STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA

DI KABUPATEN SUBANG

Oleh : Yayat Sudrajat *)

Abstract

Based on the findings of the observation that the policy of the Family Hope Program (PKH) in Subang Not Operate implemented optimally. It certainly occur changes enough significant in aspect service and development both directly or indirectly in increase the degree of Public Welfare, so that the whole is still required Operates Maximum handling.

Methods used is descriptive analysis, while type approach in this research is qualitative. The qualitative approach used in this study is case study institutional model. Qualitative research as procedure which produces descriptive data in form of words written or verbal from some person and behavior can be observation. Qualitative method selected with consideration that this methods can be expected obtained true data and capable examine research problem in deep so can obtained result hoped.

Implementation Strengthening Institutional Capacity of Family Hope in realize the Family Welfare in Subang Regency not running operational effectively, this ineffectiveness will disrupt as well as impacting to increase in tackling poverty all at once for developing policy in protection social for society and specially related with improvement in field of Education and Health for poor communities in Subang.

There are factors that cause strengthening Institutional Capacity of the Family Hope Program in realize the Family Welfare in Subang regency not running operational effectively which see from factors critical system is still there is a data validity level that the less accurate, while from factors critical organization see presence of rotation employee At Local Government in Subang regency especially the Social Department that is inconsistent with competence so coordination become stagnant and ineffective, which finally occurred unfinished Implementation PKH, from individuals Critical factors because low quality of Human Resources from d PKH participants.

Based on the resuld of SWOT analysis, selections of addressed priority issues maximally should be done such as PKH program (hope family program) must use constantly update poverty data and use comparison data as check and balance, PKH program mechanism id not in line with the implementation of PKH program in Subang District, lack of participant skills to develop business in order to increase income so as to improve the standard of living, the reduced number of RTSM in the implementation of PKH program without the replacement of PKH participants according ti the established quota can be overcome if the problem of data collection has been improved. And prospective new PKH participants can be found and proposed to be PKH participants.

1

Key Word : Policy of the Family Hope Program (PKH) increase the degree of Public Welfare

I. Latar Belakang PenelitianKeluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. (BKKBN, 2004:5).Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan atas yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa,memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang hampir dihadapi oleh semua Negara termasuk Indonesia.Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendasar yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh.Penanganannya bukan tergantung kepada seseorang atau sekelompok orang tetapi tergantung kepada kesiapan kita bersama. Tanpa adanya kesiapan baik dari semua pihak khususnya pengambil kebijakan, maka kemiskinan akan tetap lamban penanggulangannya. Sebaliknya apa bila adanya sarana dan prasarana yang baik, yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta komitmen para pihak terkait maka kemiskinan akan dapat teratasi secara bertahap.Kemiskinan merupakan issue strategis dalam pembangunan disebuah Negara,namun kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara dunia ketiga dalamproses pembangunan, seperti di Indonesia.

Tabel 1.1.Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014Kemiskinan Relatif(% dari populasi)  17.8  16.6  15.4  14.2  13.3  12.5  11.7  11.5  11.0

Kemiskinan Absolut(dalam jutaan)    39    37    35    33    31    30    29    29    28

Koefisien Gini/Rasio Gini     -  0.35  0.35  0.37  0.38  0.41  0.41  0.41     -

Sumber : Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan.

Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya.

Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD $25 yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun jika kita menggunakan

2

nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Angka kemiskinan ini masih jauh di bawah target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2015 sebesar 10,3 persen. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2016.Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin di Jawa Barat (Jabar) bertambah sejak bulan Maret hingga September 2015 lalu. BPS Jabar, mengatakan, pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat sebanyak 4,297 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 85.610 orang menjadi 4,382 juta jiwa pada bulan September 2015.Berdasarkan catatan BPS tahun 2012, jumlah total penduduk Jabar mencapai 44,5 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 lalu mencapai 9,61% dari total jumlah penduduk.  

Data keluarga miskin di Kabupaten Subang masih sangat besar tercatat hampir 50% jumlah penduduk Subang dengan jumlah 811.000 jiwa dari 1.6 juta jiwa penduduk.Kondisi itu membuat miris sekaligus dipertanyakan akurasi datanya.Sebab pada saat penyaluran bantuan banyak laporan penerimanya dinilai tak tepat sasaran.Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi sekaligus Pencanangan dimulainya Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 di Aula Bappeda Kabupaten Subang, Jumat (29/5/2015).Dinas Sosial Kabupaten Subang merilis, hingga 2015 ini, jumlah keluarga sangat miskin (KSM) mencapai 125.000 Kepala Keluaga (KK) lebih.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Usaha tersebut berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lain-lain sampai pada upaya pemberian Dana Konpensasi BBM serta Bantuan Langsung maupun Program Keluarga Harapan (PKH).Sementara Masyarakat (BLSM) yang kini menjadi popular setelah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan praktik kebijakan ekonomi pemerintah yang berupa jaring pengaman sosial (social safety net) untuk kelompok masyarakat tertentu yang secara statistik di anggap miskin manakala terjadi krisis atau terjadi dampak ekonomi yang negatif atas suatu kebijakan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementrian Sosial RI. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (cast transfer) kepada KSM penerima bantuan. Sampai dengan tahun 2014, PKH telah mencakup pada 33 provinsi, 336 kabupaten/kota, 3.429

3

kecamatan, dengan total penerima 2,7 juta KSM. Berdasarkan Panduan Umum, PKH akan terus dikembangkan hingga 2018.

PKH berbeda dengan program perlindungan sosial lainnya yang berbentuk bantuan tunai, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) serta KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Letak perbedaannya pada syarat dan kewajiban bagi KSM. PKH merupakan penengembangan sistem perlindungaan sosial berupa bantuan tunai bersyarat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Sehingga dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Implementasi PKH di Provinsi Jawa Baratdilaksanakan sejak November 2007, pengembangan PKH telah mencapai 30 Kabupaten/Kota di Subang.

Tabel 1.2Jumlah Realisasi Sasaran Penerima PKH di Kabupaten Subang

Tahun 2007-2016TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4

2007 16182 16133 161332008 21462 21800 214492009 20787 20725 207362010 20639 20567 20115 201752011 20149 19924 19544 193422012 19239 19266 19023 188532013 18719 18551 18061 179372014 15571 15541 15504 154002015 15345 15323 15300 152892016 23394 23310 23266 51944

Sumber : UPPKH Kab. Subang 2013.Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera

khususnya pada Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Subang dari tahun 2007 – 2016 yang meliputi pelaksanaan kegiatan PKH, permasalahan, dan faktor pendukung terhadap penerima bantuan.Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Angka kemiskinan ini masih jauh di bawah target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2015 sebesar 10,3 persen. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2016.Sedangkan Badan Pusat Statistik(BPS) melansir jumlah penduduk miskin di Jawa Barat (Jabar) bertambah sejak bulan Maret hingga September 2015 lalu. BPS Jabar, mengatakan, pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat sebanyak 4,297 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 85.610 orang menjadi 4,382 juta jiwa pada bulan September 2015.Berdasarkan catatan BPS tahun 2012, jumlah total penduduk Jabar mencapai 44,5 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 lalu mencapai 9,61% dari total jumlah penduduk.  

Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada keluarga miskin khususnya yang berada di Kabupaten Subang tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya. Selanjutnya tercipta

4

optimalisasi stakeholder dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan. Dari pemetaan sosial dan evaluasi program yang telah dilakukan menunjukan adanya keinginan tinggi dari para anggota PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi tidak diimbangi dengan kelembagaan dan kebijakan yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertentangan yang terjadi antara kebijakan dan kurangnya partisipasi dari para anggota Program Keluarga Harapan untuk mengentaskan kemiskinan.

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (Natural Exit).Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi.

Belajar dari kegagalan yang pernah dialami, maka diperoleh pemahaman bahwa pembangunan akan berhasil seperti apa yang diharapkan apabila disandarkan pada tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat sendiri (bottom up), baik dalam mengenali permasalahan dan kebutuhannya, merumuskan tujuan yang akan dicapai, merencanakan program aksi yang akan dilaksanakan bersama, melaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan maupun dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan kebijakan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera khususnya di Kabupaten Subang. Kajian dan analisis pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan PKH ini dilihat berdasarkan faktor kritis berupa sistem dengan merujuk pada parameter bagaimana kerangka kerja serta aturan dan kebijakan dari pelaksanaan Program PKH, selanjutnya dilihat dari faktor kritis organisasinya, dengan melihat bagaimana struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme, pengaturan sarana dan prasarana serta jaringan-jaringan organisasi yang terbentuk kemudian faktor kritis individunya itu sendiri dengan parameter sejauhmana pengetahuan individu itu terhadap Program PKH, keterampilan individu tersebut serta tingka laku dan pengeleompokan pekerjaan serta motivasi-motivasi yang muncul dari setiap individu.

Permasalahan di atas, peneliti menduga diakibatkan oleh penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang yang belum dilaksanakan secara efektif baik pada tatanan sistem, organisasi maupun individu. Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul : “Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Subang”.

II. Fokus PenelitianFokus penelitian ini diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang dalam prakteknya belum berjalan secara efektif. Sedangkan sub fokusnya adalah bagaimana agar penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan ini

5

berjalan secara fektif. Oleh karena itu ketidakefektifan tersebut di atas, akan diteliti berdasarkan kriteria penguatan kebijakan menurut Riyadi (2010:15) yang terdiri dari sistem (kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan), organisasi (struktur, organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan), individu (pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, motivasi).

III. Rumusan Masalah PenelitianBerdasarkan fokus penelitian tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian (research questions) yangteridentifikasikansebagai berikut :1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan

Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang?

2. Bagaimana strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera secara efektif di Kabupaten Subang?

IV. Maksud dan Tujuan Penelitian4.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Subang.4.2. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang.

2. Mengkaji dan menganalisis strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera secara efektif di Kabupaten Subang.

V. Kegunaan Penelitian1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik, khususnya strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Subang yang mempunyai kewenangan dalam meningkatkan dan mengefektifkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera secara efektif di Kabupaten Subang.

VI. Kerangka Berpikir PenelitianPengembangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan memiliki cara

tersendiri untuk menjalannya aktivitasnya yang memungkinkan terjadinya pengembangan kapasitas pada sebuah individu, sistem, atau organisasi, dimana pada aktivitas tersebut terdiri atas beberapa tahapan umum. Adapun tahapan atau fase tersebut menurut Gandara (2008 : 18) menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan

6

yang mempengaruhi pembangunan dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu :

1. Komitmen Bersama (Collective Commitments)2. Kepemimpinan yang kondusif (Condusif Leadership)3. Reformasi Kelembagaan4. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki

Faktor tersebut sangat diperlukan dalam meningkat kekuatan penguatan kapasitas kelembagaan dalam amembangun tercapainya tujuan organaisasi. Sedangkan Sedarmayanti (2005 : 336) mengatakan bahwa “pengembangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan/penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar pengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance”. Suatu lembaga salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi. Karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Eade dalam Sitinjak (2006 : 34), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat madani.

3. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi kemajuannya. Fokusnya adalah mengembangkan hubungan antara struktur, proses dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas dan jumlah dari hasilnya dan efeknya. Kriteria efektivitas terkonsentrasi pada dampaknya di tingkat lokal.

4. Jika penguatan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan akhir (misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), maka pilihan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya adalah misi organisasi yang berimbang dan keterkaitan dengan lingkungan eksternal, struktur dan dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya akan

7

berhubungan dengan faktor luar dimana misi itu dirasakan tepat, masuk akal dan terpenuhi.

5. Jika penguatan kapasitas kelembagaan adalah suatu proses penyesuaian untuk merubah dan proses penegasan terhadap sumberdaya untuk mengatasi tantangan maupun keinginan untuk aksi keberlanjutan. Fokusnya adalah membantu mitra kerja untuk menjadi lebih mandiri dalam hubungan jangka panjang.

Penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efeisien. Penguatan kapasitas kelembagaan menurut Sumpeno (2006 : 5) adalah perubahan perilaku untuk :

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap;

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur;

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu perubahan perilaku, strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan pemberdayaan masyarakat secara institusional maupun secara individu dapat terwujud. Kriteria tersebut di atas memberikan arahan terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Untuk lebih jelasnya peneliti dapat menggambarkan paradigma berpikir penelitian berikut ini :

8

Sumber : Diolah Peneliti, 2016.Gambar 2.4

Paradigma Berpikir Penelitian

VII. Proposisi PenelitianBerdasarkan Rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis

mengajukan proposisi penelitian sebagai berikut :1. Terdapat faktor sistem, organisasi dan individu yang menyebabkan penguatan

kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang

2. Terdapat strategi penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera secara efektif di Kabupaten Subang.

VIII. Metode PenelitianPendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2009:3)

bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat.

Jenis pendekatan penelitian bersifat kualitatif fenomologis yaitu dengan memandang realitas yang ditampakkan oleh seseorang sebagai refleksi dari realitas-realitas lain yang tidak berdiri sendiri. Campbell (1994:86), mengatakan bahwa “realitas yang ditampakkan individu sebenarnya merupakan refleksi dari pengalaman sosialnya, kesadaran akan dirinya sendiri, dan kesadaran akibat berinteraksi dengan individu lain”. Menurut Smith (2007 : 52) fenomenologi Campbell “adalah sebuah upaya untuk memahami sudut pandang orang pertama”. Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi seseorang di dalam pengalaman subjektif atau bagaimana orang tersebut mengalami segala sesuatu di sekitarnya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesis. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam administrasi publik.

Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah strategi studi kasus model kelembagaan. Hal ini didasarkan kepada pendapat Creswell (1995:12) yang mengatakan “bahwa strategi studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,

9

aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap, menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan”. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

IX. Hasil Penelitian dan Pembahasan9.1. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kabupaten SubangProgram Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial

yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah merupakan program yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus untuk mengembangkan kebijakan dalam perlindungan sosial bagi masyarakat yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat penerima PKH diwajibkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera khususnya di Kabupaten Subang. Kajian dan analisis pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan PKH ini dilihat berdasarkan faktor kritis berupa sistem dengan merujuk pada parameter bagaimana kerangka kerja serta aturan dan kebijakan dari pelaksanaan Program PKH, selanjutnya dilihat dari faktor kritis organisasinya, dengan melihat bagaimana struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme, pengaturan sarana dan prasarana serta jaringan-jaringan organisasi yang terbentuk kemudian faktor kritis individunya itu sendiri dengan parameter sejauhmana pengetahuan individu itu terhadap Program PKH, keterampilan individu tersebut serta tingka laku dan pengeleompokan pekerjaan serta motivasi-motivasi yang muncul dari setiap individu.a. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan

(PKH) dilihat dari Faktor SistemSistem merupakan suatu komponen dan elemen yang digabungkan menjadi

satu untuk mencapai tujuan tertentu, sistem juga merupakan seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Dalam pelaksanaannya sistem tersebut dilihat dari kerangka kerja serta aturan dan kebijakannya, PKH di Kabupaten Subang yang merupakan suatu program pengentasan kemiskinan mempunyai sekretariat di Dinas Sosial Kabupaten Subang yang dikenal dengan UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan), sekretraiat dari PKH ini terdiri dari satu ruangan operator dan ruangan kecil tempat menerima tamu atau

10

pendamping yang memberikan laporan karena dalam pelaksanaannya setiap bulan para pendamping memberikan laporan verifikasi data untuk diinput oleh setiap operator.b. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan

(PKH) dilihat dari Faktor Kritis OrgansiasiOrganisasinya pada dasarnya merupakan tempat atau wadah bagi orang-orang

untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik itu sumber daya berupa uang, material, mesin, metode maupun lingkungan, sarana dan prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.c. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan

(PKH) dilihat dari Faktor Kritis IndividuHakikat manusia sebagai makhluk individu memiliki harkat dan martabat yang

mulia yang berupaya untuk senantiasa dan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada masnusia yang dilihat dari parameter pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokkan pekerjaan dan motivasi-motivasi yang diperlukan.

Pelaksanaan PKH dilapangan ditekankan kepada pendamping lapangan, setiap pendamping melakukan rapat koordinasi setiap bulannya serta memverifikasi data ke sekolah-sekolah dan posyandu-posyandu karena sesuai dengan tugas pokok dari pendamping ini adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data/up date dimana pemutakhiran global dilakukan setahun sekali

2. Verifikasi absen dari sekolah, posyandu3. Mendampingi pengeluaran uang yang diterima anggota dari PKH

tersebut.

9.2. Faktor-faktor penyebab belum efektifnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

a. Dari segi sistem masih terdapat tingkat kevalidan data yang kurang akuratb. Adanya rotasi pegawai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang

khusunya pada Dinas Sosial yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga koordinasi menjadi stagnan dan tidak efektif, yang pada akhirnya terjadi pementahan pelaksanaan PKH.

c. Kurang adanya kepedulian dari Pemimpin Daerah, dalam memperhatikan pelaksanaan PKH dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

d. Rendahnya kualitas SDM peserta PKH. Seluruh peserta PKH memiliki pendidikan yang rendah, karena rendahnya pendidikan maka hanya memiliki keterampilan yang rendah.

9.3. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang

11

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menjelaskan strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang sebagai berikut :a. Faktor Kritis Sistem

Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang dilihat dari faktor kritis sistem, kondisi saat ini di Kabupaten Subang, mekanisme pelaksanaan program PKH seperti; pendataan RTSM, sosialisasi PKH menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Subang. Untuk dapat memecahkan permasalahan mekanisme pelaksanaan program PKH, maka yang harus dilakukan ada dua pilihan yaitu :

1) Perbaikan pedoman umum Program Keluarga Harapan.2) Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan setiap tahun.Untuk melakukan perbaikan pedoman umum PKH membutuhkan peran

pemerintah terutama dari Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program karena merupakan program pemerintah, namun Pemerintah Daerah bisa menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program PKH ternyata terjadi masalah yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program PKH. Sedangkan pilihan kedua alternatif solusi dalam masalah mekanisme pelaksanaan program PKH adalah evaluasi pelaksanaan program PKH setiap tahun. Hal ini dapat dicapai apabila program PKH di tingkat Kelurahan sudah pada jalur yang benar dan anggotanya merupakan RTSM sudah kuat. Sehingga yang harus dilakukan untuk menangani masalah mekanisme pelaksanaan PKH adalah melakukan penataan ulang pelaksanaan program PKH di tingkat Kelurahan terlebih dahulu kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan program PKH di tingkat Kabupaten Subang.

Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH Kecamatan. Pendamping PKH  bekerjasama dengan ketua kelompok PKH akan memverifikasi perubahan data terkait. Format pemutakhiran data dapat dilihat pada lampiran data yang telah di-update, selanjutnya diteruskan ke UPPKH kabupaten/kota untuk proses pemutakhiran data peserta PKH melalui aplikasi yang sudah on line ke UPPKH Pusat. Pemutakhiran data merupakan perubahan data dasar Peserta PKH, yang merupakan keseluruhan data dari peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi Data Dasar Utama (Master Database)  UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Berdasarkan Master Database tersebut, program akan mencetak kartu peserta, dan format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemutakhiran, dan sebagainya atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database.b. Faktor Kritis Organisasi

Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang dilihat dari faktor kritis organisasi, PKH merupakan program lintas sektor, karena pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, yaitu: Menko Kesra, Bappenas, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Keuangan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga didukung oleh BPS untuk penyediaan data penerima dan PT Pos Indonesia untuk sistem manajemen informasi

12

pembayaran. Beberapa hal penting yang diputuskan pemerintah untuk pelaksanaan program PKH yaitu :

1) Pencetakan kartu untuk rumah tangga sangat miskin atau peserta PKH diserahkan kepada PT Pos Indonesia.

2) Selain sebagai kuasa penggunaan anggaran, Kementerian Sosial, ditugasi untuk membuat peraturan pelaksanaan program (pedoman dan petunjuk teknis).

3) Penyaluran dana PKH kepada peserta PKH dilakukan oleh PT Pos Indonesia.4) Sosialisasi dilakukan lewat pertemuan awal dengan pihak-pihak yang berkaitan

dengan PKH yaitu UPPKH Pusat Kementerian Sosial, pendamping PKH, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Sosialisasi untuk peserta PKH dilakukan oleh pendamping PKH.

5) Sosialisasi di daerah dilakukan oleh UPPKH masing-masing daerah dengan adanya pengawasan dari Sudin masing-masing daerah

6) UPPKH daerah melakukan pengawasan, pemeriksaan komitmen peserta dan penanganan pengaduan masyarakat.

c. Faktor Kritis IndividuStrategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang dilihat dari faktor kritis individu, Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan dana berupa uang tunai saja kepada peserta PKH, tetapi memberdayakan peserta PKH tersebut, maka yang harus dilakukan ada dua pilihan yaitu :

1) Modal dari dana PKH2) Pendampingan dan pelatihan keterampilan

Pemberdayaan terhadap peserta PKH, memerlukan modal untuk melakukan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan peserta PKH. Dana itu dipergunakan dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk memenuhi keperluan anak untuk sekolah yaitu peralatan sekolah dan pembayaran SPP. Sedangkan pilihan kedua alternatif solusi dalam masalah pemberian keterampilan peserta PKH adalah pendampingan dan pelatihan keterampilan. Pendamping bekerja sama dengan organisasi PKK dan pengajian ibu untuk mengadakan pelatihan agar memiliki keterampilan untuk meningkatkan kemampuan peserta melakukan inovasi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pemberian keterampilan juga dilakukan kepada anak-anak untuk memiliki keterampilan khusus karena banyak anak peserta PKH yang hanya dapat mengenyam pendidikan SLTP. Jika pemberdayaan tidak dilakukan maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran terdidik.

Berdasarkan strategi penguatan kelembagaan di atas, maka peneliti memberikan gambaran potensi kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan ke depan serta strategi untuk pelaksanaan program PKH di Kabupaten Subang, maka perlu dilakukan pendekatan analisis SWOT (Strenght, weakness, opportunity, threat) seperti yang diuraikan dibawah ini :

Tabel 4.1Strenghthness (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat

(Ancaman) dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapandi Kabupaten Subang

Strengthness : Weaknesses :1. Faktor kritis sistem

a. Adanya aturan yang mengatur 1. Faktor kritis sistem

a. Pendataan peserta PKH 13

mengenai pelaksanaan PKHb. Adanya standar operasional yang

jelas 2. Faktor kritis organisasi

a. Tersedia fasilitas pendidikan dan kesehatan

3. Faktor kritis individua. Kesadaran peserta PKH terhadap

pendidikan dan kesehatanb. Keinginan untuk meningkatkan

taraf hidup yang lebih baik

menggunakan data baseline BLT2. Faktor kritis Organisasi

a. Sosialisasi terbatas pihak terkait PKH

3. Faktor Kritis Individua. Rendahnya kualitas SDM peserta

PKHb. Pendapatan hanya untuk

memenuhi kebutuhan hidupc. Tempat tinggal yang sangat

sederhana

Opportunity : Threat :1. Kebijakan Pemerintah Nasional 2. Pendamping sebagai panca indera

PKH3. Dana yang diberikan oleh PKH akan

meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penggunaannya yang tepat

1. Data penduduk miskin tidak diupdate2. Jumlah peserta PKH dan besaran dana

sudah ditentukan sosialisasi terbatas pihak terkait PKH

3. Adanya kecenderungan untuk menyalahgunakan dana PKH

Sumber : Hasil Penelitian, 2017.Secara lebih detail untuk menjelaskan poin-poin dalam analisis SWOT,

dijabarkan dalam faktor internal dan eksternal yang terbagi menjadi kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan dalam pembahasan selanjutnya.1. Pelaksanaan Program PKH dari segi Strengths

Berdasarkan klasifikasi SWOT yang dilakukan dilapangan dapat ditentukan kekuatann dalam pelaksanaa program PKH Kabupaten Subang. Adalah :

1) Usia produktif peserta PKH. Para peserta dapat melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Tersedia fasilitas pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan memiliki kondisi bangunan yang baik dan peralatan pendukung kegiatan cukup lengkap dimiliki.

3) Kesadaran peserta PKH terhadap pendidikan dan kesehatan. Peserta PKH kini selalu mendorong anak-anak untuk sekolah dan mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Peserta PKH yang hamil melakukan kunjungan rutin kehamilan setiap bulan, peserta PKH yang memiliki anak balita membawa anak ke posyandu untuk pemeriksaan dan pemberian vitamin.

4) Adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Untuk jangka pendek, dana yang diperoleh selain digunakan untuk keperluan sekolah sisanya digunakan untuk modal usaha. Untuk jangka panjang, peserta PKH percaya bahwa melalui pendidikan dan kesehatan yang baik maka kemiskinan akan dapat diputuskan.

Melihat kekuatan–kekuatan yang ada dalam pelaksanaan program PKH Kabupaten Subang, dilihat bahwa peserta PKH telah memiliki kesadaran terhadap pendidikan dan kesehatan dan bukan karena takut tidak mendapat dana PKH. Peserta kini lebih menyadari bahwa pendidikan yang tinggi dan pemeriksaan kesehatan ke tenaga medis lebih menjamin kualitas hidup peserta dan anak-anaknya. Adanya

14

keinginan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik terutama untuk kehidupan anak-anak mereka supaya lepas dari jerat kemiskinan.

Sebagian besar peserta PKH berusia produktif, peserta di dorong untuk mengembangkan dirinya supaya kehidupan perekonomiannya lebih baik lagi dengan cara mengajak peserta masuk PKK untuk memperoleh keterampilan. Tersedia layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Subang dan diberinya akses ke layanan tersebut membuat peserta PKH tidak kesulitan lagi untuk menerima layanan. Kekuatan yang ada tidak cukup hanya diberi bantuan namun harus ditingkatkan. Prioritas masalah yang harus dibenahi adalah taraf hidup peserta PKH Kabupaten Subang.

2. Pelaksanaan Program PKH dari segi WeaknessTerdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan program PKH

Kabupaten Subang, yaitu :1) Pendataan peserta PKH menggunakan data baseline BLT 05. Data

diperoleh dari BPS untuk program BLT.2) Sosialisasi terbatas pihak terkait PKH. Tidak ada sosialisasi untuk

seluruh penduduk.3) Pendapatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan peserta

PKH yang terbatas sebagai pedagang, buruh dan tukang hanya cukup untuk kebutuhan hidup yang sederhana.

4) Tempat tinggal yang sangat sederhana. Tempat tinggal yang hanya beralaskan tanah dan dinding dari kayu, dan hanya sedikit peserta yang menggunakan semen dengan daerah lingkungan yang kumuh.

Selain mempunyai kekuatan, ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program PKH. Hal yang paling menonjol dari keseluruhan kelemahan yang telah disebutkan bersumber dari tidak sejalannya mekanisme program PKH yang sudah dibuat dengan pelaksanaannya di Kabupaten Subang. Hal – hal tersebut yang membuat munculnya permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga dari segi kelemahan; prioritas masalah yang harus dibenahi adalah perbaikan mekanisme pelaksanaan program PKH karena dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Pelaksanaan Program PKH dari segi OpportunitiesDari serangkaian kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program PKH

Kabupaten Subang, ditemukan beberapa peluang yang menunjang pelaksanaan program PKH.

1) Kebijakan Pemerintah Nasional. Komitmen pemerintah untuk menjadikan program PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan khususnya untuk RTSM melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

2) Pendamping sebagai pancaindera PKH. Pekerjaan pendamping untuk mengatur dan mengontrol pelaksanaan PKH di Kabupaten Subang, dan juga sebagai penyambung lidah apabila ada keluhan didalam pelaksaan program PKH.

3) Dana tidak ditentukan penggunaannya. Karena dana yang diberikan tidak digunakan untuk kegiatan tertentu, maka dana yang diperoleh bisa digunakan sebagai modal usaha.

Berdasarkan peluang – peluang yang telah disebutkan diatas yaitu kebijakan pemerintah nasional, pendamping sebagai pancaindera PKH, dana tidak ditentukan penggunaannya.

15

Program PKH merupakan program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, anak-anak yang dibekali dengan pendidikan, akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Kesehatan ibu hamil dan balita terjaga dengan baik karena adanya kontrol dari pihak medis, hal tersebut dapat mengurangi kematian ibu melahirkan dan pertumbuhan balita yang optimal untuk mengatasi kemiskinan dan dana yang dapat digunakan untuk modal usaha. Masalah yang menonjol adalah dana yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha mikro sehingga dari peluang yang ada, dapat diidentifikasikan prioritas masalah yang harus segera ditangani adalah memberdayakan peserta PKH agar memiliki keterampilan yang baik untuk membuat usaha agar mendapat pendapatan yang lebih besar.

4. Pelaksanaan Program PKH dari segi ThreatTerdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program PKH Kabupaten

Subang yang sedang dilakukan, yaitu1) Jumlah peserta PKH dan dana sudah ditentukan. Pemerintah Daerah

yang menjadi pendukung program PKH menentukan pembagian jumlah peserta PKH sampai ke seluruh kelurahan di daerah tersebut.

2) Dana untuk program PKH sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga terbatas untuk peserta.

Data penduduk miskin tidak diupdate. Ada beberapa peserta yang akhirnya tidak lagi menjadi peserta, namun karena tidak adanya data yang diperbaharui, sehingga kekosongan peserta tidak dapat digantikan.

X. Kesimpulan dan Saran5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penguatan kapasitas kelembagaan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif yang dilihat dari faktor kritis sistem adalah masih terdapat tingkat kevalidan data yang kurang akurat, sedangkan dari faktor kritis organisasi terlihat adanya rotasi pegawai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang khusunya pada Dinas Sosial yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga koordinasi menjadi stagnan dan tidak efektif, yang pada akhirnya terjadi pementahan pelaksanaan PKH, dari faktor kritis individu karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dari peserta PKH.

2. Strategi penguatan kapasitas kelembagaan PKH yang dilakukan di Kabupaten Subang adalah menggunakan data pembanding sebagai perbandingan data dalam pendataan RTSM, adanya standar operasional yang jelas mengenai jumlah dan besaran dana yang diterima oleh penerima PKH, sosialisasi mengenai PKH kepada semua warga masyarakat mulai dari ketentuan yang berhak menerima program, besaran dana dan fungsi pendamping dalam pelaksanaan program serta melakukan pemberdayaan peserta PKH sehingga mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penggunaan dana PKH yang tepat dan kreatif, disamping itu adanya strategi lain yang ditemukan oleh peneliti yaitu : pendekatan perilaku (behaviour

16

approach) untuk menumbuhkan keterkaitan emosional, adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program lanjutan dari PKH yang mampu memberikan komitmen bersama dari peserta PKH, daya dukung dan motivasi dari Pemerintah Pusat Penyelenggara Program dalam pemenuhan fasilitas pendukung untuk para pendamping di lapangan.

5.2. Saran-Saran5.2.1. Saran Akademik

1. Disarankan kepada peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut berkaitan dengan strategi penguatan kelembagaan Program Keluarga Harapan khusunya terhadap faktor kritis sistem, faktor kritis organisasi dan faktor kritis individu.

2. Teori yang dipergunakan peneliti dari Riyadi, 2006 yang terdiri dari faktor kritis sistem, faktor kritis organisasi dan faktor kritis individu walaupun masih cukup relevan dan aktual, namun teori tersebut diperlukan modifikasi dengan berbagai strategi lain dalam menjalankan Program Keluarga Harapan. Strategi lain yang dimaksudkan yaitu adanya pendekatan perilaku, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan daya dukung serta motivasi dari pemerintah pusat sebagai penyelenggara program. Oleh karena itu kebaharuan (novelty) dari penelitian ini sifanya hanya memodifikasi terhadap teori yang dipergunakan oleh peneliti. Disarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut.

5.2.2. Saran Praktis1. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai

leading sector dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) agar memakai data kemiskinan yang terus diperbaharui dan menggunakan data perbandingan sebagai check dan balance, adanya mekanisme program PKH yang sejalan dengan pelaksanaan Program PKH Kabupaten Subang serta mengembangkan usaha agar terjadi peningkatan pendapatan penerima PKH dalam meningkatkan taraf hidup.

2. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan PKH menggunakan strategi dengan menumbuhkan keterkaitan emosional dari instansi anggota baik dari Bappeda sebagai pengendali Program, Dinas Sosial sebagai leading sector dan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Departemen Agama dan BPMPKB sebagai instansi pendukung pelaksanaan PKH dengan adanya kerjasama dan koordinasi untuk menumbuhkembangkan rasa memiliki agar dapat terwujud penguatan kelembagaan kearah pengembangan perekonomian khususnya bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Subang.

3. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial agar dalam penguatan kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mewujudkan keluarga sejahtera yaitu menggunakan data pembanding dalam pendataan RTSM, standar operasional yang jelas mengenai jumlah dan besaran dana yang diterima oleh penerima PKH, sosialisasi mengenai PKH kepada semua warga masyarakat mulai dari ketentuan yang berhak menerima program, besaran dana dan fungsi pendamping dalam pelaksanaan

17

program serta melakukan pemberdayaan peserta PKH, sehingga mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penggunaan dana PKH yang tepat dan kreatif.

18

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2008. Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta.

Amstrong, Michael. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Elexmedia Komputindo.

Anderson, James E. 2006. Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin.

Arikunto, Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta : Rineka Cipta.

Atmosudirdjo, Prajudi. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia. Indonesia

Bernard, I, Chaster. 2002. Organisasi dan Manajemen Struktur, Prilaku dan Proses. Jakarta: Gramedia.

Brown, Graham. 2005. Territorality in Organizations. Academy of Management Review. Vol 30.

Chambers, Robert. 2002. Peranan Lembaga Keuangan dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Deputi PPN. 

Crosby, Philip.2006. Quality is still free: Making Quality Certain in Uncertain Times. McGraw-Hill.

Danim. 2007. TeoriKebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Dolbeare, Kenneth M. 1975. Public Policy Evaluation, Sage. Publication. Reforms And Developing Countries, The Contigency Approach, London.

Dunn, William N.2002. Public Policy Analysis – An Introduction; New jersey : Pearson education.

Dye, Thomas R. 2001.Understanding Public Policy. Prentice-Hall Inc,. Englewood Cliffs, NewJersey.

________________ 2005. Implementation and Public Policy. Mc Graw Hill Book Company.

Eade and Tony Dalton. 2006.Talking Policy: How Capacity Building in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

Griffin, Jill. 2005. Customer Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Jakarta : Erlangga.

18

Grindle, M.S., 2007.Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries.Boston, MA : Harvard Institute for International Development.

Henry, Nicholas. 1993. Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan. Terjemahan : Luciana D. Lontoh. Jakarta : Rajawali.

Hogwood dan Gunn. 1986. Hogwood. Brian W., and Gunn, Lewis A., 19

Hoogerwerf, A. 2000. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Erlangga

Hoogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. 1996. Policy Analysis For the Real World. Princeton University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009.Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Islamy, Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Jenkins, W.I. 1978. Policy Analysis, Oxford : Martin Robertson.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997.Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : LP3ES.

Kasim, M. 1994. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Gramedia.

Katz, Daniel dan Robert L. Kahn. 2005. Organizations and The System Concept, dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. 1987. Classics of Organization Theory, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.

Keban T. Yeremias. 2009.“Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian. Jurnal Perencanaan Pembangunan. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (jilid 1). Jakarta : Gunung Agung.

Mackay RI, Rosen FS. 2008. Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO. Centres for Study and Development. Sustainable Agriculture Programme Gatekeeper Series SA35. London : IIED.

Milen, Annel. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas (Terjemahanbebas dari : What do We Know About Capacity Building). Yogyakarta :Pembaharuan.

Moleong, Lexi J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mooney, et al., 2003. Bootstrapping a Nonparametric Approach to Statistical Inference. Sage Publication.

19

Morrison, Terrence. 2001. Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. ADB Institute.

Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Nasution. 2000. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta : Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2001. Ilmu Pemerintahan (Kybernology).Bandung : ProgramPascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan. Kerjasama IIP-UNPAD.

Nigro, Felix A, dan Nigro. 1977. Modern Public Administration. New York : Harper & Row Publisher.

Nugroho, Adi. 2005. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek Masyarakat Miskin. Bandung : Rosdakarya.

Pakpahan, Agus. 2010. Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Bogor.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Pfiffner, John Mc Donald. 1975. Principles of Public Administration. California : Ronald Press.

Philbin, Ann. 2006.Capacity Building in Social Justice Organizations. New York : Ford Foundation.

Presthus, Robert. 1975. Public Administration. New York : The Ronald Press Company.

Purwanto, Agus Erwan. 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.

Riyadi, Joko. 2010.Penguatan Kapasitas Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Gramedia.

Robbins, Stephen, P. 2004. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Ed. 3 Alih Bahasa : Jusuf Udayana. Jakarta : Arcan.

Rohdewohld, Rainer.2005.Capacity Building Increase the Ability. Monash University.

Rosenbloom, David H. & Deborah D. Goldman. 1989. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the public Sector. New York: Random House, Edisi Kedua.

Sedarmayanti. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Penerbit PR.Refika Aditama.

20

Sensions, Katty. 2003. The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach. Regional Development Studies. Vol. 3, p.l48-150

Simon, H.A. 1997. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. 4th Edition. New York: Free Press.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Cetakan Ke II. Jakarta : LP3ES.

Sitinjak,Tony.2006. Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan. Jakarta : Gramedia.

Soedjadi, F.X. 2007. Analisis Manajemen Modern Kerangka Berpikir dan Beberapa Aplikasinya.Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Soehartono, Irawan. 2000. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.s

Soeprapto, Tommy. 2006. Penguatan Kapasitas dengan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Media Pressindo.

Stoner and Freeman. 2004. Human Resources Management for Public Administration. 2 ed. Prentice Hall.

Sumpeno. 2005.Capacity Building, Persiapan dan Perencanaan. Jakarta: Catholic Relief Service.

Sugandha, Dann. 2009. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Al-fabeta

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : Alfabeta

Supriatna, Tjahya. 1996. Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.Jakarta : Nimas Multima.

Suradinata, Ermaya. 1993. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung : Mandar Maju.

Suryaningrat, Bayu. 2001. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan. Jakarta : Bina Aksara.

Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta : UPP. AMP YKPN.

Taylor E, Shelley, Dkk. 1990.Psikologi Sosial. Edisi Kedua Belas. Jakarta: Kencana.

Terry, George. R.2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. Perencanaan Pembangunan. Cetakan ke-19, Jakarta : Gunung Agung.

21

Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2002. Economic Development In The ThirdWorld, Eighth Edition, Jilid I & II, Munandar, H. dan Puji. Jakarta : Erlangga.

Udoji, Chief J.O, 1981. The African Public Servant As a Public Policy in Africa. Addis Abeba : African Association for Public Administration and Management.

Uphoff, N.2006.Local Institutional Development. West Hartford. CT Kumarian Press.

Utomo, Warsito. 2008. Administrasi Publik Baru di Indonesia. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara.

White. Jay. D. 2005. Research in Public Administration. Universitas Michigan Sage Publications.

Wibawa, Samudra.2004. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps.

Wrihatnolo, R. R.. 2002. Manajemen Pemberdayaan;Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. ElexMedia Komputindo.

Yap, Jan. 2006. Human Resources Capacity Building. New York: Free Press.

Zainun, Bukhari. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Dokumen Lain :

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Pakir Miskin

Keputusan Bupati Subang Nomor: 476/Kep.246-Disduk/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Subang

Peraturan Daerah Kabupaten Subang No.7 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Keputusan Bupati Subang No.14.C.16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

*) Penulis adalah alumni Program Doktor Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

22

23