ng 6 - 2021 -...

DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

2016

RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan

berkesinambungan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dokumen tersebut

sebagai acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

menyusun rencana strategis (Renstra).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan

pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta

terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam

pembangunan kesehatan menjadi sangat penting dalam

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Kabupaten

Rembang.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan

kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, diarahkan pengembangan

untuk pemberdayaan masyarakat. Upaya kesehatan berbasis

masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko

masalah-masalah kesehatan untuk saling bahu membahu dalam

menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah

berkonstribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Akhirnya hanya kepada Allah

SWT saja kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita

bersama dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Kabupaten

Rembang mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya. Amien.

i

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan

Renstra ini, sehingga bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) serta pemerhati kesehatan.

Rembang, 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN REMBANG

dr. ALI SYOFII

Pembina Tk. I

NIP. 19700526 200212 1 002

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............. 6

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan ......................... 12

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .................... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Kesehatan ............................ 31

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan ............ 33

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...................... 34

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi ................................. 38

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis .............................. 43

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis ........................... 43

iii

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Kesehatan ........................................................ 48

4.2 Strategi dan Kebijakan ....................................... 51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF .............................................................. 54

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

.................................................................... 72

BAB VII PENUTUP ................................................................ 74

iv

Renstra Dinkes Rembang 2016 -2021 ~ 1 ~

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat badi setiap orang

agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis.

Urusan kesehatan sebagai mana termuat dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan

urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sebagi urusan yang wajib dilaksanakan di Daerah, urusan kesehatan

harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam memberikan

layanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan

kesehatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang selaku perangkat daerah

berkewajiban menyusun Rencana Strategis Kesehatan Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentruan yang tertuang

pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat

program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan 5

(lima) tahun dan menjadi acuan dalam perencanaan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebagai

salah satu bentuk upaya implementasi dan mensinergikan

pembangunan kesehatan di Pemerintah Kabupaten Rembang

berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah mempunyai peran sangat


penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap

tahun, sebagai dasar penilaian kinerja Pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renstra merupakan penjabaran Visi, Misi

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dalam

mewujudlkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Rembang

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA

MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA

MANUSIA YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN” maka

Dinas Kabupaten Rembang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) bertanggung jawab dalam menjalankan misi ke lima yaitu

Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan

keagamaan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan

Pemerintah Kabupaten Rembang;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat;


Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;

15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016, tentang

Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016 -2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

19. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kesehatan Kabupaten Rembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang adalah Menyediakan dokumen perancanaan pembangunan

kesehatan dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.


Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas kesehatan

pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum strategis, sekaligus

merumuskan strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan

dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna

mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Merumuskan arah pembangunan kesehatan sebagai acuan bagi

pengembangan pembangunan kesehatan di kabupaten kota.

3. Sebagai acuan dan pedoman bagi dinas kesehatan Kabupaten

rembang kota dalam menjalankan program/kegiatan tahunan

yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

4. Sebagai tolok ukur tehadap dokumen evaluasi kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah

Kabupaten Rembang berisi tugas, fungsi, dan struktur

organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan

dan peluang pengembangan.

Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten

Rembang, telaahan visi-misi dan program kepala daerah

dan wakil keapala daerah terpilih, telaahan Renstra

Kementrian Kesehatan RI, telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dna

penentuan isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

berisi visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan jangka menengah Pemerintah

Kabupaten Rembang.


Bab V Rencana program kegiatan, indikator kerja,kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif berisi tabel rencana

program kegiatan, indikator kinerja, kelompak sasaran

dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup berisi pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

merupakan perangkat daerah atau unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dimana Dinas Kesehatan adalah

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Rembang Nomor 51

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur

pelaksana urusan wajib Pemerintahan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Kesehatan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang

diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;


e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut

susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terdiri

dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:

1. Seksi Kesehatan Keluaga dan Gizi;

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga;

3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang

membawahi:

1. Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan,

yang membawahi:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

3. Seksi SDM Kesehatan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompak Jabatan Fungsional

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Rembang adalah seperti pada bagan

berikut ini.


Bagan 1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Berdasarkan Perbup Rembang Nomor 51 Tahun 2016

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, tiap tiap bagian

memiliki tugas sebagai berikut.

1. SEKRETARIS

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan

meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,


kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan

Dinas Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dinas Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:

1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas

Kesehatan;

2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;

3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi program, keuangan ,hukum, hubungan

masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas

Kesehatan;

5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi

hukum di lingkungan Dinas Kesehatan;

6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi

dan dokumentasi;

7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di

lingkungan Kesehatan;

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

sesuai dengan lingkup tugasnya;

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari kesehatan

keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja


dan olah raga serta promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan.

b. Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan

keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga, promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan;

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan

keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga, promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, promosi

kesehatan dan pemberdayaan kesehatan;


oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

a. Tugas

Perumusan konsep dan palaksanaan kebijakan,


bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri

dari Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

b. Fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Surveilans,

Karantina Kesehatan dan Imunisasi; Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular; Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

2) pengelolaan dan penyelenggaraan Surveilans,

Karantina Kesehatan dan Imunisasi; Pencegahan


dan Pengendalian Penyakit Menular; Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas;


kegiatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan

Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;


oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA

KESEHATAN

a. Tugas :

Perumusan konsep dan palaksanaan kebijakan,


bidang Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat

Kesehatan serta SDM Kesehatan

b. Fungsi :

1) Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan

Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes serta SDM Kesehatan ;

2) pengelolaan dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan,

Kefarmasian dan Alkes serta SDM Kesehatan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas;


kegiatan Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alkes

serta SDM Kesehatan;

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas

Kesehatan juga dibentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang

dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPTD yang dibentuk sejumlah (enam belas)

Puskesmas di 14 Kecamatan yang melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kesehatan.

2.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

terdiri atas Sumber Daya manusia dan Sumber Daya Aset dijabarkan secara

rinci sebagai berikut.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang memiliki

SDM sejumplah 897 orang yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sejumlah 722 orang (DKK 89 orang, puskesmas 633 orang) dan SDM non

PNS pada Dinas Kesehatan sejumplah 175 orang yang terdiri dari bidan PTT

158 orang, dan tenaga lain berupa kontrak daerah, honorer kategori 2 dan

tenaga harian lepas.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinkes Kab.Rembang Tahun 2016

NO

Jabatan

PNS Golongan ( orang )

IV III II I

L P L P L P L P

Dinas Kesehatan

1 Pejabat eselon II 1 - - - - - - -

2 Pejabat eselon III 2 3 - - - - - -

3 Pejabat eselon IV 1 1 8 5 - - - -

4 Pelaksana PNS 1 0 18 26 13 7 - -

JUMLAH = 89 5 4 26 34 13 7 0 0

PUSKESMAS

1 Pejabat eselon III 6 4 2 4 - - - -

2 Pejabat eselon IV - - 8 6 - - - -

3 Pelaksana 6 4 90 227 76 192 5 3

JUMLAH = 63 12 8 100 237 76 192 5 3

TOTAL PNS 722

Tabel 2.1. memuat data bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 47

orang (28%) dan PNS perempuan sejumlah 42 orang (72%). Jumlah PNS

golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 58 orang dan golongan

II sebanyak 21 orang.

Adapun data SDM non PNS adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2

Jumlah SDM Non PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

NO

Penempatan Jenis Kelamin

Jumlah L P

1 Bidan PTT - 158 158

2 Bagian Sekretariat 9 0 9

3 Bagian Promosi Kesehatan 2 0 2

4 Bidang Yankes 2 2 4

5 Bidang P2 1 0 1

6 Bidang Kesehatan Keluarga 1 0 1

JUMLAH 15 160 175

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat terlihat bahwa jumlah SDM non PNS

laki-laki sejumlah 15 orang dan perempuan sejumlah 2 orang. Bidang

sekretariat memiliki jumlah SDM Non PNS yang lebih banyak berbanding

bidang lainnya yang membantu sebagai driver dan bagian umum.

Sedangkan tingkat pendidikan SDM pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Distribusi SDM PNS Dinas Kesehatan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin Jumlah % L P

1 Pasca Sarjana (S2),Dokotor,Profesi

3 4 7 7,9

2 Sarjana (S1/DIV) 18 22 40 44,9

3 Diploma III 6 8 14 15,7

4 SMA 16 8 24 27

5 SMP 3 0 3 3,4

6 SD 1 0 1 1,1

Total 47 42 89

Tabel 2.3. menunjukan sebagian besar SDM PNS memiliki tingkat

pendidikan Sarjana sebanyak 40 orang (44,9%), selanjutnya tingkat

pendidikan SMA yaitu sebanyak 24 orang ( 27%) dan pendidikan DIII

sebanyak 14 orang (15,7%). Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan

dokter pascasarjana sejumlah 7 orang (7,9%).

2.2.2. Sumber Daya Asset


Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Berikut ini rincian asset yang dikelola hingga tahun 2016:

NO Kategori Aset Nilai (Rp ,-) Ket

1 Asset yang dikuasai 128.418.142.897,68,-

2 Asset yang tidak digunakan 5.391.234.168,-

Data 3 - KIB A tanah tersedia

4 - KIB B Peralatan tersedia

5 - KIB C Gedung & Bangunan tersedia

6 - KIB D Aset tetap lainnya tersedia

7 - KIB E Jaringan/instalasi tersedia

Sarana dan prasarana tersebut di atas terdiri dari tanah, bangunan,

kendaraan, peralatan, dan juga jaringan baik yang ada di Dinas Kesehatan

maupun yang ada di Puskesmas dan jaringannya. Dengan sarana dan

prasarana yang ada diharapkan semua tugas dan fungsi pada Dinas

Kesehatan dan jaringannya dapat terlaksana dengan baik dan lancar untuk

dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Rembang.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang

2.3.1. Kinerja Umum

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi

perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitas bidang

kesehatan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit,

kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan,

manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi

kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


2.3.2. Kinerja Khusus

Kondisi Kesehatan Masyarakat yang prima merupakan salah satu

factor penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahteradan sekaligus

sebagai target yang harus dicapai dan diwujudkan oleh pemerintah.

Pencapaian target pembangunan kesehatan berkontribusi dalam pencapaian

ukuran pembangunan manusia (Human Development Index) dan tujuan

pembangunan millennium(Milenium Development Goals).

Kinerja berkaitan dengan upaya kesehatan antara lain terlihat dari

indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita, Persentase gizi

buruk, serta prevalensi/kejadian penyakit. Capaian kinerja Dinas Kesehatan

dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6.

2.3.2.1 Jumlah Kematian Ibu

Indikator yang sering dipergunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI)

yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari

sejak kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang

disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaanya, dan bukan karena

sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain.

Oleh karena jumlah ibu hamil dan juga kematian ibu di Kab.Rembang

tidak mencapai angka 100.000 maka indikator AKI tidak dipergunakan dan

hanya digunakan indikator jumlah kematian ibu.

Grafik 2.3 Perkembangan jumlah Kematian Ibu Kabupaten Rembang

Tahun 2011-2015

Jumlah kematian Ibu dari selama 5 tahun mengalami perubahan

dari 11 kasus di tahun 2011 kemudian 17 kasus pada tahun 2013 dan

menurun menjadi 8 kasus 2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Jml Kematian 11 13 17 14 8

11

13

17

14

8

5

8

11

14

17

20

Jum

lah

kem

atia

n

Jumlah Kematian Ibu di Kab. Rembangth 2011 - 2015


Secara umum permasalahan kematian ibu lebih disebabkan oleh

kurangnya kesadaran masyarakat khususnya ibu hamil dan suami atau

pendampingnya tentang pentingnya kesehatan ibu hamil dan belum

optimalnya cakupan pengawasan tenaga kesehatan terhadap ibu hamil

yang ada di wilayahnya. Adapun penyebab kematian ibu tahun 2015

adalah perdarahan sebanyak 3ks ( 37, 5 % ), eklamsia sebanyak 3 ks (

37,5%) dan sebab lain-lain 2 ks (25%).

Grafik 3.4

2.3.2.2 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi ( AKB) adalah angka yang menunjukan

banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup

(LH) pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas

bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan

per 1.000 kelahiran hidup).

AKB kabupaten Rembang dari tahun 2011-2015 menunjukan

penurunan. Pada tahun 2011 AKB sebesar 22,0 per 1000 LH turun

menjadi 14,86 per 1000 LH pada tahun 2015. Penyebab kematian antara

lain BBLR, asfiksia dan kelainan konginental.

Tabel 3.1

Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Rembang tahun 2015

No Penyebab Jumlah %

1 BBLR 39 29,1

2 Asfiksia 21 15,67

3 Kelainan Kongenental 19 14,18

4 Sepsis 10 7,46

5 Kelainan jantung 8 5,97

6 Febris 6 4,48

3

3

2

Penyebab Kematian Ibu di Kab. Rembang th 2015

Perdarahan Eklamsia Sebab lain


No Penyebab Jumlah %

7 Diare 5 3,73

8 Aspirasi 4 3,0

9 Sumbatan empedu 3 2,24

10 Pneumonia 2 1,49

11 Radang Otak 2 1,49

12 Susp leukemia 2 1,49

13 Kelainan paru 2 1,49

14 Encelopati 2 1,49

15 Lain-lain(serotisnus,ganggcerna

9 6,72

Jumlah 134 100,o

Adapun perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima

tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5

Grafik di atas menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir

angka kematian bayi cenderung menurun dari tahun 2011-2015,hal ini

berkaitan berbagai upaya / kegiatan telah dilaksanankan dalam rangka

menekan angka kematian bayi diantaranya peningkatan kualitas SDM

kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)dengan pendidikan dan pelatihan

manajemen keterampilan BBLR, penanganan neonatal dan asfeksia.

2.3.2.3 Cakupan Penemuan Kasus TB Paru BTA +

Pada tahun 2015, penemuan penderita baru TB Paru BTA + sebanyak

427 kasus dari perkiraan kasus sebanyak 652 kasus. Angka penemuan

2011 2012 2013 2014 2015

Jml Kematian 198 150 153 125 134

AKB / 1.000 LH 22.00 16.61 17.12 13.89 14.86

22.00

16.61 17.12 13.89 14.86

0.0 %

10.0 %

20.0 %

30.0 %

0

50

100

150

200

250

Jum

lah

kem

atia

n

Kasus Kematian Bayi di Kab. Rembangth 2011 - 2015


penderita atau Case Detection Rate (CDR) sebesar 64,9 %. Cakupan CDR

tertinggi adalah Puskesmas Rembang II (92,3%) dan terendah puskesmas di

Puskesmas Pancur (16,7%).

Adapun perkembangan CDR penyakit TB Paru di Kabupaten Rembang

dari tahun 2011 s/d tahun 2015 mengalami peningkatan dari 48,7% (tahun

2011) menjadi 65% (tahun 2015) sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6

Adapun persentase kesembuhan penderita TB paru BTA+ dihitung

dari jumlah penderita yang diobati pada tahun 2014 sebanyak 431 orang dan

penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 343 orang ( kesembuhan

79,58%). Dibandingkan dengan tahun 2013, maka angka kesembuhan TB

Paru menurun dari semula 80,51% (2013) menjadi 79,58% (2014).

Sedangkan pengobatan TB Paru tahun 2015 masih dalam proses

penyembuhan sehingga belum dapat dihitung angka kesembuhannya.

2.3.2.4. Penderita HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang ditemukan pertama kali pada

tahun 2004 dengan jumlah 1 (satu) kasus AIDS. Pada tahun 2015 di

Kabupaten Rembang ditemukan 60 kasus HIV/AIDS terdiri dari kasus HIV

sebanyak 26 kasus dan kasus AIDS sebanyak 34 kasus. Keseluruhan kasus

tersebut telah ditangani. Persebaran kasus HIV /AIDS pada tiap puskesmas

di tahun 2015 adalah sebagaimana grafik berikut.

2011 2012 2013 2014 2015

BTA+ baru 314 357 389 434 427

% CDR 48.76% 50.14% 59.66% 66.56% 65%

48.76% 50.14%59.66%

66.56% 65%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

0

100

200

300

400

500

Cakupan Penemuan Kasus TB Paru BTA+ di Kab. Rembang th 2011 - 2015


Peta 3.1

Dalam sebelas tahun terakhir perkembangan kasus HIV/AIDS di

Kabupaten Rembang (th. 2004-2015) meningkat pesat menjadi 266 kasus

dengan jumlah kematian 114 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS dari

tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel

berikut.

Tabel 3.4 Jumlah Kasus HIV/AIDS Di Kabupaten Rembang

Tahun 2004 s.d. 2015

No

Tahun Kasus HIV(+)

Kasus AIDS

Jenis Kelamin TOTAL MENINGGAL

L P

1 2004 0 1 1 0 1 1

2 2005 0 0 0 0 0 0

3 2006 1 2 3 0 3 3

4 2007 1 2 2 1 3 3

5 2008 0 7 3 4 7 7

6 2009 5 15 10 10 20 15

7 2010 8 19 12 15 27 17

8 2011 14 25 24 15 39 19

9 2012 6 14 11 9 20 5

10 2013 13 19 21 11 32 12

11 2014 19 35 24 30 54 18

12 2015 26 34 32 28 60 13

Komulatif 93 173 138 128 266 114

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus meniingkat dari tahun

ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.


Grafik 3.7

Grafik di atas menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS mulai pada

tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015

ditemukan 60 kasus terdiri dari HIV sebanyak 26 ks dan AIDS sebanyak 34

kasus. Sedangkan kematian HIV/AIDS pada tahun 2015 sebanyak 15 orang.

2.3.2.4 Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus penyakit demam berdarah di Kabupaten Rembang

selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung

meningkat hingga tahun 2015.

Grafik 3.8

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kasus DBD di

tahun 2015 meningkat sangat tajam. Pada tahun 2011 angka kejadian

penyakit demam berdarah IR DBD sebesar 15,90/100rb penduduk dengan

angka kematian CFR sebesar 2,84 %. Sedangkan pada tahun 2015 IR DBD

2011 2012 2013 2014 2015

Jml Kasus 106 388 358 211 698

Meninggal 3 6 4 3 70

IR/100rb 15.90 59.40 54.80 34.20 113.50

% CFR 2.84 1.54 1.12 1.40 1.00

15.90

59.40 54.8034.20

113.50

0.0 %20.0 %40.0 %60.0 %80.0 %100.0 %120.0 %

0150300450600750

Perkembangan Penyakit DBD di Kab. RembangTh. 2011 - 2015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jml HIV 0 0 1 1 0 5 8 14 6 32 19 26

Jml AIDS 1 0 2 2 7 15 19 25 14 19 35 34

Kematian 2 0 5 5 14 35 46 19 6 12 18 13

01020304050

Jumlah Kasus HIV / AIDS di Kab. RembangTh. 2004 - 2015


meningkat menjadi 113,5/100 rb penduduk namun angka kematian

menurun menjadi 1,0%.

2.3.2.5 Malaria

Penyakit malaria di Kabupaten Rembang sebagaimana tahun tahun

sebelumnya bukan berasal dari penduduk asli karena Kabupaten Rembang

bukan termasuk daerah endemis, namun berasal dari penduduk atau

pendatang yang pernah tinggal dan tertular malaria dari daerah endemis

misalnya di luar jawa.

Jumlah kasus malaria tahun 2015 tercatat sebanyak 6 kasus. Angka

Kesakitan Malaria (API) tahun 2015 sebesar 0,01 / 1.000 penduduk dimana

angka tersebut sedikit menurun bila dibandingkan API 2014 sebesar

0,03/1.000 pddk. Sedangkan jumlah kematian karena malaria tidak

ditemukan.

Persebaran kasus malaria tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Peta 3.2

Adapun perkembangan API di Kabupaten Rembang selama lima

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Rembang Periode Tahun 2006-2014


Tahun Jml Penduduk Jumlah kasus API/1000pddk

2006

2007 2008

2009

2010 2011

2012

2013 2014

2015

591.585

591.786 591.786

602.123

653.078 669.884

608.548

609.192 616.901

621.134

18

58 50

36

31 50

54

9 17

6

0,070

0,098 0,080

0,060

0,04 0,07

0,09

0,01 0,03

0,01

2.3.2.6 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah

(BBLR)

BBLR adalah bayi dengan berat badan kategori rendah pada saat

lahir yaitu kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat kelahiran

sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir.

BBLR di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mengalami

kenaikan dari semula 443 bayi (4,9%) pada tahun 2014, menjadi 470 bayi

(5,2%) pada tahun 2015. Persebaran BBLR tahun 2015 per puskesmas

dapat dilihat pada peta berikut.

Peta 3.3

Kab.

Jawa Timur

≥ 25 ≥ 35

< 25

Jumlah Kasus BBLR di Kab. Rembang Tahun 2015

Target Kab=

470

REM2 REM1

KRG2 KRG1

KAL

SUL SUM

LAS

SLU

PAN

PAM SED 37

41

SAR 46

BUL

GUN SAL 25 LEGENDA

11 28

28

35

23

25 34

47

28

22

30

10

DINAS KESEHATAN

REMBANG


Adapun perkembangan kasus bayi dengan BBLR selama lima

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.11

Grafik di atas menunjukan bahwa selama lima tahun, kasus BBLR

di Kabupaten Rembang belum mengalami penurunan yang bermakna dan

masih relative cukup tinggi diatas 4%.

Masih tingginya kasus BBLR di Kabupaten Rembang erat dengan

masih tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Rembang. Kasus

BBLR juga sangat berkaitan dengan masih tingginya kasus Kekurangan

Energi Kronis pada ibu hamil, dan kejadian anemia pada remaja putri

yang nantinya akan menjadi seorang ibu.

2.3.2.7 Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi balita dilakukan dengan cara

membandingkan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Pada akhir

tahun 2015 di Kabupaten Rembang ditemukan balita gizi buruk (BB/BT)

sebanyak 80 balita.

Dari perkembangan gizi buruk (BB/TB) di Kabupaten Rembang

pada akhir tahun 2014 tercatat jumlah balita gizi (BB/TB) sebanyak 30

balita, namun dalam perjalanan di tahun 2015 secara keseluruhan

jumlah balita gizi buruk adalah 80 balita. Dengan berbagai upaya dan

intervensi untuk program penanggulangan gizi buruk maka jumlah balita

gizi buruk dapat ditekan menjadi tersisa 30 balita pada akhir tahun 2015.

Sebaran gizi buruk balita pada akhir tahun 2015 menurut

puskesmas dapat dilihat pada peta berikut ini.

2011 2012 2013 2014 2015

Jml BBLR 382 415 486 443 470

% BBLR 4.20 % 4.54 % 5.44 % 4.90 % 5.20 %

0.0 %1.0 %2.0 %3.0 %4.0 %5.0 %6.0 %7.0 %8.0 %

0100200300400500600

Perkembangan BBLR di Kab. RembangTh. 2011 - 2015


Peta 3.4

Dari peta tersebut terlihat bahwa akhir tahun 2015 beberapa

Puskesmas jumlah balita gizi buruk kurang dari 3 yaitu Puskesmas I,

Sulang, Gunem, dan Sale. Sedangkan sisa gizi buruk yang terbanyak

adalah di Puskesmas Sedan sebanyak 14 balita.

Adapun perkembangan persentase kasus Balita Gizi Buruk dari

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.12

2011

2012

2013

2014

2015

Jml Balita Gizbur 89 96 93 70 80

% Gizbur 0.23% 0.22% 0.21% 0.16% 0.19%

0.23% 0.22% 0.21%

0.16%0.19%

0.00%0.03%0.05%0.08%0.10%0.13%0.15%0.18%0.20%0.23%0.25%

0

20

40

60

80

100

120

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) di Kab. Rembang th 2011 - 2015

Kab. Blora

Jawa Timur

≥ 3 ≥ 5

< 3

Jumlah balita Gizi buruk (BB/TB) per Puskesmas di Kab. Rembang Th 2015

Target

Kab=

80

REM2 REM1

KRG2

KRG1 KAL

SUL SUM

LAS

SLU

PAN

PAM SED

14

3

SAR 6

BUL

GUN

SAL 0 LEGENDA

8 3

4

3

6

2 3

4

10

11

1

2

DINAS KESEHATAN

REMBANG


TABEL

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2o13 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Urusan Kesehatan

1 Jumlah Kematian ibu

orang

10ks

8 ks

6 ks

4 ks

2 ks

11

13

17

14

8

90

37,5

-83,33

-150

-200

2 Angka kematian bayi(AKB)per

1.000KH

Per 1000 KH

155 ks

145 ks

135 ks

125 ks

115 ks

21,96(198 by)

16,61(150 by)

17,12(153,by)

13,89(125 by)

14,87 (13 by)

72,26

96,55

86,67

100

83,48

3 Persentase balita gizi buruk (BB/TB)

%(BB/TB)

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,23(89 blt)

0,22(96 blt)

0,21(93 blt)

0,16(70 blt)

0,19(80 blt)

195,33

194,24

195,38

193,33

182,73

4 Kesakitan DBD (per 100 rb pedk)

Per 100.00

0

<35 <30 <28 <27 <25 35,4(106 ks)

59,4(388 ks)

54,8(358 ks)

34,2(211 ks)

113,15(698 ks)

98,86 2,0 4,29 73,33 -252,6

5 Angka kematian DBD

% <2,5 <2,3 <2,2 <2,1 <2,0 2,83%(3ks)

1,54%(6ks)

1,12%(4ks)

1,4%(3ks)

1,0%(7ks)

86,8 133,04

149,09

133,33

150

6 Penemuan kasus baru TB-Paru BTA+

%CDR >70 >70 >70 >70 >70 48,76%(314ks)

50,14%(357ks)

59,66%(398ks)

66,56%(434ks)

64,9%(427ks)

72,78 73,74 86,46 95,09 92,71

7 Klien mendapatkan penanganan kasus

HIV/AIDS

% 100% 100%

100%

100% 100% 100(39ks) 100(20ks)

100(32ks)

100(54ks)

100(60ks)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8 Kasus AIDS kasus 39 ks 20 ks 32 ks 47 ks 34 ks

Cakupan kunjungan ibu hamil(K4)

% 85 87 89 91 93 87, 73

86,97 80, 81

85, 56

88, 97

103, 21

99, 97

90, 80

94, 02

95, 67

Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani

% 60 65 70 75 80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 166, 67

153, 85

142, 86

133, 33

125, 00



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2o13 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 85 85 90 95 100 91, 92

99, 85

92, 66

94, 31

99, 96

108, 14

117, 47

102, 96

99, 27

99, 96

Cakupan pelayanan nifas

% 80 85 0 95 100 90, 04

91, 19

97, 73

87, 29

98, 4

112, 55

107, 28

108, 59

91, 88

98, 40

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 60 65 70 75 80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 166, 67

153, 85

142, 86

133, 33

125, 00

Cakupan kunjungan bayi

% 80 80 85 85 80 87, 94

94, 30

89, 05

91, 17

93, 85

109, 93

117, 88

104, 76

107, 26

117, 31

Cakupan desa/kelurahan UCI

% 80 85 90 95 100 93, 20

97, 96

99, 66

100, 00

100,00 116, 50

115, 25

110, 73

105, 26

100, 00

Cakupan pelayanan anak balita

% 65 70 75 80 85 89, 62

87, 93

88, 42

95, 58

90, 30

137, 88

125, 61

117, 89

119, 48

106, 24

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2o13 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Balita gizi buruk mendapat perawatan (BB/TB)

% 100 100 100 100 100 100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 60 70 80 90 100 97, 58

97, 28

96, 56

100, 00

100, 00

162, 63

138, 97

120, 70

111, 11

100, 00

Cakupan peserta KB % 80 80 80 80 80 83, 14

84, 06

88, 23

83, 68

81, 23

103, 93

105, 08

110, 29

104, 60

101, 54

Penemuan dan Penanganan Penyakit

Acute Flacid Paralysis (AFP)rate per100.000 penduduk usia <15 th

Per 100 rb pend usia<15 th

100 atau >2 per 100 rb





1,84 1,87 3,12 0,62 1,86 (3 ks)

92, 00

93, 50

156, 00

31, 00

93, 00

Penemuan penderita Pneumonia Balita per jml perkiraan penderita

% 25 30 40 50 60 0,33 0,19 0,18 0,31 0,16 (7 ks)

1,32 0,63 0,45 0,62 0,27

Penemuan dan pengobatan pasien baru TB BTA positif (CDR)

% 45 50 60 70 70 48, 76

50, 14

59, 66

66, 56

66, 26 (432ks)

108, 36

100, 28

99, 43

95, 09

94, 66

Penderita DBD yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100,0 (698ks)

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

Penemuan dan penanganan penderita diare

% 80 80 90 90 100 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0(7.382 ks)

125, 00

125, 00

111, 11

111, 11

100, 00



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2o13 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

% 100 100 100 100 100 100, 0

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100,0 100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 60 65 70 75 80 100 100 100 100 100 33, 33

46, 15

57, 14

66, 67

75

Angka kejadian Malaria

Per 1000

pendk

<1 <1 <1 <1 >1 0,07 (50ks)

0,09 (54ks)

0,01 (6ks)

0,03 (17ks)

0,01 (6ks)

193 191 199 197 199


Peningkatan sarana dan prasarana fasyankes dasar dan rujukan

secara unit cukup signifikan, namun belum sebanding dengan

peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Rembang tiap tahunnya.

Terdapat 16 unit puskesmas dari tahun 2011-2015, dengan rasio

puskesmas yang terus menurun hingga menjadi 2,57 per 100.000

penduduk di tahun 2015. Rasio rumah sakit per 10.000di tahun 2015

sebesar 0,032/10.000 penduduk.

Terkait dengan sumber daya kesehata, secara kuantitas jumlah

SDM kesehatan di Kabupaten Rembang masih jauh dari cukup. Jumlah

dokter spesialis di rumah sakit juga masih memadai hingga masih perlu

mengandalkan dokter residen.

Berdasarkan hasil evaluasi atas RPJMD Kabupaten Rembang Tahun

2011-2015 terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai yaitu :

a. Menurunnya jumlah kematian ibu

b. Menurunnya angka kematian bayi

c. Angka kesakitan IR DBD/100rb penduduk

d. Cakupan kunjungan ibu hamil k4

e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

f. Cakupan pelayanan nifas

g. Acute Flacis Paralysis (AFP) rate per 100,000 penduduk usia <15 th

h. Penemuan penderita Pneumonia balita per jml perkiraan penderita

i. Penemuan dan pengobatan pasien baru TB BTA positif (CDR)

Beberapa kemungkinan penyebab masih adanya capaian indicator

yang belum memenuhi target adalah penentuan target yang terlalu

optimis, adanya indikator kinerja yang masih sulit diintervensi yaitu

kematian ibu, kematian bayi yang masih perlu intensif peningkatan

pengelolaanya pada tahun-tahun mendatang.

Adapun penghargaan yang telah diterima oleh kabupaten

Rembang selama tahun sampai dengan 2015 dalam bidang kesehatan

yaitu :

a. Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Kabupaten dengan

Pencapaian UCI 100% (tahun 2014)

b. Penghargaan eliminasi malaria


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

2.4.1 Tantangan

Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan secara

berkesinambungan sedikit banyak telah meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Namun demikian dalam penyelenggaraan program

pembangunan kesehatan masih terdapat beberapa hal yang menjadi

tantangan dan perlu mendapat perhatian sebagai bereikut.

a. Jumlah penduduk semakin bertambah dan persebaran tidak merata

dilihat dari kepadatan penduduk berbeda antar kecamatan yang

paling tinggi di Kecamatan Rembang dan paling rendah di kecamatan

Bulu. Hal ini menuntut penyediaan mutu dan kualitas fasyankes

sesuai standar yang mudah diakses oleh setiap penduduk.

Dependency Ratio kabupaten Rembang pada tahun 2015 sebesar

44,41 yang berarti setiap 100 orang produktif menanggung 44 sampai

dengan 45 orang tidak produktif. Secara teoritis pada tahun 2015

Kabupaten Rembang sudah mulai memasuki era Bonus Demografi,

karena setiap satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 2

orang (atau lebih) penduduk usia produktif.

b. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan bagi segi

jumlah, jenis SDM , kualitas dan persebaran di fasilitas pelayanan

keseshatan yang berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yangb berkualitas.

c. Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS) masih rendah.

d. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada

belum optimalnya kualitas lingkungan, seperti kurangnya sarana

pembuangan sampah/limbah pada sarana umum, masih kurangnya

jumlah saluran pembuangan air limbah di pemukiman, sampah

pemukiman yang belum dikelola dengan baik, dan sebagainya.

e. Kesadaran masyarakat dan institusi bahwa kesehatan merupakan

tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab

Dinas Kesehatan masih rendah, hal ini mengakibatkan masih

kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan kesehatan.


2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kinerja program kesehatan antara lain :

a. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan propinsi dalam

pembangunan kesehatan. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk

menyelenggaran pelayanan publik bidang kesehatan diantaranya

adalah ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik

fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatn yang setinggi-tingginya, ketersediaan sumber daya dibidang

kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat,

ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas

pelayanan kesehatan.

Adanya dukungan anggaran kesehatan dari Pemerintah Daerah

(APBD Kabupaten Rembang), Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan), Pemerintah Propinsi (ABPD Propinsi) maupun

anggaran hibah/bantuan luar negeri.

b. Adanya peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

pelayanan kesehatan, diantaranya :

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) menyebutkan

bahwa Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (3) menyebutkan

bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN);

5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;


6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;

7) Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

c. Telah adanya fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten

hingga tingkat desa berupa rumah sakit dan poliklinik Kesehatan

Desa (PKD), serta rumah sakit dan poliklinik di berbagai tempat yang

memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan.

d. Adanya komitmen eksekutif dan legislative untuk mengalokasikan

pembiayaan kesehatan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di

Kabupaten Rembang yang memberikan kemudahan akses terhadap

pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan rentan yang

tidak tercakup program JKN.

e. Terdapat komitmen global, regional dan nasional terkait kesehatan,

mewajibkan pemerintah memberikan perhatian terhadap pemecahan

masalah kesehatan.

Komitmen Pemerintah terhadap pembangunan kesehatan

diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan

menggunakan konsep Paradigma Sehat, yang dicanangkan oleh Presiden

Republik Indonesia pada tahun 1999, sebagai "Gerakan Pembangunan

yang Berwawasan Kesehatan”. Paradigma sehat merupakan cara

pandang, pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang melihat

masalah kesehatan saling berkait dan mempengaruhi banyak faktor yang

bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan

pemeliharaan dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan

orang sakit atau pemulihan kesehatan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang dalam Pembangunan Kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. Masih tinginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang selama

kurun waktu 2011-2015 masih masuk dalam zona merah. Untuk Tahun

2015 masih masuk dalam zona merah. Untuk tahun 2015 AKI tercatat

sebesar 130 per 100.00 kelahiran hidup, angka ini masih belum

memenuhi target RPJMD sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup

2. Masih tingginya kasus Incident rate penyakit menular yang dilaporkan

setiap tahun terutama pada penyakit DBD, TB Paru, Diare, HIV/AIDS

dan kusta

3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular khususnya pada

pada penyakit Kanker, Diabetes, Mellitus, hipertensi, Stroke,

Decompensasi cordis (Kegalan Jantung) dan psikokis (Gangguan jiwa)

dengan kecendrungan meningkat setiap tahunya

4. Belum optimalnya pelayan tumbuh kembang anak dan Manajemen

Terpadu Balita Sakit (MTBS), pelayanan kesehatan remaja dan

pelayanan bagi lansia

5. Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan kurangnya informasi

kesehatan masyarakat mempengaruhi masyarakat untuk hidup secara

sehat secara mandiri

6. Masih rendahnya masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup

bersih sehat dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam

kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)

7. Masih rendahnya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan sanitasi

lingkungan, hal ini tercermin dari banyaknya rumah jamban di tempat-

tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan.

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berpenghasilan menengah dan

atas untuk mengikuti program jaminan kesehatan secara mandiri untuk

melindungi keshatan sendiri dan keluarganya.


9. Belum idealnya rasio puskesmas di Kabupaten Rembang dibandingkan

dengan jumlah pendududuk yang ada, sehingga mempengaruhi akses

masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan masyarakat

10. Terstandarisasinya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, hal ini

terlihat dari belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM kesahatan

berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.

11. Belum idealnya rasio rumah skait dan rasio tempat tidur rumah sakit di

kabupaten Rembang terhadap jumlah yang ada , sehongga akses

kesehatan rujukan oleh masyarakat belum optimal

12. Belum optimalnya kinerja para petugas kesehatan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai harapan masyarakat

13. Belum optimalnya pengolahan data satu pintu, proses perencanaan

terpadu, koordinasi pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi

kegiatan.

14. Belum optimalnya tata kelola unit pelayanana kesehatan baik mutu dan

kinerja, yang belum ditandai dengan belum teraktreditasinya puskesmas

sesuai standar nasional

15. Belum optimalnya presespsi steakholder dan lintas sektor lain, terkait

paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan.

16. Pesatnya perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong

percepatan perubahan sosial ekonomi yang berdampak pada status

kesehatan masyarakat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang berpedoman dan merupakan penjabaran Visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan

dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan mengikuti dan selaras dengan visi

dan misi Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.


Adapun visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA,

MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA

MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”. Visi ini

memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun

2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan

memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan

masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan

kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan

pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan

kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan

pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi

kreatif.

Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah

sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani

ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan,

papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan

oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi

Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk

miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak;

meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya

perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera

juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai.

Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan

masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman,

bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan

beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta


memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang

harmonis.

Adapun misi Kabupaten Rembang pada RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan,

partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang

amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan

kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan

ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan

berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan

yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk

pendidikan keagamaan.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan

mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya

pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah

tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Misi yang berkaitan dengan bidang kesehatan terdapat pada misi

kelima yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,

termasuk pendidikan keagamaan”. Dalam menjabarkan dan

mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

strategi yang tepat dan inheren, maka diperlukan kebijakan yang

memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat


atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan

perspektif keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54

Tahun 2010.

Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan

antara lain diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,

termasuk pendidikan keagamaan yang bermuara pada peningkatan

sumber daya manusia Kabupaten Rembang, peningkatan kualitas

tenaga kerja yang handal dan berdaya saing, serta perwujudan

kesejahteraan yang meningkat bagi masyarakat Rembang.

Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan

lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah serta untuk

mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi maka

perlu disusun program unggulan sebagai berikut:

1. Meningkatkan status Puskesmas Rawat Inap menjadi BLUD.

2. Peningkatan pelayanan oleh Dokter Spesialis di Puskesmas

3. Membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Berdasarkan program unggulan tersebut maka program

pembangunan berkaitan dengan bidang kesehatan adalah:

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

6. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru- paru/Rumah

Sakit Mata.

7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


8. Program Obat dan Perbekalan

9. Program Pengawasan Obat dan Makanan

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA

TENGAH

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 tidak

ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik

Indonesia yaitu

‘’Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong’’.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan,

yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati

diri sebagai negara maraitim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju,

kuat dan sejahtera

5. Mewujudkan Indonesia berdaya saing


6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan bebasiskan kepentingn nasiaonal, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selain itu terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif , demokratis dan terpecaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang berbasis bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Kementerian kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-

2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan, 2)

meningkatnya daya tanggap (responsive) dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle) yaitu Bayi, Balita, anak usia

sekolah, remaja, kelompok usia kerja maternal dan kelompok lansia.

Untuk tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak

(impact atau out come) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat,

indikator yang akan dicapai tersebut adalah:


1. Menurunya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup

(SP 2O1O), 346 per 100.00 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunya presentase BBLR dari 10,2 % menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif.

5. Meningkatnya upaya peningatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsive)

dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi

10%

2. Meningkatnya induk responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

dari 6,80 menjadi 8,00.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir

tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dearah (RPJMD) provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana

diatur dalam peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Dalam Nomor 5

tahun 2014, Dengan mempertimbangkan dan berbagai kecenderungan

masalah kesehatan ke depan, mempertimbangkan Visi Dinas Kesehatan

Provinsi jawa tengah yaitu : ‘’Institusi Yang Profesional Dalam

Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah’’

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak

yang sitematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran

Dinas Kesehatan. Kesehatan paripurna dimaknai sebagai isu kesahatan

kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuartif dan

rehabilitatif yang di perankan oleh semua pelaku kesehatan di baik

eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha atau lembaga non pemerintah


serta masyarakat secara profesional dan bertangung jawab atermasuk

penyediaan sumber daya kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, telah

ditetapkan 4 (empat) misi yaitu

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.

2. Mewujudkan peran sumber daya manusia kesehatan yang berdaya

saing.

3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan

dalam pembangunan kesehatan

4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah secara umum adalah terwujudnya Institusi yang Profesional

dalam Mewujudkan Kesehatan paripurna di Jawa Tengah yang mampu

menggerakan pembangunan bidang kesehatan yang bermutu. Untuk

mencapai tujuan dimaksud, visi telah dijabarkan dalam 4 (empat) misi.

Dalam rangka mencapai misi tersebut. Maka tujuan dan sasaran yang

akan dicapai adalah:

1. Misi I : meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan

berkeadilan untuk mncapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang

akan dicapai adalah :

a. Tujuan:

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

b. Sasaran :

1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.

2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular.

3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi

standar.

4) Meningkatnya kusntitas dan kualitas kesehatan pemukiman,

tempat-tempat umum dan tempat pengelolahan makanan

5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman,

alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT)

2. Misi II : mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing.

a. Tujuan :


1) Meningkatkan kompentensi sumber daya manusia

kesehatan.

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang

kesehatan.

3) Mendayagunakan sumber daya kesehatan .

b. Sasaran :

1) Meningkatnya masyarakat mengikuti pendidikan di instusi

pendidikan kesehatan.

2) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan.

3) Meningkatnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

4) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi

5) Meratanya distribusi tenaga kesehatan.

3. Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku

Kepentingan Dalam Pembangunan Kesehatan

a. Tujuan :

Meningkatnya advokasi dan social suport pemangku

kepentingan

b. Sasaran :

1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam

pembangunan kesehatan.

2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan

kesehatan.

3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

kesehatan.

4. Misi IV melaksanakan pelayanan publik yang bermutu.

a. Tujuan

1) Meningkatnya pelayanan administrasi dibidang kesehatan.

2) Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kesehatan.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya penertiban ijin dan registrasi sumber daya

kesehatan.

2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,

keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan

kesehatan

3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran.


4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi

kesehatan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan dengan memperhatikan aspek kesehatan,

keselamatan, kenyamanan, kualitas hidup masyarakat dan tidak

mencemari lingkungan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata

ruang wilayah. Oleh karena itu pembangunan berwawasan kesehatan

harus membutuhkan dari berbagai pihak, termasuk peruntukan tata

ruang wilayah suatu daerah.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun

2011-2031, dicantumkan beberapa hal yang berkaitan atau ada kaitanya

dengan bidang kesehatan, yaitu pada Bab III Struktur Ruang Wilayah

Daerah, bagian ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Daerah,

Paragraf 3 Rencana Sistem Prasarana Lainnya huruf ( 5 ) Rencana sistem

prasarana lainnya sebagaimana dalam pasal 9 huruf b tentang Sistem

Jaringan Prasarana Wilayah Daerah lainnya meliputi:

a. Pengelolaan sistem jaringan persampahan

b. Pengelolaan sistem drainase

c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah

d. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum

e. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana

Bagian di atas yang perlu diperhatikan adalah pada huruf a, c dan

d sebagai berikut:

a. Pengelolaan sistem jaringan persampahan

1. revitalisasi tempat pemrosesan akhir menjadi tempat

pengolahan sampah terpadu di Desa Kerep Kecamatan Sulang;

2. pembangunan tempat penampungan sementara di Kecamatan

Sedan;

3. pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di permukiman;

4. peningkatan prasarana pengelolaan sampah permukiman; dan

5. peningkatan prasarana pengelolaan limbah medis dan bahan

berbahaya dan beracun.


b. pengembangan sistem pengelolaan limbah meliputi:

1. pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat; dan

2. pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat meliputi :

a) pembangunan instalasi pengolahan limbah terpusat di

Kabupaten Rembang;

b) instalasi pengolahan air limbah terpusat di permukiman; dan

c) peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan

permukiman.

d. pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum khususnya nomor

3, 4 dan 5 meliputi:

3. pembangunan rumah sakit tipe b di Kecamatan Rembang;

4. pengembangan rumah sakit tipe c di Kecamatan Kragan;

5. penyediaan puskesmas pembantu tersebar di setiap kecamatan;

Beberapa hal tersebut di atas dimungkinkan dapat mempengaruhi

kesehatan masyarakat secara langsung atau dapat berpengaruh terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah dan limbah

harus diarahkan agar tidak menimbulkan gangguan bau, menjadi tempat

bersarangnya lalat atau menjadi sumber penyebaran penyakit.

Pengelolaan limbah yang tidak sehat dapat berakibat pada timbulnya

genangan air kotor di sekitar rumah tinggal, menimbulkan bau dan

pemandangan tidak sedap serta tempat berkembangbiak nyamuk dan

bibit penyakit. Terkait dengan pengembangan fasilitas kesehatan harus

dilakukan dengan tepat memperhatikan pembangunan yang berwawasan

lingkungan sehat sehingga tidak berakibat buruk pada kelestarian

lingkungan hidup serta dapat memberi kontribusi pada kelestarian

lingkungan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan

untuk menganalisa Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang yang direncanakan agar dapat mengantisipasi dampak lingkungan

yang akan ditimbulkan akibat dari pelaksanaan program pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan aspek kesehatan di kabupaten Rembang

secara umum tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah dan


selama 5 (lima) tahun ke depan tidak memberikan dampak lingkungan

strategis.

Namun demikian sehubungan dengan adanya beberapa kegiatan

pembangunan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat

secara langsung atau dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup

yang nantinya akan berdampak pada kesehatan masyarakat, maka Dinas

Kesehatan dapat melaksanakan :

1. Pengawasan terhadap lingkungan / sarana dan prasana umum

seperti pasar, tempat ibadah, sekolah, terminal, dll.

2. Pemantauan terhadap penyediaan air minum yang ada di

kabupaten secara berkala.

3. Penyediaan sarana pengolahan limbah medis berupa insenerator

dan mengupayakan instalasi pengolahan limbah di puskesmas.

4. Pemantauan terhadap tempat pembuangan akhir sampah dan

melakukan upaya terhadap dampak lingkungan pembuangan

sampah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal,

isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dalam lima tahun

mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita, hal ini

masih ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

dan masih ditemukannya balita gizi buruk. Untuk diketahui bahwa

AKI di Kabupaten Rembang Tahun 2015 sebesar 130 per 100.000

kelahiran hidup, angka ini belum mencapai target MGDS sebesar

102 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan kasus balita gizi buruk

di Kabupaten Rembang Tahun 2015 masih ditemukan sebanyak 36

kasus

2. Masih tingginya kasus penyakit DBD, TB Paru, Diare, HIV/AIDS dan

Kusta yang dilaporkan setiap tahunnya.

3. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang

seperti Kanker, Diabetes Mellitus, Hipertensi, Stroke, Decomp Cordis

(Kegagalan Jantung) dan psikosis (Gangguan Jiwa) dengan

kecenderungan meningkat setiap tahunnya.


4. Belum optimalnya promosi kesehatan dan masih kurangnya akses

informasi kesehatan oleh masyarakat, mempengaruhi kemandirian

masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan UKBM

(Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti: posyandu, posbindu

dan Desa Siaga.

6. Belum optimalnya masyarakat dalam menjaga kesehatan

lingkungan, ditandai dengan cakupan rumah sehat tahun 2015 yang

baru mencapai 59,69% dan penggunaan jamban sehat tahun 2015

yang hanya 62.43%.

7. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

oleh masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

8. Belum memandainya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan,

UPTD dan jaringanya guna mendukung pelayanan kesehatan sesuai

standar.

9. Belum terpenuhnya SDM kesehatan dan belum optimalnya

kompentensi dan kapasitas aparatur kesehatan sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

10. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan

baik mutu dan kinerja, yang ditandai baru ada satu puskesmas

terakreditasi sesuai standar nasional.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Kesehatan mengikuti dan selaras dengan visi

dan misi Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021. Visi Kabupaten Rembang Tahun

2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG

SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”. Visi ini

memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun

2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan Visi ditetapkan Misi-misi yang mencerminkan

peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran di Kabupaten Rembang,

yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan di Kabupaten Rembang. Misi pada RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan,

partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang

amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan

kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan

ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan

berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan

yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk

pendidikan keagamaan.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan

mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya

pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.


7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah

tangga berbasis pertanian dan perikanan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah

ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas

pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan

dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan

pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pembangunan

kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam misi

kelima yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk

pendidikan keagamaan” adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan

kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat”.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan

indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam

pencapaian tujuan Misi kelima terutama yang berkaitan dengan bidang

kesehatan yaitu “Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat” dengan

indikator sasaran:

1) AKI (Angka Kematian Ibu)

2) AKB (Angka Kematian Bayi)

3) Akaba (Angka Kematian Balita)

4) Prevalensi Gizi Buruk


Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang Tahun 2016 – 2021

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan Kondisi

Awal (2015)

Target Indikator Kinerja sasaran Akhir 2021 2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI)

kasus

8 8 7 7 6 5 5

Angka kematian bayi (AKB)

kasus 134 130 125 120 115 110 105

Angka Kematian Balita (AKABA)

kasus 164 155 145 135 125 115 105

Persentase Balita Gizi Buruk

%

0,21 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10


4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dari misi kelima adalah

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan

masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan”. Adapun arah

kebijakannya adalah:

1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sesuai standar

2) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia

kesehatan

3) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk

berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan

4) Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi

promotif dan preventif hidup sehat


Tabel 4.2

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Serta Program Pembangunan

RPJMD Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program Pembangunan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Obat dan Perbekalan kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatkan sarana prasarana

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan

Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan pada PPK- BLUD

Puskesmas

Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 ini telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan

menjadi program prioritas RPJMD Kabupaten Rembang. Rencana

program prioritas selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Kesehatan ke dalam

rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas

Kesehatan yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan

beberapa penambahan program dan kegiatan baru untuk mensinkronkan

program dan kegiatan dari kementrian/lembaga.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan. Indikator kinerja program

prioritas yang telah ditetapkan berisi indikator outcome (hasil),

merupakan indikator yang menunjukan manfaat yang diperoleh dalam

jangka menengah yang mencerminkan fungsi keluaran dan kegiatan-

kegiatan dalam satu program. Sementara itu indikator kegiatan berisi

indikator output (keluaran), yaitu barang atau jasa yang dihasilkan secara

langsung dari pelaksanaan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Rembang dari tahun 2016 hingga tahun 2021

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan peralatan rumah tangga

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

n. Penyediaan jasa administrasi kantor / kebersihan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Pengadaan Meubelair

e. Pengadaan Komputer

f. Pengadaan Laptop

g. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

d. Penyusunan angka kredit

e. Penyusunan Data Statistik dan Monev dan Pelaporan Program

Kegiatan

f. Penyusunan Profil Capaian Program

g. Penyusunan dokumen renstra

h. Penyusunan dokumen anggaran

i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)


5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan

Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan

kantor dan rumah tangga

7. Obat dan Perbekalan kesehatan

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah

tangga

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

b. Peningkatan kesehatan masyarakat

c. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

d. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

e. Penyediaan Pembiayaan dan jaminan Kesehatan ( JKRS )

f. Akreditasi Puskesmas

g. Pembinaan Sarana Kesehatan swasta

h. Pembimbingan Dokter Spesialis ke Puskesmas

i. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

9. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang

Obat dan Makanan

b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A,

dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar

gizi

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular a. Penyemprotan /fogging sarang nyamuk

b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

e. Peningkatan imunisasi

f. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan

wabah

g. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

14. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

a. Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)

b. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Faktor Risikonya

c. Pelatihan/ Bimbingan Teknis Programer PTM Kabupaten/

Puskesmas

d. Surveilans Penyakit Tidak Menular

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

b. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan


c. Penyusunan Detail Engineering Design

d. Pembangunan dan pengembangan system informasi daerah

16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

a. Pembangunan puskesmas, Puskesmas pembantu

b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

c. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

f. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis

g. Perluasan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

h. Pengadaan Peralatan Medis dan non medis Puskesmas dan

Pustu

i. Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan

17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

b. Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan

Balita

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu

b. Perawatan secara berkata bagi ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu

c. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang

Mampu


d. Pendampingan Rujukan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

DAK

21. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

a. Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan

b. Seminar Workshop bidang kesehatan

22. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

pada PPK- BLUD Puskesmas

a. Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan

Perincian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun

2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Renstra.a Dinkes Rembang 2016 -2021 ~ 59 ~

Tabel excel

Renstra.a Dinkes Rembang 2016 -2021 ~ 60 ~

Renstra.a Dinkes Rembang 2016 -2021 ¬ 71 ¬

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Idikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan

tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika

melakukan perencanaan. Indikator menjadi ukuran tingkat keberhasilan

pencapain tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan

yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk

menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun

2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 adalah indicator kinerja yang secara

langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini menjadi tolok ukur kinerja

dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Indikator yang termuat juga

akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani

oleh seluruh aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, indikator kinerja utama

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :


Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator kinerja Satuan Kondisi

Awal 2015

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN Kondisi Akhir 2021

2016 2017 2018 2019 2020

1. Angka kematian ibu(AKI)

kasus 8 8 7 7 6 5 5

2. Angka kematian bayi(AKB)

kasus 134 130 125 120 115 110 105

3. Angka kematian balita (AKABA)

kasus 164 155 145 135 125 115 105

4. Persentase balita gizi buruk

% 0,21 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10


BAB VII

P E N U T U P

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima)

tahun yang memuat Visi, Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-

2021terkait bidang kesehatan, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan Dinas Kesehatan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Rembang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan

bersikap indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

1. Sekretariat, bidang, UPT dan jabatan fungsional pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Rembang agar mendukung pencapaian

target-target Renstra Tahun 2016-2021, dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kesehatan

dengan sebaik-baiknya.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Rembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman

pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan

Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan


evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan

kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan atau perubahan

kebijakan Kabupaten Rembang, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN REMBANG

dr. ALI SYOFII

Pembina Tk. I

NIP. 19700526 200212 1 002


DAFT

ng 6 - 2021 -...

Documents