peraturan.bpk.go.id no... · web viewundang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan...

39
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND.HM.RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pelayanan dan Pengobatan Kesehatan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai ketentuan Retribusi Pelayanan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara; b. bahwa untuk menambah obyek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03), maka perlu diadakan perubahan /penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka kepastian hukum serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan

Upload: others

Post on 25-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARANOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD)

MAYJEND.HM.RYACUDUKOTABUMI LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pelayanan dan Pengobatan Kesehatan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai ketentuan Retribusi Pelayanan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa untuk menambah obyek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03), maka perlu diadakan perubahan /penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka kepastian hukum serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Page 2: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

Republik Indonesia Nomor 1821), 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

Page 3: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 582 / MENKES / SK / VI / 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah;

16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159 b / MENKES / PER / II / 1998 tentang Rumah Sakit Umum Daerah;

17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741 / MENKES / PER / VII / 2008 tentang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

18 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;

19 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582 / MENKES / SK / VI /1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

20 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :457/MENKES/IX/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;

21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 004 / MENKES / SK / I /2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara (Lembaran

Page 4: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 53);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARADan

BUPATI LAMPUNG UTARAMEMUTUSKAN:

Menetapka : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA.

Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 53) diubah sebagai berikut :1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut ;a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalanb. Pelayanan Instalasi Gawat Daruratc. Pelayanan Instalasi Rawat Inapd. Pelayanan Instalasi Laboratoriume. Pelayanan Instalasi Radiologif. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medikg. Pelayanan Instalasi Bedah Sentralh. Pelayanan Persalinani. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazahj. Pelayanan Visum et Repertum, dank. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazahl. Pelayanan Instalasi Gizi

Page 5: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

2. Ketentuan Pasal 13 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13Terhadap jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah, pembebanan biayanya diatur sebagai berikut :a. untuk pasien yang meninggal dunia dan biaya perawatan telah

lunas dibayar, maka biaya pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau ahli waris;

b. untuk pasien yang tidak dikenal/tanpa identitas biaya pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit Daerah (RSD); dan

c. untuk pasien yang dibawa dan menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang, maka apabila meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan kepada instansi yang bersangkutan;

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah, terdiri dari :

a. Jasa Sarana, danb. Jasa Pelayanan;

4. Ketentuan Pasal 18 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 Besarnya Tarif Retribusi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Dihapus.b. Bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan peserta Asuransi

Kesehatan Indonesia (Askes) dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini, bilamana belum ditetapkan dalam ketentuan Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes).

c. Pemeriksaan Kesehatan :

- Bagi umum Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).- Bagi Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh dokter

penguji tersendiri (DPT) atau Majelis Penguji Kesehatan (MPK), tidak dikenakan biaya, kecuali dan/atau pemeriksaan khusus (Rontgen, Laboratorium dan sebagainya) dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan

Page 6: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

peraturan yang berlaku.5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan /pengobatan unit pelayanan kesehatan (diluar tindakan) pada unit rawat jalan/poli klinik umum sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk poliklinik spesialis Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

b. Tarif pelayanan rawat jalan (jika ada tindakan) adalah sebagai berkut :

NO JENIS PELAYANANJASA

SARANA(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH(Rp)

1. Poliklinik Umum 4.000 10.000 14.000

2. Poliklinik Gigi 4.000 10.000 14.000

3. Poliklinik Spesialis 4.000 12.000 16.000

4. Konsultasi :a.Dokter Spesialisb.Penata Gizi

20.00020.000

c. Rincian tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana huruf a dan b diatas terdiri dari :a. Obat-obatan dan alat pakai habis … Rp. 4.000b. Jasa Dokter Spesialis ……………….. Rp. 8.000c. Jasa Dokter Umum ………....………. Rp. 6.000d. Jasa Perawat …………………………… Rp. 4.000

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tarif/ biaya perawatan perhari ditetapkan sebagai berikut a. Tarif pelayanan ruang inap :

NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA(Rp)

1 Kelas VIP 80.000/hari2 Kelas I 60.000/hari3 Kelas II 30.000/hari

Page 7: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

4 Kelas III 15.000/hari5 ICU Sebesar 4 x tarif mondok kelas

yang ditempati.

b. Tarif pelayanan ruang inap perinatal/bayi (kecuali rawat gabung) :NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA

(Rp)1 Kelas VIP 50.000/hari2 Kelas I 35.000/hari3 Kelas II 20.000/hari4 Kelas III 15.000/hari5 ICU Sebesar 4 x tarif mondok kelas

yang ditempati.c. Tarif Pelayanan visite dokter untuk kunjungan sehari :

NO JENIS PELAYANAN

JASA PELAYANAN(Rp)

DOKTER SPESIALIS

DOKTER UMUM

1 Kelas VIP 25.000 20.0002 Kelas I 20.000 15.0003 Kelas II 15.000 10.0004 Kelas III 10.000 7.5005 ICU 30.000 25.000

d. pelayanan konsultasi dokter spesialis termasuk konsultasi gizi untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut:

NO JENIS PELAYANANJASA PELAYANAN

(Rp)DOKTER SPESIALIS

1 Kelas VIP 30.0002 Kelas I 20.0003 Kelas II 10.0004 Kelas III 5.0005 ICU 40.0006 Pasien dari luar RS 20.000

e. Tarif asuhan keperawatan/kebidanan pada ruang rawat inap sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) khusus ICU sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Page 8: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

a. Penggunaan kamar pulih sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih;

b. Penggunaan kamar isolasi sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati /dipilih;

c. Penggunaan kamar ICU dan Parimathologie bagi pasien dari luar rumah sakit umum selain peserta jaminan kesehatan pemerintah /BUMN dikenakan tarif VIP.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) dihapus, sedangkan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22(1) Besarnya tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:

a. Persalinan dengan tindakan ringan/normal

NO KOMPONEN JASA

VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Dokter Kebidanan

150.000 125.000 100.000 75.000

2 Dokter Umum 100.000 85.000 75.000 50.0003 Bidan 85.0004 Jasa Sarana Sebesar tarif mondok kelas

tertinggi yang ditempati/dipilih

b. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan sedang adalah 1 ½ (satu setengah) kali tarif jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan berat adalah 2 (dua) kali tarif jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Dokter Pendamping Persalinan

NO

KOMPONEN JASA VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Dokter Spesialis Anak

30.000 20.000 10.000 7.500

2 Dokter Umum Jaga

20.000 15.000 10.000 7.500

(1a) Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah pemakaian.

(1b) Penggunaan kamar bersalin bagi pasien dari luar rumah

Page 9: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

sakit umum dikenakan tarif VIP;(2) Dihapus(3) Dihapus(4) Dihapus(5) Dihapus(6) Dihapus(7) Dihapus (8) Daftar dan jenis tindakan persalinan sebagaimana

dimaksud dalam angka 23 Peraturan Daerah ini.9. Diantara Pasal 22 dan pasal 23 dsisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu

Pasal 22A, 22B, dan 22C, sehingga berbunyi ;

Pasal 22A(1) Besarnya tarif tindakan operasi sebagai berikut :

a. Operasi KecilNO KOMPONEN

JASAVIP KELAS

IKELAS

IIKELAS

III1 Jasa Pelayanan 200.000 150.000 100.000 75.0002 Jasa Sarana Sebesar 1 ½ kali tariff jasa

pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

b. Operasi SedangNO KOMPONEN

JASAVIP KELAS

IKELAS

IIKELAS

III1 Jasa Pelayanan 350.000 200.000 150.000 100.0002 Jasa Sarana Sebesar 1 ½ kali tariff jasa

pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

c. Operasi Besar

NO KOMPONEN JASA

VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan 450.000 300.000 200.000 150.0002 Jasa Sarana Sebesar 1 ½ kali tarif jasa

pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

d. Operasi Sangat Besar

Page 10: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

NO KOMPONEN JASA

VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan 650.000 450.000 300.000 200.0002 Jasa Sarana Sebesar 1 ½ kali tariff jasa

pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

(2) Penggunaan kamar operasi bagi pasien dari luar rumah sakit umum selain Peserta Jaminan Kesehatan Pemerintah/BUMN dikenakan tarif VIP.

(3) Untuk operasi kebidanan, jika operasi yang dilakukan lebih dari satu jenis tindakan maka tarif operasi pertama dihitung 100% dari tarif normal, sedangkan tindakan operasi kedua, ketiga dan seterusnya dihitung sebesar 60% dari tarif normal.

(4) Daftar dari jenis tindakan operasi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22BTarif tindakan umum pada rawat inap ditetapkan sebagai berikut :a. Tarif tindakan umum pada rawat inap sebagai berikut :

NO KOMPONEN JASARUANG PERAWATANICU RAWAT

INAP1 Jasa Tindakan :

a. Tindakan sederhanab. Tindakan sedang c. Tindakan sulit

25.00037.50050.000

20.00030.00040.000

2 Jasa Sarana Sebesar tarif jasa pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian ditambah jasa sewa alat yang digunakan sebesar 15% dari jasa tindakan.

b. Alat-alat yang dikenakan jasa sewa sebagaimana dimaksud dalam angka 26 Peraturan Daerah ini

c. Daftar dari jenis tindakan umum sebagaimana dimaksud

Page 11: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

dalam angka 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22CBesarnya tarif pelayanan instalasi gawat darurat sebagaimana berikut :a. Pemeriksaan/pengobatan unit pelayanan kesehatan diluar

tindakan khusus sebesar :

NO KOMPONEN JASA TARIF(Rp)

1 Dokter Umum 8.5002 Perawat 6.5003 Konsultasi Dokter Spesialis 20.0004 Jasa Sarana 8.500

b. Tarif pelayanan tindakan khusus di instalasi gawat darurat adalah sebagai berikut :

NO KOMPONEN JASA TARIF(Rp)

1 Jasa Tindakan :a. Tindakan Sederhanab. Tindakan Sedang c. Tindakan Sulit

30.00045.00060.000

2 Jasa Sarana Sebesar tarif jasa pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian ditambah jasa sewa alat yang digunakan sebesar 15% dari jasa tindakan.

c. Daftar dari jenis tindakan medik di Intalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam angka 25 Peraturan Daerah ini:

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Page 12: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

Pasal 23(1) Tarif Tindakan khusus dilakukan oleh dokter anasthesi

ditetapkan sebagai berikut :a. Narcose operasi sangat besar/canggih

1 VIP ………….……………………………. Rp. 325.000,-2 Kelas I ………………………..…………. Rp. 250.000,-3 Kelas II………………………..…………. Rp. 150.000,-4 Kelas III ……………………..………….. Rp. 75.000,-

b. Narcose operasi besar1 VIP ………….……………………………. Rp. 225.000,-2 Kelas I ……………………….………….. Rp. 150.000,-3 Kelas II……………………….………….. Rp. 100.000,-4 Kelas III …………………….…………... Rp. 50.000,-

c. Narcose operasi sedang1 VIP ………….……………………………. Rp. 175.000,-2 Kelas I ……………………….………….. Rp. 100.000,-3 Kelas II……………………….………….. Rp. 75.000,-4 Kelas III …………………….…………... Rp. 35.000,-

d. Narcose operasi kecil1 VIP ………….……………………………. Rp. 120.000,-2 Kelas I ……………………….………….. Rp. 90.000,-3 Kelas II……………………….………….. Rp. 60.000,-4 Kelas III …………………….…………... Rp. 25.000,-

(2)Tarif dokter anathesi adalah 50% dari jasa seluruh tarif operator.

(3)Jika Narcose dilakukan oleh Penata Anaesthesi dikenakan 50% dari tarif dokter Spesialis Anaesthesi.

(4)Tarif tindakan sulit dibidang Norcose Pemasangan Endotracheal Tube

A VIP ………….…………………………… Rp. 40.000,-B Kelas I ............................................ Rp. 30.000,-C Kelas II………………………. ………… Rp. 20.000,-D Kelas III ……………………. …………. Rp. 10.000,-

Page 13: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

(5)Tarif tindakan asisten operasia. Untuk Operasi Sangat Besar

1 VIP ………….…………………………… Rp. 250.000,-2 Kelas I ………………………. ………… Rp. 200.000,-3 Kelas II………………………. ………… Rp. 150.000,-4 Kelas III ……………………. …………. Rp. 100.000,-

b. Untuk Operasi Besar1 VIP ………….…………………………… Rp. 200.000,-2 Kelas I ………………………. ………… Rp. 150.000,-3 Kelas II………………………. ………… Rp. 125.000,-4 Kelas III ……………………. …………. Rp. 100.000,-

c. Untuk Operasi Sedang1 VIP ………….…………………………… Rp. 180.000,-2 Kelas I ………………………. ………… Rp. 120.000,-3 Kelas II………………………. ………… Rp. 100.000,-4 Kelas III ……………………. …………. Rp. 75.000,-

[

d. Untuk Operasi Kecil1 VIP ………….…………………………… Rp. 150.000,-2 Kelas I ………………………. ………… Rp. 100.000,-3 Kelas II………………………. ………… Rp. 90.000,-4 Kelas III …………………. ………….... Rp. 60.000,-

(6) Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya mendesak dan harus dikerjakan baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih.

(7) Selain tarif tersebut pada ayat (1) s/d (6) diatas dikenakan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 24

(1)Dihapus

Page 14: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

(2)Dihapus(3)Pengawasan/pemeriksaan medic diluar jam dinas dilakukan

oleh dokter jaga dan tarif pengawasan/pemeriksaan untuk kunjungan pertama kenakan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25Tarif jasa perawatan untuk kunjungan sehari pada unit rawat inap adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk ICU sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 26(1) Penggunaan kamar mayat sebesar tarif tertinggi yang

ditempati/dipilih penderita sebelum meninggal dunia.(2) Penggunaan kamar mayat untuk upacara-upacara

penguburan :

A Jenazah asal dari RSU …………… Rp. 25.000,-/hariB Jenazah asal luar RSU …………... Rp. 35.000,-/hariC Biaya penguburan ditetapkan

sebesarRp. 500.000

(3) Pengawetan jenazah : biaya pengawetan sebesar Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah biaya bahan dan alat pakai habis.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27Pemeriksaan poliklinik umum diluar jam kerja dikenakan biaya konsultasi sebesar RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 28(1) Tarif Pemeriksaan Radiologi

Page 15: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

a. Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi

NO JENIS PELAYANANJASA

SARANA(RP)

JASA PELAYANAN

(Rp)JUMLAH

(Rp)A. Pemeriksaan Sederhana1. Thorax 40.000 30.000 70.0002. Cranium 40.000 30.000 70.0003. Abdomen 40.000 30.000 70.0004. Pelvis 40.000 30.000 70.0005. Extremitas atas

a.Clavicula 40.000 30.000 70.000b.Shoulder joit 40.000 30.000 70.000c. Humerus 40.000 30.000 70.000d.Elbow joint 40.000 30.000 70.000e. Antebrachi 40.000 30.000 70.000f. Wrist joint 40.000 30.000 70.000g.Manus 40.000 30.000 70.000

6. Extremitas Bawaha.Hip joint 40.000 30.000 70.000b.Femur 40.000 30.000 70.000c. Articulation

Genu40.000 30.000 70.000

d.Cruris 40.000 30.000 70.000e.Ankle joint 40.000 30.000 70.000f. Pedis 40.000 30.000 70.000

7. Vertebrae a.Cervicales 40.000 30.000 70.000b.Thoracales 40.000 30.000 70.000c. Lumbles 40.000 30.000 70.000d.Secrales 40.000 30.000 70.000e.Coxigeus 40.000 30.000 70.000

B. Pemeriksaan Sedang1. Translokasi IUD 40.000 90.000 130.0002. Panoramik 40.000 90.000 130.0003. Knee Chest

(Atresioani)40.000 90.000 130.000

C. Pemeriksaan Canggih

1. IVP (intra Vena Pylegrafi)

490.000 210.000 700.000

2. Colon in loop 490.000 210.000 700.0003. OMD (Oeshophgus

Maag Doudenum)490.000 210.000 700.000

4. HSG (Histero Salphinggo Grafi)

490.000 210.000 700.000

Page 16: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

5. Urethrografi 490.000 210.000 700.0006. Lopografi 490.000 210.000 700.0007. Fistolografi 490.000 210.000 700.0008. Pemeriksaan USG

a.USG Abdomen 150.000 100.000 250.000b.USG Obsgyn 150.000 100.000 250.000c. USG Vascular 150.000 100.000 250.000d.USG Small Parts- Mammae 150.000 100.000 250.000- Thyroid 150.000 100.000 250.000- Prostat 150.000 100.000 250.000- Colon 150.000 100.000 250.000

9. CT Scan :1. CT Scan

tanpa kontras (kepala,sinus,nasopharing,orbita,mastoid,ekstremitas)

350.000 250.000 550.000

2. CT Scan tanpa kontras (Thorax,Abdomen atas,Abdomen bawah,Lumba, Pelvis)

450.000 250.000 700.000

3. CT Scan dengan kontras (kepala, sinus,nasopharing, orbita,mastoid, ekstremitas)

650.000 300.000 950.000

4.CT Scan tanpa kontras (Thorax,Abdomen atas,Abdomen bawah,Lumbah, Pelvis)

1.450.000 350.000 1.800.000

b. Tarif radiologi dihitung berdasarkan jumlah exposure pada setiap pemeriksaan.

c. Pemeriksaan cito radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan diluar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif pemeriksaan radiologi.

(2)Tarif Pemeriksaan Electro cardiogram (ECG)

Page 17: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

NO KOMPONEN JASA TARIF TINDAKAN(Rp)

1 Jasa Pelayanan- Dokter Spesialis- Perawat

22.50010.000

2 Jasa Sarana 32.500

(3)Tarif Pemeriksaan Khusus Elektro Myografi (EMG), Elektro Enchephalo Grafi (EEG) ditetapkan sebagai berikut :

NO KOMPONEN JASA

VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan- Dokter Spesialis- Asisten Dokter

20.000

6.000

15.000

6.000

10.000

6.000

7.500

6.0002 Jasa Sarana Sebesar 2 kali tariff jasa

pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

*Tarif tersebut masih ditambah biaya tindakan sulit(4)Tarif Pemeriksaan Penyakit Pleura dan Penyakit Ascites

NO KOMPONEN JASA

VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan- Dokter Spesialis- Asisten Dokter

170.000

10.000

140.000

10.000

100.000

10.000

75.000

10.0002 Jasa Sarana Sebesar tarif jasa pelayanan medis

yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

(5)Tarif Pemeriksaan khusus endoscopy ditetapkan sebagai berikut :

NO

KOMPONEN JASA

ICU VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan

- Dokter Spesialis

- Asisten Dokter

100.000

8.000

75.000

8.000

60.000

8.000

45.000

8.000

30.000

8.000

Page 18: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

2 Jasa Sarana Sebesar 1 ½ tarif jasa pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah pemakaian.

(6)Tarif Pemeriksaan electro convulsie Therapy ditentukan sebagai berikut :

NO

KOMPONEN JASA

ICU VIP KELAS I

KELAS II

KELAS III

1 Jasa Pelayanan

- Dokter Spesialis- Asisten Dokter

35.000

6.000

25.000

6.000

20.000

6.000

15.000

6.000

10.000

6.000

2 Jasa Sarana Sebesar tariff jasa pelayanan medis yang diberikan ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

(7)Untuk pasien dari luar Rumah Sakit Umun selain peserta jaminan kesehatan pemerintah /BUMN yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan tarif kelas 1.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30(1)Tindakan rehabilitasi medik ditentukan sebagai berikut :

a. Tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan diruang rehabilitasi medik maupun didalam ruang perawatan.

b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan diruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.

(2)Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Besarnya tarif pelayanan instalasi Rehabilitasi Medik

sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANANJASA

SARANAJASA

PELAYANAN JUMLAH

(Rp)

Page 19: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

(Rp) (Rp)1 Exercise

Theraphy10.000 10.000 20.000

2 Traksi 10.000 10.000 20.0003 Massage 10.000 10.000 20.0004 Infra Merah 10.000 10.000 20.0005 Short Wave

Diatermi10.000 10.000 20.000

6 Parafin Bath 10.000 10.000 20.0007 Faradisasi 10.000 10.000 20.0008 Ultra Violet 10.000 10.000 20.0009 Neodinator 10.000 10.000 20.000

10 Electric Stimulasi 10.000 10.000 20.000

b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut :1. VIP ….....……Dua setengah kali tarif rehabilitasi medik2. Kelas I …………………. Dua kali tarif rehabilitasi medik3. Kelas II …... Satu setengah kali tarif rehabilitasi medik4. Kelas III .…………...... Satu kali tarif rehabilitasi medik

c. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah jasa rumah sakit sesuai dengan tarif tindakan yang dilakukan :1. VIP …………Dua setengah kali tarif rehabilitasi medik2. Kelas I ………………....Dua kali tarif rehabilitasi medik3. Kelas II ….. Satu setengah kali tarif rehabilitasi medik4. Kelas III. ……………...Satu kali tarif rehabilitasi medik

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31Pemeriksaan Alergi ditentukan sebagai berikut:a. Test Alergi (Skin Test) untuk 1 (satu) seri test seharga

obat-obatan dan sarana untuk test yang dipakai.b. Biaya pengobatan alergi dengan obat Laprin atau

sejenisnya seharga obat yang dipakai.c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.d. Bagi pasien dari luar Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif

konsultasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Page 20: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

Pasal 32Tarif obat-obatan/Reagantia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai ditetapkan sesuai harga pembelian.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34Tarif Visum Et Revertum ditentukan sebagai berikut :

a.b.c.

Untuk Visum Luar ..........................Untuk Bedah mayat .......................Visum Asuransi ..............................Dengan ketentuan :1. Jasa Medik 40% (empat puluh persen)2. Jasa Rumah Sakit 60% (enam puluh

persen)

Rp. 150.000Rp. 500.000Rp. 100.000

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36(1) Tarif penggunaan mobil ambulance atau mobil jenazah

ditentukan sebagai berikut :a. Tarif mobil ambulance atau mobil jenazah ditentukan

berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah pemakaian bahan bakar (dalam provinsi);

b. Tarif mobil ambulance atau mobil jenazah ditentukan perkilometer dengan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah biaya pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per malam (luar provinsi);

c. Mobil ambulance atau mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), ditambah pemakaian kendaraan perkilometer ditambah jasa sopir permalam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. Khusus penggunaan mobil Ambulance atau mobil jenazah dalam wilayah Kabupten Lampung Utara tarifnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ditambah penggunaan bahan bakar (tidak menggunakan tarif per kilometer)

(2) Pemakaian Mobil Ambulance atau mobil jenazah sudah termasuk biaya pulang pergi (PP)

(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :

Page 21: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

a. Para Medis : Hari I (Pertama) Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), setiap menginap 1 malam ditambah biaya Rp . 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Dokter : Hari I (Pertama) Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setiap menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk jasa rumah sakit sebesar 40% (empat puluh persen).

21. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37a. Laboratorum Klinik adalah laboratorium kesehatan yang

melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

b. Spesimen Klinik adalah bahan yang berasal dan atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan/atau analisis lainnya, termasuk new emerging dan penyakit infeksi berpotensi pandemik;

c. Pemeriksaan Teknik Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Pemeriksaan Teknik Automatik adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatik yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil;

e. Pemeriksaan Teknik Khusus adalah gabungan dari pemeriksaan teknik sederhana dan automatik dan/atau memerlukan keahlian/keterampilan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium tersebut;

f. Ketentuan tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan sebagai berikut:

Page 22: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA

(Rp)

JASA PELAYANAN

(Rp)

JUMLAH(Rp)

I. PEMERIKSAAN TEKNIK SEDERHANAA. HEMATOLOGI1. Laju Endap Darah

(LED)5000 5000 10.000

2. Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)

5000 5000 10.000

3. Hitung Retikulosit 5000 5000 10.0004. Hitung Eosinofil 5000 5000 10.0005. Masa Perdarahan 5000 5000 10.0006. Masa Pembekuan 5000 5000 10.0007. Rumple Leede 5000 5000 10.0008. Retraksi Bekuan 5000 5000 10.0009. Golongan Darah, Rh 5000 5000 10.000

B. URINALISIS1. Urin Rutin (Carik

Celup)5000 12.000 22.000

- Kekeruhan - Warna - pH - BJ - Protein - Glukosa - Bilirubin - Sedimen

2. Esbach 5000 5000 10.0003. Hemosiderin 5000 5000 10.0004. Oval Fat Bodies 5000 5000 10.000

C. ANALISA FAECES1. Faeces Lengkap

(Sisa Pencernaan)5.000 7.500 12.500

2. Benzidine Test 5.000 7.500 12.500

D. MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI

1. Malaria 5.000 10.000 15.0002. Filaria 5.000 10.000 15.0003. Sediaan Langsung

Pewarnaan BTA5.000 10.000 15.000

4. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram

5.000 10.000 15.000

5. Sediaan Langsung Terhadap Jamur

5.000 10.000 15.000

Page 23: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

(KOH)

II. PEMERIKSAAN TEKNIK AUTOMATIK

A. HEMATOLOGI1. Darah Rutin (Paket): 8.000 10.000 18.000

(Hb, Leko, Hematokrit, Trombosit, Diff Count)

2. Darah Lengkap (Paket):

8.000 15.000 23.000

(Darah Rutin+Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, Retikulosit, RDW, PDW, MPV, Eosinofil)

3. Fe Serum 8.000 10.000 18.0004. TIBC 8.000 10.000 18.0005. PT 8.000 10.000 18.0006. APTT 8.000 10.000 18.0007. Fibrinogen 8.000 10.000 18.0008. D-Dimer 8.000 10.000 18.0009. HbA1C 8.000 10.000 18.000

10. G6PD 8.000 10.000 18.000

B. URINALISASI1. Urin Rutin (Paket) 8.000 15.000 23.000

- Urin Rutin - Urobilinogen - Keton- Eritrosit (Darah

Samar)- Lekosit - Nitrit

C. KIMIA KLINIK1. Protein 8.000 5.000 13.0002. Albumin 8.000 5.000 13.0003. Globulin 8.000 5.000 13.0004. Bilirubin Total 8.000 5.000 13.0005. Bilirubin Direk 8.000 5.000 13.0006. Bilirubin Indirek 8.000 5.000 13.0007. SGOT 8.000 5.000 13.000

Page 24: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

8. SGPT 8.000 5.000 13.0009. Alkali Phosphatase 8.000 5.000 13.000

10. Gamma GT 8.000 5.000 13.00011. Kolinesterase 8.000 5.000 13.00012. Glukosa Darah

Puasa8.000 5.000 13.000

13. Glukosa Darah Post Prandial

8.000 5.000 13.000

14. Glukosa Darah Sewaktu

8.000 5.000 13.000

15. Kolesterol 8.000 5.000 13.00016. Trigliserida 8.000 5.000 13.00017. HDL 8.000 5.000 13.00018. LDL 8.000 5.000 13.00019. Ureum 8.000 5.000 13.00020. Kreatinin 8.000 5.000 13.00021. Asam Urat 8.000 5.000 13.00022. CK Total 8.000 5.000 13.00023. CKMB 8.000 5.000 13.00024. LDH 8.000 5.000 13.00025. Troponin T 8.000 5.000 13.00026. Troponin I 8.000 5.000 13.00027. Natrium (Na) 8.000 5.000 13.00028. Kalium (K) 8.000 5.000 13.00029. Kalsium (Ca) 8.000 5.000 13.00030. Klorida (Cl) 8.000 5.000 13.000

D. IMUNO - SEROLOGI1. Widal (8 parameter) 8.000 7.500 15.5002. Syphilis (VDRL) 8.000 7.500 15.5003. TPHA 8.000 7.500 15.5004. Anti-HIV 8.000 7.500 15.5005. Test Kehamilan

(Plano Test)8.000 7.500 15.500

6. Test Kehamilan Pengenceran

8.000 7.500 15.500

7. Rheumatoid Arthritis (Rheumatoid Factor/RF)

8.000 7.500 15.500

8. ASTO 8.000 7.500 15.5009. CRP 8.000 7.500 15.500

10. HbsAg 8.000 7.500 15.500

Page 25: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

11. Anti- HBs 8.000 7.500 15.50012. HbeAg 8.000 7.500 15.50013. Anti-HBe 8.000 7.500 15.50014. Anti-HBc 8.000 7.500 15.50015. Anti-HBc IgM 8.000 7.500 15.50016. Anti-HAV 8.000 7.500 15.50017. Anti-HAV IgM 8.000 7.500 15.50018. Anti-HCV 8.000 7.500 15.50019. Anti-HCV IgM 8.000 7.500 15.50020. Dengue Blot IgG 8.000 7.500 15.50021. Dengue Blot IgM 8.000 7.500 15.50022. NS-1Ag 8.000 7.500 15.50023. IgM Salmonella

Typhii8.000 7.500 15.500

24. IgG TB 8.000 7.500 15.50025. Anti-Toxoplasma IgG 8.000 7.500 15.50026. Anti-Toxoplasma

IgM8.000 7.500 15.500

27. Anti-Rubella IgG 8.000 7.500 15.50028. Anti-Rubella IgM 8.000 7.500 15.50029. Anti-CMV IgG 8.000 7.500 15.50030. Anti-CMV IgM 8.000 7.500 15.50031. Anti-HSV I IgG 8.000 7.500 15.50032. Anti-HSV II IgM 8.000 7.500 15.500

E.PEMERIKSAAN HORMON

1. T3 8.000 15.000 23.0002. T4 8.000 15.000 23.0003. Free T3 8.000 15.000 23.0004. Free T4 8.000 15.000 23.0005. TSH 8.000 15.000 23.0006. Estrogen 8.000 15.000 23.0007. Progesteron 8.000 15.000 23.0008. Testoteron 8.000 15.000 23.0009. Estradiol 8.000 15.000 23.000

10. ELISA Lain 8.000 15.000 23.000

F. DRUG MONITORING/NARKOBA

1. Amphetamine 8.000 5.000 13.0002. Methamphetamine 8.000 5.000 13.0003. Benzodiazepin 8.000 5.000 13.0004. Opiat/Morphine 8.000 5.000 13.0005. Coccain 8.000 5.000 13.0006. Canabinoid 8.000 5.000 13.000

Page 26: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

III. PEMERIKSAAN TEKNIK KHUSUS

1. Morfologi Apus Darah Tepi (Blood Film)

8.000 15.000 23.000

2. Morfologi Sumsum Tulang

8.000 15.000 23.000

3. Analisa Cairan Otak (LCS)

8.000 30.000 38.000

4. Analisa Cairan Pleura/Asites

8.000 30.000 38.000

5. Analisa Cairan Sendi 8.000 25.000 33.0006. Analisa Cairan

Sperma8.000 25.000 33.000

7. Analisa Batu Ginjal 8.000 25.000 33.0008. Analisa Gas Darah 8.000 25.000 33.0009. Ham’s Test 8.000 25.000 33.000

10. Osmotic Fragility Test

8.000 25.000 33.000

11. Sel LE 8.000 20.000 28.000

g. Tarif Jasa Sarana pada Pemeriksaan Laboratorium dikenakan untuk 1 (satu) kali sampel, sedangkan tarif jasa pelayanan dikenakan berdasarkan jenis pemeriksaan.

h. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.

i. Tarif konsultasi dokter spesialis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan angka II pada lampiran diubah sehingga berbunyi: II. JENIS TINDAKAN OPERASI KEBIDANAN 1. Tindakan Sangat Berat : - Hystrectomy 2.Tindakan Berat : a. Reposisi robekan rupturi uteri b. Reposisi rupture perineal TK. III c. Laparatomy d. Exterpasi kyste bartolin e. Embriotomy f. Vagina plasti23. Diantara angka II dan angka III pada lampiran, disisipkan

angka IIA, sehingga berbunyi sebagai berikutII.A. JENIS TINDAKAN KEBIDANAN NON OPERASI

1. Tindakan berat :a. Kuret molci

Page 27: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

b. Kuret missed abortionc. Ektracsi vacumd. Pertubasie. Manual plasenta f. Porcep extracsi g. Manual aidh. Biopsy endometrium

2. Tindakan sedang :a. Reposisi repture Tingkat I atau IIb. Reposisi episiotomyc. Curratage abortus incompletusd. Evacuasi digitale. Partus primi gravid

3. Tindakan ringan :a. Partus spontan multi gravida b. Dem doplerc. Versi luar

24. Ketentuan angka IV, V dan VI pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :IV.JENIS TINDAKAN DIRUANG RAWAT INAP 1. Tindakan Berat :

a. Perawatan luka infeksi b. Perawatan luka bakar >10% atau kelipatannyac. Pasang spalek fraktur terbukad. Vena seksie. Kateter umbilukalf. Fungsi kandung kemihg. Resusitasi dengan ETTh. Resusitasi tanpa ETTi. Enkubasi

2. Tindakan Sedang :a. Perawatan luka non infeksib. Huknahc. Klismad. Pasang spalek tanpa fraktur terbukae. NGTf. Kateterg. Nebulizarh. Kumbah lambungi. Pasang infusj. Suctionk. Transfusil. Pasang monitor

Page 28: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

m. Injeksi melalui umbilical3. Tindakan Ringan :

a. UFF heatingb. Monitor fungsi pleurac. Monitor fungsi ascites

25. Ketentuan angka X pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

X. JENIS TINDAKAN MEDIK PADA RUANG IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

1. Tindakan Berat :a. Jahit luka ( heating/ berat luka dalam mengenai

pembuluh darah besar)b. Jahit luka dengan lokasi lebih dari 5 tempat dalam

keadaan luka dalam sam[pai dengan otot)c. Jahit luka dengan reptur tendon.d. Vena Secte. Circumsisi dengan penyulitf. Pemasangan dengan dower catveter dengan penyulitg. Resusitasi jantung dan paruh. Pemasangan endoctracheal toke (ET)i. Tindakan defibrilator ( choe do )j. Tindakan itubasik. Pemasangan WSD

2. Tindakan Sedang :a. Jahit luka (heating) sedalam dengan keadaan luka dalam

sampai denga otot pendarahan sedang)b. Jahit luka dengan keadaan luka dalam sampai dengan

otot dengan lokasi 3-5 tempatc. Pemasangan dower cateterd. Pemasangan NGTe. Kumbah lambungf. Rekaman EKGg. Pemberian obat dengan obat uap (nubelizer)h. Blass punksii. Necrotomij. Debridement luka/dressing lukak. Tindakan/pemasangan intra venal. Angkat corpus illenium pada telinga

3. Angkat corpus illenium pada hidung 4. Tindakan Ringan :

a. Jahit luka (heating) ringan dengan keadaan luka sampai dengan batas jaringan sibcutis dan tidak ada pendarahan berarti

b. Pemasangan mayo/Guedellc. Angkat jahitan ( Uff heating)d. Tindakan section

Page 29: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

e. Tindakan injeksi intra musculerf. Pemasangan bidaig. Pemasangan collor neck

26. Setelah angka X pada lampiran ditambah angka XI sehingga berbunyi sebagai berikut :

XI. ALAT YANG DIKENAKAN TARIF SEWAa. Ventilatorb. Syringe pumpc. Bed Side Monitord. Defibrilator/DC Shocke. Infustion pump

Ditetapkan dikotabumi pada tanggal 17 - 4 - 2013

BUPATI LAMPUNG UTARA, dto

ZAINAL ABIDINDiundangkan dikotabumipada tanggal 17 - 4 - 2013SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

RIFKI WIRAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2013 NOMOR ..…03…..

Perubahan Revisi Perda No. 03 Tahun 2011

Page 30: peraturan.bpk.go.id NO... · Web viewUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

1. Revisi Perda tidak merubah tarif yang telah diatur dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011, Revisi Perda .hanya mengatur tarif yang belum ada (belum diatur) dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011.

2. Untuk tarif pelayanan selain pelayanan rawat inap dan tindakan operasi tidak lagi dibeda-bedakan per kelas.

3. Tindakan umum pasien rawat inap mulai diatur dalam Revisi Perda berdasarkan kriteria ringan, sedang dan berat.

4. Untuk jasa sarana/jasa rumah sakit pada tindakan operasi akan diatur ulang dalam Revisi Perda ini.

5. Tindakan asuhan keperawatan mulai diatur dalam Revisi Perda ini.