new 1.1. gambaran singkat · 2020. 3. 11. · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

KOTA BITUNG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 1

1.1. GAMBARAN SINGKAT

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama

untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan

dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

dilakukan dengan baik.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar

dalam menghadapi perkembangan pembangunan yang terjadi sampai

dengan saat ini. Dan untuk menyikapi tantangan perkembangan

tersebut, maka pemerintah harus memberikan dukungan penuh baik di

sektor swasta maupun segenap komponen masyarakat yang ada.

Termasuk keharusan perhatian pemerintah dalam melakukan regulasi,

deregulasi, debirokratisasi, rekapitulasi, reposisi, relokasi dan

restrukturisasi di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah untuk

mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat

yang lebih nyaman dan sejahtera.

Keberhasilan pembangunan tidak mungkin dapat terwujud tanpa

didukung oleh pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas

dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan

akuntabel. Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dilaksanakan dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

KOTA BITUNG


Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal

dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara yaitu azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas

adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap

Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kota Bitung kepada Pemerintah.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Bitung Tahun 2016 - 2021,

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung dan Inpres Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP tahun 2016 tidak hanya

menggambarkan tentang pencapaian sasaran dalam melaksanakan

KOTA BITUNG


Rencana Strategik (Renstra) Daerah dalam lima tahun tetapi, LAKIP ini

juga memuat informasi kinerja secara mendetail yang sangat bermanfaat

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bitung pada

masa mendatang.

Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Bitung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan Kota Bitung kepada Presiden ini telah disusun dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan

dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016.

Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada

Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bitung Tahun

2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan

yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

KOTA BITUNG


atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bitung Tahun 2016-2021;

KOTA BITUNG


1.2. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN WALIKOTA

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 3

tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Pasal 65 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa :

1. Tugas dan Wewenang Walikota :

a). memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama

DPRD;

b). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c). menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan

rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas

bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d). menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

untuk dibahas bersama;

e). mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

f). mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g). melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Kewajiban Walikota dan Wakil Walikota:

a). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

KOTA BITUNG


b). menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c). mengembangkan kehidupan demokrasi;

d). menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e). menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f). melaksanakan program strategis nasional; dan

g). menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di

Daerah dan semua Perangkat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan

tersebut Walikota telah membentuk/menyusun struktur organisasi

Pemerintah Kota Bitung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bitung, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Bitung dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor

12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung,

yang terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota;

2. Sekretariat Daerah Kota;

3. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass.I)

membidangi:

- Bagian Pemerintahan

- Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Bagian Hukum

KOTA BITUNG


b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ass. II) membidangi :

- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- Bagian Pembangunan

c. Asisten Administrasi Umum (Ass. III) membidangi :

- Bagian Organisasi

- Bagian Umum dan Perlengkapan

- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- Bagian Tata Usaha Pimpinan

4. Lima Staf Ahli terdiri dari :

- Bidang Hukum dan Politik

- Bidang Pemerintahan

- Bidang Pembangunan

- Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- Bidang Ekonomi dan Keuangan

5. Sembilan belas Dinas Daerah terdiri dari :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Dinas Kesehatan

- Dinas Sosial

- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Dinas Perhubungan

- Dinas Komunikasi dan Informatika

- Dinas Pekerjaan Umum

- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Dinas Pendapatan Daerah

- Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Dinas Kelautan dan Perikanan

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Dinas Tata Ruang

KOTA BITUNG


- Dinas Pasar

- Dinas Kebersihan

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Dinas Pemuda dan Olahraga

6. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain, terdiri dari :

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Badan Lingkungan Hidup

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Daerah

- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Satuan Polisi Pamong Praja

- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- Rumah Sakit Umum Daerah

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Inspektorat Daerah

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia

11. Delapan Kecamatan terdiri dari :

- Kecamatan Matuari

- Kecamatan Ranowulu

- Kecamatan Girian

- Kecamatan Madidir

- Kecamatan Maesa

- Kecamatan Aertembaga

- Kecamatan Lembeh Utara

- Kecamatan Lembeh Selatan

KOTA BITUNG


2.1. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Bitung Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun

2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kota Bitung Tahun 2016 – 2021, berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, Dokumen Indikator Kinerja Utama

Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Kota Bitung Tahun 2016.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016 – 2021

merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis

mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk

strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah efektif dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. V I S I

Visi Pemerintah Kota Bitung adalah sebagai berikut :

“Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera

menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan

Asia Pasifik”

KOTA BITUNG


2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bitung, maka telah

ditetapkan misi sebagai berikut :

1). Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman,

damai, berbudaya dan sejahtera.

2). Meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan publik

yang berkualtias.

3). Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan

dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing

4). Membangun dan menciptakan iklim investasi yang

bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah

tangga yang ramah lingkungan.

5). Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan

mobilitas ekonomi daerah.

6). Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di

kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota

industri dan bahari.

Penjelasan dari ke 6 (enam) misi tersebut, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius,

aman, damai serta berbudaya dan sejahtera.

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah :

(1). Meningkatkan kualitas iman dan spiritualitas

(2). Melestarikan budaya yang ada sebagai nilai-nilai dan

identitas masyarakat Kota Bitung dan mengembangkan

sumber daya kebudayaan dalam keberagaman sebagai

elemen pemersatu masyarakat Bitung dan bangsa

Indonesia.

(3). Pengurangan pengangguran dan kemiskinan

KOTA BITUNG


Misi 2 : Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan

publik yang berkualitas.

Misi tersebut mencakup upaya umum dalam hal:

(1). Peningkatan kualitas pendidikan

(2). Pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia

yang memiliki kualifikasi serta yang menguasai dan

memanfaatkan IPTEK secara handal dan berkelanjutan

(3). Peningkatan pembangunan SDM Aparatur dilakukan

melalui upaya RPJMD KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021

simultan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi

Aparatur Pemerintah dengan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi menuju pencapaian good

governance dengan diimbangi peningkatan kesejahteraan

aparatur

(4). Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada

aspek profesionalitas dan kredibilitas sesuai dengan

keahlian.

(5). Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada semua

masyarakat.

Misi 3 : Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi

kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki

daya saing

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah:

(1). Pemberian kemudahan-kemudahan kepada kelompok

usaha ekonomi kerakyatan.

(2). Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha

Kecil Menengah (UKM)

(3). Peningkatan daya saing dari usaha-usaha ekonomi

kerakyatan.

(4). Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar ke

Kota Bitung

KOTA BITUNG


(5). Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

(6). Meningkatkan kesempatan berwisata dan rekreasi bagi

warga kota.

Misi 4 : Membangun dan menciptakan iklim investasi yang

bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah

tangga yang ramah lingkungan.


(1). Menciptakan nilai tambah produk industri dengan basis

teknologi tepat guna dengan bahan baku lokal,

(2). Menciptakan dan memperbaiki sentra-sentra industri

produk unggulan dari agroindustri, agrobisnis dan industri

rumah tangga yang ramah lingkungan,

(3). Menciptakan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas

dan mobilitas ekonomi daerah.

Misi tersebut di atas mencakup berbagai upaya umum yang

berkaitan dengan:

(1). Membangun sarana dan prasarana infrastruktur

(2). Peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat

(3). Membuat regulasi yang mendukung kemudahan

aksesbilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Misi 6 : Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di

kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota

industri dan bahari.


(1). Peningkatan infrastruktur pelabuhan sehingga menjadi IHP

(2). Mendorong percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) dan Jalan Tol serta rel kereta api

(3). Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang

ekonomi melalui peran pelabuhan bitung sebagai pintu

gerbang indonesia di kawasan asia pasifik

KOTA BITUNG


(4). Membangun ekonomi kelautan secara terpadu

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan

isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

a. Misi 1

Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman, damai serta

berbudaya dan sejahtera. Misi ini didukung dengan Dua Tujuan Yaitu :

1. Terciptanya masyarakat kota yang rukun, damai, dan sejahtera

didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

- Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan lingkungan.

2. Meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat miskin untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dengan berpedoman

pada SPKD Kota Bitung yang didalamnya termasuk Operasi Daerah

Selesaikan Kemiskinan (ODSK). didukung dengan 2 (Dua) sasaran,

yaitu :

a. Berkurangnya pengangguran

b. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup

masyarakat.

b. Misi 2

Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang

berkualitas. Misi ini didukung dengan Dua Tujuan Yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

KOTA BITUNG


a. Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar

b. Meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

c. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat

d. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing

2. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, didukung

dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

b. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic

c. Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat

d. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga

berencana

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan

menguasai pemanfaatan IPTEK. didukung dengan 1 (satu) sasaran,

yaitu :

- Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di bidang pendidikan

4. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki ilmu

pengetahuan dan menguasai teknologi, didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

- Terwujudnya pelayanan SKPD berbasis teknologi

5. Mewujudkan tenaga kerja yang profesional, didukung dengan 1

(satu) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang professional dan

memiliki kredibilitas sesuai dengan keahlian

6. Mewujudkan pelayanan publik bagi semua masyarakat, didukung

dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam melayani

masyarakat

7. Pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan,

didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

a. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

KOTA BITUNG


b. Menurunnya angka kelahiran

c. Misi 3

Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan

sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing, Misi ini didukung

dengan Dua Tujuan Yaitu :

1. Meningkatkan usaha-usaha dari pelaku ekonomi lokal, didukung


a. Terciptanya nilai tambah produk industri dengan basis teknologi

tepat guna dengan bahan baku lokal

2. Mengembangkan koperasi UMKM dan ekonomi kreatif, didukung


a. Terciptanya pelaku ekonomi lokal yang baru

b. Berkembangnya Koperasi UKM dan ekonomi produktif

3. Mewujudkan Bitung Bahari, Berseri (B3), didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

a. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

b. Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar ke kota

Bitung

d. Misi 4

Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu pada

agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang ramah

lingkungan, Misi ini didukung dengan satu Tujuan Yaitu :

1. Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif, didukung


a. Terwujudnya kondisi perekonomian Kota Bitung yang kondusif

untuk investasi

b. Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup

KOTA BITUNG


d. Terciptanya pola hidup masyarakat yang sadar akan kelestarian

lingkungan

e. Misi 5

Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas

ekonomi daerah, Misi ini didukung dengan Dua Tujuan Yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan

mobilitas ekonomi daerah, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu

:

a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan

mobilitas ekonomi daerah

b. Terciptanya sarana prasarana yang dapat mempermudah

mobilitas ekonomi daerah

f. Misi 6

Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia

Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari, Misi ini

didukung dengan Dua Tujuan Yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur International Hub Port (IHP) dan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK), didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

a. Beroperasinya IHP

b. Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota

Bitung

2. Mewujud kan Bitung Sebagai simpul utama kereta api dan jalan tol

di Sulawesi Utara, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

a. Terbangunnya jaringan rel dan stasiun kereta api dan jalan tol di

Kota Bitung

b. Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi

3. Mewujudkan Bitung sebagai kota bahari, didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

a. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu

KOTA BITUNG


Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bitung ditetapkan dalam Peraturan

Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota

Bitung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kota Bitung Tahun 2016 -2021. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja

Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Kriminal

Jumlah Penduduk

Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan Per 10. 000 Penduduk

2 Berkurangnya pengangguran Angka pengangguran

Penduduk Yang Bekerja

Angkatan Kerja

Rasio Penduduk Yang Bekerja(%)

3 Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Menurunnya angka kemiskinan

4 Terwujudnya pemerataaan akses

layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

- Angka Partisipasi Murni

(APM)

Sekolah Dasar

SMP/MTs (Sederajat)

- Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sekolah Dasar

SMP/MTs (Sederajat)

KOTA BITUNG


- Rasio guru/Murid (%)

Sekolah Dasar

SMP/MTs (Sederajat)

- Rasio guru/Murid (%) Perkelas Rata - Rata

Sekolah Dasar

SMP/MTs (Sederajat)

- Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Sekolah Dasar

SMP/MTs (Sederajat)

5 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

- Jumlah Angkatan Kerja Yang Terlatih

- Prosentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi Prosentase tenaga kerja/pencarikerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

6 Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Angka Harapan Hidup

7 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic

a. Angka Kesakitan DBD

- IR

- CFR

b. Angka Kesembuhan TB

c. Angka Kematian Ibu

(Absolut)

d. Angka Kematian Bayi (Neonatal)

8 Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat

Cakupan Kelurahan yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

9 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan Penduduk)

KOTA BITUNG


10 Terwujudnya pelayanan SKPD berbasis teknologi

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- Nilai EKPPD

- Opini BPK

11 Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam melayani masyarakat

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

12 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

- Prosentase anggota BKB yang ber KB

- Rata-rata jumlah anak per keluarga

13 Berkembangnya Koperasi UKM dan ekonomi produktif

Pertumbuhan Koperasi Aktif

Pertumbuhan UMKM aktif

14 Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

Obyek Wisata

15 Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar ke kota Bitung

Jumlah wisatawan dalam dan luar negeri

16 Terwujudnya kondisi perekonomian Kota Bitung yang kondusif untuk investasi

Nilai Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah Perusahaan dalam investasi usaha

- PMA

- PMDN

Nilai investasi usaha

- PMA

- PMDN

17 Meningkatnya pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Proporsi jalan dalam kondisi

baik

Panjang Jalan yang

dibangun

Rumah tangga pengguna air

bersih

KOTA BITUNG


2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bitung

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Visi dan Misi tersebut

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa

penetapan Tujuan Pembangunan atau Prioritas Pembangunan 2016 yang

bertemakan “Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta

Pengembangan Kawasan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

dan Pencapaian MDGs (pendidikan, kesehatan dan kemiskinan)

dengan tata kelola pemerintahan yang baik”. Dengan tujuan ini

Pemerintah Kota Bitung menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan

gambaran kinerja Tahun 2016. Keterkaitan Sasaran Strategis dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota

Bitung Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, tergambar pada uraian

tabel dibawah ini :

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Pemerintah Kota Bitung telah menetapkan sasaran strategi,

indikator kinerja dan target melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016,

untuk lebih jelas tergambar pada tabel dibawah ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Kriminal 593

Jumlah Penduduk 230,000

Rasio gangguan

keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan Per 10. 000 Penduduk

25,78

2 Berkurangnya pengangguran

Angka pengangguran 16,18 %

Penduduk Yang Bekerja 78,935

Angkatan Kerja 91,452


84,82 %

KOTA BITUNG


3 Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat


6,5 %

4 Terwujudnya pemerataaan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

- Angka Partisipasi Murni (APM)

Sekolah Dasar 94,00 %

SMP/MTs (Sederajat)

91,59 %

- Angka Partisipasi Kasar (APK)


SMP/MTs (Sederajat)

112,76 %


Sekolah Dasar 4,64

SMP/MTs (Sederajat)

5,55

- Rasio guru/Murid (%) Perkelas Rata - Rata

Sekolah Dasar 19,84

SMP/MTs (Sederajat)

18,32


Sekolah Dasar 1 : 180

SMP/MTs (Sederajat)

1 : 254

5 Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

65,00 %


57.500

- Prosentase tenaga

kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi Prosentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

12 %

6 Terwujudnya layanan Angka Harapan Hidup 70,35 %

KOTA BITUNG


kesehatan yang bermutu dan terjangkau

7 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic

e. Angka Kesakitan DBD

- IR 88/100.000 pddk

- CFR 1,12

f. Angka Kesembuhan TB

85 %

g. Angka Kematian Ibu

(Absolut) 6 Kasus

h. Angka Kematian Bayi (Neonatal)

12 Kasus

8 Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat


80 %

9 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan Penduduk)

2,1 %

10 Terwujudnya pelayanan SKPD berbasis teknologi

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

B

- Nilai EKPPD Tinggi

- Opini BPK

11 Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam melayani masyarakat

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

85 %



7.92%


3

13 Berkembangnya Koperasi UKM dan ekonomi

produktif


2 %


2 %


Obyek Wisata 37 Obyek

15 Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar ke kota Bitung

Jumlah wisatawan dalam dan luar negeri

14.000 Jiwa

KOTA BITUNG


16 Terwujudnya kondisi perekonomian Kota Bitung yang kondusif untuk investasi


7,92

Jumlah Perusahaan

dalam investasi usaha

- PMA 22

- PMDN 190


- PMA 556.876.646.040

- PMDN

3.380.726.473.796

17 Meningkatnya pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Proporsi jalan dalam

kondisi baik

70%

Panjang Jalan yang

dibangun

250 KM

Prosentase layanan air

minum dan saniasi

21.700

KOTA BITUNG


A. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja Pemerintah Kota Bitung Tahun 2016 berdasarkan

analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian target

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan 2016 dan Penetapan Kinerja 2016 dan dengan melakukan

analisis–analisis terhadap target–target dari Indikator kinerja utama.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah

dicapai pada tahun 2016 yang membandingkan antara target dan

realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per

Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan lingkungan

Dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:

Kemajemukan etnis dan komunitas adalah keragaman bangsa

Indonesia yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari

konflik. Sejauh ini langkah yang dipandang paling efektif adalah

dengan mengadakan dialog dan komunikasi antar umat. Dialog dan

INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 REALISASI 2016 %

Capaian

Jumlah Kriminal 593 562 94,77

Jumlah Penduduk 230,000 212,305 92,30

Rasio gangguan keamanan, ketertiban,

ketentraman dan kenyamanan Per 10. 000 Penduduk

25,78 26,47 102,67

KOTA BITUNG


kerja sama antar umat beragama sejauh ini masih menjadi faktor

krusial untuk mencegah konflik.

Dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan terkendali maka

sinergitas peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting.

Guna mensinergikan peran tersebut maka sejumlah Organisasi

Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

Yayasan telah menjadi bagian dalam kondusifitas di daerah Kota

Bitung dan memberi kontribusi terhadap pemecahan permasalahan

dalam masyarakat terutama yang disebabkan oleh SARA.

Upaya Pemerintah dalam meminimalisir konflik dalam kelompok

masyarakat di Kota Bitung, dilakukan pendekatan-pendekatan

persuasif, komunikatif dengan masyarakat maupun tindakan

preventif untuk mencegah meluasnya konflik, serta membekali

masyarakat dengan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Adapun permasalahan dalam hubungan antar umat beragama

yang diakibatkan oleh faktor keagamaan antara lain terkait pendirian

rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama maupun

perkawinan beda agama dan suku, biasanya justru tidak

menyebabkan konflik yang besar dan meluas. Konflik ini dalam

kenyataan tidak pernah berdampak dalam skala besar bahkan pada

umumnya segera dapat diselesaikan setelah terbangun hubungan

yang baik antar umat beragama.

2. Berkurangnya pengangguran



Capaian

Angka pengangguran 16,18 % 13,18 % 81.45

Penduduk Yang Bekerja 78,935 82.445 104,44

Angkatan Kerja 91,452 121.302 132,63


84,82 % 81,48 % 96,06

KOTA BITUNG


Jumlah tenaga kerja di Kota Bitung secara umum meningkat

baik di sektor formal maupun informal. Pada Tahun 2011 jumlah

angkatan kerja sesuai hasil Survey Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) sebanyak 88.948 orang dengan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,08 %.Namun pada tahun 2012

menurun menjadi 61,52 %,tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi

61,58 % dan tahun 2014 menjadi 62,17 %. TPAK menunjukan

potensi sumber daya manusia yang berpartisipasi aktif dalam

kegiatan ekonomi baik sebagai pekerja ataupun pencari kerja.

Banyaknya pencari kerja digolongkan sebagai pengangguran terbuka.

Pada tahun 2011 banyaknya pengangguran terbuka di Bitung

mencapai 11,30 %, menurun pada tahun 2012 menjadi 7,72%, tahun

2013 sebesar 10,48 % dan pada tahun 2016 turun menjadi 13,18 %.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bitung bahwa

angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan

Sumber data : BPS Kota Bitung

Struktur ketenagakerjaan di Kota Bitung pada Tahun 2015

tidak banyak mengalami perubahan dibanding keadaan Tahun

2014. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 mengalami penurunan jika

dibandingkan dari tahun 2014 yaitu 62,17 persen turun menjadi

61,27 persen. Tingkat pengangguran pada tahun 2014 dan tahun

2015 mengalami penurunan, pada tahun 2014 tingkat

Indikator

Ketenagakerjaan

2014 2015

TPAK (%) 62,17 61,27

Tingkat Pengangguran (%) 13,18 11,87

Bekerja (%) 78,9 88,13

Bekerja di Sektor A (%) 16,81 15,06

Bekerja di Sektor M (%) 17,39 22,89

Bekerja di Sektor S (%) 65,80 62,05

KOTA BITUNG


pengangguran terbuka sebesar 13,18 persen turun menjadi 11,87

persen ditahun 2015. Pasar tenaga kerja Kota Bitung ditandai

dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat

pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang

besarnya mencapai sekitar 78,8 persen pada tahun 2014 meningkat

menjadi 88,13 persen.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu : 1. Sektor Pertanian

(pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); 2. Sektor

Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan,

listrik, gas, dan air serta bangunan/ konstruksi); 3. Sektor Jasa

(Perdaganga besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan,

pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan,

tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan.

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 yang bekerja di

Sektor Primer (A) yaitu Sektor Pertanian di Kota Bitung dengan

serapan sebesar 15.06 persen. Angka ini menurun jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,81

persen. Di sektor Sekunder (M) yaitu Sektor Industri dimana tahun

2015 tingkat penyerapan mencapai 22,89 persen mengalami

kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 17,39 persen atau naik sebesar 5.5 persen.

Pada tahun 2015 yang bekerja di sektor tersier (S) yaitu Sektor

Jasa mendominasi pasar kerja di Kota Bitung dengan serapan

mencapai 62,05 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya sebesar 65,80 persen.

KOTA BITUNG


3. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup

masyarakat


Upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Bitung dari tahun

2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami perkembangan yang

fluktiatif hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Statistik Kemiskinan Makro Kota Bitung

Tahun 2013 - 2016

Uraian 2013 2014

2015

2016

Penduduk Miskin

(000 jiwa)

12,9 12,6 14,16 13,64

Penduduk Miskin

(%)

6,45 6,34 6,87 6,57

Sumber: BPS Kota Bitung

Prosentase penduduk miskin Kota Bitung dari tahun 2013

sebesar 6,45 persen ke tahun 2014 mengalami penurunan 6,34

persen, namun pada tahun 2015 sedikit meningkat menjadi 6,87

persen, kemudian tahun 2016 menurun menjadi 6,57 persen dan

secara absolut penduduk miskin tahun 2013 berjumlah 12.9 ribu

orang turun pada tahun 2014 menjadi 12.6 ribu orang kemudian

meningkat pada tahun 2015 menjadi 14.16 ribu orang kemudian

turun pada tahun 2016 menjadi 13.64 ribu orang. 2). Pengukuran

Data Kemiskinan Mikro telah dilakukan sejak tahun 2005, 2008,

2011, dan 2015 dengan metodologi pendekatan kualitatif didasarkan

pada indeks atau PMT dari ciri-ciri rumah tangga miskin (variable non

moneter), sumber data : PSE05, PPLS08, PPLS2011, PBDT2015, Data

menunjukan jumlah Rumah Tangga (RT) sasaran menurut kategori


Capaian


6,87 % 6,57% 95,63

KOTA BITUNG


yakni : rumah tangga sangat miskin (RTSM), sangat miskin (SM), dan

hampir miskin (HM), atau ranking, by name by addres. Berguna

untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada program

bantuan dan perlindungan sosial (BLT, PKH, RASKIN,

JAMKESMAS/BPJS, KIP, KIS).

4. Terwujudnya pemerataaan akses layanan pendidikan pada

jenjang pendidikan dasar


Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi

Murni (APM) dikategorikan berhasil, hal ini menunjukkan

keberhasilan Pemerintah Kota Bitung dari meningkatkan Akses

Pendidikan di Kota Bitung. Capaian APK dan APM tersebut


Capaian

- Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar SMP/MTs (Sederajat)

- Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar SMP/MTs (Sederajat)

- Rasio guru/Murid (%) Sekolah Dasar SMP/MTs (Sederajat)

- Rasio guru/Murid (%) Perkelas Rata - Rata Sekolah Dasar SMP/MTs (Sederajat)


Sekolah Dasar SMP/MTs (Sederajat)

94,00 % 91,59 %

112,76 % 112,76 %

4,64 5,55

19,84 18,32

1 : 180 1 : 254

94,64 % 94,98 %

105,08 % 105,49

4,64 5,55

19,84 18,32

1 : 180 1 : 254

100,68 103,70

91,18 93,55

100 100

100 100

100 100

KOTA BITUNG


menunjukan bahwa partisipasi pendidikan dan kesadaran

masyarakat untuk memperoleh pendidikan cukup tinggi.

Angka melek huruf mencerminkan kemampuan baca tulis

seluruh penduduk Kota Bitung yang di dominasi oleh kelompok

umur 15 – 24 tahun. Keberhasilan pemerintah Kota Bitung dalam

upaya pemberantasan buta huruf berhasil menunjukkan trend naik.

Untuk Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Kota

Bitung dapat di gambarkan seperti pada diagram berikut ini.

Angka Partisipasi Kasar Sekolah

Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi

Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat di Kota

Bitung berfluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Pada tahun 2012 APK SD sebesar 112,65 persen, di tahun 2013

turun menjadi 108.70 persen, namun di tahun 2014 naik menjadi

109,22 persen dan di dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan

2016 turun menjadi 105,36 persen dan 103,08 persen. Begitu pun

dengan APK SMP/MTS berfluktuasi dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2015. Namun di tahun 2016 kembali mengalami

peningkatan.

85

90

95

100

105

110

115

2012 2013 2014 2015 2016

APK (SD,MI,PAKET A) 112.65 108.7 109.22 105.36 103.08

APK (SMP,MTs,PAKETB)

101.69 102.16 102.21 100.54 105.49

APK(SMA,SMK,MA,PAKET

C)97.31 97.83 98.1 98.67

KOTA BITUNG


88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

2012 2013 2014 2015 2016

APM (SD/MI/Paket A) 93.25 93.89 94.05 94.53 94.64

APM (SMP/MTs/Paket B) 92.31 92.79 94.28 94.48 94.98

APM (SMA/SMK/MAPaket C)

90.75 91.03 91.44 92.07 92.22

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota

Bitung pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat di Tahun 2016

mengalami peningkatan, yakni mencapai 94,64 persen

dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 93,25 persen. Demikian

juga untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA juga mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada gambar berikut ini.

Angka Partisipasi Murni di Tingkatan Sekolah

Tahun 2012 – 2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung

5. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing


INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 REALISASI

2016 %

Capaian



- Prosentase tenaga kerja/pencarikerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

65,00 %

57.500

12 %

65,15 %

56.200

12 %

100,23

97,73

100

KOTA BITUNG


Capaian pemerintah Kota Bitung dalam perbaikan iklim tenaga

dikategorikan berhasil, hal ini dapat dilihat dari persentasi capaian

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 100,23% dan Jumlah

Angkatan Kerja yang terlatih sebesar 97,73%.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas), sebesar 62

persen penduduk Kota Bitung termasuk kedalam angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan pada

tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 tingkat partisipasi

angkatan kerja sebesar 85,38% dan jumlah angkatan kerja yang

terlatih sebesar 99%.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan

Indikator Ketenaga Kerjaan 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Yang Bekerja 78.897 79.586 76.800 78.900 88.130

TPAK 68,08% 69,02% 61,58% 62.17% 61.27%

Persentase Pengangguran 11,30% 9,75% 10,48% 13.18% 11.87%

Struktur ketenagakerjaan pada Tahun 2015 tidak banyak mengalami

perubahan dibanding keadaan Tahun 2014. Penduduk yang

termasuk angkatan kerja masih lebih banyak dari bukan angkatan

kerja. Demikian juga untuk penduduk yang termasuk angkatan

kerja yaitu penduduk yang bekerja masih lebih banyak dari

penduduk yang menganggur. Tetapi penurunan terjadi pada tingkat

partisipasi angkatan kerja keadaan tahun 2015 jika dibandingkan

dengan keadaan pada Tahun 2014, dan terjadi penurunan

pengangguran dari 13,18 persen menjadi 11,87 persen. Jumlah

penduduk yang bekerja di Kota Bitung pada tahun 2015 sebesar

88.130 orang, mengalamai peningkatan sebesar 9.230 orang atau

11,7 persen dari keadaan 2014 yang sebesar 78.900 orang.

Sumber : BPS Kota Bitung

KOTA BITUNG


Pasar tenaga kerja Kota Bitung ditandai dengan tingginya angkatan

kesempatan kerja. Hal ini dapat dapat dilihat pada tingginya

persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya

mencapai sekitar 60 persen pada tahun 2016. Angka ini pada tahun

2016 meningkat menjadi 12,00 persen

6. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau


Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Hidup Sehat;

2. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat untuk membangun

dan peduli tentang masalah kesehatan;

3. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

4. Membangun sarana prasarana kesehatan yang memadai.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka (Usia) Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan atau

ekspektasi dari usia bayi yang baru lahir mencapai

kematiannya. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat

meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya, apabila

ditemukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah

maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program

pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk

program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan


Capaian

a. Angka Harapan Hidup

70,35 %

70,50 %

100,21

KOTA BITUNG


69.8

70

70.2

70.4

70.6

2012 2013 2014 2015 2016

70.15 70.2070.25

70.45 70.50

ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah

terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bitung selang waktu tahun

2012 – 2016 berkisar 70 tahun selanjutnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Bitung Tahun 2012– 2016

Sumber: BPS Kota Bitung

7. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic


Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2016

sebanyak 66 penderita. Faktor yang mendukung keberhasilan

indikator sasaran ini antara yaitu peran serta masyarakat musim


Capaian

i. Angka Kesakitan DBD :

- IR - CFR

j. Angka Kesembuhan TB

k. Angka Kematian Ibu

(Absolut)

l. Angka Kematian Bayi (Neonatal)

88/100.000 pddk

1,12 85 %

6 Kasus

12 Kasus

66/100.000 pddk

1,12 82 %

4 Kasus

11 Kasus

75 100

96,47

66,66

109

KOTA BITUNG


ABJ dan adanya pertemuan update knowledge tatalaksana DBD.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk

mengukur persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar

di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun, dibandingkan dengan

jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun

waktu satu tahun yang sama.

Perkembangan Indikator Kesehatan Di Kota Bitung tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bitung

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka kematian bayi dapat

diturunkan menjadi 11 Kasus (Neonatal), hal ini didukung kerjasama

antara kader kesehatan di tingkat kelurahan yang melakukan

sosialisasi dengan para ibu hamil.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini

diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi;

2. Faktor Sosial/budaya;

3. Faktor Transportasi.

4

7

4 4 4

28

19 18

5 4

86

2

5

12 20

20

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Balita Balita Gizi Buruk (kasus)

KOTA BITUNG


Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Hidup Sehat;

2. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat untuk membangun

dan peduli tentang masalah kesehatan;

3. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

4. Membangun sarana prasarana kesehatan yang memadai.

8. Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat


Kelurahan Sehat adalah kesatuan wilayah administrasi pemerintah

yang terdiri dari RT, Lingkungan yang secara terus menerus

berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat

dengan prasarana wilayah yang memadai, dukungan kehidupan

sosial, serta perubahan perilaku menuju masyarakat aman, nyaman

dan sehat secara mandiri di tingkat kelurahan.

Sesuai dengan indikator sehat, bahwa keberhasilan pembangunan

kesehatan yang diarahkan pada PHBS masyarakat ditingkat

kelurahan dilihat dari indikator derajat kesehatan yang telah

menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

ditingkat kelurahan yaitu persentase rumah tangga yang berperilaku

hidup bersih sehat sebesar 65 % dan Persentase Rumah Sehat 80 %,

persentase tempat-tempat umum sehat 80 %, persentase keluarga

yang memiliki akses terhadap air bersih 85 %. Adapun manfaat


Capaian


80 % 79,71 % 99,63

KOTA BITUNG


PHBS adalah terwujudnya rumah tangga yang derajat kesehatannya

meningkat dan tidak mudah sakit serta meningkatnya produktivitas

kerja setiap anggota keluarga yang tinggal dalam lingkungan sehat

dalam rangka mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah

kesehatan lain, menanggulangi penyakit dan masalah-masalah

kesehatan lain, meningkatkan derajat kesehatan, dan memanfaatkan

pelayanan kesehatan, serta mengembangkan dan menyelenggarakan

upaya kesehatan bersumber masyarakat. Dari 69 kelurahan yang

ada di Kota Bitung terdapat 55 Kelurahan atau 79,71 % yang

berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat

dengan prasarana wilayah yang memadai.

PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran

sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya

sendiri dibidang kesehatan dan bereran aktif dalam kegiatan-

kegiatan kesahatan di masyarakat, PHBS jumlah banyak , bias

ratusan. Misalnya mengkonsumsi Garam beryodium, memberi bayi

dan balita kapsul Vitamin A. Tentang kesehatan lingkungan seperti

membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan.

Rumah tangga berperilaku pada anggota rumah tangganya. Indikator

PHBS yaitu : pertolongan, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan,

tidak merokok, melakukan aktifitas fisik setiap hari, makan sayur

dan buah setiap hari; tersedia air bersih dan jamban; kesesuaian

luas lantai dengan penghuni; dan lantai rumah bukan dari tanah.

Kecenderungan masayarakat untuk ber-PHBS dari tahun 2010

sampai tahun 2016 keadaannya berfluktuasi. Pada tahun 2011

cenderung menurun, kemungkinan besar luput dari pantauan

petugas kesehatan Kota Bitung terutama petugas kesehatan yang

ada di puskesmas sebagai sentra pengumpul data tetapi pada tahun

2012 mengalami kenaikan kembali sebesar 25,5% dari tahun 2011

hingga mencapai 77,1%. Dan pada tahun 2013 mengalami

penurunan kembali sebesar 15,2% pada tahun 2014 mengalami

KOTA BITUNG


kenaikan sebesar 14,1% dan pada tahun 2015 naik sebesar 8,5%

sehingga menjadi 84,5% dan menurun kembali ditahun 2016 sebesar

8.8% hingga yang dicapai hanya 75 %. Penyebabnya penurunan

bukan karena masyarakat Bitung yang hidup ber-PHBS yang

menurun tetapi kunjungan survey ke lapangan yang menurun.

Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara untuk rumah tangga

yang ber-PHBS do Kota Bitung memiliki presentase diatas angka

prevelensi nasional maupun Provinsi Sulawesi Utara. Vdapat dilihat

pada gambar berikut ini :

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Tahun 2011 samapai dengan 2016

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Bitung

9. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga

berencana


Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Bitung mengalami

pertumbuhan, ditahun 2012 jumlah penduduk Kota Bitung sebesar

228,557 jiwa yang terdiri dari laki-laki 117,469 jiwa dan perempuan

0

20

40

60

80

100

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


2016

%

Capaian

Total Fertiliti Rate

(Prosentase Pertumbuhan Penduduk)

2,1 % 2,1 % 100

KOTA BITUNG


111,088 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 64,887 kepala

keluarga, meningkat ditahun 2016 menjadi 254,446 jiwa dengan

jumlah laki-laki 131,094 jiwa perempuan 123,352 jiwa dengan

jumlah keluarga 73,705 kepala keluarga.Untuk jumlah penduduk

yang tersebar dikecamatan dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada

gambar berikut ini :

Jumlah Penduduk Kota Bitung

Tahun 2011 – 2016

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

Dalam 2 tahun terakhir, penduduk di Kota Bitung mengalami

pertumbuhan setiap tahunnya rata-rata laju pertumbuhan

penduduk hampir 2,1 %. Faktor yang menyebabkan karena

pengaruh migrasi yang besar. Terjadinya migrasi yang besar ke

Kota Bitung karena selain sebagai Kota Pelabuhan dan Industri

sektor perikanan, juga karena pengaruh standar Upah Minimum

Kerja (UMP) yang mencapai sekitar Rp 2.450.000 per bulan. Jadi

banyak yang datang untuk mencari kerja di Kota Bitung.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Penduduk 228,557 235,564 240,375 246,767 254,446

Jumlah KK 64,887 67,845 65,630 66,331 73,705

Laki-laki 117,469 121,098 123,479 126,880 131,094

Perempuan 111,088 114,466 116,896 119,887 123,352

KOTA BITUNG


10. Terwujudnya pelayanan SKPD berbasis teknologi


Perwujudan tata kelola yang baik dapat dilihat laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan

daerah dan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja untuk indikator Opini BPK terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 memperoleh predikat

“WTP”, Opini Kementerian PAN-RB RI Terhadap Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 memperoleh

penghargaan “CC” dan Predikat terhadap Laporan Penyelenggraan

emerintah Daerah Kota Bitung Tahun 2015 meraih kategori “sangat

tinggi”.

Untuk Indikator Opini Kementerian PAN-RB RI terhadap

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2016 belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan

karena belum terintegrasinya antara perencanaan, pengukuran,

pelaporan serta evaluasi kinerja yang menjadi satu kesatuan dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya

Pemerintah Kota Bitung dalam mengatasi masalah tersebut kedepan,

maka dibuat suatu sistem yang mengintegrasikan komponen –

komponen SAKIP tersebut kedalam sistem e-SAKIP.


Capaian

- Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

- Nilai EKPPD

B

Tinggi

CC

Tinggi

86.4

100

- Opini BPK

WTP

WTP

100

KOTA BITUNG


11. Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam melayani

masyarakat


Target tahun 2016 sebesar 85 % terealisasi sebesar 87 %, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 86,40 % dengan kategori sangat

berhasil. ini disebabkan adanya komitmen dari pemerintah daerah

dan dukungan anggaran yang memadahi. Selanjutnya realisasi

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui

1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan

Penyusunan IKM di Unit Pelayanan. Bentuk dari kegiatan ini adalah

melaksanakan analisis dengan berbasis data quisioner dengan sampel

beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP). Maksud dilaksanakan

pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit

Pelayanan Publik (UPP).

12. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk



2016

%

Capaian

IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat)

85 % 87 % 102.31


Capaian

Prosentase anggota BKB yang ber KB

100 %

(3440 KK)

78,34 %

(2,695 KK)

78,34

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2

2,3

86.4

KOTA BITUNG


Anggota BKB yang ber KB sesuai target tahun 2016 adalah 100 %,

namun akhir tahun 2016 hanya mencapai 78,34%, jadi ada

kesenjangan 21,66%, masih perlu dilaksanakan penyuluhan dan

sosialisasi kepada Pasangan Usia Subur (PUS) serta pergerakan bagi

keluarga yang mempunyai anak balita (BKB) begitu pula rata-rata

jumlah anak perkeluarga yang dilahirkan hidup target tahun 2016

2 anak dan realisasi 2,3 anak, namun jika dibandingkan pada tahun

2015 Realisasi jumlah anak dalam keluarga 3,2 berarti terjadinya

penurunan 0,9 % dengan perhitungan jumlah anak dalam keluarga

161172 = jumlah kk 49378 * 100 = 3,2.

13. Berkembangnya Koperasi UKM Dan Ekonomi Produktif


Kinerja Pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan koperasi

aktif dan kualitas Usaha Mikro, Kecil dikategorikan berhasil hal ini

tergambar pada tabel capaian kinerja diatas dimana Jumlah koperasi

aktif di Kota Bitung terus meningkat pada tahun 2015 jumlah

koperasi aktif tercatat sebanyak 338 dan meningkat menjadi 347 di

tahun 2016 atau terjadi pertumbuhan 2.6% melebihi dari yang

ditargetkan. Di sisi lain, jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)

di Kota Bitung Tahun 2015 sebanyak 1924 unit dan tahun 2016

menjadi 2100 unit atau terjadi peningkatan 9.1%. Keberhasilan

Pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan koperasi dan UMKM aktif

didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:


Capaian


2% (7 Unit) 2.6% (9 Unit) 133,13


2%(38 unit) 9,1%(176 unit) >100

KOTA BITUNG


1) Perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor Koperasi

dan UMKM yang tinggi antara lain melalui kebijakan/regulasi

Kredit Usaha Rakyat, Pemberian bantuan berupa modal, sarana

dan prasarana dan kemudahan berusaha;

2) Kondisi Keamanan Kota Bitung yang stabil dan kondusif

memberikan keyakinan bagi para pengusaha untuk menanamkan

modal dan melakukan investasi di berbagai sektor terutama

perdagangan dan jasa;

3) Bangkitnya kesadaran masyarakat menjadi entrepreneur

(wirausaha) yang dipicu oleh semakin kecilnya peluang menjadi

Pegawai Negeri dan semakin ketatnya persaingan memasuki dunia

kerja, menjadi motivasi tersendiri untuk mengembangkan dan

memanfaatkan peluang dan ketrampilan yang dimiliki;

4) Perhatian dari para pemangku kepentingan termasuk BUMN dan

Usaha besar untuk meningkatkan dan mempertajam program

kemitraan dengan UMKM semakin memperkuat sinergitas dan

kolaborasi usaha yang membuat eksistensi UMKM semakin kuat

dan tangguh.

Selain Keberhasilan yang dicapai tersebut diatas,

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM didaerah ini masih

diperhadapkan dengan berbagai masalah baik dari dalam (intern)

maupun luar (ekstern), yaitu :

- Akses kepada sumber – sumber pembiayaan/modal yang masih

sulit disertai dengan persyaratan perbankan yang dirasa berat

oleh KUMKM.

- Minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi

berdampak pada mutu dan jumlah produk yang dihasilkan serta

mempengaruhi daya saing.

- Ketrampilan/skill teknis UMKM masih harus di upgrade dan di

update sesuai tuntutan perkembangan, hal ini dilakukan selain

KOTA BITUNG


melalui jalur diklat juga melalui sharing ketrampilan dan

pengalaman dengan UMKM yang lebih maju di daerah lain seperti

Jawa dan Bali.

- Masih adanya budaya membentuk koperasi hanya mengejar

bantuan fasilitas dari pemerintah.

Adapun upaya Pemerintah Kota Bitung dalam mengatasi

masalah tersebut, adalah:

- Memperkuat kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, melalui

pembinaan yang kontinu dan konsisten.

- Lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan terkait dengan Badan

Hukum Koperasi dengan harapan meminimalisir adanya

”motivasi” yang tidak tepat dalam mendirikan koperasi.

14. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata


Untuk mencapai sasaran berkembangnya pariwisata daerah, maka

strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan

mengembangkan potensi pariwisata dan mempromosikan pariwisata

unggulan yang ada di Kota Bitung.

15. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Dalam Dan Luar Ke Kota

Bitung


INDIKATOR KINERJA TARGET 2016 REALISASI 2016 % Capaian

Obyek Wisata

37 Obyek

38 Obyek

➢ 100


Capaian

Jumlah wisatawan

dalam dan luar negeri

- Domestik

- Mancanegara

31,000 25,000

30,421 25,689

98,13 102

KOTA BITUNG


Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun

mancanegara di Kota Bitung karena adanya komitmen dari Pimpinan

Daerah untuk menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Destinasi

Wisata, dimana pada Tahun 2016 diadakan iven dalam upaya

menumbuhkembangkan minat kunjungan wisatawan ke Kota Bitung

seperti Iven Tahunan Tulude, Festival Selat Lembeh dan juga

dilakukan perbaikan – perbaikan terhadap objek – objek wisata yang

telah ada.

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2016

TAHUN WISATAWAN

MANCANEGARA WISATAWAN DOMESTIK

TOTAL

2013 2530 5650 8.180

2014 1421 8300 9.721

2015 11.753 7114 18.867

2016 25.689 30.421 56.110

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bitung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah

wisatawan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terjadi

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukan bahwa

sektor pariswisata perlu untuk mendapat dukungan untuk

dikembangan karena mempunyai potensi yang cukup baik.

16. Terwujudnya Kondisi Perekonomian Kota Bitung Yang Kondusif

Untuk Investasi

Dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :


Capaian

KOTA BITUNG


Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Bitung mengalami

peningkatan sebesar 5,19 persen ini diakibatkan karena dua sektor

dari tiga penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Kota Bitung

yaitu industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan

kembali mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan

tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Yaitu

untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar

3,08 persen dari tahun sebelumnya -4,03 persen. Sektor yang lainya

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah

pertambangan dan penggalian yaitu 7,89 persen. Sedangkan

industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 1,64 persen.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung Tahun 2011 – 2016

Sumber: BPS Kota Bitung.

5.876.45 6.66 6.39

3.56

5.19

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan Ekonomi


7,92 5,19 65,53

Jumlah Perusahaan dalam investasi usaha - PMA

- PMDN

22 190

21 192

95,45 101

Nilai investasi usaha - PMA - PMDN

556,876,646,040

3,380,726,473,796

718,076,676,040 206,200,223,796

>100 60,99

KOTA BITUNG


Berdasarkan gambar di atas pertumbuhan ekonomi Kota

Bitung mengalami perlambatan yang cukup signifikan di tahun

2015. Terjadi perlambatan sebesar 2,28 persen. Angka perlambatan

ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun pertama sejak

perhitungan Pertumbuhan Ekonomi menggunakan Harga Berlaku

Tahun Dasar 2010, akan tetapi di tahun 2016 pertumbuhan

ekonomi kota Bitung mengalami peningkatan yang signifikan

walaupun adanya moratorium Kementerian Kelautan dan

Perikanan, karena sebagian besar usaha yang potensial di Kota

Bitung dari sektor perikanan karena Kota Bitung sebagai Kota

Pelabuhan dan Pusat Industri Perikanan di Sulawesi Utara.

Terobosan yang dilakukan dalam upaya Kinerja Pemerintah

Kota Bitung dalam peningkatan kondisi perekonomian Kota Bitung

yang kondusif untuk investasi dengan membuka Kotak aduan

Masyarakat dan 100 % pengaduan yang disampaikan telah dapat

ditangani secara langsung.

17. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Aksesibilitas Dan Mobilitas Ekonomi Daerah Dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:

Kinerja Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kualitas

infrastruktur jalan dan pemukiman dikategorikan berhasil, hal ini

tergambar pada tabel di atas dimana proporsi jalan dalam kondisi

baik target tahun 2016 sebesar 70% terealisasi 79,44 %. Capaian


Capaian

Proporsi jalan dalam

kondisi baik

70% 79,44% 113,48

Panjang Jalan yang

dibangun

250 KM 297,64 km 119,05

Rumah Tangga yang

menggunakan air bersih

KOTA BITUNG


kinerja ini didukung oleh Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan,

Program Pembangunan Jalan, Program Pembangunan Saluran

Drainase, Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Program

Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya.

Tingkat pelayanan Jalan Kota Bitung berhasil, hal ini tergambar

pada tabel di atas dimana target 250 Km capaian kinerja sebesar

297,64 Km capaian prosentase 119,05 % terjadi peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2015 target 190 Km realisasi 130 Km

capaian 68,85 %. (Sumber data Dinas PU Kota Bitung).

Upaya pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan Akses

terhadap air minum bersih dapat dikatakan berhasil, hal ini

ditunjukan pada jumlah rumah tangga pengguna air bersih

sebanyak 19.130 rumah tangga pada Tahun 2016, terjadi

peningkatan 10.83% (1.870 rumah tangga) dibandingkan pada tahun

2015 hanya sebesar 17.260 rumah tangga pengguna air bersih.

KOTA BITUNG


B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka Pemerintah Kota Bitung menyampaikan

akuntabilitas keuangan. Anggaran yang digunakan terhadap rencana kinerja tahun 2016 bersumber dari

APBD sebesarRp.894.060.802.521,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat miliar enam puluh juta delapan

ratus dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah). Realisasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja

tahun 2016 seperti pada tabel berikut:

Tabel B. Realisasi – Anggaran APBD Kota Bitung Tahun 2016

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)

1. PENDAPATAN 894.060.802.521,00 850.205.129.844,00 (43.855.672.676,37)

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah

97.390.399.677,00 32.350.000.000,00 46.815.239.894,00

1.783.045.158,00

16.442.114.625,00

82.910.970.810,63 35.463.283.256,00 31.910.804.064,00

1.783.045.158,00

13.753.838.332,63

14.479.428.866,37 3.113.283.256,00

(14.904.435.830,00)

0,00 (2.688.276.292,37)

PENDAPATAN TRANSFER

744.254.370.844,00 714.878.128.677,00 (29.376.242.167,00)

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

702.150.101.000,00 5.000.000.000,00

37.104.269.844,00

678.650.861.794,00 5.000.000.000,00

31.227.266.883,00

(23.499.239.206,00) 0,00

(5.877.002.961,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

52.416.032.000,00 52.416.032.000,00

52.416.030.357,00 52.416.030.357,00

(1.643,00) (1.643,00)

KOTA BITUNG


BELANJA

888.623.709.706,10

798.739.924.938,00

(89.883.784.768,10)

BELANJA OPERASI 657.488.111.551,10 575.607.679.043,00 (81.880.432.508,10)

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

430.996.478.593,10

213.737.632.958,00 11.504.000.000,00

1.250.000,00

373.236.417.421,00

191.410.261.622,00 10.025.000.000,00

936.000.000,00

(57.760.061.172,10)

(22.327.371.336,00) (1.479.000.000,00)

(314.000.000,00)

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan BelanjaAsetTetapLainnya

230.135.598.155,00 2.320.000.000,00

22.431.484.533,00 14.072.439.022,00

190.785.354.600,00 526.320.000,00

222.967.119.701,00 2.176.187.000,00

19.798.695.738,00 12.278.463.114,00

188.191.999.100,00 521.774.749,00

(7.168.478.454,00) (143.813.000,00)

(2.632.788.795,00) (1.793.975.908,00) (2.593.355.500,00)

(4.545.251,00)

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

165.126.194,00 165.126.194,00

(834.873.806,00) (834.873.806,00)

TRANSFER 719.174.899,00 7.199.174.899,00 0,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

TransferBantuan Keuangan Lainnya SURPLUS/DEFISIT

719.174.899,00 719.174.899,00

4.717.917.915,90

7.199.174.899,00 7.199.714.899,00

50.746.030.007,63

0,00 0,00

46.028.112.091,73

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

52.448.114.084,10 51.948.114.084,10

500.000.000,00 57.166.032.000,00 55.916.032.000,00

1.250.000.000,00

52.138.005.284,10 51.948.114.084,10

189.891.200,00 54.542.030.357,00 53.416.030.357,00

1.126.000.000,00

(310.108.800,00) 0,00

(310.108.800,00) (2.624.001.643,00) (2.500.001.643,00)

(124.000.000,00)

PEMBIAYAAN NETTO 4.717.917.915,90 (2.404.025.072,90) 2.313.892.843,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 48.342.004.934,73

48.342.004.934,73

KOTA BITUNG


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No. PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH (Rp) REALISASI (%) PERMASALAHAN SOLUSI

1 2 3 4 5 6 7

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3,458,760,350.00 2,927,659,100.00 84.64

Pengadaan mebeluer sekolah 945,000,000.00 945,000,000.00 100.00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 106,254,150.00 88,410,150.00 83.21

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 146,436,200.00 125,068,200.00 85.41

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Manembo-Nembo (DAK)

338,650,072.00 338,650,000.00 100.00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD Negeri (DAK)

192,000,000.00 191,680,000.00 99.83

Pengadaan Peralatan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD Negeri (DAK)

140,419,928.00 135,000,000.00 96.14

Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SD Negeri (DAK)

450,000,000.00 445,524,750.00 99.01

Pengadaan Peralatan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD Swasta (DAK)

140,000,000.00 135,000,000.00 96.43

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Sagerat (DAK)

661,349,928.00 286,271,000.00 43.29 Penundaan transfer dana dari pusat

Diusulkan pada perubahan APBD TA 2017

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Inpres 6/80 Wangurer (DAK)

338,650,072.00 237,055,000.00 70.00 Penundaan transfer dana dari pusat

Diusulkan pada perubahan APBD TA 2017

KOTA BITUNG


Dinas Kesehatan


1 2 3 4 5 6 7

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 431,652,500.00 377,954,038.00 87.56

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 95,227,500.00 81,842,138.00 85.94

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 188,066,000.00 171,976,750.00 91.44

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 19,200,000.00 17,356,000.00 90.40

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

70,303,000.00 67,705,000.00 96.30

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 14,300,000.00 6,575,000.00 45.98 Keterlambatan pemasukkan SPJ

Memperhatikan Pembuatan SPJ agar sesuai jadwal yang di tetapkan

Peningkatan imuniasasi 8,754,000.00 7,341,150.00 83.86

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

21,157,000.00 17,808,000.00 84.17

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

7,295,000.00 0.00 0.00 Terjadinya pemotongan anggaran

Untuk perencanaan berikut akan memperhatikan volume dan jenis kebutuhan


KOTA BITUNG


Dinas Pekerjaan Umum


1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 80,870,083,000.00 80,275,953,000.00 99.27

Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Kelurahan Batuputih Atas-Batuputih Bawah_Hotmix (DAK IPD)

9,851,300,000.00 9,851,300,000.00 100.00

Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Winenet-Pinangunian_Hotmix (DAK IPD)

14,813,467,000.00 14,813,467,000.00 100.00

Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Sagerat-Tanjung Merah_Hotmix (DAK IPD)

14,205,316,000.00 14,205,316,000.00 100.00

Peningkatan Jalan Kecamatan Matuari Hotmix_(DAK Tambahan)

7,000,000,000.00 6,879,100,000.00 98.27

Peningkatan Jalan Kecamatan Ranowulu Hotmix_(DAK Tambahan)

8,000,000,000.00 7,970,000,000.00 99.63

Peningkatan Jalan Kecamatan Girian Hotmix_(DAK Tambahan)

8,000,000,000.00 7,950,270,000.00 99.38

Peningkatan Jalan Kecamatan Madidir Hotmix_(DAK Tambahan)

7,000,000,000.00 6,915,000,000.00 98.79

Peningkatan Jalan Kecamatan Maesa Hotmix_(DAK Tambahan)

7,000,000,000.00 6,820,000,000.00 97.43

Peningkatan Jalan Kecamatan Aertembaga Hotmix_(DAK Tambahan)

5,000,000,000.00 4,871,500,000.00 97.43

KOTA BITUNG


Badan Lingkungan Hidup


1 2 3 4 5 6 7

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

337,244,000.00 335,984,487.00 99.63

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 65,000,000.00 64,913,799.00 99.87

Pemantauan Kualitas Lingkungan 18,244,000.00 17,609,000.00 96.52

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingk. hidup

35,000,000.00 34,629,718.00 98.94

Pengkajian dampak lingkungan 30,500,000.00 30,331,970.00 99.45

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

60,500,000.00 60,500,000.00 100.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

100,000,000.00 100,000,000.00 100.00

Peningkatan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

28,000,000.00 28,000,000.00 100.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

235,926,000.00 234,438,160.00 99.37

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

45,000,000.00 44,938,160.00 99.86

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

190,926,000.00 189,500,000.00 99.25

KOTA BITUNG


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1 2 3 4 5 6 7

Program Penataan Administrasi

Kependudukan 563,032,000.00 444,704,537.00 78.98

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

3,000,000.00 2,993,750.00 99.79

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

560,032,000.00 441,710,787.00 78.87 Adanya optimalisasi penggunaan anggaran


KOTA BITUNG


Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana

No. PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH (Rp) REALISASI (Rp) (%) PERMASALAHAN SOLUSI

1 2 3 4 5 6 7

Program pelayanan kontrasepsi 426,960,000.00 371,562,285.00 87.03

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 46,950,000.00 45,295,420.00 96.48

Penyediaan Dana Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)

380,010,000.00 326,266,865.00 85.86

Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan

sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan

195,190,000.00 194,000,000.00 99.39

Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPLKB/PKB/PLKB (DAK)

195,190,000.00 194,000,000.00 99.39

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB

191,151,000.00 188,480,000.00 98.60

Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK) 191,151,000.00 188,480,000.00 98.60

KOTA BITUNG


Dinas Sosial


1 2 3 4 5 6 7

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

88,284,250.00 88,284,250.00 100.00

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

52,466,000.00 52,466,000.00 100.00

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

17,917,750.00 17,917,750.00 100.00

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

17,900,500.00 17,900,500.00 100.00

Program pembinaan anak terlantar 17,450,000.00 17,450,000.00 100.00

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

17,450,000.00 17,450,000.00 100.00

Program Keluarga Harapan 112,777,500.00 112,252,475.00 99.53

Penyediaan Operasional Sekretariat UPPKH 70,340,000.00 70,339,975.00 100.00

Rapat Koordinasi UPPKH Tingkat Kota 17,237,000.00 17,237,000.00 100.00

Bimbingan Teknis Reguler Bagi Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan

25,200,500.00 24,675,500.00 97.92

KOTA BITUNG


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 313,301,675.00 273,525,417.00 87.30

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 57,931,125.00 51,522,132.00 88.94

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 5,370,550.00 5,367,750.00 99.95

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 250,000,000.00 216,635,535.00 86.65

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

226,462,400.00 150,621,746.00 66.51

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

110,931,900.00 42,312,548.00 38.14

SK Walikota Tentang Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit tahun 2016 Belum ada

SK Walikota tentang Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit tahun 2017 sedang diproses

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

29,644,250.00 25,544,000.00 86.17

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

85,886,250.00 82,765,198.00 96.37

KOTA BITUNG


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Manengah


1 2 3 4 5 6 7

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

108,000,000.00 107,061,400.00 99.13

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

30,000,000.00 30,000,000.00 100.00

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

64,000,000.00 63,342,300.00 98.97

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 14,000,000.00 13,719,100.00 97.99

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

26,800,000.00 25,527,000.00 95.25

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 18,000,000.00 16,727,000.00 92.93


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

256,255,000.00 230,102,100.00 89.79

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

18,000,000.00 17,224,100.00 95.69

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

138,255,000.00 133,991,500.00 96.92

Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

100,000,000.00 78,886,500.00 78.89

Adanya efisiensi anggaran secara at cost berdasarkan pengeluaran riil

Merencanakan kembali anggaran sesuai kebutuhan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 68,600,000.00 66,912,000.00 97.54

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

34,600,000.00 34,308,000.00 99.16

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

5,500,000.00 5,500,000.00 100.00

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

20,000,000.00 19,268,000.00 96.34


KOTA BITUNG


Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah


1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

289,901,000.00 281,217,050.00 97.00

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

25,247,750.00 21,835,250.00 86.48

Penyelenggaraan pameran investasi 154,965,750.00 151,856,800.00 97.99

Pembuatan Bahan Promosi 109,687,500.00 107,525,000.00 98.03

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

674,021,150.00 643,693,955.00 95.50

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

58,909,900.00 57,218,150.00 97.13

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perijinan Terpadu Satu Pintu

615,111,250.00 586,475,805.00 95.34

Program Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Advokasi

47,380,000.00 44,239,500.00 93.37

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

47,380,000.00 44,239,500.00 93.37

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 67,239,750.00 66,082,550.00 98.28

Peningkatan Pelayanan Publik Lewat Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

67,239,750.00 66,082,550.00 98.28

KOTA BITUNG


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


1 2 3 4 5 6 7

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 209,900,000.00 202,837,300.00 96.64

Pengendalian keamanan lingkungan 209,900,000.00 202,837,300.00 96.64

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 153,225,000.00 146,625,000.00 95.69

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

153,225,000.00 146,625,000.00 95.69

KOTA BITUNG


Satuan Polisi Pamong Praja


1 2 3 4 5 6 7

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 3,917,346,500.00 3,759,084,018.00 95.96

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

3,904,248,000.00 3,749,937,018.00 96.05

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

13,098,500.00 9,147,000.00 69.83

Adanya efisiensi anggaran serta disebabkan karena tidak ada rekanan yang bisa menyediakan makanan dan minuman kegiatan pengamanan malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2016


Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 37,554,950.00 36,675,000.00 97.66

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

37,554,950.00 36,675,000.00 97.66

KOTA BITUNG


Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan


1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Air 180,239,868.00 163,825,000.00 90.89

Pengadaan Sarana dan Prasarana Irigasi Air Tanah (DAK)

40,239,868.00 38,950,000.00 96.79

Pengadaan Sarana dan Prasarana Long Storage (DAK)

140,000,000.00 124,875,000.00 89.20

Program Peningkatan Sarana Prasarana

Penyuluhan Pertanian 262,886,441.00 233,585,752.00 88.85

Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

262,886,441.00 233,585,752.00 88.85

KOTA BITUNG


Dinas Kelautan dan Perikanan


1 2 3 4 5 6 7

Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir 56,000,000.00 44,316,700.00 79.14

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

56,000,000.00 44,316,700.00 79.14

Adanya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga beberapa jenis belanja tidak dilaksanakan


Program pengembangan budidaya perikanan

448,140,000.00 419,835,025.00 93.68

Pengembangan bibit ikan unggul 40,600,000.00 39,731,000.00 97.86

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

87,540,000.00 60,464,025.00 69.07

Adanya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga beberapa jenis belanja tidak dilaksanakan


Pembinaan dan pengembangan perikanan 320,000,000.00 319,640,000.00 99.89

Program pengembangan perikanan

tangkap 51,907,500.00 51,278,400.00 98.79

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

20,367,500.00 19,749,500.00 96.97

Peningkatan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

31,540,000.00 31,528,900.00 99.96

KOTA BITUNG


Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


1 2 3 4 5 6 7

Program pengembangan

pemasaran pariwisata 1,718,199,375.00 1,478,503,363.00 86.05

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

77,661,875.00 77,035,173.00 99.19

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

581,037,500.00 525,330,673.00 90.41

Koordinasi Pelaksanaan Promosi Daerah Melalui Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus

1,059,500,000.00 876,137,517.00 82.69

KOTA BITUNG


KOTA BITUNG


Pemerintah Kota Bitung telah berupaya menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bitung Tahun 2016 yang

merupakan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian kinerja yang direncanakan serta dalam rangka

Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Kawasan

untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pencapaian MDGs

(pendidikan, kesehatan dan kemiskinan) dengan tata kelola pemerintahan

yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian indikator

sasaran terhadap 17 sasaran strategis dan 47 indikator kinerja

dikategorikan berhasil, walaupun demikian masih ada yang harus

menjadi perhatian Pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan kinerja di

tahun berikut antara lain:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi, maka

kegiatan investasi menjadi kekuatan untuk masuknya aliran dana

baik modal asing maupun dalam negeri. Keuangan daerah melalui

kebijakan APBD Kota Bitung, APBD propinsi maupun APBN tahun

2017 dan rencana untuk tahun 2018 akan menjadi stimulus untuk

menggerakkan semua sektor produksi khususnya yang menjadi

unggulan Kota Bitung yakni sub sektor perikanan/kelautan, sektor

industri pengolahan, sektor angkutan dan komunikasi dengan potensi

pelabuhan laut dan pelabuhan peti kemas yang dimiliki Kota Bitung.

KOTA BITUNG


2. Mengurangi Pengangguran dan Meningkatkan Kualitas Tenaga

Kerja

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka iklim investasi di Kota

Bitung akan terus diupayakan semakin membaik dan berkembang

lewat peningkatan peran swasta dalam menciptakan nilai tambah

produk industri dengan basis teknologi tepat guna dengan bahan

baku lokal dan menciptakan dan memperbaiki sentra – sentra

industry produk unggulan dan agroindustri, agrobisnis dan industri

rumah tangga yang ramah lingkungan serta menciptakan kemudahan

bagi investor untuk berinvestasi.

Selain hal tersebut, kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja

profesional yang berkualitas dan tenaga trampil juga akan terus

ditingkatkan dari tahun ketahun. Pemerintah Kota Bitung menseriusi

hal tersebut lewat berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

berbagai SKPD terkait sehingga diharapkan upaya menurunkan

tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat

tercapai.

3. Mengurangi penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan di Kota Bitung lebih rendah dibandingkan

dengan tingkat kemiskinan rata-rata Propinsi Sulawesi Utara,

prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami

penurunan, yaitu pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 6,10

persen, dan secara absolut penduduk miskin tahun 2016 menurun

dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 16,1 ribu orang menjadi

12,6 ribu orang.

Pemerintah terus berupaya untuk semakin meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan meneruskan dan lebih

memaksimalkan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan di Kota

Bitung lewat berbagai program yang dilaksanakan baik oleh Tim

KOTA BITUNG


Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan SKPD

Kota Bitung yaitu berbagai kegiatan pemberdayaan usaha kecil

menengah dan koperasi, pengembangan dan penguatan kelompok

tani, peningkatan ketrampilan dan kapasitas tenaga kerja,

peningkatan daya saing produksi serta perbaikan dan pembangunan

infrastruktur pertanian, kebijakan revitalisasi pertanian perkebunan

dan kehutanan, maupun program pemerintah pusat seperti Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Progam Keluarga

Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan

Demikian, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Bitung Tahun 2016 ini dapat bermanfaat untuk lebih

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

WALIKOTA BITUNG

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

KOTA BITUNG


Lampiran 1. :

PENGHARGAAN TAHUN 2016

Selang proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terdapat

berbagai keberhasilan pembangunan dan prestasi yang berhasil diraih

oleh Pemerintah Kota Bitung selama Tahun 2016 di antaranya dapat

disebutkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bitung kembali meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari

Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI)

yang ke-5 kalinya.

Penghargaan WTP ini di

serahkan oleh Kepala BPK RI

Perwakilan Provinsi Sulawesi

Utara Ibu Endang Tuti

Kardiani dan diterima oleh

Walikota Bitung Maximiliaan J.

Lomban yang didampingi Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit,

Senin 30 Mei 2016, bertempat di Aula kantor BPK RI Perwakilan

Provinsi Sulut.

KOTA BITUNG


2. Dalam rangka memperingati Lembaga Kemasyarakatan ke-52,Wakil

Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri menerima penghargaan dari

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Pemerintah

Kota Bitung sebagai Kota Peduli

Hak Asasi Manusia (HAM)

bertempat di lembaga

pemasyarakatan (LAPAS) Kota

Bitung Tewaan. Penyerahan

Piagam Penghargaan tersebut

diberikan langsung oleh Gubenur

Sulawesi Utara Olly

Dondokambey,SE. Wakil

Walikota mengapresiasi

penghargaan yang diterima

Pemerintah Kota Bitung sebagai

Kota Peduli HAM, yang akan memacu dan memotivasi jajaran

Pemerintah Kota Bitung dalam rangka Memenuhi Kebutuhan HAM di

Kota Bitung.

3. Pemerintah Kota Bitung, kembali meraih penghargaan Adipura

Kategori Kota Sedang Tahun

2016. Keberhasilan

mendapatkan Adipura ini,

merupakan torehan yang ke-10

secara berturut – turut yang

diserahkan oleh Wakil Presiden

RI Bapak Yusuf Kalla bersama

Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Siti Nurbaya dan

diterima Walikota Bitung

KOTA BITUNG


Maximiliaan J. Lomban pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH)

Sedunia tingkat Nasional 2016 yang di gelar di Kabupaten Siak,

Provinsi Riau, 22 Juli 2016.

4. Bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kota Bitung, Wakil

Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri

menerima hasil penilaian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha

dari Tim Penilai WTN Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia,

Jumat 2 September 2016 hasil

tersebut diserahkan langsung oleh

Ketua Tim Penilai WTN.

5. Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban,SE, M.Si menerima

penghargaan Bintang Kehormatan Legiun Veteran RI (LVRI) saat

mengikuti Upacara dalam

rangka memperingati hari

Veteran Nasional 2016 yang

dilaksanakan di Monumen

Trikora Mandala Sakti

Kelurahan Batulubang

Kecamatan Lembeh Selatan,

Rabu 10 Agustus 2016.

Penghargaan tersebut diberikan

langsung oleh Mayjen TNI

Marinir (Purn) Nono Soekarno selaku DPP LVRI, dimana penghargaan

tersebut diberikan sebagai tanda kehormatan atas kontribusi nyata

bagi kemajuan LVRI.

KOTA BITUNG


6. Stand Pemerintah Kota Bitung berhasil menjadi Juara II Stand

Pemerintah Kota/Kabupaten terbaik

kepada Pameran Pembangunan dan

ajang promosi berbagai produk

berkualitas daerah yang

diselenggarakan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara. Walikota Bitung

Maximiliaan J Lomban,SE M.Si

menerima Tropi Penghargaan

tersebut yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Utara Steven Kandouw, pada Penutupan Pameran di Kayuwatu

Manado, Sabtu 1 Oktober 2016.

7. Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si menerima Piagam

Penghargaan The Best Project

Implementation Unit 2016 Kota

Bitung, yang diserahkan oleh

Direktorat Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Penghargaan

tersebut diterima dalam Upacara

Bendera Peringatan Hari

Nusantara Ke-16 yang bertempat

di Lapangan Upacara Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

KOTA BITUNG


8. Peringatan HUT Kota Bitung ke 26 dalam Festival Pesona Selat

Lembeh (FPSL), menorehkan 2

(dua) iven yang mencatat rekor

Museum Record Republik

lndonesia (MURI), yakni Lomba

lari 10K (kilometer) yang diikuti

peserta terbanyak dengan peserta

32.204 pelari dan Masamper

Massal yang diikuti oleh 5000-an

penari.

9. Pemerintah Kota Bitung menerima Penghargaan dari Kementerian

Keuangan di Istana Negara

kepada Walikota Bitung

Maximiliaan Jonas Lomban,

Penyerahan piagam penghargaan

tersebut berlangsung pada

Pembukaan Rapat Kerja

Nasional Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah

2016. Kota Bitung telah

berkontribusi positif terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, dimana

Kota Bitung mampu meraih gelar WTP secara berturut-turut sejak

Tahun 2011.

10. Walikota Bitung Maximiliaan J. Lomban menerima penghargaan dari

Universal Peace Federation Asia (UPFA) dalam bidang “Asian

Leadership and Peace” dan “Nation Building and Peace” di Bangkok,

Thailand. Penghargaan ini diberikan karena Walikota Bitung berhasil

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan kedamaian

bagi Kota Bitung.

KOTA BITUNG


Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan

selang Tahun 2016 adalah merupakan hasil dukungan dan topangan

yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bitung. Karena

itu dengan hati yang tulus disampaikan penghargaan dan ucapan terima

kasih kepada seluruh elemen bangsa di daerah ini, baik pimpinan dan

anggota DPRD, Jajaran FORKOPIMDA, jajaran birokrasi Pemerintah Kota

Bitung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, insan

pers, serta semua pihak yang tiada pernah berhenti mengalirkan

dukungan dalam berbagai bentuk. Dukungan tersebut tidak hanya

berupa topangan baik moral maupun materi, tetapi juga berwujud kritik,

saran dan masukan yang logis dan konstruktif yang disertai tindakan

perbaikan yang nyata.

Hasil-hasil yang telah diraih sepanjang tahun 2016 ini pastinya

membawa dampak positif bagi perjalanan Kota Bitung ke depan.

Perjuangan untuk membangun tidak akan pernah berakhir, kita tetap

terus berjuang dengan kerja keras mendayagunakan segala potensi dan

daya yang ada demi terwujudnya suatu masyarakat Kota Bitung yang

semakin maju, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Visi, misi, tekad dan komitmen untuk memberikan yang terbaik

bagi masyarakat Kota Bitung melalui pelaksanaan berbagai program

pembangunan senantiasa dirasakan dan dipelihara oleh semua

komponen masyarakat Kota Bitung melalui berbagai masukan,

pandangan, ide, dan gagasan bahkan kritikan secara langsung maupun

tidak langsung, semuanya diterima ikhlas sebagai bahan koreksi dan

introspeksi untuk kemajuan Kota Bitung yang kita cintai.

Masyarakat Kota Bitung yang semakin sejahtera, semakin maju,

dan semakin berdaya saing, itulah yang paling membahagiakan kita

semua selaku warga Kota Bitung. Kota Bitung yang sama – sama kita

rintis dan bangun ini adalah untuk masyarakat, dan jika masyarakat

KOTA BITUNG


merasakan suatu kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran, maka

sesungguhnya di situlah letak esensi keberhasilan suatu pemerintahan.

Namun demikian di balik berbagai keberhasilan dan prestasi

tersebut, kami menyadari bahwa tentunya masih banyak permasalahan

yang belum dapat terselesaikan secara tuntas dan menjadi pekerjaan

rumah bagi pemerintah terutama dalam rangka menciptakan masyarakat

Kota Bitung yang benar-benar sejahtera lahir dan batin. Upaya nyata

yang terus menerus dan konsisten harus senantiasa dilakukan agar

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati

serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk

menyelesaikan tugas mulia dalam membawa Kota Bitung tercinta menjadi

kota yang sejahtera, maju, berdaya saing dan berbudaya, serta menjadi

titik simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

KOTA BITUNG


No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1 Meningkatnya ketentraman,

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah Kriminal 593 562 94,77

Jumlah Penduduk 230,000 212.305 92,30

Rasio gangguan

keamanan, ketertiban, ketentraman dan

kenyamanan Per 10. 000 Penduduk

25,78 26.47 102,67

2 Berkurangnya

pengangguran

Angka

pengangguran

16,18 % 13,18 81,85

Penduduk Yang

Bekerja

78,935 82,445 104,44

Angkatan Kerja 91,452 121.302 132,63


84,82 % 81,48 96,06

3 Berkurangnya

kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup

masyarakat

Menurunnya angka

kemiskinan

6,5 % 6,10 93,84

4 Terwujudnya

pemerataaan akses layanan

pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar

- Angka Partisipasi

Murni (APM)

Sekolah Dasar 94,00 % 94,79 100,84

SMP/MTs (Sederajat)

91,59 % 94,83 103,49

- Angka Partisipasi

PENGUKURAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA KOTA BITUNG TAHUN 2016

KOTA BITUNG


Kasar (APK)

Sekolah Dasar 112,76 % 105,40 89,04

SMP/MTs (Sederajat)

112,76 % 100,41 89,90

- Rasio

guru/Murid (%)

Sekolah Dasar 4,64 4,64 100

SMP/MTs (Sederajat)

5,55 5,55 100


Perkelas Rata - Rata

Sekolah Dasar 19,84 19,84 100

SMP/MTs

(Sederajat)

18,32 18,32 100

- Rasio Ketersedian Sekolah/Pendud

uk Usia Sekolah

Sekolah Dasar 1 : 180 1:180 100

SMP/MTs

(Sederajat)

1 : 254

1:254 100

5 Terwujudnya

masyarakat yang produktif dan berdaya saing

- Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja

65,00 % 65,15 100

- Jumlah Angkatan Kerja

Yang Terlatih

57.500

56,200 97,73

- Prosentase tenaga

kerja/pencari kerja yang

mendapatkan peningkatan kompetensi

Prosentase

12 % 12% 100

KOTA BITUNG


tenaga kerja/pencari

kerja yang mendapatkan peningkatan

kompetensi

6 Terwujudnya

layanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau

Angka Harapan

Hidup

70,35 %

70,25 99,86

7 Berkurangnya kasus penyakit menular dan

penyakit endemic

m. Angka Kesakitan DBD

- IR 88/100.000

pddk 66/100.000

pddk

75

- CFR 1,12 1,12 100

n. Angka

Kesembuhan TB

85 % 82,% 96,47

o. Angka Kematian Ibu (Absolut)

6 Kasus 4 Kasus 66,66

p. Angka Kematian Bayi (Neonatal)

12 Kasus 11 Kasus 109

8 Terwujudnya pola hidup sehat

masyarakat

Cakupan Kelurahan yang

menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat

(PHBS)

80 % 79,71% 99,63

9 Berkembangnya layanan kesehatan

reproduksi dan keluarga

berencana

Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan

Penduduk)

2,1 % 2,4% 95,23

10 Terwujudnya pelayanan SKPD

berbasis teknologi


Kinerja Pemerintah

B CC 86,4

KOTA BITUNG


- Nilai EKPPD Tinggi Tinggi 100 - Opini BPK

WTP WTP 100

11 Meningkatkan kualitas dan

peran aparatur dalam melayani masyarakat


Masyarakat)

85 % 87% 102,31

12 Terkendalinya

laju pertumbuhan penduduk

- Prosentase

anggota BKB yang ber KB

78,38% 78,34% 100


2 2,3 86,4

13

Berkembangnya

Koperasi UKM dan ekonomi produktif

Pertumbuhan

Koperasi Aktif

2 %

2,6%

133,13


2 % 9,1% >100


Obyek Wisata 37 Objek 44Objek >100

15 Meningkatnya kunjungan

wisatawan dalam dan luar

ke kota Bitung

Jumlah wisatawan dalam dan luar

negeri

31.000 30,421 98,13

16 Terwujudnya

kondisi perekonomian

Kota Bitung yang kondusif untuk investasi

Nilai Pertumbuhan

Ekonomi

7,92

Jumlah Perusahaan dalam investasi usaha

- PMA 22 21 95,45

- PMDN 120

Nilai investasi

KOTA BITUNG


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KOTA BITUNG

usaha

- PMA 1.150.680.731.800

718.0766.676.040

>100

- PMDN

3,380,726,473,796

206,200,223,796

60,99

17 Meningkatnya pembangunan infrastruktur,

aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Proporsi jalan dalam kondisi baik

70% 60% 85,71

Panjang Jalan yang dibangun

400 KM 297,64KM 74,41

Prosentase layanan air minum dan saniasi

21.700 19.130 88,16

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya ketentraman,

ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan lingkungan

Jumlah Kriminal 593

Jumlah Penduduk 230,000

Rasio gangguan keamanan, 25,78

KOTA BITUNG


ketertiban, ketentraman dan kenyamanan Per 10.

000 Penduduk

2 Berkurangnya pengangguran Angka pengangguran 16,18 %

Penduduk Yang Bekerja 78,935

Angkatan Kerja 91,452

Rasio Penduduk Yang

Bekerja(%)

84,82 %

3 Berkurangnya kemiskinan dan

meningkatnya kualitas hidup

masyarakat

Menurunnya angka

kemiskinan

6,5 %

4 Terwujudnya pemerataaan

akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

- Angka Partisipasi Murni

(APM)


SMP/MTs (Sederajat)

91,59 %

- Angka Partisipasi Kasar

(APK)


SMP/MTs (Sederajat)

112,76 %


Sekolah Dasar 4,64

SMP/MTs (Sederajat)

5,55


Perkelas Rata - Rata

Sekolah Dasar 19,84

SMP/MTs (Sederajat)

18,32

- Rasio Ketersedian

Sekolah/Penduduk Usia

Sekolah

Sekolah Dasar 1 : 180

SMP/MTs (Sederajat)

1 : 254

5 Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing


65,00 %

- Jumlah Angkatan Kerja

Yang Terlatih

57.500

- Prosentase tenaga


mendapatkan peningkatan kompetensi

Prosentase tenaga


mendapatkan

12 %

KOTA BITUNG


peningkatan kompetensi

6 Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

Angka Harapan Hidup 70,35 %

7 Berkurangnya kasus penyakit

menular dan penyakit endemic

q. Angka Kesakitan DBD

- IR 88/100.000 pddk

- CFR 1,12

r. Angka Kesembuhan TB 85 %

s. Angka Kematian Ibu

(Absolut)

6 Kasus

t. Angka Kematian Bayi

(Neonatal)

12 Kasus

8 Terwujudnya pola hidup sehat

masyarakat

Cakupan Kelurahan yang

menerapkan Perilaku

Hidup Bersih Sehat (PHBS)

80 %

9 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan

keluarga berencana

Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan

Penduduk)

2,1 %

10 Terwujudnya pelayanan SKPD

berbasis teknologi


Kinerja Pemerintah

B

- Nilai EKPPD Tinggi

- Opini BPK

11 Meningkatkan kualitas dan

peran aparatur dalam

melayani masyarakat


Masyarakat)

85 %



7.92%

- Rata-rata jumlah anak

per keluarga

3

13

Berkembangnya Koperasi UKM dan ekonomi produktif


2 %

Pertumbuhan UMKM aktif 2 %

14 Menjadikan Kota Bitung

sebagai Kota Wisata

Obyek Wisata 37 Obyek

15 Meningkatnya kunjungan

wisatawan dalam dan luar ke kota Bitung

Jumlah wisatawan dalam

dan luar negeri

14.000 Jiwa

16 Terwujudnya kondisi

perekonomian Kota Bitung

yang kondusif untuk investasi

Nilai Pertumbuhan

Ekonomi

7,92

Jumlah Perusahaan dalam

investasi usaha

KOTA BITUNG


PAGU ANGGARAN :

- Pendapatan 894.060.802.521,00

- Belanja 889.342.884.605,10

Bitung, 30 Maret 2016

WALIKOTA BITUNG

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

- PMA 20

- PMDN 120


- PMA 1.150.680.731.800

- PMDN

3.121.499.605.17

9

17 Meningkatnya pembangunan infrastruktur, aksesibilitas

dan mobilitas ekonomi daerah

Proporsi jalan dalam kondisi baik

70%

Panjang Jalan yang

dibangun

400 KM

Prosentase layanan air

minum dan saniasi

21.700

new 1.1. gambaran singkat · 2020. 3. 11. · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents