no. 10/49/dasp jakarta, 24 desember 2008 s u r a t e d a r … · 2013-09-26 · surat keterangan...
TRANSCRIPT
A. Pengajuan …
No. 10/49/DASP Jakarta, 24 Desember 2008
S U R A T E D A R A N
Perihal : Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan
dan Badan Usaha Selain Bank ---------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan berakhirnya masa transisi untuk pendaftaran atas
kegiatan usaha Pengiriman Uang pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, setiap
perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan
melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib terlebih dahulu memperoleh
izin dari Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin tersebut berlaku
juga untuk Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang yang telah terdaftar
di Bank Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan,
pelaksanaan kegiatan usaha Pengiriman Uang, serta pelaporan kegiatan usaha
Pengiriman Uang oleh Penyelenggara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini.
I. TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN
Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang
akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib
memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2
f. mekanisme …
A. Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara
1. Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, perorangan Warga
Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank harus
menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank
Indonesia.
2. Untuk perorangan Warga Negara Indonesia, permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh individu
yang bersangkutan, sedangkan untuk badan usaha diajukan oleh
pengurus badan usaha.
3. Untuk perorangan Warga Negara Indonesia, permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen
sebagai berikut:
a. fotokopi kartu tanda penduduk;
b. surat keterangan domisili/tempat tinggal dari lurah/kepala
desa setempat;
c. surat pernyataan kesanggupan pemohon dalam bentuk akta
otentik yang dibuat di hadapan notaris, untuk:
1) bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan
Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2) memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim
dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;
d. informasi mengenai tempat usaha dan sarana prasarana
yang digunakan oleh pemohon sebagai Penyelenggara;
e. prosedur pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
3
d. mekanisme …
f. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1) penerapan prinsip mengenal nasabah;
2) metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau
diterima; dan
3) mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk
permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat
atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju.
4. Untuk badan usaha yang berbadan hukum, permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen
sebagai berikut:
a. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari
lurah/kepala desa setempat;
b. fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia dan
perubahannya jika ada, yang telah memperoleh pengesahan
dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut
harus mencantumkan secara tegas kegiatan Pengiriman
Uang sebagai kegiatan dari badan usaha yang
bersangkutan;
c. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang
dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan
pemohon untuk:
1) bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan
Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2) memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim
dan/atau diterima dari harta kekayaan perusahaan;
4
c. fotokopi …
d. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1) penerapan prinsip mengenal nasabah;
2) metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau
diterima; dan
3) mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk
permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat
atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju.
e. bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1) sumber daya manusia yang memadai;
2) kesiapan tempat usaha;
3) sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan
pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
4) mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan
pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
5. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, permohonan
izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri
dokumen sebagai berikut:
a. bukti bahwa pemilik dan pengurus badan usaha merupakan
Warga Negara Indonesia. Bukti kewarganegaraan
Indonesia tersebut antara lain berupa Kartu Tanda
Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau Paspor;
b. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari
lurah/kepala desa setempat;
5
4) mekanisme …
c. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya jika
ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang
berwenang. Akta pendirian tersebut harus mencantumkan
secara tegas kegiatan Pengiriman Uang sebagai salah satu
kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
d. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang
dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan
pemohon untuk:
1) bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan
Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
2) memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim
dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;
e. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1) penerapan prinsip mengenal nasabah;
2) metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau
diterima; dan
3) mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk
permasalahan mengenai Uang kiriman yang terlambat
atau tidak sampai kepada Penerima yang dituju;
f. bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya
meliputi:
1) sumber daya manusia yang memadai;
2) kesiapan tempat usaha;
3) sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan
pengiriman dan/atau penerimaan Uang; dan
6
c.q. …
4) mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan
pengiriman dan/atau penerimaan Uang.
B. Proses Perizinan
1. Dalam memproses permohonan izin, Bank Indonesia c.q.
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) atau
Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi dapat
melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan
serta kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan
dokumen yang disampaikan pemohon.
2. Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Bank Indonesia dapat meminta rekomendasi dari
otoritas pengawas atau pembina dari badan usaha pemohon,
antara lain tentang kinerja dan kepatuhan pemohon terhadap
ketentuan yang berlaku.
3. Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi
memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka
waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung
sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Dalam hal proses perizinan memerlukan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemberian izin atau
penolakan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lambat
45 (empat puluh lima) hari kerja setelah diterimanya
rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara
lengkap.
4. Terhadap permohonan izin yang disetujui, Bank Indonesia
7
1) Penyelenggara …
c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan izin yang
disertai dengan tanda izin.
II. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah, Penyelenggara wajib
melakukan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
A. Identifikasi dan Verifikasi Identitas Pengirim dan/atau Penerima
1. Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi
terhadap identitas Pengirim dan/atau Penerima pada saat
Pengirim dan/atau Penerima melakukan transaksi pengiriman
dan/atau penerimaan Uang.
2. Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi ulang
terhadap identitas Pengirim dan/atau Penerima jika:
a. terjadi pengiriman dan/atau penerimaan dengan nilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau
mata uang asing yang nilainya setara;
b. terdapat transaksi yang mencurigakan; dan/atau
c. terdapat keraguan Penyelenggara atas keabsahan informasi
yang disampaikan oleh Pengirim dan/atau Penerima atau
penerima kuasa.
3. Kegiatan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud di
atas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Terhadap Pengirim dan/atau Penerima perorangan:
8
d) Identitas …
1) Penyelenggara meminta informasi mengenai:
a) Nama dan alamat Pengirim dan/atau Penerima;
b) Tempat dan tanggal lahir;
c) Pekerjaan;
d) Kewarganegaraan;
e) Nomor bukti identitas;
f) Identitas pihak lain dalam hal Pengirim
bertindak untuk dan atas nama pihak lain;
g) Sumber dana;
h) Tujuan Pengiriman Uang; dan
i) Informasi lain yang memungkinkan
Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil
Pengirim dan/atau Penerima.
Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada
butir a) sampai dengan butir f) dibuktikan dengan
dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin
Mengemudi atau Paspor.
2) Penyelenggara meneliti bahwa Pengirim dan/atau
Penerima tersebut telah sesuai dengan identitas
Pengirim dan/atau Penerima yang bersangkutan,
antara lain kesamaan pasphoto dan tanda tangan.
b. Terhadap Pengirim dan/atau Penerima badan usaha:
1) Penyelenggara meminta informasi mengenai:
a) Nama dan alamat Pengirim dan/atau Penerima;
b) Bidang usaha;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9
dan/atau …
d) Identitas pihak lain dalam hal Pengirim
bertindak untuk dan atas nama pihak lain;
e) Sumber dana;
f) Tujuan Pengiriman Uang; dan
g) Informasi lain yang memungkinkan
Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil
Pengirim dan/atau Penerima.
Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada
butir a) sampai dengan butir d) dibuktikan dengan
dokumen izin usaha dan/atau NPWP.
2) Penyelenggara meneliti kebenaran dokumen
pendukung identitas nasabah di atas.
4. Transaksi pengiriman dan/atau penerimaan tidak dapat
dilakukan jika terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. Pengirim dan/atau Penerima tidak dapat menunjukkan
bukti identitas atau anonim;
b. Terdapat ketidaksesuaian identitas Pengirim dan/atau
Penerima dengan bukti dokumen identitas yang
disampaikan; atau
c. Penyelenggara meragukan keaslian/kebenaran dari
identitas Pengirim dan/atau Penerima.
B. Pemantauan Transaksi Pengiriman dan/atau Penerimaan
1. Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen identitas
Pengirim dan/atau Penerima sebagaimana dimaksud pada
butir A.3.a, butir A.3.b dan dokumen transaksi pengiriman
10
pendanaan …
dan/atau penerimaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai
dokumen perusahaan serta peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.
2. Penyelenggara wajib melakukan pengkinian data dalam hal
terdapat perubahan informasi dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir A.3.a dan butir A.3.b.
3. Penyelenggara wajib memiliki sistem informasi yang dapat
mengidentifikasi, menganalisa dan memantau Pengirim dan/atau
Penerima maupun transaksi yang dilakukannya, serta
menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik
transaksi yang dilakukan oleh Pengirim dan/atau Penerima.
4. Penyelenggara wajib melakukan identifikasi transaksi yang
tergolong mencurigakan (suspicious transactions).
Pada prinsipnya transaksi keuangan tergolong mencurigakan
jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari Pengirim dan/atau Penerima
yang bersangkutan;
b. transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan yang wajib dilakukan
Penyelenggara;
c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan tentang tindak pidana pencucian uang dan
11
1) perilaku …
pendanaan teroris serta peraturan terkait lainnya.
Dalam hal suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau
lebih dari unsur-unsur di atas maka Penyelenggara wajib
menetapkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan
mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Untuk mengidentifikasi suatu transaksi keuangan memenuhi
satu atau lebih dari unsur-unsur transaksi keuangan tergolong
mencurigakan, Penyelenggara dapat menggunakan indikator-
indikator transaksi keuangan mencurigakan, antara lain sebagai
berikut:
a. Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dalam
jumlah diluar kebiasaan Pengirim dan/atau Penerima. Hal
ini dapat dilakukan jika Pengirim dan/atau Penerima sering
melakukan transaksi Pengiriman Uang pada Penyelenggara
yang sama;
b. Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dalam
jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
c. Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan dengan
menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda
untuk kepentingan satu orang tertentu;
d. Pengiriman dan/atau penerimaan Uang dilakukan untuk
tujuan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau
kegiatan usaha dari Pengirim dan/atau Penerima;
e. Perilaku Pengirim dan/atau Penerima, seperti:
12
tersebut …
1) perilaku Pengirim dan/atau Penerima yang tidak
wajar pada saat melakukan transaksi, seperti: gugup,
tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri;
2) Pengirim dan/atau Penerima memberikan informasi
yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan identitas dirinya;
3) Pengirim dan/atau Penerima menggunakan dokumen
identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga
palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto
yang tidak sama;
4) Pengirim dan/atau Penerima keberatan atau menolak
untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta
oleh Penyelenggara tanpa alasan yang jelas;
5) Pengirim dan/atau Penerima mencoba mempengaruhi
Penyelenggara untuk tidak melaporkan sebagai
transaksi keuangan mencurigakan dengan berbagai
cara.
Apabila setelah melakukan proses identifikasi transaksi
keuangan mencurigakan, Penyelenggara masih ragu, maka
Penyelenggara dapat melaporkan transaksi tersebut kepada
PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
C. Program Pelatihan Pengurus dan/atau Pegawai
Penyelenggara wajib melakukan berbagai upaya yang memadai untuk
memastikan seluruh pengurus dan/atau pegawai memperoleh pelatihan
secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian yang bersangkutan. Program pelatihan
13
4. Pejabat …
tersebut antara lain mencakup materi mengenai:
1. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan teroris;
2. Teknik, metode, dan tren tentang tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan teroris; dan
3. Kebijakan internal, prosedur, dan pengawasan.
D. Pengendalian Intern
Penyelenggara wajib memelihara fungsi audit dengan sarana yang
memadai dan mampu untuk menilai efektifitas dari kebijakan internal,
prosedur dan pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan teroris.
E. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan
mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Penyelenggara mengetahui adanya unsur transaksi
keuangan mencurigakan.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan
oleh PPATK.
3. Penyelenggara badan usaha wajib menunjuk satu atau lebih
pejabat senior manajemen sebagai pejabat kepatuhan yang
bertanggung jawab terhadap pelaporan transaksi keuangan
mencurigakan.
14
perorangan …
4. Pejabat kepatuhan wajib memastikan bahwa mekanisme
pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terjamin
kerahasiaannya.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK,
Penyelenggara hendaknya selalu melakukan pengkinian atas
pemahaman ketentuan dan pedoman pelaporan yang dikeluarkan oleh
PPATK.
III. LAPORAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN
1. Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank
yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara wajib melakukan
kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
perizinan.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1,
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank
telah melakukan kegiatannya maka perorangan Warga Negara
Indonesia atau badan usaha selain Bank tersebut wajib melaporkan
secara tertulis tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai
Penyelenggara kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang
mewilayahi.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif
dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara.
4. Jika perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain
Bank yang telah memperoleh izin tersebut tidak melaksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1,
15
Uang …
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank
tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, sekurang-kurangnya meliputi
hal-hal sebagai berikut:
a. uraian kesiapan infrastruktur yang antara lain meliputi kesiapan
operasional, sistem yang akan digunakan dalam Pengiriman
Uang, dan rencana kerjasama dengan Operator jika ada; dan
b. uraian kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum atau
tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pengiriman Uang.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jika Bank
Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menilai terdapat
permasalahan yang bersifat struktural yang dapat mengakibatkan
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank
tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara,
maka Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi dapat
membatalkan izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan kepada
perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha selain Bank
tersebut.
IV. PENCANTUMAN DALAM DAFTAR PENYELENGGARA DAN
PUBLIKASI
1. Bank Indonesia c.q. DASP mencantumkan identitas Penyelenggara
yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Pengiriman
16
Indonesia …
Uang sebagaimana dimaksud dalam butir III.2 dalam Daftar
Penyelenggara di Bank Indonesia.
2. Setiap Penyelenggara yang identitasnya telah dicantumkan dalam
Daftar Penyelenggara harus menempatkan tanda izin di tempat usaha
yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca
oleh pengguna jasa. Fotokopi tanda izin ditempatkan pula di setiap
kantor cabang Penyelenggara.
3. Dalam hal Penyelenggara memasang papan nama atas kegiatan usaha
Pengiriman Uang yang dilakukan berdasarkan izin dari Bank
Indonesia, maka pada papan nama tersebut dicantumkan nomor izin
yang telah diperoleh dari Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia mempublikasikan Daftar Penyelenggara dalam
website Bank Indonesia dan/atau booklet.
V. LAPORAN OLEH PENYELENGGARA
A. Laporan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha
Pengiriman Uang secara online kepada Bank Indonesia c.q. Unit
Khusus Manajemen Informasi (UKMI) secara berkala.
2. Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai laporan oleh Lembaga Selain Bank
dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Waktu pelaksanaan penyampaian laporan secara online
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan oleh Bank
17
bulan …
Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi kepada seluruh
Penyelenggara melalui surat.
4. Dalam hal laporan secara online belum diberlakukan,
Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara berkala
dalam bentuk hardcopy yaitu Laporan Transaksi Kegiatan
Usaha Pengiriman Uang sebagaimana dalam Lampiran 1.a dan
Lampiran 1.b.
Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan Transaksi
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang tersebut meskipun pada
periode bulan laporan tidak terdapat transaksi pengiriman
dan/atau penerimaan uang. Field dalam Laporan diisi dengan
keterangan “NIHIL”.
5. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 4
disampaikan kepada:
a. DASP c.q. Tim Manajemen Informasi dan Administrasi
(Tim MIA), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat
atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah
DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota
Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan
secara bulanan dan harus sudah diterima oleh DASP c.q. Tim
MIA atau KBI yang mewilayahi paling lambat tanggal 15 pada
18
dimulainya …
bulan berikutnya. Contoh: laporan bulan Januari 2009, harus
sudah diterima oleh DASP c.q. Tim MIA atau KBI yang
mewilayahi paling lambat pada tanggal 15 Februari 2009.
7. Dalam hal tanggal paling lambat sebagaimana dimaksud pada
angka 6 jatuh pada hari libur, maka tanggal paling lambat adalah
pada tanggal hari kerja berikutnya.
8. Untuk Penyelenggara yang memiliki kantor cabang, laporan
sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh kantor
pusat Penyelenggara secara konsolidasi yang merupakan
gabungan laporan kantor pusat dan seluruh kantor cabang.
B. Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara tertulis jika
merencanakan untuk melakukan pembukaan kantor cabang
kepada:
a. DASP c.q. Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran
(Bagian PwSP), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat
atau berdomisili/bertempat kedudukan di DKI Jakarta,
Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor,
Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif
19
pihak …
dimulainya kegiatan oleh kantor cabang tersebut, dengan format
sebagaimana dalam Lampiran 2.a dan Lampiran 2.b.
C. Laporan Kerjasama Penyelenggara dengan Operator
1. Penyelenggara yang melakukan kerjasama dengan Operator
wajib melaporkan secara tertulis kerjasama tersebut,
sebagaimana dalam Lampiran 3.a dan Lampiran 3.b kepada:
a. DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan
Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Laporan kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. fotokopi perjanjian kerjasama antara Penyelenggara
dengan Operator. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya
memuat:
1) kesepakatan antara Penyelenggara dan Operator
untuk memberikan informasi kepada Bank Indonesia
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
untuk keperluan pemeriksaan;
2) pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia atau
20
luar …
pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk
melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang
digunakan baik oleh Penyelenggara maupun oleh
Operator; dan
3) kesediaan Penyelenggara dan Operator untuk
menyampaikan kepada Bank Indonesia hasil
assessment terhadap sistem yang digunakan;
b. informasi singkat mengenai profil perusahaan Operator;
dan
c. hasil assessment terhadap sistem yang digunakan oleh
Operator.
3. Jika Penyelenggara menghentikan kerjasama dengan Operator,
maka penghentian kerjasama dengan Operator tersebut
dilaporkan kepada DASP c.q. Bagian PwSP atau KBI yang
mewilayahi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.a dan
Lampiran 4.b.
D. Laporan Perubahan Pengurus
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara tertulis jika
terjadi perubahan pengurus kepada:
a. DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi,
Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota
Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang
berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di
21
a. menyampaikan …
luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi
dengan surat pernyataan pengurus yang baru dalam bentuk akta
otentik yang dibuat di hadapan notaris yang menyatakan
kesanggupan Penyelenggara untuk:
a. bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan Uang
yang dikirim dan/atau diterima; dan
b. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau
diterima dari harta kekayaan pribadi atau perusahaan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai
dengan fotokopi bukti perubahan Pengurus antara lain berupa
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi badan usaha
yang berbentuk Perseroan Terbatas dan perubahan akta
pendirian bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum.
VI. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG DAN
PENGHAPUSAN PENYELENGGARA DARI DAFTAR
PENYELENGGARA
1. Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang dapat dilakukan
berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan
keputusan Bank Indonesia. Penghentian kegiatan sebagai
Penyelenggara dilakukan dengan mencabut izin kegiatan usaha
Pengiriman Uang yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang atas permintaan
Penyelenggara sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
22
dilakukan …
a. menyampaikan laporan penghentian kegiatan usaha paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Penyelenggara
menghentikan kegiatannya; dan
b. melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara
tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan usaha, dengan
melampirkan:
1) dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada
Pengirim dan/atau Penerima; dan
2) surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa
segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan
usaha Pengiriman Uang menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik.
3. Laporan penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana
dimaksud pada butir 2.a disampaikan secara tertulis kepada:
a. DASP c.q. Bagian PwSP, untuk Penyelenggara yang berkantor
pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah
DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor,
Kabupaten Karawang dan Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor
pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang oleh Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan jika:
a. terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara
untuk menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang
23
b. Dokumen …
dilakukan;
b. terdapat permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank
Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk
menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas
pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha
Penyelenggara;
c. Penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
kegiatan usaha Pengiriman Uang dan ketentuan yang terkait
lainnya; atau
d. Penyelenggara dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
5. Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia menghapus
identitas Penyelenggara dari Daftar Penyelenggara dan
menginformasikan perubahan status yang bersangkutan di website
Bank Indonesia.
VII. MASA TRANSISI
1. Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank
yang sebelum berlakunya Surat Edaran ini telah disetujui sebagai
Penyelenggara yang terdaftar di Bank Indonesia, dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini wajib
melengkapi persyaratan perizinan sebagai berikut:
a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.A.3.c,
butir I.A.3.e dan butir I.A.3.f, untuk perorangan Warga Negara
Indonesia;
24
a. DASP …
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.A.4.d dan
butir I.A.4.e.4), untuk badan usaha yang berbadan hukum;
c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.A.5.c,
butir I.A.5.e dan butir I.A.5.f.4), untuk badan usaha yang tidak
berbadan hukum;
2. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1
disampaikan kepada:
a. DASP c.q. Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran
(Tim PPSP), untuk Penyelenggara yang berkantor pusat atau
berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah DKI Jakarta,
Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten
Karawang dan Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor
pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1,
perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank
tersebut tidak menyampaikan dokumen dimaksud, maka Bank
Indonesia menghapus identitas Penyelenggara dari Daftar
Penyelenggara serta menginformasikan perubahan status yang
bersangkutan di website Bank Indonesia.
VIII. LAIN-LAIN
1. Permohonan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang disampaikan secara
tertulis kepada:
25
6. Dalam …
a. DASP, Bank Indonesia, Gedung D, Lt. 8. Jalan M.H. Thamrin
No.2, Jakarta 10350, untuk Penyelenggara yang berkantor pusat
atau berdomisili/bertempat kedudukan di DKI Jakarta,
Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten
Karawang dan Kota Depok; atau
b. KBI yang mewilayahi, untuk Penyelenggara yang berkantor
pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Dalam hal Penyelenggara menggunakan Uang Elektronik
(Electronic Money) sebagai sarana dalam Pengiriman Uang,
Penyelenggara tersebut selain wajib memperoleh izin sebagai
penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang juga wajib
memperoleh izin sebagai penerbit Uang Elektronik dari Bank
Indonesia.
3. Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia
kepada perorangan Warga Negara Indonesia untuk menyelenggarakan
kegiatan Pengiriman Uang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
dengan cara apapun termasuk jika yang bersangkutan meninggal
dunia.
4. Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia
kepada badan usaha selain Bank tidak dapat dialihkan, kecuali dengan
izin Bank Indonesia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku pula dalam
hal terjadi penggabungan atau peleburan antar badan usaha selain
Bank.
26
10. Dalam …
6. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, dimana badan usaha
selain Bank hasil penggabungan atau peleburan belum memperoleh
izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha selain Bank hasil
penggabungan atau peleburan tersebut harus mengajukan permohonan
izin sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia.
7. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan
sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
8. Dalam hal terjadi penggabungan dimana badan usaha selain Bank
hasil penggabungan sebelumnya telah memperoleh izin sebagai
Penyelenggara dari Bank Indonesia maka badan usaha selain Bank
hasil penggabungan tersebut harus melaporkan kepada Bank
Indonesia untuk tetap dapat bertindak sebagai Penyelenggara, dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kesiapan infrastruktur, termasuk sistem dan sumber daya
manusia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha
Pengiriman Uang; dan
b. penerapan pengelolaan risiko dalam melakukan kegiatan usaha
Pengiriman Uang.
9. Penyelenggara yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan
atau peleburan, harus melaporkan rencana tersebut kepada Bank
Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, yang memuat
sekurang-kurangnya informasi mengenai pihak-pihak yang akan
melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan dan
tanggal efektif berlakunya pengambilalihan, penggabungan atau
peleburan. Laporan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu)
bulan sebelum tanggal efektif dilakukannya pengambilalihan,
penggabungan atau peleburan.
27
10. Dalam hal pengaturan penghitungan jangka waktu dalam Surat Edaran
ini menggunakan hitungan bulan, maka jumlah hari dalam 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
IX. PENUTUP
Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 8/32/DASP
tanggal 20 Desember 2006 perihal Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman
Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
SWD. MURNIASTUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN