name of presentation - inspektorat jenderal |...
TRANSCRIPT
Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskahperjanjian.
a. para pihak dalam perjanjian;
b. objek KSO/KSM;
c. bentuk KSO/KSM;
d. jangka waktu KSO/KSM;
e. volume kegiatan;
f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
j. sanksi;
k. force majeur; dan
l. penyelesaian perselisihan.
Paling kurang memuat: Antara lain: Kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO
atau KSM berupa Aset BLU dalam keadaanbaik/layak fungsi dan menjamin bebas darisegala tuntutan hukum dan hak-hak pihakketiga, kepada pemimpin BLU.
Kewajiban Mitra menyerahkan objek KSOberupa bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya dengan ketentuan:• diserahkan dalam keadaan baik/layak
fungsi dan menjamin bebas dari segalatuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga;dan
• disertai dengan laporan hasil pemeriksaanteknis terhadap bangunan dan berita acaraserah terima bangunan.
Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, dibuat dihadapan notaris.
NASKAH PERJANJIAN
Dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
• Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP BLU.
• Peralatan dan mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai Aset BLU.
• Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanahdan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU berupaaset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU.
Pemimpin BLU melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada BLU yang berada dalam penguasaannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat.
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN
Akuntansi dan Pelaporan
Pengawasan dan Pengendalian
Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintahMenkeu disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara denganmempertimbangkan posisi likuiditas BLU
• Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahunanggaran berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga.
• Menkeu dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisitpelaksanaan anggaran BLU dalam APBN tahun anggaran berikutnya.
Surplus Dan Defisit
SurplusStandar Pelayanan Minimum
Defisit
Setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan olehtindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorangdisesesaikan sesuai ketentuan perundang-undanganmengenai penyelesaian kerugian negara
KERUGIAN
Penyelesaian Kerugian
Dapat berupa:
• Gaji;
• Honorarium;
• Tunjangan tetap;
• Insentif;
• Bonus atas prestasi;
• Pesangon; dan/atau
• Pensiun.
Remunerasi
Remunerasi
Berdasarkan:
Tingkat tanggung jawab &tuntutan profesionalisme ygdiperlukan.
Mempertimbangkanprinsip:
• Proporsionalitas;
• Kesetaraan; dan
• Kepaturan.
Pemimpin BLU
Menteri/pim lembaga
Menkeu
1. Pengusulan 2. Penyapaian Usulan 3. Penetapan
Proses
DIPA
BLU
Dasar penarikan dana
RM-APBN
BLU KPPN
SPM SP2D
Pertanggungjawaban
Pendapatan dan belanja
PNBPSP3B BLU
SP2B BLU
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN
Ketentuan: PER-30/PB/2011jo PER-2/PB/2015
Page 8
BLU KPPN
Pertanggungjawaban
Pendapatan dan belanja
PNBP
SP3B
BLU
SP2B
BLU
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN….Lanjutan
Ketentuan terkait SP3B BLU :
ditandatangani oleh PP-SPM;
Petugas pengantar SP3B BLU adalah petugas
pengantar SPM;
Periode penyampaian triwulanan;
Dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu
triwulan;
Paling lambat disampaikan pada pk. 10.00 waktu
setempat.
Page 9
BLU KPPN
Pertanggungjawaban
Pendapatan dan belanja
PNBP
SP3B
BLU
SP2B
BLU
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN….Lanjutan
Ketentuan terkait SP3B BLU :
Satker BLU dapat mengajukan ralat atas kesalahan
SP3B ke KPPN:
• Administrasi: kesalahan pencantuman kegiatan,
output, jenis belanja, dan akun;
• Nominal : pencantuman jumlah nominal
pendapatan dan/atau belanja BLU.
AKUNTABILITAS PK BLU
B L U
INSTANSI
PEMERINTAH
DIKELOLA
ALA KORPORASI
(BUSINESS LIKE)
Sebagai KPA/KPB:
Menyusun LK dan dikonsolidasi-
kan pada LK K/L induknya
Sebagai entitas ‘business like’:
Menyusun LK yang menyarikan
kejadian ekonomi terkait kinerja
BLU
SAP
SAK
Penialian kinerja BLU Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. DirekturPembinaan PK BLU, meliputi:
a. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU (Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan).
b. Penilaian Capaian Kontrak Kinerja BLU, berdasarkan kontrak kinerja antara pemimpinBLU dengan Dirjen Perbendaharaan.
INTERNALPemeriksaaan dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI).
EKSTERNALBadan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kinerja
Pemeriksaan
Pengawasan• Pengawasan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian
Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli (profesional).
• Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga,Menteri Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan terdiri atas Laporan Periodik, LaporanKhusus, dan Laporan Akhir Dewas.
Penilaian Kinerja
Peran Dewas BLU
Principal
Agency
Pembinaan
Penanggungjawab pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
K/L &Kemenkeu
BLU Unit kerja K/L yang bertujuan memberikan layanan umum
Dewas
Wakil Principal
Melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU
Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RSB dan RBA yang disusun oleh Pengelola BLU
Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Pengelola BLU
•Aspek Layanan•Apek Keuangan
Referensi:• PP Nomor 23 Tahun 2005• PMK Nomor 95/PMK.05/2016
BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan
Menkeu.
Persyaratan jumlah Dewas sbb:
– Nilai omset Rp 15 miliar s.d. 50 miliar/th atau aset Rp 75 miliar
s.d. Rp 200 miliar tiga Dewas.
– Nilai omset di atas Rp 50 miliar/th atau aset di atas Rp 200
miliar lima Dewas.
Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis,
kementerian keuangan, dan tenaga ahli.
DEWAN PENGAWASKetentuan: PMK-95/PMK.05/2016
PENGELOLAAN KAS BLU
RekeningPengelolaan Kas BLU
• untuk penempatanidle cash pada bank umum terkaitpengelolaan kasBLU.
RekeningOperasional BLU
• menampungpenerimaan danmembayar seluruhpengeluaran BLU ygdananya bersumberdari PNBP BLU.
RekeningDana Kelolaan
• menampung danayg tidak dapatdimasukkan kedalam rekening adan b, a.l.:
• Dana bergulir
• Dana yang belummenjadi hak BLU
a b c
IJIN PEMBUKAAN REKENING
Rekening Penerimaan
Rekening Pengeluaran
Rekening Lainnya
KUASA BUN DAERAH
(KA KPPN)
a.l. Rekening Badan Layanan Umum:
• Rekening Pengelolaan Kas BLU;
• Rekening Operasional BLU;
• Rekening Dana Kelolaan.
PMK 252/PMK.05/2014
Target Implementasi Pola PK BLU
18
Proses
Bisnis
Manajemen
kas
Manajemen
piutang-
utang
Investasi
Pemanfaatan
aset
KSO
Pengadaan
Barang/jasa
Kinerja
Layanan
Publik
Dewas
BLU
Pejabat
Pengelola BLU
SPI