nur’ain isqodrin, se., ak., m.acc isqodrin.wordpress · nur’ain isqodrin, se., ... pajak yang...
TRANSCRIPT
Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc
Isqodrin.wordpress.com
Definisi
2
Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia
yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT.
Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri
orang pribadi atau WP organisasi internasional.
Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemenuhan
sendiri oleh WP atau pemotongan oleh pemberi penghasilan.
Cara Pemenuhan
Perpajakan Internasional
Pemotong, Penyetor, dan Pelapor 3
Badan Pemerintah.
Subjek pajak dalam negeri.
Penyelenggara kegiatan.
Bentuk Usaha Tetap.
Perwakilan perusahaan luar
negeri.
Perpajakan Internasional
Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1) 4
• Dividen
• Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang.
• Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.
• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
• Hadiah dan penghargaan.
• Pensiun dan pembayaran berkala lain.
• Premi swap dan transaksi lindung nilai lain.
• Keuntungan atas pembebasan utang.
20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas: (20% X Penghasilan bruto/tax treaty)
Perpajakan Internasional
Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis
di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2012, Friedrich
telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $
2.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 6,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan
sepanjang tahun pada tingkat Rp 9.100,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang
seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (6,5% x 2.000.000 x 9.100)
= 20% x 1.183.000.000
= Rp 236.600.000,00
Jurnal Beban bunga 1.183.000.000
Utang PPh 26 236.600.000
Kas 946.400.000
Ilustrasi 5
Perpajakan Internasional
Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan
asing yang selama periode Januari – Maret 2012 tinggal di Indonesia
untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang
baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 22.750 yang
dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal
januari adalah Rp 9.350,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang
seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana
penjurnalan oleh pemberi kerja?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (22.750 x 9.350)
= 20% x 212.712.500
= Rp 42.542.500,00
Jurnal Beban gaji 212.712.500
Utang PPh 26 42.542.500
Kas 170.170.000
Ilustrasi 6
Perpajakan Internasional
Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2) 7
• Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2).
• Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.
• Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.
20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas: (20% X penghasilan Netto/tax treaty)
• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.
• Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas: (20% X laba stlh pajak yg ditransfer ke LN)
Perpajakan Internasional
Perkiraan Penghasilan Netto 8
Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.
• Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri
• Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi
• Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri
• Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi
• Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negerikepada perusahaan asuransi luar negeri
• Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi
Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.
• Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual Perpajakan Internasional
Von Bleucher merupakan seorang direktur pemasaran WNA bagi
perusahaan leasing internasional yang didirikan dan bertempatkedudukan di
Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher
merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya selama masa adaptasi
terhadap iklim tropis. Atas keperluan tersebut, Von Bleucher mengikuti program
asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan
nilai premi $ 650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi
adalah senilai Rp 9.300,00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya
dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:
a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.
b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia
yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar
negeri.
Ilustrasi 9
Perpajakan Internasional
Jawaban :
a. Pajak terutang = 20% x (50% x 650 x 9.300)
= 20% x 3.022.500
= Rp 604.500,00
b. Pajak terutang = 20% x (10% x 650 x 9.300)
= 20% x 604.500
= Rp 120.900,00
Ilustrasi 10
Perpajakan Internasional
Tarif 20% x Penghasilan Bruto
Mr. Felix adalah warga negara spanyol memperoleh penghasilan deviden Rp. 100.000.000 dari PT. Berdikari
Pph pasal 26
X = 20% X Penghasilan bruto
= 20% X Rp. 100.000.000
= Rp. 40.000.000 dan bersifat final
PT. Berdikari harus memungut pajak sebesar Rp. 40.000.000 dari Mr. Felix sebagai penerima penghasilan
Saat terutangnya Pph 26 diatur dalam PP 138 tahun 2000 mana terlebih dahulu saat pembebanan atau saat pembayaran
Perpajakan Internasional
11
Tarif 20% x Penghasilan Netto
PT. Anugerah menjual saham kepada PT. Cilenx Ltd
(Prancis) dengan nilai keseluruhan Rp.
500.000.000.000 maka besar Pph pasal 26 yang
dipungut oleh PT. Anugerah adalah:
20% x 25% x Rp. 500.000.000
= Rp. 250.000.000
Perpajakan Internasional
12
PT. Indah jaya mengasuransikan gedungnya kepada
perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar
premi asuransi selama tahun 2012 sebesar Rp.
10.000.000.000, maka besar Pph Pasal 26 yang
dipungut PT. Indah Jaya adalah:
20% x 50% x Rp. 10.000.000.000
= Rp. 1.000.000.000
Perpajakan Internasional
13
Jika dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar
negeri yang berkedudukan di Indonesia maka tarif Pph
Pasal 26 adalah:
20% x 10% x Rp. 10.000.000.000
= Rp. 200.000.000
Jika premi yang dibayarkan reasuransi berkedudukan
di Indonesia maka tarif Pph Pasal 26 adalah:
20% x 5% x Rp. 10.000.000.000
= Rp. 100.000.000
Perpajakan Internasional
14
PT. Indah jaya mengasuransikan gedungnya kepada
perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar
premi asuransi selama tahun 2012 sebesar Rp.
10.000.000.000, maka besar Pph Pasal 26 yang
dipungut PT. Indah Jaya adalah:
20% x 50% x Rp. 10.000.000.000
= Rp. 1.000.000.000
Perpajakan Internasional
15
20% x PKP
Sebuah BUT mempunyai laba Rp. 100.000.000 dan
telah dikenakan Pph pasal 17 sebesar Rp.
12.500.000 sehingga laba setelah pajak adalah
Rp. 87.500.000. jika sebagian IAT sebesar Rp.
50.000.000 dikirim keluar negeri maka, akan
dikenakan Pph 26 sebesar:
20% x Rp. 50.000.000 = Rp. 10.000.000
Jika sisanya diinvestasikan kembali, maka tidak
dikenakan Pph 26
Perpajakan Internasional
16
Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final 17
Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT.
Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan.
Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.
Perpajakan Internasional
Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) 18
WP luar negeri dapat dikenai pajak di
Indonesia sekaligus di negara asal.
P3B mengatur tarif dan hak pemajakan,
sehingga pengenaan
pajak hanya satu kali.
Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika
terdapat P3B. Perpajakan Internasional
Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang
diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He
dan membayarkan royalti sebesar Rp 115.000.000,00 setiap tahunnya.
Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti
dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah
perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?
Jawaban :
Pajak terutang = 10% x 115.000.000
= 11.500.000
Jurnal oleh perusahaan
Beban royalti 115.000.000
Utang pajak 11.500.000
Kas 103.500.000
Ilustrasi 19
Perpajakan Internasional
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pajak Penghasilan Pasal 24.
- Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN
- Pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan ( penghasilan DN dan LN)
Penggabungan Penghasilan luar negeri.
- Penghasilan usaha : diakui pada saat diperolehnya penghasilan tersebut (acrrual basis)
- Penghasilan diluar usaha : diakui pada saat diterimanya penghasilan tersebut (Cash Basis)
- Penghasilan dividen yang diperjualbelikan di Bursa Efek diakui pada saat ditetapkannya oleh Keputusan Menteri Keuangan
Perpajakan Internasional
20
PT.Serba Usaha menerima dan memperoleh penghasilan neto dari
luar negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut :
1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun 2009 sebesar Rp.700.000.000 sebagai penghasilan tahun 2009 (accrual basis)
2. Dividen dari Belanda untuk kepemilikan saham di”ABX Corp” sebesar Rp.500.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetetapkan RUPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009 sebagai penghasilan tahun 2009 (cash basis)
3. Penghasilan Bunga semester II tahun 2009 sebesar Rp.350.000.000 dari Bankok Bank di Thailand, bunga tersebut baru akan dibayar awal Januari 2010 sebagai penghasilan tahun 2010 (cash basis)
4. Dividen dari Inggris atas kepemilikan saham di”DEF Corp” yang diperjual belikan di Bursa Efek sebesar Rp.600.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tahun 2009 sebagai penghasilan tahun 2009 (Kep. Menkeu)
Perpajakan Internasional
21
Batas Maksimum Kredit Pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3
perhitungan berikut :
1. Jumlah pajak yang terhutang/dibayar diluar negeri
2. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan
3. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh
terhutang atas seluruh penghasilan (tarif pasal 17 UU PPh)
Ilustrasi-1
PT.Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai
berikut :
1. Penghasilan luar negeri Rp.500.000.000 dengan tarif pajak 40%
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.750.000.000,-
Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.1.250.000.000,-- Perpajakan Internasional
22
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 )
1. PPh dibayar diluar negeri :
40% X Rp.500.000.000 = Rp.200.000.000,-
2. PPh terhutang sesuai tarif psl 17 :
28% X Rp.1.250.000.000 = Rp.350.000.000,-
3. PPh berdasarkan perbandingan :
500.000.000 : 1.250.000.000 X Rp.350.000.000,-
= Rp.140.000.000
Besarnya kredit pajak (psl 24) adalah Rp.140.000.000,--
Perpajakan Internasional
23
Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya
batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara (per country
limitation).
Ilustrasi-2
PT.Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan tarif
pajak 20%.
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan tarif
pajak 15%
3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,--
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,-- Perpajakan Internasional
24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A :
20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B :
15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,- Perpajakan Internasional
25
Dalam hal usha di luar negeri menderita kerugian , maka kerugian tersebut
tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak.
Ilustrasi-3
PT.Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan tarif pajak 20%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan tarif pajak 15%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,-
4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 =Rp.350.000.000,--
Perpajakan Internasional
26
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-
Perpajakan Internasional
27
Dalam hal usaha didalam negeri merugi , maka kerugian dapat diperhitungkan
dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-4
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak 30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak 30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Kerugian usaha di Indonesia Rp.150.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 =Rp.350.000.000,--
Perpajakan Internasional
28
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-
Perpajakan Internasional
29
Dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya
bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-5
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak 30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak 30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Keuntungan usaha di Indonesia Rp.250.000.000,-(termasuk pendapatan bunga deposito Rp.100.000.000)
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.550.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.550.000.000 =Rp.434.000.000,--
Perpajakan Internasional
30
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-
Perpajakan Internasional
31
Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah WP menyampaikan
permohonan kepada Direktur Jendral Pajak bersamaan dengan penyampaian
SPT tahunan PPh dengan melampirkan :
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri
3. Dokumen pembayaran pajak diluar negeri
Perpajakan Internasional
32
TERIMA KASIH