modul 8 uuhc

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA & PERLINDUNGAN THDP PROGRAM KOMPUTER

FST-UNRIYO

UUHC

UU No. 6/1982 UU No. 7/1987 UU No. 12/1997 UU No. 19/2002

TINJAUAN UMUM UUHC RI

Hak Cipta adalah : Hak eksklusif bagi pencipta atau

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yg berlaku.

UUHC RI

Hak cipta yg dimaksud terdiri atas “hak ekonomi” (economic rights) dan “hak moral” (moral rights).

UUHC RI

Hak Ekonomi adalah : “ hak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.”

Hak Moral adalah : “ hak yang melekat pada diri

pencipta atau pelaku yg tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipa atau hak terkait telah dialihkan”

Pengertian Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah : Seorang atau beberapa orang yang

secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiranm imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yg dituangkan ke dalam bentuk yg khas dan bersifat pribadi.

Pengertian Ciptaan

Ciptaan adalah :“ hasil setiap karya pencipta yg

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.”

Pengertian Pemegang Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah : “pencipta sebagai pemilik hak cipta,

atau pihak yg menerima hak tsb dari pencipta, atau pihak lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yg menerima hak tsb.”

Fungsi & Sifat Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan/beralih baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yg dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Hak Cipta atas Ciptaan yg Penciptanya Tidak Diketahui

Hak cipta atas ciptaan yg tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, hasil kebudayaan rakyat yg menjadi milik bersama dimiliki oleh negara.

Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yg dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Beberapa Hal yg Tidak memiliki Hak Cipta

Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;

Peraturan perundang-undangan; Pidato kenegaraan atau pidato

pejabat pemerintah; Putusan pengadilan atau penetapan

hakim; Keputusan badan arbitrase atau

keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Beberapa hal yg Tidak Dianggap Pelanggaran Hak Cipta

Pengumuman dan/atau perbanyaka lambang negara, lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yg diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kanor berita, lembaga penyiaran & surat kabar atau sumber sejenis lain, dg ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Beberapa hal yg Tidak Dianggap Pelanggaran Hak Cipta

Pemakaiannya untuk keperluan sosial dan non komersial dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan terlebih dahulu dan tidak merugikan kepentingan yg wajar dari pencipta.

Masa Berlaku Hak Cipta

Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, lagu atau musik berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Masa Berlaku Hak Cipta

Hak cipta atas ciptaan program komputer; sinematografi;fotografi; database dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

Ketentuan Pidana

Hak eksklusif adalah hak yg semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya shg tidak ada pihak lain yg boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau mmperbanyak hak tsb tanpa seijin pemegangnya.

Ketentuan Pidana

Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk di dalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kpd publik, publik menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kpd publik melalui sarana apapun.

Ketentuan Pidana

Barang siapa dg senagaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paing sedikit Rp. 1.000.000 atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000

Ketentuan Pidana

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000

Perlindungan UUHC Thdp Karya Cipta Progra Komputer

Pasal dari UUHC No. 19 tahun 2002 : Pasal 1 ayat 8 tentang ddefinisi

program komputer Pasal 2 ayat 2 tentag pemegang hak

cipta atas program komputer; Pasal 12 ayat 1a Pasal 15 ayat 1 g Pasal 30 ayat 1 Pasal 72 ayat 3

Pendaftaran Hak Cipta

Sesorang perlu mendaftarkan program-program komputer ciptaannya, terutama jika memang program-program tsb dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif mendekati target pasar utk mencegah maraknya pembajakan program tsb.

Pasal dari UUHC yg terkait dengan pendaftaran Hak Cipta

Pasal 351) Direktorat Jenderal menyelenggarakan

pendaftaran, ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan;

2) Daftar Umum Ciptaan tsb dpt dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biayai;

3) Setiap orag dpt memperoe utk dirinya sendiri suatu petikan dari DUC tsb dg dikenai biaya

4) Ketentuan ttg pendaftaran sebagaimana dimaksud pd ayat (1) tdk merupaan kewajiban utk mendapatkan hak cipta

Pasal dari UUHC yg terkait dengan pendaftaran Hak Cipta

Pasal lainnya : Pasal 36 Pasal 37

Pelanggaran Hak Cipta

Microsoft Coorportion sbg sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti berikut :


Memasukkan perangkat lunak ilegal k harddisk;

Sotflifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasita penggunaan seperti yg tercantum dalam lisensi tsb.

Penjualan CD ROM ilegal Penyewaan perangkat lunak ilegal Downloading ilegal; melakukan download

thdp sebuah program komputer dari internet dg tidak mematuhhi kaidah yg tertera pd lisensi donload


Tahun 2001 bussines Software Alliance (BSA) mengadakan surei pembajakan perangkat lunak dari 65 negara dan hasilnya INDONESIA menempati peringkat ke 3 terbesar dunia setelah Vietnam dan Cina dg tingkat pembajakan sebesar 89%.


Beberapa alasan pelanggaran : Perangkat lunak bajakan lebih murah

dibandingkan dg membeli lisensi Data-data yg dimuat dalam format

digital, memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pd data-data dari satu media ke media lain.

Kecenderungan manusia utk selalu mencoba sesuatu yg baru.


Belum adanya perangkat UU yg mampu menjerat seseorang secara lebih egas ketika orang tsb diketahui menyebarluaskan dan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Indonesia sudah memiliki UUHC namun belum menempati peran strategis di dalam pelaksanaannya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Upaya mengatasi Pelanggaran Hak Cipta

Membangun budaya masyarakat utk menghargai hasil karya orang lain;

Pemerintah baik instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat utk secara bersama-sama memerangi pembajakan thdp karya-karya intelektual merupakan perbuatan yg merugikan perekonomian bangsa.

modul 8 uuhc

Documents