nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten …bappeda-jepara.org/dokumen/1536728001.pdf · makna...

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 18 TAHUN 2018


TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUP-APBD)

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2018

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA



TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD MARZUQI

Jabatan : BUPATI JEPARA

Alamat Kantor : JL. KARTINI NO. 1 JEPARA

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara

2. a. Nama : IMAM ZUSDI GHOZALI

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JEPARA

Alamat Kantor : JL. PEMUDA NO. 106 JEPARA

b. Nama : PURWANTO



c. Nama : PRATIKNO



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUP-APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah

Kabupaten Jepara dengan DPRD Kabupaten Jepara untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPAS-P).

DAFTAR ISI

Hal

NOTA KESEPAKATAN KUP-APBD TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ISI

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD

1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 5

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KUP-APBD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran

2018

5

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 8

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 8

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 8

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 10

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 12

BAB III PENUTUP 14

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Tahun 2018 1

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUP-APBD)

KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan ditujukan untuk :

(1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar

fungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, merupakan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dibagi dalam tiga bentuk, yaitu : (1) Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan perencanaan jangka panjang daerah dengan

kurun waktu 20 tahun. Untuk hal ini, Kabupaten Jepara telah menyusun RPJPD Kabupaten

Jepara Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, (2) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan perencanaan jangka

menengah daerah dengan kurun waktu 5 tahun, dalam hal ini Kabupaten Jepara telah

menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, dan

(3) Rencana pembangunan tahunanan daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) sebagai perwujudan dari pelaksanaan perencanaan tahunan daerah, yang

selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Mengingat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan

dokumen ini merupakan kelanjutan secara berkala dari upaya untuk pencapaian target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai satu kesatuan sistem

yang tak terpisahkan dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui

proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) di


Kabupaten Jepara. Dalam upaya untuk mengoptimalkan sumberdaya di daerah yang

terbatas guna pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, maka dilakukan dengan

mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan dalam

rangka pencapaian visi dan misi serta arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jepara terpilih periode tahun 2017–2022. Dengan harapan, proses pelaksanaan

pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien untuk memperoleh hasil pembangunan

yang optimal dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 83 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri setiap tahunnya. Pasal 85 menyebutkan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi

ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan

belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, dengan tetap

memperhatikan capaian kinerja dan hal-hal yang belum tercapai pada tahun sebelumnya.

Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target. Selanjutnya

Pasal 155 menyebutkan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan

yang semula ditetapkan dalam KUA. Hal tersebut guna mengantisipasi perkembangan

akibat adanya kebijakan dari pemerintah yang berdampak pada perubahan asumsi–asumsi

dalam penyusunan KUA Penetapan Tahun 2018. Agar target rencana lebih realistis dalam

pencapaiannya, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2018, maka perlu adanya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2018. Lebih lanjut,

Pasal 87 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan satu paket Rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) kepada DPRD.

Dalam penyusunan KUP-APBD Tahun Anggaran 2018, tidak terlepas dari upaya

pelaksanaan dan perwujudan Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jepara terpilih periode tahun 2017–2022.

1.1.1 Visi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah

sebagai berikut : “Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya

Saing”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Madani yaitu daerah yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, bekerja

keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran


sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan

ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman,

nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak,

kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin

dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah pancasila serta menjaga keseimbangan

sumber daya alam secara turun temurun dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Selain

itu, ciri dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan

keunggulannya dibandingkan dengan daerah lain. Jepara memiliki sumber daya yang

hampir sempurna, yakni meliputi pegunungan, hutan, pemukiman, pesisir dan kepulauan.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan

keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber

daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang

berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan

jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap

dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara

berkelanjutan, dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern.

Berdaya saing artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan,

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi ditingkat lokal,

regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota

industri yang melakukan transaksi ekonomi baik regional maupun internasional, Jepara

memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya

penduduk yang bekerja di sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur

ekonomi yang memadahi, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif,

regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan dan dukungan sumberdaya energi serta

sumber daya lainnya.

1.1.2 Misi.

Misi Kabupaten Jepara untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang

akan datang adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya

Misi memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan

berbudaya ini diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM masyarakat Kabupaten

Jepara yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Misi ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas jasmani dan rohani masyarakat sehingga mampu membentuk


SDM yang sehat secara fisik, psikologi dan akal budi. Pembangunan yang dilakukan

mampu untuk menguatkan jati diri dan karakter masyarakat Jepara melalui kegiatan

keagamaan, kemasyarakatan, sosial budaya dan pendidikan yang bertujuan

membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan

hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan

interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai – nilai luhur

budaya dan memiliki kebanggaan sebagai warga Jepara dalam rangka memantapkan

landasan spiritual, moral dan etika pembangunan daerah.

2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat

Misi untuk pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan

masyarakat dapat dijelaskan lebih rinci yaitu memperbaiki pengelolaan pelaksanaan

pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap

menjaga fungsi, daya dukung dan daya tamping serta kenyamanan kehidupan pada

masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan

pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan

keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan

lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi

intesitas dan cakupan bencana, serta meningkatkan keindahan, pemeliharaan dan

pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan.

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri

Misi untuk mewujudkan perekoniman daerah yang yang progresif dan mandiri

dijelaskan secara rinci adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia

berkualitas, mandiri dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi menuju penerapan inovasi secara berkelanjutan;

memperkuat perekonomian mikro berbasis potensi lokal menuju keunggulan

kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pemasaran.

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dijelaskan secara

lebih rinci adalah meningkatkan pembangunan daerah dan desa; mengurangi

kesenjangan sosial, keberpihakan kepada masyarakat dan kaum lemah, menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat

terhadap pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, mewujudkan infrastruktur

dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi

pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendung, jaringan irigasi


dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman

yang ramah dan partisipatif.

5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan

Publik yang Profesional

Misi untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

yang profesional dijelaskan secara lebih rinci adalah meningkatkan kualitas aparatur

daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk perwujudan good

governance, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan

publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan pelaksanaan

kerjasama ekonomi antar daerah dan investasi bagi pembangunan di daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar

dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya;

2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2018 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

3. Merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam

mencapai target pendapatan daerah, Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan

Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD)

Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018.

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD meliputi seluruh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan

nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4574);;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan


14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2017-2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2).

25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 53).


BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah terjadi perubahan dan

perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga perlu disesuaikan. Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang

digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi

hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD 2018

Kabupaten Jepara untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang

menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 tersebut

antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara di tahun 2018 diharapkan akan berada pada

kisaran 5,3% - 5,4%, sedikit lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah (5,5% - 5,9%) dan Nasional (5,2%). Hal ini didorong oleh iklim investasi

yang semakin menjanjikan di sektor industri dan pariwisata;

2. Inflasi Kabupaten Jepara diharapkan akan berada pada nilai normal, sekitar 4,0 ± 1%,

dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu

kenaikan harga barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai

pertumbuhan ekonomi. Inflasi sampai akhir tahun 2018 akan masih sangat

dipengaruhi oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik yang biasanya akan memicu kenaikan

harga-harga;

3. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian;

4. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan pagu definitif

alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

5. Penyesuaian penerimaan pendapatan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari;

6. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan

operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan

kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan

publik dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk kelangsungan pelaksanaan otonomi daerah maka Kabupaten Jepara

berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal, baik melalui


usaha intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi

sumberdaya yang ada akan dikelola secara efektif dan efisien serta upaya ekstensifikasi

pendapatan daerah dengan mengoptimalkan peluang-peluang pendapatan baru yang

mempunyai potensi besar dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan APBD perubahan 2018 ini ada sumber – sumber pos

penerimaan pendapatan yang mengalami perubahan, penggeseran, peningkatan maupun

penurunan. Pendapatan yang diproyeksikan mengalami peningkatan diantaranya adalah

Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD

yang sah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan

keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan yang mengalami

penurunan berasal dari pendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah pada Penetapan sebesar

Rp2.120.764.886.000,00 sementara target perubahan pendapatan daerah Kabupaten

Jepara tahun 2018 diproyeksikan naik menjadi Rp2,252,828,581,000,00 atau naik sebesar

Rp132,063,695,000,00 (6,32%). Detail dari masing-masing pos pendapatan dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2018

Nomor U R A I A N JUMLAH (RP)

BERTAMBAH / BERKURANG

APBD PENETAPAN 2018

PROYEKSI PERUBAHAN 2018

RP %

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

325,195,315,000 348,956,389,000 23,761,074,000 7.31

1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH

89,352,500,000 97,852,500,000 8,500,000,000 9.51

1.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

18,783,171,000 19,540,217,000 757,046,000 4.03

1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

10,379,784,000 11,360,256,000 980,472,000 9.45

1.1.4 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

206,679,860,000 220,203,416,000 13,523,556,000 6.54

1.2 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN

1,355,010,937,000 1,355,376,807,000 365,870,000 0.03

1.2.1 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

41,474,464,000 41,840,334,000 365,870,000 0.88




APBD PENETAPAN 2018

PROYEKSI PERUBAHAN 2018

RP %

1.2.2 PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM

984,937,249,000 984,937,249,000 - 0.00

1.2.3 PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS

328,599,224,000 328,599,224,000 - 0.00

1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

440,558,634,000 548,495,385,000 107,936,751,000 24.50

1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

107,070,440,000 107,070,440,000 - 0.00

1.3.2 PENDAPATAN DANA DARURAT

- - -

1.3.3 PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

133,606,709,000 161,791,131,000 28,184,422,000 21.10

1.3.4 PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

199,881,485,000 198,273,424,000 (1,608,061,000) -0.80

1.3.5 PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- 81,360,390,000 81,360,390,000 100.00

JUMLAH PENDAPATAN

2,120,764,886,000 2,252,828,581,000 132,063,695,000 6.23

Sumber: APBD Kab. Jepara, BPKAD Kab. Jepara

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja dalam perubahan tahun 2018 tidak terlepas dari kondisi

pendapatan target tahun berjalan 2018, dan juga memperhatikan kebutuhan yang

mendesak dalam tahun berjalan, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara

optimal, maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat, dengan faktor-faktor

yang mendasari dalam menentukan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

2. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan diperlukan oleh

masyarakat luas secara langsung agar tercipta stabilitas ekonomi dan daerah.

3. Kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagian besar masyarakat.


5. Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

6. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka komposisi perubahan

belanja tahun 2018 akan mengalami perubahan sebagaimana berikut :

1. Belanja meningkat dari Rp2.358.409.053.000.00 menjadi Rp2.399.286.421.000.00 atau

naik sebesar Rp40.877.368.000.00 (1,73%).

2. Belanja Tidak Langsung menurun dari Rp1.303.053.973.000.00 menjadi

Rp1.292.465.267.000.00 atau turun sebesar Rp 10.588.706.000.00 (-0,81%).

3. Belanja Langsung meningkat dari Rp1.055.355.080.000,00 menjadi

Rp1.106.821.154.000.00 atau naik sebesar Rp51.466.074.000.00 (4,88%); dan

Selengkapnya mengenai perubahan Belanja dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018



2018 PROYEKSI

PERUBAHAN 2018 RP %

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1,303,053,973,000 1,292,465,267,000 (10,588,706,000) -0.81

2.1.1 BELANJA PEGAWAI 884,988,462,000 862,778,764,300 (22,209,697,700) -2.51

2.1.2 BELANJA BUNGA - - - 0.00

2.1.3 BELANJA SUBSIDI 234,085,000 234,085,000 - 0.00

2.1.4 BELANJA HIBAH 49,552,100,000 54,127,490,000 4,575,390,000 9.23

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

26,162,410,000 26,462,410,000 300,000,000 1.15

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

11,332,780,000 12,263,832,700 931,052,700

8.22

2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL

327,784,136,000 333,598,685,000 5,814,549,000

1.77

2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA

3,000,000,000 3,000,000,000 - 0.00

2.2 BELANJA LANGSUNG

1,055,355,080,000 1,106,821,154,000 51,466,074,000 4.88

2.2.1 BELANJA PEGAWAI 45,055,931,000 45,055,931,000 - 0.00

2.2.1 BELANJA BARANG DAN JASA

648,907,166,000 700,373,240,000 51,466,074,000 7.93

2.2.1 BELANJA MODAL 361,391,983,000 361,391,983,000 - 0.00

JUMLAH BELANJA 2,358,409,053,000 2,399,286,421,000 40,877,368,000 1.73

SURPLUS/DEFISIT

(237,644,167,000) (146,457,840,000) 91,186,327,000 -38.37



Berdasarkan uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018

mengalami defisit belanja sebesar Rp.146.457.840.000,00 yang disebabkan karena

proyeksi pendapatan (Rp2,252,828,581,000,00) lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi

belanja (Rp.2.399.286.421.000,00).

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan penerimaan maupun pengeluaran

pembiayaan sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2018 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

(SiLPA). Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diperlukan efisiensi

dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja, kualitas dan efektifitas. SiLPA

dalam penetapan sebesar Rp. 252.644.167.000,00 pada perubahan diproyeksikan

turun menjadi Rp.161.457.840.000,00 atau turun sebesar Rp.91.186.327.000,00

(36,09%).

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk mendukung kualitas kinerja BUMD serta

mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat ekonomi produktif

dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bentuk penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah, dimana pengeluaran tersebut akan diterima

kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam penetapan sebesar Rp.

15.000.000.000,00 pada perubahan diproyeksikan tetap.

Selengkapnya mengenai perubahan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel

2.3. berikut:

Tabel 2.3. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018

Nomor U R A I A N

JUMLAH (RP) BERTAMBAH / BERKURANG

PENETAPAN 2018 PROYEKSI

PERUBAHAN 2018

Rp %

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

252,644,167,000 161,457,840,000 (91,186,327,000) -36.09

3.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

252,644,167,000 161,457,840,000 (91,186,327,000) -36.09


Nomor U R A I A N

JUMLAH (RP) BERTAMBAH / BERKURANG

PENETAPAN 2018 PROYEKSI

PERUBAHAN 2018

Rp %

3.1.2 PENCAIRAN DANA CADANGAN

- - - 0.00

3.1.3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

- - - 0.00

3.1.4 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH

- - - 0.00

3.1.5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN

- - 0.00

3.1.6 PENERIMAAN PIUTANG DAERAH

- - - 0.00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

15,000,000,000 15,000,000,000 - 0.00

3.2.1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

- - 0.00

3.2.2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

15,000,000,000 15,000,000,000 - 0.00

3.2.3 PEMBAYARAN POKOK UTANG

- - - 0.00

3.2.4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

- - - 0.00

SURPLUS PEMBIAYAAN

237,644,167,000 146,457,840,000 (91,186,327,000) -38.37

4 SISA LEBIH ANGGGARAN TAHUN BERKENAAN

JUMLAH SISA LEBIH ANGGGARAN TAHUN BERKENAAN

- - -


Berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka pembiayaan daerah mengalami

surplus pembiayaan sebesar Rp.146.457.840.000,00. Surplus pembiayaan ini dipergunakan

untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp.146.457.840.000,00 sehingga kondisi

perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah berimbang.

nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten …bappeda-jepara.org/dokumen/1536728001.pdf · makna...

Documents