npkpnpm mandiri perkotaan 2012
TRANSCRIPT
NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA( N P K )
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MANDIRI) TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : Nomor : 074/176.1/409.201/2012
Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
I. BUDI YUWONO.P : Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M/2008 tanggal 4 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dalam hal ini selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Patimura Nomor 20, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. HERRY NOEGROHO : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Blitar dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Kota Blitar, Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 17 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
GUNTUR WAHONO : Ketua DPRD Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 11 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- 1 -
Dengan Memperhatikan :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
17. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
- 2 -
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006
tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2006-
2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
dan Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Kabupaten Blitar Tahun 2012;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut para pihak,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
(PNPM Mandiri Perkotaan) merupakan keberlanjutan dari Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat-Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (PNPM-P2KP) dan merupakan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-
prinsip pemberdayaan masyarakat;
2. Bahwa penangggulangan kemiskinan merupakan urusan bersama yang
harus diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, yang salah satunya dilaksanakan melalui
- 3 -
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), antara lain PNPM
Mandiri Perkotaan, sehingga pendanaan/pembiayaan untuk urusan bersama
tersebut dapat dibebankan kepada Dana Urusan Bersama (DUB) yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta
Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama
Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan
bahwa untuk program penanggulangan kemiskinan seperti halnya PNPM
Mandiri Perkotaan yang didanai melalui APBN yang dialokasikan melalui
bagian anggaran Kementerian/Lembaga dalam bentuk DUB serta APBD
yang dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk
DDUB, maka pendanaan tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan
kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak dalam kedudukan
sebagaimana dimaksud di atas bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama
mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar, dan selanjutnya para pihak saling
mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut
:
BAB I
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 1
(1) Para Pihak sepakat bahwa tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam
rangka mewujudkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan infrastruktur,
sosial, ekonomi dan tata kepemerintahan lokal.
(2) Sasaran yang akan diwujudkan melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah :
a. terwujudnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif,
dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi
serta kemandirian masyarakat;
- 4 -
b. tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program
Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai wadah untuk
mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan
yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang
sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
c. terbangunnya forum LKM/BKM tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten
untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
d. terwujudnya kontribusi pendanaan dari PIHAK KEDUA dalam PNPM
Mandiri Perkotaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi persiapan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung
masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan di Kabupaten Blitar.
BAB III
PERSYARATAN UMUM DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 3
Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kabupaten Blitar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk Dana Urusan Bersama
(DUB), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar yang
dialokasikan pada Dokumen Pengguna Anggaran Bendahara Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar dalam bentuk Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB).
Pasal 4
(1) PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui
penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan bersedia untuk
mengalokasikan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :
- 5 -
- PIHAK PERTAMA mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.845.000.000,-
(Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- PIHAK KEDUA mengalokasikan dana sebesar Rp. 255.000.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
(3) PIHAK PERTAMA wajib mengalokasikan dana BLM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang menjadi bagian APBN PIHAK PERTAMA melalui Dana
Urusan Bersama (DUB), sesuai dengan surat Menkokesra Nomor
B.222/MENKO/KESRA/X/2011 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi
BLM PNPM Mandiri T.A. 2012 untuk Kabupaten Blitar.
(4) PIHAK KEDUA wajib mengalokasikan dana BLM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang menjadi bagian APBD PIHAK KEDUA melalui Dana
Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), sesuai dengan Keputusan Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nasional tentang Penetapan
Lokasi dan Alokasi DDUB PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar.
(5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Blitar
dana untuk Biaya Operasional Kegiatan dalam rangka menunjang
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar, dengan jumlah
minimal 5% dari jumlah keseluruhan/total alokasi dana BLM untuk PNPM
Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar.
Bagian Kedua
Persyaratan Umum
Pasal 5
(1) Para Pihak sepakat akan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kabupaten Blitar.
(2) PIHAK KEDUA menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
pelaksana teknis kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar
sesuai dengan usulan yang telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.
(3) Dalam Pelaksanaan pengalokasian dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) dan (4), PIHAK KEDUA mengusulkan kepada PIHAK
PERTAMA nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Urusan Bersama
pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP)
Kabupaten Blitar sebagai unit pelaksana dengan ketentuan struktur
- 6 -
organisasi kerja dan jabatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
Pasal 6
(1) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pencairan Dana Urusan Bersama
melalui Satker PIP Kabupaten Blitar yang disahkan melalui Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum.
(2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pencairan Dana Daerah untuk Urusan
Bersama melalui unit Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang
disahkan melalui Keputusan Bupati Blitar.
(3) PIHAK KEDUA melalui Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
bertanggungjawab atas hasil validasi dan verifikasi serta
mempertanggungjawabkan seluruh keabsahan alat bukti pengeluaran atau
pembayaran belanja secara detail yang dilakukan untuk penggunaan dana
yang bersumber dari PIHAK KEDUA.
Bagian Keempat
Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
Pasal 7
Dana Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dapat digunakan untuk :
a. kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif
pada peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat, tertib,
aman dan teratur;
b. kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial
di masyarakat seperti terjalinnya kembali budaya gotong royong, tolong
menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dan lain-lain;
c. kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan
pendapatan bagi individu/keluarga maupun kelompok dan sekaligus
membangun modal sosial.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
- 7 -
Pasal 8
PIHAK PERTAMA dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama ini,
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
1. Mengalokasikan dana urusan bersama untuk kegiatan penyaluran BLM
dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4;
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan pendampingan teknis yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar
melalui Konsultan Manajemen Wilayah yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA
dan ditempatkan di Wilayah PIHAK KEDUA;
3. Memberikan bantuan pendampingan program dengan menunjuk dam
menempatkan Koordinator Kota, para Asisten Koordinator Kota serta Tim
Fasilitator di Kabupaten dan Kelurahan/Desa;
4. Memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas
masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah;
5. Melakukan monitoring dan supervisi secara periodik atas penggunaan dana
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar;
6. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
di Kabupaten Blitar, pada setiap tahun anggaran secara periodik;
7. Menerima laporan hasil penatausahaan dan pelaporan Dana Urusan
Bersama untuk PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar yang telah
dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 9
PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama ini, mempunyai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
1. Mengalokasikan dana daerah urusan bersama untuk kegiatan penyaluran
BLM dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
2. Melakukan pengelolaan dan pelaksanaan dana Biaya Operasional Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap berpedoman pada
kebijakan pencapaian tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kabupaten Blitar, khususnya dalam perincian jenis belanja dan proporsi
peruntukan pembinaan secara adil dan distribusinya kepada Kecamatan
maupun Kelurahan;
3. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blitar;
- 8 -
4. Membentuk Penanggunjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri
Perkotaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui Keputusan Bupati
Blitar;
5. Memahami dan menaati pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis
serta ketentuan atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
terkait dengan tugas pembinaan dan fasilitas dalam melaksanakan
program;
6. PIHAK KEDUA melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya wajib
melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Dana Urusan Bersama kepada
PIHAK PERTAMA dan Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) secara tertib
sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menatausahakan, menyimpan dan menyampaikan seluruh dokumen
pelaksanaan serta kelengkapan alat bukti bagi kepentingan
pemeriksaan/audit;
8. Membantu kelancaran pelaksanaan audit independen yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pengawas
fungsional lainnya yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
9. Melaksanakan segala bentuk penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
(audit) serta memamntau tindak lanjut hasil temuan audit Kota/Kabupaten
dan Keluahan, secara berkala dengan cara berkoordinasi dengan pihak
BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur;
10. Membantu kelancaran monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk, dan/atau oleh Pihak pemberi
pinjaman/hibah dalam rangka misi supervisi pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan di Kabupaten Blitar;
11. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat,
SKPD dan/atau Instansi terkait dalam rangka mendorong dan memastikan
efetivitas serta optimalisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten
Blitar;
12. Menerima laporan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten
Blitar dari LKM/BKM melalui Satker PIP Kabupaten Blitar untuk selanjutnya
disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
BAB V
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA KERJASAMA
- 9 -
Pasal 10
(1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku efektif sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tahun anggaran 2012.
(3) Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali dan atau dapat dibatalkan sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal;
a. Terjadi pemekaran Kota;
b. Pelaksanaan program dan penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis, SOP dan ketentuan lain yang berlaku;
c. Kinerja pelaksanaan pembinaan program di lingkup PIHAK KEDUA yang menjadi tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA tidak memuaskan;
d. Terjadi keluhan atau pengaduan masyarakat atas kinerja PIHAK KEDUA, adanya dugaan penyimpangan pengelolaan, terjadinya pelanggaran etika jabatan dan atau sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program.
BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan
atau kejadian diluar batas kemampuan manusia seperti peristiwa hukum
atau peraturan, perang saudara, invasi dari negara lain, bencana alam,
pemberontakan, dan hal–hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
(2) Apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya
tertunda sebagai akibat dari timbulnya Peristiwa Force Majeure, maka
PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk mengganti kerusakan yang
ditimbulkan dari keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), akan tetapi PIHAK KEDUA semaksimal mungkin tetap memfasilitasi bagi
masyarakat dalam mengupayakan adanya langkah perbaikan terhadap
kegiatan/proyek yang mengalami kerusakan, baik melalui bantuan
Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan/atau bantuan pihak - pihak
lain yang memungkinkan upaya perbaikan.
BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- 10 -
Pasal 12
(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan
dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat akan menyelesaikan
dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama-
lamanya 30 (tiga puluh) hari.
(2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau kesengajaan sehingga terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Dana BLM
PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar, yang mengakibatkan kerugian
negara dan/atau daerah maka para pihak sepakat untuk penyelesaiannya
akan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan
keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah serta peraturan
perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
(3) Untuk menjamin kelancaran dan terarahnya pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan sesuai dengan tujuannya serta guna menjaga agar tidak terjadi
hal-hal yang berakibat pada berakhirnya perjanjian kerjasama ini karena
pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat
meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kinerja pengelolaan,
mengganti oknum pejabat Satker PIP Kabupaten Blitar yang diduga atau
dilaporkan melakukan pelanggaran etika jabatan dan atau sangkaan
pidana, serta apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VIII
PEMBERITAHUAN
Pasal 13
(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau
pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu
dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan
perjanjian kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan
secara langsung atau melalui surat tercatat atau kurir atau faksimili, atau
teleks yang dialamatkan kepada :
PIHAK PERTAMA : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum
Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan
Telepon : (022) 72796158
Fax : (022) 72796155
- 11 -
PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Blitar
Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 17 Blitar Jawa Timur
Telepon: (0342) 801201
Fax : (0342) 805494
Atau alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh para pihak
secara tertulis kepada satu sama lainnya.
(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima
pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada bukti
ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan untuk pengiriman
melalui teleks atau fax dianggap telah diterima pada saat kode jawaban
(answerback) pada pengiriman via teleks dan konfirmasi fax pada
pengiriman via fax telah diterima.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, harus tetap
berpedoman pada Pedoman Umum PNPM Mandiri dan Pedoman Pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana
Program PNPM Mandiri Perkotaan, dan peraturan perundang-undangan terkait
lainnya yang berlaku.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Addendum
Pasal 15
Segala sesuatu mengenai perjanjian kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh para pihak, akan diatur oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Bagian Kedua
Ketentuan Perubahan Pimpinan dan Organisasi
- 12 -
Pasal 16
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tidak
akan berubah atau ditarik kembali bila terjadi perubahan penggantian pimpinan
atau perubahan struktur organisasi pada para pihak.
Demikian perjanjian kerjasama ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Blitar pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal perjanjian kerjasama ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.
- 13 -
PIHAK PERTAMADIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
BUDI YUWONO .P
PIHAK KEDUABUPATI BLITAR
HERRY NOEGROHO
KETUA DPRD KABUPATEN BLITAR
GUNTUR WAHONO