1

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA`Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Pembuatan Kartu Keluarga ( KK ) baru :1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.2. Foto Copy Buku Nikah / Kutipan Akta

Perkawinan atau Kutipan Akta.3. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah

Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayahNKRI.

4. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkanoleh Perangkat Daerah yang membidangi urusanKependudukan Dan Pencatatan Sipil bagi WNI yangdatang dari luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia karena pindah.

5. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagipenduduk rentan Administrasi Kependudukan

6. Petikan Putusan Presiden tentangpewarganegaraan dan berita acara pengucapansumpah atau pernyataan janji setia bagi PendudukWNI yang semula berkewarganegaraan asing atauPetikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum tentangperubahan status kewarganegaraan.

7. Surat Keterangan pindah bagi penduduk yangpindah dalam wilayah NKRI.

B. Perubahan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data :1. Kartu Keluarga lama ( ASLI ).2. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya.C. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau

rusak :1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI.2. KK yang rusak Asli.

D. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi PendudukOrang Asing :1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI.2. KK yang rusak Asli.3. foto copy Kartu izin tinggal tetap.4. foto copy KTP-el.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap serta menerima resi buktipengambilan Kartu Keluarga.

2. Petugas memperoses penerbitan Kartu Keluarga.3. Pemohon menyerahkan resi bukti pengambilan Kartu

Keluarga (KK) dalam waktu 2 (dua ) hari kerja.4. Pemohon menerima Kartu Keluarga (KK) dan

menandatangani buku pengambilan Kartu Keluarga.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL KABUPATEN NATUNANOMOR : 25 TAHUN 2020TANGGAL : 06 APRIL 2020

26. Penanganan Aduan, Saran dan

Kritikan1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126

Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :1. Komputer : 2 Unit.2. Printer : 2 Unit.3. Jaringan : 1 Unit.

44. AC : 5 Unit.5. Genset : 1 Unit.6. Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana a. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

b. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.c. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Kartu Keluarga : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

52. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik( KTP-eL ) baru :1. Telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah

kawin atau pernah kawin.2. Fotocopy Kartu Keluarga.3. Penduduk diwajibkan untuk melakukan

perekaman KTP-eL.B. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

( KTP-eL ) baru bagi Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap :1. Telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah

kawin atau pernah menikah.2. Fotocopy Kartu Keluarga3. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap.4. Dokumen Perjalanan.

C. Penerbitan KTP-eL karena hilang atau rusak bagipenduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap :1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI2. KTP-eL yang rusak.3. Fotocopy Kartu Keluarga4. Dokumen Perjalanan untuk Orang Asing.5. Kartu Izin Tinggal Tetap untuk Orang Asing.

D. Penerbitan KTP-eL karena pindah datang bagipenduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap :1. Surat Keterangan pindah/Surat Keterangan pindah

datang dari Disdukcapil Kab/Kota.2. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI

yang datang dari Luar Negeri karena pindah.3. Fotocopy Kartu Keluarga.

E. Penerbitan KTP – eL karena perpanjangan bagiOrang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :1. KTP lama ( ASLI ).2. Foto Copy Kartu Keluarga3. Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.4. Dokumen Perjalanan.

F. Penerbitan KTP-eL karena adanya perubahan databagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap :1. KTP lama ( ASLI ).2. Foto Copy Kartu Keluarga.3. Kartu Izin Tinggal Tetap.4. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap serta menerima resi buktipengambilan Kartu Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

2. Petugas memperoses penerbitan Kartu PendudukElektronik.

3. Pemohon menyerahkan resi bukti pengambilan KartuPenduduk Elektronik dalam waktu 2 (dua ) hari kerja.

4. Pemohon menerima Kartu Penduduk Elektronik danmenandatangani buku register pengambilan KartuPenduduk Elektronik.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

64. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

77. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126

Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :a. Komputer : 2 Unit.b. Printer : 2 Unit.c. Jaringan : 1 Unit.

8d. AC : 5 Unit.e. Genset : 1 Unit.f. Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator KTP-eL : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila KTP-eL sudah selesai namun pemohon belum diambil, akan disimpan oleh petugas pengambilan danpemohon akan dihubungi melalui via Telepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

93. SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Surat Keterangan Pindah Datang WNI1. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI antar

Desa/Kelurahan dan Kecamatan :a. Fotocopy atau Asli Kartu Keluarga bagi penduduk

yang seluruh anggota keluarganya pindah dansalah satu anggota keluarganya dipindahkan.

b. Fotocopy atau Asli KTP-eL bagi penduduk yangseluruh anggota keluarganya pindah dan salahsatu anggota keluarganya dipindahkan.

B. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI antarKabupaten/Kota atau antar Provinsi :a. Fotocopy atau Asli Kartu Keluarga bagi penduduk

yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salahsatu anggota keluarganya dipindahkan.

b. Surat Keterangan pindah dari Disdukcapilkabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil KabupatenKota Daerah Asal.

C. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk

WNA :a. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal WNA

dari Desa/Kelurahan.b. Fotocopy Paspor yang masih berlaku.c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)

dari Imigrasid. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing (Buku

Biru/Blue Book).e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian RI.f. Surat Permohonan dan Penjamin dari

Perusahaan/Perorangan.g. Surat Izin Tenaga Kerja/belajar dari Instansi

berwewenang.h. Surat Keterangan Pekerjaan Tetap ( formal )i. Surat Keterangan Pindah Keluar dari Disdukcapil

daerah asal bagi WNA yang pindah datang dariKabupaten/Kota lain.

j. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar denganketentuan :- Kelahiran tahun genap latar foto warna biru.- Kelahiran tahun ganjil latar foto warna merah.

2. Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal(SKTT) untuk WNA :a. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal WNA

dari Desa/Kelurahan.b. Fotocopy Paspor yang masih berlaku.c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)

dari Imigrasid. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing (Buku

Biru/Blue Book).e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian RI.f. Surat Permohonan dan Penjamin dari

Perusahaan/Perorangan.g. Surat Izin Tenaga Kerja/belajar dari Instansi

berwewenang.h. Surat Keterangan Pekerjaan Tetap ( formal )i. Surat Keterangan Pindah Keluar dari Disdukcapil

daerah asal bagi WNA yang pindah datang dariKabupaten/Kota lain.

10j. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan

ketentuan :- Kelahiran tahun genap latar foto warna biru.- Kelahiran tahun ganjil latar foto warna merah.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pindah penduduk dalam satu desa/kelurahan dan antardesa dalam satu Kecamatan :a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang

benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

b. Petugas akan memperoses berkas pemohon.c. Pemohon menerima KK, KTP-eL dengan alamat

baru serta menandatangani bukti penerimaanproduk.

2. Pindah Penduduk WNI Antar Kabupaten/Kota atauantar Provinsi :a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang

benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

b. Petugas akan memperoses berkas pemohon.c. Pemohon mnerima KK, KTP-eL dengan alamat baru

serta menandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pindah

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

11Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

1216. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.

a. Jaringan : 1 Unit.b. AC : 5 Unit.c. Genset : 1 Unit.d. Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Pindah Datang : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).4. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah selesainamun pemohon belum di ambil, akan disimpan olehpetugas pengambilan dan pemohon akan dihubungimelalui via Telepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

134. KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Penebitan KIA baru ( untuk usia 0-5 Tahun ) :1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan

Kutipan Akta Kelahiran Asli.2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua.

B. Penerbitan KIA ( untuk usia 5-17 Tahun kurang 1 hari :1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan

Kutipan Akta Kelahiran Asli.2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua.4. Pas foto anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2

lembar.C. Penerbitan KIA karena hilang atau rusak :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukanKutipan Akta Kelahiran Asli.

2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua.4. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian RI.5. KIA yang rusak

D. Penerbitan KIA karena Pindah Datang :1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan

Kutipan Akta Kelahiran Asli.2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Wali.3. Fotocopy KTP-eL kedua orang tua.4. Surat Keterangan Pindah Datang.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

b. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanKartu Identitas Anak (KIA).

c. Pemohon menerima KIA serta menandatangani buktipenerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

143. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

1515. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.

a. Jaringan : 1 Unit.b. AC : 5 Unit.c. Genset : 1 Unit.d. Server : 1 Unit.e.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator KIA : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Kartu Identitas Anak (KIA) sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

165. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Pencatatan Kelahiran usia 0 sampai dengan 60 haripendudukan WNI :1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong

kelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ RumahSakit dan Bidan Kampung dan apabila tidakterpenuhi Surat Keterangan Kelahiran dimaksudharus menandatangani Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

2. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan danapabila tidak terpenuhi Surat Nikah / AktaPerkawinan dimaksud harus menandatangani SuratPernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Kebenaran Pasangan Suami Istri.

3. Surat Keterangan Kelahiran dari nakhoda kapal ataukapten pesawat terbang untuk kelahiran diataskapal atau pesawat terbang.

4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua.B. Pencatatan Kelahiran usia 60 hari keatas pendudukan

WNI :1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong

kelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ RumahSakit dan Bidan Kampung dan apabila tidakterpenuhi Surat Keterangan Kelahiran dimaksudharus menandatangani Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

2. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan danapabila tidak terpenuhi Surat Nikah / AktaPerkawinan dimaksud harus menandatangani SuratPernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Kebenaran Pasangan Suami Istri.

3. Surat Keterangan Kelahiran dari nakhoda kapal ataukapten pesawat terbang untuk kelahiran diataskapal atau pesawat terbang.

4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua.5. Nama bayi tidak boleh disingkat.6. Tempat kelahiran diisi nama kota atau

Kabupaten tempat kelahiran bayi.C. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir

atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnyaatau keberadaan orang tuanya :1. Berita Acara dari Kepolisian RI.

D. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidakdiketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya :1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran

data kelahiran2. Fotocopy KTP 2 ( dua ) orang saksi.

D. Pencatatan Lahir Mati :1. Surat Keterangan Lahir Mati dari Desa/Kelurahan.2. Surat Pernyataan dari orang tua kandung atau wali

bagi yang tidak memiliki Surat Keterangan LahirMati.

E. Pencatatan Kelahiran WNI bagi anak yang baru lahiratau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnyaatau keberadaan orang tuanya :1. Berita Acara dari kepolisian RI2. Surat Keterangan Kelahiran dimaksud harus

menandatangani Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

173. KTP-eL 2 (dua) orang saksi.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

b. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Kelahiran

c. Pemohon menerima Akta Kelahiran sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

184. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88

Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

19Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :1. Komputer : 2 Unit.2. Printer : 2 Unit.3. Jaringan : 1 Unit.4. AC : 5 Unit.5. Genset : 1 Unit.6. Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kelahiran : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Kelahiran sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

206. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Kematian diwilayah NKRI :A. Pencatatan Kematian

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter atauKepala Desa/Kelurahan.

2. dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNIbukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagiOrangAsing.-

B. Pencatatan Kematian yang hilang tidak diketahuijenazahnya dan yang diketahui jenazahnya tetapi tidakdiketahui identitasnya.1. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian

seseorang yang tidak jelas identitasnya.2. Fotocopy Penetapan Pengadilan bagi kematian

yang tidak jelas keberadaanya karena hilang ataumati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

3. Surat Pernyataan Kematian dari MaskapaiPenerbangan bagi seorang yang tidak jelaskeberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya.

4. surat keterangan kematian dari Perwakilan RepublikIndonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Kematian

3. Pemohon menerima Akta Kematian sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kematian

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.

4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

21Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

2216. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kematian : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Kematian sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

237. PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Persyaratan Pencatatan Perkawinan :1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari

Pemuka Agama atau penghayat kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pas foto berwarna suami istri 4x6 sebanyak 6lembar.

3. Surat pemberkatan Nikah dari pemuka agama.4. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari

Pemuka Agama atau penghayat kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Pas foto berwarna suami istri 4x6 sebanyak 6lembar berwarna.

6. Bagi janda atau duda karena cerai matimelampirkan akta kematian pasangannya.

7. Bagi janda atau duda karena cerai hidupmelampirkan akta perceraian.

B. Pencatatan Pembatalan Perkawinan :1. Salinan Putusan Pengadilan tentang Pembatalan

Perkawinan.2. Kutipan Akta Perkawinan asli3. Kartu Keluarga dan KTP-eL asli

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Perkawinan

3. Pemohon menerima Akta Perkawinan sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Perkawinan

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

24Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan

25Pemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Perkawinan : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Perkawinan sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

268. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan A. Pencatatan Perceraian :1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan.2. Kutipan Akta Perkawinan Asli.3. Kartu Keluarga Asli.4. KTP-eL Asli.5. Surat Pernyataan yang menyatakan kutipan akta

perkawinan tidak dimilki lengkap dengan alasanyaapabila tidak dapat menyerahkan kutipan aktaperkawinan.

B. Pencatatan Pembatalan Perceraian :1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan.2. Kutipan Akta Perceraian Asli.3. Kartu Keluarga Asli.4. KTP-eL Asli.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Perceraian.

3. Pemohon menerima Akta Perceraian sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Perceraian

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

27

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

2816. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Perceraian : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Perceraian sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

299. PENERBITAN AKTA PENGANGKATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak :1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan2. Foto copy kutipan akta kelahiran anak.3. Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua angkat.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Pengangkatan Anak.

3. Pemohon menerima Akta Pengangkatan Anak sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Pengangkatan Anak

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

302. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

3120. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Pengakatan Anak : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Pengangkatan Anak sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

3210. PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak :1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis

yang disetujui ibu kandung.2. Fotocopy kutipan Akta kelahiran anak.3. Fotocopy Kartu Keluarga, KTP-eL ayah dan ibu.4. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Pengakuan Anak.

3. Pemohon menerima Akta Pengakuan Anak sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Pengakuan Anak

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia

33Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

3420. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Pengakuan Anak : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Pengakuan Anak sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

3511. PENERBITAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak :1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan

terjadinya peristiwa perkawinan agama ataukepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadisebelum kelahiran anak.

3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Pengesahan Anak.

3. Pemohon menerima Akta Pengesahan Anak sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Pengesahan Anak

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

362. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

3720. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Pengesahan Anak : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Pengesahan Anak sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

3812. PENERBITAN AKTA PERUBAHAN NAMA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Persyaratan Pencatatan Perubahan Nama :1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan.2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli.3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Perubahan.

3. Pemohon menerima Akta Perubahan sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Perubahan

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

392. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

4020. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Perubahan : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Perubahan sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

4113. PENERBITAN AKTA KUTIPAN KEDUA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Akta Kutipan Kedua :A. Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena hilang :

1. Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang.2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian RI.3. Fotocopy Akta Nikah / Perkawinan.4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL.

B. Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena Rusak :1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak Asli.2. Fotocopy Akta Nikah / Perkawinan.3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Kutipan Kedua.

3. Pemohon menerima Akta Kutipan Kedua sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kutipan Kedua

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

42Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan

43Pemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil dan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kutipan Kedua : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Kutipan Kedua sudah selesai namunpemohon belum di ambil, akan disimpan oleh petugaspengambilan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

4414. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN UMUM 1 JAM AJA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran usia 0 sampai dengan 60 haripendudukan WNI :1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong

kelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ RumahSakit dan Bidan Kampung dan apabila tidak terpenuhiSurat Keterangan Kelahiran dimaksud harusmenandatangani Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

2. Fotocopy Akta Nikah / Akta Perkawinan dan apabilatidak terpenuhi Akta Nikah dimaksud harusmenandatangani Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan SuamiIstri.

3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua.4. Fotocopy KTP-eL 2 ( dua ) orang saksi.5. Nama bayi tidak boleh disingkat.6. Tempat kelahiran diisi nama kota atau

Kabupaten tempat kelahiran bayi.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap.

2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitanAkta Kelahiran

3. Pemohon menerima Akta Kelahiran Umum sertamenandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran Umum

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

45Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

4616. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

23. Keputusan Bupati Natuna Nomor 369 Tahun 2017tentang Penetapan Program Inovasi Pelayanan DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna Guna Mendukung Pelayanan Yang Cepat,Akurat, Lengkap dan Gratis.

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil, Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukdan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kelahiran : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Kelahiran sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

478. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidental

terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secara

berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

4815. PENERBITAN AKTA KEMATIAN PAK MALAW

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Kematian :A. Pencatatan Kematian

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / TimMedis / Rumah Sakit atau Kepala Desa/Kelurahan.

2. Fotocopy KTP-eL 2 (dua) orang saksi.3. Kartu Keluarga dan KTP-eL Asli yang meninggal.4. Fotocopy Akta Kelahiran yang meninggal jika

memiliki.B. Pencatatan Kematian yang hilang tidak diketahui

jenazahnya dan yang diketahui jenazahnya tetapi tidakdiketahui identitasnya.1. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian

seseorang yang tidak jelas identitasnya.2. Fotocopy Penetapan Pengadilan bagi kematian

yang tidak jelas keberadaanya karena hilang ataumati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

3. Surat Pernyataan Kematian dari MaskapaiPenerbangan bagi seorang yang tidak jelaskeberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yangbenar dan lengkap melalui Desa/Kelurahan.

2. Petugas Desa/Kelurahan memverifikasi dan mengirimdokumen pemohon melalui WhatsApp (WA) ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna dan dokumen fisik dikirimke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna melalui Kecamatan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna menerbitkan Akta Kematian dikrim melaluiKecamatan untuk diserahkan ke Pemohon atauPetugas Desa/Kecamatan.

3. Jangka Waktu Pelayanan 1 (Satu) Minggu

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kematian

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

492. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d

14.45 WIB.3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

5014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses DanPemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

23. Keputusan Bupati Natuna Nomor 301 Tahun 2018tentang Program Inovasi Pelayanan DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna Tentang Pembuatan Akta Kematian MelaluiWhatsApp / Pak Malaw Tahun 2018.

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil, Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukdan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kematian : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

517. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan PelayananApabila Akta Kematian sudah selesai akan dikirim keKecamatan, apabila di ambil akan disimpan oleh petugasKecamatan dan pemohon akan dihubungi melalui viaTelepon atau SMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

5216. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ONLINE

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delevery)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran usia 0 sampai dengan 60 haripendudukan WNI :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolongkelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ RumahSakit dan Bidan Kampung dan apabila tidakterpenuhi Surat Keterangan Kelahiran dimaksudharus menandatangani Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

2. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan danapabila tidak terpenuhi Surat Nikah / AktaPerkawinan dimaksud harus menandatangani SuratPernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)Kebenaran Pasangan Suami Istri.

3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL orang tua.4. Fotocopy KTP-eL 2 ( dua ) orang saksi.5. Nama bayi tidak boleh disingkat.6. Tempat kelahiran diisi nama kota atau

Kabupaten tempat kelahiran bayi.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang

benar dan lengkap.2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan

Akta Kelahiran3. Pemohon menerima Akta Kelahiran Umum serta

menandatangani bukti penerimaan produk.

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (Dua) Hari

4. Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis)

5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran Umum

6. Penanganan Aduan, Saran danKritikan

1. Pohon Pengaduan.2. Email : disdukcappil.natuna@gmail.com3. Call Center : 081170109084. SMS Center : 081170109085. WhatsApp (WA) : 081170109086. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.8. Website : http://disdukcapil.natunakab.go.id9. Form Survey Kepuasan Masyarakat.10. Kotak Saran.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukandilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1. Cetak ditempat.2. Koordinasi Internal.3. Koordinasi Eksternal.4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.

7. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.30WIB s/d 15.30 WIB.

2. Jumat : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan 13.00 WIB s/d14.45 WIB.

3. Jam Piket : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB4. Sabtu dan Minggu libur.5. Hari-hari besar Nasional libur.

53Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan internal organisasi(Manufacturing)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah menjadi Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88Tahun 2004 tentang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2005 tentang Pedoman penyelenggaraanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diDaerah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atasperaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun2012 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2016 tentang Kartu Identitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi KependudukanDaring;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan

54Pemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun2019 tentang Pendokumentasian AdministrasiKependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksana PeraturanPresiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020tentang Pedoman Pendataan Penduduk NonPermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun2020 Nomor 22); dan

22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan danPerpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan AktaPencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah KabupatenNatuna Tahun 2020 Nomor 23).

2. Sarana Prasarana dan/ataufasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas yang berada padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNatuna :Komputer : 2 Unit.Printer : 2 Unit.Jaringan : 1 Unit.AC : 5 Unit.Genset : 1 Unit.Server : 1 Unit.

3. Kompotensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan Komputer dan TeknologiInformasi.

2. Mampu bersikap sopan, ramah, inovatif dan Kreatif.3. Disiplin dan taat pada waktu.

4. Pengawasan Internal Berjenjang dari mulai Kepala Seksi, Kepala BidangPencatatan Sipil, Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukdan Kepala Dinas.

5. Jumlah Pelaksana 1. Administrator Data Base : 2 Orang2. Operator Akta Kelahiran : 2 Orang3. Petugas Pendaftaran/Pengambilan : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).2. Tidak adanya diskriminasi terhadap pemohon.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan

Apabila Akta Kelahiran sudah selesai namun pemohonbelum di ambil, akan disimpan oleh petugas pengambilandan pemohon akan dihubungi melalui via Telepon atauSMS.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1. Rapat koordinasi intern setiap bulan dan insidentalterkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.

2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secaraberkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikandan peningkatan kinerja pelayanan.

55