Usulan Penelitian

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesehatan merupakan salah satu bidang tugas pemerintahan yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut,

pemerintah kota bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

wilayahnya. Pemerintah mendirikan rumah sakit sebagai fasilitator pemelihara

fungsi kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan

yang dimiliki oleh kabupaten/kota, mempunyai peranan penting dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta berperan mempercepat

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Disebabkan semakin pentingnya kinerja rumah sakit dalam kapasitasnya

sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan, maka tumbuhlah konsep-konsep

peningkatan kinerja dalam menuju upaya perbaikan kualitas rumah sakit itu

sendiri. Sebagai hal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bentuk

pelayanan yang disajikan oleh Rumah Sakit merupakan hal yang sentral.

Pelayanan kesehatan yang langsung diberikan kepada publik ini memiliki ukuran

atau patokan dalam penilaiannya. Bekasi sebagai kota urban dan pendukung

utama perkembangan dari Ibukota Jakarta memiliki peranan sentral dalam

pertumbuhan dan perkembangan penduduknya. Pertumbuhan penduduk di Kota

Bekasi ini mengakibatkan Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki

penyelenggaraan kesehatan yang baik untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sebagai kota persinggahan dari daerah sekitarnya banyak masyarakat pendatang

1

2

yang ikut memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Daerah Kota Bekasi, untuk

itu kinerja yang baik dalam organisasi rumah sakit harus dapat diberikan kepada

masyarakat untuk mencapai pelayanan yang memuaskan bagi semua pihak.

Sebagai suatu organisasi yang ingin berkembang dan survive terhadap

perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi maka suatu organisasi yang

bersifat pelayanan kepada publik memerlukan kinerja yang baik sehingga mutu

pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan. Oleh sebab itu, rumah

sakit diharapkan dapat memberikan kinerja pelayanan yang bermutu sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (yang selanjutnya disebut dengan RSUD)

Kota Bekasi merupakan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

051/Menkes/SK/II/1979/RSUD. Namun kemudian pada tanggal 30 November

2000 dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2000 tentang

Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi, RSUD Kota

Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi RSUD Kelas B Non Pendidikan. RSUD

Pemerintah Kota Bekasi merupakan instansi rumah sakit yang menyelenggarakan

kegiatan jasa pelayanan, penelitian dan usaha lain di bidang kesehatan dan

berorientasi kepada kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota

3

Bekasi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Bekasi menjadi Unit Swadaya Daerah.

RSUD Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas RSUD Kota BekasiMelaksanakan urusan rumah tangga daerah berdasarkan Penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang kesehatan yang meliputu pelayanan dan pengembangan penyembuhan serta pemulihan keadaan cacat badan maupun cacat jiwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugas perbantuan yang berdasarkan keputusan Walikota

2. Fungsi RSUD Kota BekasiFungsi Rumah Sakit Umum Kota Bekasi dalam melaksanakan misinya baik yang teknis maupun administrasi tercakup dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian yang meliputi usaha sebagai berikut:a.    Usaha peningkatan pelayanan medikb.    Usaha rehabilitasi medikc.    Usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan

kesehatand.    Usaha peningkatan perawatane.    Usaha melaksanakan sisten rujukanf.    Usaha melaksanakan kegiatan sebagai tempat pemeliharaan

Fungsi tersebut dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan output yang diharapkan dan berjalannya kegiatan dengan cara pengorganisasian yang tepat, bekerja secara efektif dan efisien.(sumber : Profil RSUD Kota Bekasi Tahun 2008)

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang komplek, dinamis, kompetitif,

padat modal dan padat karya yang multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan

yang selalu berubah. Namun rumah sakit selalu konsisten tetap untuk

menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan sosial, dengan mengutamakan

pelayanan kepada masyarakat banyak dan harus selalu memperhatikan etika

pelayanan. Sebagai suatu instansi penyedia jasa pelayanan kesehatan di daerah,

RSUD Kota Bekasi diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang bermutu

dengan harga yang terjangkau. Tingkat kepercayaan masyarakat sendiri terhadap

4

mutu pelayanan yang diberikan oleh RSUD dapat dilihat dari jumlah pasien yang

berkunjung ke RSUD Kota Bekasi.

Kemampuan untuk mengukur kinerja rumah sakit (performance

measurement) merupakan salah satu prasyarat untuk dapat memobilisasi sumber

daya secara efektif. Pengukuran kinerja dapat memberi arah pada keputusan

strategis yang menyangkut perkembangan rumah sakit dimasa yang akan datang.

Dalam pembiayaan operasional rumah sakit, selama ini masih

sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah setempat. Di lain pihak

dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, diharapkan

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit penghasil dari retribusi pelayanan

kesehatan dapat dikelola secara profesional. Sumber-sumber pembiayaan Rumah

Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan opersional pelayanan kesehatan adalah

APBD Tk.II, SBBO, dan OPRS yang dalam penggunaanya bertujuan untuk

peningkatan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dan perluasan cakupan

pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada Rumah Sakit Umum Daerah sangat diharapkan dalam pemberian kualitas

pelayanan kesehatan untuk dapat ditingkatkan, mengingat dewasa ini persaingan

terhadap jasa pelayanan kesehatan telah berkembang dengan pesat.

Upaya peningkatan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

dilakukan karena kinerja pada Rumah Sakit daerah tersebut masih dapat

dikatakan kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan anggaran

tahunan yang mana anggaran RSUD Kota Bekasi tidak mengalami penaikan dari

tahun 2007 ke tahun 2008. Anggaran pendapatan RSUD Kota Bekasi TA 2008

5

sebesar Rp. 32.000.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan kenaikan target

pendapatan dari TA 2007. Hal tersebut tidak sesuai dengan target strategis yang

menetapkan kenaikan PAD sebesar 5% dalam rencana strategis bisnis 2006-2010

Kota Bekasi.

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja, RSUD Kota Bekasi

sebagai salah satu instansi pemerintah harus melaksanakan pengukuran kinerja.

Salah satu panduan pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah Keputusan

Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sendiri telah mempunyai Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi Tanggal 18

Februari 2008, sebagai salah satu syarat administrasi untuk perubahan status

menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum. SPM RSUD Kota Bekasi dibagi

atas 18 kegiatan dengan indikator dan standar target sesuai rencana capaian dari

Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Namun penyusunan laporan indikator

kinerja belum secara optimal terlaksana yang mana hal tersebut dapat

mempengaruhi kinerja intern rumah sakit itu sendiri. RSUD Kota Bekasi juga

memiliki indikator yang mana telah ditetapkan melalui SPM RSUD Kota Bekasi,

namun rencana dan indikator untuk pencapaian SPM belum sepenuhnya

dilakukan. Berikut adalah kegiatan instalasi yang dilakukan oleh RSUD Kota

Bekasi dalam memenuhi indikator dan standar target SPM.

Tabel 1.1 : Kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota

Bekasi

6

NO. KEGIATAN NO. KEGIATAN

1. Pelayanan Kegawatdaruratan 11. Transfusi Darah2. Rawat Jalan 12. Pelayanan Gaskin3. Rawat Inap 13. Rekam Medik4. Bedah Sentral 14. Pengolahan Limbah5. Persalinan 15 Administrasi Manajemen6. Intensif/ICU 16. Ambulance7. Radiologi 17. Pemulsaran Jenazah8. Lab Patologi Anatomi 18. Rehabilitasi Medik9. Farmasi10. Gizi

(sumber : Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Bekasi, Tahun 2007)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Diklat RSUD Kota Bekasi

didapatkan keterangan bahwa pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

memiliki maksud dan tujuan untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah,

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah

(PAD) serta meningkatkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, namun

tujuan tersebut belum dapat dikatakan berhasil, Hal itu dikarenakan kinerja

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi tersebut belum dapat dikatakan

meningkat atau lebih baik jika dilihat dari hasil pemeriksaan yang didapat dan

perbandingan dengan peningkatan kinerja tiap tahunnya.

Dalam menetapkan SPM-nya RSUD Kota Bekasi mengacu kepada

KepMenkes/No/228/SK/III/2002/SPM yang mana memberikan patokan

mengenati standar pelayanan minimun. Adapun cakupan Indikator kinerja

menurut KepMenkes tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 : Indikator Kinerja sesuai KepMenkes No.228/SK/III/2002/SPM

No. Pelayanan Kegiatan yang wajib dilakukan

Indikator/Cakupan Standar/Fokus

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jumlah rumah sakit, 1 TT untuk Standar disusun

7

1500 penduduk kelas C jumlah pasien miskin 100% terlayani

oleh provinsi sesuai kesepakatan dengan Kabupaten/Kota

2. Manajemen rumah sakit Jumlah Dokter Spesialis 4 dasara. SDM

b. Keuangan

c. Sarana prasarana/alat untuk mendukung pelayanan

d. Perencanaan Administrasi

e. Mutu

f. Manajemen sistem informasi rumah sakit

Membuat rencana ketenagakerjaan di rumah sakit meliputi: Medis, Non-Medis, Diklat, 5% dari jumlah anggaran rumah sakit.Pembiayaan RS untuk biaya operasional RS, Analisa keuangan, perencanaan, evaluasi.Sesuai dengan standar pelayanan alat medis, sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki, sanitasi lingkungan RS/limbah rumah sakit di kalibrasi secara berkala.Rencana strategi, master plan, master Program.Rumah sakit terakreditasi untuk pelayanan dasar. Rekam medik Informasi keuangan RS Data-data umum, dan

informasi segala kegiatan dan pelayanan di RS

Data-data pelayanan RS Data-data kepegawaian Data-data lain-lain

Kandungan Limbah cair

PH 6-9 BOD 30 Mg/l COD 80 Mg/l TSS 30 Mg/l

3. Pelayanan Medik Pelayanan oleh tenaga Medis, meliputi promotif

a. Rawat Jalan Preventi, Kuratif, Rehabilitatif, untuk rujukan, kegawatdaruratan, kesehatan ibu dan anak, kurang gizi dan protein anak, pemberantasan penyakit menular.

b. Rawat Inap Tersedianya pelayanan rawat inap bagi pasien miskin, rawat inap kelas III

c. Pelayanan penunjang Radiologi: Toraz potoLabolatorium dan Bank darahRehabilitasi Medik: FisioterapiFarmasi: Doen, Formularium, Gizi rawat inap.

Sumber : KepMenkes No.228/SK/III/2002/SPM Tahun 2002

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan Kepala

Diklat, Kepala Bagian Penunjang Rumah Sakit dan juga Manajemen RSUD Koa

8

Bekasi terdapat beberapa indikasi masalah terkait dengan kinerja organisasi pada

RSUD Kota Bekasi yang diantaranya adalah :

1. Beberapa dokter yang melakukan praktik di RSUD Kota Bekasi belum

melampirkan dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Diketahui bahwa dari

71 dokter yang berpraktik di RSUD Kota Bekasi diantaranya sebanyak 47

dokter belum melampirkan dokumen registrasi dan SIP, dan 27

diantaranya sama sekali belum memiliki SIP, sehingga dapat mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dokter serta legalitas dokter

diragukan. Keadaan tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan

bahwa Setiap dokter dan Dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran

di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (UU No. 29 Tahun 2004

Pasal 36)

Tabel 1.3 Daftar Dokter yang belum memiliki registrasi dan SIP

Jabatan

Banyaknya Dokter yang belum

memiliki Surat Izin Praktik di

RSUD Kota Bekasi

Dokter Gigi 3

Dokter Spesialis 13

Dokter Umum 2

Kepala Instansi dan SMF 9

Jumlah 27

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2009

2. Terdapat keterlambatan penerimaan pembayaran dari beberapa perusahaan

yang melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD Kota

9

Bekasi antara 7 s/d 204 hari dari batas waktu pembayaran ideal sejak

pelayanan diberikan sebesar Rp. 222.000.232,00 yang mana hal tersebut

mempengaruhi pendapatan RSUD dan mengakibatkan keterlambatan

memanfaatkan dana tersebut.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Klaim yang Terlambat dibayar

Nama Perusahaan Jumlah Klaim yang Terlambat Dibayar

PT Xylo IP 42.456.085,00PT Astra 1.219.765,00PT Meriba 1.290.063,00PT Hardlent 42.815.700,00PT Bakrie P.I 39.076.617,00PT Askes Sukarela 90.121.605,00PT Pinafal 1.254.625,00PT Mayora 427.181,00PT Nayaka 2.466.850,00PT Leonspin 804.500,00PT Kepsonic 67.250,00Jumlah 222.000.232,00

Sumber : LHP BPK RI Tahun 2009

3. Anggaran pendapatan RSUD Kota Bekasi TA 2008 sebesar Rp.

32.000.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan kenaikan target

pendapatan dari TA 2007. Hal tersebut tidak sesuai dengan target strategis

yang menetapkan kenaikan PAD sebesar 5% dalam rencana strategis

bisnis 2006-2010 Kota Bekasi. Hal tersebut mengakibatkan anggaran

RSUD Kota Bekasi TA 2008 tidak mencerminkan kesesuaian dengan

target strategi yang ingin dicapai.

4. Tidak ada pencatatan resume rekam medis rawat jalan Tahun 2008 dan

Tahun 2009. Pencatatan resume rekam medis rawat inap pun tidak tertib

dan belum dilakukan secara lengkap. Resume rekam medis selama tahun

2009 sebanyak 13.832 buah diantaranya sebanyak 4.997 buah (36,13%)

10

tidak diisi secara lengkap, sebanyak 1.291 buah (9,33%) sama sekali tidak

diisi dan sisanya sebanyak 1.821 buah (13,17%) tidak bertuan, secara rinci

dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.5 : Resume rekam Medis Rawat Inap tahun 2009

No.

Bulan di Tahun 2009

Jumlah

Rekam Medis

Diisi Lengkap

Diisi Tidak Lengkap

Tidak Diisi Tidak Bertuan

Jml % Jml % Jml % Jml %

1. Januari 815 489 60,00

193 23,68

133 16,32

- 0,00

2. Februari 704 268 38,07

311 44,18

125 17,76

- 0,00

3. Maret 1.557 325 20,87

743 47,72

191 12,27

298 19,14

4. April 1.448 376 25,97

503 34,74

156 10,77

413 28,57

5. Mei 1.596 433 27,13

452 28,32

145 9,09 566 35,46

6. Juni 1.463 665 45,45

367 25,09

75 5,13 356 24,33

7. Juli 980 505 51,53

235 23,98

52 5,31 188 19,18

8. Agustus 917 484 52,78

315 34,35

118 12,87

- 0,00

9. September 1.136 593 52,20

518 45,60

25 2,20 - 0,00

10. Oktober 1.068 441 41,29

591 55,34

36 3,37 - 0,00

11. November 1.053 772 73,31

203 19,28

78 7,41 - 0,00

12. Desember 1.095 372 33,97

566 51,69

177 14,34

- 0,00

Jumlah 13.832 5.723 41,38

4.997 36,13

1.291 9,33 1.821 13,17

Sumber : Bagian SIM RSUD Kota Bekasi, 2010

Sedangkan untuk TA 2010 resume rekam medis baru diinput sampai

dengan bulan Februari, dari jumlah 1.947 resume rekam medis sebanyak

841 (43,19%) tidak diisi secara lengkap dan sisanya sebanyak 299

(15,36%) sama sekali tidak diisi secara lengkap seperti tabel berikut:

11

Tabel 1.6 : Resume Rekam Medis Rawat Inap Tahun 2010

No.

Bulan di Tahun 2010

Jumlah Rekam Medis

Diisi Lengkap

Diisi Tidak Lengkap

Tidak Diisi

Jml % Jml % Jml %

1. Januari 1.012 399 39,43 499 49,31 114 11,26

2. Februari 935 408 43,64 342 36,58 185 19,79

Jumlah 1.947 807 41,45 841 43,19 299 15,36

Sumber : Bagian SIM RSUD Kota Bekasi, 2010

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.29 tanggal 6 Oktober 2004

tentang praktek kedokteran pasal 46, Peraturan Menkes No.269 tanggal 12

Maret 2008 tentang Rekam Medis, dan juga Manual Rekam Medis yang

diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006; BAB IV

tentang isi rekam medis yang menyatakan bahwa isi rekam medis rawat

inap sekurang-kurangnya memuat : identitas pasien, pemeriksaan,

diagnosis/masalah, persetujuan tindakan medis (bila ada),

tindakan/pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

pasien.

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang telah diuraikan

diatas yang berkaitan dengan Kinerja Organisasi Rumah Sakit Umum Kota

Bekasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasikan

masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi?”

12

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana

Kinerja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, serta mencari data

dan juga informasi Kinerja di RSUD Kota Bekasi

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas,

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : Untuk mengetahui dan

menganalisis bagaimana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Kinerja Organisasi yang

merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam

pertanggungjawaban kepada rakyat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu

khususnya mengenai Kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Bekasi

karena Kinerja organisasi dilaksanakan dengan dasar pengetahuan yang

bersifat multidisiplin yang mencakup dasar akademik Ilmu Politik.

3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran perbandingn

atas teori yang dipelajari pada masa perkuliahan dengan kenyataan yang

ada dilapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

13

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mata perkuliahan pada Jurusan Ilmu

Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Padjajaran.

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

masukan bermanfaat Mengenai Kinerja Rumah Sakit Umum Kota

Bekasi

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan

masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta

tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan

yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus

menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara

berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Untuk

menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, peningkatan kinerja di sektor

pemerintahan merupakan kebutuhan yang mutlak untuk segera diterapkan pada

masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja

14

sering digunakan untuk menebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu

maupun kelompok.

Kinerja mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan

pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan tersebut.

Kinerja saat ini berorientasi kepada hasil (outcomes) yang sangat menentukkan

keberhasilan suatu organisasi. Dikemukakan oleh Tangkilisan menyebutkan

bahwa “Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atau “the degree of

accomplishment”. (Tangkilisan, 2004:10)

Untuk lebih jelasnya maka penulis mengutip definisi kinerja dari para ahli

lebih dahulu, definisi kinerja itu sendiri, yaitu:

“Kinerja adalah penampilan hasil karya personel dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan funsional, maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel didalam organisasi.“( Yaslis ilyas .1999:73).

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering

diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja” atau “prestasi”. Dalam kamus

Illustrated Oxford Dictionary , istilah ini menunjukkan “the execution or

fulfilment of a duty” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). Dalam studi

administrasi publik, kinerja mulai dituntut untuk diukur sejak Woodrow Wilson

menekankan efisiensi dalam desain administrasi, dan sejak FW Taylor mendorong

pegawai bekerja efisien.

Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy tahun

2003, kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai

hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (previous performance),

15

dibandingkan dengan organisasi lain (benchmarking), dan sampai seberapa jauh

pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Untuk pengertian kinerja, dikemukakan pula oleh Bernadin dan Russel

yang dikutip oleh Ruky, memberikan definisi sebagai berikut : “Kinerja dapat

diartikan sebagai hasil atau tujuan akhir dalam berbagai fungsi kerja pada suatu

periode”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan tingkat

pencapaian hasil.

Dalam pencapaian tujuan organisasi tentunya kinerja tidak akan bisa lepas

dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kinerja

dapat berupa komponen pendidikan, sistem organisasi formal, sistem organisasi

informal dan tipe kepemimpinan. Hal ini dirumuskan dalam dua komponen

penting yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi kerja. Faktor kemampuan

jelas sangat mempengaruhi kinerja pegawai karena apabila mereka memiliki

kemampuan otomatis pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik.

Dalam kajian ini yang akan dianalisis adalah kinerja organisasi, dimana

kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi

dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Kinerja organisasi khususnya kinerja dari organisasi pemerintahan

sangat menarik untuk dikaji karena hal ini menyangkut kepuasan masyarakat.

Adapun pengertian kinerja organisasi yang dijelaskan dalam Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan

oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,

16

misi, dan starteji instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2003: 3)

Untuk menghadapi lingkungan masa depan dan menciptakan peluang

masa depan maka setiap organisasi harus memiliki kinerja organisasi dan adanya

pengukuran terhadap keberhasilan kinerja tersebut. Oleh karena itu, pengukuran

kinerja merupakan sesuatu yang amat vital bagi keberlangsungan aktivitas

organisasional dalam setiap organisasi.

Kinerja perusahaan/organisasi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh

suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang

telah ditetapkan. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur

dan menggambarkan kondisi suatu organisasi dari berbagai ukuran yang

disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penelitian

kinerja.

Penelitian mengenai kinerja organisasi tersebut salah satunya dapat dilihat

dari ukuran kinerja organisasi menurut Mahsun (2009), dimana pengukuran

kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari karakteristik berikut, yaitu

antara lain :

1. Ukuran finansial, dapat dilihat dari :a. Biaya, dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk mencapai

pengurangan biaya yang telah dianggarkan dan merealisasikan biaya tersebut sesuai dengan rencana penganggaran dalam satu periode tertentu.

b. Pendapatan, merupakan kemampuan untuk mencapai penjualan (penyediaan layanan) atau target pertumbuhan penjualan sebagaimana dianggarkan dengan efektif dan kemampuan perusahaan untuk mencapai peningkatan atau perluasan pangsa pasar dengan efektif.

17

c. Tingkat pengembalian dan surplus, merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh surplus atau income sesuai dengan yang telah ditargetkan dan kemampuan untuk mencapai aset yang dimiliki atau rasio Return on Total Assets. Peningkatan nilai rasio ini dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin membaik dalam mendapatkan income dari aset yang dimiliki. Selain itu tingkat pengembalian dan surplus dapat diperoleh dari peningkatan harga saham pasar organisasi jika organisasi go public melalui pasar modal.

2. Ukuran produktivitas, dapat dilihat dari jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja yang efektif, jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah (input), tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat, jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan setiap unit produk atau layanan, proporsi nilai tambah dari total jam kerja efektif, dan proporsi waktu menganggur dari total jam kerja efektif.

3. Ukuran kualitas, dapat dilihat dari presentasi produk tidak sempurna atau yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), jumlah biaya yang digunakan untuk mengganti atau membayar kembali atas pelayanan yang tidak memadai, dan penilaian pelanggan atas kualitas layanan atau produk.

4. Ukuran pelayanan, dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atas kualitas layanan yang diberikan, penilaian pihak ketiga atas tingkat kepuasan pelanggan, persentase layanan yang disediakan secara tepat waktu, jumlah keluhan pelanggan atau komplain pelanggan, dan kemampuan untuk memenuhi produk atau layanan yang dibutuhkan pelanggan.

5. Ukuran inovasi, dapat dilihat dari jumlah produk atau jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode, persentase penyediaan produk atau layanan yang digunakan untuk pengembangan pasar baru, waktu yang diperlukan untuk mengenalkan produk baru tersebut kepada masyarakat, dan adanya pembandingan dengan organisasi sejenis lain yang memiliki kinerja terbaik.

6. Ukuran personalia, terdiri dari tingkat perputaran pegawai (turnover), jumlah pegawai yang absen setiap bulan, tingkat kepuasan pegawai, dan adanya pelatihan dan pengembangan pegawai.(Mohamad Mahsun, 2009:129)

1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis

mengemukakan hipotesis kerja sebagai berikut :

18

“Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi baik jika pengukuran

kinerja dilakukan sesuai ukuran kinerja organisasi”

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.6.1 Lokasi

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi di Pusat

Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 55 Bekasi. RSUD Kota

Bekasi mempunyai luas area kurang lebih 13.100 meter persegi dan luas

bangunan 7.515,51 meter persegi.

1.6.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.7 : Jadwal Penelitian

No. Bulan

Kegiatan

2010Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt

1. Perizinan

2. Observasi

3. Studi Literatur

4. Penyusunan Laporan

5. Bimbingan

6. Seminar UP

7. Perbaikan UP

8. Penyebaran Angket/wawancara

9. Pengolahan Data

10. Penulisan laporan

11. Sidang