new laporan akuntabilitas kinerja satker (109003) dana … · 2020. 2. 27. · laporan...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA SATKER (109003) DANA DEKONSENTRASI - 07
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019
Jalan RM. Nur Atmadibrata No.08 Telanaipura Telp. (0741) 62701, 63244, 62251, 62319 Fax. (0741) 61175, 62319
JAMBI
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T , yang
telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan Laporan
Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagai pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi
Satker 109003 (07).
Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2019 menyajikan gambaran atau memberikan informasi
mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang
tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)
Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.
Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai
program/kegiatan di Program Kefarmasian dan Alkes yang disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
Menyadari bahwa Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Satker
109003 (07) Dinas Kesehatan provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 belum sepenuhnya
sesuai harapan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan
Alkes Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan provinsi Jambi diucapkan terima kasih.
Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah
satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja,
Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat
diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam
mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi alat
kesehatan di masa mendatang.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Satker 109003
(07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan rencana
strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian
Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menyajikan gambaran atau
memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan
sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Program Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Program
Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016-
2021. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam
pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Farmasi dan Perbekalan
Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi
Program Kefarmasian dan Alkes tertuang didalam Tugas dan Fungsi :
A. Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi
kefarmasian mempunyai ntugas membantu bidang dalam rangka
menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor
iii
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan
kefarmasian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
40,seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi;
1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional kefarmasian
meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal
farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,
obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,
psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku
sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya
kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,
pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,
perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang
besar farmasi(PBF).
2. Pelaksanaan kebijakan operasional kefarmasian melipiti; penggunaan
obat rasional, manajemen klinikal farmasi,analisa farmako ekonomi,
seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan, obat tradisional
dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian
obat dan bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan
dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan
pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan
kesehatan,perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT),rekomendasi
pedagang besar farmasi (PBF).
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan suvervisi kefarmasian meliputi;
penggunaan obat rasional, manajemen klinikal farmasi, analisa
farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, obat dan pangan,
obat tradisional dan kosmetika, narkotika, psikotropika, prekusor
farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi dan
pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan, pengendalian
harga dan pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik, vaksin
dan perbekalan kesehatan, perizinan usaha kecil obat tradisional
(UKOT), rekomendasi pedagang besar farmasi (PBF).
iv
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian
meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal
farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan,
obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika, narkotika,
psikotropika, prekusor farmasi,kemandirian obat dan bahan baku
sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka upaya
kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,
pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,
perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang
besar farmasi(PBF).
5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang
kefarmasian meliputi; penggunaan obat rasional, manajemen klinikal
farmasi,analisa farmako ekonomi, seleksi obat dan alat
kesehatan,obat dan pangan, obat tradisional dan kosmetika,
narkotika, psikotropika, prekusor farmasi, kemandirian obat dan
bahan baku sediaan farmasi dan pengamanan pangan dalam rangka
upaya kesehatan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan,
pengendalian obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan,
perizinan usaha kecil obat tradisional (UKOT), rekomendasi pedagang
besar farmasi (PBF).
6. Pelaksanaan bimbingan,pembinaan dan penilaian terhadap staf
dilingkungannya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan
dan PKRT.
v
Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi
Jambi paragraf Kelima pasal 43, Seksi Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional alat kesehatan
dan PKRT meliputi Penilaian Alkes dan PKRT, Produk perbekalan
kesehatan rumah tangga dan produk mandiri, Pembakuan dan
sertifikasi produksi dan didtibusi alkes dan PKRT, Pengawasan
Produk Alkes dan PKRT,
2. Pelaksanaan kebijakan operasional alat kesehatan dan PKRT
meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk
mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes
dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi alat kesehatan dan
PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan produk
mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alkes
dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,
4. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan alat kesehatan
dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT, Produk PKRT dan
produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi
alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes dan PKRT,
5. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang
alat kesehatan dan PKRT meliputi, Penilaian Alkes dan PKRT,
Produk PKRT dan produk mandiri, Pembakuan dan sertifikasi
produksi dan distribusi alkes dan PKRT, Pengawasan produk alkes
dan PKRT,
6. Pelaksanaan bimbingan , pembinaan dan penilaian terhadap staf
dilingkungannya,dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
vi
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sasaran Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses kemandirian, dan
sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan dicapai
pada tahun 2019 adalah :
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi
90%.
2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi
syarat sebesar 83%.
Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2019 tersebut diatas, diperoleh
capaian yaitu sebagai berikut :
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas capaian
sebesar 99.33 %.
2. Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi
syarat sebesar 100%.
Tercapainya indikator yang telah ditetapkan karena adanya
dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dan
penanggung jawab program sehingga berbagai kendala dan hambatan
dalam pelaksanaannya dapat di minimalkan, namun untuk indikator
Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
pada Tahun 2019 ini di anggarkan melalui dana APBD Provinsi,
diharapkan pada tahun-tahun berikutnya capaian dapat tetap memenuhi
target yang ditetapkan. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan kerja keras
bersama dari seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang
optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan
alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
vii
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui dana
Dekonsentrasi didukung oleh anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp.
1.340.674.000,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah). Realisasi tahun anggaran 2019 sebesar
Rp.1.298.239.912,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta
dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)
dengan persentase sebesar 96.83%.
viii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…….…………………………………………………….. i IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………..…….. ii DAFTAR ISI……………………………………………………………………. viii DAFTAR TABEL………………………………………………………………… ix DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………….. x DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. xi BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………
A. LATAR BELAKANG……………………………………………………. B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………….
C. ASPEK STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN……………………………..
D. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………….
E. SISTEMATIKA……………………………………………………………..
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………….. A. RENCANA STRATEGIS………………………………………………….
B. PERJANJIAN KINERJA….……………………………………………….
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………….. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………………………….
1. PENGUKURAN KINERJA………………………………………….…
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA……………………………..
B. REALISASI ANGGARAN.……………………………………………….
BAB IV PENUTUP………………….……………………………………………..
1 1 1
2 4 5 7 7
16 19 19 19 20 43 47
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2015-2019 .............................................................
9
Tabel 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan ....................................................................................
9
Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan ...........................................................................................
10
Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase
Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019 ................
11
Tabel 5.
Tabel 6.
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk
Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi
Syarat Tahun 2019 ………………………………………………...
Capaian indicator kinerja program kefarmasian dan alat
kesehatan Tahun 2019 …………………………………………….
14
19
Tabel 7. Target, Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas Tahun 2019 ..................................................
20
Tabel 8.
Tabel 9.
Capaian kegiatan sosialisasi, evaluasi pelaksanaan Gema
Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung
Germas di Kabupaten/Kota/Provinsi ...................................................
Pemanfaatan DAK Sub Bidang Yanfar Tahun 2019 ...........................
24
37
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Data Pemanfaatan DAK Fisik capaian Kabupaten/Kota .....................
Data Pemanfaatan DAK Non Fisik capaian Kabupaten/Kota….
Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana dan realisasi Tahun
Anggaran 2019……………………………………………………...
37
39
43
x
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1. Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Puskesmas Di
11 Kab/Kota Tahun 2019 ..................................................................
11
Grafik 2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase
Puskesmas dengan Capaian POR minimal 60 % ...............................
21
Grafik 3. Persentase capaian SIPNAP Tahun 2019 .......................................... 28
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019 .................................................................
4
Gambar 2.
Struktur Organisasi Seksi Alkes dan Perbekalan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2017 ..........
5
Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6.
Dokumentasi pelaksanaan sampling Alkes dan PKRT……..... Perjanjian Kenerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 .................................................................................... Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar …………………………………………………….. Dokumentasi pelaksanaan kegiiatan sosialisasi, evaluasi pelaksanaan Gema Cermat dan Optimalisasi AoC dalam mendukung Germas di Kab/Kota/Provinsi…….........................
14
18
23
25 Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9.
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penerapan E-Logistik di Instalasi farmasi Kab/Kota/Prov .......................................................... Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev Katalog dan SIPNAP untuk unit layanan ………………………… Dokumentasi pelaksanaan kegiatan distribusi obat program dan vaksin Tahun 2019 …………………………………………….
26
28
29
Gambar 10. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis kefarmasian ………………………………………………………….
30 Gambar 11. Dokumentasi kegiatan monitoring perizinan prodis
kefarmasian……………………………………………………………
35 Gambar 12. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional di Lampung
Tahun 2019……………………………………………………………
36 Gambar 13. Dokumentasi kegiatan reviu DAK sub bidang pelayanan
kefarmasian dan reviu pemutakhiran data ………………………..
38 Gambar 14. Dokumentasi kegiatan edukasi gerakan masyarakat terhadap
penggunaan Alkes dan PKRT yang benar ………………………..
39 Gambar 15. Dokumentasi kegiatan Inspeksi sarana produksi Alkes dan
PKRT dan penyalur PAK ……………………………………………
41 Gambar 16. Dokumentasi kegiatan meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi sarana, Surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana………………………………. 42
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Program Kefarmasian dan Alkes di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dibagi menjadi seksi Kefarmasian dan
Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang
secara terinci Uraian Tugas dan Fungsi tertuang sebagai berikut :
Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi
kefarmasian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka
menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan
kefarmasian. Sedangkan Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program dan sektor
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan dan
PKRT.
Rincian dari uraian tugas dan fungsi kedua Seksi tersebut telah
disebutkan pada ikhtisar eksekutif, sehinga meskipun dengan seksi yang
berbeda namun diharapkan cakupan kedua seksi tersebut dalam
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat mewakili laporan Kinerja
Akuntabilitas Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi Satker 109003 (07) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Program
Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atas penggunaan
2
anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur
atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja.
C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN SEKSI ALAT
KESEHATAN & PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
(PKRT)
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa tugas dan
fungsi Seksi Kefarmasian pada paragraf 5 Pasal 40 yang berbunyi seksi
kefarmasian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka
menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi lintas program dan sektor
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan
kefarmasian. Sedangkan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas membantu bidang dalam
rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, koordiansi lintas program
dan sektor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat
Kesehatan dan PKRT.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program di Seksi
Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT yang telah
terangkum dalam program kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi tahun 2019 ditentukan oleh bagaimana
mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang
kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada.
Hambatan yang ada menjadi bahan perbaikan dan koreksi bagi Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
tahun 2018 untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang. Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan dan program tahun 2019 sebagai berikut :
3
1. Masih kurangnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk
melaksanakan kegiatan teknis dan administratif. Di tingkat provinsi
(Dinkes Provinsi Jambi), jumlah dan kualifikasi tenaga teknis
kefarmasian masih kurang. Pada tahun 2019 pada seksi Kefarmasian
terdapat 1 (satu) orang magister kesehatan, 1 (satu) orang magister
Kefarmasian, 4 (empat) orang tenaga Apoteker, sarjana farmasi 2
orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat 5 (lima) orang, Diploma Tiga
Kefarmasian 3 (tiga) Orang, serta Sekolah Menengah Umum 1 (satu)
orang dan pada seksi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) terdapat 1 (satu) orang magister kesehatan, 1 (satu)
orang sarjana hukum dan 3 (tiga) orang diploma III farmasi untuk
menjalankan kegiatan baik sumber dana APBD maupun APBN.
Sementara di tingkat kab/kota sumber daya kefarmasian juga masih
menjadi kendala dalam pelaksanaan program kefarmasian dan Alat
Kesehatan, akibatnya kegiatan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga
non kefarmasian.
2. Pencapaian persentase indikator kinerja program sebagaian besar
masih mengacu pelaporan kegiatan program, sehingga
validitasnya belum dapat terukur pasti. Masih rendahnya komitmen
dan kerjasama dalam membangun sinergis lintas program dan lintas
sector, untuk mendukung tercapainya program kefarmasian
3. Adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan
sehingga menyebabkan silpa (Pengembalian dana ke Negara
karena penyesuaian anggaran dengan kebutuhan kegiatan) yang
mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi keuangan pada
sebagian pelaksanaan kegiatan
4. Belum terselenggaranya manajemen data dan informasi hasil
pelaksanaaan kegiatan pencapaian indikator kinerja yang
terintegrasi sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan
dengan maksimal.
4
D. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan Untuk menjalankan Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi yang telah terpisah antara Seksi Kefarmasian
dan Seksi Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi di
bantu oleh Penanggungjawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi
Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Tahun 2019
Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian Dinkes Prov Jambi Tahun 2019
PROGRAM TATA KELOLA OBAT
1. Eni Rahmini,S.Si,Apt,MKM 2. Drs. Rusdil A, Apt 3. Sri Martini,AM.Far 4. Nuraini Hrp,SKM 5. A.Fatah,AM.Far 6. Mutiara Vani,S.Farm. Apt 7. Beti Yunita,AM.Far
PROGRAM PRODIS KEFARMASIAN
1. Hj. Putri Rumbia B,
SKM 2. Sugiarti,SKM 3. Yeyen
Andriani,DEP, SKM
PROGRAM PELAYANAN
KEFARMASIAN
1. Restu Restalita, S.Farm
2. Erma Widyastuti , S.Farm, Apt
3. Dian Prima Kurniati,S.Si,Apt
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN Abdul Somad, SPd.MKes
SEKRETARIAT
1. Sri Hati Sembiring
2. Rahmi
Hidayati,S.Farm
3. Denny Trifolario,SKM
4. Marwan Tony, SKM
5
2. Struktur Organisasi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi Alkes dan PKRT Dinkes Prov. Jambi tahun 2019
E. SISTEMATIKA
Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Tahun 2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
Kasie Alat Kesehatan dan PKRT
Syahrial,SKM.M.Kes
Penngawasan Alkes dan PKRT 1. RTS, Siti Habsah,Amf 2. Helmi, Am.Far
Penilaian Alkes dan PKRT 1. Shandra Eka Putri,SH 2. Alona Siska Putri,AMF
6
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan
Kementerian Kesehatan (perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti
yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
dan melaksanakaan kebijakan Gubernur Provinsi Jambi (sebagai daerah
otonom) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan
RPJMD 2016-2020 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi 2016-2020. Antara kedua kebijakan dan program tersebut saling
berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi salah satunya bersumber dari kebijakan yang
tertuang dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan yang
ada mendukung pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di
dalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian
dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sesuai dengan
Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang berada di bawah
Bidang Sumber Daya Kesehatan.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
indikator sasaran yang ingin dicapai adalah persentase ketersediaan obat
dan vaksin sebesar 90% di tahun 2019. Untuk mencapai sasaran
tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan
ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar,
peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat
rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan
produksi mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian, Dalam upaya
peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam
pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.
8
Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi
Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,
dimana ada 4 tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian
dan Seksi Alkes PKRT baru bisa mencapai dua tujuan meliputi :
1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:
a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku
obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi
obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi
percepatan kemandirian nasional.
b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi
di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan
strategis.
d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat
rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta
sistem monev.
2. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di
peredaran.
Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:
a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem
pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT
b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan
industri alat kesehatan dalam negeri
c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi
di bidang kefarmasian dan alat kesehatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah
9
meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja
beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
77% 80% 83% 86% 90%
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
75% 77% 79% 81% 83%
Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100%
Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100%
Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji
10
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3
Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kegiatan Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Kondisi yang dicapai:
Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
tahun 2018 sebesar 84%, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 86%, dengan capaian sebesar 97.67%. menurunnya capaian
pada indikator ini disebabkan Instalasi farmasi Kota Sungai Penuh yang
tidak mencapai target disebabkan kegagalan dalam pengadaan atau
pengadaan tidak sesuai dengan peruntukan terhadap FKTP tingkat satu,
akibatnya banyak terjadi kekosongan obat di Puskesmas. ini merupakan
salah satu masalah atau hambatan yang seharusnya dapat dicegah oleh
penanggung jawab program melalui monitoring serta sosialisasi yang
terus menerus kepada petugas Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian dari indikator ketersediaan obat dan vaksin di
wilayahnya. Untuk itu Seksi Kefarmasian sebagai perpanjangan tangan
dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
11
berharap buku yang telah disosialisasikan yaitu “Petunjuk Teknis
Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” dapat diimplementasikan
oleh Kab/Kota sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan,
perhitungan dan pelaporan data indikator kinerja.
Tabel 4
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
90% 99.33% >100%
Grafik 1
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota Tahun 2019
12
Dari hasil grafik di atas diketahui bahwa persentase ketersediaan obat dan
vaksin tertinggi pada tahun 2019 hampir disemua Kab/Kota melebihi target
bahkan mencapai 100%.
Permasalahan:
Tapi tetap saja pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase
ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2019 menghadapi beberapa
permasalahan sebagai berikut:
a. Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya tidak
lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku
Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang
sudah disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
b. Belum terintegrasinya pengadaan obat di Kab/Kota, perencanaan tidak
melibatkan instalasi farmasi.
c. Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi.
d. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Usul Pemecahan Masalah:
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas
antara lain sebagai berikut :
a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi
Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b. Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara
berkesinambungan.
c. Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk perencanaan, pengadaan antara
bagian perencanaan dan Instalasi Farmasi.
d. Pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi
penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Provinsi) sesuai format dan tepat waktu.
13
2. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
Kondisi yang dicapai:
Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang
ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian,dan pengawasan
terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT
yang telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan
PKRT dilaksanakan di Kab/Kota. Seluruh sampel diuji di laboratorium
yang terakreditasi atau yang ditunjuk. Total sampel yang diuji dan
telah diperoleh hasil uji pada tahun 2018 adalah 31 sampel terdiri
dari :
1. 15 Sampel Alkes yang di uji, 14 sampel memenuhi syarat (93.33%)
dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (6.67%).
2. 16 Sampel PKRT yang di uji, 16 sampel memenuhi syarat (100%).
Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman
Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria
sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:
Kriteria umum:
a. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.
b. Kajian resiko dari sampel yang akan diambil.
c. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis.
d. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas.
e. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup luas
pada masyarakat.
f. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak
memenuhi syarat (TMS).
Kriteria khusus:
a. Produk alat kesehatan kelas satu.
b. Produk alat kesehatan steril.
c. Produk PKRT.
d. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak
yang tidak diinginkan.
14
Gambar 3.
Dokumentasi KegiatanSampling Alkes Dan PKRT Tahun 2019
Tabel 5.
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
83% 100% >100%
Sampling Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah kegiatan proaktif, kegiatan ini
merupakan salah satu upaya strategi peningkatan pengawasan post-market
dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan,
mutu, manfaat dan kinerja alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah
NKRI dan telah memiliki izin edar. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menjamin
alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI memenuhi persyaratan
15
mutu dan manfaat dan mendukung pencapaian indikator ketiga Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yaitu persentase produk alat kesehatan
dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamaanan, mutu dan
manfaat. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi
alat kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT di
peredaran yang memenuhi syarat, yaitu:
a. Terbatasnya petugas untuk pelaksanaan kegiatan sampling ini.
b. Beberapa dari Alkes atau PKRT yang beredar tidak ada atau tidak jelas
nomor batchnya
c. Sulitnya mencari sampel dengan nomor batch yang sama sesuai jumlah
sampel yang disyaratkan oleh laboratorium
d. Lamanya waktu pengujian sampel di laboratorium.
e. Terbatasnya sarana penyalur alat kesehatan yang ada di wilayah Provinsi
Jambi.
f. Masih kurangnya lab uji produk Alkes dan PKRT yang sudah
terakreditasi.
Usul Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam
pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan
PKRT yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar
terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara
mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji
produknya ke Kementerian Kesehatan RI.
b. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor terus menerus agar meningkatkan
kemampuan laboratorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT.
16
c. Melakukan monitoring terhadap implementasi e-watch alkes, sehingga
laporan atas KTD (Kejadian tidak Diinginkan) dari alat kesehatan dapat
ditindaklanjuti.
d. Perlu diberlakukan persyaratan SNI sebagai salah satu syarat dalam
pendaftaran alkes dan PKRT tertentu sehingga laboratorium dapat
meningkatkan kapasitas pengujian.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
17
18
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2019
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes
dan PKRT Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
penetapan Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja kedua
seksi pada Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Kinerja
1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Fasyankes yang mampu dalammelaksanakan pelayanankefarmasian sesuai standar
40 Faskes 40 Faskes
2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekkes
Dinkes Prov/Kab/Kota ygmelaksanakan Program tataKelola Obat Publik danPerbekkes.
1 Prov 1 Prov
3. Peningkatan Produksi dan DistribusiKefarmasian
Sarana produksi dan distribusisediaan farmasi danpengamanan pangan yang dibina
32 sarana 32 Sarana
4. Dukungan Manajemen dan tugaslainnya
Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasiterhadap manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya.
1 Provinsi 1 Provinsi
5. Peningkatan Penilaian Alkes danPKRT
Tenaga Kesehatan dan Masy.Di Prov/Kab/Kota yg terpaparttg penggunaan Alakes danPKRT yang tepat guna.
22 Orang 22 Orang
6. Peningkatan Pengawasan Alkes danPKRT
Produk dan sarana DistribusiAlkes serta PKRT yang di Uji
26 Produk 26 Produk
20
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian.
Indikator Kinerja Program adalah Fasyankes yang mempu dalam
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
Kegiatan dalam Program terdiri dari :
a. Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian sesuai standar dan Penggunaan Obat
Rasional.
Kondisi yang dicapai:
Indikator Penggunaan Obat Rasional berada dibawah tanggung jawab
Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan di Provinsi dibawah tanggung
jawab program pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2019 target
Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas sebesar 40% untuk realisasi
di tahun 2019 sebesar 77% dengan persentase capaian lebih dari
100%.
Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan
Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2019
Indikator Kinerja Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Persentase Kab/Kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas
40% 77% >100%
21
Adanya perubahan juknis mengenai perhitungan capaian POR di
Puskesmas pada tahun 2019 ini, telah dicapai dengan baik oleh
Kota Jambi dimana Persentase Puskesmas dengan capaian POR
minimal 60% adalah sebesar 100% artinya dari 20 Puskesmas yang
ada di Kota Jambi sebanyak 20 Puskesmas sudah POR, dan untuk
Kabupaten/Kota lainnya sudah melebihi 60%. meskipun jika dilihat
langsung ke peresepan masih banyak yang belum rasional ini
dikarenakan masih banyaknya penggunaan antibiotik pada kasus
ISPA non Pneumoni dan Diare non Spesifik serta masih adanya poli
farmasi untuk ke-3 indikator POR. Data keseluruhan
Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Grafik 2.
Persentase Puskesmas dengan Capaian POR Minimal 60% Tahun 2019
Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator
majemuk/komposit yang terdiri dari komponen indikator 20%
Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non Pneumonia, indikator 8%
Penggunaan Antibiotik pada Diare Non Spesifik, 1% Penggunaan
22
Injeksi pada Myalgia dan Rerata 2,6 item Jumlah Resep per Lembar
Resep kemudian dihitung dengan menggunakan rumus dan
dibandingkan dengan target capaian per tahun.
Perhitungan capaian indikator Penggunaan Obat Rasional
berdasarkan rekapitulasi data capaian Penggunaan Obat Rasional
secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian
dilaporkan ke Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Bina
Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan.
Permasalahan:
Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat rasional di
puskesmas, yaitu:
a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam
penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR,
sehingga Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat
menindaklanjuti program peningkatan POR dan pemberdayaan
masyarakat di tingkat daerah secara optimal.
b. Kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah
sehingga pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat Rasional dan
Pemberdayaan Masyarakat belum optimal.
c. Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat
sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang
Penggunaan Obar Rasional masih terbatas.
d. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain
yang terkait dalam pelaksanaan program POR sehingga program
POR belum terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.
Usul Pemecahan Masalah:
Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam
pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat
rasional di puskesmas sebagai berikut:
23
a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan
advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah agar adapat
mendukung penganggaran program yang terkait dengan
peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat
daerah.
b. Perlu dilakukan koordinasi baik di tingkat Pusat maupun daerah
secara kontiniu agar pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat
Rasional dan Pemberdayaan Masyarakat dapat optimal.
c. Perlu peningkatan sebaran media promosi kepada wilayah yang
lebih luas sehingga sasaran masyarakat yang menerima
informasi tentang Penggunaan Obat Rasional dapat ditingkatkan.
d. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja
lain yang terkait dengan program POR sehingga program POR
dapat terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain.
Gambar 5. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembekalan tenaga
kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai
standar dan Penggunaan Obat Rasional
24
No CapaianTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
APBDAPBN PUSAT
APBD DEKON APBD DEKONAPBN PUSAT
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah tersosialisasi
11 Kab/Kota
1 Kab/Kota 2 Kab/Kota
2 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
2 Jumlah Kab/Kota pencanangan Gema Cermat
1 Kab/Kota 2 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
1 Kab/Kota
3 Jumlah kab/kota yang sudah melaksanakan
1 Kab/Kota
- 6 kab/kota 2 kab/kota
4 Jumlah AoC GeMa CerMat - 20 orang 23 orang 14 orang 133 orang 14 orang 28 orang
5 Jumlah peserta masyarakat dan stake holder
175 orang 200 orang 1066 orang
300 orang 2245 orang 150 orang 573
orang
Capaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gema Cermat TK. Prov. Jambi 2016 – 2018
b. Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan
Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di
Kabupaten Kota Provinsi.
Hasil Kegiatan :
1. Tersosialisasinya penggunaan obat secara benar pada
masyarakat dalam rangka Gerakan Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GeMa CerMat) sehingga dapat
meningkatkan penggunaan obat rasional pada masyarakat.
2. Terlaksananya GeMa CerMat di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
Tabel 8. Capaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gema Cermat
Provinsi Jambi
Data Capaian Indikator Keberhasilan pada Gema Cermat
• Indikator cakupan wilayah yang telah melaksanakan kegiatan
GeMa CerMat di Provinsi Jambi sudah mencapai 8 Kab/Kota
dari target 11 Kab/Kota
• Indikator cakupan tenaga kesehatan yang telah mengikuti
pembekalan AoC GeMa CerMat 40.35% dari target 575 orang
25
• Indikator cakupan masyarakat yang telah mengikuti edukasi
melalui gema cermat sebesar 32.57% dari target 14.457 orang
(data kader puskesmas th. 2017)
Gambar 6. Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan
Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten
Tebo
2. Program Peningkatan Tata Kelola Obat Publik
Indikator Kinerja Program adalah Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kab/Kab yang melaksanakan Program Tata Kelola Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan.
Kegiatan dalam Program terdiri dari :
a. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin
dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kab/Kota.
Kondisi yang dicapai :
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM Instalasi
Farmasi Kab/Kota dalam menggunakan aplikasi E- Logistik serta
meningkatnya pengetahuan SDM dalam mengelola vaksin.
26
Pada Tahun 2019 penerapan E-Logistik di Provinsi Jambi
mencapai 18% dari target 30% Kab/Kota yang telah menerapkan
system E-Logistik sampai kepada :
1. Tahap Integrasi Data ada 2 Kab/Kota yaitu : Kab. Bungo dan
Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Tahap LPLPO/Distribusi ada 2 Kab. yaitu: Kab. Batang Hari
dan Kab. Muaro Jambi.
3. Tahap input data penerimaan 6 Kab yaitu : Kab. Kerinci, Kab.
Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung
Timur dan Kota Jambi.
4. Tahap Instalasi Aplikasi 1 Kota yaitu Kota Sungai Penuh.
Gambar 7. Dokuemntasi pelaksanaan Kegiatan Meningkatkan
Kapasitas SDM dalam pengelolaan vaksin dan Penerapan E-
Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota.
b. Workshop E-Monev katalog dalam mendukung
perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk
unit layanan.
Kondisi yang dicapai:
27
Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas tahun 2019 sebesar 99.33%, lebih dari target yang
telah ditetapkan yaitu sebesar 90%, dengan capaian sebesar
>100%. ini merupakan peningkatan yang harus dapat
dipertahankan oleh penanggung jawab program melalui
monitoring serta sosialisasi yang terus menerus kepada petugas
Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari
indikator ketersediaan obat dan vaksin di wilayahnya. Untuk itu
Seksi Kefarmasian sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berharap buku
yang telah disosialisasikan yaitu “Petunjuk Teknis Pemantauan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” dapat
diimplementasikan oleh Kab/Kota sebagai pedoman dalam
melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan pelaporan data
indikator kinerja.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan perencanaan kebutuhan obat
dan SIPNAP untuk unit layanan adalah diperolehnya data
Rencana Kebutuhaan Obat tahun 2020 di Provinsi Jambi baik di
Fasyankes Pemerintah maupun swasta serta terevaluasinya
pelaporan SIPNAP di Unit Layanan Kabupaten Muaro Jambi,
Tanjab Timur dan Tanjab Barat.
28
Grafik. Persentase capaian SIPNAP Tahun 2019
Gambar 8. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Workshop E-Monev
katalog dalam mendukung perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan
SIPNAP untuk unit layanan.
29
c. Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan kembali
Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi farmasi.
Hasil yang ingin dicapai
Tersedianya Obat Program dan Vaksin di Fasilitas pelayanan
kesehatan di 11 Kab/Kota. untuk menjamin pengeluaran dan
pengiriman obat- obatan dari Instalasi Farmasi Provinsi ke unit-
unit pelayanan kesehatan agar tetap terjamin mutu dan kualitas
serta tepat jenis dan jumlahnya. Sehingga diharapkan terjaminnya
kecukupan dan terpeliharanya penggunaan obat di unit pelayanan
kesehatan dan terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai
kebutuhan pelayanan dan program kesehatan.
Gambar 9. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian obat
program dan vaksin ke-11 Kab/Kota
3. Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Indikator kinerja Program adalah Sarana Produksi dan
Distribusi sediaan farmasi dan pengamanan pangan yang
dibina.
30
Kegiatan dalam Program terdiri dari :
a. Peningkatan Kemampuan SDM dalam melakukan
monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi
kefarmasian
Hasil yang ingin dicapai
Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP
Kab/Kota/Prov dalam melaksanakan pembinaan terhadap
perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian.
Gambar 10. Dokumentasi kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM
dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi
kefarmasian
b. Monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi
kefarmasian.
Hasil Kegiatan :
Dari hasil Monitoring ke sarana PBF,IKOS dan UKOT dapat
diketahui sebagai berikut :
a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)
1. Izin Sarana Kefarmasian.
31
- Semua sarana PBF (30 sarana) telah memiliki izin sesuai
dengan Permenkes RI no. No.1148/Menkes/PER/VI/2011
tentang Pedagang Besar Farmasi.
- Ada Sebanyak 2 sarana PBF hampir habis masa berlaku
izinnya
a. PBF Sapta Sari Tama Juni 2019
b.PBF Sigra Duta Mei 2019.
2. Sertifikat CDOB dari BPOM atau Rekomendasi pemenuhan
Aspek CDOB sbb:
- 9 sarana PBF Telah memiliki Sertifikat CDOB
- 18 Sarana PBF masih dalam proses Sertifikasi
- 2 Sarana PBF telah buat Akun
- 3 sarana PBF Belum mengajukan sertifikasi (PBF Baru)
3. Kelengkapan Administratif.
- Sebanyak 23 Sarana PBF telah memiliki Izin pengakuan
cabang dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PTSP)
- Sebanyak 6 Sarana PBF telah memiliki Izin PBF PBF dari
Kementerian Kesehatan RI
4. Apoteker penanggung jawab memiliki Ijazah
Apoteker,STRA Apoteker,SIPA Apoteker dan Surat
Perjanjian Kerja APJ dan Pemilik Sarana
- Ada 5 (lima) APJ PBF yang belum memiliki SIPA
(PBF.Bintang Duo Bersaudaro, Sigra Dutal
Medical,Kebayoran Pharma,PPI dan Sumber Sarana Bagas)
5. Gudang tempat penyimpanan sedian farmasi
- Layuot gudang sesuai dengan Izin yang diberikan
6. Daftar Pustaka
- Tersedia Buku standar Farmakope edisi 5 tahun 2014
- Tersedia Permenkes RI No.1148/Menkes/PER/VI/2011
tentang Pedagang Besar Farmasi
- Tersedia Permenkes No.34 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
No.1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar
Farmasi
32
- Tersedia Permenkes No.30 tahun 2017 tentang
perubahan kedua atas Permenkes No.
1148/Menkes/PER/VI/2011
7. Kartu stok, faktur, surat pesanan bagi PBF
- Semua PBF telah memiliki Kartu Stok,faktur dan surat
pesanan dan tidak ada Barang illegar yang didistribusikan
8. JOB description
- Setiap personel/bagian telah memahami job description
masing –masing
9. Alur proses perolehan sediaan farmasi dan distribusi
- Alur Perolehan sediaan farmasi di PBF telah sesuai
dengan pedoman Teknis CDOB dan petunjuk pelaksanaan
CDOB
10. Pelaporan
Pelaporan Obat melalui E-Report PBF dilakukan oleh
semua PBF secara on Line dan hasilnya telah Akurat,valid
dan benar.
11. Data Upstram Supplier
Sumber perolehan obat di dapat dari Industri Farmasi, PBF
lain
12.Data Downstream Supplier
Pendistribusian sediaan farmasi di distribusikan ke PBF,
Apotek,Toko Obat berizin, Klinik Berizin, Puskesmas,
Instalasi farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi
Kab/Kota).
13. Kelengkapran Prasarana
PBF Wida Jaya Merangin
1. Belum ada papan nama PBF
2. Penggantian Apoteker sementara tidak dilaporkan ke
Dinkes Provinsi
3. Belum memiliki Id laporan PBF dan tidak
Mengirimkan laporan E-Report PBF.
4. Penyimpanan Obat masih bergabung dg Alkes
5. Masih ada PBF belum memiliki NIB
6. Plang nama PBF didalam gedung (PBF Bintang Duo
Bersaudarao)
33
7. Masih ada PBF yg belum memiliki jalur Evakuasi
8. Masih Terdapat adanya selisih Obat, antara faktur
dan kartu stok
9. Masih Ada obat yang diletakkkan dilantai
b. Industri Kosmetik
Jumlah sarana yang di kunjungi satu sarana industri
kosmetika PT. New Asia Pharm
1. Kebersihan dan kerapihan di luar maupun di dalam pabrik mulai dari ruang produksi,packing dan gudang produksi harus lebih di tingkatkan.
2. Peralatan pada ruang produksi harus terus dibersihkan setiap sebelum dan sesudah melaksanakan aktifitas di produksi di pabrik dan secara berkala melakukan kalibrasi alat yang di gunakan pada ruang produksi.
3. Dokumentasi dan pencatatan harus lengkap, tersusun rapid an sitematik serta mencakup seluruh bacth/bets.
4. Memperhatikan kesehatan karyawan terutama menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan pada saat bekerja di dalam pabrik.
5. Memperhatikan waktu jatuh tempo tanggal izin industri kosmetik.
6. Izin berakhir pada bulan Mei 2019 dan sekarang dalam proses perpanjangan izin industry dengan terlebih dahulu up date data pada aplikasi e-lisecing dan di lanjutkan ke proses perpanjangan izin melalui web kemenkes sesuai dengan permenkes 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan kefarmasian yabg terintegrasi dengan OSS.
c. Industri Obat Tradisional (UKOT)
Jumlah sarana yang di kunjungi dua sarana Usaha kecil obat tradasional UD. Angso Duo dan Usaha kecil Obat tradisional PT. New Asia Pharm.
1. Kebersihan dan kerapihan di luar maupun di dalam pabrik mulai dari ruang produksi,packing dan gudang produksi harus lebih di tingkatkan.
2. Peralatan pada ruang produksi harus terus dibersihkan setiap sebelum dan sesudah
34
melaksanakan aktifitas di produksi di pabrik dan secara berkala melakukan kalibrasi alat yang di gunakan pada ruang produksi.
3. Dokumentasi dan pencatatan harus lengkap, tersusun rapih dan sitematik serta mencakup seluruh bacth/bets.
4. Memperhatikan kesehatan karyawan terutama menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan pada saat bekerja di dalam pabrik.
5. Diharapkan izin edar registrasi obat tradisional segera di tindak lanjuti
d. Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP)
1. Jumlah sarana yang di kunjungi sepuluh sarana terdiri dari dua sarana di kabupaten Bungo dan Merangin, dan delapan sarana ada di kota Jambi. Dari hasil kunjungan lapangan tersebut di dapakan hasil sebagai berikut:
2. Masih ada beberapa IRTP yang belum melaksanakan OSS
3. Masih banyak IRTP yang belum melaksanakan proses dokumentasi baik alur,SOP,dan cara produksi
4. Masih banyak IRTP yang belum mengikuti peraturan pelabelan sesuai PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Belum ada pengendalian proses yang dilakukan oleh IRTP
6. Sistem pengawasan belum berjalan dengan tidak adanya tenaga penanggung jawab di setiap IRTP.
7. Tempat penyimpanan bahan baku belum memiliki
ruang yang khusus dan menggunakan valet sesuai dengan tata cara penyimpangan
8. Sistem penarikan produk sudah berjalan dengan baik.
9. Masih banyak pelaku usaha IRTP belum memahami cara produksi pangan yang baik.
10. Pemeliharaan sarana sanitasi dan hygiaene sanitasi karyawan masih kurang di perhatikan oleh pelaku usaha IRTP.
11. Pelaku usaha IRTP belum masih banyak yang belum melaksanakan kesehatan hygiene sanitasi karyawan.
35
Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Monitoring perizinan sarana
produksi dan distribusi kefarmasian.
4. Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Indikator Kinerja adalah Layanan perencanaan, konsolidasi
dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya.
Kegiatan terdiri dari :
a. Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Hasil yang ingin dicapai :
Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan tahun 2019 diperoleh kesimpulan adalah terwujudnya
jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan
mendorong paradigma sehat, dalam pembangunan kesehatan
menuju Universal Health Coverage (UHC) diwujudkan melalui:
1. Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin
yang berkualitas;
2. Berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit tidak menular;
36
3. Melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu, dan
melakukan langkah-langkah spesifik untuk memperkuat
pengendalian resistensi antimikroba;
4. Peningkatan daya saing industri dan kepedulian penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
5. Peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sediaan farmasi
dan alat kesehatan; serta
6. Penguatan SDM dalam pengawasan alat kesehatan dan PKRT
di daerah.
Gambar 12. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi
Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 di
Provinsi Lampung
b. Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub
Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran
Data Kefarmasian dan Alkes
Hasil yang ingin dicapai :
37
Nama Kabupaten/KotaDAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (DAK FISIK)
ALOKASI Tahun 2019 Realisasi 2019 TRIWULAN III (%)
Provinsi Jambi 259.919.000 208.004.000 80.03
Kab.Batanghari 2.674.817.000 616.310.462 23.04
Kab.Ma.Jambi 2.178.176.000 161.785.550 7.43
Kab.Sarolangun 1.621.049.000 709.928.000 43.79
Kab.Merangin 5.301.546.000 3.026.474.644 57.09
Kab.Tebo 3.251.824.000 266.628.690 8.20
Kab.Bungo 4.136.868.000 1.002.677.548 24.24
Kab.Tanjung Jabung Barat 4.469.949.000 1.421.027.957 31.79
Kab.Tanjung Jabung Timur 1.681.936.000 119.642.156 7.11
Kab.Kerinci 2.883.051.000 1.014.962.541 35.20
Kota Sungai Penuh 1.039.964.000 268.016.000 25.77
Kota Jambi 2.866.214.000 691.756.450 24.13
TOTAL 32.365.331.000 9.507.213.998 29.37
Diperolehnya data capaian realisasi DAK sampai dengan triwulan
ketiga tahun 2019 dari Instalasi Kab/Kota serta terupdatenya data
sarana kefarmasian dan Alkes sampai dengan triwulan ketiga
tahun 2019 dari Kab/Kota.
Tabel 9. Pemanfaatan DAK Tahun 2019
PEMANFAATAN DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi Tahun 2019 NO. PEMANFAATAN ANGGARAN REALISASI 1. DAK Fisik Rp.
32.365.331.000,- Rp. 9.507.213.998,- (29,37%)
2. DAK Non Fisik Rp. 1.941.577,- Rp. 610.511.760,0 (31,44%)
Tabel 10. Data Alokasi DAK FISIK Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi tahun Anggaran 2019
38
Nama Kabupaten/KotaDAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN (DAK NON FISIK)
ALOKASI Tahun 2019 Realisasi 2019 TRIWULAN III (%)
Provinsi Jambi 0 0 0
Kab.Batanghari 149.092.000 43.392.400 29.10
Kab.Ma.Jambi 159.681.000 30.523.400 19.12
Kab.Sarolangun 236.310.000 84.482.000 35.75
Kab.Merangin 240.202.000 30.600.000 12.74
Kab.Tebo 120.000.000 78.622.633 65.52
Kab.Bungo 173.686.000 113.900.600 65.58
Kab.Tanjung Jabung Barat 202.003.000 70.148.300 34.73
Kab.Tanjung Jabung Timur 195.845.000 73.400.000 37.48
Kab.Kerinci 292.196.000 45.868.427 15.70
Kota Sungai Penuh 103.512.000 5.250.000 5.07
Kota Jambi 69.050.000 5.250.0000 5.07
TOTAL 1.941.577.000 610.511.760 31.44
Tabel 11. Data Alokasi DAK NON FISIK Pelayanan Kefarmasian di Provinsi Jambi tahun ANGGARAN 2019
Gambar 13. Dokumentasi Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus
(DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran
Data Kefarmasian dan Alkes
39
5. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Indikator kinerja adalah Tenaga Kesehatan dan Masyarakat
di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang Penggunaan Alat
Kesehatan dan PKRT yang tepat Guna.
Kegiatannya terdiri dari :
a. Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat terhadap
penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang benar.
Hasil yang dicapai :
Teredukasinya masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan dan
PKRT yang Benar serta terlaksananya Gerakan Masyarakat terhadap
penggunaan Alat Kesehatan Yang Benar di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
Gambar 14. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Melaksanakan
Edukasi Gerakan Masyarakat terhadap penggunaan Alat Kesehatan
dan PKRT yang benar
40
6. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Kegiatannya terdiri dari :
a. Melaksanakan inspeksi sarana Produksi Alkes dan PKRT
sarana penyalur Alat Kesehatan.
Hasil yang dicapai :
Hasil dari kegiatan Inspeksi sarana produksi alat kesehatan dan PKRT,
dan sarana penyalur alat kesehatan dilakukan analisis dan Evaluasi oleh
tim Inspeksi untuk melihat gambaran kondisi Sarana PAK dan PKRT
kesesuaiannya dengan prinsip perizinan Penyalur Alat Kesehatan atau
PKRT dan Penerapan CDAKB dan CPPKRT, maka dapat disimpul kan
sebagai berikut:
1. Dari 16 Penyalur Alat Kesehatan (PAK) PUSAT di hasil kan Sebagai
berikut:
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Mayor ada 6 Perusahaan
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Minor ada 4 Perusahaan
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Memenuhi Syarat
(MS) ada 6 Perusahaan
Ø 1 Perusahaan dalam proses penutupan atau pecabutan IPAK
2. Dari 15 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) di hasil kan sebagai
berikut:
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) Mayor ada 2 Perusahaan
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) Minor ada 6 Perusahaan
Ø Penyalur Alat Kesehatan(PAK) di kategorikan Memenuhi
Syarat (MS) ada 6 Perusahaan
3. Dari 3 Sarana PKRT dihasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Mayor ada
2 Perusahaan
41
Gambar 15. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Inspeksi sarana
Produksi Alkes dan PKRT sarana penyalur Alat Kesehatan.
b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan
inspeksi sarana, surveillance produk dan pengendalian
perizinan sarana
Hasil yang ingin dicapai :
Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Inspeksi
Sarana, Survailance Produk Dan Pengendalian Perizinan Sarana berjalan
lancar. Dengan pertemuan ini Peserta memahami bagaimana
Pengawasan Alkes dan PKRT, baik dalam melakukan Inspeksi sarana,
Tata Cara Sampling Alkes dan PKRT dan Proses Perizinan sarana dan
dengan pertemuan ini dapat meningkatkan kemampuan SDM yang
kompeten di Kab/Kota dan dapat mengoptimalkan peran petugas dalam
pembinaan dan pengawasan Alkes dan PKRT di wilyah masing-masing.
Dengan kesepakatan :
1. Diharapkan Dinkes Kab/Kota dapat melaksanakan kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan terhadap sarana Produksi dan
Distribusi Alkes dan PKRT di wilayah kerja masing-masing sesuai
peraturan Perundang-Undangan.
42
2. Kab/Kota diharapkan dapat melakukan Survailance Produk Alkes dan
PKRT yang beredar diwilayah kerja masing-masing dan
melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi.
3. Dinkes Kab/Kota akan mengusulkan Anggaran pada APBD Kab/Kota
masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga diwilayah kerja masing-masing
Gambar 16. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Meningkatkan
kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, SUrveilance
produk dan pengendalian perizinan
43
B. REALISASI ANGGARAN
Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana, dan realisasi anggaran tahun 2019
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Dana Dekonsentrasi TA 2019.
Tabel 12
Rincian Kegiatan, Keluaran, Jumalah Dana dan Realisasi Tahun Anggaran 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN DANA (Rp) REALISASI KEUANGAN
KEUANGAN (Rp) %
PROGRAM
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
1
Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standard an Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
76.712.000 76.666.000 99.94%
2
Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota
Sosialisasi Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota
Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
62.241.000 59.531.000 95.65%
Evaluasi Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) di Kab/Kota
Dihasilkannya Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
58.343.000 57.734.500 98.96%
3
Mengimplementasikan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekkes
71.745.000 71.349.600
99.45%
44
4
Melaksanakan pendampingan Implementasi E-Monev Katalog dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekkes
142.271.000 141.089.760
99.17%
6
Membiayai pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi
Biaya operasional Instalasi Farmasi Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan program tata kelola obat publik dan perbekkes
50.000.000 49.935.650 99.87%
Biaya Distribusi obat program dan vaksin
145.249.000
144.384.000
99.40%
7
Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian
Meningkatnya kapasitas SDM Dinkes Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PIRT, UKOT,UMOT, dan PBF.
126.870.000
124.286.278
97.96%
8
Monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian
Meningkatnya kapasitas SDM Dinkes Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PBF.
24.520.000 22.250.000 90.74%
9
Melaksanakan rapat koordinasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan
Tersusunnya persamaan persepsi antara pusat dan daerah tentang arah program Ditjen Binfar dan Alkes sehingga akselerasi program farmalkes dapat mendukung PIS
48.232.000 48.229.000 99.99%
45
10
Melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang pelayanan kefarmasian dan reviu pemutakhiran data kefarmasian dan Alkes.
Terlaksananya Reviu dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes
88.916.000 88.295.200 99.30%
11
Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan
Terlaksananya kegiatan kefarmasian dan Alat kesehatan.
243.953.000 221.806.524 90.92%
12
Melaksanakan edukasi Gerakan Masyarakat terhadap penggunaan Alkes dan PKRT yang benar
Tenaga kesehatan dan masyarakat di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang tepat guna.
56.923.000 50.243.500 88.27%
13 Melaksanakan Inspeksi sarana produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan
Diperolehnya sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi syarat
35.194.000 33.686.500 95.72%
14
Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi sarana, Surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana
Produk dan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan serta PKRT yang di Uji
109.505.000 108.752.400 99.31%
TOTAL Rp.1.340.674.000 Rp. 1.289.239.912 96.83%
46
Persentase capaian anggaran dengan dana Dekonsentrasi pada tahun
2019 diketahui sebesar 96.83% dengan jumlah alokasi sebesar
1.340.674.000,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah). Realisasi tahun anggaran 2019 sebesar
Rp.1.298.239.912,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta
dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)
dengan persentase sebesar 96.83%. Belum maksimalnya realisasi pada
tahun ini dikarenakan ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
kegiatan, sehingga pada beberapa kegiatan terdapat silpa
(Pengembalian kepada negara). Namun Indikator Kinerja utama program
kefarmasian dan alkes yg didukung oleh 8 indikator kinerja kegiatan
(IKK) dari 8 IKK tersebut sudah terlaksana dengan baik dan tepat waktu
yang dapat dilihat dari target dan sasaran setiap kegiatan khususnya
yang tercantum dalam menu kegiatan yang bersifat wajib dan pilihan
yang diturunkan dari kebijakan hasil Rakontek Ditjen Binfar dan
kewenangan menurut PP nomor 23 tahun 2014.
47
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Jambi Satker
109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Tahun 2019 disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis
yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Satker
109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang pelaksanaannya oleh Seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam
dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah cukup berhasil
melaksanakan keseluruhan Program serta telah merealisasikan beberapa
target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan
kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga
pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih
efektif dan efisien. Laporan Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Jambi Satker 109003 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam
penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan.
48