Oleh :

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disampaikan pada acara : 

Rapat Monitoring  dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam

Semarang,  20 Mei   2015

Data dan Informasi Kawasan Hutan 

A. KAWASAN HUTAN (daratan)

3

NO PROVINSI NOMOR SK TANGGALLUAS (HA)

LUAS HUTAN KONSERVASI

HUTAN LINDUNG

HUTAN PRODUKSI TOTAL

1 Jawa Barat 195/Kpts-II/2003 04/07/2003 132.180 291.306 393.117 816.603

2 Jawa Tengah 359/Menhut-II/2004 01/10/2004 126.530 84.430 546.290 757.250

3 Jawa Timur 395/Menhut-II/2011 21/07/2011 233.632 344.742 782.772 1.361.146

62,30%

I. RealisasiPercepatanPenetapan =61.434.612,94ha (50,86%),terdiri dari:

• SuratKeputusan 810 buah.• PetaLampiran12.795 lembar.

II. RealisasiPenetapan sebelum 2009=13.819.510,12ha(11,44%),terdiri dari:

• SuratKeputusan830 buah.• PetaLampiran 830 lembar.

III. TotalPenetapan =75.254.123,06ha(62,30%),terdiri dari:

• SuratKeputusan1.640buah.• PetaLampiran 13.625 lembar.

KORSUP MINERBA

DASAR HUKUM

A. UU No 41 tahun 1999 jo UU No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan antaralain mengatur:• Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan HutanProduksi dan Hutan lindung

• Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangandengan pola penambangan terbuka

• Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukanmelalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteridengan mempertimbangankan batasan luas dan jangka waktutertentu serta kelestarian lingkungan

B. Pertambangan dengan pola penambangan terbuka di kawasan hutanlindung hanya diperkenankan kepada 13 izin/perjanjian di bidangpertambangan sebagaimana diatur dengan keputusan presiden nomor 41tahun 2004 tentang perizinan/perjanjian di bidang pertambangan yangberada dikawasan hutan

6

Daftar 13 Perusahaan Pertambangan yang diperkenankan beroperasional di KawasanHutan Lindung sampai berakhirnya perizinan atau perjanjiannya (Lampiran KeppresNo. 41 tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di BidangPertambangan yang Berada pada Kawasan Hutan) :

1.Freeport Indonesia Comp – Mimika (Papua)

2.Karimun Granit – Karimun (Kepri)

3.Inco Tbk – Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowali (Sulsel, Sulteng, dan Sultra)

4.Indominco Mandiri – Kutai Timur, Kota Bontang (Kaltim)

5.Aneka Tambang Tbk – Halmahera Tengah (Malut)

6.Natarang Mining – Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat (Lampung)

7.Nusa Halmahera Minerals – Halmahera Utara, Halmahera Barat (Malut)

8.Pelsart Tambang Kencana – Kotabaru, Banjar, Tanah Laut (Kalsel)

9.Interex Sacra Raya – Pasir, Tabalong (Kaltim dan Kalsel)

10.Weda Bay Nikel – Halmahera Tengah (Malut)

11.Gag Nikel – Sorong (Papua)

12.Sorikmas Mining – Mandailing Natal (Sumut)

13.Aneka Tambang Tbk (B) – Kendari (Sultra)

REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI

8

NO PROVINSI JENIS IZIN

OPERASI PRODUKSI SURVEY/EKSPLORASI GRAND TOTAL

Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)

1 JAWA BARAT IUP 1 3.010,35 3 205,34 4 3.215,69

2 JAWA TENGAH IUP 1 0,14 - - 1 0,14

3 JAWA TIMUR IUP - - 1 31,09 1 31,09

TOTAL 2 3010,49 4 236,43 6 3.246,92

REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG

9

NO PROVINSI JENIS IZIN

OPERASI PRODUKSI SURVEY/EKSPLORASI GRAND TOTAL

Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)

1 JAWA BARAT IUP 7 1.760,01 8 14.951,77 15 16.711,78

2 JAWA TENGAH IUP 2 40,96 6 2.992,27 8 3.033,24

3 JAWA TIMUR IUP 25 2.760,03 7 10.140,62 32 12.900,64

TOTAL

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL IZIN BIDANG PERTAMBANGAN DENGAN KAWASAN HUTAN

Kementerian Kehutanan telah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati danWalikota di seluruh Indonesia (kecuali Bali, DKI. Jakarta dan Kalimantan Utara)menyampaikan sebagai berikut:1. Hasil analisis melalui overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan

Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi2. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun

2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunandiluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan HutanProduksi dan Hutan Lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan lindungdilarang melakukan penambangan dengan pola penambanganterbuka

3. Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan HutanLindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangansesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004

4. Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranyaGubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukanlangkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinyapelanggaran hukum 10

NOMOR KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR SURAT TANGGAL

1 Jawa Barat S.709/VII-PKH/2014 10 Juli 2014

2 Jawa Tengah S.710/VII-PKH/2014 10 Juli 2014

3 Jawa Timur S.711/VII-PKH/2014 10 Juli 2014

11

DAFTAR SURAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL WIUP DAN KAWASAN HUTAN

RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NO PENGIRIM NOMOR SURAT TANGGAL SURAT KEPADA RINGKASAN SURAT

1 Dinas ESDM Kab.Bogor 541/1270‐PU/DESDM 29‐Agu‐14 Direktur JenderalPlanologi Kehutanan

Permohonan informasi lampiran surat danpeta lokasi perusahaan terkait

2Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

541.2/1726‐PU/ESDM 16/12/2014 Direktur PT. Putra Samudra

menyampaikan bahwa PT Putra Samudratidak memenuhi kewajiban pemegang IUP,PT Putra Samudra dilarang melakukankegiatan penambangan sebelum mendapatrekomendasi/izin dari pemerintah ataukementerian kehutanan.

3Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

541/1723‐PU/DESDM 16/12/2014 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Menyampaikan bahwa Dinas ESDM KabBogor telah mengambil langkah‐langkahsesuai dengan kewenangan dan ketentuanperundangan terhadap IUP yang terindikasiberada di Kawasan Hutan Konservasi danHutan Lindung

4Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

541.2/1725‐PU/ESDM 16/12/2014 Direktur PT. Aneka Tambang

Menyampaikan bahwa jika PT Antammelakukan kegiatan di kawasan hutankonservasi agar segera menghentikankegiatannya serta segera memenuhikewajiban pemegang IUP, jika PT Antamtidak melaksanakan maka IUP tersebutakan dicabut

5Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

541.2/1724‐PU/ESDM 16/12/2014 Direktur PT. Bara AlamRekhanusa

menyampaikan bahwa PT Bara AlamRekhanusa tidak melaksanakan kewajibanpemegang IUP, dikarenakan ini peringatanke III maka IUP tersebut direkomendasikanuntuk dicabut

12

RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NO PENGIRIM NOMOR SURAT TANGGAL SURAT KEPADA RINGKASAN SURAT

6Dinas Energi dan SumberDaya Mineral KabupatenBogor

541.3/405‐ESDM 20/01/2015 Pemegang IUP se‐Kab. Bogor

Surat edaran terkait kewajiban pemegangIUP

7Dinas Energi dan SumberDaya Mineral KabupatenBogor

540/070‐PU/ESDM 28/01/2015 Direktur Utama PT. Aneka Tambang. Tbk

Tindak lanjut korsub KPK dan klarifikasilanjut mengenai lokasi PT Antam terhadapkawasan hutan kepada Ditjen Planologi

8 Bupati Tasikmalaya 540/268/Distamben 18/02/2015 Para Pemegang IUP se‐Kabupaten Tasikmalya

Pemegang IUP wajib : 1.memiliki sertifikatCnC, 2. membayar kewajiban keuanganterhadap negara, 3. menyampaikanpelaporan, 4. Menyampaikan salinanNPWP

9Dinas Pertambangan Dan Energi KabupatenTasikmalaya

540/102/Distamben 03/03/2015 Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

Surat edaran, melakukan sosialisasi danmengevaluasi laporan

10 Dinas ESDM Kab. Banyumas 545/2196 08‐Sep‐14 Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan

Klarifikasi WIUP di Kabupaten Banyumasyaitu WIUP Eksplorasi PT Aneka Tambang dan WIUP Eksplorasi PT Sinar Tambang Arthalestari

11 Pemerintah KabupatenCilacap 540/5067/19 05‐Sep‐14 Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan

Klarifikasi WIUP Sodara Sakino tidak beradadalam kawasan hutan konservasi

12 Pemerintah Provinsi JawaTengah 540/009037 14‐Sep‐14 Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan

Konfirmasi bahwa sebagian IUP tidakberada pada kawasan hutan konservasiatau hutan lindung, sebagian IUP tidakmelanjutkan kegiatannya dan 1 IUP telahmenjadi izin pinjam pakai kawasan hutan

REKAPITULASI DATA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERBA YANG MASIH AKTIF

PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMURSAMPAI DENGAN APRIL 2015

NOMOR PROVINSI

IPPKH-Eksplorasi

PersetujuanPrinsip

IPPKH-OperasiProduksi

Unit Luas Unit Luas Unit Luas

1 JAWA BARAT - - 3 21,03 21 1.742,96

2 JAWA TENGAH - - 5 156,38 1 150,03

3 JAWA TIMUR 2 3.673 1 421,58 8 831,02

14IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Peranan Kementerian LHK dalam GNPSDAKementerian LHK1. Menyiapkan data dan informasi yang 

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan 

pelaporan Kementerian LHK3. Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana aksipemerintah provinsi dan kabupaten/kotadan tindak lanjutnya.

4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelakuusaha sesuai dengan kewenanganpemberian izin

Pemerintah Provinsi1. Menyiapkan data dan informasi yang 

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan 

pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan 

terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 

5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Rencana Aksi Pemerintah Daerah Sektor Kehutanan

I. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif

No. Renaksi

I.11 Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkaninformasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk petapenggunaan lahan, peta masy. Adat)

I.15 Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalamkawasan hutan

I.28 Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaankawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan danpemenuhan kewajibaannya

I.29 Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadappenggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemenuhi kewajiban

II. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan

No. Renaksi

II.30 Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semuakewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin

II.31 Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayahkonsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP danPajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

II.36 Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semuakewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izinusaha perkebunan

II.37 Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

III. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

No. Renaksi

III.42 Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadappengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)

III.47 Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR

IV. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

No. Renaksi

IV.52 Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkanKPH)

IV.53 Menyusun regulasimengenai mekanisme penanganan konflik SDA

VI. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

No. Renaksi

VI.61 Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan

VI.62 Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutanberdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembarankewajiban keuangan

VI.73 Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuaidengan UU KIP

MEKANISME PELAPORAN

Mekanisme dan Jadwal Pelaporan 

K/L Pusat

• 10 Juni• 10 Desember

PemerintahDaerah

• 10 Maret• 10 Juni• 10 Desember

CSO• 10 Juni• 10 Desember

PemdaKPK 

(Tembusan ke Kemen LHK)

Pengelolaan Hutan Di Jawa

Perhutani        (PP. 72/2010)

Hutan Lindung 

Hutan Produksi

Kemen LHK (BKSDA dan Balai Taman Nasional)

KSA (Kawasan Suaka Alam)

KPA (Kawasan Pelestarian 

Alam)

KAJIAN KPK ATAS PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANI

• ASPEK KEBIJAKAN DAN PERENCANAANASPEK I

• ASPEK PRODUKSIASPEK II

• ASPEK PEMASARANASPEK III

USULAN RENCANA AKSI

ASPEK KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

13 RENAKSI

ASPEK PRODUKSI

11 RENAKSI

ASPEK PEMASARAN

5 RENAKSI

TERIMA KASIH

Banyak pohon, banyak rejeki

26