must read!!!

Download Must Read!!!

Post on 03-Jul-2015

538 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEKUATAN, BALANCE OF POWER, DAN TEORI STABILITAS HEGEMONIBerdasarkan Oxford Learners Pocket Dictionary kekuatan (power) dalam konteks hubungan internasional dapat dideskripsikan sebagai sebuah tingkata sumber kapabilitas dan pengaruh dalam hubungan internasional. Biasanya kekuatan dibedakan menjadi dua konsep, yakni hardpower dan softpower. Salah ahli politik internasional, Ray S. Cline (1975), mampu mengemukakan metode efektif kekuasaan, yaitu: Pp = (C+E+M) x (S+W) Keterangan: Pp = Power Perception; C = critical mass (populasi dan wilayah); E= Economy, M = Military; S = Strategic (Tujuan-tujuan strategis), W = Will (keinginan untuk mencapai tujuan nasional) Dalam perkembangan modern, istilah kekuatan negara mengindikasikan kedua kekuatan militer dan ekonomi yang yang kemudian akan menghasilkan perbedaan kapabilitas kekuatan-kekuatan negara dalam sistem internasioal. Kemudian akan muncullah negara dengan kekuatan rendah, menengah, dan tinggi (superpower). Terdapat kecenderungan bahwa superpower ini akan memegang kendali sebagai seorang hegemon. Pada era kejayaan pemikiran kaum realis, hegemon dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara-negara lainnya. Dapat dikatakan teori Balance Of Power (Keseimbangan kekuatan) muncul dengan asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara atau aliansi negara meningkatkan atau mengunakan kekuatannya secara lebih agresif, negara-negara yang merasa terancam akan merespon dengan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikenal dengan istilah counter balancing coalition. Contoh kasus seperti munculnya kekuatan Jerman menjelang Perang Dunia I (tahun 1914-1918) yang memicu formasi koalisi anti-Jerman yang terdiri dari Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan beberapa Negara lain. Secara teoritis, balance of power menganggap bahwa perubahan status dan kekuatan internasional khususnya upaya sebuah negara yang hendak menguasai sebuah kawasan tertentu akan dapat menstrimulir aksi counter-balancing dari satu Negara atau lebih. Dalam keadaan yang demikian, proses perseimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar negara yang beraliansi. Kita dapat menilik bagaimana Amerika Serikat dan Uni Soviet yang secara bersamaan melakukan peningkatan kapabilitas militer untuk saling bersaing memperoleh posisi terkuat di dunia saat Perang Dingin berlangsung. Kelemahan dari konsep balance of power adalah karena ia terlalu sempit dalam menilai kekuatan sebuah negara sebagai ukuran dari sebuah proses perseimbangan kekuatan. Meski dapat dikatakan secara sederhana, seperti yang dipaparkan oleh Morgenthau, penggagasteori balance of power, bahwa kekuatan nasional diukur dari ukuran geografi wilayah, populasi penduduk yang dimiliki, serta tingkat kemajuan teknologi sebuah negara atau aliansi sebuah kekuatan. Adapun kapasistas ekonomi masih dilihat kabur oleh Morgenthau sendiri karena ekonomi diterjemahkan lebih kepada bagaimana kapabilitas militer dapat terbangun olehnya. Dan dengan runtuhnya Uni Soviet di akhir Perang Dingin, beberapa kelemahan teori yang terlalu fokus pada kapabilitas militer ini mulai dianggap irrelevant.

Secara historis, kepemimpinan hegemoni dan munculnya ekonomi dunia liberal hanya terjadi dua kali. Pertama adalah era Pax Britannica hingga berlangsung hingga perang Napoleon dan berakhir hingga pecahnya Perang Dunia I. Sejalan dengan bangkitnya negara kelas menengah, menyetujui ideologi liberalisme, Inggris Raya membangkitkan era free trade dengan cara mereduksi tarif dan membuka border pada pasar dunia (Kindleberger, 1978b, ch. 3). Hampir sama ketika AS mengambilalih aturan internasional liberal setelah Perang Dunia II melalui GATT (General Agreement Tariffs and Trade) dan IMF (International Monetary Fund). Berdasarkan teorinya, hegemon atau pemimpin memegang tanggung jawab untuk menjamin kondisi collective goods sistem perdagangan terbuka dan kestabilan pertukaraan mata uang. Hegemon memegang beberapa peran penting bagi operasi ekonomi dunia. Ia digunakan untuk mempengaruhi pembentukan rezim internasional (Krasner, 1982a, p. 185). Hegemon juga harus mencegah adanya negara lain dengan kekuatan monopoli mengeksploitasi lainnya agar mencegah negara tersebut keluar dari free trade (H. Johnson, 1976, pp. 17, 20). Hegemon juga harus mengatur, dalam suatu tingkatan, struktur foreign-exchange rate dan menyediakan kooperasi kebijakan moneter domestik (Kindleberger, 1981, p. 247), jika tidak, pasti akan ada serangan dari nasionalisme. Meskipun terdapat beberapa keuntungan dari sistem ini, muncul beberapa kritik sebagaimana Hirschman (1945, p. 16) bahwa hegemoni dapat mengeksploitasi posisi dominannya. Analysis Akhirnya, konsep Balance of Power ditujukan untuk menciptakan stabilitas keamanan dengan mengedepankan aspek menentang hegemoni dan membatasi ruang geraknya supaya tidak mendesak negara lain yang lebih lemah maupun secara signifikan-insignifikan terancam, bukan lagi untuk menciptakan distribusi power secara paralel antarnegara sebagaimana pengertian tentang Balance of Power sebelumnya. Alur yang demikian sesuai dengan pemikiran realis di mana balance of power menjadi strategi keamanan yang secara inheren efektif untuk menciptakan stabilitas keamanan yang toleran dan favor bagi negara-negara yang berkonflik. Sementara itu dengan berakhirnya perang Dingin relevansi konsep ini menjadi dipertanyakan. Kemudian muncullah konsep stabilitas hegemoni yang mana memandang hegemon bukan sebagai makhluk monster yang kemudian akan mencaplok dunia. Teori ini memandang bahwa hadirnya suatu hegemon akan menjamin stabilitas sistem internasional dengan menyediakan pelbagai norma, nilai, dan sokongan bagi keberlangsungan sistem internasional yang tertuang dalam rezim internasional (sesuai dengan pemikran Krasner, 1982a, p. 185). Hegemon, kendati memiliki peluang untuk mengekploitasi kedudukan hegemoninya (sesuai dengan pemikiran Hirschman, 1945, p. 16), telah meresikokan dirinya pada suatu tanggung jawab dalam menjamin berlangsungnya seluruh sistem internasional.REZIM INTERNASIONAL

Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar state, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional[1]. Perbedaaan signifikan antara kompetitif, zero-sum-anarchy dari hubungan antarnegara dan kewenangan dari politik domestik terlihat terlalu banyak mengambil penjelasan dari perilaku diantara negara industri maju. Padahal dilemma kebijakan diciptakan dari tumbuhnya rasa saling ketergantungan sejak perang dunia yang menghasilkan sebuah bentuk koordinasi dan organisasi baru yang sama sekali tidak sesuai dengan kerangka berpikir realisyang menganggap kerjasama antarnegara tidak mungkin akan terjadi. Permintaan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi. Definisi rezim dapat pula dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berargumen bahwa sebuah rezim ada di dalam setiap issue area hubungan internasional dimana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikutip di bawah ini: a regime exists in every substantive isue-area in international relations Wherever there is regularity in behavior, some kinds of principles, norms or rules must exist to account for it. (Puchala, 1982: 356) Definisi luas akan beresiko mencampuradukan pola perilaku teratur dengan aturan, dan hampir pasti terlalu jauh memprediksikan level kesepakatan normative dalam politik internasional. Mengurangi rezim dari pola perilaku akan membuatnya sulit untuk memutuskan bagaimana mereka bermediasik, berlawanan, atau mempengaruhi perilaku. Kata rezim seringkali digunakan sebagai cara paling murni menggambarkan kelompok dari rangkaian perilaku-perilaku negara di dalam isu-isu tertentu, tetapi pendekatan ini sudah banyak ditinggalkan. Pertama-tama akan diuraikan mengenai pengertian rezim internasional menurut beberapa ahli beserta pendekatan-pendekatan teoritisnya. Kedua, pengaruh hegemoni dalam tumbuh dan berkembangnya sebuah rezim. Keempat, akan dijelaskan kondisi-kondisi (demand) dimana rezim menjadi sangat signifikan meski hegemon penyuplai mereka telah mengalami decline.

PENGERTIAN REZIM INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLIMenurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusanbaik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional[2]. Robert Jervis menyatakan rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek[3]. Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka. Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga sependapat dengan Young bahwasanya

tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan[4]. Sedangkan rezim menurut Robert O. Keohane merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jari