modul_proses dan prosedur penyusunan rpkpp_2013

8/19/2019 Modul_proses Dan Prosedur Penyusunan Rpkpp_2013

1/90

MODUL

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS

RPKPP)


2/90

Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

Petunjuk Penggunaan Modul RPKPP ● 2

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PROSES DANPROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari MODUL PEMAHAMAN SPPIP DAN RPKPP, serta MODUL PROSES DAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP).

MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi

acuan dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan

penyusunan SPPIP dan RPKPP;

MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRSTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam

proses penyusunan SPPIP; dan

MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam

proses penyusunan RPKPP.

Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

SPPIP DAN RPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAANKEGIATAN

PERSIAPAN PENYUSUNANSPPIP DAN RPKPP

PENYUSUNANSPPIP

PENYUSUNANRPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PENYUSUNAN

SPPIP DAN RPKPP

`

MODUL

Pemahaman DasarSPPIP dan RPKPP

`

MODUL

Proses dan ProsedurPelaksanaan KegiatanPenyusunan Strategi

Pembangunan Permukiman danInfrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODUL

Proses dan Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP)

Gambar 1 Kedudukan Modul Proses dan Prosedur Pelaksanaan KegiatanPenyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman

Prioritas (RKPP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIPdan RPKPP


3/90



MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

merupakan acuan teknis yang berisi langkah-langkah untuk menghasilkan

Dokumen RPKPP. Langkah-langkah yang di maksud disajikan untuk tiap kegiatanpada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPKPP, sehingga

memudahkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses

penyusunan RPKPP ini. Penggunaan modul untuk tiap kegiatan penyusunan

RPKPP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rincian Modul yang Digunakan Dalam Kegiatan Penyusunan RPKPP

KEGIATAN

BAGIAN MODUL YANG

DIGUNAKAN MUATAN

SOSIALISASI Modul Pemahaman Dasar

Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP

KONSOLIDASI TINGKAT

PROVINSI

Modul Pemahaman Dasar

Modul Proses dan ProssedurPelaksanaan Kegiatan

Penyusunan RPKPP

KOLOKIUM Modul Proses dan ProssedurPelaksanaan Kegiatan

Penyusunan RPKPP D.4

Kegiatan PenyelenggaraanKolokium

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RPKPP

PENYELENGGARAAN

FGD 1


Penyusunan RPKPP C.1

Kegiatan IdentifikasiKebutuhan Penanganan

Kawasan



Kegiatan PenyusunanKonsep Pembangunan

Kawasan


Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP C.2

Kegiatan Penyelenggaraan

Pra-FGD 1 dan FGD 1

PENYELENGGARAANFGD 2



Kegiatan IdentifikasiProgram Penanganan

Berdasarkan Arahan SPPIP


Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP C.5

Kegiatan Perumusan

Rencana Aksi Program



Kegiatan PerumusanTahapan Pelaksanaan

Program Pembangunan

Permukiman


Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan

Pra-FGD 2 dan FGD 2


4/90



KEGIATAN

BAGIAN MODUL YANG

DIGUNAKAN

MUATAN


PENYELENGGARAAN

DISKUSI PARTISIPATIF


Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP D. 2

Kegiatan Penentuan

Kawasan PembangunanTahap 1

Modul Proses dan ProssedurPelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP D.3

Kegiatan PenyelenggaraanDiskusi Partisipatif

PENYELENGGARAAN

FGD 3 Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP D.1

Kegiatan Perumusan

Kriteria dan IndikatorPenentuan Kawasan

Pembangunan Tahap 1



Kegiatan PerumusanKonsep Pembangunan

Kawasan PembangunanTahap 1

Modul Proses dan ProssedurPelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP D.5

Kegiatan PenyusunanRencana PembangunanKawasan Pembangunan

Tahap 1



KegiatanPenyelenggaraanPra-FGD 3 dan FGD 3

KONSULTASI

PUBLIK Modul Proses dan Prossedur



Kegiatan PenyusunanRencana Detail Desain

Kawasan Modul Proses dan Prossedur

Pelaksanaan KegiatanPenyusunan RPKPP D.9

Kegiatan PenyelenggaraanKonsultasi Publik

DISEMINASI Modul Proses dan ProssedurPelaksanaan Kegiatan

Penyusunan RPKPP E.1

Kegiatan PenyempurnaanRencana Aksi Program dan

Rencana PembangunanKawasan PembangunanTahap 1


Penyusunan RPKPP E.2

Kegiatan PenyelenggaraanDiseminasi


5/90


Lingkup Persiapan ●5

MODUL PELAKSANAAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN


Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

A PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADALINGKUP PERSIAPAN

Bagian A: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Persiapan memuat

langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada tahap awal penyusunan

RPKPP. Modul ini terbagi atas 3 (tiga) sub-modul yang masing-masing

menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup

kegiatan persiapan, yaitu:

A.1: Kegiatan Sosialisasi

A.2: Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

A.3: Kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi

Kedudukan Bagian A di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat

dilihat pada Gambar 2 berikut.


6/90



O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2PERSIAPAN DAN

PEMANTAPANRENCANA KERJA

2.1KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGIPEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKROKAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITASBERDASARKAN ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &PERMASALAHAN

PEMBANGUNANPERMUKIMAN DANINFRASTRUKTUR

PERMUKIMANPERKOTAAN PADA

KAWASANPERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASIKEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNANKONSEP

PEMBANGUNANKAWASAN

3.3

IDENTIFIKASIPROGRAM

PENANGANANBERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

3.4PERUMUSAN RENCANA

AKSI PROGRAM

3.5PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAMPEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4

PENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1PERUMUSAN

KRITERIA &INDIKATOR

PENENTUANKAWASAN

PEMBANGUNANTAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED)KAWASAN

5.1

PENYEMPURNAAN RENCANA AKSI

PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

1.1

SOSIALISASI

FINALISASI DAN SOSIALISASIPERSIAPANIDENTIFIKASI POTENSI

DAN MASALAH

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAN

MODUL A

Gambar 2 Keterkaitan Bagian A Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP


7/90



Bagian A.1

SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai

penyusunan RPKPP dan mencapai pemahaman yang sama mengenai proses,

prosedur, dan produk dari penyusunan RPKPP.

Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya?

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai

penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Cipta

Karya memiliki peran:

- mengorganisasi kegiatan;

- menyediakan dan menyampaikan materi proses dan prosedur

penyusunan SPPIP/RPKPP; dan

- memontoring persiapan kota/kabupaten penyusunan SPPIP/RPKPP

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKPK) Provinsi,

Pokjanis RPKPP Kabupaten/Kota dan Tenaga Ahli Pendamping sebagaipeserta, minimal terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu)

perwakilan Tim Teknis Provinisi, 1 (satu) orang ketua Pokjanis, dan 1(satu)

orang ketua tim tenaga ahli. Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP

Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli berkewajiban

untuk:

- menyiapkan tim penyusun (Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli);

- menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

- menemukenali karakteristik kajian yang terkait penyusunan

SPPIP/RPKPP

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan?

Maksimal selama 2 (dua) hari pada awal bulan pertama dari rangkaian kegiatan

penyusunan RPKPP dengan alokasi waktu yang ditentutan oleh Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


8/90



Metode Apa Saja yang Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?

Workshop, dalam proses sosialisasi ini akan ada pemaparan mengenai

penyusunan RPKPP oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum

Diskusi, melalui sesi tanya jawab dalam proses pelaksanaannya.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum sosialisasi?

Jadwal dan Rencana Kerja

SK Bupati/ Walikota tentang Pokjanis RPKPP Kabupaten/ Kota

Dokumen Kebijakan yang mendukung penyusunan RPKPP dan terkait dengan

lingkup substansi RPKPP (selain yang sudah dikaji pada dokumen SPPIP)

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan?

Langkah 1: Menyusun dan Menyepakati Rencana Kerja dan Jadwal


Pokjanis RPKPP dan Tim Tenaga Ahli bersama-sama menyusun rencana

kerja dan jadwal kerja penyusunan RPKPP;

Di dalam rencana kerja dan jadwal kerja dilengkapi dengan tanggal-tanggal

tentatif untuk tiap kegiatan yang dilakukan; dan

Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis danTim Tenaga Ahli dilaporkan kepada Satker PKP.

Langkah 2: Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli serta Satker Provinsi mengikuti

sosialisasi

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli menyampaikan rencana kerja dan

jadwal pelaksanaan kerja serta menunjukkan SK Bupati/Walikota tentang

Pokjanis penyusunan RPKPP kepada koordinator wilayah.

Pokjanis menyampaikan kebijakan dan strategi yang dimiliki olehkota/kabupaten untuk mendukung penyusunan RPKPP

Langkah 3: Koordinasi dengan Pokjanis untuk merumuskan rencana

penyelesaian kegiatan

Berdasarkan hasil sosialisasi, satker dan pokjanis merumuskan bersama

rencana penyelesaian kegiatan yang dipersiapkan dan disempurnakan yang

dilakukan pada kegiatan berikutnya (Bagian A.2).


9/90



Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?

Rencana kerja yang telah disusun oleh Pokjanis bersama dengan Tim

Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai:

- tahapan pelaksanaan kegiatan;

- waktu pelaksanaan kegiatan;

- keterkaitan tahapan tiap kegiatan; dan

- target kunci atau output pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Jadwal kerja yang telah disusun oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, yang

minimal memuat mengenai

- rincian kegiatan pada tiap tahapan; dan

- tanggal tiap pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan durasi;

SK Pokjanis yang telah ditandatangani oleh Walikota/Bupati. SK Pokjanis inisetidaknya memuat jabatan dan dinas teknis yang ditunjuk sebagai tim

Pokjanis penyusunan SPPIP dan RPKPP;

Daftar tim tenaga ahli pendamping, yang minimal menjelaskan mengenai

nama, posisi yang diusulkan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli

Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar. Peta Dasar yang dimiliki setidaknya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minimal skala 1:5.000 dengan tingkat ketelitian sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya; dan- Dalam bentuk data digital disesuaikan dengan koordinat peta yang

digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Status dokumen data dasar yang dimiliki, yang minimal memuat:

- Jenis data yang tersedia; dan

- Status legalisasi data yang tersedia

Status legalisasi data yang tersediaDaftar Check List Hasil Sosialisasi

Rencana kerja Jadwal kerja SK Pokjanis Daftar data dasar yang dimiliki Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar


10/90



Bagian A.2 :

Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

Kegiatan persiapan ini meliputi semua kegiatan baik yang berkaitan dengan

manajemen kegiatan maupun penyiapan data awal untuk mendukung penyusunan

RPKPP. Kegiatan ini meliputi koordinasi tim, penyusunan rencana kerja dan

metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, serta pengumpulan data

dan informasi.

Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota

Tim Tenaga Ahli Pendamping


Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan pertama.

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya

Diskusi koordinasi: untuk penyusunan dan pemantapan rencana kerja dan

metodologi pelaksanaan kegiatan untuk diskusi koordinasi

Digitasi peta : dalam penyiapan peta dasar

Observasi lapangan dan wawancara: untuk pengumpulan data dan informasi


Langkah 1: Melakukan mobilisasi dan koordinasi tim untuk penyamaan

pemahaman lingkup tugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam

kegiatan Penyusunan RPKPP

berdasarkan hasil sosialisasi, dilakukan koordinasi untuk menyepakati

lingkup tugas dalam penyusunan RPKPP menyepakati pembagian tugas tim penyusun RPKPP terhadap masing –

masing lingkup tugas yang ada

Langkah 2: Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim

mengidentifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP yang terkait dengan:

- kebutuhan data dan ketersediaan data yang ada

- penyesuaian metodologi pelaksanaan pekerjaan terkait dengan waktu dan

sumber daya lainnya


11/90



pemantapan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

berdasarkan identifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP diatas

Langkah 3: Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1: 5.000 yang siap

untuk digunakan sebagai dasar untuk survey;

Asisten Ahli Pemetaan di dalam Tim Tenaga Ahli melakukan proses penyiapan

peta dasar skala 1:5.000 dalam format digital yang memenuhi ketentuan

sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang;

Sumber peta dasar yang digunakan dapat sama dengan peta yang digunakan

dalam RDTR atau dari sumber yang telah disepakati oleh Pokjanis;

Langkah 4: Menyiapkan rancangan pengumpulan data dan informasi

berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah

disusun; dan

Merumuskan kebutuhan data penyusunan RPKPP untuk mendapatkan

informasi minimal meliputi data dan informasi mengenai:

- struktur dan pola ruang serta kecenderungan perkembangan kawasan

- kondisi bangunan dan lingkungan

- kondisi sosial kependudukan,

- kondisi ekonomi,

- ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial,

-

ketersediaan utilitas lingkungan dan isu permasalahan kawasan prioritas- status kepemilikan lahan

menyiapkan perangkat pengumpulan data dan survey lapangan

Langkah 5: Melakukan pengumpulan dokumen, observasi lapangan, dan

wawancara dalam rangka pengumpulan data dan informasi

mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman prioritas

Pengumpulan data sekunder yang meliputi :

- Data-data statistik dan informasi terkait yang dapat memperlihatkan

gambaran kondisi, ketersediaan dan rencana penyediaan permukiman daninfrastruktur

- Data spasial berupa peta-peta yang dapat menjadi penunjang / penguat

berbagai informasi sekunder lainnya, serta sebagai bahan kelengkapan

peta dasar

- Dokumen hasil studi maupun pelaksanaan program yang dapat

memberikan informasi mengenai upaya penanganan kawasan permukiman

yang telah atau pernah dilakukan


12/90



observasi lapangan yang dilakukan terkait dengan kondisi permukiman

dengan fokus pengamatan pada kondisi baik kualitas maupun kuantitaspermukiman dan infrastrukturnya.

Wawancara terhadap para pemangku kepentingan terkait serta masyarakat dilokasi kawasan untuk memahami persoalan yang dihadapi di kawasan yangakan direncanakan

Melakukan kompilasi dan tabulasi data dan informasi yang terkumpul.


Rencana kerja yang telah disepakati bersama (Contoh Tabel 2)

Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan

Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya dalam skala 1 :5.000 (contoh format peta lihat Gambar 2). Isi peta dasar minimal meliputi :- ID dan nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, dan

nama kelurahan yang telah distandarisasi oleh BIG;

- Batas wilayah administrasi hingga lingkup kelurahan/desa.

- Batas penggunaan lahan (batas antar penggunaan)

- Nama-nama unsur geografis (toponimi)

- Jaringan jalan, minimal hingga jalan lingkungan

- Topografi

Sumber peta dasar yang digunakan adalah peta dari BIG tahun 2010 dengan

minimal layer administrasi, jalan, dan sungai. Apabila peta tersebut belum

tersedia di BIG, maka dapat menggunakan sumber lain yang setara yang

telah disepakati oleh Pokjanis. Output peta disajikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

- Disajikan dalam format SHP ( shapefile);

- Datum WGS 84; dan

- Koordinat penyajian dalam bentuk DMS (Derajat, Menit, Detik)

Penggambaran unsur-unsur tersebut dengan simbol dan/atau notasi yang

mengacu pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya.

Daftar Kebutuhan Data dan Informasi (Tabel 3), minimal memuat mengenai:

- Jenis dan Bentuk data (hard copy/soft file)

- Judul Data

- Sumber (primer/sekunder) dan Instansi penyedia data

- tahun penyusunan/penerbitan data

Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman prioritasberikut dengan kawasan makronya (contoh kompilasi data lihat Tabel 4)


13/90



Tabel 2 Contoh Format Rencana Kerja

NO. KEGIATAN DURASI

BULAN 1 BULAN 2

OUTPUT

PENANGGUNG

JAWAB

TIM

YANG

TERLIBAT

2 3 4 1 2 3 4

A. PERSIAPAN

A.1. MobilisasiTim

5 hari Ketua Tim SeluruhTim

A.1.1 PenyusunanRencanaKerja

5 hari RencanaKerja danMetodologi

Ketua Tim SeluruhTim,Pokjanis

A.1.2 PenyusunanPerangkatKerja

5 hari PerangkatKerja Ketua Tim

SeluruhTim,Pokjanis

A.1.3 Diskusi 1 hari

…

…

Pra-FGD 1 1 hari KonsepPenangananKawasan

....... SeluruhTim,Pokjanis

FGD 1 1 hari KesepakatanKonsepPenangananKawasan

........... SeluruhTim,Pokjanis

dst


14/90



Gambar 3 Contoh Format Peta Skala 1: 5000

Tabel 3 Contoh Tabel Kebutuhan Data dan Informasi

Jenis dan Bentuk Data Judul Data

Sumber/ Instansi

Penyedia Data

Tahun Data

Sekunder/ Hardcopy Statistik Kelurahan Kantor Kelurahan 2010

................ ................ ................ ................

................ ................ ................ ................


15/90



Tabel 4 Contoh Tabel Data dan Informasi mengenai Kawasan PermukimanPrioritas

Jenis Data Sumber

Kawasan......

Bangunan Permanen : unit Statistik Kelurahan, 2010

Semi Permanen : unit

Tidak Permanen : unit

Jarak antara Bangunan : meter

Pertambahan bangunan liar : unit/tahun

Kepadatan Bangunan : unit/ ha

tapak bangunan %

Kondisi A. Jalan Lingkungan : meter ................

Infrastruktur 1. Baik : meter

2. Rusak : meter

B.Drainase : meter

1. Baik : meter

2. Rusak : meter

3. Tergenang : meter

4. Tidak ada drainase : meter

C. ...... : meter

D. Infrastruktur Lainnya :....

Kondisi

Kependuduka

n

Kepadatan Penduduk : Jiwa/ Ha ................

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jiwa

Data Lainnya ................. ................


16/90



Daftar Check List Hasil Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

Rencana kerja

Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan

Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya skala 1 : 5.000

Data dan informasi mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman

prioritas berikut dengan kawasan makronya


17/90



Bagian A.3

KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI

Kegiatan konsolidasi tingkat provinsi merupakan kegiatan penyamaan pemahaman

substansi serta proses dan prosedur penyusunan SPPIP antar kabupaten/kota yang

berada di bawah lingkup Satker PKP Provinsi yang bersangkutan.

Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga ahli pendamping menyusun dan

memaparkan rencana kerja;

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi sebagai

penyelenggara yang berperan memberi masukan dan menyepakati rencana

kerja penyusunan RPKPP yang sudah dibuat;


1 (satu) hari pada bulan pertama setelah pelaksanaan sosialisasi

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?

Konsolidasi dilakukan melalui diskusi koordinasi.


Langkah 1: menyiapkan rencana kerja penyusunan RPKPP

Persiapan ini menggunakan output rencana kerja yang sudah dihasilkan

pada kegiatan A.2.

Langkah 2: menyepakati rencana dan jadwal kerja penyusunan RPKPP dengan

pemangku kepentingan terkait

Memiliki pemahaman awal yang sama terkait proses, prosedur dan keluaran

untuk menyepakati rencana

penyepakatan rencana kerja yang meliputi penyepakatan sasaran/ keluaran,

pembagian peran penyusun RPKPP, serta kerangka waktu penyelesaian

termasuk menyepakati jadwal diskusi (FGD dan Pra-FGD) dan pertemuan

lainnya


18/90




Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh

Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping (Gambar 4), yang paling tidak

meliputi:

- pembagian peran dalam penyusunan RPKPP

- keluaran tiap tahap kegiatan dan kerangka waktu penyelesaiannya

- jadwal pelaksanaan FGD dan Pra-FGD, konsultasi publik, diseminasi

maupun diskusi lainnya yang dibutuhkan

Gambar 4 Contoh Format Rencana Kerja yang sudah disepakati

Daftar Check List Hasil Konsolidasi Tingkat Provinsi

Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh

Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping


19/90


Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 19





BPROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA

LINGKUP IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERMASALAHAN

Bagian ini memuat langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada lingkup

kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan. Modul ini terbagi atas 3 (tiga)

sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatanyang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu:

B.1: Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

B.2: Kegiatan Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas berdasarkan Arahan

SPPIP

B.3: Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Permukiman Prioritas

Kedudukan Bagian B di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat



20/90



O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2PERSIAPAN DAN

PEMANTAPANRENCANA KERJA

2.1KAJIAN KEBIJAKAN

DAN STRATEGIPEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKROKAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITASBERDASARKAN ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &PERMASALAHAN

PEMBANGUNANPERMUKIMAN DANINFRASTRUKTUR

PERMUKIMANPERKOTAAN PADA

KAWASANPERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1

IDENTIFIKASIKEBUTUHAN

PENANGANAN

KAWASAN

3.2

PENYUSUNANKONSEP

PEMBANGUNANKAWASAN

3.3

IDENTIFIKASIPROGRAM


ARAHAN SPPIP


AKSI PROGRAM

3.5PERUMUSAN TAHAPAN

PELAKSANAAN PROGRAMPEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

4.4


PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2

PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1PERUMUSAN

KRITERIA &INDIKATOR

PENENTUANKAWASAN

PEMBANGUNANTAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED)KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI


DAN MASALAH





MODUL B

Gambar 5 Keterkaitan Bagian B Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP


21/90



Bagian B.1 :

Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kegiatan ini merupakan kajian terhadap berbagai produk kebijakan dan strategi

pembangunan kota, khususnya produk rencana yang telah dimiliki pemerintah

kota/kabupaten mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu RTRW kota/kabupaten, RDTR

kawasan, hingga yang terkait dengan penyusunan RPKPP, diantaranya SPIPP dan

RP3KP, untuk dioptimalkan dan disinergikan sesuai dengan karakteristik dan

kekhasan kota/kabupaten yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.


Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten, berperan sebagai pengambil keputusan

untuk menentukan kebijakan apa saja yang perlu di kaji dan mengkajikebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan kawasan

permukiman prioritas

Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk menganalisis

dan menghasilkan matriks analisis kebijakan, memiliki peran sesuai dengan

keahliannya masing – masing:

1. Ahli Perencanan Wilayah dan Kota, mengkaji kebijakan yang terkait dengan

arah rencana tata ruang (terutama RDTR), serta aspek lainnya yang

berpengaruh terhadap kawasan permukiman prioritas

2. Ahli Permukiman, mengkaji kebijakan yang yang terkait dengan aspekperumahan dan permukiman, bangunan dan lingkungan pada kawasan

prioritas

3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji kebijakan terkait rencana dan

strategi pembangunan infrastruktur permukiman (air bersih, jalan

lingkungan, drainase, persampahan) pada kawasan permukiman prioritas


Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama.

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?

Desk Study (Studi Literatur) untuk mempelajari berbagai dokumen kebijakan

yang ada terutama yang belum dikaji dalam dokumen SPPIP

Content Analysis (Analisis Isi) untuk menyimpulkan atau mengetahui arahan

pada masing – masing kebijakan terkait dengan permukiman dan infratruktur

pada kawasan permukiman prioritas.


22/90




Langkah 1: Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kota, khususnya

yang terkait pengembangan permukiman

Gunakan kajian kebijakan dan strategi pembangunan yang ada dalam

dokumen SPPIP;

Gunakan produk kebijakan lainnya yang diperoleh dari hasil pengumpulan

data (Bagian A.2) terutama data terkait dengan kawasan permukiman prioritas

seperti RDTR dan RTBL Kawasan.

Uraikan arah pengembangan, rencana pola dan struktur ruang kawasan

(berdasarkan RDTR); identifikasi arah pengembangan untuk permukiman dan infrastruktur;

identifikasi konsep dan arahan perancangan bangunan dan lingkungan pada

kawasan; dan

identifikasi dan uraikan program lainnya yang terkait permukiman dan

infrastruktur pada kawasan

Langkah 2: Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi

pembangunan terkait pengembangan permukiman yang ada di

daerah

identifikasi arah pengembangan permukiman dan infrastruktur kawasan

permukiman berdasarkan peta rencana struktur ruang kawasan (RDTR) skala

minimal 1: 5000;

identifikasi arah pengembangan dan konsep perencanaan yang ada pada

kawasan permukiman berdasarkan rencana pembangunan lainnya dalam peta

dengan skala minimal 1: 5000

Langkah 3: Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan

strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman

yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan

RPKPP

berdasarkan hasil identifikasi pada langkah 1, kaji keselarasan arah

pengembangan permukiman khususnya pada kawasan permukiman prioritas

antara satu dokumen kebijakan dengan yang lainnya;

identifikasi poin – poin kebutuhan untuk penyusunan RPKPP


23/90



Langkah 4: Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan

kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala

kabupaten/kota

Identifikasi kedudukan kawasan permukiman prioritas terhadap wilayah kota/kabupaten secara keseluruhan

Identifikasi kontribusi kawasan prioritas terhadap pembangunan wilayah kota/

kabupaten


Hasil review dari dokumen dan kebijakan lainnya dalam bentuk matriks

(Tabel 5) maupun peta.

Penyajian dalam bentuk matriks untuk memudahkan dalam komparasi antar

isi tiap dokumen sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan

mengenai:

- Kebijakan dan strategi pembangunan pada kawasan permukiman

prioritas yang direncanakan

- Sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kota terkait

dengan penyusunan RPKPP

- Kontribusi dan kedudukan kawasan permukiman prioritas yang akan

direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah

kabupaten/kota

- Arah kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Tabel 5 Contoh Matriks Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan untuk

RPKPP

POIN KAJIAN Dokumen Kebijakan

SPPIP RTRW RTBL dll

Kedudukan

kawasan

Kawasanprioritaspertama

Sebagai kawasan strategisprovinsi

… …

Kebijakan

dan strategi

kawasan

Diarahkanuntuk

penataankawasanmelalui

revitalisasi

kawasan

Diarahkan untukpengembangan permukiman

yang menunjang keberadaanindustri.

Pengembangannya diarahkan

untuk intensifikasi dengankonsep vertical housing

Diarahkan untuk pengurangan

permukiman kumuh

… …

Program

Permukiman

… … … …

… … … …


24/90



Daftar Check List Hasil Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Matriks Kajian Kebijakan terkait Penyusunan RPKPP


25/90



Bagian B.2 :

KEGIATAN KAJIAN MIKRO KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

Kegiatan ini merupakan kajian rinci pada kawasan permukiman prioritas baik yang

sifatnya fisik maupun non fisik yang didasarkan pada hasil observasi dan

wawancara yang dilakukan pada kawasan permukiman prioritas.


Pokjanis, berperan dalam memperkaya data dan informasi hasil kajian mikro

pada kawasan Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk melakukan

kajian, memiliki peran sesuai dengan keahliannya masing – masing:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, akan berperan dalam mengkaji

karakteristik ruang (pemanfaatan lahan) kawasan prioritas

2. Ahli Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi permukiman pada

kawasan

3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi

infrastruktur kawasan prioritas

4. Ahli Lingkungan, mengkaji kondisi fisik lingkungan kawasan prioritas5. Ahli Ekonomi Pembangunan, mengkaji kondisi ekonomi kawasan prioritas


Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama


Desk Study


Langkah 1 Inventarisasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya pada

kawasan permukiman prioritas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan (lihat 2.A)

lakukan identifikasi terhadap:

- Karakteristik fisik yang perlu dikaji antara lain terkait dengan pemanfaatan

lahan pada kawasan, kecenderungan perkembangan permukiman dan

kondisi sanitasi lingkungan pada kawasan


26/90



- karakteristik bermukim penduduk terkait dengan pengaruh aspek sosial dan

budaya misalnya perilaku maupun kondisi permukiman yang dipengaruhi

oleh adat dan budaya lokal

- karakteristik perekonomian terkait dengan kegiatan perekonomian yang

dominan pada kawasan permukiman prioritas

- karakteristik lainnya yang secara khusus terdapat pada kawasan tersebut.

Langkah 2 Melakukan analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan pada

kawasan permukiman prioritas

Analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan terkait dengan kecenderungan

perkembangan kawasan dengan dukungan infrastruktur serta aspek sosial,

ekonomi, dan budaya yang mempengaruhinya.

Langkah 3 Menyusun dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter

mengenai hasil analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan

kawasan prioritas

Hasil kajian akan menghasilkan profil kawasan permukiman prioritas yang

disusun dalam bentuk peta maupun dokumentasi audio visual/ film dokumenter.


Karakteristik pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas yang didalamnya memuat

kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, dan ekonomi kawasan

yang disajikan dalam peta (Gambar 6);

Dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter mengenai profil kawasan

permukiman prioritas. Profil kawasan permukiman prioritas ini dilengkapi

dengan narasi, tabel, gambar, dan peta yang secara substansi minimal

memuat informasi tentang:

- Akses menuju lokasi dan luas kawasan

- kondisi permukiman kawasan

- kondisi tata bangunan dan fisik lingkungan pada kawasan

- kondisi infrastruktur kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase,

air bersih, limbah dan persampahan

- kondisi sosial, ekonomi dan budaya kawasan


27/90



Gambar 6 Contoh Peta Kajian Mikro Kawasan

Daftar Check List Hasil Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas Berdasarkan

Arahan SPPIP

Peta Hasil Kajian Mikro Kawasan

Profil Kawasan Permukiman Prioritas dalam bentuk audio – visual/ film

dokumenter

WILAYAH ADMINITRATIF RW-07 & 15

LUASAN 9,38 Ha

KONDISI FISIK BANGUNAN

A. PERTAMBAHAN BGN LIAR 50

B. KEPADATAN BANGUNAN 20

C. BANGUNAN TEMPORER 50

D. TAPAK BANGUNAN (KDB) 50E. JARAK ANTAR BANGUNAN 50

KEPENDUDUKAN

A. TINGKAT KEPADATAN 20

B. PERTUMBUHAN 20

KARAKTERISTIK UNIT LINGKUNGAN

Jalan/ gang yang sempit menjadi kendala

aktifitas warga

Kondisi

eksistingMCK di RW

07 tidakmemiliki

atap


28/90



Bagian B.3 :

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PADA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

Kegiatan ini merupakan identifikasi terhadap potensi, permasalahan, hambatan,

dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada

kawasan prioritas dengan menganalisis data dan informasi yang tersedia. Hasil dari

kegiatan tersebut akan dituangkan secara spasial.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan dalam merumuskan serta

memetakan potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur pada kawasan prioritas.

Tenaga ahli pendamping akan membantu mengkaji rumusan potensi dan

masalah tersebut terkait dengan data dan hasil pengamatan lapangan.

Masing – masing tenaga ahli memiliki peran untuk mengkaji potensi dan

permasalahan pada kawasan terkait sesuai keahliannya masing – masing.

Untuk Ahli Pemetaan dan asistennya, berperan dalam memetakan potensi

dan masalah yang telah dirumuskan kedalam peta dasar yang sudah

dimiliki.


Maksimal selama 2 minggu, terhitung dari minggu ketiga bulan pertama

dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan kegiatan B.2.


Analisis Kawasan untuk memahami karakteristik kawasan

Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai potensi,

permasalahan, tantangan, hambatan dan peluang pembangunan kawasan

Pemetaan spasial potensi dan permasalahan kawasan


29/90


30/90



Peta potensi dan persoalan pembangunan menggunakan peta dasar dan

disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai

berikut:

- ID dan nama kabupaten/kota;- ID dan nama kecamatan;

- ID dan nama kelurahan; dan

- spot pada kawasan yang memiliki potensi, permasalahan, tantangan dan

hambatan dalam pengembangannya ditinjau dari aspek fisik, ekonomi,

sosial, budaya dan sebagainya.

Tabel 6

Contoh Tabel Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan

NO ASPEK POTENSI PERMASALAHAN TANTANGAN HAMBATAN

1 Fisik Potensi lahankosong untukpengembangan

RTH yang

berfungsisebagai tamanbermain anak

dan penempatan

MCK

Kepadatanbangunan kawasanyang mencapai

>70%

- -

2 Ekonomi

3 Sosial

4 dll


31/90



Gambar 7 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Permukiman

Gambar 8 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Permukiman


32/90



Daftar Check List Hasil Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur Perkotaan Pada Kawasan

Permukiman Prioritas

Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas

Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas


33/90

Modul Pelaksanaan ● Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program

Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program ● 33

MODUL PELAKSANAAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN




C PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADALINGKUP PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

Bagian C modul ini terbagi atas 7 (tujuh) sub-modul yang masing-masing


kegiatan perumusan rencana aksi program, yaitu:

C.1: Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan

C.2: Kegiatan Penyusunan Konsep Pembangunan KawasanC.3: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

C.4: Kegiatan Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP

C.5: Kegiatan Perumusan Rencana Aksi Program

C.6: Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan

Permukiman

C.7: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

Kedudukan Bagian C di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat



34/90



O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DANPEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKANDAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKRO

KAWASANPERMUKIMAN

PRIORITASBERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASI

POTENSI &

PERMASALAHANPEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTURPERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASANPERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1IDENTIFIKASI

KEBUTUHANPENANGANAN

KAWASAN

3.2PENYUSUNAN

KONSEPPEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASIPROGRAM


ARAHAN SPPIP


AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPANPELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNANPERMUKIMAN

4.4


PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1PERUMUSAN

KRITERIA &INDIKATOR

PENENTUANKAWASAN

PEMBANGUNAN

TAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED)

KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI


DAN MASALAH





MODUL C

Gambar 9 Penggunaan Modul C dalam Kerangka Penyusunan RPKPP


35/90



Bagian C.1 :

KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN

KAWASAN

Identifikasi terhadap kebutuhan penanganan kawasan prioritas merupakan penilaian

terhadap jenis, besaran dan lokasi infrastruktur yang dibutuhkan berdasarkan potensi

permasalahan eksisting, proyeksi dan rencana pengembangan kawasan di masa

mendatang. Hasil dari analisis kebutuhan ini disusun menjadi daftar kebutuhan

penanganan kawasan yang berisikan rincian komponen dan volume pada setiap

infrastruktur permukiman yang dibutuhkan pada penanganan kawasan.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dan

mengidentifikasi kebutuhan penanganan kawasan.

Tim Tenaga Ahli Pendamping yang merumuskan kebutuhan penanganan pada

kawasan sesuai dengan hasil kajian potensi dan permasalahan pada aspek

atau lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing.


Maksimal 2 minggu terhitung dari awal bulan kedua.


Analisis Kebutuhan

Analisis Kawasan

Diskusi


Langkah 1: Merumuskan kebutuhan penanganan di kawasan permukiman prioritas

berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan

dan tantangan

Gunakan output pada kegiatan B.2 untuk mengetahui arah pembangunan pada

kawasan prioritas

Gunakan output pada kegiatan B.3 untuk mengetahui potensi, permasalahan,

hambatan dan tantangan pada kawasan

masing – masing tenaga ahli merumuskan kebutuhan penanganan kawasan

berdasarkan analisis terhadap arah pembangunan dengan identifikasi kebutuhan

penanganan kawasan:


36/90



1. Ahli permukiman merumuskan kebutuhan terkait dengan aspek tata ruang

termasuk permasalahan permukiman, bangunan dan lingkungan

2. Ahli Prasarana Permukiman dan Ahli Lingkungan merumuskan kebutuhan akan

perbaikan dan/atau peningkatan infrastruktur jalan lingkungan air bersih,drainase, persampahan dan air limbah.

3. Ahli Ekonomi Pembangunan merumuskan kebutuhan kawasan terkait dengan

aspek ekonomi

4. Ahli komunikasi massa merumuskan kebutuhan penanganan yang terkait

dengan masyarakat pada kawasan prioritas

Langkah 2: Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen

infrastruktur dan lokasinya

Tim tenaga ahli menyusun daftar kebutuhan rinci per komponen berdasarkan

hasil pada Langkah – 1

Daftar kebutuhan penanganan tersebut kemudian didsikusikan dan diverifikasi

oleh Pokjanis

Langkah 3: Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk

menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang

membutuhkan penanganan

menggunakan peta dasar, ahli pemetaan dibantu oleh asisten pemetaan,

memetakan lokasi – lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan

penanganan sesuai dengan hasil pada Langkah 2

bersama dengan pokjanis, diskusikan daftar dan peta kebutuhan penanganan

kawasan untuk disempurnakan


Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Tabel 7)

yang secara substansi minimal memuat permasalahan, lokasi, kebutuhan

penanganan dalam besaran satuan (volume atau unit lainnya). Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Gambar 10)

yang disajikan dalam format SHP ( shapefile) dengan muatan minimal sebagai

berikut:

- ID dan nama kabuaten/kota;

- ID dan nama kecamatan;

- ID dan nama kelurahan; dan

- Kebutuhan penanganan untuk setiap blok/zona di dalam kawasan permukiman

prioritas


37/90



Daftar Check List Hasil Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan

Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas

Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas

Tabel 7 Contoh Tabel Kebutuhan Penanganan Kawasan

NO ASPEK MASALAH DAMPAK YANG

TERJADI

LOKASI KEBUTUHAN

PENANGANAN

1. FISIK Status lahan (surat

hijau, sewa, lahan

Negara)

Konflik tanah Seluruh

kawasan

Aliran sungai yang

terhambat

Banjir pasang Sepanjang

sungai

Normalisasi,

penurapan

Pencemaran

boezem oleh

limbah cair

domestik

Air boezem tidak

dapat digunakan

Permukiman

sekitan

boezem

IPAL

Drainase

tersumbat

Banjir Hampir

seluruh

kawasan

Perbaikan

saluran

drainase

Minimnya

sambungan rumah

PDAM

Terbatasnya

pasokan air

Hampir

seluruh

kawasan

Penambahan

SR

Penanganan

sampah yang tidak

tuntas

Menumpuknya

sampah

Sebagian

kawasan

Pengolahan

sampah

Penambahan

Sarana

Pengangkut

Sampah

Kualitas bangunan

yang buruk (25

unit rumah tidak

layak huni)

Rumah tidak

sehat dan layak

Sebagian

kawasan

Perbaikan

rumah

(25 unit rumah)

2. SOSIAL ... ... ...

3. EKONOMI ... ... ...

4. TATA

RUANG

... ... ...

5. dst... ... ... ...


38/90



G

m

b

1

C o n t o h P e t a P e

n a n g a n a n K a w a s a n P e r m u k i m

a n P r i o r i t a s


39/90



Bagian C.2 :

KEGIATAN PENYUSUNAN KONSEP PEMBANGUNAN

KAWASAN

Konsepsi penanganan kawasan permukiman prioritas RPKPP merupakan rencana

konseptual penataan kawasan yang memuat tujuan pengembangan kawasan, tahapan

penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta

bentuk program-program penataan kawasan yang akan dilakukan berdasarkan arahan

dalam program-program yang disusun dalam kegiatan SPPIP.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam

menentukan konsep pembangunan yang tepat bagi kawasan permukiman

prioritas

Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam merumuskan konsep

pembangunan kawasan. Masing – masing tenaga ahli fokus pada aspek atau

lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing.


4 minggu terhitung dari awal bulan kedua pada tiga minggu pertama dilakukansecara pararel dengan kegiatan C.1.


Analisis SWOT, dapat digunakan untuk menganalisis output kegiatan B.3 untuk

mendukung perumusan konsep penanganan kawasan

FGD, untuk menjaring masukan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan

kota/ kabupaten terkait dengan konsep penanganan kawasan yang diusulkan.


Langkah 1: Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan

dan pembangunan kawasan permukiman prioritas

Gunakan hasil identifikasi kebutuhan yang merupakan output dari kegiatan C.2.

Bersama dengan pokjanis, tim tenaga ahli berdiskusi untuk menentukan skala

prioritas penanganan dalam kawasan

Langkah 2: Merumuskan konsep penanganan kawasan


40/90


41/90



G

m

b

1

C o n t o h P e t a

P e n a n g a n a n K a w a s a n P e r m u

k i m a n P r i o r i t a s


42/90


43/90



Output Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -1 ?

Arah kebijakan pada kawasan prioritas Output B. 1)

Profil kawasan permukiman prioritas Output B.2)

Potensi dan permasalahan kawasan prioritas Output Bagian B.3) Kebutuhan penanganan kawasan prioritas Output C.1)


Untuk Pra-FGD 1

Diskusi internal, dengan peserta yang hanya mencakup Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli

Untuk FGD 1

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan

melakukan kesepakatan terhadap konsep penanganan kawasan prioritas. Dalam

diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga

Ahli.


Langkah 1: Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan KAK) Pra-FGD 1 dan FGD 1

Tim Tenaga Ahli menyusun KAK Pra-FGD 1 dan FGD 1 sebagai acuan bersama

pelaksanaan kegiatan.

KAK tersebut disampaikan kepada Pokjanis untuk disepakati bersama dan

dikoordinasikan pelaksanaannya.

Langkah 2: Melakukan Pra-FGD, untuk merumuskan konsep penanganan dan

pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas

Kegiatan C.2)

Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping

merumuskan konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur

pada kawasan prioritas.

Langkah 3: Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi kepada

peserta untuk mendapatkan masukan atas konsep yang sudah disusun.


Kesepakatan mengenai konsep penanganan kawasan prioritas yang tertuang

dalam Berita Acara FGD (Contoh Lihat Gambar 12)

Proceeding Kegiatan FGD 1 yang secara substansi minimal memuat:


44/90



₋ waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

₋ ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan

₋ notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan

₋ daftar hadir kegiatan

₋

berita acara

₋ dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 1 ini dapat dilihat pada Box 1.

Gambar 12 Contoh Format Berita Acara FGD 1


45/90



Box 1 Outline Minimal Dokumen penyelenggaraan ( proceeding) FGD

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

Berita Acara Kesepakatan FGD 1 (Konsep Penanganan Kawasan Prioritas)

Proceeding Kegiatan FGD 1

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar TabelDaftar Gambar

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.3 Keluaran yang Diharapkan

1.4 Kedudukan Kegiatan FGD Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP

1.5 Metode dan Proses Penyelenggaraan Kegiatan FGD

1.6 Peserta Kegiatan FGD

1.7 Watu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan FGD

2. KESIMPULAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

2.1 Kesimpulan Kegiatan FGD

2.2 Kesepakatan yang Diambil Dalam Kegiatan FGD

Lampiran:

A. Notulensi Kegiatan FGD

B. Berita Acara Kegiatan FGD

C. Dokumentasi Kegiatan FGD

D. Daftar Hadir Kegiatan FGD

E. Materi Kegiatan FGD


46/90



Bagian C.4 :

KEGIATAN IDENTIFIKASI PROGRAM PENANGANAN

BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program pembangunan yang

diarahkan oleh SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas.


Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, mengidentifikasi program – program

penanganan dalam dokumen SPPIP maupun dalam dokumen kebijakan lainnya

untuk kawasan permukiman prioritas

Tim Tenaga Ahli Pendamping, membantu Pokjanis dalam melakukan pemetaan

program pembangunan pada kawasan prioritas.


3 minggu terhitung dari minggu kedua bulan kedua sampai dengan awal minggu

pertama bulan ketiga. Kegiatan ini dilakukan secara pararel dengan kegiatan C.1.


Analisis Isi


Langkah 1 Melakukan review kebijakan, strategi, dan program pembangunan

yang terdapat dalam dokumen SPPIP pada kawasan permukiman

prioritas RPKPP

Tim Tenaga Ahli melakukan review terhadap scenario pembangunan infrastruktur

permukiman yang terdapat dalam RPIJM maupun dokumen kebijakan lainnya

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas bersama-sama untuk

mempertimbangkan scenario pembangunan infrastruktur permukiman yng

terdapat di berbagai dokumen kebijakan

Langkah 2 Melakukan review terhadap program dan kegiatan yang ada dalam

berbagai dokumen kebijakan terkait permukiman dan infrastruktur

terutama dokumen RPIJM

Untuk mengetahui program yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan

oleh pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat pada kawasan. Hal ini


47/90



akan mempengaruhi rencana aksi program yang akan disusun (Bagian C.5) baik

dari pentahapannya maupun pembiayaannya.

Langkah 3 Melakukan pemetaan program pembangunan pada kawasan

permukiman prioritas RPKPP

Memetakan lokasi spesifik program pada kawasan permukiman prioritas sehingga

dapat dilihat kawasan yang belum mendapatkan penanganan.


Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk

kawasan permukiman prioritas RPKPP

Daftar Check List Hasil Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP

Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk

kawasan permukiman prioritas RPKPP


48/90


49/90



Langkah 2 Mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lokasi perencanaan tahap

pertama dengan melakukan diskusi partisipatif dengan pemangku

kepentingan dan masyarakat setempat;

Bersama dengan pemangku kepentingan masyarakat, mengidentifikasi

kebutuhan penanganan kawasan yang dirasa mendesak dan perlu dilakukan

pada tahap pertama. Langkah ini dilakukan paralel dengan kegiatan pada

Bagian C. 6

Langkah 3 Menyusun dan memilih komponen yang akan dibangun

Kriteria pemilihan komponen yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

- Komponen yang akan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama

bagi penataan kawasan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat setempat.

- Komponen yang akan dibangun harus memberikan dampak nyata terhadap

perbaikan lingkungan.

- Komponen yang akan dibangun terlihat jelas secara visual untuk memberikan

dorongan moril bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa penataan

lingkungan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan

manusianya.

- Komponen yang akan dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya dan

tidak berada dalam tanah / lahan yang disengketakan.

- Komponen yang akan dibangun dapat tercukupi oleh pembiayaan yang telah

disediakan.

Langkah 4 Melakukan Pra-FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk

membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan

permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi

program

Ketentuan dan teknis penyelenggaraan dijelaskan pada Bagian C.7


Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur pada

kawasan permukiman prioritas (Tabel 8) dengan substansi minimal meliputi:- program dan kegiatan

- pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat

- Lokasi pada kawasan

- Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah)

- Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-)

- Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan


50/90



Daftar Check List Hasil Perumusan Rencana Aksi Program

Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP


51/90



Bagian C.6:

KEGIATAN PERUMUSAN TAHAPAN PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas program pembangunan

kawasan permukiman prioritas RPKPP dan menyusun tahapan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan pada prioritas program pembangunan yang disusun.

Hasil dari pentahapan ini akan menjadi input bagi penyusunan rencana penanganan

kawasan pengembangan tahap 1 (Kegiatan D.1)


Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten

Tim Tenaga Ahli

Masyarakat


Maksimal 3 minggu, yang dilakukan secara paralel dengan kegiatan C.5


Analisis dan Pemetaan Stakeholder

Analisis Pembiayaan

Diskusi (FGD)

Analisis Skoring


Langkah 1: Mengidentifikasi prioritas penanganan berdasarkan pada kesepakatan

pemangku kepentingan kabupaten/kota

Prioritas penanganan disusun untuk menjawab kebutuhan kawasan yang harus

segera ditangani dapat menggunakan analisis skoring dengan memberikan skor

tertinggi untuk penanganan kawasan yang dianggap lebih prioritas.

Langkah 2: Menyusun tahapan penanganan berdasarkan sumber daya

pembiayaan dan kemungkinan penerapannya

sumber daya pembiayaan oleh APBD, APBN atau swasta

kemungkinan penerapan, menganalisis keberadaan hambatan dalam

melaksanakan kegiatan sehingga membutuhkan kegiatan lain sebelum


52/90



dilaksanakan (misalnya, pembangunan rusun yang baru dapat dilakukan jika

sudah tersedia lahan dan adanya kesiapan masyarakat)

Langkah 3: Melakukan FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk

kesepakatan rencana aksi program berikut dengan tahapan

pelaksanaannya

Ketentuan pelaksanaan FGD 2 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan C.7.


Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang

cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP (Tabel 8) dengan substansi

minimal meliputi:

- program- kegiatan

- pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat

- Lokasi pada kawasan

- Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah)

- Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-)

- Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program

Pembangunan Permukiman

Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP dengan

pentahapannya


53/90



P

O

G

M

K

G

A

A

N

P

A

L

O

K

S

U

M

B

P

N

N

N

P

M

B

A

N

d

a

m

R

0

J

W

a

u

5

T

T

…

.

–

T

…

.

I

I

I

I

V

V

1

1

P

m

b

R

m

a

S

1 . 1 . 1

F S

R u m a h

S u s u n

D i n a s

C i p t a

K a r y a

K a w a s a n

A 1 - B l o k 1

A P B D K o t a / K a b

1 . 2 0 0 . 0 0 0

-

-

1 . 2 0 0 . 0 0 0

-

-

1 . 1 . 2

D E D R u m a h

S u s u n

D i n a s

C i p t a

K a r y a

K a w a s a n

A 1 - B l o k 1


1 . 6 0 0 . 0 0 0

-

-

-

1 . 6 0 0 . 0 0 0

-

1 . 1 . 3

P e n y i a p a n

L a h a n

D i n a s

C i p t a

K a r y a ,

B P N

K a w a s a n

A 1 - B l o k 1


1 0 . 5 0 0 . 0 0 0

2 . 5 0 0 . 0 0 0

2 . 5 0 0 . 0 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0

1 . 5 0 0 . 0 0 0

1

2

P

m

b

S

u

a

D

a

n

G

o

n

g

o

1 . 2 . 1

P e m b a n g u n a n

S a l u r a n

D r a i n a s e / G o r o

n g - g o r o n g

D i n a s

C i p t a

K a r y a

K a w a s a n

A 1

A P B N / A P B D

K o t a / K a b

3 . 6 0 0 . 0 0 0

-

1 . 1 0 0 . 0 0 0

1 . 3 0 0 . 0 0 0

1 . 2 0 0 . 0 0 0

-

1 . 2 . 2

P e r b a i k a n

S a l u r a n

D r a i n a s e / G o r o

n g - g o r o n g

D i n a s

C i p t a

K a r y a

K a w a s a n

A 1 - B l o k 1 ,

B l o k 2

A P B N / A P B D

K o t a / K a b

2 . 5 0 0 . 0 0 0

1 . 2 5 0 . 0 0 0

1 . 2 5 0 . 0 0 0

-

-

-

1

3

P

m

b

K

n

a

P

o

a

P

s

m

p

1 . 3 . 1

P e n i n g k a t a n

P e r a n S e r t a

M a s y a r a k a t

D a l a m

P e n g e l o l a a n

P e r s a m p a h a n

B U M N /

B U M D /

S w a s t a

K a w a s a n

A 1 - B l o k 3 ,

B l o k 4 ,

B l o k 5

S u m b e r

L a i n n y a y

a n g

S a h ( C S R

, d l l )

4 . 5 0 0 . 0 0 0

1 . 7 5 0 . 0 0 0

1 . 4 5 0 . 0 0 0

1 . 3 0 0 . 0 0 0

d

… …

R p . … … .

R p … . .

R p … . .

R p … . .

R p … . .

T

8

C o n t o h R e n c a n a A k s i P r o g r a m P

e m b a n g u n a n P e r m u k i m a n d a n I n f r a s t r u k t u r P e r m u k

i m a n P e r k o t a a n P a d a K a w a s a

n P r i o r i t a s


54/90



Bagian C.7:

PENYELENGGARAAN PRA-FGD 2 DAN FGD 2

Pra-FGD 2 bertujuan untuk membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan

permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi program pada

kawasan prioritas RPKPP. FGD 2 bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari

semua stakeholder mengenai rencana aksi program pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas RPKPP berikut dengan tahapan

pelaksanaannya.

Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?

Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan

Tim Tenaga Ahli, dengan peran:

- memfasilitasi penyelenggaraan FGD 2

- mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 2

Pemangku kepentingan kota/kabupaten yang terkait, yang setidaknya terdiri

atas:

- Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur

permukiman;

-

Akademisi;- Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur

pendukung lainnya yang meliputi:

- Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman,

permukiman, dan perencanaan

- Tim Teknis Provinsi

- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman


Kegiatan Pra- FGD 2 dan FGD 2 dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing

kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana

kerja yang disusun.

Catatan: Apabila dalam FGD 2 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat

dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 1) sesuai kebutuhan tanpa

mengganggu kerangka waktu pelaksanaan kegiatan lainnya.


55/90



Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?

Untuk Pra-FGD 2

Diskusi internal, dengan peserta yang hanya mencakup Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli

Untuk FGD 2

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan

melakukan kesepakatan terhadap Rencana Aksi Program kawasan prioritas.

Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim

Tenaga Ahli.

Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -2?

Konsep Penanganan Kawasan Prioritas Output C. 3)

Matriks Program Arahan SPPIP Pada Kawasan Prioritas Output C.4)


Langkah 1: Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan KAK) Pra-FGD 2 dan FGD 2

Tim Tenaga Ahli menyusun KAK Pra-FGD 1 dan FGD 1 sebagai acuan bersama

pelaksanaan kegiatan.

KAK tersebut disampaikan kepada Pokjanis untuk disepakati bersama dan

dikoordinasikan pelaksanaannya.

Langkah 2: Melakukan Pra-FGD, untuk merumuskan konsep penanganan dan

pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas

Kegiatan C.2)

Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping

merumuskan merumuskan dan mendiskusikan rencana aksi program mengacu

pada langkah – langkah yang dijelaskan pada Kegiatan C.5, sedangkan

perumusan pentahapannya dijelaskan pada Kegiatan C.6

Langkah 3: Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi

kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas rencana aksi program yang

sudah disusun.


Kesepakatan Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas yang tertuang dalam Berita

Acara FGD (Contoh Format Berita Acara) Lihat Gambar 4)

Proceeding Kegiatan FGD 2 yang secara substansi minimal memuat:


56/90



₋ waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

₋ ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan

₋ notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan

₋ berita acara

₋

daftar hadir

₋ dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 2 ini dapat dilihat pada Box 1.

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

Berita Acara Kesepakatan FGD 2 tentang Rencana Aksi Program

Proceeding Kegiatan FGD 2


57/90


Lingkup Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap

1●57





D ROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADALINGKUP PERUMUSAN RENCANA PENANGANANKAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Bagian D modul ini terbagi atas 9 (sembilan) sub-modul yang masing-masing


kegiatan perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1,

yaitu:

D.1: Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan

Pembangunan Tahap 1

D.2: Kegiatan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

D.3: Kegiatan Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif

D.4: Kegiatan Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap

1

D.5: Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan

Tahap 1

D.6: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3

D.7: Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Desain Kawasan

D.8: Mengikuti Kegiatan Kolokium

D.9: Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Kedudukan Bagian D modul ini di dalam rangkaian penyusunan Dokumen

RPKPP dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.


58/90


Lingkup Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1●58

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6 O-7

1.2

PERSIAPAN DANPEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKANDAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

2.2

KAJIAN MIKROKAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITASBERDASARKAN

ARAHAN SPPIP

2.3IDENTIFIKASIPOTENSI &

PERMASALAHANPEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTURPERMUKIMAN

PERKOTAAN PADA

KAWASANPERMUKIMAN

PRIORITAS

3.1IDENTIFIKASI

KEBUTUHANPENANGANAN

KAWASAN

3.2PENYUSUNAN

KONSEPPEMBANGUNAN

KAWASAN

3.3

IDENTIFIKASIPROGRAM


ARAHAN SPPIP


AKSI PROGRAM

3.5

PERUMUSAN TAHAPANPELAKSANAAN PROGRAM

PEMBANGUNANPERMUKIMAN

4.4


PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.2PENENTUAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.1PERUMUSAN

KRITERIA &INDIKATOR

PENENTUANKAWASAN

PEMBANGUNANTAHAP 1

4.3PERUMUSAN KONSEP

PEMBANGUNAN KAWASAN

PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.5PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED)

KAWASAN

5.1




1.1

SOSIALISASI


DAN MASALAH





MODUL D

Gambar 13 Penggunaan Modul D dalam Kerangka Penyusunan RPKPP


59/90


Lingkup Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1●59

Bagian D.1 :

KEGIATAN PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR

PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Pen

modul_proses dan prosedur penyusunan rpkpp_2013

Documents