model pengukuran indeks inovasi pemerintah …

Model PeNGUKURAN INdeKS INoVASI PeMeRINTAH dAeRAH 2016 1

ii Model PeNGUKURAN INdeKS INoVASI PeMeRINTAH dAeRAH 2016

Penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KEDEPUTIAN BIDANG INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2016

iiiModel PeNGUKURAN INdeKS INoVASI PeMeRINTAH dAeRAH 2016

Penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Bibliografi

ISBN : 978-602-71620-7-5

Hak Cipta pada ©

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Diterbitkan Oleh:

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10,

Jakarta 10110

CETAKAN PERTAMA,

Penyunting :

Erfi Muthmainah, Marsono, Ria Veriani, Teguh Henry Prayitno, Harditya Bayu Kusuma

Desain sampul :

Witra Apdhi Yohanitas

Cet.1.Jakarta,Pipel-LAN,2016

132 hal : ilus : 18 x 25 cm


PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DEPUTI BIDANG INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Reviewer: Adi Suryanto

Tri Widodo Wahyu Utomo Agus Dwiyanto

Erfi Muthmainah

Tim Penyusun: Marsono

Menik Noviati Ria Veriani

Witra Apdhi Yohanitas Harditya Bayu Kusuma Teguh Henry Prayitno

Isni Kartika Larasati

Tim Administrasi: Sundari Rachmasari

M. Ramelan Gunanta


SAMBUTAN

Keinginan awal menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah ini didasari oleh keyakinan bahwa praktek inovasi sektor publik telah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah dengan fokus inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, baru beberapa daerah saja yang benar-benar berhasil mengembangkan dan melaksanakan inovasi dan telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan pemerintah daerah tersebut.

Disamping itu, banyak pemerintah daerah yang sama sekali belum mengembangkan inovasi daerah, sehingga hasil pengukuran indeks inovasi daerah ini dapat dijadikan basis dalam percepatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi di lingkungan pemerintah daerah ke depan. Kami berharap model pengukuran ini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang inovatif, mengingat dimensi dan indikator dalam panduan ini mencakup aspek-aspek yang sangat relavan dengan upaya-upaya pengembangan dan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan model pengukuran ini mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah kedepan berdasarkan hasil pemeringkatan yang menunjukkan basis data (baseline) serta prioritas perbaikan terhadap unsur-unsur yang memiliki nilai paling lemah.

Jakarta, November 2016 Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara,

Tri Widodo Wahyu Utomo


KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi negara, maka Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah yang difokuskan kepada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu tujuan penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah adalah untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah melalui penetapan ranking kemampuan berinovasi dan menilai unsur-unsur yang berpengaruh. Gunanya juga dapat mendorong pemerintah daerah mengintervensi unsur-unsur mana yang paling lemah untuk segera dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk mempermudah penggunaannya, telah dipersiapkan instrumen dengan formulir penilaian yang dapat secara langsung menghitung ranking atau peringkat indeks inovasi pemerintah daerah. Hal ini dapat mempermudah pengguna melakukan penilaian indeks inovasi pemerintah daerah dan dapat diketahui secara cepat kemanfaatan unsur-unsur. Pada akhinya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah ini.

Jakarta, November 2016 Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Erfi Muthmainah


DAFTAR ISI

Tim Penyusun iii

Sambutan iv Kata Pengantar v Daftar Isi vi Daftar Tabel vii Daftar Gambar viii Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 2 B. Tujuan 5 C. Output/Hasil yang Diharapkan 5 D. Manfaat 6

Bab II Tinjauan Pustaka 7 A. Kerangka Konseptual 8 B. Kerangka Regulasi 30 C. Strategi dan Arah Kebijakan Inovasi Daerah 32

Bab III Metode Penyusunan 37 A. Pendekatan Penyusunan 38 B. Framework 39 C. Action Plan 40 D. Empat Dimensi dan 44 Indikator 42 E. Lokus Uji Terap 45

Bab IV Uji Coba Instrumen 47 A. Instrumen Uji Terap 48 B. Pelaksanaan Uji Terap 57 C. Hasil Uji Terap 59 D. Hasil Perhitungan Indeks 62 E. Hasil Penyempurnaan Instrumen 68

Bab V Penutup 71 Daftar Pustaka 74 Lampiran

Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 79 Instrumen Internal Pemerintah Daerah 108 Instrumen Eksternal Masyarakat 117 Formulir Penghitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 120


DAftAr IsI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dimensi Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 48

Tabel 2. Hasil Uji Coba Instrumen Kabupaten Majalengka 59

Tabel 3. Hasil Uji Coba Instrumen Kota Blitar 60

Tabel 4. Hasil Uji Coba Instrumen Kota Pontianak 61

Tabel 5. Hasil Perhitungan Ujicoba Indeks 62

Tabel 6. Masukan dan Tindak Lanjut Perbaikan Instrumen 69


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Indeks Persepsi Korupsi 2015 2 Gambar 2. Ilustrasi Peringkat Ease of Doing Business 2 Gambar 3. Ilustrasi Global Competitiveness Report 3 Gambar 4. Ilustrasi Global Innovation Index 2016 4 Gambar 5. Level Inovasi Pelayanan Publik 10 Gambar 6. Delapan Jenis Inovasi Administrasi Negara 13 Gambar 7. Kriteria Inovasi Administrasi Negara 17 Gambar 8. Global Innovation Index 2015 Conceptual Framework 22 Gambar 9. Kerangka Pengukuran IPM 24 Gambar 10. Tahapan Penilaian IGA 26 Gambar 11. Hasil Laboratorium Inovasi 2015-2016 29 Gambar 12. Pendorong Inovasi 32 Gambar 13. Roadmap Inovasi Administrasi Negara 32 Gambar 14. Ilustrasi Innovation Hub 34 Gambar 15. Framework Penyusunan Model Pengukuran Indeks

Inovasi Pemerintah Daerah 39

Gambar 16. Action Plan Penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

40

Gambar 17. Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

44

Gambar 18. Spider Web Per Dimensi 63 Gambar 19. Spider Web Per Indikator Dimensi Input 63 Gambar 20. Spider Web Per Indikator Dimensi Proses 64 Gambar 21. Spider Web Per Indikator Dimensi Output 65 Gambar 22. Spider Web Per Indikator Dimensi Outcome 66 Gambar 23. Contoh Diagram Batang 66 Gambar 24. Contoh Diagram Balok 67 Gambar 25. Contoh Pie Chart 67 Gambar 26. Contoh Grafik 67 Gambar 27. Contoh Indeks Geospasial 68

ii PANdUAN PeNGUKURAN INdeKS INoVASI PeMeRINTAH dAeRAH 2016

2 Model PeNGUKURAN INdeKS INoVASI PeMeRINTAH dAeRAH 2016

A. LATAR BELAKANG

antangan berat bangsa Indonesia ke depan adalah perlunya perubahan desain dan orientasi agenda reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) dasa warsa, belum memberikan hasil yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Beberapa data empiris yang menguatkan kondisi tersebut antara lain Indonesia masih berada di posisi 88 dari 168 negara di dunia dengan level korupsi yang masih tinggi. Hingga akhir 2015, Indonesia memiliki skor 36 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Gambar 1. Ilustrasi Indeks Persepsi Korupsi 2015 Selanjutnya dibidang pelayanan publik berdasarkan data Ease of Doing

Business tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 128 dan 120 dari 189 negara. Sementara di tahun 2016, Indonesia mengalami kenaikan peringkat menjadi 109.

Gambar 2. Ilustrasi Peringkat Ease of Doing Business

T


The Global Competitiveness Report 2015-2016, Indonesia berada di posisi 37 dari 138 negara. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura di posisi 2, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.

Gambar 3. Ilustrasi Global Competitiveness Report 2016


Beberapa kondisi tersebut di atas, tentu saja berkorelasi dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini, dimana program-progam reformasi birokrasi belum berorientasi kepada inovasi-inovasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas didalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikasi belum optimalnya pelaksanaan inovasi tersebut dapat dilihat dari data Global Innovation Index 2016, dimana posisi Indonesia berada pada ranking 88 dari 128 negara artinya Indonesia mengalami penurunan peringkat satu level dari yaitu peringkat 87.

Gambar 4. Ilustrasi Global Innovation Index 2016

Ditingkat negara-negara ASEAN posisi Indonesia untuk keseluruhan indeks

sebagaimana tersebut di atas juga menunjukkan pada ranking yang hampir secara keseluruhan rendah. Hal ini bukan karena semangat berinovasi yang kurang tetapi ternyata negara lain yang lebih maju dalam berinovasi.

Disisi yang lain adanya pergeseran paradigma administrasi negara yang merupakan tantangan baru bagi penyelenggara negara yaitu: 1) berbasis sentralistik ke desentralistik; 2) manual/tradisional government ke ICT based governance; 3) tertutup ke terbuka; 4) akuntabilitas manajerial ke akuntabilitas publik; 5) pengawasan internal ke pengawasan eksternal (independent institution: Ombudsman, LSM, media massa, dll.); 6) silo mentality ke sinergitas; 7) budaya kerja pendekatan administratif ke budaya kerja berorientasi kualitas; 8) pengisian

INDONESIA: 88


jabatan tertutup/internal ke karier terbuka/pelibatan eksternal; 9) government “standard’ (one size fits all) public services ke customized public services; 10) status quo (comfort zone) ke pro perubahan (embrace uncertainty) bahkan ke transformasi; dan 11) sumberdaya melimpah ke sumber daya terbatas.

Berbagai tantangan dan perubahan paradigma tersebut di atas, sudah barang tentu harus diantisipasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui berbagai terobosan baru, ide-ide baru, sistem kerja baru dan program-program inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2016 menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah yang berfokus pada penyelenggaraan inovasi oleh pemerintah daerah, dengan menentukan komponen pengukuran seperti dimensi dan indikator serta instrumen pengukurannnya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah adalah untuk: 1. Melakukan pengukuran pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Daerah; 2. Mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

berbagai inovasi daerah; 3. Mendorong tumbuh-kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

C. OUTPUT/HASIL YANG DIHARAPKAN

Output/hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rancangan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah yang berisi 4 (empat) dimensi dan 44 (empat puluh empat) indikator, instrumen pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah serta langkah-langkah pengukurannya.


D. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terbangunnya model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah, yang dapat mendorong tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya daya saing daerah baik ditingkat lokal, nasional maupun global.


A. KERANGKA KONSEPTUAL

A.1 Konsepsi Inovasi Administrasi Negara (INAGARA)

Inovasi diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) dalam Innovation and Competitiveness bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Inovasi juga dimaknai sebagai: ide kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, best practices, good practices, terobosan, dan lain-lain. Meskipun tidak semua ide baru bisa dikategorikan sebagai inovasi (LAN, 2013). Secara lebih spesifik dikatakan bahwa inovasi adalah ide baru yang bisa diimplementasikan. Innovation as novelty in action (Altschuler dan Zegans, 1997); New ideas that works (Mulgan dan Albury, 2003).

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi sering bersinggungan dengan penyimpangan, diskresi, keberanian melakukan spekulasi sehingga inovasi dan pelanggaran memiliki jarak yang sangat tipis. Jika berhasil, berbagai penyimpangan tersebut kemudian mendapat label sebagai inovasi, akan tetapi jika gagal akan mendapat stigma sebagai penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran, dan lainnya yang sering menjadi objek pemeriksaan lembaga audit atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan problematika yang demikian, sebenarnya pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi pemimpin ataupun organisasi yang inovatif agar tidak mudah menjadi target ‘kriminalisasi’.

Berkaitan dengan inovasi dalam pelayanan publik, LAN (2013) telah mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi pelayanan, yang menyangkut: (a) Kebutuhan untuk inovasi pelayanan, (b) Jenis inovasi, (c) Level inovasi, (d) Area inovasi, (e) Inisiatif inovasi, (f) Tahapan sekuensial inovasi dan (g) Pelembagaan inovasi.

Berdasarkan identifikasi dari tim Lembaga Administrasi Negara, Kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal: 1. Masyarakat Indonesia makin terdidik, mengalami peningkatan pendapatan

dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami


proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah.

2. Pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money.

3. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus-menerus diharapkan mampu melakukan perubahan.

4. Pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.

5. Pemerintah dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong competitiveness dunia usaha dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan.

6. Pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik (LAN, 2013).

Sedangkan jenis inovasi dalam pelayanan publik antara lain mencakup: 1. Product Innovation, misalnya produk baru dalam instrumen kesehatan di

Rumah Sakit. 2. Service Innovation, cara baru dalam menyediakan pelayanan kepada

pelanggan, misalnya penyediaan formulir pajak melalui on-line 3. Process Innovation, proses organisasi yang didesain dengan cara baru. 4. Position Innovation, new context or ‘customer’, misalnya pelayanan baru

bagi generasi muda. 5. Strategic Innovation, tujuan baru bagi organisasi (misalnya: community

policy). 6. Governance Innovation, norma baru dalam pembuatan kebijakan untuk

pelayanan publik inovatif (misal: public-private partnership)


7. Rhetorical Innovation, konsep baru yang akan diimplementasikan dalam kebijakan publik (misal: carbon tax) (LAN, 2013).

Adapun terkait dengan level inovasi, antara lain meliputi : 1. Sistem pemerintahan (sistem pemerintahan yang lebih demokratis,

transparan, partisipatif yang memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam policy making);

2. Unit organisasi (penciutan, penggabungan, atau pembentukan unit organisasi yang khusus merespon kebutuhan pelayanan publik);

3. Business process (memperbaiki mekanisme kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, mengurangi persyaratan, memotong rantai birokrasi, dan lain-lain);

4. Individual (perubahan mindset, culture set, dan perilaku birokrat dari orientasi paradigma lama menjadi menggunakan paradigma yang baru. Birokrasi tidak lagi berorientasi dilayani, sebagai penguasa atau pangreh akan tetapi sebagai pelayan. Masyarakat bukan lagi sebagai client atau sekedar pelanggan akan tetapi sebagai citizen atau owner yang memiliki ‘kekuasaan’ untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik).

Selanjutnya terkait dengan area inovasi, adalah : 1. Inovasi pelayanan publik memiliki area yang sangat luas sesuai dengan

bidang pelayanan publik itu sendiri, seperti: kesehatan, pendidikan,

Individual

Business Process

Unit Organisasi

Sistem Pemerintahan

Gambar 5. Level Inovasi Pelayanan Publik

Menuju Pelayanan Publik Inovatif Berkelas Dunia


perijinan, dan lain-lain. Karena karakteristiknya yang berbeda tersebut maka inovasi di masing-masing bidang akan sangat kontekstual sesuai dengan bidang pelayanan tersebut.

2. Dari leveling pemerintahan, area inovasi juga akan berbeda apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai level kelurahan/desa.

3. Jika dikaitkan dengan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, inovasi pada level Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) akan menjadi area inovasi yang penting.

Lebih lanjut inisiatif inovasi pelayanan dapat muncul karena faktor internal

(birokrasi) dan eksternal (masyarakat). Inovasi faktor internal dapat muncul karena: 1. Pemimpin yang visioner, cerdas, berani, memiliki orientasi pelayanan,

memiliki dukungan politik dan sumber daya lain sehingga memungkinkan pemimpin tersebut membuat kebijakan inovatif;

2. Dukungan SDM birokrasi yang handal sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan inovatif;

3. Situasi kritis yang harus dihadapi oleh birokrasi sehingga mengharuskan birokrasi untuk berpikir out of the box;

4. Keterbatasan yang dihadapi oleh birokrasi karena anggaran, sumber daya alam yang minim, isolasi geografis, dan lainnya yang mengharuskan birokrasi berpikir kreatif;

5. Belum adanya kebijakan atau sebaliknya adanya kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah (daerah) sehingga mereka harus berpikir kreatif.

Sedangkan inovasi sebagai akibat faktor eksternal dapat diuraikan sebagai

berikut: 1. DPR dan DPRD yang suportif terhadap gagasan inovasi. Inovasi

membutuhkan payung kebijakan (misalnya Undang-Undang, Perda) dan anggaran (program-program pembangunan yang harus dibiayai APBN dan APBD) sehingga membutuhkan dukungan DPR dan DPRD untuk dapat merealisasikannya;

2. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sehingga menimbulkan demand pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, perlu diingat kesadaran tentang hak tersebut perlu diikuti dengan kesadaran tentang kewajiban, sebab realitas yang ada


menunjukkan bahwa inovasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat (misal: Inisiatif breast feeding oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat);

3. Keberadaan Civil Society Organization yang vibrant sehingga mampu memunculkan, mendorong, dan mendukung inisiatif inovasi yang digagas oleh pemerintah;

4. Dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan atau payung hukum yang memungkinkan munculnya inisiatif inovasi di daerah;

5. Sumber daya alam, finansial, dan budaya yang ada di masyarakat yang memungkinkan pemerintah daerah mampu melakukan inovasi pelayanan publik.

Pelembagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara

berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelembagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi day-to-day practices bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk pelembagaan inovasi tersebut antara lain adalah: (1) inovasi diberi payung hukum misalnya Perda, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya; (2) inovasi belum memiliki payung hukum, hanya berupa perubahan praktik baru yang dijalankan karena himbauan pimpinan.

Selanjutnya dalam era kekinian, inovasi merupakan sebuah istilah dan konsep yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Inovasi semakin dipercaya oleh banyak pihak sebagai pengungkit dan kunci untuk memperoleh manfaat-manfaat positif dalam lingkup yang luas, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara. Inovasi di bidang administrasi negara pada hakikatnya merupakan pengembangan dari best practices atau penerapan pada bidang kelembagaan, sumber daya aparatur, tata pemerintahan, serta pelayanan publik untuk menciptakan atau memperbaiki sistem sehingga mampu memberikan nilai tambah. Inovasi diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau reformasi administrasi negara yang efektif, responsif dan akuntabel.

Inovasi administrasi negara didefinisikan sebagai “proses memikirkan dan mengimplementasikan gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan untuk menjawab berbagai permasalahan administrasi negara”. Selanjutnya berdasarkan Buku Direktori Inovasi LAN (2014) inovasi administrasi negara meliputi 8 (delapan) jenis yaitu : (1) inovasi proses; (2) inovasi metode; (3) inovasi produk; (4) inovasi konseptual; (5) inovasi teknologi; (6) inovasi struktur; (7) inovasi hubungan; dan (8) inovasi SDM.


Gambar 7. Delapan Jenis Inovasi Administrasi

Uraian lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis inovasi administrasi negara sebagai berikut: 1. Inovasi Proses (process innovation)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur.

Keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain: a. Inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin. b. Proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif. c. Mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi. d. Bagi pelayanan publik langsung, indikator kesuksesan dilihat dari

peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1. Inovasi Proses

2. Inovasi Metode

3. Inovasi Produk

4. Inovasi Konseptual

5. Inovasi Teknologi

6. Inovasi Struktur

7. Inovasi Hubungan

8. Inovasi SDM


2. Inovasi metode (method innovation) Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan terhadap banyak orang. Pada organisasi sektor publik, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

3. Inovasi produk (product innovation) Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa.

4. Inovasi konseptual (conceptual innovation)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi teknologi (technology innovation)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-


government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation) Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada,

menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi hubungan (relationship innovation) Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya

tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking.

8. Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources development innovation) Inovasi sumberdaya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten,


maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (di dalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

Berdasarkan jenis-jenis inovasi administrasi negara sebagaimana tersebut

di atas juga telah ditetapkan kriteria inovasi administrasi negara. Berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015) memiliki kriteria: (1) kebaruan; (2) kemanfaatan; (3) memberi solusi; (4) dapat direplikasi; dan (5) kompatibel terhadap lingkungan sistem di luar dirinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi sebuah tindakan sebagai sebuah inovasi atau hanya pengulangan tindakan yang telah ada.

Uraian lebih rinci mengenai kriteria inovasi administrasi negara sebagai berikut: 1. Kebaruan

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik.

2. Kemanfaatan Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka outputnya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.

3. Memberi solusi Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

4. Dapat direplikasikan Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu.


Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagaian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

5. Kompatibilitas Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan, kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan diatas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya secara skematik kriteria inovasi administrasi negara dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

Gambar 7. Kriteria Inovasi Adminsitrasi Negara

Sumber: Tri Widodo W. Utomo, 20141


A.2 Pengertian Indeks

Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua

atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks memiliki satuan prosentase (%), namun dalam prakteknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Oleh karena angka indeks dikenal dua jenis periode, yaitu periode dasar dan periode berjalan. Periode dasar adalah periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan suatu kegiatan tersebut. Periode dasar dinyatakan dalam angka indeks = 100. Sedangkan periode berjalan adalah periode yang dipakai untuk membandingkan dalam kegiatan bersangkutan.

Angka indeks dalam prakteknya banyak digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) Membandingkan dua nilai yang fungsinya untuk melihat perubahan yang terjadi; (2) Melihat besarnya perubahan atau perkembangan perubahan dari waktu ke waktu. Contoh : (a) Indeks harga, untuk mengukur perubahan harga; (b) Indeks biaya hidup, untuk mengukur tingkat inflasi atau maju mundurnya usaha yang dilakukan; dan (c) Indeks produksi, untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Adapun manfaat angka indeks adalah untuk mengetahui fluktuasi dan perkembangan suatu ukuran, baik itu harga, nilai atau kualitas dari satu periode ke periode yang lain.

Menurut Dr. Winardi, angka indeks merupakan sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume perniagaan dan sebagainya dalam periode tertentu, dibandingkan dengan tingkat harga, volume perniagaan suatu periode dasar, yang nilainya dinyatakan dengan 100. Sedangkan menurut Samsubar Saleh, angka indeks merupakan suatu analisis data statistik yang terutama ditujukan untuk mengukur berapa besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai macam komoditas selama satu periode waktu tertentu. Dalam suatu analisis perekonomian, angka indeks mempunyai peranan yang sangat besar, karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi mapun deflasi yang terjadi di negara tertentu.

Angka indeks biasanya didefinisikan sebagai perbandingan dari harga, kuantitas, atau nilai (dalam persentase) dari dua periode waktu yang berbeda (kadang-kadang perbandingannya bukan antar waktu, tapi dua tempat dalam satu yang sama). Periode waktu yang menjadi dasar perbandingan dinamakan periode dasar. Sementara periode waktu yang dibandingkan terhadap periode dasar disebut periode given. Dari definisi di atas angka indeks dapat disimpulkan bahwa besaran yang bisa dibandingkan dalam angka indeks bisa berupa kuantitas, harga dan nilai.


Angka indeks dapat dipergunakan untuk berbagai pengukuran, seperti: indeks perdagangan, untuk mengukur hasil penjualan barang yang riil (nyata), indeks harga konsumen untuk mengukur taraf hidup daripada penerima pendapatan tetap melalui pengukuran pendapatn nyata, upah nyata dan juga untuk mengukur kekuatan beli uang. Selain itu, angka indeks juga mempunyai beberapa kegunaan yang lain, misalnya: 1. Memudahkan dalam melakukan perbandingan dan analisis rangkaian dengan

menetapkan suatu periode dasar dan mencakup berbagai kumpulan angka. 2. Merupakan cara yang mudah untuk mengekspresikan suatu perubahan

jumlah dari sekelompok bagian-bagian yang heterogen. 3. Mengubah data menjadi angka indeks juga memudahkan untuk

membandingkan trend dalam suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah yang sangat besar.

4. Angka indeks juga merupakan salah satu peralatan statistik yang ditunjuk guna mengembangkan pengetahuan tentang aspek-aspek dari perekonomian.

Selanjutnya menurut M.Iqbal Hasan, menyebutkan bahwa angka Indeks

adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan memiliki satuan persen (%). Selanjutnya disebutkan bahwa angka Indeks ada dua jenis yaitu menurut penggunaan dan penentuan. Jika menurut pengunaan dibagi menjadi tiga yaitu (http://matakristal.com/tag/macam-angka-indeks/). 1. Angka Indeks Harga (Price Relative)

Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang, dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan.

2. Angka Indeks Jumlah (Quantity Relative) Indeks jumlah adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Angka indeks menurut penentuannya di bagi menjadi dua yaitu metode tertimbang dan tak tertimbang. Angka indeks dapat dipergunakan untuk berbagai pengukuran, seperti: indeks perdagangan, untuk mengukur hasil penjualan barang yang riil (nyata), indeks harga konsumen untuk mengukur taraf hidup daripada penerima pendapatan tetap melalui pengukuran pendapatan nyata, upah nyata dan juga untuk mengukur kekuatan beli uang.


Selain itu, angka indeks juga mempunyai beberapa kegunaan yang lain, misalnya : a. Memudahkan membandingkan dan menganalisis rangkaian dengan

menetapkan suatu periode dasar dan mencakup berbagai kumpulan angka.

b. Merupakan cara yang mudah untuk mengekspresikan suatu perubahan jumlah dari sekelompok bagian-bagian yang heterogen.

c. Mengubah data menjadi angka indeks juga memudahkan untuk membandingkan trend dalam suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah yang sangat besar

d. Angka indeks juga merupakan salah satu peralatan statistik yang ditunjuk guna mengembangkan pengetahuan tentang aspek-aspek dari perekonomian.

Adapun pengertian Indeks Tertimbang, Sansubar Saleh menyatakan bahwa

indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang (bobot atau weight) terhadap angka-angka lainnya, sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang/komoditi tersebut secara subyektif. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tertimbang :

I = [(ΣPn x W) / (ΣPo x W)] x 100%.

Terkait dengan indeks tertimbang, disamping menggunakan angka

penimbang secara subyektif dapat juga memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang tersebut, sehingga sering disebut dengan Indeks Kuantitas. Dalam menghitung indeks kuantitas tersebut variabel yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan adalah kuantitas dari masing-masing komoditi. Secara umum indeks kuantitas dapat dihitung dengan lima model, yaitu: (1) Indeks Laspeyres; (2) Indeks Paasche; (3) Indeks Drobisch; (4) Indeks Fisher; dan (5) Indeks Edgeworth.

Indeks Laspeyres, yaitu model penghitungan indeks dengan menggunakan

kuantitas pada tahun dasar (Qo) sebagai faktor penimbang. Dirumuskan :

IL = [(ΣPn x Qo) / (ΣPo x Qo)] x 100%


Indeks Paasche, yaitu model penghitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke-n (Qn) sebagai faktor penimbang. Dirumuskan :

IP = [(ΣPn x Qn) / (ΣPo x Qn)] x 100%

Indeks Drobisch, merupakan kombinasi dari Indeks Laaspeyres dengan Indeks Paasche atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Drobisch ini untuk memperkecil perbedaan dari Indeks Laaspeyres dan Indeks Paasche. Dirumuskan :

ID = (IL + IP)/2

Indeks Fisher, merupakan rata-rata dari Indeks Laaspeyres dan Indeks

Paasche, tetapi dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut. Dirumuskan :

IF = √(IL x IP)

Indeks Edgeworth, yaitu model penghitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke-n dengan kuantitas tahun dasar atau (Qo + Qn) dan digunakan sebagai faktor penimbang. Dirumuskan :

IL = [(ΣPn x (Qn + Qo)) / (ΣPo x (Qn + Qo))] x 100%

A.3 Model-Model Indeks 1. Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index)

Hasil dari benchmarking teoritis Global Innovation Index didapatkan bahwa dalam pengukuran indeks didasarkan pada dimensi input dan output. Dimensi input terdiri dari 1) Institusi yang terdiri dari pendekatan lingkungan politik, hukum, dan bisnis; 2) Human Capital dan Research yang terdiri dari pendidikan dan penelitian dan pengembangan; 3) Infrastruktur yang meliputi teknologi informasi, sarana umum, dan keberlanjutannya; 4) Kepuasan pasar; dan 5) Business Sophisticated. Kemudian Dimensi Output didasarkan pada 1) Pengetahuan Teknologi yang meliputi knowledge creation, knowledge impact, dan knowledge diffussion; dan 2) Creative Outputs yang berupa intangible asset, creative goods and services, dan online creativity.


Gambar 8. Global Innovation Index 2015 Conceptual Framework

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita; nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Penyempurnaan terhadap metode IPM telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2016 dengan merubah beberaa indikator dan metode yaitu, Angka


melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sedangkan metode penghitungan dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Adapun kerangka pengukuran IPM sesuai dengan hasil penyempurnaan dapat dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut:

Sumber: BPS, 2016.

Gambar 9. Kerangka Pengukuran IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan,

dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan


Dimensi Pendidikan

Dimensi Pengeluaran

Dari ke-3 dimensi tersebut, didapatkan Rumus IPM sebagai berikut:

3. Innovative Government Award (IGA)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah tersebut, sehingga diapresiasi dan diberi penghargaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 219 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian penghargaan Pemerintah daerah Inovatif ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Filosofi penting dibalik penganugerahan ini adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi kepala daerah yang dipandang telah berhasil melakukan upaya-upaya strategik inovatif dalam kepemimpinan daerah yang bermanfaat bagi publik dan meningkatkan kemandirian daerah. Inovasi-inovasi Pemerintah Daerah ini merupakan upaya untuk mengatasi


permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program inovasi tersebut merupakan bukti kemampuan inovasi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya melalui berbagai inovasi, karena tanpa inovasi, masyarakatnya akan tetap tertinggal dibandingkan kemajuan masyarakat daerah lain, serta memiliki daya saing yang rendah dalam percaturan regional dan global. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan penghargaan inovatif kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian untuk menemukan berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 4 (empat) kategori, yakni: (1) tata kelola pemerintahan daerah; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan 4 (empat) kategori tersebut, secara bertahap dilakukan penilaian untuk menetapkan Pemenang IGA Tahun 2011, dengan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Ahli IGA dan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Gambar 10. Tahapan Penilaian IGA

Tahap 1

• Mengidentifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program inovatif melalui pemberitaan media masaa (cetak dan elektronik), dan untuk Tahun 2011 diidentifikasi sebanyak 88 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

• Mengelompokkan 88 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke dalam 4 (empat) kategori program inovatif, yakni: (1) Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (2) Pelayanan Publik; (3) Pemberdayaan Masyarakat; dan (4) Peningkatan Daya Saing Daerah.

Tahap 2

• Menetapkan “30 Nominator Terpilih” dari 88 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, melalui penelaahan terhadap data dan informasi yang tersedia, serta melakukan penilaian dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yakni: (1) Inisiatif Program inovatif; (2) Sumber Pembiayaan Program Inovatif; dan (3) Replikasi Program Inovatif.

• Kepada 30 orang Bupati/Walikota selaku Nominator Terpilih, telah diberikan penghargaan IGA pada tanggal 24 Oktober 2011.

Tahap 3 • Menetapkan “12 Nominator Unggulan” dari 30 Nominator Terpilih, melalui penelaahan terhadap data dan informasi yang

tersedia, dan melakukan penilaian dengan menggunakan 4 (empat) indikator masing-masing untuk setiap kategori program inovatif (total 16 indikator penilaian).

Tahap 4 • Menetapkan “4 (empat) Pemenang IGA Tahun 2011 sesuai dengan 4 (empat) kategori program inovatif, dengan menggunakan 3

(tiga) indikator penilaian.


4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggraan Pelayanan Publik Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014. yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang ”relevan, valid” dan reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. b. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. c. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.


h. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Survey dilakukan dengan metode kuantitatif untuk memperoleh

informasi tentang kepuasan pengguna jasa yang akan digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, dan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penentuan fokus survey merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan survey. Survey kepuasan dilakukan dengan penyebaran kuesioner/ kuesioner yang akan diarahkan berdasarkan beberapa aspek kepuasan dalam kaitannya dengan pelayanan Instansi di Surabaya. Adapun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan survey adalah karakteristik responden dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 disebutkan bahwa teknik Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan teknik survei, antara lain: a. Kuesioner dengan wawancara tatap muka; b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui

surat; c. Kuesioner elektronik (internet/e-survey); d. Diskusi kelompok terfokus; e. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut: a. Menyusun instrumen survei; b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; c. Menentukan responden; d. Melaksanakan survei; e. Mengolah hasil survei; f. Menyajikan dan melaporkan hasil.

Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal yang menjadi perhatian utama atas hasil survei tersebut, adalah harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei


terhadap peningkatan kualitas layanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat disampaikan melalui media massa, website dan media sosial.

A.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Percepatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung berbagai terobosan, ide dan gagasan baru yang dapat memicu para birokrat untuk melakukan berbagai inovasi. Berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat terwujudnya inovasi tersebut, telah dilakukan antara lain melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang pembentukan Komite Inovasi Nasional (KIN), program One Agency One Innovation oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam konteks inovasi tersebut, beberapa instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengambil ide dan gagasan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja yang mengarah pada upaya efisiensi dan efektivitas melalui berbagai inovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Sebagai implementasi program One Agency One Innovation Kementerian PAN-RB telah melakukan kompetisi inovasi dengan penetapan Top 99, Top 33 dan 5 finalis terbaik yang akan dikompetisikan pada badan PBB yaitu United Nation Public Service Award (UNPSA). Disamping itu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga telah melakukan pendokumentasian sebagian inovasi yang telah diterapkan di beberapa daerah.

Lembaga Administrasi Negara melalui Kedeputian bidang Inovasi Administrasi Negara mendorong pengembangan inovasi daerah melalui program Laboratorium Inovasi yang dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2015, tercatat 3 (tiga) daerah yang telah melaksanakan laboratorium inovasi yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Majalengka.


Gambar 11. Hasil Laboratorium Inovasi 2015-2016 (Sumber: Tri Widodo W. Utomo, November 2016)

Kemudian, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 11 kabupaten kota yang

melaksanakan program laboratorium inovasi yaitu Kabupaten Kupang, Kota Tarakan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karo, Kota Pontianak, Kota Samarinda, dan Kabupaten Bau-bau yang menghasilkan 1969 inovasi. Tahun 2017 diharapkan semakin banyak kabupaten kota yang melaksanakan program laboratorium inovasi.

Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN juga melakukan pendokumentasian inovasi melalui kegiatan Direktori Inovasi Administrasi Negara. Pada tahun 2014, Direktori untuk inovasi di Pemerintah Daerah. Tahun 2015, pengembangan direktori Inovasi Administrasi Negara seri Pemimpin Perubahan peserta diklatpim Tk. I – Tk. II predikat 5 (lima) besar tahun 2013 – 2014). Kemudian, tahun 2016, Pengembangan Direktori Inovasi Administrasi Negara Bidang Pelayanan Publik yang menyangkut aspek inovasi di BUMN/BUMD. Selain itu, dalam rangka penyebaran inovasi dalam bentuk lain juga telah dilaunching Majalah Inovasi Administrasi Negara (Inagara Magz).

B. KERANGKA REGULASI Pengembangan dan pembangunan inovasi dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah telah memiliki landasan kebijakan yang kuat yaitu dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Pasal 386 disebutkan bahwa (1) Dalam


rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dan inovasi dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Pasal 387 menyebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 388 disebutkan bahwa: (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat; (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Sebagai jaminan dari pemerintah dalam mendorong percepatan inovasi pemerintah daerah, maka dalam Undang-undang ini juga disebutkan mengenai ketentuan adanya pembebasan dari tuntutan pidana terhadap kegagalan dalam melakukan inovasi. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 389 yang berbunyi “dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah


dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.”

Selanjutnya dalam rangka mendorong tumbuhkembangnya inovasi daerah telah dilakukan beberapa upaya antara lain: 1. Kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB

dan kebijakan one agency one innovation; 2. Pengembangan Sistem Inovasi Pemerintah Daerah (SIDa) oleh BPPT; 3. Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri; 4. Komisi Inovasi Nasional (KIN); 5. Laboratorium Inovasi oleh Lembaga Administrasi Negara.

Gambar 12. Pendorong Inovasi

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Strategi dan arah kebijakan inovasi administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan telah termuat dalam Roadmap Inovasi Administrasi Negara yang telah disusun oleh Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN sebagaimana dalam Gambar 13 sebagai berikut:

Gambar 13. Roadmap Inovasi Administrasi Negara

Pendorong Inovasi

Sinovik

SIDa

IGA KIN

Lab. Inovasi


Salah satu strategi percepatan inovasi pemerintahan adalah melalui penyusunan Pedoman Pengembangan Kapasitas Inovasi dan Pembentukan Hub-Hub Inovasi di seluruh Indonesia. Dalam hal pengembangan kapasitas inovasi tersebut, antara lain mencakup: (a) inovasi sumberdaya manusia (individu); (b) kapasitas organisasi; dan (c) kapasitas sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya. a. Pengembangan Kapasitas Individu

Pemahaman dari pengembangan kapasitas individu ASN adalah peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, champion of Innovation untuk pengelolaan Laboratorium INAGARA, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi.

b. Pengembangan Kapasitas Organisasi Pemahaman dari kapasitas organisasi adalah peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja; Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi; Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja; Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi; Peningkatan budaya kerja organisasi yang inovatif serta menjunjung nilai-nilai ASN. Pengembangan kapasitas organisasi dilaksanakan dengan cara: Penataan struktur organisasi yang dilakukan dengan mengevaluasi kelembagaan organisasi saat ini dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan; Pembenahan pola dan metode pelibatan dan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan organisasi; Penetapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sehingga dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pekerjaan; Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan; Perbaikan mekanisme hubungan dan jaringan kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi;


Internalisasi nilai-nilai ASN dalam pembangunan budaya kerja organisasi yang inovatif.

c. Pengembangan Kapasitas Sistem Pemahaman dari kapasitas sistem adalah peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan. Dalam praktiknya pengembangan kapasitas INAGARA tidak bisa dilakukan secara terpisah karena ketiganya saling terkait menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini (birokasi kelas dunia). Strategi lain yang dipandang sangat penting dalam upaya percepatan pengembangan inovasi di berbagai daerah adalah perlunya pembentukan hub-hub Inovasi di seluruh Indonesia. Sentral inovasi pemerintah (public sector innovation hub) diartikan sebagai pusat penciptaan dan pengembangan inovasi jajaran pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan terkoneksi antara hub dalam rangka percepatan pengembangan inovasi.

Gambar 14. Ilustrasi Innovation Hub


Strategi pengembangan inovasi pemerintah juga dilakukan secara bertahap dan bergerak berdasarkan level pemerintahannya (pusat, provinsi, dan kab/kota). Pengembangan inovasi pemerintah (public sector innovation development) terkait dengan innovation hub diartikan sebagai penciptaan dan pengembangan inovasi jajaran pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan kinerja tinggi dan mendorong daya saing di tingkat lokal maupun nasional. Agenda tersebut terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu: Actor, Content, dan Infrastructure. a. Actor meliputi 3 (tiga) subkomponen, yaitu 1) SDM yang memiliki

kompetensi di bidang inovasi (resourceful actors), 2) SDM yang melakukan fasilitasi atau mediasi inovasi (fasilitator/mediator), dan 3) SDM yang menjadi calon innovator (aspirant actors). Resourceful actors berasal dari SDM Lembaga Administrasi Negara

dan pihak-pihak lain yang dipandang memiliki kompetensi memadai untuk melakukan transfer pengetahuan dan penciptaan inovasi, dan juga memiliki pengalaman berinovasi. Adapun Fasilitator/Mediator Inovasi adalah SDM dari lingkungan LAN dan instansi pemerintah lainnya yang telah dilatih dan diasistensi oleh resourceful actors serta telah dinyatakan mampu melakukan fasilitasi dan mediasi inovasi di jajaran instansi pemerintah. Resourceful actors dan fasilitator/ mediator memiliki fungsi untuk melakukan replikasi tim champion of innovation sehingga akan tumbuh dan berkembang champion of innovation yang baru di seluruh Kementerian dan Lembaga, terutama di tingkat Provinsi.

Sementara itu, aspirant actors adalah calon-calon inovator dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah yang akan melakukan praktik inovasi di lingkungan kerjanya berdasarkan transfer pengetahuan yang sudah diterima dari resourceful actors atau fasilitator/mediator.

b. Content, meliputi 2 (dua) subkomponen, yaitu 1) pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang bagaimana berinovasi (knowledge, skills & attitude), dan 2) Praktik atau pengalaman berinovasi (practices/ experiment). Penciptaan dan sharing pengetahuan, ketrampilan dan sikap

mengenai bagaimana berinovasi dilakukan oleh seluruh actors


(resourceful actors, fasilitator/mediator, dan aspirant actors) berdasarkan peran masing-masing.

Praktik/pengalaman berinovasi dilakukan oleh para fasilitator/ mediator sebelum diberi sertifikasi untuk melakukan fasilitasi dan mediasi berinovasi. Selain para fasilitator/mediator, praktik/ pengalaman berinovasi juga harus dilakukan oleh para aspirant actor dari beragam instansi pemerintah.

c. Infrastructure, meliputi 3 (tiga) subkomponen, yaitu 1) program untuk berinovasi, 2) media penciptaan dan sharing inovasi, dan 3) Proses penciptaan dan sharing inovasi. Program yang terkait dengan penciptaan dan sharing pengetahuan,

diantaranya yaitu bimbingan teknis dan workshop inovasi. Adapun program yang terkait dengan praktik/pengalaman berinovasi, meliputi inno lab, replikasi inovasi, dan benchmark.

Media yang digunakan dalam penciptaan dan sharing inovasi maupun praktik/pengalaman inovasi yaitu website, on-line training, dan modular.

Proses penciptaan dan sharing inovasi maupun praktik/pengalaman inovasi dalam konteks ini meliputi start up, incubation, disemination, implementation, dan impact assessment.


A. PENDEKATAN PENYUSUNAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah adalah studi literatur dan benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya. Studi literatur dilakukan melalui penelaahan terhadap konsep-konsep yang relevan, yang selanjutnya diturunkan ke dalam desain model pengukuran indeks. Adapun benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks dilakukan dalam rangka mendesain dimensi, indikator dan parameternya. Untuk mendapatkan desain model, dimensi, indikator dan parameternya juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai instansi terkait. Disamping itu, agar model pengukuran dan instrumen yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih. a.1 Studi Literatur

Untuk mendesain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah dilakukan studi literatur dan studi dokumen. Studi literatur dilakukan melalui kajian pustaka berupa tinjauan teori (teoritical review) dan tinjauan kebijakan (policy review) yang relevan dengan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah. Studi literatur dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan teori dan kebijakan yang sekaligus digunakan sebagai kerangka konseptual model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah.

a.2 Benchmarking Benchmarking dalam penyusunan model pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan model-model pengukuran indeks yang telah digunakan dan memiliki dasar konseptual yang kuat dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, benchmarking dilakukan terhadap Global Innovation Index dan sebagian Government Innovation Index Korea Selatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a.3 Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan mengundang para pakar dan praktisi yang terkait dengan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah. Melalui FGD ini akan digali mengenai konsep, kebijakan dan strategi serta pengalaman dalam penyusunan panduan dan pengukuran indeks inovasi.

a.4 Validasi dan Uji Terap Untuk memperoleh model pengukuran dan instrumen yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih. Dengan harapan bahwa, desain model pengukuran


indeks inovasi pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan diseluruh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing.

B. FRAMEWORK

Untuk memberikan bobot terhadap hasil penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah melalui kerangka kerja (framework) sebagai berikut:

Gambar 15. Framework Penyusunan Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

ini, tim Pusat Inovasi Pelayanan Publik melakukan serangkaian kegiatan mulai dari studi literatur, studi kebijakan, FGD, Validasi data, kunjungan lapangan sampai dengan terbentuknya instrumen indeks inovasi pemerintah daerah yang terdiri dari 4 dimensi dan 44 indikator dengan bobot yang berbeda-beda. 4 dimensi dan 44 indikator akan disampaikan dalam pembahasan setelah action plan berikut ini.


C. ACTION PLAN

Action Plan kegiatan penyusunan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah secara rinci dapat dijelaskan sebagaimana gambar 16 berikut:

1. Review Literatur dan Model-Model Pengukuran Indeks Tahap ini merevitalisasi hasil review literatur dan benchmarking model-model pengukuran indeks inovasi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui studi dan telaah berbagai literatur yang relevan serta melaksanakan diskusi terbatas dengan mengundang narasumber dan pakar serta praktisi yang berkompeten dalam penyusunan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah.

2. Review hasil identifikasi awal data primer dan sekunder Dalam tahapan ini Tim akan melakukan identifikasi berbagai literatur terkait baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penyusunan desain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi terbatas dengan mengundang narasumber yang kompeten. Hasil dari identifikasi data primer maupun sekunder serta benchmarking model-model pengukuran indeks, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menyusun desain awal model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah.

Review Literatur dan Model-Model Pengukuran

Indeks

Review Hasil Identifikasi Awal Data Primer dan

Sekunder

Penyusunan desain awal model pengukuran indeks

inovasi pemerintah daerah

Penyusunan Instrumen Uji Terap

Uji Terap Model Pengukuran Indeks Inovasi

Pemerintah Daerag

Perbaikan Model Pengukuran Indeks Inovasi

Pemerintah Daerah

Finalisasi Desain Model Pengukuran Model Indeks

Inovasi Pemerintah Daerah

Gambar 16. Action Plan Penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah


3. Penyusunan desain awal model pengukuran indeks inovasi daerah Setelah kristalisasi data primer dan sekunder serta benchmarking, selanjutnya dilakukan penyusunan draft disain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah. Agar draft disain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah memiliki tingkat validitas yang tinggi dan implementatif sesuai kebutuhan, maka kegiatan ini juga dilakukan diskusi terbatas dengan mengundang narasumber yang kompeten guna memberikan masukan terhadap draft disain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah.

4. Penyusunan instrumen Uji Terap Untuk memperoleh disain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sesuai yang diharapkan, maka dilakukan penyusunan instrument uji terap yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dengan memperhatikan masukan dan saran dari pakar dan berbagai stakeholder.

5. Uji terap model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah Setelah instrumen uji terap divalidasi, maka dilakukan uji terap di beberapa daerah terpilih. Dengan harapan bahwa desain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan di seluruh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

6. Perbaikan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah Berdasarkan hasil uji terap, maka selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sesuai dengan tantangan, kendala dan hambatan serta berbagai hal yang dapat mendorong penerapan model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah tersebut.

7. Finalisasi desain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah Sebelum model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah disosialisasikan dan diterapkan di barbagai daerah, maka harus dipastikan bahwa model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah tersebut benar-benar menjadi sebuah inovasi dan terobosan baru untuk mendorong, memotivasi, mengapresiasi, dan mengakselerasi tumbuhkembangnya


inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dilakukan finalisasi desain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah melalui diskusi terbatas dengan mengundang pakar dan seluruh stakeholder terkait.

D. EMPAT (4) DIMENSI DAN 44 INDIKATOR

Ruang lingkup indeks inovasi pemerintah daerah mencakup Dimensi dan Indikator yang menjadi parameter dalam penilaian indeks inovasi pemerintah daerah. Dimensi merupakan bagian atau aspek atau variabel utama yang memberikan nilai cakupan inovasi suatu pemerintah daerah. Penentuan dimensi dalam panduan ini didasarkan pada aspek manajemen kinerja inovasi yang mencakup Input (masukan), Process (proses), Output (keluaran) dan Outcomes (manfaat) dari inovasi yang telah dihasilkan dan dilaksanakan. Penentuan dimensi tersebut juga tidak terlepas dari hasil benchmarking teoritis dari Global Innovation Index dan Government Innovation Index Korea Selatan.

Dimensi input (masukan) mencakup segala sumberdaya seperti kebijakan, kepemimpinan dan SDM, dukungan peralatan dan teknologi (TI), material, anggaran (dana), dan masukan lainnya yang harus dipenuhi untuk mengembangkan dan menghasilkan inovasi daerah. Dimensi input dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah memiliki 10 indikator, yaitu: (1) visi inovasi, (2) komitmen perubahan, (3) reward bagi inovator, (4) kebijakan pendorong inovasi, (5) kapasitas SDM inovasi, (6) kepedulian SDM terhadap inovasi, (7) pengembangan SDM inovasi, (8) dukungan anggaran, (9) optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan (10) penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja.

Dimensi process (proses) merupakan segala upaya dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menghasilkan berbagai jenis dan jumlah inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimensi proses dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah memiliki 7 indikator, yaitu: (1) sosialisasi kebijakan inovasi, (2) bimtek/advokasi/pendampingan program, (3) pengembangan inovasi dalam RPJMD, (4) program dan kegiatan inovasi dalam Renstra SKPD, (5) pengembangan jejaring inovasi, (6) benchmarking menggali ide dan gagasan inovasi, serta (7) pemanfaatan hasil benchmarking.

Dimensi output (keluaran) adalah hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan inovasi pemerintah daerah baik berupa jumlah dan jenis serta berbagai capaian kinerja (kuantitas, kualitas, prosentase dan efisiensi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimensi output dalam pengukuran


Indeks Inovasi Pemerintah Daerah terdiri dari 20 indikator, yaitu: (1) jumlah inovasi yang dihasilkan, (2) jenis inovasi yang dihasilkan, (3) kualitas inovasi, (4) pedoman teknis operasional inovasi pemda, (5) pelembagaan inovasi, (6) ketersediaan sistem informasi layanan publik, (7) penyelesaian layanan pengaduan, (8) tingkat capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM), (9) peningkatan jumlah perijinan, (10) peningkatan pendapatan perkapita, (11) peningkatan lapangan kerja, (12) peningkatan investasi, (13) penurunan angka kemiskinan, (14) peningkatan PAD, (15) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, (16) tingkat partisipasi stakeholders, (17) opini BPK terhadap laporan keuangan, (18) nilai capaian LAKIP, (19) efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan (20) peningkatan nilai IPM.

Dimensi outcome (hasil) merupakan kondisi nyata (pembuktian) apakah berbagai output yang telah dihasilkan dari program dan kegiatan inovasi benar-benar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kemanfaatan dan kepuasan bagi masyarakat. Dimensi outcome dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah terdiri dari 7 indikator, yaitu: (1) ketersediaan informasi layanan, (2) kemudahan proses layanan, (3) kehandalan sistem, (4) kecepatan layanan (5) kemanfaatan inovasi, (6) relevansi inovasi dengan program prioritas daerah, dan (7) tingkat kepuasan layanan.

Secara skematis dimensi dan indikator pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar 17 sebagai berikut:


Gambar 17. Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

1. Visi Inovasi 2. Komitmen Perubahan 3. Reward bagi Inovator 4. Kebijakan pendorong

inovasi 5. Kapasitas SDM inovasi 6. Kepedulian SDM terhadap

inovasi 7. Pengembangan SDM inovasi 8. Dukungan anggaran 9. Optimalisasi CSR dalam

mendukung inovasi 10. Penggunaan IT

1. Sosialisasi kebijakan inovasi 2. Bimtek/advokasi/

pendampingan program 3. Pengembangan inovasi di

RPJMD 4. Program dan Kegiatan Inovasi

di Renstra SKPD 5. Pengembangan jejaring

inovasi 6. Benchmarking menggali ide &

gagasan inovasi 7. Pemanfaatan hasil

benchmarking

PROSES

INPUT

1. Ketersediaan informasi layanan 2. Kemudahan proses layanan 3. Kehandalan sistem 4. Kecepatan layanan 5. Kemanfaatan inovasi 6. Relevansi inovasi dengan program

prioritas daerah 7. Tingkat kepuasan layanan

OUTCOMES

1. Jumlah inovasi yang dihasilkan

2. Jenis inovasi yang dihasilkan 3. Kualitas inovasi 4. Pedoman teknis inovasi

daerah 5. Pelembagaan inovasi 6. Ketersediaan sistem

informasi layanan publik 7. Penyelesaian layanan

pengaduan 8. Tingkat capaian hasil Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Peningkatan Jumlah

Perijinan 10. Peningkatan pendapatan

perkapita 11. Peningkatan lapangan kerja 12. Peningkatan investasi 13. Penurunan angka

kemiskinan 14. Peningkatan PAD 15. Transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintahan

16. Tingkat partisipasi stakeholders

17. Opini BPK terhadap laporan keuangan

18. Nilai capaian LAKIP 19. Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintahan 20. Peningkatan Nilai IPM

4 Dimensi dan 44 Indikator Indeks


OUTPUT


E. LOKUS UJI TERAP

Dalam rangka memperoleh Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diharapkan, maka dilakukan uji terap terhadap desain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah yang telah dikembangkan. Adapun daerah yang terpilih sebagai obyek uji terap adalah: (a) Kabupaten Majalengka; (b) Kota Blitar; dan (c) Kota Pontianak.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan daerah yang menjadi pendampingan laboratorium inovasi LAN dan juga yang belum menjadi laboratorium inovasi. Disamping itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran serta atas pertimbangan bahwa ketiga daerah tersebut relatif cukup berhasil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga layak untuk dijadikan obyek (lokus) uji terap.


A. INTRUMEN UJI TERAP

Berdasarkan hasil dari penjabaran empat (4) dimensi dan 44 indikator di atas, instrumen pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah yang digunakan pada saat pelaksanaan uji coba lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

DIMENSI INPUT PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Pimpinan daerah memiliki visi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

(1) = Tidak memiliki visi inovasi

(2) = Memiliki visi inovasi tetapi belum ditindaklanjuti secara konkrit.

(3) = Memiliki visi inovasi dan telah ditindaklanjuti secara terbatas.

(4) = Memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Roadmap Inovasi daerah.

(5) = Memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan telah dijabarkan dalam Roadmap, Action Plan, Renstra dan Program kerja seluruh SKPD

2. Pimpinan daerah memiliki

komitmen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

(1) = Tidak memiliki komitmen perubahan (2) = Melakukan perubahan secara parsial (3) = Melakukan perubahan secara menyeluruh di

setiap bagian organisasi (4) = Mengembangkan perubahan yang sudah ada (5) = Melakukan perubahan secara bekelanjutan.

3. Pimpinan daerah memberikan reward kepada para inovator di pemerintah daerah

(1) = Tidak ada reward bagi inovator (2) = Memberi reward bagi sebagian innovator (3) = Memberi reward kepada seluruh pelaksana inovasi (4) = Memberikan reward dan tantangan untuk

pengembangan bagi para inovator (5) = Membangun budaya kompetisi dan memberikan

reward bagi para inovator

4. Kebijakan Pendorong Inovasi pemerintah daerah

(1) = Tidak ada kebijakan (2) = Hanya ada panduan (3) = Ada pedoman dan panduan (4) = Ada panduan teknis dan Perkada (5) = Ada seluruhnya


5. Pemahaman SDM aparatur daerah terhadap inovasi daerah

(1) = SDM aparatur daerah belum memahami tentang inovasi

(2) = Sebagian SDM aparatur daerah pegawai sudah memahami tentang inovasi

(3) = SDM aparatur pada unit kerja tertentu sudah memahami tentang inovasi

(4) = Semua SDM aparatur di unit kerja sudah memahami tentang inovasi

(5) = Pemahaman inovasi telah terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah

6. Kepedulian SDM Aparatur

pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah

(1) = SDM aparatur daerah belum memiliki kepedulian untuk berinovasi

(2) = Sebagian SDM aparatur daerah sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(3) = SDM aparatur daerah di unit kerja tertentu sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(4) = Semua SDM aparatur daerah di unit kerja sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(5) = Kepedulian akan inovasi telah terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah.

7. Pemerintah daerah telah

melakukan pengembangan kapasitas SDM aparatur daerah dalam meningkatkan inovasi daerah

(1) = Belum ada upaya pengembangan kapasitas inovasi

(2) = Ada upaya pengembangan kapasitas inovasi kepada sebagian pegawai

(3) = Ada upaya pengembangan kapasitas inovasi kepada unit kerja tertentu

(4) = Upaya pengembangan kapasitas inovasi sudah dilakukan kepada semua unit kerja

(5) = Upaya pengembangan kapasitas inovasi sudah dilakukan secara berkesinambungan dan terencana

8. Pengembangan inovasi

daerah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai

(1) = Anggaran untuk kegiatan inovasi belum tersedia (2) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

pada tahap inisiasi inovasi (3) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

sampai tahap pelaksanaan inovasi (4) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

sampai tahap pengembangan inovasi (5) = Anggaran untuk kegiatan inovasi dialokasikan

secara penuh dan konsisten

9. Pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi CSR Perusahaan Dalam

(1) = Belum melakukan optimalisasi CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah

(2) = Pemda menginisiasi penjajakan CSR perusahaan


mendukung pengembangan inovasi daerah

dalam pengembangan inovasi daerah (3) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR

perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah secara terbatas

(4) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah secara luas

(5) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah dan dilakukan secara berkesinambungan

10. Proses dan sistem kerja di

lingkungan pemerintah daerah telah didukung dengan penggunaan IT yang memadai

(1) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah belum didukung penggunaan IT

(2) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara terbatas

(3) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara luas

(4) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan dikembangkan lebih lanjut

(5) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan menuju Smart City

DIMENSI PROSES

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijakan inovasi

(1) = Belum rencana agenda sosialisasi kebijakan inovasi daerah

(2) = Sosialisasi kebijakan inovasi daerah diinisiasikan melalui perencanaan agenda kegiatan

(3) = Sudah teragendakan sosialisasi kebijakan inovasi daerah

(4) = Tindak lanjut hasil sosialisasi kebijakan inovasi daerah terlihat dengan munculnya ide inovasi

(5) = Sosialisasi kebijakan inovasi daerah menjadi agenda rutin untuk mempertahankan semangat inovasi

2. Pemerintah daerah

melakukan bimtek/advokasi/pendampingan dalam rangka

(1) = Belum terencana agenda bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah

(2) = Bimtek/ advokasi/pendampingan inovasi daerah diinisiasikan melalui perencanaan agenda


pengembangan inovasi pemerintah daerah

kegiatan (3) = Sudah teragendakan bimtek/ advokasi/

pendampingan inovasi daerah (4) = Tindaklanjut hasil bimtek/ advokasi/

pendampingan inovasi daerah terlihat dengan muncul dan berkembangnya ide inovasi

(5) = Bimtek/ advokasi/pendampingan inovasi daerah menjadi agenda rutin untuk mempertahankan semangat inovasi

3. Program pengembangan

inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam RPJMD

(1) = Belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam RPJMD

(2) = Sudah menginisiasi gagasan pengembangan inovasi untuk dituangkan dalam RPJMD

(3) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara terbatas

(4) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas

(5) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas dan diacu oleh seluruh SKPD

4. Program dan kegiatan

pengembangan inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam setiap Renstra SKPD

(1) = Belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra

(2) = Sebagian SKPD sudah menginisiasi rencana pengembangan inovasi dalam Renstra

(3) = Sebagian SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

(4) = Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

(5) = Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara luas

5. Membangun jejaring dalam

rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

(1) = Belum membangun jejaring dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah

(2) = Pemda menginisiasi pembentukan jejaring dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah

(3) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah dengan beberapa stakeholder

(4) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah secara luas

(5) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka


pengembangan inovasi pemerintah daerah secara luas dan dapat dirasakan manfaatnya

6. Benchmarking dalam rangka

mencari gagasan baru ke daerah/negara lain yang telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan Inovasi

(1) = Belum pernah melakukan benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif

(2) = Sudah mempunyai rencana benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif

(3) = Sudah melakukan benchmarking secara terbatas ke daerah/negara lain yang inovatif

(4) = sudah melakukan benchmarking secara luas ke daerah/negara lain yang inovatif

(5) = Sudah melakukan benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif secara berkesinambungan dan mengambil manfaat dari hasil benchmarking

7. Pemanfaatan hasil

benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

(1) = Belum memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

(2) = sudah mempunyai rencana pemanfaatan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

(3) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara terbatas

(4) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara luas

(5) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat

DIMENSI OUTPUT PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Jumlah Inovasi yang telah dihasilkan

(1) = Tidak ada inovasi (2) = 1 inovasi (3) = 2 inovasi (4) = 3 inovasi (5) = Lebih dari 3 inovasi

2. Jenis Inovasi yang telah dihasilkan

(1) = Tidak sesuai dengan program prioritas (2) = Sesuai dengan 1 program prioritas (3) = Sesuai dengan 2 program prioritas (4) = Sesuai dengan 3 program prioritas (5) = Sesuai dengan lebih dari 3 program prioritas


3. Kualitas Inovasi (1) = Replikasi (2) = Adopsi (3) = Adaptasi (4) = Modifikasi (5) = Penemuan Baru

4. Kebijakan

Pendorong Inovasi (1) = Tidak ada kebijakan (2) = Hanya ada panduan (3) = Ada pedoman dan panduan

(4) = Ada panduan teknis dan Perkada (5) = Ada seluruhnya

5. Pelembagaan

Inovasi (1) = Belum ada (2) = Ada pokja lintas unit (3) = Ada pokja lintas SKPD (4) = Ada penambahan fungsi (5) = Ada struktur dan Fungsi

6. Ketersediaan

Informasi Layanan (1) = Tidak ada (2) = Ada masih minim (3) = Ada dan cukup (4) = Ada dan sudah representatif (5) = Ada dan dapat diakses masyarakat

7. Penyelesaian

Layanan Pengaduan (1) = Tidak ada respon (2) = Ada respon tapi tidak ditindaklanjuti (3) = Ada respon tapi tindaklanjut lambat (4) = ada respon dan tindak lanjut masih hanya pengadu dan penerima pengaduan (5) = ada respon - tindak lanjut dan sudah dipublikasikan

8. Tingkat Kepuasan

Layanan Publik (1) = Sangat rendah (2) = Rendah (3) = Cukup Tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat Tinggi

9. Peningkatan Jumlah Perizinan

(1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 - 33% (3) = 34 - 66% (4) = 67- 100% (5) = lebih 100%


10. Peningkatan Pendapatan Perkapita

(1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33% (3) = 34- 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

11. Peningkatan Lapangan Kerja

(1) = Tidak ada peningkatan lapangan kerja (2) = 1 – 33% (3) = 34- 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

12. Peningkatan Investasi

(1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33% (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

13. Penurunan Angka Kemiskinan

(1) = Tidak ada penurunan (2) = 1 – 33% (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 99% (5) = 100%

14. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33 % (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

15. Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

(1) = Tidak ada transparansi (2) = Ada tapi tidak dipublikasikan (3) = Ada tapi dipublikasikan terbatas di kalangan internal (4) = sudah dipublikasikan melalui web (5) = Sudah dipublikasikan melalui media secara luas

16. Tingkat Partisipasi Stakeholders

(1) = Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders (2) = Sudah ada forum pelibatan masyarakat (3) = Sudah ada forum dan mekanisme yang jelas dalam pelibatan masyarakat (4) = sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif (5) = sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif serta kepastian akomodasi thd masukan


17. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

(1) = Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) (2) = Opini tidak wajar (Adversed Opinion) (3) = Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) (4) = Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) (5) = WTP berturut -turut

18 Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP)

(1) = D (2) = CC (3) = B (4) = B+ (5) = A

19. Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan

(1) = Tidak ada efisiensi dan efektifitas (2) = Rendah (3) = Cukup Tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat Tinggi

20. Peningkatan Nilai IPM

(1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33 % (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

ASPEK OUTCOMES PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Ketersediaan Informasi Layanan

(1) = Tidak ada informasi layanan (2) = Ada masih minim (3) = Ada dan cukup (4) = Ada dan sudah representative (5) = Ada dan dapat diakses masyarakat secara luas

2. Kemudahan Proses Layanan

(1) = Sangat tidak mudah (2) = Tidak mudah (3) = Cukup mudah (4) = Mudah (5) = Sangat mudah

3. Kehandalan Sistem (1) = Sangat tidak handal

(2) = Tidak handal (3) = Cukup handal (4) = Handal (5) = Sangat handal


4. Kecepatan Layanan (1) = Sangat lambat

(2) = Lambat (3) = Cukup cepat

(4) = Cepat (5) = Sangat cepat

5. Kemanfaatan

Inovasi (1) = Sangat tidak bermanfaat (2) = Tidak bermanfaat (3) = Cukup bermanfaat (4) = Bermanfaat (5) = Sangat bermanfaat

6. Relevansi Inovasi

dengan Program Prioritas

(1) = Sangat tidak relevan (2) = Tidak relevan (3) = Cukup relevan (4) = Relevan (5) = Sangat relevan

7. Tingkat Kepuasan Layanan

(1) = Sangat rendah (2) = Rendah (3) = Cukup tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat tinggi


B. PELAKSANAAN UJI TERAP

Untuk memperoleh disain model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sesuai yang diharapkan, maka dilakukan ujicoba instrumen. Pelaksanaan ujicoba instrument dilakukan di tiga lokus, yaitu: (1) Kabupaten Majalengka; (2) Kota Blitar; dan (3) Kota Pontianak. Adapun penjelasan dari masing-masing lokus uji coba pengukuran indeks sebagai berikut:

1. Kabupaten Majalengka

Uji coba instrumen model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka dilaksanakan pada tanggal 22-26 Agustus 2016. Ujicoba ini ditujukan untuk melihat kinerja pasca pelaksanaan kegiatan pendampingan laboratorium inovasi dari LAN tahun 2015. Ujicoba instrumen Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Majalengka mencakup

13 lokus SKPD, yaitu: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Badan Kepegawaian Daerah; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Kecamatan Cikijing; 10. Kecamatan Cingambul; 11. Bagian Organisasi Setda; 12. Bagian Humas Setda; 13. Masyarakat pengguna layanan terkait.


2. Kota Blitar Uji coba instrumen di Kota Blitar dimaksudkan untuk menguji instrumen apabila diterapkan di lokus yang bukan pendampingan laboratorium inovasi bisa jalan atau tidak. Dan hasilnya ternyata instrumen tersebut dapat diterapkan di lokus manapun baik yang merupakan hasil pendampingan laboratorium inovasi maupun yang belum. Uji coba instrumen di Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 September 2016 yang mencakup 10 lokus

SKPD, yaitu: 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kepegawaian Daerah; 4. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 6. Dinas Pendidikan; 7. Dinas Sosial; 8. Pokja Sanitasi; 9. Tim Penggerak PKK; 10. Masyarakat pengguna layanan.

3. Kota Pontianak Kota Pontianak merupakan daerah pendampingan laboratorium inovasi tahun 2015 – 2016. Instrumen indeks ini ternyata juga dapat digunakan untuk melihat progres pelaksanaan laboratorium inovasi karena pada saat uji coba instrumen tanggal 5 – 9 September 2016 belum dilakukan tahapan Display inovasi. Adapun Uji Terap Model Pengukuran Indeks

Inovasi Daerah di Kota Pontianak mencakup 16 lokus, yaitu: 1. Sekretariat Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T); 5. Badan Lingkungan Hidup; 6. Dinas Kesehatan; 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


8. Dinas Pendapatan Daerah; 9. Dinas Pendidikan; 10. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 11. PD Bank Pasar; 12. PD Tirta Khatulistiwa; 13. Kecamatan Pontianak Barat; 14. Kelurahan Sungai Jawi Dalam; 15. Universitas Tanjungpura, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik; 16. Masyarakat pengguna layanan.

C. HASIL UJI TERAP

Uji Instrumen Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah telah dilakukan di tiga daerah, yaitu di Kabupaten Majalengka, Kota Blitar, dan Kota Pontianak. c.1 Hasil Uji Coba Kabupaten Majalengka

Pelaksanaan uji coba instrumen di Kabupaten Majalengka berjalan sesuai yang diharapkan dan direncanakan. Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah merupakan salah satu daerah yang menjadi laboratorium inovasi LAN. Adapun hasil uji coba instrumen di Kabupaten Majalengka dapat disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Coba Instrumen Kabupaten Majalengka

KONDISI INOVASI NILAI

INDEKS

Pendampingan Laboratorim Inovasi LAN Visi inovasi kepala daerah cukup tinggi tapi dalam tataran

pelaksanaannya kurang greget Pengorganisasian inovasi program Lab inovasi masih lemah Jenis dan jumlah inovasi berubah-ubah tidak sesuai program inovasi

yang dilaunching Pendokumentasian jumlah dan perubahan inovasi di setiap SKPD

cukup rendah Pemahaman terhadap inovasi cukup baik Koordinasi dan sinergitas antar SKPD dalam inovasi masih lemah Publikasi inovasi kepada pegawai dan masyarakat luas masih terbatas Baru sebagian kecil inovasi yang divalidasi sudah berjalan dan

berdampak kepada masyarakat

68,62 Kategori: CUKUP

Responden: 122


c.2 Hasil Uji Coba Kota Blitar Pemerintah Kota Blitar belum termasuk daerah yang menjadi pendampingan

laboratorium inovasi LAN. Pelaksanaan uji coba instrumen di Kota Blitar juga berjalan sesuai yang diharapkan dan direncanakan. Adapun hasil ujicoba instrumen di Kota Blitar dapat disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Coba Instrumen Kota Blitar

KONDISI INOVASI NILAI

INDEKS

Bukan Pendampingan Lab Inovasi Visi inovasi kepala daerah cukup tinggi Jumlah inovasi cukup banyak Setiap jenis inovasi berdasarkan Perwali Pemahaman terhadap inovasi rendah Koordinasi dan sinergitas antar SKPD dalam inovasi sudah cukup

baik Sosialisasi/bimtek/advokasi inovasi minim Pendokumentasian inovasi sangat rendah Publikasi inovasi kepada pegawai dan masyarakat luas masih

terbatas Sebagian besar inovasi yang divalidasi sudah berjalan dan

berdampak kepada masyarakat

61,80 Kategori:

Cukup Responden:

122

c.3 Hasil Uji Coba Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak termasuk daerah yang menjadi pendampingan laboratorium inovasi LAN. Pelaksanaan uji coba instrumen di Kota Pontianak berjalan sesuai yang diharapkan dan direncanakan. Adapun hasil ujicoba instrumen di Kota Pontianak disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:


Tabel 4 Hasil Uji Coba Instrumen Kota Pontianak

KONDISI INOVASI NILAI INDEKS

Merupakan pendampingan dari Lembaga Administrasi Negara dengan anggaran penuh dari Kota Pontianak

Visi inovasi dari kepala daerah (walikota) sangat tinggi, bahkan sebelum pelaksanaan Laboratorium Inovasi. Mulai tahun 2007 di awal masa jabatannya, kegiatan yang terkait inovasi senantiasa digenjot oleh walikota.

Jumlah inovasi sangat banyak mulai dari tingkat SKPD eselon II sampai dengan kelurahan. Jumlah inovasi mencapai 149 dan berkembang menjadi 155 inovasi.

Judul/Ide inovasi dituangkan dalam Keputusan Walikota Pontianak Nomor 202/ORG/Tahun 2016 tentang Penetapan Judul/Ide Inovasi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pemahaman Pemda terhadap inovasi sudah sangat tinggi dan inovasi seolah sudah menjadi budaya. Namun, beberapa akademisi yang kita temui mengetahui adanya inovasi di Kota Pontianak, tetapi tidak tahu apakah itu hasil Lab Inovasi atau bukan. Pemahaman masyarakat terhadap inovasi dan keterlibatan masyarakat sampai dengan level desa juga dapat dikatakan bagus.

Koordinasi inovasi antar SKPD dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda. Beberapa inovasi yang melibatkan SKPD lain juga sudah berjalan misalnya BLH Road to School yang melibatkan Dinas Kebersihan dan Dinas Pendidikan.

Sosialisasi/bimtek/advokasi inovasi dilakukan melalui fasilitasi laboratorium inovasi.

Pendokumentasian inovasi relatif lebih bagus. Paling tidak sudah ada di website ataupun bahan paparan yang disajikan.

Publikasi inovasi kepada pegawai relatif komprehensif. Beberapa komunitas relawan juga terlibat langsung dalam berinovasi misalnya Pontianak Digital Streaming (relawan IT yang membantu proses inovasi sampai dengan level kelurahan), komunitas pemadam kebakaran, komunitas

75,39 Kategori :

Baik Responden :

120


Senyum Kapuas (komunitas yang membersihkan Sungai Kapuas), serta komunitas lain yang terkait inovasi sampai dengan level kelurahan.

Walaupun belum sampai ke tahapan display inovasi, secara keseluruhan dari inovasi di 14 SKPD yang kita validasi relatif sudah berjalan dengan baik dan dampaknya ke masyarakat sudah mulai terasa. Misalnya Sayur Sehat yang melibatkan petani sayur mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

D. HASIL PERHITUNGAN INDEKS

Salah satu hasil uji coba instrumen pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah adalah tingkat capaian indeks inovasi di masing-masing daerah. Hasil perhitungan indeks secara rinci dari tiga lokus ujicoba instrument dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Perhitungan Ujicoba Indeks

Indikator Kota Blitar Kabupaten Majalengka

Kota Pontianak

1. Input (20%) 11.20 12.80 16.40

2. Proses (20%) 9.71 16.00 12.57

3. Output (25%) 15.50 16.75 17.25

4. Outcome (35%) 26.00 23.00 30.00

NILAI INDEKS KOMPOSIT 61,80 68,61 75,39

Berdasarkan nilai indeks perdimensi tersebut di atas, dapat diketahui

dimensi mana yang nilai indeksnya paling rendah, sehingga perlu disiapkan strategi peningkatannya.

Untuk mempermudah pengolahan dan analisis data hasil pengukuran, data Tabel 5 tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Spider Web (jaring laba-laba) sebagai berikut. Spider web tersebut juga menggambarkan nilai capaian kinerja inovasi per dimensi untuk ketiga daerah.


Gambar 18. Spider Web Per Dimensi

Selanjutnya untuk mengetahui nilai kinerja inovasi per indikator pada setiap

dimensi dapat dilihat pada Gambar 19. sebagai berikut.

Gambar 19. Spider Web Per Indikator Dimensi Input

0

10

20

30

1. Input(20%)

2. Proses(20%)

3. Output(30%)

4. Outcome(30%)

Kota Blitar Kabupaten Majalengka Kota Pontianak

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2Visi Inovasi

Komitmen Perubahan

Reward Bagi inovator

Kebijakan PendorongInovasi

Pemahaman SDMaparatur daerah…

Kepedulian SDMaparatur daerah…

Pengembangan SDMInovasi

Pengembangan inovasidaerah didukungan…

Optimalisasi CSRdalam Mendukung…

Penggunaan IT yangmemadai dalam…



Grafik ini menggambarkan secara spesifik indikator mana yang memiliki nilai rendah pada dimensi input, sehingga dapat disiapkan strategi peningkatannya.

Gambar 20. Spider Web Per Indikator Dimensi Proses

Grafik ini menggambarkan secara spesifik indikator mana yang memiliki

nilai rendah pada dimensi proses, sehingga dapat disiapkan strategi peningkatannya.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3Sosialisasi Kebijak Inovasi

Bimtek/Advokasi/Pen-dampingan

Program pengembanganInovasi di RPJMD

Program & KegiatanInovasi di Renstra SKPD

Pengembangan JejaringInovasi

Benchmarking menggaliide & gagasan inovasi

Pemanfaatan hasilBenchmarking



Gambar 21. Spider Web Per Indikator Dimensi Output

Grafik ini menggambarkan secara spesifik indikator mana yang memiliki

nilai rendah pada dimensi output, sehingga dapat disiapkan strategi peningkatannya.

00,20,40,60,8

11,21,4

Jumlah Inovasi YangDihasilkan Jenis Inovasi Yang

DihasilkanKualitas Inovasi

Kebijakan PendorongInovasi

Pelembagaan Inovasi

Ketersediaan informasiLayanan

Penyelesaian LayananPengaduan

Tingkat KepuasanLayanan Publik

Peningkatan jumlahPerizinanPeningkatan Pendapatan

PerkapitaPeningkatan LapanganKerja

Peningkatan Investasi

Penurunan AngkaKemiskinan

Peningkatan PAD

Transparan dlmPenyelenggaraan…

Tingkat PartisipasiStakeholders

Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan

Nilai Capaian LAKIP

Efisiensi PenyelenggaraanPemerintahan

Peningkatan Nilai IPM



Gambar 22 Spider Web Per Indikator Dimensi Outcome

Untuk lebih mempermudah pemahaman hasil pengukuran indeks inovasi

pemerintah daerah, maka format pengolahan dan analisis data dapat menggunakan berbagai diagram. Misalnya dengan menggunakan spider web (jaring laba-laba), diagram batang, diagram balok, pie chart, grafik, dan pada akhirnya akan disajikan dalam Indeks Geospasial.

Gambar 23

Contoh Diagram Batang

0

1

2

3

4

5

Ketersediaan InformasiLayanan

Kemudahan ProsesLayanan

Keandalan Sistem

Kecepatan LayananKemanfaatan Inovasi

Relevansi Inovasi denganProgram Prioritas daerah

Tingkat KepuasanLayanan


61,8 68,61

75,39

0

20

40

60

80

Kabupaten A Kabupaten B Kota C


Gambar 24 Contoh Diagram Balok

Gambar 25 Contoh Pie Chart

Gambar 26 Contoh Grafik

Kabupaten A

Kabupaten B

Kota C

61,8

68,61

75,39


61,8 68,61

75,39

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Gambar 27

Contoh Indeks Geospasial

E. HASIL PENYEMPURNAAN INSTRUMEN

Dalam pelaksanaan uji coba instrumen juga dilakukan penilaian kelayakan instrumen baik dari aspek substansi maupun kemudahan dalam pemahaman dan pengisian istrumen. Berbagai saran dan masukan di tiga lokus uji coba terhadap substansi dan tingkat kemudahan pemahaman dan pengisian serta upaya perbaikan yang telah dilakukan tim penyusun dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.


Tabel 6. Masukan dan Tindak Lanjut Perbaikan Instrumen

Masukan Perbaikan Instrumen Tindak Lanjut Perbaikan Instrumen

Para pejabat merasa takut untuk menilai kepemimpinan kepala daerah, karena bisa berdampak negative bagi penilai;

Tidak semua pejabat daerah dapat mengisi kuesioner karena harus paham betul tentang kondisi pengembangan inovasi pemerintah daerah terkini;

Bagaimana tingkat obyektivitasnya;

Pertanyaan untuk kebijakan pendorong inovasi daerah yang di dimensi input dan output apa bedanya;

Pertanyaan terkait dengan kualitas inovasi, pilihan jawabannya perlu diperbaiki;

Pertanyaan terkait dengan ketersediaan informasi layanan pada dimensi output dan outcome perlu diperjelas;

Pertanyaan tingkat kepuasan layanan publik pada dimensi output dan outcome perlu diperjelas;

Pertanyaan terkait dengan pelembagaan inovasi daerah pada dimensi perlu diperjelas.

Penjelasan secara langsung bahwa kita tidak perlu takut menilai visi inovasi pimpinan daerah, karena akan didukung data evidence dari RPJMD dan program kerja kepala daerah.

Memang idealnya pengisian kuesioner indeks inovasi pemerintah daerah untuk aspek input, proses dan output diisi oleh tim kecil yang betul-betul paham perkembangan inovasi daerahnya (sekda, kepala bappeda, kepala bagian organisasi, kepala bkd dan skpd kunci dinas pendidikan dan kesehatan);

Untuk menjamin Obyektivitas INDEKS dilakukan croscheck melalui wawancara dan dukungan data evidence serta croscheck dengan hasil penilaian masyarakat;

Kebijakan pendorong inovasi daerah yang ada dalam dimensi input lebih diarahkan pada Kebijakan daerah baik yang berupa perda maupun perkada. Sedangkan yang pada dimensi output adalah berupa pedoman, panduan, juklak dan juknis pelaksanaan inovasi daerah.

Jawaban pertanyaan terkait dengan kualitas inovasi telah diperbaiki menjadi (1) sebagian besar replikasi, (2) sebagian besar adopsi, (3) sebagian besar adaptasi, (4) sebagian besar modifikasi dan (5) sebagian besar penemuan baru.

Pertanyaan ketersediaan informasi layanan pada dimensi output telah diperbaharui dengan ketersediaan sistem informasi layanan publik. Sedangkan yang pada dimensi outcome adalah ada tidaknya informasi layanan publik dan kualitasnya;

Pertanyaan tingkat kepuasan layanan publik pada dimensi output lebih difokuskan pada capaian indeks kepuasan masyarakat hasil SKM, sedangkan pada dimensi outcome lebih pada kepuasan masyarakat yang lebih dinamis;

Pelembagaan inovasi daerah pada dimensi input pada dasarnya adalah bukan membentuk kelembagaan baru yang menangani inovasi daerah, tetapi lebih kepada aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong meningkatnya inovasi daerah.


Upaya percepatan pelaksanaan reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didorong melalui program-program inovasi terhadap seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pelaksanaan inovasi di daerah bukan saja terbatas pada internal birokrasi, akan tetapi juga harus didorong kepada sektor swasta dan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dari sisi pemerintah, telah banyak program yang ditujukan untuk pengembangan inovasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai Sistem Inovasi Daerah yang memotret segala sisi inovasi, termasuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Kementerian Dalam Negeri sedang giatnya menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah yang menggandeng LAN, BPPT, Kemenristek Dikti, dan instansi lainnya.

Lembaga Administrasi Negara tersendiri melalui Kedeputian Inovasi Bidang Administrasi Negara dengan giat menyebarkan virus inovasi ke instansi lain mulai tahun 2015 melalui program unggulannya Laboratorium Inovasi. Kemudian, juga dilahirkan konsep pengembangan inovasi pada level garis depan pemerintahan melalui Program Street Level Innovation.

Gaung inovasi itu sendiri telah menyebar ke segala lini. Oleh karena itu, perlu diukur efektivitas kinerja inovasi tersebut. Tim Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara melahirkan instrumen Model Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja inovasi.

Hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, sebagai masukan untuk: (1) Mengetahui tingkat kinerja inovasi Pemerintah Daerah; (2) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing dimensi maupun indikator; (3) Mengukur secara berkala pengembangan dan implementasi inovasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan inovasi pemerintahan daerah; (5) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai suatu model pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah, tentu masih dijumpai tingkat kesulitan tertentu dalam penerapannya. Namun dengan modal keinginan yang kuat untuk mencobanya, kesulitan tersebut dapat diatasi. Pada tahun pertama, tim melakukan uji coba instrumen ke tiga lokus yaitu Kabupaten Majalengka, Kota Blitar, dan Kota Pontianak.


Kabupaten Majalengka merupakan daerah binaan program Laboratorium Inovasi pada tahun 2015, artinya program laboratorium inovasi telah berjalan kurang lebih 1 tahun.

Kota Pontianak merupakan daerah binaan program laboratorium inovasi tahun 2015 – 2016, dan pada saat tim berkunjung belum dilakukan display. Akan tetapi, instrumen tersebut dapat diujicobakan.

Sementara Kota Blitar bukan merupakan binaan laboratorium inovasi Lembaga Administrasi Negara. Akan tetapi, ujicoba instrumen di lokus yang bukan binaan laboratorium inovasi juga dapat dilakukan. Jadi, instrumen ini sudah dicoba untuk ke beberapa tipe daerah.

Selanjutnya pihak LAN dalam hal ini Kedeputian Inovasi Administrasi Negara dengan senang hati bersedia untuk memfasilitasi jika diperlukan. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, mohon maaf apabila dalam penyusunan model pengukuran indeks inovasi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Koreksi, kritik dan saran yang membangun kami terima dengan lapang hati.


DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri. 2012. Innovative Government Award (IGA). Jakarta

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Lembaga Administrasi Negara RI. 2013. Kajian Inovasi Pelayanan Publik:

Penyederhanaan Administrasi (Administrative Simplification) Pelayanan

Perijinan Bagi Dunia Usaha. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2014. Pedoman Pengembangan Kapasitas

Inovasi. Jakarta

Lembaga Administrasi Negara RI. 2015. Kajian Profil Best Practices PTSP dan

Sintesa Model Pelayanan Perizinan Beyond PTSP. Jakarta.

Haris Faozan. 2014. Inovasi Sektor Publik. Bahan Paparan Provinsi Jawa Timur.

Jakarta.

Tri Widodo W.U. 2014. Roadmap Inovasi Administrasi Negara 2015-2020:

Mewujudkan Administrasi Negara Yang Inovatif. Jakarta.

Clark, John dan Ken Guy (1997) dalam Innovation and Competitiveness yang

dikutip (Wikipedia.org/wiki/inovasi)

Altschuler dan Zegans, 1997 dalam Arie Ruhyanto. RUU Pemda dan Inovasi

Daerah. UGM 2012

Mulgan dan Albury, 2003 dalam Arie Ruhyanto. RUU Pemda dan Inovasi Daerah.

UGM 2012

Global Innovation Index (GII) Tahun 2016.

Government Innovation Index (Korea Selatan).

Dr. Winardi diunduh dari http://slideplayer.info/slide/4123605/


Samsubar Saleh dalam http://ananda9mei.blogspot.co.id/2013/05/pengukuran-

angka-indeks.html

M.Iqbal Hasan dalam http://matakristal.com/tag/macam-angka-indeks/

LAMPIRAN

1. Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 2. Instrumen Internal Pemda 3. Instrumen Eksternal (Masyarakat) 4. Formulir Penghitungan Indeks


ii

PANDUAN PENGUKURAN INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH 2016

Bibliografi

ISBN :

Hak Cipta pada ©

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Diterbitkan Oleh:

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara


Jl. Veteran No. 10,

Jakarta 10110

CETAKAN PERTAMA,

Penyunting :

Erfi Muthmainah, Marsono, Ria Veriani, Harditya Bayu Kusuma

Desain sampul :

Witra Apdhi Yohanitas

Jakarta,Pipel-LAN,2016

34 hal : ilus : 8 x 25 cm


iii

Pusat Inovasi Pelayanan Publik Deputi Inovasi Administrasi Negara


Reviewer:

Tri Widodo Wahyu Utomo Erfi Muthmainah

Tim Penyusun:

Marsono Menik Noviati

Ria Veriani Witra Apdhi Yohanitas Harditya Bayu Kusuma Teguh Henry Prayitno Isni Kartika Larasati

Tim Administrasi:

Sundari Rachmasari Gunanta

M. Ramelan


iv

SAMBUTAN

Keinginan awal menyusun Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah ini didasari oleh keyakinan bahwa praktek inovasi sektor publik telah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Namun demikian, baru beberapa daerah saja yang benar-benar berhasil mengembangkan dan melaksanakan inovasi dan telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan pemerintah daerah tersebut. Disamping itu, banyak pemerintah daerah yang sama sekali belum mengembangkan inovasi daerah, sehingga hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah ini

dapat dijadikan basis dalam percepatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kedepan. Kami berharap panduan ini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang inovatif, mengingat dimensi dan indikator dalam panduan ini mencakup aspek-aspek yang sangat relavan dengan upaya-upaya pengembangan dan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan panduan ini mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah dan kebijakan pengembangan inovasi daerah ke depan berdasarkan hasil pemeringkatan yang menunjukkan basis data (baseline) serta prioritas perbaikan terhadap unsur-unsur yang memiliki nilai paling lemah.

Jakarta, November 2016

Deputi Inovasi Administrasi Negara,

Tri Widodo Wahyu Utomo


v

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang administrasi negara, maka Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan dari penyusunan Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah

Daerah tersebut adalah untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah melalui penetapan ranking atau pemeringkatan dalam kemampuan berinovasi serta menilai unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pengembangan inovasi pemerintah daerah. Di samping itu juga untuk mendorong pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap unsur-unsur mana yang paling lemah untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan. Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah tersebut memiliki desain yang cukup sederhana, tetapi memuat informasi yang komprehensif terkait dengan kondisi inovasi dan dampaknya terhadap kualitas layanan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses kerja. Untuk mempermudah pengguna panduan tersebut, tim penyusun telah menyiapkan formulir penilaian yang dapat secara langsung menghitung ranking atau peringkat indeks inovasi pemerintah daerah secara otomatis. Hal ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan penilaian indeks inovasi pemerintah daerah dan dapat diketahui secara cepat unsur—unsur yang memiliki nilai rendah, sedang dan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Majalengka, dan Kota Blitar yang telah berkenan untuk melaksanakan uji terap pengukuran indeks inovasi ini. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, mohon maaf apabila dalam panduan ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Koreksi, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan lapang hati.

Jakarta, November 2016 Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Erfi Muthmainah


vi

Daftar Isi

Tim Penyusun iv Sambutan v Kata Pengantar vi Daftar Isi vii Daftar Tabel viii Daftar Gambar ix Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1 B. Tujuan 2 C. Sasaran 2 D. Manfaat 2 E. Pengguna Panduan 2 F. Tim Penilai Indeks 2 G. Pengertian Umum 2 H. Kerangka Regulasi 3 I. Framework Penyusunan Panduan 4 J. Benchmarking Penyusunan Panduan 5

Bab II Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 6 A. Empat Dimensi Pengukuran Indeks 6 B. Deskripsi Dimensi, Indikator, dan Parameter 10 C. Skala Penilaian Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 16 D. Formulasi Perhitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 17 E. Formulir Penghitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 19

Bab III Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 21 A. Pelaksanaan 21 B. Penyajian Data 21 C. Pelaporan 22

Bab IV Penutup 23 Lampiran 1. Kuesioner penggalian data internal Pemda 2. Kuesioner penggalian data eksternal (masyarakat)


vii

Daftar Tabel

Tabel 1. Parameter Penilaian Inovasi Pemerintah Daerah 10

Tabel 2. Formulir Penghitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 19


viii

Daftar Gambar

Gambar 1. Framework penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 4

Gambar 2. Dimensi dan Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah 7

Gambar 3. Kerangka Pengukuran 8

Gambar 4. Struktur Dimensi dan Indikator Indeks Inovasi Pemerintah

Daerah

9

Gambar 5 Contoh Spider Web 21

Gambar 6 Contoh Diagram Batang 21

Gambar 7 Contoh Diagram Balok 22

Gambar 8 Contoh Pie Chart 22

Gambar 9 Contoh Grafik 22

Gambar 10 Contoh Indeks Geospasial 22


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan berat bangsa Indonesia kedepan adalah perlunya perubahan desain dan orientasi agenda reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) dasa warsa, namun belum memberikan hasil yang signifikan. Beberapa data empiris yang menguatkan kondisi tersebut antara lain kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir ini misalnya terkait dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (posisi 88 dari 168 negara pada tahun 2015), Global Innovation Index (GII) (posisi 88 dari 128 negara pada tahun 2016), Tingkat Kemudahan Membuka Usaha (Ease of Doing Bussiness) (posisi 91 dari 189 negara pada tahun 2016), Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) (posisi 41 dari 138 negara pada tahun 2016-2017). Angka indeks tersebut memperlihatkan posisi Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Beberapa kondisi tersebut di atas, tentu saja berkorelasi dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini, dimana program reformasi birokrasi belum berorientasi kepada inovasi-inovasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai tantangan tersebut di atas sudah barang tentu harus diantisipasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui akselerasi pengembangan inovasi dengan menciptakan terobosan baru, ide-ide baru, sistem kerja baru dan program-program inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya, banyak pemerintah daerah telah melakukan berbagai program inovatif, namun banyak juga yang belum atau bahkan ada yang belum memulai. Oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara melakukan kegiatan pengukuran terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengukuran, maka disusunlah Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah. Instrumen pengukuran didasarkan pada 4 dimensi dan 47 indikator sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dalam panduan ini.

Penyusunan panduan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah ini mengacu kepada beberapa model pengukuran indeks baik nasional maupun internasional. Beberapa model tersebut yaitu: Global Innovation Index (GII), Government Innovation Index (GII) Korea Selatan, Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik Secara Mandiri (PKPSM) LAN.

Dengan adanya pengukuran terhadap indeks inovasi pemerintah daerah tersebut, diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi daerah untuk saat ini dan masa yang akan datang.


2

B. Tujuan

Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah bertujuan: 1. Sebagai acuan/guidance dalam melakukan pengukuran indeks inovasi

pemerintah daerah; 2. Sebagai dasar dalam melakukan penguatan terhadap unsur-unsur yang

dipandang lemah kontribusinya terhadap kinerja inovasi pemerintah daerah, sehingga segera dapat diintervensi dan ditingkatkan.

C. Sasaran

Sasaran dari Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah adalah: 1. Diperolehnya data tingkat kinerja inovasi pemerintah daerah; 2. Terpetakannya unsur-unsur yang lemah untuk segera diperbaiki atau

ditingkatkan.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah adalah: 1. Mempermudah pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan

pengembangan inovasi daerah ke depan berdasarkan hasil pengukuran kinerja inovasi pemerintah daerah;

2. Sebagai data dasar (baseline) kinerja inovasi daerah yang dapat diperbandingkan untuk setiap tahunnya.

E. Pengguna Panduan

Pengguna Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah adalah: 1. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 2. Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam tim penilai Indeks.

F. Tim Penilai Indeks

Tim penilai Indeks Inovasi Pemerintah Daerah meliputi: 1. Tim pusat dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan anggota

berasal dari Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya; 2. Tim Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Biro/Bagian

Organisasi, Kepala Bappeda, Kepala BKD dan stakeholder terkait (berdasarkan fungsinya).

G. Pengertian Umum

1. Inovasi adalah proses memikirkan dan mengaplikasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan (novelty) serta kemanfaatan (expediency).


3

2. Kriteria inovasi administrasi negara adalah adanya kebaruan, adanya manfaat, memberikan solusi, dapat replikasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis-jenis Inovasi Administrasi Negara mencakup: (1) inovasi proses; (2) inovasi metode; (3) inovasi produk; (4) inovasi konseptual; (5) inovasi teknologi; (6) inovasi struktur organisasi; (7) inovasi hubungan; (8) inovasi sumber daya manusia.

4. Inovasi pemerintah daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

5. Indeks inovasi pemerintah daerah adalah gambaran hasil penilaian terhadap unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kinerja inovasi pemerintah daerah yang meliputi dimensi input, proses, output dan outcomes. Dimensi kinerja indeks inovasi pemerintah daerah tersebut berisi gambaran tentang tingkat kapasitas, ketersediaan sumberdaya, proses implementasi, pencapaian kinerja inovasi serta kemanfaatannya bagi masyarakat.

6. Pengertian angka indeks inovasi pemerintah daerah adalah nilai gabungan dan komposit dari seluruh dimensi dan indikator kinerja novasi pemerintah daerah.

H. Kerangka Regulasi

Pengembangan dan pembangunan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah telah memiliki landasan kebijakan yang kuat yaitu dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Pasal 386 disebutkan bahwa (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dan inovasi dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Pasal 387 menyebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 388 disebutkan bahwa: (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat; (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna; (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah; (4) Usulan inovasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah; (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah; (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada; (7) Kepala


4

daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri; (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai; (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan; (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi; (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Sebagai jaminan dari pemerintah dalam mendorong percepatan inovasi pemerintah daerah, maka dalam Undang-undang ini juga disebutkan mengenai ketentuan adanya pembebasan dari tuntutan pidana terhadap kegagalan dalam melakukan inovasi. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 389 yang berbunyi ―dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Aparatur Sipil Negara tidak dapat dipidana.‖

Selanjutnya dalam rangka mendorong tumbuhkembangnya inovasi daerah telah dilakukan beberapa upaya antara lain: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dan kebijakan One Agency One Innovation; Pengembangan Sistem Inovasi Pemerintah Daerah (SIDa) oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi; Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri; dan Komisi Inovasi Nasional (KIN).

I. Framework Penyusunan Panduan

Untuk menjamin penyusunan Panduan Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah berjalan sesuai target yang diharapkan dan menghasilkan output yang berkualitas, maka disusun Framework sebagai berikut:

Gambar 1. Framework penyusunan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah


5

J. Benchmarking Penyusunan Panduan

Penyusunan dimensi dan indikator dalam panduan penyusunan Indeks Inovasi

Pemerintah Daerah didasarkan pada benchmarking teoritis Global Innovation Index dan sebagian Government Innovation Index Korea Selatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil dari benchmarking teoritis Global Innovation Index didapatkan bahwa dalam pengukuran indeks didasarkan pada dimensi input dan output. Dimensi input terdiri dari 1) Institusi yang terdiri dari pendekatan lingkungan politik, hukum, dan bisnis; 2) Human Capital dan Research yang terdiri dari pendidikan dan penelitian dan pengembangan; 3) Infrastruktur yang meliputi teknologi informasi, sarana umum, dan keberlanjutannya; 4) Kepuasan pasar; dan 5) Business Sophisticated. Kemudian Dimensi Output didasarkan pada 1) Pengetahuan Teknologi yang meliputi knowledge creation, knowledge impact, dan knowledge diffussion; dan 2) Creative Outputs yang berupa intangible asset, creative goods and services, dan online creativity.

Hasil dari benchmarking Government Innovation Index lebih kepada tingkat parameter angka indeks apakah di level sangat rendah, rendah, cukup, baik, atau sangat baik. Sedangkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu terkait dengan pendekatan tiga dimensi dan formula penghitungan indeks.

Berdasarkan hasil benchmarking tersebut, dan dengan mengelaborasi teori manajemen kinerja, tim Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI mengembangkan dimensi menjadi empat dimensi yaitu input, proses, output, dan outcome.


6

BAB II

Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

A. Empat Dimensi Pengukuran Indeks

Ruang lingkup indeks inovasi pemerintah daerah mencakup Dimensi dan Indikator yang menjadi parameter dalam penilaian indeks inovasi pemerintah daerah. Dimensi merupakan bagian atau aspek atau variabel utama yang memberikan nilai cakupan inovasi suatu pemerintah daerah. Penentuan dimensi dalam panduan ini didasarkan pada aspek manajemen kinerja inovasi yang mencakup Input (masukan), Process (proses), Output (keluaran) dan Outcomes (manfaat) dari inovasi yang telah dihasilkan dan dilaksanakan. Penentuan dimensi tersebut juga tidak terlepas dari hasil benchmarking teoritis dari Global Innovation Index dan Government Innovation Index Korea Selatan.

Dimensi input (masukan) mencakup segala sumberdaya seperti kebijakan, kepemimpinan dan SDM, dukungan peralatan dan teknologi (TI), material, anggaran (dana), dan masukan lainnya yang harus dipenuhi untuk mengembangkan dan menghasilkan inovasi daerah. Dimensi input dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah memiliki 10 indikator, yaitu: (1) visi inovasi, (2) komitmen perubahan, (3) reward bagi inovator, (4) kebijakan pendorong inovasi, (5) kapasitas SDM inovasi, (6) kepedulian SDM terhadap inovasi, (7) pengembangan SDM inovasi, (8) dukungan anggaran, (9) optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan (10) penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja.

Dimensi process (proses) merupakan segala upaya dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menghasilkan berbagai jenis dan jumlah inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimensi proses dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah memiliki 7 indikator, yaitu: (1) sosialisasi kebijakan inovasi, (2) bimtek/advokasi/pendampingan program, (3) pengembangan inovasi dalam RPJMD, (4) program dan kegiatan inovasi dalam Renstra SKPD, (5) pengembangan jejaring inovasi, (6) benchmarking menggali ide dan gagasan inovasi, serta (7) pemanfaatan hasil benchmarking.

Dimensi output (keluaran) adalah hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan inovasi pemerintah daerah baik berupa jumlah dan jenis serta berbagai capaian kinerja (kuantitas, kualitas, prosentase dan efisiensi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimensi output dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah terdiri dari 20 indikator, yaitu: (1) jumlah inovasi yang dihasilkan, (2) jenis inovasi yang dihasilkan, (3) kualitas inovasi, (4) pedoman teknis operasional inovasi pemda, (5) pelembagaan inovasi, (6) ketersediaan sistem informasi layanan publik, (7) penyelesaian layanan pengaduan, (8) tingkat capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM), (9) peningkatan jumlah perijinan, (10) peningkatan pendapatan perkapita, (11) peningkatan lapangan kerja, (12) peningkatan investasi, (13) penurunan angka kemiskinan, (14) peningkatan PAD, (15) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, (16) tingkat partisipasi stakeholders, (17) opini BPK terhadap laporan


7

keuangan, (18) nilai capaian LAKIP, (19) efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan (20) peningkatan nilai IPM.

Dimensi outcome (hasil) merupakan kondisi nyata (pembuktian) apakah berbagai output yang telah dihasilkan dari program dan kegiatan inovasi benar-benar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kemanfaatan dan kepuasan bagi masyarakat. Dimensi outcome dalam pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah terdiri dari 7 indikator, yaitu: (1) ketersediaan informasi layanan, (2) kemudahan proses layanan, (3) kehandalan sistem, (4) kecepatan layanan (5) kemanfaatan inovasi, (6) relevansi inovasi dengan program prioritas daerah, dan (7) tingkat kepuasan layanan.

Secara skematis dimensi dan indikator pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 2: Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

1. Visi Inovasi 2. Komitmen Perubahan 3. Reward bagi Inovator 4. Kebijakan pendorong

inovasi 5. Kapasitas SDM inovasi 6. Kepedulian SDM terhadap

inovasi 7. Pengembangan SDM inovasi 8. Dukungan anggaran 9. Optimalisasi CSR dalam

mendukung inovasi 10. Penggunaan IT

1. Sosialisasi kebijakan inovasi 2. Bimtek/advokasi/

pendampingan program 3. Pengembangan inovasi di

RPJMD 4. Program dan Kegiatan Inovasi

di Renstra SKPD 5. Pengembangan jejaring

inovasi 6. Benchmarking menggali ide &

gagasan inovasi 7. Pemanfaatan hasil

benchmarking

PROSES

INPUT

1. Ketersediaan informasi layanan 2. Kemudahan proses layanan 3. Kehandalan sistem 4. Kecepatan layanan 5. Kemanfaatan inovasi 6. Relevansi inovasi dengan program

prioritas daerah 7. Tingkat kepuasan layanan

OUTCOMES

1. Jumlah inovasi yang

dihasilkan 2. Jenis inovasi yang dihasilkan 3. Kualitas inovasi 4. Pedoman teknis inovasi

daerah 5. Pelembagaan inovasi 6. Ketersediaan sistem

informasi layanan publik 7. Penyelesaian layanan

pengaduan 8. Tingkat capaian hasil Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Peningkatan Jumlah

Perijinan 10. Peningkatan pendapatan

perkapita 11. Peningkatan lapangan kerja 12. Peningkatan investasi 13. Penurunan angka

kemiskinan 14. Peningkatan PAD 15. Transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintahan

16. Tingkat partisipasi stakeholders

17. Opini BPK terhadap laporan keuangan

18. Nilai capaian LAKIP 19. Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintahan 20. Peningkatan Nilai IPM

4 Dimensi dan 44 Indikator Indeks


OUTPUT


8

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pengukuran

Dimensi Input – Proses – Output dinilai oleh Pemerintah Daerah/SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan. Indikator penilaian sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Gambar 2. Sedangkan dimensi outcome dinilai oleh masyarakat karena untuk menilai kemanfaatan dari inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/SKPD.

Kinerja Inovasi

Input Proses Output Outcome

Produksi Inovasi/ Faktor Penyebab

Pemanfaatan Inovasi

Instrumen Indeks Inovasi

Internal Pemerintah Daerah Masyarakat

Input – Proses – Output Kemanfaatan dan Kepuasan Masyarakat Validasi

Indeks Inovasi Pemerintah Daerah


9

Gambar 4 Struktur Dimensi dan Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Input (20%)

Visi Inovasi

Komitmen Perubahan

Reward bagi Inovator

Kebijakan Pendorong Inovasi

Kapasitas SDM Inovasi

Kepedulian SDM terhadap Inovasi

Pengembangan SDM Inovasi

Dukungan Anggaran

Optimalisasi CSR dalam Mendukung Inovasi

Penggunaan IT dalam Sistem Kerja

Proses (20%) Sosialisasi Kebijakan

Inovasi

Bimtek/Advokasi/ Pendampingan

Program Pengembangan Inovasi di RPJMD

Program & Kegiatan Inovasi di Renstra SKPD

Pengembangan Jejaring Inovasi

Benchmarking Menggali Ide & Gagasan Inovasi

Pemanfaatan Hasil Benchmarking

Output (25%)

Jumlah Inovasi yang Dihasilkan

Jenis Inovasi yang Dihasilkan

Kualitas Inovasi

Pedoman teknis inovasi daerah

Pelembagaan Inovasi

Ketersediaan Informasi Layanan

Penyelesaian Layanan Pengaduan

Tingkat Kepuasan Layanan Publik

Peningkatan Jumlah Perizinan

Peningkatan Pendapatan

Perkapita

Peningkatan Lapangan Kerja

Peningkatan Investasi

Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan PAD TransparanSI dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

Tingkat Partisipasi Stakeholders

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Nilai Capaian LAKIP

Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Peningkatan Nilai IPM

Outcome (35%)

Ketersediaan Informasi Layanan

Kemudahan Proses Layanan

Kehandalan Sistem

Kecepatan Layanan

Kemanfaatan Inovasi

Relevansi Inovasi dengan Program Prioritas Daerah

Tingkat Kepuasan Layanan


10

B. Deskripsi Dimensi, Indikator dan Parameter

Dalam rangka mempermudah penggunaan panduan dan pelaksanaan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah, maka disusun tabel diskripsi dimensi, indikator dan parameternya. Selanjutnya penjelasan dimensi, indikator dan parameter penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Parameter Penilaian Inovasi Pemerintah Daerah

DIMENSI INPUT

No. Indikator Parameter Penilaian 1 2 3 4 5

1.1 Pimpinan daerah memiliki visi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kepala Daerah tidak memiliki visi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kepala Daerah memiliki visi inovasi tetapi belum ditindaklanjuti secara konkrit

Kepala Daerah memiliki visi inovasi dan telah ditindaklanjuti secara terbatas

Kepala Daerah memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Roadmap Inovasi daerah

Kepala Daerah memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan telah dijabarkan dalam Roadmap, Actionplan, Renstra dan Program kerja seluruh SKPD

1.2 Pimpinan daerah memiliki komitmen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kepala daerah tidak memiliki komitmen perubahan

Kepala daerah melakukan perubahan secara parsial

Kepala daerah melakukan perubahan secara menyeluruh di setiap bagian organisasi

Kepala daerah mengembangkan perubahan yang sudah ada

Kepala daerah melakukan perubahan secara bekelanjutan

1.3 Pimpinan daerah memberikan reward kepada para inovator di pemerintah daerah

Kepala daerah tidak memberikan reward bagi inovator

Kepala daerah memberi reward bagi sebagian inovator

Kepala daerah memberi reward kepada seluruh pelaksana inovasi

Kepala daerah memberikan reward dan tantangan untuk pengembangan bagi para inovator

Kepala daerah membangun budaya kompetisi dan memberikan reward bagi para inovator

1.4 Pemerintah daerah menerbitkan kebijakan Pendorong Inovasi

Pemerintah daerah tidak menerbitkan kebijakan inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menginisiasi pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang inovasi daerah

Pmerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menerbitkan Perkada dan menginisiasi Perda tentang inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Inovasi daerah

1.5 Pemahaman SDM aparatur daerah terhadap inovasi daerah

SDM aparatur daerah belum memahami tentang inovasi

Sebagian SDM aparatur daerah sudah memahami tentang inovasi

SDM aparatur pada unit kerja tertentu sudah memahami tentang inovasi

Semua SDM aparatur di unit kerja sudah memahami tentang inovasi

Pemahaman inovasi telah terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah

1.6 Kepedulian SDM Aparatur pemerintah daerah terhadap

SDM aparatur daerah belum memiliki

Sebagian SDM aparatur daerah sudah

SDM aparatur daerah di unit kerja tertentu

Semua SDM aparatur daerah di unit

Kepedulian akan inovasi telah


11

pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah

kepedulian untuk berinovasi

memiliki kepedulian untuk berinovasi

sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

kerja sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah

1.7 Pemerintah daerah telah melakukan pengembangan kapasitas SDM aparatur daerah dalam meningkatkan inovasi daerah

Pemerintah daerah tidak berupaya mengembangkan kapasitas inovasi

Pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan kapasitas inovasi kepada sebagian pegawai

Pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan kapasitas inovasi kepada unit kerja tertentu

Pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan kapasitas inovasi kepada semua unit kerja

Pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan kapasitas inovasi secara berkesinambungan dan terencana

1.8 Pengembangan inovasi daerah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai

Anggaran untuk kegiatan inovasi belum tersedia

Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada pada tahap inisiasi inovasi

Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi

Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pengembangan inovasi

Anggaran untuk kegiatan inovasi dialokasikan secara penuh dan konsisten

1.9 Pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi CSR Perusahaan dalam mendukung Pengembangan Inovasi daerah

Pemerintah daerah belum melakukan optimalisasi CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah

Pemerintah daerah menginisiasi penjajakan CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah

Pemerintah daerah sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah secara terbatas

Pemerintah daerah sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah secara luas

Pemerintah daerah sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah dan dilakukan secara berkesinambungan

1.10 Proses dan sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah telah didukung dengan penggunaan IT yang memadai

Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum didukung penggunaan IT

Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara terbatas

Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara luas

Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan dikembangkan lebih lanjut

Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan menuju Smart City

DIMENSI PROSES


2.1 Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijakan inovasi

Pemerintah daerah belum merencanakan agenda sosialisasi kebijakan inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menginisiasi sosialisasi kebijakan inovasi daerah melalui perencanaan agenda kegiatan

Pemerintah daerah sudah mengagendakan sosialisasi kebijakan inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil sosialisasi kebijakan inovasi daerah terlihat dengan munculnya ide inovasi

Pemerintah daerah telah menjadikan sosialisasi kebijakan inovasi sebagai agenda rutin untuk mempertahankan semangat


12

inovasi daerah 2.2 Pemerintah daerah

melakukan Bimtek/ advokasi/pendam-pingan dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah

Pemerintah daerah belum merencanakan agenda Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menginisiasi Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah melalui perencanaan agenda kegiatan

Pemerintah daerah sudah mengagendakan Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil hasil Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah terlihat dengan muncul dan berkembangnya ide inovasi

Pemerintah daerah telah menjadikan Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah sebagai agenda rutin untuk mempertahankan semangat inovasi

2.3 Program pengembangan inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam RPJMD

Pemerintah daerah belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam RPJMD

Pemerintah daerah sudah menginisiasi gagasan pengembangan inovasi untuk dituangkan dalam RPJMD

Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara terbatas

Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas

Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas dan diacu oleh seluruh SKPD

2.4 Program dan kegiatan pengembangan inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam setiap Renstra SKPD

Seluruh SKPD belum menuangkan program dan kegiatan pengembangan inovasi dalam Renstra SKPD

Sebagian SKPD sudah menginisiasi program dan kegiatan pengembangan inovasi dalam Renstra

Sebagian SKPD sudah menuangkan rencana program dan kegiatan pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana program dan kegiatan pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana program dan kegiatan pengembangan inovasi dalam Renstra secara luas

2.5 Membangun jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

Pemerintah daerah belum membangun jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

Pemerintah daerah menginisiasi pembentukan jejaring dalam rangka pe-ngembangan Inovasi pemerintah daerah

Pemerintah daerah sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pe-merintah daerah dengan beberapa stakeholder

Pemerintah daerah sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerahsecara luas

Pemerintah daerah sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerahsecara luas dan dapat dirasakan manfaatnya

2.6 Benchmarking dalam rangka mencari gagasan baru ke Daerah/Negara lain yang telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan Inovasi

Pemerintah daerah belum pernah melakukan benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif

Pemerintah daerah sudah mempunyai rencana benchmarking ke daerah/ne-gara lain yang inovatif

Pemerintah daerah sudah melakukan benchmarking secara terbatas ke daerah/negara lain yang inovatif

Pemerintah daerah sudah melakukan benchmarking secara luas ke daerah/negara lain yang inovatif

Pemerintah daerah sudah melakukan benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif secara berkesinambungan dan mengambil manfaat dari hasil benchmarking

2.7 Pemanfaatan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

Pemerintah daerah belum memanfaatkan hasil

Pemerintah daerah sudah mempunyai rencana

Pemerintah daerah sudah memanfaatkan hasil benchmar-

Pemerintah daerah sudah memanfaat-kan hasil

Pemerintah daerah sudah memanfaatkan hasil


13


pemanfaatan hasil benchmarking untuk pengem-bangan inovasi daerah

king untuk pengembangan inovasi daerah secara terbatas

benchmar-king untuk pengem-bangan inovasi daerah secara luas

benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat

DIMENSI OUTPUT


3.1 Jumlah Inovasi yang telah dihasilkan

Pemerintah daerah belum menghasilkan inovasi

Pemerintah daerah telah menghasilkan 1 inovasi



Pemerintah daerah telah menghasilkan lebih dari 3 inovasi

3.2 Jenis Inovasi yang telah dihasilkan

Inovasi yang telah dihasilkan tidak sesuai dengan program prioritas

Inovasi yang telah dihasilkan sesuai dengan 1 program prioritas



Inovasi yang telah dihasilkan sesuai dengan lebih dari 3 program prioritas

3.3 Kualitas Inovasi yang telah dihasilkan

Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar replikasi

Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar Adopsi

Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar Adaptasi

Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar Modifikasi

Inovasi yang telah dihasilkan sebagian besar Penemuan Baru

3.4 Pedoman teknis inovasi daerah

Tidak ada pedoman teknis operasional pengembangan inovasi pemerintah daerah

Sudah ada inisiasi penyusunan pedoman teknis operasional pengembangan inovasi pemerintah daerah

Sudah ada panduan pengembangan inovasi pemerintah daerah

Sudah ada pedoman pengembangan inovasi pemerintah daerah

Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi pemerintah daerah

3.5 Pelembagaan Inovasi daerah

Belum ada pelembagaan inovasi pemda yang jelas

Sudah ada kepanitiaan adhoc pelembagaan inovasi

Sudah ada pokja lintas SKPD

Ada penambahan fungsi penguatan pelembagaan inovasi daerah

Sudah ada lembaga khusus yang menangani fungsi inovasi daerah

3.6 Ketersediaan sistem informasi layanan publik

Pemerintah daerah tidak menyediakan sistem informasi layanan publik

Pemerintah daerah telah menginisiasi penyediaan sistem informasi layanan publik

Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi layanan publik secara internal

Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi layanan publik secara terbatas

Pemerintah daerah telah menyediakan sistem informasi layanan publik yang saling terkoneksi

3.7 Penyelesaian Layanan Pengaduan

Pengaduan masyarakat tidak direspon dengan baik

Pengaduan masyarakat direspon tetapi tidak ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat direspon tetapi tindaklanjutnya lambat

Pengaduan masyarakat direspon dan dtindaklanjuti tetapi masih sebatas pe-ngadu dan penerima pengaduan

Pengaduan masyarakat di respon, ditindaklanjuti dan sudah dipublikasikan


14

3.8 Tingkat Capaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pemerintah daerah tidak melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)

Tingkat capaian survey kepuasan masyarakat pada level D (tidak baik)

Tingkat capaian survey kepuasan masyarakat pada level C (kurang baik)

Tingkat capaian survey kepuasan masyarakat pada level B (baik)

Tingkat capaian survey kepuasan masyarakat pada level A (sangat baik)

3.9 Peningkatan Jumlah Perizinan dua tahun terakhir

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan perizinan

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah perizinan sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah perizinan sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah perizinan sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah perizinan sebesar lebih 100%

3.10 Peningkatan Pendapatan Perkapita

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan Pendapatan Perkapita

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan pendapatan perkapita sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan pendapatan perkapita sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan pendapatan perkapita sebesar lebih 100%

3.11 Peningkatan Lapangan Kerja

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan lapangan kerja

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan lapangan kerja sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan lapangan kerja sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan lapangan kerja sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan lapangan kerja sebesar lebih 100%

3.12 Peningkatan Investasi

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan investasi

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan investasi sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan investasi sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan investasi sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan investasi sebesar lebih 100%

3.13 Penurunan Angka Kemiskinan

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada penurunan angka kemiskinan

Dalam dua tahun terakhir ini ada penurunan angka kemiskinan sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada penurunan angka kemiskinan sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada penurunan angka kemiskinan sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada penurunan angka kemiskinan sebesar lebih 100%

3.14 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih 100%

3.15 Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Tidak ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sudah ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tapi tidak dipublikasikan

Sudah ada transparansi dlm penyelenggaraan pemerintahan dan dipublika-sikan secara terbatas di kalangan internal

Sudah ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sudah dipublikasikan melalui web

Sudah ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sudah dipublikasikan melalui media secara luas


15

3.16 Tingkat Partisipasi Stakeholders dalam pengembangan inovasi daerah

Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders dalam pengembangan inovasi daerah

Sudah ada forum pelibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah

Sudah ada forum dan mekanisme yang jelas dalam pelibatan masyarakat terkait dengan pengembangan novasi daerah

sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif dalam pengembangan inovasi daerah

sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif serta kepastian akomodasi terhadap masukan dalam pengembangan inovasi daerah

3.17 Pencapaian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan pada dua tahun terakhir

Dalam dua tahun terakhir ini memperoleh pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)

Dalam dua tahun terakhir ini memperoleh Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion)

Dalam dua tahun terakhir ini memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Dalam dua tahun terakhir ini memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Dalam dua tahun terakhir ini memperoleh WTP berturut -turut

3.18 Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada dua tahun terakhir

Dalam dua tahun terakhir ini Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran D

Dalam dua tahun terakhir ini Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran CC

Dalam dua tahun terakhir ini Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B

Dalam dua tahun terakhir ini Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B+

Dalam dua tahun terakhir ini Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran A

3.19 Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

Tidak ada efisiensi dalam penyelengga-raan Pemerintahan daerah

Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah rendah

Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah cukup tinggi

Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah tinggi

Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sudah sangat tinggi

3.20 Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dalam dua tahun terakhir

Dalam dua tahun terakhir ini tidak ada peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan Nilai Indeks Pembangun-an Masyarakat (IPM) sebesar 1 - 33%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan Nilai Indeks Pembangun-an Masyarakat (IPM) sebesar 34 - 66%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) sebesar 67- 100%

Dalam dua tahun terakhir ini ada peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) lebih 100%

DIMENSI OUTCOMES Indikator Parameter Penilaian

1 2 3 4 5 4.1 Ketersediaan

Informasi Layanan

Pemerintah daerah tidak menyediakan informasi layanan publik

Pemerintah daerah menyediakan informasi layanan publik tetapi masih minim

Informasi layanan publik yang disediakan pemerintah daerah dirasa cukup

Informasi layanan publik yang disediakan pemerintah daerah sudah representatif

Informasi layanan publik yang disediakan pemerintah daerah dapat diakses


16

masyarakat secara luas

4.2 Kemudahan Proses Layanan

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih sangat tidak mudah

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih tidak mudah

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup mudah

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah mudah

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah sangat mudah

4.3 Keandalan Sistem Sistem yang telah dibangun masih sangat tidak handal

Sistem yang telah dibangun masih tidak handal

Sistem yang telah dibangun sudah cukup handal

Sistem yang telah dibangun sudah handal

Sistem yang telah dibangun sudah sangat handal

4.4 Kecepatan Layanan Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sangat lambat

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih lambat

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cepat

Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah sangat cepat

4.5 Kemanfaatan Inovasi

Inovasi daerah yang dihasilkan sangat tidak bermanfaat

Inovasi daerah yang dihasilkan tidak bermanfaat

Inovasi daerah yang dihasilkan cukup bermanfaat

Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat

Inovasi daerah yang dihasilkan sangat bermanfaat

4.6 Relevansi Inovasi dengan Program Prioritas

Inovasi daerah yang dihasilkan sangat tidak relevan dengan program prioritas

Inovasi daerah yang dihasilkan tidak relevan dengan program prioritas

Inovasi daerah yang dihasilkan cukup relevan dengan program prioritas

Inovasi daerah yang dihasilkan relevan dengan program prioritas

Inovasi daerah yang dihasilkan sangat relevan dengan program prioritas

4.7 Tingkat Kepuasan Layanan

Tingkat kepuasan layanan publik sangat rendah

Tingkat kepuasan layanan publik rendah

Tingkat kepuasan layanan publik cukup tinggi

Tingkat kepuasan layanan publik tinggi

Tingkat kepuasan layanan publik sangat tinggi

C. Skala Penilaian Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Nilai capaian indeks inovasi pemerintah daerah dikategorikan ke dalam 5 (lima)

tingkat sbb: o 20,00 – 35,99 = Sangat Rendah o 36,00 – 51,99 = Rendah o 52,00 – 67,99 = Cukup Baik o 68,00 – 83,99 = Baik o 84,00 – 100,00 = Sangat Baik


17

D. Formulasi Perhitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Penghitungan nilai indeks inovasi pemerintah daerah sesuai dengan konstruksi instrumen sebagaimana tersebut di atas, maka disusun formula atau rumus penghitungannya sebagai berikut:

dimana:

= score dimensi input = score dimensi proses = score dimensi ouput = score dimensi outcome

Adapun formulasi perhitungan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut.

1. Dimensi Input

Terdiri dari 10 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi input adalah:

dimana: = Visi Inovasi = Komitmen Perubahan = Reward bagi Inovator = Kebijakan Pendorong Inovasi = Kapasitas SDM Inovasi = Kepedulian SDM terhadap Inovasi = Pengembangan SDM Inovasi = Dukungan Anggaran = Optimalisasi CSR dalam Mendukung Inovasi = Penggunaan IT dalam Sistem Kerja

2. Dimensi Proses

Terdiri dari 7 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi proses adalah:

dimana: = Sosialisasi Kebijakan Inovasi = Bimtek/Advokasi/Pendampingan = Program Pengembangan Inovasi di RPJMD = Program & Kegiatan Inovasi di Renstra SKPD = Pengembangan Jejaring Inovasi = Benchmarking Menggali Ide & Gagasan Inovasi = Pemanfaatan Hasil Benchmarking


18

3. Dimensi Output Terdiri dari 20 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi output adalah:

dimana: = Jumlah Inovasi yang Dihasilkan = Jenis Inovasi yang Dihasilkan = Kualitas Inovasi = Kebijakan Pendorong Inovasi = Pelembagaan Inovasi = Ketersediaan Informasi Layanan = Penyelesaian Layanan Pengaduan = Tingkat Kepuasan Layanan Publik = Peningkatan Jumlah Perizinan = Peningkatan Pendapatan Perkapita = Peningkatan Lapangan Kerja = Peningkatan Investasi = Penurunan Angka Kemiskinan = Peningkatan PAD = Transparan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan = Tingkat Partisipasi Stakeholders = Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan = Nilai Capaian LAKIP = Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan = Peningkatan Nilai IPM

4. Dimensi Outcome

Terdiri dari 7 indikator, sehingga rumus perhitungan dimensi outcome adalah:

dimana: = Ketersediaan Informasi Layanan = Kemudahan Poses Layanan = Keandalan Sistem = Kecepatan Layanan = Kemanfaatan Inovasi = Relevansi Inovasi dengan Program Prioritas Daerah = Tingkat Kepuasan Layanan


19

E. Formulir Penghitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah dalam panduan ini disusun formulir pengukuran indeks inovasi suatu daerah yang secara otomatis akan menghitung indeks baik per dimensi maupun indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Formulir Penghitungan Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

URAIAN NILAI

JAWAB SKOR 1 2 3 4 5

1. Input/Masukan (Bobot 20%) 1.1 Visi Inovasi 1 2 3 4 5 1.2 Komitmen Perubahan 1 2 3 4 5 1.3 Reward bagi Inovator 1 2 3 4 5 1.4 Kebijakan Pendorong Inovasi 1 2 3 4 5 1.5 Kapasitas SDM Inovasi 1 2 3 4 5 1.6 Kepedulian SDM terhadap Inovasi 1 2 3 4 5 1.7 Pengembangan SDM Inovasi 1 2 3 4 5 1.8 Dukungan Anggaran 1 2 3 4 5 1.9 Optimalisasi CSR dalam Mendukung Inovasi 1 2 3 4 5

1.10 Penggunaan IT dalam Sistem Kerja 1 2 3 4 5 Jumlah 0

Jumlah Nilai Indikator 0

2. Proses (Bobot 20%) 2.1 Sosialisasi Kebijakan Inovasi 1 2 3 4 5 2.2 Bimtek/Advokasi/Pendampingan 1 2 3 4 5 2.3 Program Pengembangan Inovasi di RPJMD 1 2 3 4 5 2.4 Program & Kegiatan Inovasi di Renstra SKPD 1 2 3 4 5 2.5 Pengembangan Jejaring Inovasi 1 2 3 4 5

2.6 Benchmarking Menggali Ide & Gagasan Inovasi 1 2 3 4 5

2.7 Pemanfaatan Hasil Benchmarking 1 2 3 4 5 Jumlah 0

Jumlah Nilai Indikator 0 3. Output (Bobot 25%) 3.1 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan 1 2 3 4 5 3.2 Jenis Inovasi yang Dihasilkan 1 2 3 4 5 3.3 Kualitas Inovasi 1 2 3 4 5


20

3.4 Pedoman Teknis Inovasi Daerah 1 2 3 4 5 3.5 Pelembagaan Inovasi 1 2 3 4 5 3.6 Ketersediaan Informasi Layanan 1 2 3 4 5 3.7 Penyelesaian Layanan Pengaduan 1 2 3 4 5 3.8 Tingkat Kepuasan Layanan Publik 1 2 3 4 5 3.9 Peningkatan Jumlah Perizinan 1 2 3 4 5

3.10 Peningkatan Pendapatan Perkapita 1 2 3 4 5 3.11 Peningkatan Lapangan Kerja 1 2 3 4 5 3.12 Peningkatan Investasi 1 2 3 4 5 3.13 Penurunan Angka Kemiskinan 1 2 3 4 5 3.14 Peningkatan PAD 1 2 3 4 5

3.15 Transparan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 1 2 3 4 5

3.16 Tingkat Partisipasi Stakeholders 1 2 3 4 5 3.17 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 1 2 3 4 5 3.18 Nilai Capaian LAKIP 1 2 3 4 5 3.19 Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 2 3 4 5 3.20 Peningkatan Nilai IPM 1 2 3 4 5

Jumlah 0 Jumlah Nilai Indikator 0

4. Outcome (Bobot 35%) 4.1 Ketersediaan Informasi Layanan 1 2 3 4 5 4.2 Kemudahan Poses Layanan 1 2 3 4 5 4.3 Keandalan Sistem 1 2 3 4 5 4.4 Kecepatan Layanan 1 2 3 4 5 4.5 Kemanfaatan Inovasi 1 2 3 4 5

4.6 Relevansi Inovasi dengan Program Prioritas Daerah 1 2 3 4 5

4.7 Tingkat Kepuasan Layanan 1 2 3 4 5 Jumlah 0

Jumlah Nilai Indikator 0

INDEX

0

Predikat

Sangat Rendah

Rendah Cukup Baik Baik Sangat Baik


21

BAB III

PENGUKURAN INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH

A. Pelaksanaan Pelaksanaan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah dapat

dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Pelaksana; 2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel unit kerja; 3. Menentukan responden (Masyarakat dan Stakeholders lain); 4. Menentukan responden internal SKPD; 5. Menyiapkan instrumen pengukuran indeks; 6. Menyebar kuesioner; 7. Mengumpulkan kuesioner; 8. Wawancara pendalaman untuk responden tertentu; 9. Mengumpulkan data pendukung (data evidence); 10. Mengolah data kuesioner dan data evidence; 11. Menganalisis hasil pengukuran indeks; 12. Menyajikan dan melaporkan hasil pengukuran.

Tahapan penyelenggaraan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Penyajian Data

Untuk lebih mempermudah memahami hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah, maka format pengolahan dan analisa data dapat menggunakan berbagai diagram. Misalnya dengan menggunakan spider web (jaring laba-laba), diagram batang, diagram balok, pie chart, grafik, dan pada akhirnya akan disajikan dalam Indeks Geospasial. Gambar 5 Contoh Spider Web

Gambar 6 Contoh Diagram Batang

00,5

11,5

2Visi Inovasi

Komitme…

Reward…

Kebijakan…

Pemaham…Kepedulia…

Pengemb…

Pengemb…

Optimalis…

Pengguna…

Kota A Kabupaten B Kota C 61,8 68,61 75,39

01020304050607080


22

Gambar 7 Contoh Diagram Balok

Gambar 8 Contoh Pie Chart

Gambar 9 Contoh Grafik

Gambar 9 Contoh Indeks Geospasial

C. Pelaporan Penyusunan pelaporan hasil pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah

bertujuan untuk: 1. Mengetahui tingkat kinerja inovasi Pemerintah Daerah; 2. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing dimensi maupun

indikator; 3. Mengukur secara berkala pengembangan dan implementasi inovasi pelaksanaan

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 4. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan inovasi pemerintahan

daerah; 5. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan

inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki inovasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Kabupaten A

Kabupaten B

Kota C

61,8

68,61

75,39

Kabupaten A Kabupaten B

Kota C

61,8 68,61 75,39

0

20

40

60

80

KabupatenA

KabupatenB

Kota C


23

BAB IV

P E N U T U P

Upaya percepatan pelaksanaan reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didorong melalui program-program inovasi terhadap seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pelaksanaan inovasi di daerah bukan saja terbatas pada internal birokrasi, akan tetapi juga harus didorong kepada sektor swasta dan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai suatu panduan pengukuran indeks inovasi pemerintah daerah secara mandiri yang simpel dan praktis ini, tentu masih dijumpai tingkat kesulitan tertentu dalam penerapannya. Namun dengan modal keinginan yang kuat untuk mencoba dan melakukannya, kesulitan tersebut akan dapat diatasi. Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini Kedeputian Inovasi Administrasi Negara dapat memfasilitasi pengukuran ini jika diperlukan. LAMPIRAN 1. Kuesioner penggalian data internal Pemda 2. Kuesioner penggalian data eksternal (masyarakat)


24


KUESIONER


Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi dalam pemerintahan daerah, maka sangat diperlukan data dan informasi yang akurat terkait dengan kondisi inovasi pemerintah daerah saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr. untuk mengisi kuesioner terlampir dengan sejujur dan penuh tanggungjawab, mengingat hasil pengukuran indeks inovasi ini akan digunakan sebagai dasar (baseline) dalam perbaikan terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai rendah dan signifikan dalam mendukung pencapaian indeks inovasi pemerintah daerah. Kuesioner ini disampaikan untuk mendapatkan gambaran secara nyata berdasarkan pemahaman Bapak/Ibu/Sdr, tentang pelaksanaan inovasi pemerintah daerah saat ini dari aspek input, proses, dan output sesuai dengan indikator masing-masing. Cara pengisian: Cukup dengan memberikan tanda contreng () pada nilai yang menurut Bapak/Ibu/Sdr. sesuai dengan kondisi nyata yang Bapak/Ibu/Sdr. pahami dan rasakan. Contoh: Sangat Tidak Baik 1 2 3 4 5 Sangat Baik Keterangan: Angka 1 – 5 merupakan suatu kontinum dimana: Angka 1 bernilai sangat negatif; Angka 5 bernilai sangat positif. Ketepatan dan kebenaran Bapak/Ibu/Sdr. dalam pengisian kuesioner ini sangat berharga bagi Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan terhadap aspek-aspek inovasi yang mendapat nilai rendah, untuk segera dilakukan intervensi perbaikannya secara berkelanjutan. Atas perkenan dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr, kami ucapkan terima kasih. TIM PENELITI PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Jl. Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3455021 – 25 ext. 143 – 145, Fax. (021) 3800187

Lampiran 2 Kuesioner Internal Pemda


25

ASPEK INPUT


1. Pimpinan daerah memiliki visi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

(1) = Tidak memiliki visi inovasi (2) = Memiliki visi inovasi tetapi belum ditindaklanjuti

secara konkrit. (3) = Memiliki visi inovasi dan telah ditindaklanjuti

secara terbatas. (4) = Memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan dijabarkan

dalam Roadmap Inovasi daerah. (5) = Memiliki visi inovasi dalam RPJMD dan telah

dijabarkan dalam Roadmap, ActionPlan, Renstra dan Program kerja seluruh SKPD

2. Pimpinan daerah memiliki

komitmen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

(1) = Tidak memiliki komitmen perubahan (2) = Melakukan perubahan secara parsial (3) = Melakukan perubahan secara menyeluruh di

setiap bagian organisasi (4) = Mengembangkan perubahan yang sudah ada (5) = Melakukan perubahan secara bekelanjutan.

3. Pimpinan daerah

memberikan reward kepada para inovator di pemerintah daerah

(1) = Tidak ada reward bagi inovator (2) = Memberi reward bagi sebagian inovator (3) = Memberi reward kepada seluruh pelaksana

inovasi (4) = Memberikan reward dan tantangan untuk

pengembangan bagi para inovator (5) = Membangun budaya kompetisi dan memberikan

reward bagi para inovator

4. Kebijakan Pendorong Inovasi pemerintah daerah

(1) = Belum ada kebijakan (2) = Sudah ada rancangan Perkada (3) = Sudah ada Perkada (4) = Sudah ada rancangan Perda (5) = Sudah ada Perkada dan Perda untuk

pengembangan inovasi pemerintah daerah

5. Pemahaman SDM aparatur daerah terhadap inovasi daerah

(1) = SDM aparatur daerah belum memahami tentang inovasi

(2) = Sebagian SDM aparatur daerah pegawai sudah memahami tentang inovasi

(3) = SDM aparatru pada unit kerja tertentu sudah memahami tentang inovasi

(4) = Semua SDM aparatur di unit kerja sudah memahami tentang inovasi

(5) = Pemahaman inovasi telah terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah


26

6. Kepedulian SDM

Aparatur pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah

(1) = SDM aparatur daerah belum memiliki kepedulian untuk berinovasi

(2) = Sebagian SDM aparatur daerah sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(3) = SDM aparatur daerah di unit kerja tertentu sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(4) = Semua SDM aparatur daerah di unit kerja sudah memiliki kepedulian untuk berinovasi

(5) = Kepedulian akan inovasi telah terinternalisasi ke seluruh SDM aparatur daerah.

7. Pemerintah daerah telah

melakukan pengembangan kapasitas SDM aparatur daerah dalam meningkatkan inovasi daerah

(1) = Belum ada upaya pengembangan kapasitas inovasi

(2) = Ada upaya pengembangan kapasitas inovasi kepada sebagian pegawai

(3) = Ada upaya pengembangan kapasitas inovasi kepada unit kerja tertentu

(4) = Upaya pengembangan kapasitas inovasi sudah dilakukan kepada semua unit kerja

(5) = Upaya pengembangan kapasitas inovasi sudah dilakukan secara berkesinambungan dan terencana

8. Pengembangan inovasi

daerah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai

(1) = Anggaran untuk kegiatan inovasi belum tersedia (2) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

pada tahap inisiasi inovasi (3) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

sampai tahap pelaksanaan inovasi (4) = Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada

sampai tahap pengembangan inovasi (5) = Anggaran untuk kegiatan inovasi dialokasikan

secara penuh dan konsisten

9. Pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi CSR Perusahaan Dalam mendukung Pengembangan Inovasi daerah

(1) = Belum melakukan optimalisasi CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah

(2) = Pemda menginisiasi penjajakan CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah

(3) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerahsecara terbatas

(4) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah secara luas

(5) = Sudah melakukan optimalisasi program CSR perusahaan dalam pengembangan inovasi daerah dan dilakukan secara berkesinambungan


27

10. Proses dan sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah telah didukung dengan penggunaan IT yang memadai

(1) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah belum didukung penggunaan IT

(2) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara terbatas

(3) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT secara luas

(4) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan dikembangkan lebih lanjut

(5) = Pelaksanaan kerja dilingkungan pemerintah daerah sudah didukung penggunaan IT dan menuju Smart City

ASPEK PROSES PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijakan inovasi

(1) = Belum rencana agenda sosialisasi kebijakan inovasi daerah

(2) = Sosialisasi kebijakan inovasi daerah diinisiasikan melalui perencanaan agenda kegiatan

(3) = Sudah teragendakan sosialisasi kebijakan inovasi daerah

(4) = Tindaklanjut hasil sosialisasi kebijakan inovasi daerah terlihat dengan munculnya ide inovasi

(5) = Sosialisasi kebijakan inovasi daerah menjadi agenda rutin untuk mempertahankan semangat inovasi

2. Pemerintah daerah melakukan Bimtek/advokasi/pendampingan dalam rangka pengembangan inovasi pemerintah daerah

(1) = Belum terencana agenda Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah

(2) = Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah diinisiasikan melalui perencanaan agenda kegiatan

(3) = Sudah teragendakan Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah

(4) = Tindaklanjut hasil Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah terlihat dengan muncul dan berkembangnya ide inovasi

(5) = Bimtek/ advokasi/ pendampingan inovasi daerah menjadi agenda rutin untuk mempertahankan semangat inovasi


28

3. Program pengembangan inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam RPJMD

(1) = Belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam RPJMD

(2) = Sudah menginisiasi gagasan pengembangan inovasi untuk dituangkan dalam RPJMD

(3) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara terbatas

(4) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas

(5) = Sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam RPJMD secara luas dan diacu oleh seluruh SKPD

4. Program dan kegiatan

pengembangan inovasi pemerintah daerah telah dituangkan dalam setiap Renstra SKPD

(1) = Belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra

(2) = Sebagian SKPD sudah menginisiasi rencana pengembangan inovasi dalam Renstra

(3) = Sebagian SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

(4) = Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara terbatas

(5) = Seluruh SKPD sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Renstra secara luas

5. Membangun jejaring

dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

(1) = Belum membangun jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

(2) = Pemda menginisiasi pembentukan jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerah

(3) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerahdengan beberapa stakeholder

(4) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerahsecara luas

(5) = Sudah membentuk jejaring dalam rangka pengembangan Inovasi pemerintah daerahsecara luas dan dapat dirasakan manfaatnya

6. Benchmarking dalam

rangka mencari gagasan baru ke Daerah/Negara lain yang telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan Inovasi

(1) = Belum pernah melakukan benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif

(2) = Sudah mempunyai rencana benchmarking ke daerah/negara lain yang inovatif

(3) = Sudah melakukan benchmarking secara terbatas ke daerah/negara lain yang inovatif

(4) = sudah melakukan benchmarking secara luas ke daerah/negara lain yang inovatif

(5) = Sudah melakukan benchmarking ke


29

daerah/negara lain yang inovatif secara berkesinambungan dan mengambil manfaat dari hasil benchmarking

7. Pemanfaatan hasil


(1) = Belum memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

(2) = sudah mempunyai rencana pemanfaatan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah

(3) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara terbatas

(4) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara luas

(5) = Sudah memanfaatkan hasil benchmarking untuk pengembangan inovasi daerah secara luas dan bermanfaat bagi masyarakat

ASPEK OUTPUT


1. Jumlah Inovasi yang telah dihasilkan

(1) = Tidak ada inovasi (2) = 1 inovasi (3) = 2 inovasi (4) = 3 inovasi (5) = Lebih dari 3 inovasi

2. Jenis Inovasi yang telah

dihasilkan (1) = Tidak sesuai dengan program prioritas (2) = Sesuai dengan 1 program prioritas (3) = Sesuai dengan 2 program prioritas (4) = Sesuai dengan 3 program prioritas (5) = Sesuai dengan lebih dari 3 program prioritas

3. Kualitas Inovasi (1) = Replikasi

(2) = Adopsi (3) = Adaptasi (4) = Modifikasi (5) = Penemuan Baru

4. Pedoman Teknis Inovasi

Daerah (1) = Tidak ada panduan teknis (2) = Hanya ada panduan teknis (3) = Ada pedoman inovasi (4) = Ada pedoman dan panduan teknis (5) = Ada seluruhnya dan diperkuat dengan Perkada


30

5. Pelembagaan Inovasi (1) = Belum ada (2) = Ada pokja lintas unit (3) = Ada pokja lintas SKPD (4) = Ada penambahan fungsi (5) = Ada struktur dan Fungsi

6. Ketersediaan Informasi

Layanan (1) = Tidak ada (2) = Ada masih minim (3) = Ada dan cukup (4) = Ada dan sudah representatif (5) = Ada dan dapat diakses masyarakat

7. Penyelesaian Layanan Pengaduan

(1) = Tidak ada respon (2) = Ada respon tapi tidak ditindaklanjuti (3) = Ada respon tapi tindaklanjut lambat (4) = ada respon dan tindak lanjut masih hanya pengadu dan penerima pengaduan (5) = ada respon - tindak lanjut dan sudah dipublikasikan

8. Tingkat Kepuasan

Layanan Publik (1) = Sangat rendah (2) = Rendah (3) = Cukup Tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat Tinggi

9. Peningkatan Jumlah

Perizinan (1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 - 33% (3) = 34 - 66% (4) = 67- 100% (5) = lebih 100%

10. Peningkatan Pendapatan

Perkapita (1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33% (3) = 34- 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

11. Ketersediaan Lapangan

Kerja (1) = Tidak ada inovasi (2) = 1 inovasi (3) = 2 inovasi (4) = 3 inovasi (5) = Lebih dari 3 inovasi

12. Peningkatan Investasi (1) = Tidak ada peningkatan

(2) = 1 – 33% (3) = 34 – 66%

(4) = 67 – 100%


31

(5) = Lebih dari 100%

13. Penurunan Angka Kemiskinan

(1) = Tidak ada penurunan (2) = 1 – 33% (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 99% (5) = 100%

14. Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) (1) = Tidak ada peningkatan (2) = 1 – 33 % (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

15. Transparansi dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

(1) = Tidak ada transparansi (2) = Ada tapi tidak dipublikasikan (3) = Ada tapi dipublikasikan terbatas di kalangan internal (4) = sudah dipublikasikan melalui web (5) = Sudah dipublikasikan melalui media secara luas

16. Tingkat Partisipasi

Stakeholders (1) = Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders (2) = Sudah ada forum pelibatan masyarakat (3) = Sudah ada forum dan mekanisme yang jelas dalam pelibatan masyarakat (4) = sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif (5) = sudah ada forum, mekanisme yang jelas dan proses yang inklusif serta kepastian akomodasi thd masukan

17. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

(1) = Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) (2) = Opini tidak wajar (Adversed Opinion) (3) = Opini wajar de ngan pengecualian (Qualified Opinion) (4) = Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) (5) = WTP berturut -turut

18 Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP)

(1) = D (2) = CC (3) = B (4) = B+ (5) = A


32

19. Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan

(1) = Tidak ada efisiensi dan efektifitas (2) = Rendah (3) = Cukup Tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat Tinggi

20. Peningkatan Nilai IPM (1) = Tidak ada peningkatan

(2) = 1 – 33 % (3) = 34 – 66% (4) = 67 – 100% (5) = Lebih dari 100%

OOOOOOOOOO 000000 OOOOOOOOOO

TIM PENELITI PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Jl. Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3455021 – 25 ext. 143 – 145, Fax. (021) 3800187


33

Lembaga Administrasi Negara KUESIONER


Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi dalam pemerintahan daerah, maka sangat diperlukan data dan informasi yang akurat terkait dengan kondisi inovasi pemerintah daerah saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr. untuk mengisi kuesioner terlampir dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggungjawab, mengingat hasil pengukuran indeks inovasi ini akan digunakan sebagai dasar (baseline) dalam perbaikan terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai rendah dan signifikan dalam mendukung pencapaian kinerja inovasi pemerintah daerah. Kuesioner ini disampaikan untuk mendapatkan gambaran manfaat (outcome) yang dirasakan secara nyata oleh Bapak/Ibu/Sdr. dari pelaksanaan inovasi pemerintah daerah saat ini khususnya pada aspek outcome dan seluruh indikatornya. Cara pengisian: Cukup dengan memberikan tanda contreng () pada nilai yang menurut Bapak/Ibu/Sdr. sesuai dengan kondisi nyata yang Bapak/Ibu/Sdr. pahami dan rasakan. Contoh: Sangat Tidak Baik 1 2 3 4 5 Sangat Baik Keterangan: Angka 1 – 5 merupakan suatu kontinum dimana: Angka 1 bernilai sangat negatif Angka 5 bernilai sangat positif. Ketepatan dan kebenaran Bapak/Ibu/Sdr. dalam pengisian kuesioner ini sangat berharga bagi Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan terhadap aspek-aspek inovasi yang mendapat nilai rendah, untuk segera dilakukan intervensi perbaikannya secara berkelanjutan. Atas perkenan dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr, kami ucapkan terima kasih. TIM PENELITI PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Jl. Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3455021 – 25 ext. 143 – 145, Fax. (021) 3800187

Lampiran 3 Kuesioner Eksternal ((Masyarakat)


34

ASPEK OUTCOMES PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

1. Ketersediaan Informasi Layanan

(1) = Tidak ada informasi layanan (2) = Ada masih minim (3) = Ada dan cukup (4) = Ada dan sudah representative (5) = Ada dan dapat diakses masyarakat secara luas

2. Kemudahan Proses

Layanan (1) = Sangat tidak mudah (2) = Tidak mudah (3) = Cukup mudah (4) = Mudah (5) = Sangat mudah

3. Keandalan Sistem (1) = Sangat tidak handal

(2) = Tidak handal (3) = Cukup handal (4) = Handal (5) = Sangat handal

4. Kecepatan Layanan (1) = Sangat lambat

(2) = Lambat (3) = Cukup cepat (4) = Cepat (5) = Sangat cepat

5. Kemanfaatan Inovasi (1) = Sangat tidak bermanfaat

(2) = Tidak bermanfaat (3) = Cukup bermanfaat (4) = Bermanfaat (5) = Sangat bermanfaat

6. Relevansi Inovasi dengan

Program Prioeitas (1) = Sangat tidak relevan (2) = Tidak relevan (3) = Cukup relevan (4) = Relevan (5) = Sangat relevan

7. Tingkat Kepuasan

Layanan (1) = Sangat rendah (2) = Rendah (3) = Cukup tinggi (4) = Tinggi (5) = Sangat tinggi

OOOOOOOOOO 000000 OOOOOOOOOO

model pengukuran indeks inovasi pemerintah …

Documents