i

DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RIZKY PUTRI UTAMI

NIM :11140480000090

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440 H/ 2018 M

ii

DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

Skripsi

Diajukan kepadaFakultasSyariahdanHukum

untukMemenuhi Salah SatuSyaratMemperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Rizky Putri Utami

NIM: 11140480000090

Pembimbing:

Dwi Putri Cahyawati, SH, MH

NIDN: 0306047002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/ 2018 M

iii

iv

v

ABSTRAK

Rizky Putri Utami. 11140480000090. DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI

DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA. Program StudiIlmuHukum,

Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/ 2018 M. x

+91halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan

perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara,

mengetahui tentang filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta

sejak Awal Kemerdekan, hingga Reformasi, serta untuk mengetahui pengaruh

pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical

Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah

lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan untuk memahami

filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Jenis penelitian ini digolongkan

dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, Penelitian Hukum Normatif

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang bersifat hukum normatif, Bahan hukum primer yang digunakan

dalam studi ini adalah Undang-undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 1950,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta perundang-undangan yang terkait

dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa

buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah,

otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Tinjauan yuridis dan tulisan

pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian, skripsi, dan tesis.

Kesimpulan skripsi ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan

peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang di analisis

dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada setiap masa/era sejak Awal

Kemerdekan hingga Reformasi, Dan pada setiap masanya tentu saja undang-

undang tidak selalu berisi perubahan, adapula penambahan atau sekedar

penetapan, serta dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta,

maka peraturan yang berubah dan berkembang tersebut juga memiliki

pengaruhyaitu dengan diberikannya, otonomi tunggal, DPRD DKI Jakarta hanya

ada di tingkat provinsi, Pendanaan Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan

dalam APBN, dan Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang kompleks

karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara.

Kata Kunci : Kekhususan, Kewenangan, Pengaruh, DKI jakarta, Ibukota

Negara.

Pembimbing : Dwi Putri Cahyawati, SH, MH.

DaftarPustaka : 1986 s.d. 2015

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan

skripsiini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi Wassallam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di

akhirat kelak. Amiin.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak baik

secaralangsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian

skripsi ini.

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Drs. Abu Tamrin, S.H. M. Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

telah berperan aktif mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi

4. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H, Dosen Pembimbing, yang dengan

arahan dan bimbingan serta kesabaran beliau sehingga peneliti bias

menyelesaikan skripsi ini

5. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah mengizikan saya untuk mencari dan meminjam

buku-buku referensi dan sumber-sumber data lainnya yang diperlukan

6. Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Yayan Suryana dan Ibu Manis,

yang Kasih dan Perhatiannya Tak Terhingga, Pihak-pihak lain yang

telah member kontribusi kepada peneliti dalam menyelesaikan karya

tulis ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan studi di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

vii

Demikian ucapan terima kasih peneliti, semoga Allah SWT. memberikan

pahala dan balasan yang setimpal atas semua jasa-jasa mereka. Peneliti menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi para

pembaca umumnya. Amiin

Jakarta, 08 Agustus 2018

Peneliti,

Rizky Putri Utami

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ................ 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 7

E. Metode Penelitian ................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan ............................................................. 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual ............................................................. 12

1. Pengertian Umum ............................................................. 12

2. Landasan Konseptual Pemerintahan Daerah .................... 13

3. Konsep Keistimewaan ...................................................... 14

4. Prinsip Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan

Pemerintahan .................................................................... 16

5. Prinsip Kekhususan dan Keragaman Daerah ................... 17

6. Prinsip Mengakui dan Menghormati Pemerintahan Daerah

Yang Bersifat Khusus dan Istimewa ................................ 18

7. Pembentukan Daerah Khusus ........................................... 18

ix

B. Kerangka Teori ....................................................................... 19

1. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Negara Kesatuan .... 19

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Otonomi Khusus .......... 21

3. Alasan Konstitutional Pemberian Status ......................... 24

4. Hubungan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia ........ 25

C. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ........................................ 28

BAB III PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kota Jakarta .............................................................. 31

B. Profil DKI Jakarta .................................................................. 34

1. Kondisi Geografi ............................................................... 38

2. Kedudukan ......................................................................... 39

3. Pembagian Wilayah ........................................................... 40

4. Kewenangan Pemerintah ................................................... 40

5. Kependudukan ................................................................... 41

6. Ekonomi ............................................................................. 42

7. Kebudayaan ....................................................................... 43

BAB IV ANALISIS KEKHUSUSAN PROVINSI DKI JAKARTA

A. Perbandingan Undang-Undang Kekhususan Provinsi DKI Jakarta

Sejak Awal Kemerdekaan hingga Reformasi, sebagai tolak

Ukur perkembangan pengaturan tentang

Otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta ...................................... 47

B. Pengaruh Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi DKI Jakarta

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah...................... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 84

B. Rekomendasi .......................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 86

x

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Awal Kemerdekaan (1950-1956) ............................................. 48

TABEL 4.2 : Orde Lama (1959-1965) ........................................................... 52

TABEL 4.3 : Orde Baru (1966-1998) ............................................................ 59

TABEL 4.4 : Reformasi (1998-sekarang) ...................................................... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta, sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia telah melampaui

masa yang sangat panjang1. Sejarah Kota Jakarta yang terkait erat dengan

perjuangan bangsa telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat

Fatahillah mengalahkan Armada Asing, dan kemudian mengganti nama

Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa itu selanjutnya diperingati sebagai

hari jadi kota Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai

peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Banyak momentum

penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa,

serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta, seperti

lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta

Penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah

tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan

pengembangan lebih lanjut kota Jakarta. Sebagai Ibukota Indonesia, Jakarta

memiliki dinamika sejarah yang amat membanggakan. Kelahiran Jakarta

dengan nama Jayakarta yang berarti “kemenangan yang sempurna” dicapai

melalui perjuangan, keringat dan pengorbanan jiwa.2

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota Otonom, Yaitu Kotapraja

Jakarta Raya yang berstatus daerah tingakt I, Kotapraja yang berstatus tingkat

II dan daerah Tingkat III. Maka realisasinya pada tanggal 15 Januari 1960

ialah ditetapkannya Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat I dengan

kepala daerahnya seorang Gubernur. Karena sifat yang khusus dari Kotapraja

jakarta Raya, maka berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

1 Irmawati Marwoto Johan, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,1986), h. 92.

2R.Z. Leirissa, Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta: Proyek Inventarisasi

dan Dokumentasi Sejarah Nasional), h. 16.

2

dibentuk menjadi Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Baru pada

tahun 1964 setelah ditetapkan dengan Undang-undang No. 10 ditetapkanlah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia dengan nama Jakarta.3

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah

Provinsi yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah provinsi

lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan

yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalah itu juga berkaitan erat dengan

keberadaanya sebagai pusat pemerintahan Negara, faktor luas, wilayah yang

terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan penataan

wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya.Untuk menjawab

tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya

pemberian otonomi hanya pada lingkup provinsi agar dapat membina dan

menumbuh kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian.4

UUD 1945 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca

reformasi yang menunjukan kejelasan arah dengan dicanangkannya

desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya, daerah memiliki kewenangan

yang luas untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya dengan

prakarsa sendiri.5 Demi mewujudkan keadilan bagi daerah, selain adanya

penyelenggaraan kewenangan otonomi seluas-luasnya, juga adanya

pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan yang

bersifat khusus dan istimewa. Pengakuan terhadap daerah-daerah khusus dan

istimewa membawa implikasi bahwa adanya daerah-daerah yang bersifat

khusus dan istimewa dalam hal tertentu dibandingkan dengan daerah lainnya,

3Edi Sedyawati, Supratniko R, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,1986), h. 97.

4C.S.T. kansil, dan Christine S.T. Kansil,Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum

Administrasi Daerah,(Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 347-348.

5Baharudin, “Desain daerah Khusus/ Istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia Menurut Konstitusi” Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, h. 86.

3

kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu yang berdasarkan sejarah dan

hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan khusus dan

istimewa, misalnya Papua, Aceh, DIY, dan DKI.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat

khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara

mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus

dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintahan Daerah Provinsi

Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah

provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pemberian status

kekhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus

dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara. Oleh karena itu, perlu

diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

http://subang.stietridharma.web.id/id3/2799-2693/Khusus_27718_stietridharma_subang-stietridharma.htmlhttp://subang.stietridharma.web.id/ind/2799-2693/Istimewa_27717_stietridharma_subang-stietridharma.htmlhttp://subang.stietridharma.web.id/ind/2799-2693/Dki-Jakarta_12550_stietridharma_subang-stietridharma.html

4

2. Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan karakteristik permasalahan

yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain, sehingga

memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai

instrumen. Adapun beberapa hal yang terkait dengan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, meliputi:

a. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dalam beberapa bidang.

b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur

dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung

melalui pemilihan umum.

c. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala

Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikankekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi

Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

e. Walikota/Bupati, bertanggungjawab dan diberhentikan oleh Gubernur

atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi persyaratan.

f. Pemerintah dapat mengusulkan kepada Pemerintahterkait dengan

penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas,

dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan anggaran keuangan daerah.

g. Pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam APBN.

h. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan

kawasan khusus Pemerintah, kawasan khusus dibentuk untuk

5

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat

khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.6

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom

berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan

berbeda dengan provinsi lain. Sehingga memerlukan pemecahan masalah

secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia,

Jakarta. Konsekuensi tersebut bukan hanya dari segi penyelenggaraan

pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, kedudukan

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia,

kedudukan perwakilan Negara asing, dan kedudukan lembaga international

lainnya, melainkan juga permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah

provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan dan pengaturan tentang Jakarta terus mengalami perubahan

disetiap fase sejarah tertentu, hal tersebut memberi warna pada

dinamika/perkembangan kekhususan provinsi tersebut.Secara umum terlihat

perubahan tersebut mengikuti perubahan dasar hukum tentang pemerintahan

daerah. Embrio kekhususan sudah mulai terlihat sejak Jakarta masih berstatus

Kotapraja pada awal kemerdekaan hingga masa ketika berstatus sebagai

provinsi, yang dimulai pada era orde baru dan di lanjutkan pada era

reformasi. Evolusi historis yang panjang tersebut lalu membentuk kekhususan

Provinsi DKI Jakarta di era desentralisasi ini.7

6Baharudin, “Desain daerah Khusus/ Istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia Menurut Konstitusi” ...., h. 86-87.

7Robert Endi Jaweng, “Rekontruksi Kekhususan Jakarta: Tantangan Bagi Gubernur

Terpilih” Analisis CSIS, Volume. 41, 2 (Juni, 2012), h. 265.

http://pusat-pengetahuan-umum-q.stietridharma.web.id/ind/2817-2693/Indonesia_1400_stietridharma_pusat-pengetahuan-umum-q-stietridharma.html

6

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya,

maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Sejarah terbentuknya Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Repubik Indonesia

b. Perkembangan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Sejak Awal

Kemerdekaan, hingga Reformasi

c. Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk

kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah istimewa atau

khusus lainnya yang diakui di Indonesia

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan identifikasi masalah di atas cukup luas,

dikhawatirkan nantinya akan ada keterbatasan dari peneliti secara

keseluruhan maka penelitian hanya akan dibatasi pada Dinamika atau

Perubahan dan Perkembangan Kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia serta Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI

Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapatdirumuskan

permasalahan yaitu, Bagaimana Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara, Sejak Awal Kemerdekaan, hingga

Reformasi?

b. Bagaimana pengaruh pemberian otonomi khusus Provinsi DKI

Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah tentang perkembangan peraturan tentang

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, mengetahui tentang

filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta sejaka Awal

Kemerdekan, hingga Reformasi.

2. Untuk Mengetahui pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiranbagi

perkembangan hukum pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai ilmu hukum pemerintahan

daerah khususnyamengenai sejarah terbentuknya khusus

danpelaksanaannya

b. Ilmu Pengetahuan

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih

lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

8

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang metode

yang akan digunakan, di antaranya adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical

Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan

untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.8

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup pembahasannya, studi ini digolongkan ke

dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, Penelitian Hukum

Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan

sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat

kepada masyarakat.9 Bahan hukum primer yang digunakan dalam

studi ini adalah Undang-undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 195o,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta perundang-undangan

yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer.Dalam studi ini bahan

hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang

berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah,

otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Tinjauan

8Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 126

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia. 2014), h. 12.

9

yuridis dan tulisan pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian,

skripsi, dan tesis.

4. Sumber Data

Sumber datayang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer : Undang-Undang darurat RIS Nomor 20

Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder : Buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah

Kota Jakarta pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi,

dan otonomi khusus. Tinjauan yuridis dan tulisan pakar hukum,

keterangan ahli, keterangan saksi, laporan.

c. Bahan Non-Hukum (Tersier), adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif,

internet, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

primer yang ditunjang oleh data sekunder, yaitu dengan Studi

Kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan

menggunakan analisis konten, pengumpulan data dilakukan dengan

membaca buku literature, mengumpulkan dan membaca dokumen yang

berkaitan dengan objek penelitian, dan mengutip data sekunder.

6. Teknik Pengelolaan data

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data

tersebut diolah dengan langkah-langkah:

a. Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk

menjawab masalah penelitian.

b. Data diolah sesuai dengan masalah penelitian.

c. Analisa data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai

jawaban terhadap masalah.

10

7. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun analisis data

sekunder yang menunjang bahan hukum primer, akan diolah berdasarkan

analisis normative dengan pendekatan sejarah.

8. MetodePenulisan

Metode penulisan skripsi ini mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum 2017”.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri

atas beberapa sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan

permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta

pokok pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya antara

lain memuat Latar Belakang Masalah,Identifikasi,

Pembatasan, dan Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian,Metode Penelitian, Rancangan

Sistematika Penelitian, Daftar Pustaka

BABII: Bab ini merupakan bab uraian, dalam bab ini akan dibahas

mengenai Pemaparan Kerangka Konsep, pemaparan teori

Mengenai Tinjauan Umum Pemberian Otonomi Khusus Di

Indonesia, dengan spesifikasi Otonomi Daerah serta

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, dan Tinjauan

(Review) Kajian Terdahulu.

BAB III: Bab ini berisi data penelitian, yang mencangkup profil

objek kajian,karakter daerah penelitian, dan menjelaskan

berbagai konteks dari segi sosial, politik, dan juga budaya

Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV: Bab Ini berisi hasil analisis, dengan mendeskripsikan,

mengelompokan, menghubungkan bagian tertentu, serta

membandingkan data tentang tinjauan sejarah, tinjauan

11

yuridis, tentang perkembangan kekhususan Provinsi DKI

Jakarta sebagai Ibukota Negara serta tentang penjelasan

mengenai pengaruh pemberian otonomi khusus bagi

Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

BAB V: Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan-

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan

dilengkapi juga dengan rekomendasi.

12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Umum Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang administrasi dari

Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di wilayah negara atau wilayah.

Satuan pemerintahan daerah yang diberi limpahan kewenangan

menurut asas dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah,

sedangkan yang diberi limpahan kewenangan berdasarkan asas

desentralisasi atau devolusi menimbulkan otonomi daerah.

e. Tugas pembantuan atau medebewind adalah pemberian tugas oleh

pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tentang urusan yang

menjadi kewenangannya kepada satuan pemerintahan yang lebih

13

rendah disertai anggarannya yang pelaksanaannya diserahkan

sepenuhnya kepada daerah yang diberi tugas.

2. Landasan Konseptual Pemerintahan Daerah

Undang-undang Dasar 1945 secara prinsip meganut dua prinsip

nilai dasar, yaitu kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memberikan

indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di

dalamnya, artinya pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang

kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan

dalam bentuk pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan

otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara. Penyelenggaraan

desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan

anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dalam

penyelenggaraan desentralisasi, selalu terdapat dua unsur penting, yakni

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia adalah

“Eenheidstaat”, maka dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya

daerah yang bersifat “staat”. Ini berarti bahwa besar dan luasnya daerah

otonomi dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam

negara. Dengan demikian, pembentukan daerah otonom dalam rangka

desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan

layaknya negara federal.

b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau

pengakuan atas urusan pemerintahan.

c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan

pengaturan dan pengurusan kepentingan mansyarakat setempat

(lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.1

1HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,(Jakarta, Rajawalipers, 2005),

h.49-50.

14

3. Konsep Keistimewaan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan pada asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dari konsep tersebut maka lahirlah daerah otonom dan

daerah otonom itu memiliki otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendri

merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 18 B ayat (1) ndang-Undang Dasar egara Republik

Indonesia Tahun 1945, juga memberikan suatu preveleg terhadap suau

daerah yang bersifat khusu atau dikena dengan daerah otonomi khusus,

yang tentunya sifat otonominya berbeda dengan daerah daerah lainnya.

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia

tahun 1945 juga mengakui dan menghormati daerah yang bersifat

istimewa dan tentunya juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan

daerah-daerah lainnya. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut

menyebutkan “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat

istmewa” sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, yaitu

Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemenschappen.2 Menurut Bagi

Manan Zelfbesturende Landschappen secara contrario dapat dikatakan

sebagai daerah besar karena tidak dimasukan dalam arti daerah kecil.

Dengan demikian susunan pemerintahan daerah di Indonesia terdari atas

2, yaitu Zelfbesturendedan atau daerah kecil berupa desa atau satuan lain

seacam desa. Bagir Manan menjelaskan istilah “istimewwa” yang

terdapat dalam UUD 1945 tersebut, dalam IS atau RR tidak perah

diketemukan istilah “istimewa” atau “khusus” untuk menunjuk sifat

suatu keatuan daerah pemerintahan tertentu. Demikian pula beberapa

2 Bagir manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang

Pelaksanaannya, (Jakarta: UNSISKA, 1993), h. 2.

15

buku mengenai susunan kenegaraan Hidia Belanda tidak menggunakan

istilah “istimewa” atau yang semacam itu.

Istilah “istimewa” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 tersebut

juga dijelaskan panjang lebar oleh Supomo daam sidang BPUPKI tanggal

15 Juli 1945 selaku Ketua Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang

Dasar yakni, tentang daerah kita telah enyetujui bentuk persatuan

(Negara Kesatuan), oleh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawah

negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaat , akan tetapi hanya

daerah-daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk

pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Pada Taggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi, atas permintaan

Soekarno (Ketua PPKI), Supomo memberi penjelasan mengenai

Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan sebagai Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indoensia. Menegenai pemerintahan

daerah, supomo menjelaskan bahwa, adanya daerah-daerah istimewa

diindahkan dan dihirmati, kooti-kooti, sultanat-sultanat, tetap ada dan

dihormati susunanya yang asli, akan tetapi iu keadaannya sebagai daerah,

bukan negara, jangan sampai salah faham dalam menghormati adanya

daerah. Zelfbesturende Landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi

daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-

daerah itu suatu bagian Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa,

mempunyai susuan asli. Begitupun adanya “Zelfbesturende

Landschappen” seperti desa, di Sumatera negeri (di Minangkabau),

Marga (di Palembang), yang dalam bahasa belanda disebut “Insheemsche

Rechtsgemeenschappen”. Susunannya asli dan dihormati.

16

4. Prinsip Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan

Pemerintahan Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan mengandung

makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya

ketentuan pasal 18 UUD 1945, maka sistem pemerintahan daerah di

Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi. 3 Menurut

Joeniarto, Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah

negara kepeda pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.4 Menurut Amrah

Muslimin Mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah

tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.5 Sementara menurut

Irawan Soejito, mengarikan desentralisasi sebagai pelimpahan

kewenangan pemrintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.6 Maka

tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem

pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat (DPR bersama Presiden) menetapkan kewenangan apa

saja yang dapat menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah

berdasarkan undnag-undang. Jika suatu kewenangan ditetapkan oleh

undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah

daerah tidak dapat mengurus urusan yang merupakan kewenangan

3 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerag (Negara kesatuan, Daerah Istimewa, Daerah

Otonomi Khusus), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 46.

4 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 15.

5 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), h.5.

6 Irawan Soejiti, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1990),h, 29.

17

pemerintah pusat tersebut.7 Begitu juga halnya jika pemerintah pusat

dalam suatu negara kesatuan sudah menetapkan suatu aturan (peraturan

perundang-undangan), maka pemerintah daerah harus tunduk pada

peraturan tersebut. Pemerintah daerah juga tidak perlu melakukan suatu

tindakan hukum tertentu sebelum memberlakukan peraturan yang dibuat

oleh pemerintah pusat di daerahnya. 8

5. Prinsip Kekhususan dan Keragaman Daerah

Pasal 18A ayat (1) dilandasi oleh prinsip kekhususan dan

keberagaman daerah. Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan

isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah

ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap

daerah.9Dalam Konteks bentuk negara , meskipun bangsa Indonesia

memiliki bentuk negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu

mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya

keberagaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan

budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk NKRI

diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada

daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang

dimiliki masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.10

Maka prinsip

kekhususan dan keberagaman daerah yang menjwai Pasal 18A ayat (1)

UUD 1945 adalah bahwa sistem otonomi daerah di Indonesia harus

menghormati kekhususan dan keberagaman suatu daerah tanpa adanya

7 Soehino, Ilmu Negara,(Yogjakarta:Liberty, 2000),h. 224

8 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah,..... h. 50.

9 Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2003), h.

102-103.

10Jimly Asshiddiqie, Konstiitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2010), h. 65.

18

paksaan untuk diseragamkan. Otonomi yang seluas-luasnya diberikan

kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi, budaya

dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah.

6. Prinsip Mengakui dan Menghormati Pemerintahan Daerah yang

bersifat Khusus dan Istimewa.

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan daerah yang

bersifat khusus dan Istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa

prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) merupakan pengakuan

negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa

, dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat

sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. 11

7. Pembentukan Daerah Khusus

Prinsip Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenanga mengurus danmengatur

semua urusan pemerintahan di luar yang menadi urusan pemerintah yang

ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam menangani urusan

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan hidup, dan berkembang

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isis dan

jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik

tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus

11

Philipus M. Hadjon, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem

Pemerintahan”, (FH Univ. Airlangga: Makalah seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945, 2004), t.d.

19

mempertimbangkan berbagai faktor sebagai dasar pembentukan daerah

khusus, seperti :

a. Kemampuan ekonomi

b. Potensi daerah

c. Luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, sosial

politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan

syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggrakan

dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan di berikan otonomi

daerah.12

B. Kerangka Teori

1. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Negara Kesatuan

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan

dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Gagasan bahwa kekuasaan

harus dibagi pada beberapa organ bukanlah hal yang baru dalam abad ke-

18, tetapi sangat aktual. Berikut dalah penjelasan beberapa pakar

mengenai pembagian dan pembatasan kekuasaan negara:

a. I.C. Van der Viles

Jauh sebelumnya, kemungkinan adanya suatu pemisahaan

kekuasaan telah diuraikan oleh Plato. Ia mengatakan bahwa berbagai

bentuk pembagian kekuasaan muncul bergantian, dari suatu monarki

ke suatu aritokrasi yang merosot ke suatu anarki yang kemudian

terkendali lagi jika seorang tiran merebut kekuasaan. Menurutnya

tirani dalah bentuk negara yang harus ditolak. Tiran kemudian harus

ditumbangkan lagi oleh seorang raja yang baik, selanjutnya akan

diambil alih oleh sekelompok bangsawan : aritrokrasi, dan

seterusnya. Menurutnya, kontemplasi dan tradisi harus dijamin oleh

suatu lembaga perwakilan rakyat, sifat dinamis tugas negara harus

12

HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,(Jakarta, Rajawalipers, 2005), h.

133-135.

20

dipelihara oleh suatu pemerintah, ia juga berpendapat bahwa orang

yang harus melaksanakan yang satu dengan yang lainnya secara

berganti-ganti agar pengertian bagi kedua fungsi itu tetap terpelihara.

b. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan berkaitan erat

dengan teori pemisahaan kekuasaan (separation of power) dan teori

pembagian kekuasaan (distribution of power). Bahwa istilah

pemisahan kekuasaan dalam bahas aindonesia merupakan

terjemahan dari kata separation of power berdasarkan teori trias

politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan

Monstesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara structural

dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-

masing.

c. Arthur Mas

Membedakan pengertian pembagian kekuasaan (division of

power) tersebut kedalam dua pengertian, yaitu :

1. Capital division of power : bersifat fungsional

2. Territorial division of power : bersifat kewilayahan atau

kedaerahan.

Dari pembagian terhadap 2 pengertian tersebut Jimly

Asshidiqqie menjelaskan bahwa dapat dibedakan penggunaan istilah

pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang

berbeda. Yaitu hubungan konteks kekuasaan yang horizontal dan

verikal. Dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan dan

pembagian kekuasaan itu dimaksud untuk membedakan antara

kekuasaan pemerintah atasan dan kekuasaan pemerintah bawahan,

yaitu dalam hubugan natara pemerintah federal dan negara bagian

dalam negara federal, atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi dalam negara kesatuan.

d. Philipus M. Hadjon

21

Pembagian kekuasaan negara pada dasarnya menganut dua

pola, yaiu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara

vertikal. Berikut ini pola pembagian kekuasaan di Indonesia

nerdasarkan UUD NRI 1945 menurut Philipus M. Hadjon :

Pembagian kekuasaan secara horizotal adalah pembagian

kekuasaan negra kepada organ negara dalam ketatanegaraan kita

disebut Lembaga Negara. Pembagian kekuasaan negara secara

vertikal adalah pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan

pemerintah daerah.

e. Bagir Manan

Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara,

bahwa otonomi daerah adalah subsistem dari negara kesatuan .

otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala penegertian dan

isi otonomi adalah pengertian dan isi otonomi. Berdasarkan hal

tersebut dikembangkanlah aturan yang mengatur mekanisme yang

akan menjelmakan keseimbangan anatara tuntutan kesauan dan

tuntutan otonomi.13

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Indonesia

Pada Perubahan tahap II UUD 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus

2000, dalam sidang tahunan MPR menyetujui untuk melakukan perubahan

kedua terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah pasal

diantara lain adalag Pasal 18, Pasal, 18A, 18B UUD 1945 merupakan

ketentuan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Berikut ini bunyi

pasal 18 dan 18A UUD 1945 setelah perubahan :

Pasal 18 :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.

13

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah......... h. 17-20.

22

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

dengan undang-undang.

23

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam terbitan resminya

mengenai panduan dalam memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945,

menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik

yang mendasari Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B UUD 1945, yaitu :14

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal

18 ayat (2))

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5))

3. Prinsip kekhususan dan keberagaman daerah (Pasal 18A ayat (1))

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2))

5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang

bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1))

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan

umum (Pasal 18 ayat (3))

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan selaras dan adil

(Pasal 18A ayat (2))

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan daerah yang

bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam

ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philiphus M. Hadjon menyatakan

bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan

negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusu atau bersifat

istimewa (ayat (1)), dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat

adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B

14

Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan

UUD,.....

24

ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten,

dan kota atau desa). UUD 1945 setelah perubahan tidak menggunakan

penjelasan. Oleh karena itu, Pasal 18B UUD 1945 (selain pasal 18 dan 18A)

merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa.

3. Alasan Konstitusional Pemberian Status Otonomi Khusus

Perdebatan yang muncul pada saat pembahasan perubahan Pasal 18

UUD 1945, Hatta Mustafa dari F-PG menyatakan bahwa DKI Jakarta

mendapat kekhususan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan

harus diakui oleh Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 117 UU No. 22 Tahun

1999 jo Pasal 227 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa

kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai

Ibukota Negara. Pasal 1 angka 6 UU No. 29 Tahun 2007 juga menyatakan

bahwa :

“...Provinsi DKI Jakata, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya

sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.15

Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yaitu dengan

meletakan otonominya pada tingkat provinsi. Pembagian wilayah di Provinsi

DKI Jakarta ke dalam wilayah kabupaten/kota hanyalah bersifat administratif.

Kota Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang statusnya

sebagai daerah provinsi. Gubernur dan Wakil Gbernur DKI Jakarta dipilih

secara langsung melalu Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pemilukada). Sedangkan Walikota/Bupati di dalam wilayah Provinsi

DKI Jakarta diangkat oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD.16

15

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 95.

16 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 99.

25

Dengan demikian, alasan pemberian status khusus terhadap daerah

berbeda satu dengan lainnya. DKI Jakarta mempunyai kekhususan karena

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.17

4. Hubungan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dengan cabang

Hukum lainnya.

Suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dan tidak mungkin

berdiri sendiri tanpa berhubungan atau dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan

lainnya, maka di bawah ini akan dipaparkan mengenai hubungan

penyelenggaraan otonomi di Indonesia dengan cabang ilmu pengetahuan

lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Dengan Ilmu Negara

Negara merupakan konsep penting dalam studi ilmu kenegaraan.

Negara merupakan organisasi pokok dari kekuatan politik. Didalamnya

terdapat hubungan rakyat, penguasa, dan huum yang mengaturnya.

Negara memiliki otoritas yang besar dalam mengatur rakyat untuk

kepentingan bersama. Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki

pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara pada

umumnya. Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat

teoritis, sehingga tidak dapat di gunakan secara langsung.18

Hubungannya dengan penyelenggaraan Otonomi di Indonesia adalah

dalam pemamparan teori bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem

pemerintahan, dan juga sendi-sendi pemerintahan di Indonesia. Yang

mana di bagi menjadi 2 yaitu sendi wilayah dan sendi keahlian. Adapun

penyelenggaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan sendi wilayah

diselenggarakan atas tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsesntrasi,

dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan

17

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 97.

18 A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara

aktualisasi dalam teori negara indonesia, (Bandung: Ragam Offset Bandung, 2013), h. 21-22.

26

daerah, setidaknya dalam UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 19999,

dan UU No. 32 tahun 2004 mengatur ketiga asas tersebut.19

2. Hubungan dengan Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang sifatnya

fundamental, yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut

langsung setiap warga negara. Pada dasarnya hukum tata negara adalah

peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas

sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara,

hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara hirarki maupun

horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak asasinya.

Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan

hukum yang membentuk alat perlengkapan negara dan aturan-aturan

yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara itu serta

membagi-bagikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa

alat perlengkapan negara ditingkat tinggi dan ditingkat rendah, artinya

hukum tata negara itu mempersoalkan keadaan diam (berhenti).20

Dalam

Hubungannya dengan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Hukum

Tata Negara, mengkaji organ-organ negara, fungsi dan hubungan antar

organ-organ tersebut.21

Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang

bersifat praktis sehingga dapat diterapkan langsung, dan melengkapi ilmu

negara yang sifatnya teoritis yang tidak dapat digunakan secara

langsung.22

3. Hubungan dengan Adiministrasi Negara

19

A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara......h.

201.

20 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, ( Bandung : Refika Aditama,

2011), h. 6.

21 Zainal Asikin, Pangantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2012), h.154.

22 A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara,.....h.

32.

27

Prof. J. Oppenheim merumuskan hukum administrasi neagra

sebagai peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan pemerintahan

harus menjalankan kewajibannya.23

Peranan Administrasi Negara penting

bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan stratrgi pengelolaan

pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Penentu

kebijakan perlu masukan dalam bentuk telaah staf dalam bentuk hasil

identifikasi masalah yang aktual maupun yang potensial tentang

penyelenggaraan otonomi daerah, yang akan berdampak pada

pengelolaan pemerintah. Bagi Aparat pemerintah daerah yang berfungsi

dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah ini

sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah

tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem

pengaturan, politik, dan keuangan menjadi tanggung jawab pemerintah

kota dan kabupaten. Pemerintah Pusat sampai akhir Desember 2000

dalam menyongsong penyelenggaraan otonomi daerahtelah menerbitkan

beberapa perturan pemerintah dan keputusan presiden untuk

penyelenggaraan otonomi daerah. Belum semua peraturan pemerintah

yang berkaitan dengan undang-undang otonomi tersebut telah selesai,

tetapi sambil berjalan akan diterbitkan ketentuan sebagai penjabaran dari

pelaksanaanya. Berbagai masalah penyelenggaran yang muncul harus

menjadi perhatian dan dianalisis serta diantisipasi agara penyelengaran

otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif untuk

memberikan pelayanan kepada publik. Dalam menjalnkan pengelolan

pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab publik

sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat di daerah. Hal yang sama

juga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat,

sehingga perlu transparasi dalam mengelola sumber daya pemerintahan

daerah. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan

masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses

23

Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015),

h. 10.

28

perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam

pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya

pengelola dan meberikan pelayaan yang prima kepada pubik. Peranan

Administrasi Negara akan selalu mengandung makna pentig dalam upaya

memperoleh dan mnegembangkan wawasan, konsep, dan alternatif dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Makna ini menjadi dmeikian penting

dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tantangan yang dihadapai di

masa depan. Dengan demikian peranan Hukum Administrasi Negara

tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi dengan

mewujudkan sebuah disiplin ilmu (ilmu administrasi) yang mampu

memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya

dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.24

C. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Penelitian skripsi ini peneliti merujuk kepada beberapa judul penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis, diantaranya:

1. Nama : Ermellia Octaviani

Institusi : Universitas Sebelas Maret

Tahun : 2010

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Repubik Indonesia Sebagai Dasar

Pelaksanaan Otonomi Khusus.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan otonomi khusus Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, dan

Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelenggarannya, yang

berbeda pada penulisan skripsi ini, peneliti menganalisisdalam pendekatan

sejarah peraturan-peraturan yang mengatur tentang Provinsi DKI jakarta sejak

24

HAW. Widajja, Penyelenggaraan Otonomi,..... h. 4-7.

29

awal kemerdekaan hingga reformasi dan dengan tinjauan hukum mengapa

Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan yang bersifat khusus.

2. Nama : Hesti alvionita

Institusi : Universitas Bengkulu

Tahun : 2014

Judul Skripsi :Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Otonom

di Indonesia.

Dalam skripi ini, peneliti membahas secara umum tentang pengaturan

otonomi khusus bagi Daerah Otonom di Indonesia, dengan mengambil

sampel otonomi khusus di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Dari

skripsi ini peneliti dapat memfokuskan tentang dinamika kehususan Provinsi

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, dan memaparkan perubahan dan

perkembangan Peraturan tentang Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta

menganalisis dari segi otonomi tunggal yang dimilikinya sebagai kewenangan

khusu yang dimiliki oleh DKI Jakarta.

3. Nama : Rusdianto Sesung, SH., MH.

Institusi : Refika Aditama

Tahun : 2013

Judul Buku : Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah

Istimewa, Daerah otonomi khusus)

Dalam buku ini, membahas mengenai sistematis sitem otonomi daerah

yang dijabarkan dalam pembahasan mengenai negara kesatuan, daerah

istimewa, dan daerah otonomi khusus, buku ini menjelaskan secara

komprehensif mengenai keistimewaan DIY Yogyakarta, dengan teori hukum

Tata Negara, dan hukum administrasi. Dan degan acuan tersebut Peneliti akan

memfokuskan kepada pegaturan khusus Daerah Khusus Ibukota, dan

pelaksanaan otonomi tunggal yang dimiliki DKI Jakarta.

4. Nama : Robert Endi Jaweng

Institusi : Analisis CSIS

Tahun : 2012

30

Judul Jurnal : Rekontruksi Kekhususan Jakarta: Tantangan Bagi

Gubernur Terpilih

Dalam jurnalnya ini, robertmembahas tentang Provinsi DKI Jakarta, ia

memberikan banyak contoh masalah yang terjadi di DKI Jakarta, dan

permasalahan kompleks yang akan dihadapi oleh gubernur terpilih. Jurnal ini

memberikan banyak acuan bagi peneliti untuk terus menganalisis tentang apa

saja yang melatar belakangi pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI

Jakarta.

31

BAB III

PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta terkait erat dengan perjuagan bangsa telah ada

sejak tanggal 22 juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada

asing, dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.

Peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.

Perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting dalam sejarah

perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan

nasional, kesatuan dan persatuan bangsa, serta sejarah kebangkitan Indonesia

yang terjadi di Kota Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah

Pemuda, Proklamasi kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi

usaha pembinaan bangsa dan pengebangan lebih lanjut Kota Jakarta.

UUD 1945 tidak menyebut secara spesifik mengenai pemerintahan

Jakarta. Pengaturan tentang Jakarta justru muncul di dalam Konstitusi RIS

1949 Pasal 50 ayat (1), yang antara lain menetapkan bahwa pemerintahan atas

distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah Republik

Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan

Undang-Undang Federal. Sesuai dengan ketentuan ini Pemerintah RIS

menetapkan UU Darurat No. 20 Tahun 1950 (LN RIS 1950 Nomor 31.

Penjelasan dalam TLN No. 15) yang dinamakan Undang-Undang

Pemeritahan Jakarta Raya. UU Darurat ini mengatur hal-ikhwal pemerintahan

atas ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi RIS tersebut di

atas. Dalam UU Federal itu sekaligus diatur juga kedudukan Kota Jakarta

sebagai suatu daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.1

1 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia,

(Yogjakarta: Liberty, 1995), h. 14.

32

Di dalam UU Darurat No. 20 Tahun 1950 Pasal 2 ditetapkan bahwa

pemerintahan daerah dengan wilayah baru sebagaimana ditentukan dalam

keputusan presiden nomor 125 Tahun 1950 dinamakan Kotapraja Jakarta

Raya. Pemerintahannya dijalankan atas nama Pemerintahan Republik

Indonesia Serikat oleh seorang Walikota. Walikota Jakarta menjalankan tugas

pemerintahan itu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk menteri dalam

negeri Republik Indonesia Serikat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah itu

masih tetap menurut perautan perundang-undangan desentralisasi yang

sampai saat itu masih berlaku, yaitu Stadsgemeente-ordonantie dan

Ordonantie Tijdelijke Voorzieningen Bestuur Stadsgemeenten Java. Hanya

selanjutya ditetapkan bahwa kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban, dan

pekerjaan-pekerjaan yang menurut peraturan perundangan yang dahulu

berada di tangan aparatur provincie West Java dan Secretaris van Staat voor

Binnenlandse Zaken (ini adalah tugas-tugas yang bersifat pengawasan) kini

semuanya dijalankan oleh menteri dalam negeri RIS. Dengan demikian

pemerintahan daerah Kotapraja Jakarta Raya berada di wilayah pengawasan

kementrian Dalam Negeri RIS. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku

pada hari diumumkan, dan berlaku surut sampai paa tanggal 31 Maret 1950.

UU Darurat ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1950 oleh Presiden

RIS Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta sera Menteri Dalam Negeri

Ide Anak Agoeng Gde Agoeng.

Perubahan struktur negara dari Repblik Indonesia Sertikat (RIS)

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17

agustus 1950 tidak mempengaruhi status Kotaprja Jakarta Raya karena negara

kesatuan ini bukanlah suatu negara bentukan baru, melainkan merupakan

kelanjutan Negara RIS yang diubah bentuknya dari suatu federasi , menjadi

bentuk kesatuan yang meliputi seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ketika itu diatur dalam UU No.

22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang

Nomor. 22 Tahun 1948, Provinsi merupakan Daerah tingkat teratas dan

langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat (Menteri Dalam

33

Negeri). Dalam Prakteknya, Pemerintah Pusat NKRI memperlakukan

Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah otonom yang sejajar dengan provinsi.

Demikian pula, Walikota Jakarta Raya sebagai pejabat Pamongpraja pusat

mempunyai kedudukan yang setingkat dengan para gubernur dari segenap

provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam hubngannya dengan kota-kota lainnya yang berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sediri, Kotapraja Jakarta Raya Selain

mempunyai derajat yang setigkat lebih atas daripada kota besar (dan bahkan 2

tingkat lebih atas daripada kota kecil) juga memiliki suatu kelainan tersendiri,

yaitu satu-satunya kota otonom yang memakai sebutan “Kotapraja”.2

Ketika pemerintah pada tanggal 17 Januari 1957 mengesahkan UU No.

1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (LN No. 6 Tahun

1957), pertumbuhan pemerintahan daerah Kotapraja Jakarta Raya memasuki

babak baru. Di dalam Bab VIII Peraturan Peralihan Pasal 73 ayat (3) UU No.

1 Tahun 1957 dinyatakan Kotapraja Jakarta Raya yang berhak mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan UU. No 1 Tahun 1956 tidak perlu

dibentuk lagi sebagai Kotapraja menurut ketentuan dalam pasal 3 UU tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, akan tetapi daerah tersebut, sejak

mulai berlakunya Undnag-Undang ini, menjadi Kotapraja Jakarta Raya

termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini. Di dalam penjelasan pasal 73

ditegaskan, pembentukan daerah swatantra berdasarkan undang-undang ini

sudah barang tentu tidak dapat diadakan dengan sekaligus untuk semua

daerah di wilayah Indonesia. Begitu pula peraturan-peraturan

penyelenggaraannya menghendaki waktu yang cukup. Pada waktu mulai

berlakunya undang-undang ini ( UU No.1 Tahun 1957) di Indonesia terdapat

daerah-daerah swatantra yang berdasarkan atas berbagi jenis peraturan

perundnagan pokok, mialnya Kotaprja Jakarta Raya berdasar atas

Stadsgemeente-oronantie (SGO) dan Tijdelijke voorzieningennya junto UU

No. 1 Tahun 1956.

2 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik ,......... h. 15.

34

B. Profil DKI Jakarta

Kota Jakarta telah berdiri sejak awal abad XVII yaitu tahun 1527.

Dimulai dengan nama “Gemeente dan Stadgemeente Batavia” atau

singkatnya Batavia. Pada masa pendudukan Jepang namanya berubah

menjadi “Jakarta Toku-betsushi”. Kemudian pada masa perjuangan hingga

Indonesia merdeka hingga sekarang lebih dikenal dengan nama Kota

Metropolitan Jakarta. Memperhatikan pentingnya peranan dan kedudukan

kota Jakarta dalam sejarah perjuangan bangsa, maka telah dikeluarkan

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan kota

Jakarta secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961

tentang Pemerintaha Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai mana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 tentang

Perubahan dan Tambahan Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan

nama Jakarta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara. Dalam perkembangannya

perundang-undangan yang mengatur pemerintahan Jakarta tidak lagi

memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Sejalan dengan

semangat desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 117 yang menyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-Undang,

maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

disebutkan bahwa pemberian otonomi di DKI Jakarta hanya diberikan pada

lingkup Propinsi. Hal ini dilandasi alasan bahwa Jakarta sebagai ibukota

Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi yang memiliki ciri

tersendiri, berbeda dengan daerah Propinsi lainnya karena beban tugas,

35

tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Maksud dari pemberian

otonomi pada tingkat propinsi adalah agar dapat mengembangkan Jakarta

dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Dengan

demikian diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat,

tepat, dan terpadu pada masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa dampak hukum terhadap

berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999. Dampak

hukum tersebut tidak hanya dari sisi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi

DKI Jakarta sebagai daerah otonom, tetapi juga karakteristik permasalahan

yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Undang-undang Nomor

34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Negara Republik Indonesia Jakarta dianggap telah tidak sesuai dengan

karakteristik permasalahan Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan, maka terakhir ditetapkan Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Pada

tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia.

Nama Jakarta pernah mengalami banyak perubahan, yaitu:

1. Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.

2. 22 Juni 1527 oleh Fatahilah Panglima Perang asal Gujarat (India), diganti

nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota

Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956)

3. 4 Maret 1621 oleh Gubernur Jenderal J. P. Coen untuk pertama kali bentuk

pemerintah kota bernama Stad Batavia

4. 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'

5. 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia

6. 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu

Shi

3 Edi Sedyawati, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional, 1987)h. 20-22.

36

7. September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional

Kota Jakarta

8. 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama

menjadi Stad Gemeente Batavia

9. 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta

10. 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan

Kota Praja Djakarta Raya

11. Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961

dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

12. 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia dengan nama Jakarta

13. Tahun 1999, melalaui UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,

sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dengan otonominya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan

pada wilayah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5

wilayah kotamadya dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu)

14. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700)

Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter

di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12’ Lintang Selatan dan

106°48’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun

1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km2, terdiri dari

daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan

lautan seluas 6.997,50 km2. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah

kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat

dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat

37

dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan

Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten

Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Di sebelah utara

membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13

buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan

dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi,

sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di

sebelah utara dengan Laut Jawa. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim

panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari,

dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari. Rata-rata

curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah

hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi

sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara

mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2

m/detik - 2,5 m/detik. Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-

1990 sebesar 2,4 persen per tahun, menurun pada periode 1990-2000 dengan

laju 0,16 persen. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk

sebesar 1,06 persen per tahun. Dilihat dari struktur umur, penduduk Jakarta

sudah mengarah ke ”penduduk tua”, artinya proporsi ”penduduk muda” yaitu

yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990,

proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9 persen, maka pada tahun 2006

proporsi ini menurun menjadi 23,8 persen. Sepanjang tahun 2002-2006,

proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8

persen. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari

1,5 persen pada tahun 1990, menjadi 2,2 persen pada tahun 2000. Tahun

2006, proporsi penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23

persen.4

4http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/Profil-Ibukota.bpkp diakses pada 8 April 2018

http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/Profil-Ibukota.bpkp

38

1. Kondisi Geografi

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata

7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 6o12’ Lintang Selatan

dan106o48’ Bujur Timur. Luas wilayah provinsi DKI Jakarta adalah

berupadaratan seluas 661,52 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Jakarta

terbagikedalam 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi,

denganbatas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, Jawa

Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, sebelah

barat berbatasan dengan Kota Tanggerang, Banten dan sebelah Utara

dengan lautjawa. DKI Jakarta merupakan daerah yang terletak di 5° 19'

12" - 6° 23' 54" LS dan 106° 22' 42" - 106° 58' 18"BT. Secara geologis,

seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m

di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial,

sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10

km. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi

tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan

dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi

dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan

Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5

wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni Kota

administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan

luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan

dengan luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas

187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas

11,81 km2.Mengacu kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Akhir Masa Jabatan 2007 – 2012 PemProv DKI Jakarta. Provinsi DKI

Jakarta terletak pada posisi 6o 12‟ Lintang Selatan dan 106o 48” Bujur

Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 7

meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun

2007, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah

39

7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang

tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km2.

2. Kedudukan

a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan

negara.

b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan sebagai

Ibukota Neagra Kesatuan Republik Indonesia.

c. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah Khusus yang

berfungsi sebagai Ibukota Neagra Kesatan Republik Indonesia dan

sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

d. Otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakan pada

lingkup Provinsi. Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakan pada

lingkup provinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Otonomi sebagaimana dimaksud

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

e. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta

pusat/perwakilan lembaga international.

f. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas :

1) Sebelah Utara dengan Laut Jawa

2) Sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat

3) Sebelah selatan dengan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan

4) Sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang

Provinsi Banten

Batas wilayah sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam peta yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang yang mengatur.

40

3. Pembagian Wilayah

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan

kabupaten administrasi. Wilayah kota administrasi dan kabupaten

administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam

kelurahan. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kota

administrasi/kabupatenadministrasi ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan

kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan, pengubahan

nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan

Gubernur.

4. Kewenangan Pemerintahan

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan

menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan

kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satuorang Gubernur

dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung

41

melalui pemilihan umum Kepala Daerah