. BPIF atau Biaya Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas. Diberlakukan kepada jalur USMI dan SPMB pada tahun pertama. Tergantung pendapatan orang tua (ada tabel). 2. SPP per semester terdiri dari: a. BPMP atau Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (fix cost) sebesar Rp 500ribu b. BPMK atau Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (var. Cost). Per SKS bervariasi tergantung mata kuliah (rentang harga per SKS Rp 15.000-Rp 90.000). 3. POM atau Persatuan Orangtua Mahasiswa. Dibayar sekali pada tahun pertama sebesar 400 ribu. Dana ini dikelola oleh POM IBP (diluar Universitas).

1. SDPA atau Sumbangan Dana Pengembangan Akademik: a. USM atau Ujian Seleksi Mandiri > 45 juta b. SPMB sukarela dengan mengisi formulir 2. BPP atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan: a. BPP Pokok (Rp. 2,5 juta per semester) b. BPP Tambahan (Rp 0 -1 juta tergantung kondisi ekonomi dan prestasi akademik)

1. SPMA atau Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik. Diberlakukan untuk jalur UM dan SPMB. Bervariasi antar fakultas (5 - 20 juta). 2. SPP, terdiri dari: a. Pokok (fix cost), 500 ribu/semester b. BOP dengan berdasarkan harga SKS (eksakta Rp 75.000 & Non-eksakta Rp 60.000) 3. Asuransi: 40 ribu/semester

10

Biaya kuliah per semester Rp 500.000 + Rp 360.000 (Rp 15.000 per SKS) = Rp 860.000 / Rp 500.000 + Rp 2.160.000 (Rp 90.000 per SKS) = Rp 2.660.000 (Asumsi: 24 SKS)

Biaya kuliah per semester Rp 2,5 – 3,5 juta

Biaya kuliah per semester Rp 1.980.000 (Non Eksakta) & Rp 2.340.000 (Eksakta) (Asumsi: 24 SKS)

Metode “Keringanan”

BPIF: Penundaan maksimal 1 tahun SPP: Penundaan maksimal 1 semester Mahasiswa akan membayar semakin kecil jika: 1. Semakin lemah secara ekonomi 2. Semakin sedikit SKS yang diambil 3. Semakin kecil biaya Mata Kuliah yang diambil

1. ITB tidak mengenal istilah ”tidak bayar”, tetapi bagaimana membayar adalah urusan lain. 2. Tidak ada pencicilan, tapi penundaan. SDPA maksimal 1 semester dan penundaan BPP satu semester

SPMA: Pencicilan sesuai perjanjian (maksimal 4 semester) SPP: Pencicilan sesuai perjanjian (maksimal 2 bulan)

Beasiswa 8,9 M, terdiri dari 500juta (IPB) dan 8,4 M (Pemerintah dan Sponsor)

16,5 M, terdiri dari 10 M (ITB) dan 6,5 M (Pemerintah dan Sponsor) (Ket: Data RKAT 2008)

17 M, terdiri dari 7 M (UGM), 3 – 4 M (Pemerintah), dan sisanya dari Sponsor (sekitar 7 M)

Keterlibatan Mahasiswa

Pencarian data saja (tidak ada pelibatan dalam proses keringanan)

Pencarian data/memberikan rekomendasi penerima beasiswa.

Dapat menentukan besar keringanan dalam BOP (Di luar BOP tidak ada keterlibatan)

Sumber: Data Tim Survey 2007

11

C. Rancangan Range Pengahasilan dan Besaran BOP

Rancangan Range ini dibuat oleh mahasiswa bersama pihak rektorat. Namun dalam

pelaksanaannya range ini sepertinya tidak digunakan. Hingga saaat ini tidak ada

mahasiswa yang dapat mengakses matriks dan tidak ada lagi keterlibatan mahasiswa

dalam membuat matriks dan memastikan range tersebut dapat menentukan keadilan bagi

mahasiswa baru.

IPA

No Range Pendapatan Perhitungan

1 0-1,000,000 Rp 100.000

2 1,000,000-1,250,000 Rp 400.000

3 1,250,000-1,500,000 Rp 700.000

4 1,500,000-2,250,000 Rp 1.000.000

5 2,250,000-3,500,000 Rp 1.500.000

6 3,500,000-6,000,000 Rp 2.250.000

7 6,000,000-10,000,000 Rp 3.000.000

8 10,000,000-15,000,000 Rp 3.500.000

9 15,000,000-20,000,000 Rp 4.750.000

10 20,000,000-25,000,000 Rp 6.000.000

11 >25,000,000 Rp 7.500.000 D.

IPS

No Range Pendapatan Perhitungan

1 0-1,000,000 Rp 100.000

2 1,000,000-1,250,000 Rp 300.000

3 1,250,000-1,500,000 Rp 500.000

4 1,500,000-2,000,000 Rp 700.000

5 2,000,000-2,750,000 Rp 900.000

6 2,750,000-3,500,000 Rp 1.500.000

7 3,500,000-6,000,000 Rp 1.700.000

8 6,000,000-10,000,000 Rp 3.000.000

9 10,000,000-15,000,000 Rp 3.500.000

15,000,000-20,000,000 Rp 4.250.000

10 >20,000,000 Rp 5.000.000

12

BAB II

PELAKSANAAN BOP-Berkeadilan

A. Pelaksanaan BOP-B tahun 2008

Pada akhirnya, BOP-Berkeadilan mulai dilaksanakan pada tahun 2008 sebelum

transparansi keuangan UI dikeluarkan. Setelah penyusunan SK BOP-B yang melibatkan

mahasiswa diselesaikan pada bulan April 2008, pihak universitas berkoordinasi dengan pihak

mahasiswa untuk mempersiapkan pelaksanaan BOP-B mahasiswa baru S1 reguler UI 2008.

Tahap sosialisasi dimulai pada saat penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan di Balairung

dengan SDM kesma BEM fakultas masing-masing dan koordinasi langsung kepada mahalum

fakultas masing-masing.

Berikut ini adalah evaluasi BOP-B 2008 oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh

BEM UI 2008 selaku koordinator:

Evaluasi BOP Berkeadilan (BOP-B) 2008

� Tujuan

1. Menerapkan keadilan dalam penentuan besaran Biaya Pendidikan kepada setiap

mahasiswa.

2. Menambah pemasukkan demi pengembangan kampus UI sebagai kampus riset dan

peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

� Kelebihan

Calon maba bisa tidak akan ketakutan masuk UI karena mereka seharusnya membayar benar-

benar sesuai kemampuannya.

� Kelemahan

1) Publikasi keluar dan pensosialisasian BOPB kepada staf di UI kurang.

Hal ini diidentifikasikan oleh kejadian sebagai berikut; waktu itu ada mahasiswa PPKB

teknik elektro yang mencari info tentang BP yang baru di UI dengan menelpon kebagian

informasi UI, tapi orang yang menerima telpon tersebut mengatakan bahwa BP bagi maba

13

teknik adalah Rp.32.500.000,- dan harus dibayar sebelum registrasi. Padahal ini merupakan

info yang salah dan dapat mematahkan semangat maba tersebut untuk kuliah di UI. Lalu di

situs UI, terdapat kolom-kolom yang menuliskan BOP tiap fakultas, dimana BOP untuk

fakultas cluster IPA adalah 7,5 juta dan cluster IPS adalah 5 juta, hal ini senada dengan

berita di KOMPAS yang menyatakan bahwa uang semester di UI adalah 5-7,5 juta,dan untuk

keringanan disediakan beasiswa bagi yang tidak mampu dimana BOP-nya bisa mendapat

dalam kisaran 100ribu-5 juta untuk cluster IPS dan 100ribu-7,5 juta untuk cluster IPA yang

disesuaikan penghasilan orang tua.

Sehingga dalam beberapa jajaran staf dan orang luar pandangan yang terbentuk bahwa

uang semester di UI adalah Rp.5 juta-Rp.7,5 juta, dan bagi yang tidak mampu ada beasiswa

dimana BOP-nya nanti dapat ditentukan antara 100ribu-5juta untuk cluster IPS dan 100ribu-

7,5juta untuk clusterIPA sesuai kemampuan orang tua.

Padahal dengan BOP Berkeadilan semua maba BOP-nya disesuaikan dengan

penghasilan orang tua dimana nanti BOP-nya dan dalam kisaran yang disebutkan diatas dan

ini bukan beasiswa yang hanya diperuntukan bagi orang yang tidak mampu, tapi ini

diberlakukan ke semua maba yang diterima di UI melalui jalur UMB (bila masih ada),

SNMPTN dan PPKB

Masukkan:

kami mengusulkan agar publikasi keluar dan pensosialisasian ke dalam dilakukan

lebih baik lagi karena kami melihat bahwa hal ini merupakan akar permasalahan BOP-B.

2) Jumlah maba yang tidak mendaftar ulang yaitu berjumlah 599 orang, data ini belum

termasuk maba FIB. Kami menelusuri dengan berusaha menghubungi mereka via telepon, tapi

data yang tercantum ternyata tidak ada nomor telpon. Kami melakukan hal ini dengan maksud

ingin mendata alasan maba yang tidak mendaftar ulang untuk dijadikan konsiderasi persiapan

menghadapi proses BOPB untuk mahasiswa baru tahun depan. Dan kami khawatir maba yang

tidak mendaftar ulang dikarenakan masalah di poin satu.

Masukkan:

Kami mengusulkan pada data maba yang diterima di UI baik dari jalur UMB (bila masih

ada), SNMPTN dan PPKB terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi.

14

3) SK rektor menjelaskan bahwa berkas dikumpulkan 7 hari setelah daftar ulang.

Diberi waktunya 7 hari agar maba cukup waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang

dibutuhkan, dan agar tim yang mengurusi maba tidak terburu-buru dalam bekerja. Namun pada

kenyataannya berkas tetap dikumpulkan dalam waktu yang mendesak. Hal ini membuat maba

kesulitan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Lalu kegiatan proses BOP-B maba

banyak beririsan dengan kegiatan yang diselenggarakan rektorat lainnya seperti OBM

dan latihan nyanyi. Sehingga waktu tersedia untuk kegiatan ini sangat sempit, tidak sesuai

dengan yang tertulis di SK rektor.

Masukkan:

Kami usul agar proses BOPB maba agar mendapat prioritas khusus dengan dipermudah

untuk ijin melakukan proses ini bila maba ada kegiatan lain yang diselengarakan oleh rektorat

(contoh OBM atau latihan nyanyi).

4) Maba yang dimampu-mampukan untuk masuk UI sampai dia harus berhutang

dimana-dimana pada kesepakatan sebelumnya akan di-reimburse, tapi sampai saat ini

belum ada kepastian hasilnya.

Masukkan:

Adanya koordinasi dan persamaan persepsi dengan berbagai pihak di rektorat dan fakultas

agar prosedurnya lebih jelas dan mengakomodir hal (reimburse) tersebut.

Informasi yang jelas dan tidak membingungkan sehingga tidak membuat kesalahpahaman

mengenai konsep BOP-B ini, dan tidak perlu ada yang memaksakan diri lagi

.

5) Matriks masih kurang matang, sehingga kurang mengakomodir variabel-variabel lain.

Masukkan :

Adanya perbaikan matriks, sehingga bisa mengakomodir variabel lain yang sebelumnya

belum ada.

Penyempurnaan matriks agar sesuai dengan kesepakatan awal, dimana yang

mendapatkan batas maksimal adalah yang berpenghasilan 10juta dan diikuti varabel lain

yang mendukung hal tersebut.

15

Secara teknis, pelaksanaan sistem BOPB di tahun 2008 mengalami beberapa masalah.

Penulis mewawancarai salah seorang mahasiswa UI Fakultas Teknik angkatan 2008, yang saat

itu mengalami sendiri bagaimana proses penerimaan mahasiswa tahun 2008, serta mekanisme

pengajuan BOPB. Berikut akan penulis urutkan proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2008

hingga penentuan besaran pembayaran.

1. Pengumuman Penerimaan

Narasumber merupakan mahasiswa yang diterima lewat jalur UMB (Ujian Masuk

Bersama). Saat itu pengumuman penerimaan dilaksanakan lewat web. Setelah ada

pengumuman diterima di UI, disitu ada petunjuk untuk memilih sistem pembayaran.

Perbedaannya jika Camaba ingin mendapatkan keringanan ia harus membawa berkas-

berkas untuk mendapat BOPB saat daftar ulang. Jadi setelah diterima mahasiswa tidak

langsung disuruh membayar, namun mereka daftar ulang terlebih dahulu baru melakukan

pembayaran.

2. Pengisian Berkas

Setelah mendapatkan pengumuman, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berkas-

berkas yang dibutuhkan untuk BOPB. Berkas-berkas ini hampir sama dengan tahun-

tahun berikutnya (2009,2010,2011) yaitu antara lain mengumpulkan surat keterangan

RT/RW, foto rumah, Surat keterangan tetangga, Slip gaji penghasilan, dll.

3. Saat Daftar Ulang

Pada saat daftar ulang, Camaba saat itu melakukan mekanisme daftar ulang seperti biasa

di Balairung. Setelah itu, penentuan besaran BOPB mahasiswa diarahkan menuju

Fakultas masing-masing. Hal ini dikarenakan saat itu mekanisme BOPB dipegang oleh

masing-masing Fakultas. Setelah mengajukan berkas-berkas tersebut Camaba kemudian

menunggu pengumuman hasil besaran BOPB beberapa hari kemudian.

4. Pengumuman besaran BOP

Pada saat pengumuman besaran BOP, menurut narasumber terjadi kericuhan antara

Camaba dan Orang tua dengan pihak fakultas. Hal ini dikarenakan hasil BOPB yang

tidak memuaskan, masih banyak terjadi Camaba mendapatkan hasil yang tidak sesuai

dengan kemampuan finansial mereka. Pada akhirnya banyak yang melakukan banding

untuk meminta keringanan kembali kepada pihak Fakultas. Sebagai contoh narasumber

saat pengumuman BOPB tidak mendapatkan keringanan sama sekali (membayar full)

16

karena tidak sesuai dengan kondisi yang mereka harapkan maka ia mengajukan banding

dan pada akhirnya BOPB mereka berkurang. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Fakultas

Teknik saja, melainkan juga terjadi di Fakultas lainnya. Setelah mengetahui besaran

biaya yang harus dibayarkan Camaba kemudian langsung melakukan pembayaran ke UI.

Yang perlu ditekankan dari runutan kejadian tersebut adalah Fakultas dalam hal ini

mempunyai peranan yang cukup sentral dalam penentuan besaran BOP mahasiswa. Hal tersebut

dikarenakan mekanisme BOPB dipegang oleh Fakultas masing-masing. Dan pemilihan cara

pembayaran dilakukan disaat daftar ulang Mahasiswa Baru, bukan langsung di saat pengumuman

melalui web.

Selain itu, tim kecil evaluasi BOP-Berkeadilan tahun 2009 juga merangkum evaluasi

pelaksanaan BOP-Berkeadilan 2008 dalam draft buku putihnya, yaitu sebagai berikut:

Model penentuan biaya pendidikan yang secara tegas menggunakan prinsip progresif

baru dianut oleh UI pada tahun 2008 untuk mahasiswa baru angkatan 2008. Seperti yang sering

terdengar oleh mahasiswa, model itu lahir dari kompromi antara mahasiswa dengan pihak

universitas setelah sebelumnya universitas mengajukan kenaikan biaya pendidikan kepada

mahasiswa. Dalam proses kompromi yang terjadi, pihak universitas mengajukan beberapa opsi

yang mungkin bisa menghasilkan jumlah pemasukan yang lebih banyak bagi universitas

sekaligus juga masih bisa diterima oleh mahasiswa. Ada opsi kenaikan biaya operasional

pendidikan (BOP) dengan besaran tertentu, menggunakan sistem penentuan besaran biaya

pendidikan per SKS, atau berdasarkan kemampuan peserta didik. Akhirnya diambillah opsi

besaran biaya pendidikan sesuai kemampuan peserta didik atau penanggung biaya peserta didik.

Opsi ini kemudian diikuti dengan pembuatan matriks sebagai instrument pengolah data

mahasiswa baru sehingga didapatkan besaran yang pantas untuk seorang mahasiswa. Draft SK

rector yang memayungi proses penentuan besaran BOP juga kabarnya dibuat oleh mahasiswa.

Akan tetapi, tidak semua poin pada draft SK yang diusulkan oleh mahasiswa disetujui dan

disahkan. Lebih penting lagi untuk dicatat adalah, bahwa matriks yang sudah dibuat oleh

mahasiswa pun tidak langsung disepakati melainkan mengalami proses pengubahan setelah ada

di tangan pihak universitas. Bisa dikatakan, matriks yang digunakan pada proses penentuan BOP

17

tahun 2008 untuk mahasiswa baru saat itu tidak lahir dari matriks yang dibuat oleh mahasiswa

(Tim Kecil 2008). Perlu diperhatikan juga, besaran maksimal BOP Rp. 7.500.000 untuk rumpun

IPA dan Rp. 5.000.000 untuk rumpun IPS mulai bergulir pada tahun 2008.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan

BOP-Berkeadilan tahun 2008 dan tim kecil BOP-B 2009 tersebut, ada beberapa permasalahan

yang muncul baik terkait hal teknis maupun persepsi, yaitu publikasi, lama waktu pengajuan, dan

matriks. Pada perhitungannya, matriks kurang mengakomodasi kondisi khusus. Selain itu,

keterlibatan mahasiswa pun sudah bermasalah sejak awal, kesepakatan agar mahasiswa terlibat

sejak awal hingga akhir tidak berjalan dengan baik. Antisipasi awal terhadap mis yang akan

terjadi dengan terlibat mengusulkan draft SK Rektor tentang BOP-Berkeadilan dan matriks

BOP-Berkeadilan tidak diterima. Usulan mahasiswa dalam penyusunan matriks pun mengalami

perubahan yang signifikan pada bagian range penghasilan sehingga pada praktiknya matriks

yang digunakan bukan yang disusun bersama mahasiswa.

Carut-marut ketidaksiapan UI dalam melaksanakan BOP-B dan berbagai pencederaan

kesepakatan antara pihak universitas dengan mahasiswa terkait BOP-B pada akhirnya

mengeskalasi massa yang kecewa pada komitmen universitas dalam menjalankan kebijakan win-

win solution ini. Setelah upaya evaluasi dan diplomasi gagal menegakkan kesepakatan yang ada,

mahasiswa melakukan aksi massa sebagai bentuk protes dan penuntutan kepada pihak

universitas untuk berkomitmen pada kesepakatan awal. Namun pihak universitas menolak

menyepakati tanda tangan di atas materai sebagai kepastian komitmen ke depannya.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan pelaksanaan mekanisme BOPB di

tahun 2008 dapat dikatakan sebuah pilot test dari sebuah mekanisme penetapan besaran biaya

pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa. Tahun 2008 merupakan angkatan pertama yang

menggunakan sistem BOPB yang telah digunakan hingga saat ini. Pada awalnya mekanisme

tersebut dipegang oleh Fakultas masing-masing seperti di tahun 2008, namun ternyata menemui

beberapa masalah seperti banyaknya protes yang dilakukan oleh calon mahasiswa dan orang tua

18

murid karena besaran penetapan BOPB yang tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing

Camaba.

Tentunya keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah sistem BOPB telah berjalan

dengan konsep seadil-adilnya? Adil untuk siapa, mahasiswa atau pihak Universitas? Bagaimana

matriks yang digunakan untuk menentukan besaran BOPB? Inilah sebenarnya pertanyaan-

pertanyaan yang perlu diluruskan. Sehingga nantinya tidak ada lagi masalah-masalah yang

merugikan semua pihak, khususnya pihak mahasiswa.

19

B. Pelaksanaan BOP-Berkeadilan 2009

Cuplikan Buku Putih oleh Tim Kecil BOP-Berkeadilan 2009

Model penentuan biaya pendidikan yang secara tegas menggunakan prinsip progresif

baru dianut oleh UI pada tahun 2008 untuk mahasiswa baru angkatan 2008. Seperti yang sering

terdengar oleh mahasiswa, model itu lahir dari kompromi antara mahasiswa dengan pihak

universitas setelah sebelumnya universitas mengajukan kenaikan biaya pendidikan kepada

mahasiswa. Dalam proses kompromi yang terjadi, pihak universitas mengajukan beberapa opsi

yang mungkin bisa menghasilkan jumlah pemasukan yang lebih banyak bagi universitas

sekaligus juga masih bisa diterima oleh mahasiswa. Ada opsi kenaikan biaya operasional

pendidikan (BOP) dengan besaran tertentu, menggunakan sistem penentuan besaran biaya

pendidikan per SKS, atau berdasarkan kemampuan peserta didik. Akhirnya diambillah opsi

besaran biaya pendidikan sesuai kemampuan peserta didik atau penanggung biaya peserta didik.

Opsi ini kemudian diikuti dengan pembuatan matriks sebagai instrument pengolah data

mahasiswa baru sehingga didapatkan besaran yang pantas untuk seorang mahasiswa. Draft SK

rector yang memayungi proses penentuan besaran BOP juga kabarnya dibuat oleh mahasiswa.

Akan tetapi, tidak semua poin pada draft SK yang diusulkan oleh mahasiswa disetujui dan

disahkan. Lebih penting lagi untuk dicatat adalah, bahwa matriks yang sudah dibuat oleh

mahasiswa pun tidak langsung disepakati melainkan mengalami proses pengubahan setelah ada

di tangan pihak universitas. Bisa dikatakan, matriks yang digunakan pada proses penentuan BOP

tahun 2008 untuk mahasiswa baru saat itu tidak lahir dari matriks yang dibuat oleh mahasiswa

(Tim Kecil 2008). Perlu diperhatikan juga, besaran maksimal BOP Rp. 7.500.000 untuk rumpun

IPA dan Rp. 5.000.000 untuk rumpun IPS mulai bergulir pada tahun 2008.

Di luar segala macam permasalahan yang ada pada tahun 2008, akhirnya pada tahun 2009

sistem BOPB digunakan lagi. Seperti sudah diduga, permasalahan seputar pelaksanaan sistem

BOPB terjadi di tahun 2009. Ada beberapa permasalahan penting yang terjadi seputar sistem

BOPB di tahun ini:

1. asimetris informasi Banyak informasi yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Paling

tidak ada dua informasi penting yang tidak tersosialisasikan dengan baik.

20

2. Jaminan hak pendidikan. Jaminan universitas bahwa tidak akan ada mahasiswa yang

dikeluarkan karena masalah biaya pendidikan tidak tersosialisasikan sehingga banyak

maba tidak merasa yakin dengan haknya untuk kuliah di UI. Bahkan ada kasus di mana

maba FIK terpaksa kembali lagi ke Bandung setelah kost di Depok karena tidak mampu

dengan besaran BOP yang ditetapkan FIK sebelum akhirnya diketahui ternyata satu

angkatan FIK besarannya di-mark up oleh pihak dekanat FIK. Selain itu, beberapa kasus

menunjukan mahasiswa baru meng-klik bayar penuh karena takut tidak bisa kuliah. Ini

terjadi terutama pada mereka yang mengurus menjelang deadlinepengurusan BOP.

Ketidakadaan sosialisasi jaminan universitas yang jelas, ditambah dengan mekanisme

registrasi akademik yang belum bisa dilakukan sebelum registrasi administrasi selesai,

membuat banyak maba tidak yakin dengan status mereka sebagai mahasiswa baru UI. Ini

yang membuat beberapa maba akhirnya memilih tidak jadi masuk UI. Mereka menilai

besaran biaya pendidikan sudah final, pilihannya kembali kepada mereka; melanjutkan

kuliah di UI dengan besaran sejumlah itu atau mundur. Beberapa informasi juga

menunjukkan beberapa maba memilih kuliah di STAN walau sudah diterima di UI.

3. Tentang sistem BOPB. Bahwa setiap maba berhak untuk mengikuti proses penentuan

besaran biaya pendidikan via BOPB tidak tersosialisasikan dengan baik. Bahkan ditemui

ada indikasi penipuan yang dilakukan oleh pihak dekanat salah satu fakultas terhadap

maba fakultas ybs. Pihak dekanat tersebut menyebutkan bahwa apabila masuk lewat jalur

ekstensi dan SNMPTN maka maba tidak berhak mengikuti proses penentuan BOP via

sistem BOPB. Padahal, jelas-jelas sistem BOPB adalah sistem yang terbuka untuk semua

mahasiswa baru S1 reguler tidak peduli masuk lewat jalur mana, sebagaimana tercantum

dalam SK rektor.

4. Kesalahan pemahaman pihak universitas tentang sistem BOPB. Satu hal yang

penting juga untuk diperhatikan adalah perbedaan pemahaman yang terjadi antara pihak

rektorat dengan nafas BOPB yang ada di SK rector. Pihak rektorat memahami BOPB

sebagai bentuk keringanan. Jadi, pemahaman yang dimiliki oleh birokrasi adalah bahwa

BOP di UI adalah sebesar Rp. 7,5 juta (IPA) dan Rp. 5 juta (IPS) sementara yang tidak

mampu atau menyatakan tidak mampu bisa menempuh jalur pengurusan BOPB. Ini jelas

berbeda dengan isi SK rector yang semangatnya adalah memberi kesempatan kepada

setiap mahasiswa untuk dibebani biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

21

Mekanisme yang dimaksud oleh SK agar terjadi kondisi BOP progresif adalah dengan

menggunakan matriks. Mekanisme ini pada pelaksanaannya tidak dijalankan dengan

baik. Informasi yang tersampaikan oleh maba bukanlah kewajiban untuk menyerahkan

berkas sebelum ditentukan besaran BOP untuk ybs. Informasi yang tertangkap oleh maba

justru adalah bahwa biaya pendidikan di UI adalah sesuai besaran maksimal BOPB, yaitu

7,5 juta (IPA) dan 5 juta (IPS). Ini dibuktikan ketika tim kecil bertanya kepada puluhan

maba ketika menyampaikan keberatan atas besaran BOP mereka kepada BEM UI.

Dengan semangat besaran biaya pendidikan yang progresif, seharusnya tidak ada lagi

maba yang merasa keberatan dengan besaran BOP-nya. Kalau dugaan pihak rektorat

bahwa maba selalu berusaha menutup informasi sehingga tampak mereka membutuhkan

keringanan, seharusnya itu bisa ditangkis dengan mekanisme investigasi berjalan.

Dugaan-dugaan miring seperti ini rawan akan pengabaian hak pendidikan para maba

yang telah lolos ujian masuk UI S1 reguler dari jalur apa pun.

5. Penyelewengan oknum universitas. Ada beberapa tindakan oknum pihak universitas

yang merugikan mahasiswa baru. Di FIK, terjadi tindakan sistematis untuk menaikkan

besaran BOP jauh di atas besaran BOP hasil matriks. Akibatnya, keseluruhan mahasiswa

baru 2009 FIK harus membayar BOP beberapa kali lipat di atas besaran yang ditetapkan

oleh kerja matriks. Ada juga oknum yang jelas-jelas menipu maba ketika ada maba yang

bertanya melalui email. Oknum tersebut menyebutkan bahwa maba yang bersangkutan

tidak berhak mengikuti mekanisme sistem BOPB karena diterima di UI melalui jalur

SNMPTN. Penyelewengan ini semakin memprihatinkan karena si pembalas email

memastikan kebenaran jawabannya setelah bertanya kepada bagian akademik. Entah

bagian akademik itu tidak tahu atau memang berusaha membohongi si maba.

Permasalahan ini semakin menyakitkan rasa keadilan karena tidak ada tindakan tegas

yang diberikan kepada oknum atau pihak-pihak yang mencederai rasa keadilan

mahasiswa baru. Tindakan sistematis di FIK untuk menaikkan angka penerimaan dana

dari mahasiswa melalui sistem BOPB harusnya mendapat tindakan tegas dari pimpinan

universitas. Perlu diselidiki siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan sistematis

itu. Kemungkinannya, dekan adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan

ini. Kondisi ini jelas menghilangkan rasa kepercayaan mahasiswa terhadap pihak

universitas. Perlu ada tindakan tegas untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa dan

22

masyarakat. Rekomendasi tindakan tegas yang paling minimal adalah mengganti dekan

FIK beserta jajarannya. Sedangkan rekomendasi maksimalnya adalah mengganti rector

dengan rector yang baru. Mengapa? Karena ada indikasi rector mengetahui tindakan

sistematis ini sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Menuju Keadilan via Sistem BOPB

Sistem pembebanan biaya pendidikan yang progresif adalah sistem yang sudah

diterapkan UI bahkan sebelum sistem BOPB diberlakukan. Dulu, ketika biaya pendidikan

masihflat, ada mekanisme pengajuan keringanan bagi setiap mahasiswa yang merasa keberatan

dengan besaran angka flat BOP tersebut. Mekanisme ini biasanya disosialisasikan ketika

menjelang masa registrasi administrasi setiap semesternya. Untuk itu, sistem progresif sepertinya

akan menjadi sistem yang bisa diterima.

Akan tetapi, sistem BOPB sebagaimana yang diterapkan pada tahun 2008 dan

dilanjutkan pada tahun 2009 dengan beberapa perubahan, belum bisa memenuhi rasa keadilan di

mata mahasiswa baru. Ada beberapa masalah yang muncul dari sistem ini. Sebagian besar

masalah dirangkum dalam buku evaluasi ini, sedangkan pada bagian ini diungkap sedikit saja

masalah yang ditemui di lapangan. Dalam lingkup yang lebih luas, masalah di UI berakar pada

bermasalahnya pengelolaan UI. Sekian amanah yang termaktub dalam PP no. 152 tahun 2000

tentang BHMN UI nyatanya tidak dijalankan dengan maksimal. Pengelolaan UI yang bermasalah

itu selanjutnya mendatangkan masalah baru karena alternatif solusi yang seringkali diambil

untuk menutupi kebutuhan anggaran UI adalah menaikkan angka besaran penerimaan dari

mahasiswa via BOP, uang pangkal, dan saluran-saluran lainnya. Oleh karena itu, untuk

menyelesaikan masalah-masalah ini sesungguhnya diperlukan solusi komprehensif yang integral

sehingga masalah yang ada bisa tuntas terselesaikan. Akan tetapi, sampai solusi komprehensif-

integral itu didapat, perlu ada tawaran solusi pragmatis-cepat-jangka pendek. Solusi ini

diposisikan layaknya P3K, ia bukanlah solusi yang sesungguhnya, melainkan ‘obat’ pendahulu

agar tidak ada dampak yang lebih buruk yang muncul.

23

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk menghindari masalah yang

lebih buruk muncul lagi seperti di tahun ini. Ini adalah tawaran terbuka untuk pihak

penyelenggara pendidikan agar diterima dan kemudian dijalankan untuk menghindari

dampak buruk dari pengelolaan UI yang bermasalah.

1. Registrasi akademik harus mendahului registrasi administrasi. Poinnya adalah,

kepastian status bagi para maba itu penting didahului. Kasus pada tahun 2009

menunjukkan beberapa mahasiswa baru tidak merasa yakin dengan status mahasiswa UI

sebelum menyelesaikan urusan pembayaran. Akhirnya ditemui kasus maba yang tidak

jadi masuk UI karena ini. Ada juga maba yang akhirnya memaksakan kesanggupan

dengan meng-klik opsi bayar penuh karena sudah mendekati penutupan masa

penyelesaian registrasi administrasi.

2. Kejelasan sosialisasi dan pelaksanaan jaminan universitas tentang hak pendidikan

peserta didik. Pelaksanaan teknisnya, perlu ada keterangan di media sosialisasi UI yang

menjelaskan jaminan universitas akan hak setiap mahasiswa baru UI yang telah lulus

ujian masuk UI.

3. Simulasi matriks pada situs penerimaan UI. Saat ini, satu hal yang sulit diprediksi

oleh para calon mahasiswa UI atau pun para orangtua calon adalah berapa biaya kuliah

yang harus disiapkan apabila lolos masuk UI. Informasi yang tersebar kadang tidak utuh

sehingga citra UI sebagai kampus mahal tidak bisa ditahan untuk berkembang di

masyarakat. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang bisa menunjukkan besaran BOP yang

dibebankan oleh setiap peserta didik apabila lolos ujian masuk UI. Mekanisme itu adalah

dengan memasukkan simulasi matriks pada situs penerimaan UI. Jadi, siapa pun bisa

melakukan simulasi matriks untuk mengetahui perkiraan besaran biaya pendidikan di UI

berdasarkan kemampuan masing-masing.

4. Keterbukaan informasi hasil matriks kepada mahasiswa. Masalah di FIK, di mana

akhirnya satu angkatan 2009 FIK harus terlanjur membayar BOP di atas hasil matriks,

adalah karena ketiadaan ruang bagi mahasiswa (baca: lembaga kemahasiswaan) untuk

mengetahui hasil matriks dari awal. Tidak ada control dari mahasiswa membuat pihak

24

universitas leluasa melakukan kecurangan. Dalam hal ini, representasi akses mahasiswa

bisa diwakili oleh BEM, MWA UM, atau pun DPM.

5. Keringanan pasca sistem BOPB. BOPB adalah sebuah mekanisme untuk menentukan

besaran beban BOP sesuai kemampuan peserta didik. Akan tetapi, tentu tak bisa

dipungkiri ada saja kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan mahasiswa

menanggung beban sesuai hasil yang telah ditentukan. Oleh karena itu perlu ada

keringanan yang terbuka pasca penetapan hasil. Keringanan yang dimaksud berupa

mekanisme pencicilan, re-scheduling jadwal pembayaran, pinjaman tanpa bunga dan

berjangka panjang, atau pun tawaran pekerjaan kepada mahasiswa dengan

memperhatikan beban studinya.

6. Payung hukum yang fair untuk semua pihak. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa

kecurangan yang dilakukan oleh pihak universitas dalam pelaksanaan sistem BOPB ini.

Kecurangan terjadi di antaranya karena adanya celah pada aturan hukum yang ada yang

membuat para pelaku tindak kecurangan merasa ‘aman’ ketika melakukan kecurangan.

Paling sederhana untuk dipahami adalah tidak adanya sanksi bagi para pelaku tindakan

kecurangan pada SK rector tentang sistem BOPB. Akibatnya, sistem ini diselewengkan

tanpa adanya sanksi bagi oknum universitas pelaku tindakan kecurangan.

7. Tindak pelaku kecurangan sistem BOPB 2009. Sebagai bukti dari political willpihak

universitas untuk menyelenggarakan sistem BOPB yang fair, sudah sewajarnya jika para

pelaku tindakan kecurangan BOPB tahun 2009 mendapat sanksi yang tegas. Ini juga

berfungsi sebagai shock therapy bagi yang lain agar tidak melakukan tindakan

kecurangan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dalam konteks 2009, mengganti dekan

FIK beserta jajarannya yang terlibat dalam penentuan besaran BOP di atas matriks tentu

bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Justru wajar. Sangat wajar.

Permasalahan BOP-B tahun 2008 terulang kembali untuk beberapa poin, yakni terkait

kejelasan informasi, transparansi matriks, dan adanya camaba yang mendapatkan penetapan

besaran BOP-B yang tidak sesuai. Pada titik ini, keterlibatan mahasiswa pun mengalami pasang

surut, dimulai dari dilibatkannya mahasiswa secara kelembagaan dalam proses pengentrian data,

namun ketiadaan transparansi membuat keterlibatan tersebut tidak berhasil mencegah

penyimpangan yang ada.

25

Tabel Perbandingan Pelaksanaan BOP-Berkeadilan Tahun 2009

No Aspek PPKB UMB SIMAK UI SNMPTN

1 Informasi BOP-B

sebelum masuk UI

Calon mahasiswa

mendapat informasi

ketika sudah diterima

di UI, pada saat

mengajukan tidak

mengetahui

Mahasiswa tidak

mengetahui BOP-B

hanya tertulis range

di setiap publikasi

UI

Mahasiswa tidak

mengetahui BOP-B

hanya tertulis range

di setiap publikasi

UI

Mahasiswa tidak mengetahui

BOP-B hanya tertulis range di

setiap publikasi UI

2 Informasi pilihan

sistem pembayaran

Terdapat 3pilihan

bayar

Terdapat 3pilihan

bayar

Terdapat 3pilihan

bayar

Terdapat 3pilihan bayar

3 Pengisian berkas Berkas yang diajukan

dalam batas waktu 4

hari

Berkas yang

diajukan dalam batas

waktu 4 hari

Berkas yang

diajukan dalam batas

waktu 4 hari

Berkas yang diajukan dalam batas

waktu 4 hari

4 Entry Data Mahasiswa dilibatkan

kesma fakultas dan

bem ui, entry

dilakukan di masing-

masing fakultas

Mahasiswa

dilibatkan kesma

fakultas dan bem ui,

entry dilakukan di

masing-masing

fakultas

Mahasiswa

dilibatkan kesma

fakultas dan bem ui,

entry dilakukan di

masing-masing

fakultas

Mahasiswa dilibatkan kesma

fakultas dan bem ui, entry

dilakukan di masing-masing

fakultas

5 Pengumuman

Hasil BOP-B

Ada tabel yang berisi

besaran UP dan BOP

Ada tabel yang

berisi besaran UP

Ada tabel yang

berisi besaran UP

Ada tabel yang berisi besaran UP

dan BOP hasil penetapan, ada

26

hasil penetapan, ada

kolom mengajukan

pertanyaan namun

instruksi mengajukan

pertanyaan tidak

begitu jelas bagi

mahasiswa baru.

dan BOP hasil

penetapan, ada

kolom mengajukan

pertanyaan namun

instruksi

mengajukan

pertanyaan tidak

begitu jelas bagi

mahasiswa baru.

dan BOP hasil

penetapan, ada

kolom mengajukan

pertanyaan namun

instruksi

mengajukan

pertanyaan tidak

begitu jelas bagi

mahasiswa baru.

kolom mengajukan pertanyaan

namun instruksi mengajukan

pertanyaan tidak begitu jelas bagi

mahasiswa baru.

6 Mengajukan

sistem keringanan

Mahasiswa

mengirimkan email,

mahasiswa daftar

ulang terlebih dahulu

ke UI hasil banding

keluar setelah

mahasiswa daftar

ulang

Mahasiswa

mengirimkan email,

mahasiswa

membayar terlebih

dahulu baru daftar

ulang

Mahasiswa

mengirimkan email,

mahasiswa

membayar terlebih

dahulu baru daftar

ulang

Mahasiswa mengirimkan email,

mahasiswa masuk terlebih dahulu

ke UI hasil banding keluar setelah

mahasiswa daftar ulang

7 Penetapan hasil Hasil ditentukan oleh

mahalum fakultas,

kesma hanya

merekomendasikan

Hasil ditentukan

oleh mahalum

fakultas, kesma

hanya

merekomendasikan

Hasil ditentukan

oleh mahalum

fakultas, kesma

hanya

merekomendasikan

Hasil ditentukan oleh mahalum

fakultas, kesma hanya

merekomendasikan

27

8 Follow Up beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa

9 Kejadian khusus Dibeberapa fakultas

rata-rata BOP-B

dinaikan sehingga

Dibeberapa fakultas

rata-rata BOP-B

dinaikan sehingga

Dibeberapa fakultas rata-rata BOP-

B dinaikan sehingga menimbulkan

masalah dan ada yang mengubah

matriks

28

C. Pelaksanaan BOP-B Tahun 2010

1. Informasi BOP-B Kepada Siswa SMA Pada tahun 2010 belum ada publikasi resmi dari UI mengenai sistem pembayaran BOP-B di akun maupun di brosur UI sehingga mahasiswa baru mengetahui sistem pembayaran ini sejak masuk kuliah

2. Penjelasan Biaya Pendidikan dan Informasi Pilihan Bayar Berikut ini merupakan tampilan di account penerimaan mahasiswa baru 2010 terkait penjelasan biaya pendidikan dan informasi pilihan bayar:

Penjelasan Biaya Pendidikan

1. Portal Informasi SIMAK UI

2. Pendaftaran SIMAK UI

3. Forum SIMAK UI

Tue, 08 Jun 2010 20:47:39 +0700 WIB

M MAULANA YUSUF / 1006759315 | Logout

• Depan

• Panduan Pendaftaran

• Hubungi Kami

Penjelasan Biaya Pendidikan Jangan lupa mengklik linkLogout di sebelah kanan atas halaman ini setelah Anda selesai memilih cara pembayaran.

1. Penjelasan Biaya Pendidikan

2. Tagihan Biaya Pendidikan

3. Cara Pembayaran

Setelah membaca tentang penjelasan biaya pendidikan, Anda harus memilih cara pembayaran di tabCara Pembayaran paling lambat tanggal 11 Juni 2010.

Selamat datang kepada para calon mahasiswa baru Universitas Indonesia jalur masuk Ujian Masuk Bersama (UMB) Tahun Ajaran 2010/2011. Anda adalah putra/i terbaik bangsa yang terpilih menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia dan berkesempatan mengikuti

29

proses pendidikan yang berkualitas di Universitas terbaik di negeri ini.

Meskipun pendidikan berkualitas tidaklah murah, UI tetap mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan pada calon mahasiswa Program Sarjana Reguler dari semua kalangan untuk menjalani pendidikan di UI.Oleh karena itu, UI telah menetapkan mekanisme pembebanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya yang lazim disebut dengan BOP-Berkeadilan dan memberikan beasiswa untuk pembayaran Uang Pangkal.

A. Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana Reguler

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa komponen dalam Biaya Pendidikan di UI. Adapun Biaya Pendidikan untuk mahasiswa baru Program Sarjana Reguler meliputi:

• Uang Pangkal (UP)

Besaran Uang Pangkal yang harus dibayarkan bervariasi sesuai dengan fakultas masing-masing.Uang Pangkal ini hanya dibayarkan satu kali saja, yaitu pada awal perkuliahan.Besaran UP yang harus dibayarkan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Fakultas Uang Pangkal

FK, FKG, FT, FasilkomRp 25.000.000,-

FE, FISIP, FH, FPsi Rp 10.000.000,-

FMIPA, FKM, FIK, FIB Rp 5.000.000,-

Dengan bekerjasama dengan berbagai Mitra UI, UI menyediakan beasiswa untuk pembayaran sebagian Uang Pangkal bagi yang membutuhkan.Besaran beasiswa disesuaikan dengan kemampuan orang tua (Penanggung Biaya Pendidikan) dan kemampuan UI dalam memberikan beasiswa.

Apabila dipandang perlu untuk diberikan beasiswa Uang Pangkal, maka besarnya Uang Pangkal yang dibayarkan oleh penanggung biaya dapat berkurang sesuai dengan besaran beasiswa yang diberikan.Pengajuan beasiswa Uang Pangkal dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan skema BOP-B.

• Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)

Besaran DPP untuk tahun 2010 adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan hanya satu kali. Pemanfaatan dana ini adalah sebagai pelengkap pendidikan

30

antara lain: jaket almamater, pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru, test Bahasa Inggris, buku panduan, dan kegiatan awal kemahasiswaan.

• Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)

Besaran DKFM untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) harus dibayarkan setiap semester. DKFM dialokasikan untuk fasilitas dan kesejahteraan mahasiswa, antara lain: bus kampus, pusat kesehatan mahasiswa, Bimbingan Konseling Mahasiswa, dukungan kegiatan kemahasiswaan terkait dengan minat dan bakat mahasiswa, asuransi kecelakaan, dll.

• Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Biaya Operasional Pendidikan dipergunakan untuk penyelenggaraan pembimbingan, perkuliahan, praktikum, administrasi pendidikan, dan evaluasi perkuliahan. Biaya yang dibutuhkan seorang mahasiswa untuk mengkuti proses pendidikan per tahun (student unit cost) jauh lebih besar dari yang dibayarkan. Sebagian besar dana penyelenggaraan pendidikan di UI diperoleh dari bergabai sumber selain dari masyarakat.

Besarnya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) disesuaikan dengan kemampuan orang tua / penanggung biaya pendidikan. Besarnya BOP berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk rumpun sosial dan humaniora (FIB, FISIP, FPsi, FH, FE) serta antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumpun kesehatan dan eksakta (FK, FKG, FT, FASILKOM, FKM, FMIPA, FIK).

Catatan: biaya di atas sudah termasuk biaya praktikum dan biaya SKS yang diambil setiap semester (pada umumnya setiap semester mahasiswa mengambil 18-22 SKS).

B. Pembayaran Biaya Pendidikan penuh

UI memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa yang tidak mengajukan beasiswa Uang Pangkal dan memilih membayar BOP sesuai ketentuan batas maksimal (penuh) fakultas, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk rumpun sosial dan humaniora (FIB, FISIP, FPsi, FH, FE) atau Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumpun kesehatan dan eksakta (FK, FKG, FT, FASILKOM, FKM, FMIPA, FIK). Kemudahan yang diberikan adalah sebagai berikut: tidak mengumpulkan berkas penentuan BOP, dapat dibayar tunai atau dengan angsuran.

Bagi calon mahasiswa baru yang akan membayar Biaya Pendidikan (BP) penuh Anda wajib melakukan konfirmasi dengan memilih cara pembayaran bayar penuh pada tabCara

31

Pembayaran. Serta bagi yang akan membayar penuh tetapi mengangsur, dapat memilih bayar penuh dengan cicilan.

C. Pengajuan BOP-B dan beasiswa Uang Pangkal

Bagi mahasiswa yang akan mengajukan pembebanan BOP-B sesuai dengan kemampuan orang tua dan atau beasiswa Uang Pangkal, maka Anda diwajibkan mengikuti prosedur berikut ini:

1. Melakukan konfirmasi bahwa Anda akan melakukan registrasi dan memilih cara pembayaran:

mengajukan BOP Berkeadilan.

2. Mengisi formulir BOPB yang muncul setelah Anda memilih cara pembayaran BOPB dengan data

yang sebenar-benarnya (penyalahgunaan isian data dapat mengakibatkan status penerimaan

Anda dibatalkan).

3. Mengunduh formulir pengajuan BOP-B dan Beasiswa UI untuk Uang Pangkal lalu mengisinya

dengan benar, melengkapi dengan berkas pendukung dan mengirimkan ke:

Panitia Penetapan BOP dan Beasiswa Uang Pangkal Perpustakaan Pusat UI Gedung A lantai 1 Kampus UI Depok 16424

Berkas harus sudah diterima paling lambat tanggal 15 Juni 2010 (bukan cap pos).Diharapkan calon mahasiswa memberikan data sebenar-benarnya.UI berhak mencari informasi dari pihak ke-tiga dalam menentukan besarnya beasiswa Uang Pangkal dan pembebanan BOP-B. Sanksi akademis akan diberikan bagi mahasiswa yang terbukti memberikan keterangan yang salah.

Di UI juga tersedia banyak beasiswa untuk mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah, membutuhkan bantuan, dan berprestasi.

Peluang diterimanya di UI tidak berkaitan dengan besaran Biaya Pendidikan yang sanggup dibayarkan.Secara akademis mahasiswa tidak dibedakan hak-haknya berdasarkan besaran Biaya Pendidikan yang dibayarkan. UI menjamin tidak akan mengeluarkan mahasiswa dengan alasan ketidakmampuan ekonomi dari orang tua atau penanggung biaya kuliah mahasiswa tersebut.

Tanggal-tanggal Penting

Kegiatan Tanggal

Pemilihan cara pembayaran 08 Juni 2010 - 11 Juni 2010

Pengisian formulir BOPB online bagi yang mengajukan BOPB 08 Juni 2010 - 15 Juni 2010

32

Batas pembayaran biaya pendidikan 10 Juni 2010 - 30 Juni 2010

Batas berkas BOPB diterima oleh UI (bagi yang mengajukan) 14 Juni 2010 - 15 Juni 2010

Pengumuman hasil penetapan BOP-B dan Beasiswa Uang Pangkal21 Juni 2010

Daftar ulang mahasiswa baru bagi yang lulus seleksi 30 Juli 2010

Pertanyaan mengenai BOP Berkeadilan dapat ditanyakan melalui alamat email bop-berkeadilan@...

Jika pada batas akhir pembayaran calon mahasiswa tidak melakukan pembayaran maka akan dianggap mengundurkan diri.

• Facebook @ SIMAK UI

• SMS @ 0857-160-23456

• Peta Situs (Sitemap)

• Site Credits

© 2007-2010 Universitas Indonesia

Kekurangan:

Tidak terdapat range pada Uang Pangkal (UP) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa regular. Yang tertera hanya batas atas UP-nya saja.

Informasi Pilihan Bayar

1. Portal Informasi SIMAK UI

2. Pendaftaran SIMAK UI

3. Forum SIMAK UI

Tue, 08 Jun 2010 20:48:01 +0700 WIB

M MAULANA YUSUF / 1006759315 | Logout

• Depan

33

• Panduan Pendaftaran

• Hubungi Kami

Pilihan Cara Pembayaran Jangan lupa mengklik linkLogout di sebelah kanan atas halaman ini setelah Anda selesai memilih cara pembayaran.

1. Penjelasan Biaya Pendidikan

2. Tagihan Biaya Pendidikan

3. Cara Pembayaran

Pastikan pilihan Anda benar karena pilihan tidak dapat diubah lagi setelah disimpan.

Pilihan cara pembayaran

1. Cara Pembayaran

Membayar penuh

Membayar penuh dengan cicilan 1)

BOP Berkeadilan

2. Konfirmasi

Saya telah membaca dengan lengkap informasi mengenai biaya pendidikan dan telah

mengetahui jumlah besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Orang tua saya telah

mengetahui dan menyetujui besaran biaya pendidikan serta cara pembayaran yang saya pilih.

3.

Keterangan

• 1) Jika membayar penuh dengan cicilan maka Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang

Pangkal (UP) dibayarkan dalam tiga tahap dengan detil cicilan

o Cicilan 1: 11 Juni 2010 s.d. 30 Juni 2010: (40% dari BOP + UP) + DKFM + DPP

o Cicilan 2: 1 Agustus 2010 s.d. 10 Agustus 2010: 30% dari BOP + UP

o Cicilan 3: 1 September 2010 s.d. 10 September 2010: 30% dari BOP + UP

• Facebook @ SIMAK UI

34

• SMS @ 0857-160-23456

• Peta Situs (Sitemap)

• Site Credits

© 2007-2010 Universitas Indonesia

Pada tahun 2010, ada beberapa mahasiswa yang salah mengklik. Semua mahasiswa yang salah mengklik tidak dapat ditoleransi sehingga harus tetap melakukan pemilihan bayar sesuai yang diklik. Sehingga Kesma BEM UI saat itu gencar mempromosikan pilihan pembayaran dan menjelaskan kepada mahasiswa. Rektorat telah memberi keterangan yang jelas di setiap sistem pembayaran.

3. Pengisian Berkas BOPB Berkas BOP-B tahun 2009 dengan tahun 2010 hampir sama namun ada satu variable yang ditambahkan yaitu biaya rokok bulanan dan biaya sekolah yang dibayarkan. Selain itu mahasiswa baru juga diminta data penghasilan di akun masing-masing. Rektorat tidak menerima jika apa yang diisi di akun berbeda dengan yang ada di berkas yang akan menganggap mahasiswa tersebut berbohong. Oleh karena itu Kesma meminta agar mahasiswa baru mengisi dengan jujur dan sama dengan yang tertera di berkas. Waktu pengisian berkas hanya 4 hari dan rektorat masih menerima jika ada keterlambatan dari daerah. Berikut ini merupakan tampilan account mahasiswa yang mengajukan BOP-Berkeadilan:

1. Portal Informasi SIMAK UI 2. Pendaftaran SIMAK UI 3. Forum SIMAK UI

Tue, 08 Jun 2010 21:02:24 +0700 WIB

M MAULANA YUSUF / 1006759315 | Logout

• Depan • Panduan Pendaftaran • Hubungi Kami

Formulir BOP Berkeadilan

35

Jangan lupa mengklik linkLogout di sebelah kanan atas halaman ini setelah Anda selesai memilih cara pembayaran.

1. Penjelasan Biaya Pendidikan 2. Tagihan Biaya Pendidikan 3. Cara Pembayaran 4. Formulir BOPB

Formulir BOP Berkeadilan

Semua isian wajib diisi dengan sebenar-benarnya. Penyalahgunaan isian formulir BOP Berkeadilan dapat mengakibatkan status penerimaan Anda dibatalkan. Formulir tidak dapat diubah lagi setelah disimpan.

Keterangan:

• Penghasilan adalah penghasilan bruto (sebelum dikurangi PPh dan/atau hutang).

1. Penghasilan orang tua (ayah dan ibu) 2. Penghasilan tambahan 3. Penghasilan sendiri/saudara yang belum menikah 4. Tanggungan lain yang masih sekolah 5. Rekening listrik per bulan 6. Rekening telepon per bulan dan pulsa 7. Status rumah 8. Memiliki sawah/kebun/tanah non produktif 9. Memiliki kendaraan roda 2

1. tahun ≤ 2007 Jumlah

2. tahun > 2007 Jumlah 10. Memiliki kendaraan roda 4 (atau lebih)

1. tahun < 2000 Jumlah

2. 2000 ≤ tahun < 2005 Jumlah

3. tahun ≥ 2005 Jumlah 11. Memiliki alat-alat elektronik

1. Mesin cuci/lemari es

2. AC

36

12. SPP/bulan yang ditagihkan di sekolah

1. Rp Jumlah 13. SPP/bulan yang dibayarkan di sekolah

1. Rp Jumlah 14. Uang Pangkal yang ditagihkan di sekolah

1. Rp Jumlah 15. Uang Pangkal yang dibayarkan di sekolah

1. Rp Jumlah 16.

• Facebook @ SIMAK UI • SMS @ 0857-160-23456

• Peta Situs (Sitemap)

• Site Credits

© 2007-2010 Universitas Indonesia

4. Entry Data BOPB Saat itu mahasiswa dilibatkan untuk entry data dengan rekomendasi dari fakultas dan tidak dilibatkan sebagai kelembagaan.

5. Pengumuman Hasil BOP-B Pengumuman BOP-Berkeadilan saat itu tepat pada tanggalnya namun batas pembayaran berubah dari yang awalnya lebih lama namun akhirnya menjadi lebih cepat. Hal ini menjadi masalah ternyata banyak mahasiswa baru yang tidak mengecek akun, sehingga beberapa dari mereka ada yang nomor pokok mahasiswanya hangus, hal ini telah diperingatkan oleh Rektorat pada akun, namun karena mahasiswa tidak mengecek akun sehingga ada kejadian NPM nya hilang. Berikut ini merupakan tampilan account mahasiswa terkait pengumuman hasil BOP-Berkeadilan:

1. Portal Informasi SIMAK UI 2. Pendaftaran SIMAK UI 3. Forum SIMAK UI

Sat, 24 Jul 2010 13:06:26 +0700 WIB

37

LUTHFI MUHAMMAD H / 1006773502 | Logout

• Depan • Panduan Pendaftaran • Hubungi Kami

Tagihan Biaya Pendidikan Jangan lupa mengklik linkLogout di sebelah kanan atas halaman ini setelah Anda selesai memilih cara pembayaran.

1. Penjelasan Biaya Pendidikan 2. Tagihan Biaya Pendidikan 3. Cara Pembayaran 4. Formulir BOPB

Biaya pendidikan yang harus Anda bayarkan adalah:

Periode Pembayaran: 19 Juli 2010 s.d. 28 Juli 2010

KomponenBesar Biaya Pendidikan BOP Rp 2,500,000 DKFM Rp 100,000 DPP Rp 600,000 UP Rp 5,000,000 Total Rp 8,200,000

Keterangan:

• UP: Uang Pangkal (dibayarkan 1x di semester pertama)

• DPP: Dana Penunjang Pendidikan (dibayarkan 1x di semester pertama)

• BOP: Biaya Operasional Pendidikan • DKFM : Dana Fasilitas dan Kesejahteraan

Mahasiswa

Pilihan Terhadap Hasil Keputusan BOP Berkeadilan

Mohon untuk membaca dengan teliti semua pilihan di bawah ini secara keseluruhan terlebih dulu sebelum Anda membuat pilihan.Setiap mahasiswa hanya diperkenankan memilih satu pilihan saja dan pilihan yang telah dipilih tidak dapat diubah lagi.

Pilihan yang tersedia:

Pilihan terhadap hasil keputusan dapat dilakukan hanya pada tanggal 24 Juli 2010 - 25 Juli 2010.Jika Anda memilih pertanyaan, maka pertanyaan harus disampaikan hanya pada tanggal 24

38

Juli 2010 - 25 Juli 2010.

• Jika tidak ada masalah yang perlu ditanyakan atas hasil penetapan BOP Berkeadilan di atas silakan memilih Menerima. Setelah itu Anda dapat membaca informasi tentang cara pembayaran.

• Jika Anda ingin membayar hasil penetapan BOP Berkeadilan di atas secara cicilan 1), silakan memilih Membayar dengan Cicilan. Setelah itu Anda dapat melihat periode cicilan dan jumlah yang harus dibayar untuk tiap cicilan.

• Jika Anda mempunyai kendala, Anda dapat menyampaikan bukti pendukung baru dengan memilih Mengajukan Bukti Pendukung Baru. Pengajuan bukti pendukung baru hanya dapat kami terima pada tanggal 24 Juli 2010 - 25 Juli 2010. Pengajuan bukti pendukung baru di luar periode tersebut tidak akan kami layani.

Batas akhir pembayaran adalah tanggal 28 Juli 2010. Jika Anda tidak melakukan pembayaran pada batas akhir pembayaran maka Anda akan dianggap mengundurkan diri.

Keterangan

• 1) Jika membayar penuh dengan cicilan maka Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Pangkal (UP) dibayarkan dalam tiga tahap dengan detil cicilan

Cicilan Periode Bayar Jumlah Cicilan 1

19 Juli 2010 s.d. 28 Juli 2010 (40% × (BOP + UP)) + DKFM + DPP

Cicilan 2

1 September 2010 s.d. 15 September 2010

30% × (BOP + UP)

Cicilan 3

1 Oktober 2010 s.d. 15 Oktober 2010 30% × (BOP + UP)

Pilihan Anda

Klik di lingkaran radio button lalu klik Simpan

1. Menerima hasil penetapan BOP Berkeadilan

2. Membayar hasil penetapan dengan cicilan

3. Mengajukan bukti pendukung baru

Kirim Pesan/Pertanyaan

39

1. Pesan

2.

• Facebook @ SIMAK UI • SMS @ 0857-160-23456

• Peta Situs (Sitemap)

• Site Credits

© 2007-2010 Universitas Indonesia

6. Banding (mengajukan pertanyaan) Hasil BOPB

Mahasiswa yang mengajukan banding mengirimkan email, namun ketika mengirimkan email akun tidak secara otomatis memberikan informasi status banding mahasiswa baru tersebut sehingga mahasiswa baru tidak tahu apakah ia harus menunggu atau bagaimana. Ditambah ada kekhawatiran mahasiswa baru bahwa NPM nya akan hangus seperti yang terjadi pada mahasiswa yang tidak membayar tepat pada waktunya. Karena kekhawatiran tersebut mahasiswa baru banyak yang akhirnya membayar. Beberapa dari mereka kami wawancarai dan ternyata mereka membayar dengan berhutang. UI menganggap mahasiwa baru yang mengajukan banding namun telah membayar meski hasil bandingnya belum keluar, maka dianggap mampu dan tidak diproses bandingnya.

Mahasiswa dalam hal ini Kesma BEM UI diikutkan dalam melakukan survey mahasiswa baru.

Berikut ini merupakan tampilan account mahasiswa yang mengajukan banding:

1. Portal Informasi SIMAK UI 2. Pendaftaran SIMAK UI 3. Forum SIMAK UI

Wed, 04 Aug 2010 10:57:21 +0700 WIB

40

TIKAS WAHYU HARYONO / 1006776952 | Logout

• Depan • Panduan Pendaftaran • Hubungi Kami

Tagihan Biaya Pendidikan Jangan lupa mengklik linkLogout di sebelah kanan atas halaman ini setelah Anda selesai memilih cara pembayaran.

1. Penjelasan Biaya Pendidikan 2. Tagihan Biaya Pendidikan 3. Cara Pembayaran 4. Formulir BOPB

Biaya pendidikan yang harus Anda bayarkan adalah:

Periode Pembayaran: 19 Juli 2010 s.d. 09 Agustus 2010

KomponenBesar Biaya Pendidikan BOP Rp 1,000,000 DKFM Rp 100,000 DPP Rp 600,000 UP Rp 3,000,000 Total Rp 4,700,000

Keterangan:

• UP: Uang Pangkal (dibayarkan 1x di semester pertama)

• DPP: Dana Penunjang Pendidikan (dibayarkan 1x di semester pertama)

• BOP: Biaya Operasional Pendidikan • DKFM : Dana Fasilitas dan Kesejahteraan

Mahasiswa

Hasil penetapan diatas adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Silahkan pilih cara pembayaran atas keputusan tersebut (Mohon jangan sampai salah klik):

• Membayar penuh

• Membayar dengan 3x cicilan

• Membayar dengan 5x cicilan

41

Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis pembayaran silahkan isi pesan pada kotak pesan di bawah. Kami tidak menerima pertanyaan terkait besaran yang telah ditetapkan.

Pengajuan pertanyaan hanya dapat kami terima pada tanggal 4--6 Agustus 2010. Pertanyaan yang diajukan di luar periode tersebut tidak akan kami layani. Pembayaran sudah bisa dilakukan pada tanggal 4 Agustus.

Batas akhir pembayaran bagi yang memilih membayar penuh adalah tanggal 9 Agustus 2010. Bagi yang memilih membayar dengan cicilan, batas akhir pembayaran cicilan pertama adalah tanggal 9 Agustus 2010.

Bagi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi pengambilan KTM bisa dilakukan setelah melakukan pembayaran dengan menunjukkan bukti bayar ke Gedung PPSI, Fasilkom UI. Sedangkan untuk pengambilan jaket bisa dilakukan dengan menunjukkan bukti bayar ke Direktorat Kemahasiswaan UI, Gedung Pelayanan Mahasiswa Terpadu lantai 1. Pengambilan Jaket dan KTM hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja (hari Senin s.d. Jum’at, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB).

Terima kasih

Pilihan Anda: Mengajukan bukti pendukung baru

Daftar Pesan

24 Juli 2010, TIKAS WAHYU HARYONO: satu rumah terdapat tiga keluarga, tapi meskipun begitu saya masih bergantung ibu saya, dengan penghasilan Rp 500,000 dan biaya kuliah sebesar Rp 10,700,000, saya tidak sanggup untuk membayar semua itu, Terkait ibu, yang membuat saya tidak bisa mengandalkan semua kepada ibu adalah kondisi kesehatan ibu yang sejak akhir tahun 2007 lalu mulai terserang tumor di lehernya. keuangan keluarga saya sangat tercekik, saya berharap diringankan,saya sangat berharap sekali..tolonglah 24 Juli 2010:

Terima kasih, pengajuan keringanan Anda sudah kami terima dan akan dikaji secara mendalam. Tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk dapat diproses lebih lanjut akan disampaikan pada tanggal 04 Agustus 2010 melalui penerimaan.ui.ac.id (di halaman ini).

24 Juli 2010, TIKAS WAHYU HARYONO:

42

satu rumah terdapat tiga keluarga, tapi meskipun begitu saya masih bergantung ibu saya, dengan penghasilan Rp 500,000 dan biaya kuliah sebesar Rp 10,700,000, saya tidak sanggup untuk membayar semua itu, Terkait ibu, yang membuat saya tidak bisa mengandalkan semua kepada ibu adalah kondisi kesehatan ibu yang sejak akhir tahun 2007 lalu mulai terserang tumor di lehernya. dan bapak saya telah almarhum, keuangan keluarga saya sangat tercekik, saya berharap diringankan,saya sangat berharap sekali..tolonglah, 27 Juli 2010: Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Calon Mahasiswa Baru Jalur Masuk SNMPTN 2010 Di tempat Kami atas nama pimpinan Universitas Indonesia mengucapkan selamat atas diterimanya putra/i Bapak/Ibu di Universitas Indonesia sebagai calon mahasiswa baru Program Sarjana Reguler Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Merupakan kebanggaan tersendiri untuk bisa bergabung menjadi civitas akademika Universitas Indonesia yang saat ini masuk peringkat 201 dari 500 universitas terbaik di dunia (versi Times Higher Education tahun 2009). Melalui surat ini kami mengundangkan Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Calon Mahasiswa Baru Jalur Masuk SNMPTN 2010 untuk menghadiri pertemuan dengan pimpinan Universitas Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal : Jumat, 30 Juli 2010 waktu : 08.30 ??? selesai tempat : Gedung Student Center, FE UI Kampus Baru UI, Depok Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu Orang Tua/Wali untuk dapat hadir tepat waktu. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Orang Tua/Wali kami ucapkan terima kasih. Direktur Kemahasiswaan UI, Dr. Kamarudin 27 Juli 2010: Bagi mahasiswa baru jalur masuk SNMPTN 2010 yang mengajukan keringanan diperkenankan

43

untuk melakukan registrasi ulang pada tanggal 29 Juli 2010, selama mengikuti prosedur resmi dari Direktorat Kemahasiswaan UI Informasi resmi mengenai tahapan keringanan selanjutnya hanya diinformasikan oleh Direktorat Kemahasiswaan melalui account mahasiswaa di http://penerimaan.ui.ac.id Informasi selain itu bukan informasi resmi dari Direktorat Kemahasiswaaan UI. Dan Direktorat Kemahasiswaan UI tidak bertanggung jawab atas informasi di luar account mahasiswa 31 Juli 2010, TIKAS WAHYU HARYONO: Masih bisakah saya melakukan banding lagi ? Berhubung pada tanggal 30 ibu saya kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadiri dan wali pun tidak ada, saya mohon agar ada kesempatan lagi. Terima kasih

• Facebook @ SIMAK UI • SMS @ 0857-160-23456

• Peta Situs (Sitemap)

• Site Credits

© 2007-2010 Universitas Indonesia

7. Penentuan Hasil BOPB Mahasiswa dalam hal ini Kesma Se-UI diikutkan dalam survey dan dalam presentasi mahasiswa hanya memberikan rekomendasi, lalu dalam hal penentuan yang menentukan adalah mahalum fakultas.

Cuplikan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan BOP-Berkeadilan Program Sarjana

Reguler Universitas Indonesia oleh Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa

BEM UI 2010

1. Peran Kesma Tereduksi

Pada awal kepengurusan, rektorat memberitahukan bahwa tahun 2010 proses penentuan

BOP-B tidak lagi dilakukan di bawah direktorat kemahasiswaan, melainkan langsung di

bawah direktorat keuangan. Hal ini membuat peran kesma tereduksi tajam pada tahun

2010.Tidak ada lagi penentuan besaran biaya bersama kesma seperti yang dulu disepakati

44

oleh pihak rektorat dan mahasiswa.Matriks sendiri tidak sempat dievaluasi, maba

“keburu” datang pada bulan Februari.

Alhasil, jaminan untuk maba reguler 2010 agar bisa kuliah tanpa terhalang masalah

pembayaran diupayakan mati-matian oleh kesma pada tahun ini.Kesma BEM UI bersama

kesma BEM/Senat Mahasiswa fakultas se-UI akhirnya mengupayakan penyelamatan

maba yang bermasalah melalui sikap kooperatif dengan pihak rektorat sehingga

permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat dikomunikasikan dengan pihak rektorat

untuk ditangani.Proses penyelamatan ini diawali dari penyebaran informasi BOP-B yang

disebar melalui milis, situs jejaring sosial, website, sampai paguyuban se-UI. Informasi

yang memuat jadwal serta pemahaman detil-detil hal yang terkait dengan pengajuan

BOP-B ini dimaksudkan untuk menghindari asimetris informasi mengenai 3 cara

pembayaran S1 reguler UI dan membackup informasi yang mungkin kurang sampai ke

calon mahasiswa baru yang belum akrab dengan sistem BOP-B ini.

Sebelum dipublikasikan, rektorat juga mendiskusikan redaksional penjelasan BOP-B

yang akan dimuat di akun maba dengan kesma. Melalui kesempatan inilah kesma

berkesempatan untuk meminimalisasi misinformasi mengenai BOP-B.Beberapa

informasi yang dianggap penting dibold dan dimuat dalam warning box. Dengan

demikian, setiap calon mahasiswa baru yang memilih cara pembayaran bukan BOP-B

diharapkan sudah paham akan konsekuensi pilihannya.

Beberapa delegasi kesma juga terlibat dalam pengentrian data sehingga dapat memantau

proses awal BOP-B calon mahasiswa baru. Kesma melobi pihak rektorat untuk bisa tetap

memproses berkas yang masuk melebihi tanggal batas akhir yang ditetapkan selama

masih dalam masa pengentrian data serta memproses berkas yang masuk meskipun dalam

proses online calon mahasiswa baru yang bersangkutan mengeklik cara pembayaran

penuh atau cicil. Hal ini menghasilkan toleransi tanpa mengganggu proses keseluruhan.

Mengantisipasi ketidakdilibatkannya kesma dalam proses penentuan besaran biaya dan

matriks yang belum terevaluasi, kesma mengupayakan adanya jaring pengaman dengan

45

melakukan upaya minimalis dalam hal pengomunikasian banding yang oleh pihak

rektorat disebut keringanan. Sekali lagi, kesma memantau calon mahasiswa baru yang

memiliki kendala dengan hasil penetapannya melalui media online dan paguyuban se-

UI.Oleh sebab itu, kesma BEM UI membuat situs pengaduan di web resmi BEM UI yang

beralamat http://bem.ui.ac.id/semangat/.Pengaduan yang muncul dibawa ke pihak

rektorat untuk ditelaah kembali data dan informasinya.Setelah itu, seluruh data calon

mahasiswa baru yang bermasalah dihimpun untuk kemudian diinvestigasi oleh kesma

BEM/Senat Mahasiswa se-UI.Pembagian tugas dilakukan bersama mahasiswa magang

rektorat sehingga untuk calon mahasiswa baru yang berdomisili di luar jabodetabek,

investigasi dilakukan lewat telepon oleh mahasiswa magang rektorat.

Hasil investigasi dipresentasikan di hadapan pihak direktorat kemahasiswaan dan

mahalum fakultas se-UI untuk ditemukan catatan pentingnya.Mahasiswa dalam hal ini

kesma terlibat sampai tahap rekomendasi hasil sebelum akhirnya pihak direktorat

kemahasiswaan dan mahalum fakultas menentukan hasil akhirnya.

Sebagai antisipasi adanya kendala yang masih belum terkomunikasikan, kesma BEM UI

tetap mengomunikasikan masalah yang masuk pascapenetapan hasil banding akhir

dengan pihak direktorat kemahasiswaan, jika permasalahan tersebut termasuk

permasalahan mendesak yang terlewatkan oleh pihak rektorat maupun kesma.

2. Ketidakjelasan Informasi

Selain itu, penetapan BOP-B juga masih menjadi kendala bagi mahasiswa yang memaksakan

diri berhutang demi memenuhi tagihan yang harus dibayar sebelum melakukan registrasi

akademik. Kemungkinannya hal ini terjadi karena:

1. Adanya calon mahasiswa baru yang tidak memahami BOP-B dan memilih cara

pembayaran penuh atau cicil.

2. Waktu pengajuan BOP-B yang terlalu singkat sehingga calon mahasiswa tidak sempat

mengajukan BOP-B dan akhirnya memilih membayar penuh atau cicil.

46

3. Kurangnya informasi bahwa pengaju banding/keringanan BOP-B akan mendapatkan

tenggang tunda bayar, sementara batas akhir pembayaran tidak lebih dari 5-7 hari setelah

hasil penetapan BOP-B diumumkan, sehingga ada calon mahasiswa baru yang tidak

berani tidak melakukan pembayaran tepat waktu karena di account pun tertera peringatan

bahwa maba yang membayar di luar batas waktu yang ditentukan dianggap

mengundurkan diri.

4. Adanya perubahan informasi mendadak yang disampaikan di akun calon mahasiswa baru

yang sedang mengajukan banding/keringanan.

5. Adanya balasan e-mail banding/keringanan "...pengajuan keberatan Biaya Operasional

Pendidikan (BOP dan UP) yang sudah ditetapkan di masing-masing account sudah

bersifat final." saat calon mahasiswa baru S1 reguler jalur masuk SIMAK UI sedang

mengurus banding/keringanan dan tiba-tiba terjadi perubahan tanggal batas akhir

pembayaran.

Poin pertama dan kedua dianggap merupakan risiko yang dipilih dengan penuh kesadaran

oleh camaba. Sementara untuk poin ketiga, setelah dikonfirmasi pihak direktorat

kemahasiswaan mengatakan bahwa sistem informasi di rektorat tidak bisa membagi

informasi menjadi bercabang antara untuk pengaju banding dengan yang tidak mengajukan

banding, dan untuk menghindari adanya camaba yang tidak mengajukan banding yang

merasa pembayaran dapat ditunda, maka informasi akhir pembayaran tidak diubah untuk

semua camaba, termasuk yang mengajukan banding. Untuk poin keempat, pihak direktorat

kemahasiswaan mengaku juga mendapatkan perubahan jadwal yang mendadak dari

keuangan, yakni terkait adanya penangguhan camaba yang lolos SIMAK UI sebelum

pengumuman UM UGM dan UMB tiba. Sementara poin kelima dilakukan untuk menyudahi

pengaju banding yang ingin coba-coba.

Sebagian penyebab di atas dapat dipandang menjadi penyeleksi alami mahasiswa yang

mengajukan BOP-B dan banding/keringanan, yaitu antara yang benar-benar butuh dengan

yang hanya melakukan coba-coba. Baik kesalahan teknis maupun bukan, namun penyebab-

penyebab di atas memang dapat menekan angka pengaju BOP-B dan keringanan.

Permasalahan timbul ketika ternyata sebagian calon mahasiswa baru yang melunasi

47

tagihannya tersebut ternyata berhutang sana-sini karena sebenarnya tidak mampu atau takut

dengan peringatan atau statement resmi yang ada di account mereka tersebut.

3. Ketidakjelasan SK BOP-B

Pelaksanaan penetapan BOP-Berkeadilan membutuhkan SK Rektor sebagai landasan

hukumnya. Namun pada saat pertama kali proses BOP-B tahun 2010 berjalan, yakni pada

camaba PPKB, SK Rektor yang mengatur mengenai rincian aturan main BOP-B tersebut

belum dikeluarkan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Direktorat

Kemahasiswaan Universitas Indonesia, SK Rektor yang mendampingi SK Rektor No.

1346 tentang BOP UI yang sudah lebih dahulu keluar tersebut sedang dalam tahap

penggodokan. BEM UI bersama dengan MWA UI Unsur Mahasiswa lantas melakukan

konfirmasi intensif dengan pihak rektorat, meskipun pada akhirnya SK tersebut baru

disahkan setelah memasuki proses BOP-B SIMAK UI dan tetap tidak melibatkan

mahasiswa dalam penyusunan draft SK tersebut.

Ketidakjelasan SK tersebut membuat kejelasan peran mahasiswa secara lembaga tidak

diperoleh. Saat proses BOP-B PPKB tengah berjalan, kesma se-UI memutuskan untuk

tetap mengoptimalkan peran yang ada seminim apapun itu. Setelah proses BOP-B untuk

PPKB selesai, kesma-link dan CEM menyimpulkan evaluasi pelaksanaan BOP-B PPKB

ini terletak pada ketidakjelasan keterlibatan mahasiswa sebagai lembaga dan solusi yang

disepakati adalah konfirmasi dengan pihak rektorat.

Intinya, keterlibatan mahasiswa secara kelembagaan memang dimulai sejak dalam proses

banding karena penentuan besaran BOP-B kini ada di wewenang direktorat keuangan

sepenuhnya. Berhubung saat itu SK Rektor pendamping SK Rektor No. 1346 belum

keluar, porsi keterlibatan mahasiswa pun tidak mendapatkan kejelasan. Poin keterlibatan

yang pada saat itu tetap dipermasalahkan adalah mengenai peran kesma untuk investigasi

camaba di luar Jabodetabek dan peran penentuan besaran akhir yang tidak melibatkan

kesma. Kesma menyikapi hal ini dengan sekali lagi mengoptimalkan peran dan ruang

yang diberikan agar bisa mengoptimalkan proses penyelamatan maba yang saat itu

menjadi prioritas utama, serta memastikan akhir dari keadaan camaba luar Jabodetabek

yang mengajukan banding tetap terjamin bisa kuliah tanpa terhalang kendala biaya.

48

D. Pelaksanaan BOP-B tahun 2011

1. Informasi BOP-B

Secara umum informasi BOP-B kepada siswa SMA di tahun 2011 tidak ada. Siswa

mengetahui apa itu BOP-B setelah mereka dinyatakan lolos masuk UI. Bahkan masih

banyak mahasiswa baru dan orangtua mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui apa

itu BOP-Berkeadilan sampai semester kedua tahun ajaran. Yang ada hanyalah publikasi

dari kesma fakultas dan paguyuban serta web-web mahasiswa seperti ayomasukui.com ,

anakui.com dsb. Tidak ada informasi resmi dari pihak UI mengenai sistem pembayaran

BOP-Berkeadilan sebelum mahasiswa masuk UI.

2. Informasi pilihan sistem pembayaran

Tab pilihan bayar di akun berurutan seperti dibawah ini :

1. Membayar penuh secara lunas sekaligus

2. Membayar dengan mencicil/mengansur tiga kali pada periode yang telah ditentukan

3. Mengajukan BOP-Berkeadilan dan Beasiswa Uang Pangkal

Dari tab pilihan sistem pemabayaran ini pilihan ketiga yakni mengajukan BOP-

Berkeadilan sekilas terasa asing bagi mahasiswa baru dimana istilah BOP-Berkeadilan

itu baru diketahui oleh mahasiswa saat membuka akun. Berbeda dengan pilihan

membayar penuh dan membayar dengan mencicil yang sudah jelas diketahui mahasiswa

dan orangtua mahasiswa. Dalam penjelasan sistem pembayaran BOP-Berkeadilan juga

tidak memberikan penjelasan yang dibutuhkan mahasiswa sebagai seorang yang awam

akan istilah BOP-Berkeadilan. Ada satu bagian yang ‘hilang’ dalam penjelasan sistem

pembayaran BOP-Berkeadilan yakni penjelasan umum yang singkat mengenai apa itu

BOP-Berkeadilan, sehingga banyak sebutan yang muncul seperti sistem keringanan,

beasiswa, atau sebutan lain. Jika ditambahkan ‘BOP-Berkeadilan adalah sistem

PEMBAYARAN yang disesuaikan dengan kemampuan orangtua’ atau penjelasan

sederhana lain akan mengatasi kebingungan dan keraguan mahasiswa baru saat membaca

penjelasan ini. Ditambah lagi informasi di penjelasan sistem pembayaran BOP-

Berkeadilan yang berbunyi ‘Bagi mahasiswa yang akan mengajukan PEMBEBANAN

BOP-Berkeadilan sesuai dengan kemampuan orangtua/penanggung biaya DAN ATAU

Beasiswa UI untuk uang pangkal, maka Anda diwajibkan mengikuti prosedur...’.

49

Kalimat penjelasan ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa BOP-Berkeadilan

adalah sebuah sistem pembayaran sama halnya dengan bayar penuh dan cicilan. Selain itu

kalimat ‘dan atau beasiswa UI untuk Uang Pangkal’ juga mengandung keambiguan.

Terdapat dua pengertian yakni 1)Dengan mengklik sistem pembayaran BOP-Berkeadilan

kita juga bisa mengajukan Beasiswa UI untuk uang pangkal dengan persyaratan dan form

yang berbeda 2)Dengan mengklik sistem pembayaran BOP-Berkeadilan kita bisa

memilih apakah ingin mengajukan Beasiswa UI untuk uang pangkal juga atau tidak.

Seolah-olah pada sistem pembayaran BOP-Berkeadilan ini ada dua unsur yakni BOP-

Berkeadilan dan Beasiswa Uang Pangkal. Padahal pada praktiknya, pengajuan sistem

pembayaran BOP-Berkeadilan merupakan satu kesatuan dengan pengurangan besaran

biaya Uang Pangkal juga. Dengan memenuhi persyaratan pengajuan BOP-Berkeadilan

yakni melengkapi form yang disediakan itu sudah termasuk mengajukan permohonan

pengurangan besaran biaya uang pangkal, sebab dalam form kesediaan membayar ( Form

7) terdapat isian untuk berapa Uang Pangkal dan BOP yang bersedia dibayar (dalam satu

form).

Penjelasan yang tidak mudah dimengerti dan mengandung keambiguan seperti ini

menyebabkan mahasiswa dan orangtua mahasiswa tidak mau ambil pusing sehingga

mereka lebih memilih sistem pembayaran penuh atau cicil.

3. Pengisian berkas

Lama waktu melengkapi berkas adalah 6 hari termasuk di dalamnya konfirmasi

pembayaran. Konfirmasi dilakukan maksimal di hari keempat dari 6 hari itu, ini berarti

tersisa 2 hari untuk melengkapi berkas dan mengirimnya ke UI jika mahasiswa baru

mengkonfirmasi sistem pembayaran BOP-Berkeadilan di hari ke empat. Sebagai contoh,

pada akun mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN Tulis, konfirmasi dapat

dilakukan tanggal 29 Juni- 2 Juli 2011. Pengumpulan berkas maksimal 4 Juli 2011

(bukan cap pos). Ini merupakan kendala bagi mahasiswa baru UI yang tinggal di luar

pulau Jawa, misalnya mahasiswa Maluku atau Papua yang baru bisa mencapai daerah

kota yang memiliki jasa pengiriman dengan waktu perjalanan 1 hari. Belum lagi jasa

pengiriman paket kilat yang belum tentu ada di seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan

50

jika menggunakan jasa pos, pengiriman kilat sebrang pulau itu minimal membutuhkan

waktu 3 hari. Hari Sabtu dan Minggu juga menjadi kendala karena pada dua hari itu jasa

pengiriman libur. Seperti kasus mahasiswa SNMPTN Tulis dimana tanggal 2 Juli dan 3

Juli adalah hari Sabtu dan Minggu. Selain itu ada perbedaan informasi di akun mahasiswa

yang diterima di jalur SNMPTN Tulis dimana tertulis di tanggal-tanggal penting di dalam

akun bahwa konfirmasi pembayaran hanya sampai 2 Juli 2011 sedangkan di dalam

penjelasan sistem pembayaran BOP-Berkeadilan tertulis konfirmasi maksimal 3 Juli

2011. Perbedaan informasi seperti ini membuat mahasiswa baru bingung dan khawatir,

tanggal-tanggal penting seharusnya menjadi informasi yang harus benar-benar

diperhatikan dan jangan sampai ada kesalahan dalam pencantumannya.

Form pengisian berkas memang sudah cukup jelas, panduan keterangan yang diberikan

juga cukup jelas. Kendalanya adalah berkas kelengkapan ini sangat banyak jika

disesuaikan dengan jangka waktu yang disediakan. Belum lagi ada kasus seperti orangtua

yang belum membuat kartu keluarga, ktp atau kelengkapan identitas lainnya. Atau

misalnya surat keterangan dari kepala sekolah dan kepala desa yang prosedurnya tidak

bisa dilakukan dalam hitungan jam saja.

4. Entry data

Kesma fakultas atas rekomendasi mahalum fakultas terlibat dalam pengentrian data

mahasiswa baru 2011 baik dari jalur SNMPTN Undangan, SNMPTN Tulis dan SIMAK

UI. Namun memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan pengentry karena tidak

diadakannya briefing sebelum pengentryan data. Misalnya : pendapatan yang sebesar 0

tetapi malah dikosongkan, ini berakibat pada langsung ditetapkannya besaran BOP

mahasiswa pada batas atas.

5. Penetapan hasil BOP-B

Dalam penetapan besaran BOP-B mahasiswa tidak dilibatkan sama sekali, hanya jajaran

kemahasiswaan, keuangan dan perwakilan fakultas (mahalum fakultas) . Tidak ada

transparansi matriks sehingga mahasiswa (kesma) tidak mengetahui bagaimana penetapan

besaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh tim penetapan terebut. Kekhawatirannya

adalah terjadi penetapan secara subjektif.

6. Pengumuman hasil BOP-B

51

Pengumuman hasil BOP-B pada akun berupa tabel yang berisi besaran biaya pendidikan

yang ditetapkan.

Kemudian ada kolom mengajukan pertanyaan bagi mahasiswa baru yang merasa belum

puas terhadap penetapan tersebut. Namun tidak ada penjelasan mengenai pertanyaan

seperti apa yang harus diajukan, bukti pendukung baru seperti apa yang disertakan.

Kebanyakan mahasiswa langsung mengklik ‘aktifkan bayar cicilan’ karena tidak

mengerti dengan proses setelah penetapan hasil BOP-B walaupun mereka belum sanggup

membayar sesuai yang telah ditetapkan tersebut.

7. Setelah mengajukan pertanyaan dan menyertakan bukti baru, itu berarti mahasiswa telah

mengajukan keringanan. Kemudian pihak UI mengirimkan surat penjelasan BOP-B

(SNMPTN Undangan, SNMPTN Tulis dan SIMAK) yang isinya menjelaskan berapa

student unit cost yang seharusnya dibayar mahasiswa dan menyatakan UI sudah

menetapkan skema pembayaran yang sebenarnya sudah memberikan keringanan bagi

mahasiswa baru .Selain itu, surat penjelasan tersebut menawarkan agar orangtua

mahasiswa membayar dengan cicilan sebanyak 3 kali. Pada template juga, dibawah tab

surat penjelasan BOP-B terdapat tab aktifkan bayar cicilan seperti sebelum mengajukan

pertanyaan. Ini menyebabkan kebingungan mahasiswa apakah dia harus memilih aktifkan

bayaran cicilan atau menunggu lagi dengan mengajukan pertanyaan lagi karena tidak ada

keterangan yang jelas mengenai penetapan final dari permohonan keringanan dan surat

penjelasan tersebut tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa baru. Hal

ini menyebabkan banyak orangtua murid khawatir dan memutuskan untuk mengklik

‘aktifkan bayar cicilan’. Apapun jenis pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa, hanya

dijawab dengan surat penjelasan BOPB.

8. Penetapan hasil dari mengajukan sistem keringanan

Dalam penetapan sistem keringanan ini mahasiswa juga tidak dilibatkan, penetapan

dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, keuangan dan perwakilan fakultas (mahalum).

Pada banyak kasus, walaupun mahalum fakultas telah merekomendasikan besaran yang

menurut mahalum sanggup dibayar oleh mahasiswa baru, tetapi pihak pengambil

keputusan tetap saja tidak mempertimbangkan rekomendasi itu dan kembali kepada

keputusan awalnya.

9. Follow up

52

Untuk beberapa kasus seperti di FISIP misalnya, ada mahasiswa yang masih belum

sanggup, pun telah mengajukan sistem keringanan. Bagian kemahasiswaan mengatakan

bahwa keputusan tersebut adalah keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat.

Mahalum fakultas juga tidak dapat mengusahakan lebih lanjut karena keputusan ada di

bagian kemahasiswaan dan keuangan. Pada saat menemui bagian kemahasiswaan, bagian

kemahasiswaan malah menyatakan bahwa masalah ini silahkan dibawa ke fakultas karena

bagian kemahasiswaan akan mempertimbangkan surat/email dari mahalum fakultas.

Namun tetap saja setelah mengirim email/surat permohonan kembali, bagian

kemahasiswaan hanya menjawab bahwa itu adalah keputusan final dan tidak dapat

diganggu gugat. Logikanya, bagian kemahasiswaan dan keuangan bekerja diatas

mahalum fakultas dan berperan sebagai pengambil keputusan final namun kejadian ini

menggambarkan bahwa bagian kemahasiswaan rektorat seolah mengombang-ambingkan

dan mempersulit jalan untuk memperoleh keringanan lagi. Belum lagi tidak semua

orangtua mahasiswa mengerti dan mau memperjuangkan keringanan lagi walaupun

sebenarnya mereka belum sanggup membayar. Kebanyakan orangtua mahasiswa baru

memilih untuk meminjam uang demi membayar uang kuliah anaknya. Ini tentunya

menjadi permasalahan besar bagi kelangsungan perkuliahan mahasiswa baru.

Selain itu masih ada mahasiswa yang tidak jadi kuliah di UI akibat biaya yang sangat

besar yang tidak sesuai dengan kemampuan orangtuanya, beberapa juga lebih memilih

kuliah di STAN daripada harus berkuliah di UI dengan biaya pendidikan yang mahal. Ini

tidak sesuai dengan pernyataan UI yang mengatakan bahwa tidak ada mahasiswa yang

tidak jadi berkuliah di UI akibat tidak memiliki biaya. Terlebih lagi beasiswa yang ‘dielu-

elukan’ sebagai bala bantuan juga pada kenyataannya tidak serta merta menolong karena

permasalahan seperti uang beasiswa yang telat turunnya.

10. Kejadian Khusus.

Salah satu kejadian khusus yang paling disororti adalah mahasiswa yang mengajukan

bidik misi pada gelombang ke-2. Diketahui yang menerima bidik misi adalah mahasiswa

dengan besaran BOP lebih kecil atau sama dengan 2 jt rupiah. Logikanya, mahasiswa

yang BOPnya lebih kecil dari 2 juta, misalnya BOPnya 1,5 juta, harusnya mendapatkan

sisa dari pembayaran BOP nya senilai 500ribu. Tapi pada kenyataannya, itu tidak terjadi.

Tampilan biaya pendidikan di akun mahasiswa juga berubah menjadi tidak ada

53

keterangan apa-apa dan uang bidik misi untuk BOP sebesar 2jt rupiah itu masuk ke

rekening UI tanpa ada pertimbangan berapa BOP yang seharusnya dibayarkan oleh

mahasiswa.

Kesimpulan : Sistem Pembayaran BOP-Berkeadilan dirasa belum sesuai dengan kriteria

good governance yang pada dasarnya menekankan pada nilai transparansi, partisipatif,

akuntabilitas, serta nilai good governance lain. Masih banyak masalah-masalah yang

muncul akibat ketidaktransparan misalnya dalam matriks BOP dan SUC, tidak

dilibatkannya mahasiswa dalam proses penetapan BOP maupun penetapan setelah

mengajukan sistem keringanan.

54

Tabel Perbandingan Pelaksanaan BOP-Berkeadilan Berdasarkan Jalur Masuk

No Aspek SNMPTN Undangan SNMPTN Tulis SIMAK UI 1 Informasi BOP-B kepada siswa SMA Tidak ada Tidak ada Tidak ada 2 Informasi pilihan sistem pembayaran Tab pilihan bayar di akun berurutan

mulai dari bayar penuh, cicilan, serta mengajukan BOP-Berkeadilan. Tab BOP-Berkeadilan ada di urutan ketiga

Tab pilihan bayar di akun berurutan mulai dari bayar penuh, cicilan, serta mengajukan BOP-Berkeadilan. Tab BOP-Berkeadilan ada di urutan ketiga

Tab pilihan bayar di akun berurutan mulai dari bayar penuh, cicilan, serta mengajukan BOP-Berkeadilan. Tab BOP-Berkeadilan ada di urutan ketiga

3 Pengisian berkas Form BOP-Berkeadilan terdiri dari 9 form. Lama waktu 5-6 hari sejak dinyatakan lolos masuk UI

Form BOP-Berkeadilan terdiri dari 9 Form, waktu pengumpulannya 6 hari sejak dinyatakan lolos masuk UI. Rinciannya, pada tahun 2011, konfirmasi skema pembayaran harus dilakukan tanggal 29 Juni-2 Juli 2011. Pengumpulan berkas terakhir 4 Juli 2011 (bukan cap pos).

Form BOP-Berkeadilan terdiri dari 9 form. Lama waktu 5-6 hari sejak dinyatakan lolos masuk UI

4 Entry Data Kesma fakultas terlibat atas rekomendasi mahalum fakultas

Kesma fakultas terlibat atas rekomendasi mahalum fakultas

Kesma fakultas terlibat atas rekomendasi mahalum fakultas

5 Pengumuman Hasil BOP-B Ada tabel yang berisi besaran UP dan BOP hasil penetapan, ada kolom mengajukan pertanyaan namun instruksi mengajukan pertanyaan tidak begitu jelas bagi mahasiswa baru.

Ada tabel yang berisi besaran UP dan BOP hasil penetapan, ada kolom mengajukan pertanyaan namun instruksi mengajukan pertanyaan tidak begitu jelas bagi mahasiswa baru.

Ada tabel yang berisi besaran UP dan BOP hasil penetapan, ada kolom mengajukan pertanyaan namun instruksi mengajukan pertanyaan tidak begitu jelas bagi mahasiswa baru.

6 Mengajukan sistem keringanan Setelah mengajukan pertanyaan, itu berarti mahasiswa baru telah mengajukan sistem keringanan. Pihak UI memberikan balasan berupa surat penjelasan BOP-B SNMPTN Undangan yang berisi biaya seharusnya yang dibayar mahasiswa dan besaran biaya yang sudah ditanggung pihak UI

Setelah mengajukan pertanyaan, itu berarti mahasiswa baru telah mengajukan sistem keringanan. Pihak UI memberikan balasan berupa surat penjelasan BOP-B SNMPTN Tulis yang berisi biaya seharusnya yang dibayar mahasiswa dan besaran biaya yang sudah ditanggung pihak UI.

Setelah mengajukan pertanyaan, itu berarti mahasiswa baru telah mengajukan sistem keringanan. Pihak UI memberikan balasan berupa surat penjelasan BOP-B SIMAK UI yang berisi biaya seharusnya yang dibayar mahasiswa dan besaran biaya yang sudah ditanggung pihak UI.

55

Keterangan : tidak ada perbedaan yang cukup besar dalam proses pengajuan sistem pembayaran BOP-Berkeadilan baik melalui jalur SNMPTN Undangan, SNMPTN Tulis maupun SIMAK UI

7 Penetapan hasil Mahasiswa tidak dilibatkan Mahasiswa tidak dilibatkan Mahasiswa tidak dilibatkan 8 Follow Up 9 Kejadian khusus

56

Cuplikan Hasil Evaluasi Kesma BEM se-UI 2011

Pada tahun 2011 kesma se-UI sudah berupaya memaksimalkan perannya dalam proses

advokasi maba baru 2011 jalur masuk SNMPTN Undangan, SNMPTN Tulis, dan SIMAK.

Partisipasi kami dalam proses ini sudah jauh lebih baik. Kami terlibat dalam proses

penyelesaikan masalah. Mulai dari pengentrian data, semua yang berperan adalah kesma fakultas

atas rekomendasi dari mahalum fakultas. Selanjutnya masuk ke dalam proses penanganan

masalah, kami melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak birokrat UI guna

membantu maba-maba yang mengalami masalah ataupun kesulitan dalam hal pembiayaan

kuliah. Kami melakukan survey lapangan untuk maba yang berlokasi di jabodetabek, serta

survey telepon untuk maba non jabodetabek. Kami berusaha maksimal dalam mencari kebenaran

data yang ada untuk kemudian hasil dari survey kami rapatkan bersama dengan pihak biroktat ui

dan fakultas. Kami memberikan rekomendasi sesuai dengan kenyataan yang ditemukan

dilapangan. Setiap maba yang melapor ataupun setiap ada masalah yang kami temukan, kami

berupaya segera membantu menyelesaikan masalahnya dengan bekerja sama dengan pihak

birokrat. Kesma menjaga maba-maba yang bermasalah sampai masalah mabanya dapat

terselesaikan.

Rekomendasi pertama adalah transparansi matriks atau semua hasil besaran biaya pendidikan

maba murni keluar dari matriks dan tidak ada subjektifitas dari orang-orang yang menetapkan.

Rasionalnya yang kami hadapkan pada tahun ini, banyak maba yang penetapannya tidak sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan. kami berharap tim pokja melakukan penetapan

sesuai dengan hasil matriks dan ada pihak mahasiswa, paling tidak kesma bisa terlibat dalam

proses penetapan. Ada kerjasama yang yang baik dan partisipasi dari pihak mahasiswa dalam

proses penetapan.

Rekomendasi Selanjutnya adalah terkait jadwal atau tanggal-tanggal dalam proses BOPB.

Tanggal yang sangat singkat membuat psikologis maba menjadi terganggu, tidak semua maba

bisa mengurus berkas-berkas yang diminta dalam waktu yang singkat, ada kondisi-kondisi sulit

yang membuat maba tidak bisa mengurus berkas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hari

sabtu dan minggu yang dihitung juga tidak dapat membantu maba dalam melengkapi berkas-

berkas yang diminta, hal tersebut dikarenakan kantor pemerintahan dan kantor pelayanan

pengiriman berkas tutup. Ditambah lagi untuk maba-maba yang tinggal di daerah pelosok

57

Indonesia. Mereka sulit sekali mengakses internet untuk mendapatkan informasi terkait berkas-

berkas BOPB. Kami memohon untuk tahun berikutnya waktu untuk proses BOPB khususnya

pengumpulan berkas bisa lebih lama, misalnya dua pekan sampai satu bulan.

Rekomendasi lainnya adalah terkait banding. Banyak maba yang tidak mengerti akan pernyataan

“mengajukan pertanyaan”. Rekomendasi dari kami kata mengajukan pertanyaan diganti dengan

mengajukan keringanan. Kata mengajukan keringanan menjadi lebih jelas untuk maba-maba

yang masih mengalami kesulitan dalam hal biaya pendidikan.

Kampanye BOPB untuk wilayah jabodetabek. Maba daerah cenderung aman dalam hal proses

BOPB karena mereka mendapatkan pendampingan dari pihak paguyuban daerah. Sedangkan

bagi maba jabodetabek tidak memperoleh informasi yang jelas, tidak ada pendampingan dari

kakak tingkatnya yang sudah masuk UI. SMA di jabodetabek juga sudah menganggap UI

Bayarannya 7,5juta, sehingga ketika maba diterima di UI mereka tanpa membaca informasi

dengan jelas dan menyeluruh langsung memilih opsi cicilan. Dengan adanya kampanye BOPB

diharapkan calon maba UI paham dan jelas bahwa system pembayan di UI adalah BOPB dengan

range 100.0000-7.500.000 untuk rumpun IPA dan 100.000-5.000.000 untuk rumpun social.

Rekomendasi berikutnya adalah tranparansi hasil dari bopb. artinya kami berharap dari pihak

birokrat bisa menyampaikan kepada mahasiswa berapa persen penggunaan uang BOPB dan

dialokasikan untuk apa aja. Tampilan website BOPB lebih simple dan menarik. Penjelasan yang

disampaikan bisa lebih ringkas dan jelas. Evaluasi tahun ini Tampilan website masih belum user

friendly, tata bahasanya masih kurang dipahami oleh maba.

Namun, pada kondisi dilapangan system ini tidak luput dari kekurangan. Karena tidak ada

system yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa benar-benar adil dan puas. Kesma Se UI

hasil kesmalink terahir sepakat untuk tetap menggunakan system BOPB dengan beberapa

rekomendasi. BOPB yang dimaksud adalah BOPB yang menerapkan system good governance

yang harus menerapkan system transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif mahasiswa. Kesma

ingin system pembayaran tahun depan adalah default BOPB. Semua maba diarahkan untuk

mengikuti BOPB dan memasukkan berkas yang diminta. Bagi maba yang tidak ingin repot

dengan berkas dan mampu membayar full bisa masuk ke non BOPB. Kami berharap keterbukaan

informasi sehingga maba tidak ada yang bingung atau salah dalam memilih pembayaran. Jika

58

system pembayaran lebih di fokuskan kepada BOPB maba secara otomatis akan memilih BOPB,

hanya maba-maba yang mampu saja yang tidak perlu mengikuti proses BOPB. Transparansi

terkait konsekuensi pilihan, jelas dengan apa yang dipilih.

59

BAB III

PERUBAHAN PARADIGMA BOP-BERKEADILAN SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN

MENJADI SISTEM KERINGANAN

Pada kesepakatan awalnya, secara garis besar ada 2 hukum yang berlaku pada mekanisme

BOP-Berkeadilan yaitu:

1. Seluruh mahasiswa baru 2008 wajib menyerahkan data-data yang diminta untuk

menentukan besaran biaya BOP yang harus di bayar.

2. Jika ada mahasiswa baru 2008 yang tidak menyerahkan data-data yang diminta dengan

alasan yang tidak jelas maka akan dikenakan biaya batas atas sesuai dengan fakultasnya

masing-masing.

Namun pada pelaksanaan tahun 2008, kesepakatan ini berubah karena adanya orang tua

mahasiswa baru yang merasa keberatan harus menyerahkan data-data yang diminta sementara

mereka sendiri sebenarnya tidak merasa berkeberatan untuk membayar penuh. Oleh sebab itu,

pada akhirnya dibuatlah tiga alternatif cara pembayaran bagi calon mahasiswa baru S1 reguler,

yakni membayar penuh, membayar penuh dengan cicilan, dan BOP-Berkeadilan. Adanya tiga

alternatif cara pembayaran ini sedikit-banyak mempengaruhi pemahaman orang mengenai BOP-

B menjadi BOP-Berkeadilan adalah keringanan. Paradigma keringanan ini adalah konsekuensi

logis dari adanya fakta bahwa menempuh BOP-B memanglah cara untuk bisa tidak dibebankan

Rp 7.500.000 untuk IPA atau Rp 5.000.000 untuk rumpun IPS, bukan penentuan mutlak untuk

mengetahui berapa besar BOP di UI setiap semesternya. Praktis, besaran mutlaknya adalah

angka Rp 7.500.000 atau Rp 5.000.000 tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, minimnya publikasi mengenai range BOP-B dan persyaratan

pengajuan juga dikhawatirkan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga BOP-B dipahami

sebagai proses keringanan yang legal. Setiap pengaju BOP-B wajib meminta rekomendasi

tetangga dan ketua RT. Ini sebenarnya kontradiktif dengan fondasi awal BOP-B yang seharusnya

dapat diajukan oleh siapapun tanpa syarat, tanpa harus direkomendasikan terlebih dahulu oleh

siapapun. Jika tujuan adanya pencantuman nomor kontak orang lain yang dekat dengan rumah

pengaju tersebut adalah untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi yang diajukan pengaju BOP-

60

B adalah benar adanya dan bukan rekayasa, pada faktanya toh rektorat UI tidak pernah

menelepon satu per satu nomor-nomor kontak tersebut untuk mengecek kebenaran data pengaju.

Nomor-nomor kontak itu baru dihubungi ketika pengaju mengajukan banding atau keringanan,

dan sesungguhnya ini barulah relevan karena pengajuan keringanan adalah penyelesaian masalah

keberatan keluarga pengaju dengan besaran yang ditentukan sehingga perlu dicek keadaan

sebenarnya pada tetangga atau ketua RT-nya. Dengan ketidaksesuaian tujuan tersebut dan

dampak psikologis yang dihasilkannya pada paradigma, kebijakan pencantuman ini

sesungguhnya perlu dievaluasi.

Paradigma keliru ini juga menjadi mindset banyak orang yang terlibat dalam sistem ini,

pengajuan BOP-B oleh orang dengan penghasilan mapan namun terbatas menjadi sesuatu yang

dirasakan aneh dan benar saja, matriks pun memang tidak meringankannya. Dan inilah, pada

akhirnya faktor terbesarnya memanglah matriks BOP-B yang cukup tinggi. Pada matriks tahun

2010, penghasilan minimum untuk bisa dibebankan BOP penuh adalah tujuh juta, jauh dari

filosofi awal BOP-B yang disampaikan rektor UI bahwa tidak adil adalah ketika ada anak

direktur yang membayar sama besar dengan anak orang miskin.

61

BAB IV

RASIONALISASI BESARAN BIAYA KULIAH

A. Belum Adanya Transparansi Anggaran yang Bisa Dipertanggungjawabkan

Banyak tanda tanya mengenai kerasionalan besaran biaya yang dibutuhkan UI dan ditarik UI dari

mahasiswanya. Dalam catatan sejarahnya, sebenarnya mahasiswa telah mengambil risiko ini

ketika menge-skip tuntutan adanya transparansi keuangan UI sebagai syarat menerapkan sistem

baru BOP-B ini. Rektorat menjanjikan transparansi keuangan sekitar bulan September 2008 dan

BOP-B diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru UI 2008 sebelum bulan September.

Ironisnya, transparansi yang dijanjikan tak kunjung datang sementara BOP-B terus bergulir.

Konsekuensi utama dari ketiadaan transparansi anggaran ini adalah tidak bisa diceknya

kebenaran kebutuhan anggaran UI. Menurut sejarahnya, penetapan batas atas pembayaran

ditetapkan sebesar 35 % dari rata-rata SUC fakultas sehingga secara nominal

disederhanakan sebesar 7,5 juta rupiah untuk jurusan IPA dan 5 juta rupiah untuk jurusan IPS.

Berikut daftar SUC yang dipublikasikan oleh UI kepada setiap orang tua yang mengajukan

banding atau keringanan BOP-B pada UMB tahun 2010:

� FK : Rp 58.569.519

� FKG : Rp 51.760.768

� FMIPA : Rp 13.169.540

� FT : Rp 20.906.873

� FH : Rp 13.506.356

� FE : Rp 14.356.533

� FIB : Rp 18.132.045

� FPsi : Rp 13.979.696

� FISIP : Rp 13.683.650

� FKM : Rp 15.739.820

� Fasilkom : Rp 16.996.091

� FIK : Rp 14.930.631

62

Melihat besaran tersebut, pertanyaan mengenai rinciannya pun muncul. Pada tahun 2008,

rektorat memang mengajak mahasiswa menghitung SUC bersama, meskipun hal ini mungkin

lebih cocok disebut sebagai sosialisasi alih-alih menghitung bersama. Pertanyaan kritis

mahasiswa yang ikut “menghitung” pada saat itu pun dijawab mengambang oleh pihak rektorat

(simak rekaman dialog rektor UI dengan mahasiswa dalam dokumen lain, pen.).

Saat ini, pertanyaan kritis itu muncul lagi saat membandingkannya dengan besaran biaya kuliah

program lain seperti misalnya paralel. Kelas paralel hanya membayar delapan jutaan, sementara

program ini dibuat sebagai program “tambahan” UI sehingga tidak mungkin disubsidi oleh

negara. Logikanya, jika total kebutuhan kuliah setiap semester mencapai dua puluh juta sehingga

sepertiganya diperoleh 7,5 juta bagi reguler, siapakah lantas yang mensubsidi sisa biaya SUC

kelas program paralel tersebut?

Jadi, benarkah total kebutuhan kuliah setiap semester untuk kelas IPA mencapai 7,5 juta rupiah?

Hal ini belum bisa dibuktikan keabsahannya karena transparansi belum pernah dilakukan UI

dengan benar. Jika ternyata SUC setiap semester adalah total biaya yang harus dibayarkan kelas

paralel, sesungguhnya batas atas yang harusnya dibayar oleh mahasiswa S1 reguler UI adalah

sepertiga dari delapan juta tersebut, yakni sekitar dua jutaan, seperti biaya BOP kampus lain

sekaliber UGM atau ITB.

B. Pembuatan Matriks

Permasalahan BOP-B sesungguhnya bukan sekadar terletak pada sesuai tidaknya hasil BOP-B

dengan penentuan matriks karena matriks sendiri pun perlu banyak evaluasi. Pada awal

pembentukannya dulu, kesma se-UI tahun 2008 telah mengevaluasi bahwasannya matriks yang

diberlakukan bukanlah matriks yang dibuat dengan melibatkan mahasiswa sebagaimana

kesepakatan antara rektorat dengan mahasiswa. Selain itu, sejak tahun 2009 pun mahasiswa

sesungguhnya tidak pernah mendapatkan sosialisasi matriks sehingga tidak bisa memastikan

matriks sesuai dengan azas keberadilan. Bahkan dalam penetapannya, penghasilan lima jutaan

dengan gaya hidup standarpun sudah bisa dibebani matriks mendekati batas atas.

Ketidakmampuan mahasiswa mengakses rencana perubahan matriks dalam bentuk apapun ini

kontradiktif dengan tujuan awal mahasiswa menyepakati BOP-B, yakni untuk menghindari

penaikan biaya kuliah. Dengan ini, kenaikan biaya kuliah justru tidak bisa diprediksi oleh

63

mahasiswa, apalagi dikritisi. Kesma fokus pada mahasiswa yang “terancam” tidak jadi kuliah

karena biaya, sementara kenaikan matriks secara buta tidak dapat diketahui apalagi dikritisi.

64

BAB V

KESIMPULAN PELAKSANAAN BOP-BERKEADILAN

Pada penetapan awalnya, BOP-Berkeadilan lahir sebagai bentuk kesepakatan antara

pihak mahasiswa dengan pihak universitas dengan melahirkan beberapa poin kesepakatan yang

dianggap penting dan substansial terkait lahirnya sistem ini, yakni transparansi keuangan dan

keterlibatan mahasiswa secara penuh sampai tahap penentuan. Namun sejak awal sistem ini

diterapkan, kedua kesepakatan tersebut sudah mengalami permasalahan. Poin evaluasi

pelaksanaan BOP-Berkeadilan 2008, 2009, dan 2010 pun tidak terlepas dari pencederaan kedua

kesepakatan tersebut. Evaluasi terhadap tiga tahun pelaksanaan BOP-Berkeadilan ini

memperlihatkan beberapa pola sumber permasalahan yang muncul secara konsisten pada setiap

tahunnya, yakni ketiadaan transparansi matriks bagi pihak mahasiswa yang punya wewenang

untuk terlibat dalam proses penentuan (kesma), ketidakstabilan keterlibatan mahasiswa, dan

ketidakjelasan publikasi informasi terhadap calon mahasiswa baru. Ketiga permasalahan ini

seharusnya tidak perlu ada jika kesepakatan awal dahulu berjalan dengan baik.

BOP-Berkeadilan merupakan sistem penetapan besaran BOP yang membutuhkan

dukungan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas yang baik. Namun melihat dari evaluasi

selama tiga tahun pelaksanaan BOP-Berkeadilan ini berjalan, ketiga hal tersebut tidak dipenuhi

oleh Universitas Indonesia. Seperti yang dikutip dari draft buku putih hasil kajian tim kecil

evaluasi BOP-B 2009:

Pada tahun 2008 setelah delapan tahun pemberlakuan status BHMN terhadap UI terjadi

kembali penyesuaian terhadap biaya pendidikan di UI setelah sebelumnya pernah terjadi pada

tahun 2004. Mekanisme ini adalah sebuah mekanisme yang kemudian dikenal dengan nama

Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan.

Berawal memang pada tahun 2000 menjadi tahun dimana terjadi peningkatan drastis

iuran yang dibebankan pada mahasiswa. Dari SPP yang ditingkatkan menjadi Rp. 1.250.000,00

tiap semester dengan menggunakan istilah DPKP, Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan. Hal

inilah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup keras dari mahasiswa. Aksi ini

65

menghasilkan kesepakatan bersama antara pihak rektorat dengan mahasiswa, yaitu apabila

peningkatan biaya pendidikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan

atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka kebijakan tersebut harus dicabut.

Beberapa tahun berselang, UI dengan mengeluarkan surat keputusan terkait Admission

Fee yang berakar pada pemikiran bahwa yang kaya seharusnya membayar lebih, dan yang

miskin membayar semampunya. Pada awalnya kebijakan ini bersifat sukarela, namun lagi-lagi

pihak rektorat berkelit bahwa bagaimanapun juga tetap harus disebutkan nominalnya agar jelas

sehingga sifat kesukarelaan itu juga mengikat. Dengan adanya admission fee ini, maka setiap

mahasiswa baru dibebankan pada dua jeins pemasukan, yaitu admission fee yang jumlahnya

berkisar antara Rp. 10.000.000,00 hingga Rp. 25.000.000,00, dan juga Biaya Operasional

Pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan, Dana

Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa, dan Lain-Lain yang harus dibayarkan setiap semester.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber pendanaan yang diandalkan oleh

Universitas sebagaimana telah diakui di dalam Renstra UI tersebut diatas.

Dalam kaitannya dengan pendanaan dari masyarakat khususnya mahasiswa kemudian

dibentuk sebuah sistem untuk memenuhi prinsip keadilan dalam pembayaran dimana setiap

mahasiswa diharuskan membayat sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh setiap

calon mahasiswa baru tersebut. Dengan demikian setiap mahasiswa tidak akan terbebani dengan

biaya yang diluar kemampuannya, dan disaat yang sama universitas mengalami pengurangan

beban biaya operasional mahasiswa dan pemasukan yang besar pula.

Sejatinya BOPB ini adalah sebuah sistem pembayaran dimana setiap mahasiswa

menyerahkan datanya kepada Universitas untuk kemudian dinilai dengan sistem matriks yang

akan mengolah dan menghasilkan besaran jumlah BOP yang harus dibayarkan setiap mahasiswa

berdasarkan data yang ada, dengan kata lain berdasarkan kemampuan membayar setiap

mahasiswa. Akan tetapi sistem ini berjalan tanpa matriks tersebut terbuka pula kepada

mahasiswa yang pada awalnya turut menyusun konsep BOPB ini adan menjadi salah satu unsur

pelaksanan teknis dari BOPB ini sendiri.

66

Mengapa transparansi sistem ini penting? Hal ini dikarenakan perubahan atas matriks dapat

menghasilkan perubahan atas biaya yang harus dibayarkan. Bisa jadi seseorang mahasiswa baru

membayar diatas batas kemampuannya. Oleh karena itu terjadi sebuah kekecewaan dikalangan

mahasiswa tatkala sistem ini berjalan pertama kali pada tahun 2008.

Fakta ironisnya, BOP-B berjalan jauh dari kesepakatan awal mahasiswa, apalagi tujuan

awal mahasiswa. Banyak hal kontradiktif yang terjadi pada kebijakan ini sehingga justru

bertentangan dengan tujuan awalnya, yakni mencegah biaya kuliah naik. BOP-B telah menjadi

sistem keringanan yang tak ubahnya proses keringanan yang dahulu dapat diadvokasi oleh kesma

pada masa sebelum kebijakan BOP-B ada, hanya saja kali ini angka standarnya bukan Rp

1.575.000 atau Rp 1.375.000, melainkan Rp 7.500.000 atau Rp 5.000.000, dan kebaikannya –

mungkin ini satu-satunya kebaikan yang tersisa – sistem keringanan bernama BOP-B kali ini

sifatnya legal.

Tidak terwujudnya transparansi keuangan sebagai landasan awal untuk menyepakati sistem baru

bernama BOP-B ini juga menjadi akar permasalahan yang ada. Biaya kuliah “naik” tanpa

rasionalisasi yang absah dan layak diterima. Ketidakmampuan mahasiswa mengakses matriks

juga memunculkan evaluasi tersendiri: kenaikan biaya kuliah justru semakin tidak bisa dikontrol

oleh mahasiswa dan masyarakat luas.

Selain ketiadaan transparansi, baik transparansi keuangan maupun transparansi matriks, UI juga

tidak memenuhi poin profesionalitas dan akuntabilitas. Evaluasi permasalahan-permasalahan

sebelumnya telah menunjukkan kurangnya profesionalitas UI dalam menjalankan sistem ini

sehingga berakibat pada kesalahpahaman calon mahasiswa baru yang berujung pada tidak

optimalnya BOP-B sebagai sistem pembayaran sesuai tujuan awalnya dahulu. Carut-marut ini

nyatanya bukan lagi disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan mahasiswa dengan pihak

rektorat, melainkan karena memang tidak adanya persamaan persepsi dan tujuan pihak rektorat

dengan mahasiswa, dengan bukti berbagai pencederaan kesepakatan yang dahulu dibuat dengan

mahasiswa.

67