Sambungan dari hal. 1

daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kota Pekanbaru. Pagi itu mereka berada di Sungai Sail.

Bukan saja mengamati tetapi juga membawa alat ukur, kertas, pena dan kamera. Sudah hampir empat bulan rombongan kecil itu bergerak dari satu titik ke titik lain-nya mengamati parit, anak sungai, sungai, gorong-gorong, box culvert dan apa saja yang terkait dengan itu.

Dan setelah lima bulan berlalu, rampunglah hasil kerja keras mere-ka yang dituangkan dalam laporan lengkap bertajuk rencana induk (master plan) mengatasi banjir Kota Pekanbaru. Lengkap dengan 120 titik langganan genangan air dengan total luasnya mencapai 291 hektare. 375 masalah aliran air (drainase) yang ditemukan dan harus segera diperbaiki. Pria berka-camata itu adalah Dr Ikhsan. Dialah ketua tim penyusun Master Plan Mengatasi Banjir Kota Pekanbaru.

“Dengan adanya masterplan ini, maka kerja-kerja teknis sudah lebih terbantu, karena kita sudah tahu di mana titik-titik rawan banjir yang bisa segera kita tangani segera,” ujarnya saat berbincang dengan Riau Pos.

Menurutnya, banjir muncul utamanya karena permasalahan lingkungan.

“Kasusnya di kota kita, debit air yang datang misalnya karena hujan itu kapasitasnya tidak lagi terserap oleh tanah. Sebab pesatnya pem-bangunan membuat tertutupnya tanah, baik oleh bangunan maupun cor lantai halaman sehingga area resapan air sangat minim sekali,” ujarnya.

Akibatnya debit air tersebut tidak terserap dan mengalir atau menggenang di permukaan aspal. Untuk Pekanbaru, penyebab banjir adalah kurangnya area resapan air (tanah) dan adanya drainase yang tidak berfungsi mengalirkan air.

Dari kegiatannya menyusuri berbagai daerah aliran sungai (DAS) dan sub DAS yang menjadi nadi drainase Kota Pekanbaru, ia mengatakan persoalannya itu ya di drainase.

“Ada banyak drainase yang tak sesuai dengan idealnya. Misalnya dari kondisi yang ada idealnya drainase empat meter, tetapi di lapangan hanya 2 meter. Kadang ada dinding drainase ataupun gorong-gorong sudah patah dan banyak sampah serta sumbatan lainnya,” ujar Ikhsan.

Lebih lanjut ia memaparkan, dari hasil identifikasi lapangan, ada 18 sub DAS (aliran anak sungai) di Kota Pekanbaru tempat men-galirnya air. Pekanbaru sebelah utara sub DAS yang mengalir dan bermuara ke Sungai Siak adalah mulai dari Takuana, Umban Sari, Meranti Pandak, Limbungan, Ukai dan Lukud. Sebelah Selatan sub DAS yang mengalir dan bermuara ke Sungai Siak adalah Sibam, Air Hitam, Jalan Pembangunan, Sen-apelan , Sago, Limau, Sail, Tenayan Raya, dan Pandau. Sedangkan Selatan Sungai Siak yang bermuara ke Sungai Kampar ada di wilayah Tarai, Cipta Karya, dan Kelulut.

Menanggapi apa saja garis besar isi dari master plan mengatasi banjir tersebut, ada 5 poin. Pertama, mengidentifikasi aliran, dipetakan alirannya ke mana, kondisi drain-asenya, lebarnya, hambatannya apa untuk semua subdas yang di Pekanbaru, juga dimensinya. Kedua, melakukan analisis ke-cukupan. Seperti apa kapasitas air, berapa yang meresap, berapa yang bisa mengalir. Kalau cukup, banjir. Kalau tidak cukup, berpotensi banjir.

Ketiga, solusi. Upaya melakukan perbaikan pada drainase yang tak memenuhi syarat. Parit yang ada sekarang 2 meter harusnya 4 meter. Gorong-gorong yang tak sesuai standar 2 meter dari seharusnya 4 meter. Juga biayanya berapa untuk drainase, gorong-gorong, box. Keempat, menetapkan DAS yang ada wewenangnya siapa. Pemerin-

tah Pusat, lanjutnya, khusus sungai besar. Biasanya ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).

Untuk sungai besar kodenya biasanya Ordo 2, yakni Sungai Siak, Sail, Sibam dan Kelulud. Menurutnya Pemerintah Pusat bisa membenahinya misalnya den-gan melakukan pengerukan dan pendalaman. Wewenang provinsi pada sungai-sungai di wilayah per-batasan antara Pekanbaru-Kampar. Parit-parit yang berada di jalan provinsi. Misalnya di Soebrantas. Drainase kiri-kanan merupakan kewenangan provinsi.

“Yang kota selain itu. Lebih banyak. Sudah kita petakan di MP siapa-siapa yang berwenang melakukannya juga sudah ada,” ujarnya.

Kelima, menetapkan skala pri-oritas penanganan banjir. Untuk jangka pendek (2 tahun), ada yang mendesak dilakukan yakni pem-bersihan saluran yang tersumbat. Caranya dikerok saja. Ada gorong-gorong yang patah, tumbang, jatuh, dan perlu diangkat. Keenam, pem-biayaan. Biaya perbaikan dan pem-bersihan drainase itu, lanjutnya, da-lam setahun berkisar Rp8,5 miliar. Bahkan satu tahun bisa selesai bila fokus di titiknya.

Sedangkan untuk program jang-ka menengah adalah pemban-gunan gorong-gorong (5 tahun). Sedangkan program jangka pan-jang 10 tahun. Ada juga upaya ling-kungan dengan membuat kolam-kolam tampungan. Menurut Ihsan, Pekanbaru resapannya relatif bagus karena pasir di bawahnya.

Bukan “Kuali”Menanggapi ada pendapat yang

berasumsi bahwa topografi Pekan-baru seperti kuali hingga air mudah tergenang, menurutnya itu tidak benar. Kecuali di Meranti Pandak dan di tepi Sungai Siak. Menurut Dr Ikhsan, bukan itu alasan men-gapa Pekanbaru kerap banjir. Tapi karena parit dan drainase yang umumnya kapasitas kecil. Dari riset lapangan mereka menemukan parit-parit di Senapelan, Jalan Pem-bangunan, lalu menyeberang ke Jalan Pangeran Hidayat, bukanlah ukuran standar.

Begitu juga parit di belakang Jalan Sudirman ke arah Sungai Siak. Sekarang ini orang membangun, tapi drainasenya tidak dibangun. Yang paling parah itu Subdas Cip-takarya. Masyarakat membangun, tapi drainase tidak disiapkan.

“Kelulud itu rasionya masih mendekati normal 0,8-0,9. Ideal-nya kan 1. Klau di Sub-DAS Cipta Karya bisa 0,5. Misalnya perlunya 4 meter tapi yang ada cuma 2 meter,” ujarnya.

Menanggapi berapa biaya untuk mengatasi banjir Kota Pekanbaru secara keseluruhan, Dr Ikhsan mengatakan totalnya Rp185 miliar.

“Untuk Kota Pekanbaru saya hitung Rp185 miliar itu total. Artin-ya ada Rp36 miliar per tahun yang bisa dialokasikan untuk mengatasi banjir dalam lima tahun,” ujarnya.

Sementara untuk banjir di jalan-jalan protokol problemnya ada pada drainase. Menurutnya pem-bangunan kota sangat pesat, tapi ruang endapan tanah makin tidak ada. Sedangkan drainase yang ada tidak sesuai ukuran seharusnya. Belum lagi kabel-kabel fiber optik yang kadang melintasi sungai, membuat sampah bisa tertahan di bawah jembatan. Tenaga kebersi-han drainase juga kurang fokus membersihkan. Targetnya mem-bersihkan saluran yang tampak. Padahal logikanya melancarkan aliran air.

Menanggapi soal banjir di wilayah kisaran pasar pagi Panam, temuan tim MP, gorong-gorong yang ada kecil dan tidak lancar.

“Solusi banjir itu ya komitmen dan keberpihakan eksekutif dan legislatif untuk merealisasikannya,” ujar Ikhsan.

Ia juga menyebut, beberapa titik yang rawan misanya di samping Hotel Aryaduta yang aliran air sungai kecilnya itu menuju ke hutan kota.

“Itu gorong-gorong lama. Itu yang besinya sudah melengkung menahan beban. Kalau tak segera diperbaiki, jalan di atasnya bisa amblas seperti kasus di Surabaya dulu,” ujarnya mengingatkan.

Sementara untuk Sungai Sail sedimentasinya parah karena dia bawa lumpur dari hulunya. Karena dampak buka lahan buat sawit, lumpurnya mengalir. Selain itu penyempitan sungai terjadi di dekat Jondul dan perumahan Kuantan Regency. Normalnya 20 meter. Kini tinggal 8-6 meter saja lagi. Padahal itu hilirnya. Karena penyempitan itu, maka air di hulu tertahan yang menyebabkan genangan.

“Solusi jangka pendeknya kalau mau cepat pengerukan-pengeru-kan saja dulu. Mulai dari Jalan Arifin Achmad, lalu jalan-jalan protokol lainnya,” ujar Ikhsan.

Secara bersamaan, hal itu juga dilakukan di berbagai jalur drainase yang teridentifikasi mengalami penyumbatan dan kerusakan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penanganan banjir Kota Pekanba-ru bisa diselenggarakan dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota yang di dalamnya ada drainase dan ada kolam penampungan air sementa-ra. Solusi ini lebih alami dan ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, anak-anak sungai bisa dikelola dengan prinsip water front city. Se-hingga rumah atau ruko bisa dibuat menghadap ke sungai.

Masuk Musim PenghujanForecaster On Duty Badan BMKG

Bibin S mengatakan, saat ini Kota Pekanbaru dan sejumlah daerah di Provinsi Riau tengah masuk dalam musim penghujan. Bahkan selama sepekan ke depan intensitas curah hujan masih tinggi mengingat sela-ma April 2021 ini merupakan pun-cak musim hujan periode pertama.

“Masyarakat harus waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpo-tensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten. Kampar, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Bengkalis, Kepu-lauan. Meranti dan Pelalawan pada sore atau malam hari, dengan suhu udara :* 23.0 – 32.0 °C, kelembapan udara 55 – 98 % , hembusan angin Selatan – Barat / 05 – 25 km/jam serta adanya tinggi gelombang di perairan Provinsi Riau berkisar an-tara 0.01 – 0.5 m (tenang),”ucapnya.

Atasi Banjir dengan

Biopori dan Sumur ResapanBanjir yang melanda Kota Peka-

nbaru disebabkan berbagai faktor. Mulai kurangnya sumur resapan, pembuatan biopori di pemukiman warga, serta masih kurangnya waduk untuk menampung air hujan.

Untuk mengatasi persoalan ban-jir yang melanda Kota Pekanbaru, pada 2021 sudah dianggarkan Rp13 miliar. Pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah membuat master plan banjir tetapi tanpa didukung oleh masyarakat juga tidak bisa berjalan.

Banjir di Kota Pekanbaru ini, salah satunya karena kota ini ber-dampingan dengan kabupaten lain. Jadi harus ada kerja sama dengan kabupaten lain dan Pemprov.

“Jadi kita jangan lempar tanggu-ng jawab. Untuk mengatasi persoa-lan banjir dengan pencucian anak sungai,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, Selasa (6/4).

Soal pencucian anak sungai ini, Pekanbaru berbatasan dengan Kampar. Jika mengharapkan den-gan Pemkab Kampar, yang dirugi-kan tentunya masyarakat Pekanba-ru. Pihaknya mengharapkan OPD terkait ini mengambil kebijakan. Seperti banjir yang baru-baru ini meluapnya Sungai Sail. Normalisasi Sungai Sail merupakan wewenang pusat, bukan wewenang Pemko.

“Tetapi Pemko harus mengambil kebijakan untuk pencucian anak sungai yang terjadi pendangkalan. Jangan kita lempar tanggung jawab, ini wewenang pusat, ini wewenang Pemprov. Kalau seperti itu, yang dirugikan masyarakat,’’ tegasnya.

Dia mengharapkan OPD mem-buat kebijakan untuk menormal-isasi anak sungai yang menung-gu-nunggu akhirnya terjadi banjir. Baru-baru ini, DPRD Kota Pekan-baru sudah hearing dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru. DPRD minta dinas terkait untuk meny-osialisasikan kepada masyarakat untuk membuat biopori dan sumur resapan.

“Karena tanpa sosialisasi ke mas-yarakat, mau dibuat apapun oleh pemerintah kalau masyarakatnya tidak tahu percuma saja,’’ tegas Sigit.

Masalah banjir ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja. Mas-yarakat harus peduli juga. Selain itu, Perda Sumur Resapan juga tidak berjalan. Dengan belum berjalannya Perda Sumur Resa-pan tersebut, tent juga jadi salah

satu masalahnya. Karena dengan ada sumur resapan tersebut, air hujan tidak langsung ke drainase, tetapi diserap oleh sumur resapan. Perusahaan dan pertokoan harus mempunyai sumur resapan.

‘’Perda sumur resapan sudah ada, tetapi tidak berjalan karena pengawasan dari Pemko kurang. Malahan dalam mengajukan per-izinan, baik perusahaan dan per-tokoan harus melampirkan sudah membuat sumur resapan,’’ tegas Sigit.

Untuk anggaran banjir tahun 2021 mencapai Rp13 miliar karena anggaran banjir ini cukup besar. Jangka pendek, untuk mengatasi banjir ini dengan pencucian anak-anak sungai, drainase dan saluran. Pemko juga harus mengadakan pembuatan waduk. Kalau tidak pembangunan waduk, sama saja tidak bisa mengatasi banjir.

“Karena struktur tanah Kota Pekanbaru ini naik turun. Untuk pembangunan waduk sudah ada di master plan-nya,’’ tegasnya.

Berbagi KewenanganKepala Dinas PUPR Kota Peka-

nbaru Indra Pomi mengatakan, master plan banjir dibuat untuk jangka 25 tahun. Kalau di akhir 2020 menyusunnya, mulainya baru 2021. Pada 2021, pihaknya hanya mengejar hal-hal yang mendesak untuk mengatasi banjir.

Misalnya menormalisasi anak sungai, perbaikan gorong-gorong, pembersihan parit dan lain-lain. Itu sudah kami lakukan sesuai dengan titik-titik banjir yang ada. Terus ke depannya, untuk jangka menengahnya ada kolam retensi, menormalisasi sungai-sungai besar yang ada seperti Sungai Sail dan lain-lain. Baru nanti menjaga catchment area (area resapan air) untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan secara bertahap. “Tidak bisa master plan-nya lahir tahun ini, besoknya bebas banjir. Tidak bisa seperti itu,’’ jelasnya, Selasa (20/4).

Indra Pomi menambahkan, baru awal tahun ini program ini dimulai. Untuk mengatasi banjir yang menjadi kewenangan Pemko, diperkirakan mencapai anggaran Rp200 miliar. Setiap tahunnya harus menganggarkan Rp15 miliar sam-pai Rp18 miliar itu untuk 10 tahun.

‘’Ada master plan langsung be-bas banjir, tidak seperti itu. Berta-hap untuk mengatasi banjir ini,’’ jelasnya.

Indra Pomi menambahkan, dalam tata ruang sudah dirancang pembuatan kolam-kolam retensi, seperti di Cipta Karya, Sungai Air Hitam, Terminal AKAP, dan per-kantoran Tenayan Raya.

‘’Pihak Dinas PUPR mempriori-taskan untuk mengatasi banjir di daerah bantaran Sungai Sail, Cipta Karya, Tabek Gadang, Sungai Batak. Itu yang selalu banjir ketika curah hujan tinggi,’’ jelasnya.

Menurutnya, kendala mengatasi banjir selama ini adalah masih be-lum sinkron semuanya. Mengatasi banjir harus bersama-sama dengan berbagi kewenangan. Termasuk juga bersama-sama dengan Pem-kab Kampar, karena banjir di Kota Pekanbaru tidak selesai kalau di Kamparnya tidak selesai.

‘’Karena di wilayah Cipta Karya aliran ke anak sungainya menuju ke areal Kabupaten Kampar sekitar Teropong, Tarai Bangun, Teratak Buluh, dan Desa Kubang,’’ tegasnya.

Pembagian wewenang dengan Pemprov untuk mengatasi banjir di Kota Pekanbaru ini, dalam master plan sudah ada mana yang menjadi kewenangan Pemprov Riau, mana yang menjadi kewenangan pemer-intah pusat dan mana yang menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru. Itu sudah ada pembagiannya dalam master plan.

‘’Dinas PUPR Kota Pekanbaru mempunyai program mengatasi banjir melalui bidang sumber daya air (SDA). Di bidang SDA ada beberapa kegiatan, ada kegiatan rutin, ada kegiatan proyek,’’ jelasnya.

Menurutnya, khusus untuk mengatasi banjir ini adalah ke-giatan rutin. Dalam kegiatan rutin tersebut ada menormalisasi sungai dengan menggunakan alat be-rat. Kemudian OP pemeliharaan manual dengan tenaga manusia misalnya untuk membersihkan gorong-gorong, drainase-drainase jalan, dan anak-anak sungai kecil. OP manual ini ada lima tim, terdiri dari 20 orang satu tim. Setiap tim ada truk dan peralatan kerja dan lain-lainnya. “Setiap hari kami menjadwalkan di seluruh kota ini dan anak-anak sungai dibersihkan oleh OP manual. Dan OP alat berat juga dilakukan setiap hari membersihkan anak-anak sungai,’’ jelasnya.

Indra Pomi menambahkan, anak-anak sungai yang dinormalis-asi seperti anak Sungai Sibam, anak Sungai Tangkerang. Ada juga anak

sungai di Jalan Tengku Bey. Secara rutin dilakukan pembersihan.

Pada 2020, sudah dibuat master plan penanganan banjir. Dalam master plan penanganan banjir tersebut, banyak titik-titik masalah banjir. Lebih kurang 360 titik masa-lah banjir di Kota Pekanbaru, kemu-dian ada 113 titik banjir. Biasanya, titik banjir ada beberapa masalah. Misalnya gorong-gorongnya ter-sumbat, drainasenya tidak lancar, atau mungkin sedimentasinya tinggi dan lain-lain.

“Itu mungkin yang menyebab-kan suatu daerah terjadi genangan,’’ tegasnya.

Ia menambahkan, dari 360 masalah itu, ada kewenangan pu-sat 18 titik, ada juga kewenangan Pemprov Riau, ada kewenangan Pemko Pekanbaru. Itu makanya, pihak Dinas PUPR melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR terkait normal-isasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

‘’Pihak Kementerian PUPR akan menormalisasi Sungai Sail. Di Sungai Sail banyak terjadi penyem-pitan-penyempitan antara lain di belakang Jondul dan lainnya,’’ jelasnya.

Salah Urus Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia (Walhi) Riau menyebut persoalan banjir di Pekanbaru sudah sejak lama. Hanya saja yang paling parah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Walhi Riko Kurniawan mengatakan akar permasalahan banjir ini adalah maraknya alih fungsi perumahan ke properti, buruknya drainase kota dan pendangkalan anak-anak sungai yang ada di Pekanbaru, serta kurangnya ruang terbuka hijau.

Dikatakan Riko, ketika hujan dengan intensitas lebat, meski dur-asinya tidak terlalu lama, akibatnya jalan-jalan tergenang air, banyak perumahan terendam seperti yang terjadi saat ini. “Ini selalu terjadi se-tiap tahun. Makanya kami katakan tata kota ini salah urus. Pasalnya wali kota tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar yang terjadi di Pekanbaru seperti banjir ini. Belum lagi masalah sampah, jalan rusak, dan kurangnya ruang terbuka hijau,” sebut Riko.

Dikatakan Riko, masalah banjir di Pekanbaru ini bisa dikendali-kan jika tata kota ini benar-bernar diperhatikan.(fiz/ali/ayi/kom/muh/ted)

NASIONAL

REDAKTUR:EDWAR YAMAN TATA LETAK: MEGA

Riau Pos l SENIN, 26 APRIL 2021 l HALAMAN 11

“Kami Ingin Sambungan dari hal. 1

‘’Ya, ketika banjir itu kami harus mengungsi karena tidak mungkin untuk tetap berada di rumah. Warga yang mengungsi tersebut ditampung di Musala Jainatul Baiki. Sebagian ada yang ke hotel. Ada yang ditampung di tempat warga yang tidak terdampak. Sementara tenda hanya ditempati beberapa warga untuk berjaga saja,’’ kata Win yang juga menjabat Wakil Ketua LPM Tangkerang Labuai ini.

Saat banjir itu, Win mencerita-kan banyak harta benda yang tak bisa diselamatkan warga yakni berupa tiga unit mobil dan pulu-han sepeda motor. Kalau sepeda motor biasanya parkir di tempat tinggi, namun kecolongan dan akhirnya tenggelam. Sementara barang lainnya, seperti kasur su-

dah diantisipasi dengan membuat panggung satu meter, tapi ken-yataannya banjirnya lebih tinggi.

“Rata-rata warga yang men-galami kerugian ini tempat tidur, kulkas dan mesin cuci yang tak bisa diselamatkan,’’ ujar Win sam-bil menjelaskan dalam musibah ini tidak ada jatuh korban.

Disinggung soal kehadiran pihak pemerintah, Win mengakui sudah dikunjungi lurah, camat. Dari Dinas Sosial juga membantu tenda-tenda untuk mengangkut barang-barang pindah memakai perahu. Tapi, kalau bantuan lain-nya belum ada. Kebanyakan bantuan berupa nasi bungkus dari tokoh masyarakat. Ada juga dari Lazismu sebanyak 60 bungkus.

“Itu pun mana yang dapat saja yang kita kasih. Bantuan dari warga lainnya, seperti mi instan, roti, minuman. Itulah yang kita serahkan ke warga,’’ ujarnya.

Diakuinya, banjir parah ini per-

nah juga dialami perumahan ini pada 2017. Saat itu, pemerintah juga tidak ada memberi bantuan. Soalnya, saat itu bertepatan den-gan Hari Raya Idulfitri. Mungkin saja saat itu pejabatnya libur. Untuk ke depan kerugian warga hendaknya dapat didata dengan baik.

Win pun dengan memohon meminta pemerintah untuk peduli dengan banjir yang di-alami di perumahan ini dengan bisa memberi solusi bagaimana caranya mengatasi dampak banjir, sehingga di sini tidak dianggap banjir musiman.

‘’Kami ingin dibuatkan tanggul dari Sungai Sail hingga Jondul. Itu yang kami harapkan dari pe-merintah kota dan provinsi. Itu cara satu-satunya. Kalau Sungai Sail itu dalam pengerukannya itu sudah teratasi, banjir tidak seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, katanya, pemerin-

tah hendaknya lebih perhatian tentang turap lingkungan. Karena dirinya pernah mengajukan surat tapi hingga kini belum ada kejela-san. Win juga menyesali apa yang dilakukan Dinas Sosial. Di mana saat warga mengalami musibah, mereka meminta data yang oten-tik. ‘’Bagaimana mau mendata, rumah saja sudah ditinggalkan oleh warga, sehingga tak mung-kin. Tapi kemarin sudah diberikan datanya. Jumlah KK, berapa ang-gotanya. Mudah-mudahan ada bantuan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Zarman Chandra mengatakan, jumlah rumah yang terendam banjir lebih kurang 120 rumah. Sarana dan prasarana yang digunakan perahu fiber ada satu unit leng-kap dayung, life jacket dan tenda pengungsian.

Disebutkannya, ada delap-

an titik lokasi terendam banjir dan sekitar 400 KK terdampak dari tiga kecamatan yang be-rada tak jauh dari Sungai Sail di Pekanbaru. Dari data BPBD Kota Pekanbaru, lokasi pertama terletak di Perumahan Mande Villa Jalan Cengkeh Tangkerang Labuai RT 001 RW 004 Kecama-tan Bukitraya. Di sini, jumlah warga yang terdampak 98 KK dengan ketinggian air seping-gang orang dewasa dan ada yang lebih. Kemudian Jalan Lembah Raya di Sungai Batak Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya. Di sini ketinggian air mulai dari selutut dan ada yang sepinggang orang dewasa. Se-mentara lokasi ketiga di Jalan Wicaksana masuk ke Jalan As Sak-inah Tangkerang Labuai, RT 001 RW 010, Kecamatan Bukitraya.

Lokasi lainnya, yakni di Jalan Karya Cipta, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya. Di mana

jumlah warga yang terdampak 20 KK dan yang terendam banjir lebih kurang 10 rumah dengan ketinggian air maksimal seping-gang orang dewasa.

Kemudian Jalan Sakuntala Gang Kencana V, VI dan VII di Tangkerang Utara RT 015 RW Ke-camatan Bukitraya. Jumlah warga yang terdampak 30 KK dan yang terendam banjir 45 rumah.

Lokasi lainnya di Jalan Pesant-ren Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya. Dengan keting-gian air sekitar 1,5 meter setinggi dada orang dewasa. Lalu lokasi di Jalan Gunung Raya Gang Ar-rahman Kelurahan Rejosari Ke-camatan Tenayan Raya. Di sini ketinggian air sekitar dua meter dan sarana prasarana yang di-gunakan perahu fiber 1 unit lengkap dayung dan life jacket. Terakhir, lokasi kedelapan di Jalan Dwikora, Suka Mulia, Ke-camatan Sail dengan keting-

gian air sekitar satu meter dan digunakan perahu fiber 1 unit lengkap dan life jaket. Sejauh ini, banjir masih bersumber dari luapan Sungai Sail. Untuk pen-anganan, BPBD Kota Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan normalisasi.

“Orang tu sudah meninjau tadi. Minta keterangan lokasi dan cek lapangan,” imbuhnya.

Camat Bukit Raya T Ardi Dwis-asti menyebutkan, debit air Sun-gai Sail memang kerap meningkat akibat curah hujan yang terus meninggi di sejumlah kawasan Kota Pekanbaru. Akibatnya, lima kawasan permukiman warganya terendam banjir akibat berada di samping hulu anak Sungai Sail.

“Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Kita segera melakukan pengerukan anak Sungai Sail yang dangkal tersebut,“ tegasnya.***

Melawan ’’Kutukan Kota Berkuah”