Some levies and tax items issued in mining

The payment of dead rent and royalties are classified as levies that are

required to support the success of the national income target. Dead rent is an

annual payment to the government. This annual payment is estimated by number

of hectares included in the contract area or mining area respectively. A mining

area is an area within the contract area containing potentially economic mineral

deposit that the company chose for mining development. A stage activity causes

the rate of the dead rent payment. Further, the payment of royalties is undertaken

by mining company to respect the mineral content of product from mining.

Rates of dead rent and royalties for mineral and coal are different and

described in table 3 below:

0 General survey : 0.025 - 0.005

Exploration : 0.10-0.35

Fcasibility study : 0.50

Construction : 0.50

Operation : 1.50 - 3.00

Table 3. Dead Rent and Royalties

Gcneral survey I Gencral survey I1 Exploration I Exploration I1 Exploration 111 Exploration IV Exploration V Fcasibility study Construction I Construction I Construction I Operation

Minerals (US % per ha) Coal (US $ per ha)

Dead rent : / Dead rent :

Royalties :

See the attachment table

Royalties :

13 %for 1" and 2nd gcncration of coal contract Negotiable for 31d generation coal contract

A fundamental tax reform in Indonesia has been taken at the early of

1980's encompassing most taxes on income, consumption and property. The

purpose of the introduction of the current tax system is to enhance the revenue,

economic neutrality and simplified tax administration and procedure, increased

revenue comes from the elimination of the multiple exception and exclusions

under the earlier tax system.

Under the current income tax law, an income is defined as any economic

benefit that is received by taxpayer, individual or corporation. Some items of

income in mining operation include but not limited tothe following:

Gross profits from business e Gains from the sale or property transfer, including benefit received by mining

company, from the property distribution to stakeholders, including distribution as a result of liquidation

* Interest Dividends, in whatever mine and form, paid by a corporation

e Royalties * Rent from property

Corporate income tax rates are described as law No. 10 of 1994

concerning amendment on law No.7 Of 1983 concerning income tax as amended

by law No.7 of 1991.

1. Corporate income tax, rate (%)

0 A 10 % is applicable to taxable income of Rp. 10 million or less 8 A 15 % is applicable to taxable income of Rp. 10 million or but

less than Rp.50 million * A 30 % is applicable to taxable income of more than Rp. 50

million

2. Withholding tax Companies, government offices and other agencies are required to pay withholding income taxes on specific types of income. On dividends, interest & royalties, and services, the tax rates:

* Permanent resident 15 % 6 No permanent resident 20 %

1 Depreciation (rate)

5 % for permanent building (use period 20 years)

10 % for temporary building (use period 10 years)

4. Amortization on intangible assets (method, rate)

Straight line Declining balance

Group 1 (use period 4 years) 25 % 50 % Group 2 (use period 8 years) 12.5 % 25 %

0 Group 3 (use period 16 years) 6.26 % 12.5 % Group 4 (use period 20 years) 5 % 10 %

Some regulation on Coal, mineral and Oil and gas

(see attachments)

.. .. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALlNAN PERATURAN MENTEN KEUANGAN

NOMoR 95/PMK. 0 2 / 2 0 0 5

TENTANG

PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA

MENTERI KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga keseimbarigan persediaan bahan baku di dalam negeri, dipandang perlu untuk menetapkan tarif Pungutan Ekspor atas batubara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~in 1995 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 2);

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non~or 3687);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tenting Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 13);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 453 1);

7. Keputusan Presiden Nomor 2281M Tahun 2001;

8. Keputusan Menteri Keuangan Non~or 557lKM1<.0412002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA.

Pasal 1

Dalan~ Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud deligan :

1. Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetaplta~~ setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan berdasarkan harga rata - rata internasional.

2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.

Terhadap ekspor batubara diltenakan Pungutan Ekspor.

Besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan rumus : Tarif Pungutan Ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Jumlah Satuan Barang x Nilai Kurs.

(2) Tarif Pungutan Ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah Tarif Pungutan Ekspor yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

(3) HPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

(4) Dalam ha1 tidak ada Harga Patokan Ekspor (MPE) penentuan jumlah Pungutan Ekspor dihitung berdasarkan E-larga Free on Board (FOB) yang tercantum dalam PEB dengan rumus sebagai berikut :

Tarif Pungutan Ekspor x Jumlah Satuan Barang x I-Iarga Free On Board (FOB) x Nilai Kurs

(5) Nilai kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor adalah nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang beriaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan.

Pasal 5

Terhadap batubara yang dikenakan Pungutan Ekspor berlaku tata niaga ekspor.

Pasal6

Peraturan Menteri Keuangan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahltan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2005

MENTERI KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

Tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Alas Batubara

MENTERI KEUANGAN REPUULIK INDONESIA .-

TARIF PUNGUTAN EKSPOR BATUBARA

URAIAN BARANG

I

Batubara

DALAM PUNGUTAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

LAMPIRAN PERA'IURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13 11 PMK.0101 2005 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

. .. : NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAP- :AN TARlF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENGEMBALIAN PUGUTAN EKSPOR BATUBARA KEPADA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERJANJIAN KARYA

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKPZB) YANG KONTRAKNYA BERSIFAT "NAILED DOWN"

1. Tahap I : Setiap bulan, Perusahaan PKP2B mengajukan pern~ohonan pengembalian Pungutan Ekpsor yang telah dibayarkan kepada Negara dengan mengirimkan surat permohonan yang d itujukan k epada D irektur Je nderal A nggaran d an P erimbangan Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum. Permohonan tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi untuk diperiksa dan diketahui.

Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokurnen-dokumen sebagai berikut: 1) Asli Surat Tanda Bukti Setor (STBS); 2) Copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 3) Copy Bill of Lading (B/L); 4) Copy Cotnpletion Advise atau Real Time Gross Settlement (RTGS) atau Bukti

Penyetoran P ungutan E kspor k e R ekening Bendaharawan Umum N egara p ada Bank Indonesia; dan

5 ) Daftar Penyetoran Pungutan Ekspor (DPPE).

2. Tahap I1 : Setelah surat dan dokumen pendukung diterima oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila dalam tahap ini ditemukan ketidaklengkapan dokumen pendukungnya, nlaka akan dikirimkan surat balasan kepada Perusahaan PKP2B untuk meminta kekurangan dokumen tersebut.

3. Tahap 111 : Apabila dalam verifikasi data dan keabsahan dokumen yang diajukan masih terdapat keragu-I-aguan atau kecurigaan maka selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari k e j a diminta konfirmasi kepada instansi terkait antara lain : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Bank Devisa danlatau Agen Pelayaran.

4. Tahap IV : Apabila dokumen yang diajukan telah benar dan lengkap, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

5. Tahap V : Berdasarkan SPM tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan Pembayaran Pengembalian Pungutan Ekspor.

Proses dari Tahap IV sampai dengan Tahap V diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari keja.

'Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Umum

. .

i Koemoro Warsit .,r-n, >- . - - - ~

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

NG

TA

XA

T

IND

ON

ES

IA

BY

D

r. S

upriy

adi

Oil

and

gas;

Geo

ther

mal

; and

Gen

eral

min

ing

TA

X G

RO

UP

S

inco

me

tax;

val

ue a

dded

tax

and

Sta

te ta

x =

tax

on lu

xury

goo

ds; s

tam

p du

ty;

land

tax;

and

im

port

dut

y

Reg

ion

al ta

x : m

otor

veh

icle

tax;

mot

or

vehi

cle

tran

sfer

of o

wne

rshi

p; ta

x on

the

cons

truc

tion

of h

otel

s an

d re

stau

rant

; tax

on

prop

erty

incl

udin

g la

nd a

nd b

uild

ings

; tax

ad

vert

isin

g; h

oush

old

tax;

and

roa

d ta

x

Sim

plie

d co

mpa

rison

of t

ax s

yste

m(%

) in

sel

ecte

d co

untr

ies 35

-

5

-

20

10

15

Nil

20

30

Nil

17

35

20

Eac

h st

ate

15

10

15

diffe

rent

4 A

mor

tizat

ion

15

Ful

ly

Ful

ly

20

or

25 D

educ

tabl

e de

duct

able

de

duct

able

W

ithin

5 y

rs

net i

ncom

e (in

com

e-co

st)

5 D

epre

ciat

ion

25

f.e.

10 y

ears

F

ully

st

raig

lit li

ne

dedu

ctab

le +

A

s ab

ove

As

abov

e al

low

ancc

e

For

war

d lo

sses

ded

uctio

n 7

yea

rs

Unl

iknl

ted

7z;rs

10;rs

Eac

h st

ate

diffe

rent

I ax

reg

Yea

r 8

- 30

The

firs

t 1

0 y

ears

DE

AD

RE

NT

AN

D

RQ

YA

LT

Min

eral

s (U

S $

per

ha)

Dea

d rer

g

* G

enra

l sur

vey

: 0.

025

- 0.

05

* E

xplo

ratio

n : 0

.10

- 0.

35

* F

easi

bilit

y st

udy

: 0.5

0

= C

ontr

uctio

n : 0

.50

* O

pera

tion

: I .5

0 -

3.00

Roy

altie

s.

-

(Se

e a

ttac

hern

entl

Co

al (U

S $

per

ha)

Dea

dren

t G

ener

al s

urve

y I

: 0.0

1 G

ener

al s

urve

y II

: 0.0

3 E

xplo

ratio

n I

: 0.

08

Exp

lora

tion

II :

0.10

~

Exp

lora

tio

nII

I :

0.12

E

xplo

ratio

n IV

:

0.15

E

xplo

ratio

n V

:

0.20

F

easi

blity

stu

dy

: 0.

20

Con

stru

ctio

n I

: 0.

20

Con

stru

ctio

n II

: 0.

20

Ope

ratio

n :

1.00

Roy

altie

s - 13

% fo

r 1"

and

2nd

gen

erat

ion

of c

oal c

ontr

act

Neg

otia

ble

for

3I*

gene

ratio

n of c

oal c

ontr

act

TE

MS

OF

N

CO

ME

Gro

ss p

rofit

fron

.1 b

usin

esse

s

Gai

n fr

om th

e sa

le o

r pr

oper

ty tr

ansf

er,

incl

udin

g be

nefit

rec

eive

d by

min

ing

com

pany

, fro

m th

e pr

oper

ty d

istr

ibut

ion

to s

take

hold

ers,

incl

udin

g di

strib

utio

n as

a r

esul

t of l

iqui

datio

n

Inte

rest

Div

iden

ds, i

n w

hate

ver

min

e an

d fa

rm p

aid

by c

orpo

ratio

n

Roy

altie

s

Ren

t fro

m p

rope

rty

I ype

s ol

roy

a

Spe

cific

roy

alty

(v

olum

e ba

sis)

Ad

Val

oren

roy

alty

(s

ale

valu

e ba

sis)

f . e

: co

al

Pro

fit-b

ased

roya

(p

rofit

bas

is)

CO

AL

RO

YA

LTY

R

AT

E

Gov

ernm

ent R

egul

atio

n N

o. 1

3 of

200

0

Ope

n pi

t

LAW

No.

10

of 1

994

conc

erni

ng a

men

dmen

t on

law

NQ.? o

f 19

83

conc

erni

ng in

com

e ta

x as

am

ende

d by

law

No.

7 o

f 19

91

Inco

me

tax

. m

ax 3

0%

With

hold

ing

tax

on

div

iden

ds, i

nte

rest

$ r

oya

ltie

s, a

nd

sew

ices

:

Per

man

ent r

esid

ent

15 %

N

o pe

rman

ent r

esid

ent

20 %

Dep

reci

atio

n (r

ate)

5

% fo

r p

erm

anen

t bu

ildin

g (u

se p

erio

d 2

0 ye

ars)

10

% fo

r te

mpo

rary

bu

ildin

g (u

se p

erio

d 1

6 ye

ars)

* A

mor

tizat

ion

on ta

ngib

le a

sset

s (m

etho

d, r

ate)

S

trai

qh

t lin

e - Dec

linin

q b

alan

ce

Gro

up 1

(use

per

iod

4 ye

ars)

25

'5/0

50 %

G

roup

2 (

use

perio

d 8

year

s)

12.5

%

25 O

h

Gro

up 3

(us

e pe

riod

16 y

ears

) 6.

26 %

12

.5 %

G

roup

4 (

use

perio

d 20

year

s)

5.0

%

10 %

CO

AL

EX

PO

RT

LE

VY

F

inan

ce M

inis

ter

reg

ula

tio

n N

o. 9

5 o

f 28

05

Coa

l exp

ort o

nly

Bas

ed o

n F

ree

on B

oard

(F

OB

) pr

ice

5 %

x e

xpor

t ton

nage

s x

FO

B p

rice

x P

curr

ency

rat

e

curr

ency

rat

e in

trod

uced

by

Fin

ance

M

inis

ter

Reg

ulat

ed e

xpor

t com

mod

ity

MIN

ING

TA

X R

EG

IME

C

OU

NTR

Y C

OM

PA

RIS

ON

H

isto

rical

Inco

me

Tax

R

oyal

ties

Div

iden

d W

/h T

ax

I I

I U

S

IRea

ular

US

Tax

ti? 3

5%

INo

Rov

altie

s 11

5% (

Non

Tre

atv)

PT

Fl1

991

CO

W

I I

I

I I

( h

inim

um

ax@

20%

of T

axab

le P

lus

10%

- ;o

% (

~re

aii

) I

Cop

per @

1.5

% - 3

.5%

G

old

& S

ilver

@ 1

%

Tax

@ 3

5%

I

AU

ST

RA

LIA

lT

ax @

36%

prio

r 200

0 IF

loat

ing

from

1.5

% - 4

.5%

IN

0 w

ithho

ldin

g ta

x

20%

non

Tre

aty

10%

Tre

aty

35%

min

us c

orpo

rate

inco

me

tax

paid

-

(35%

in 2

000)

(3

2% in

200

1)

(30%

in 2

002

& B

eyon

d)

No

Roy

altie

s C

HIL

E

Can

ele

ct fi

xed

2.7%

Tax

@ 1

5% p

rior 2

002

(16%

200

2.16

.5%

200

3,17

% 2

004

& B

eyon

d)

I I

I

24.1

2% in

200

6 an

d 22

.12%

in 2

007

and

ther

eafte

r)

Brit

ish

Col

umbi

a T

ax @

16.

5%

(13.

5% in

200

2 - 2

004,

12.7

5% in

200

5 an

d 12

% in

20

06 a

nd th

erea

fter)

)

I I

I No

With

hold

ing

tax

prio

r 200

4 20

04 &

Bey

ond

@ 4

.1%

N

o R

oyal

ties

prio

r 200

5 20

05 &

Bey

ond

@ I

%, 2

%, 3

%

PE

RU

CA

NA

DA

PN

G

Tax

@ 3

0%

Exc

ept 2

002

& 2

003

@ 2

7%

No

Fede

ral R

oyal

ties

Fed

eral

Tax

@ 2

9.12

% p

rior 2

003

(28.

12%

in 2

003:

27.

12%

in 2

004:

26.1

2% in

200

5:

SO

UT

H A

FRIC

A

With

hold

ing

Tax

@ 5

%

Tax

@ 3

5% p

rior 2

001

(30%

in 2

001

& b

eyon

d))

2% C

onst

ruct

ion

Cre

dit

(.75%

for

200

1 an

d B

eyon

d)

Cre

dit f

or 7

5% o

f Roy

alty

Inco

me

Tax

on C

oppe

r @ 3

5% p

rior

(30%

in 2

001

- Mar

. 31,

2005

,29%

Apr

il 1,

2005

- )

Roy

altie

s @

1.2

5%

With

hold

ing

@ 1

7%

(1 0%

200

1 &

Bey

ond)

No

Gov

ernm

ent R

oyal

ties

With

hold

ing

@ 1

2.5%

(5

% S

tarti

ng in

199

8 - U

S T

reat

y)

MIN

ING

TA

X R

EG

IME

C

OU

NTR

Y C

OM

PA

RIS

ON

C

urre

nt

Div

iden

d W

lh T

ax

20%

(N

on T

reat

y)

10%

(Tre

aty)

35%

min

us c

orpo

rate

inco

me

tax

paid

15%

(Non

Tre

aty)

0%

- 10

% (T

reat

y)

No

with

hold

ing

tax

No

With

hold

ing

tax

prio

r 200

4 20

04 &

Bey

ond

@ 4

.1%

With

hold

ing

Tax

@ 5

%

With

hold

ing

@ 1

0%

(10%

200

1 &

Bey

ond)

With

hold

ing

@ 5

% (

US

Tre

aty)

Not

es:

1) B

erda

sark

an k

eten

tuan

di P

ropi

nsi Q

ueen

slan

d 2)

Bar

u m

ener

apka

n ro

yaiti

pad

a ta

hun

2005

Cop

per @

1.5

% - 3

.5%

G

old

& S

ilver

@ 1

%

No

Roy

altie

s

No

Roy

altie

s

Flo

atin

g fro

m 1

.5%

- 4.5

%

Can

ele

ct fi

xed

2.7%

No

Roy

altie

s pr

ior 2

005

2005

& B

eyon

d @

I%

, 2%

, 3%

No

Fed

eral

Roy

altie

s

Roy

altie

s @

1.2

5%

No

Gov

ernm

ent R

oyal

ties

PT

Fl1

991

CO

W

CH

ILE

US

AU

STR

ALI

A')

PE

RU

')

CA

NA

DA

PN

G

SO

UTH

AFR

ICA

Tax

@ 3

5%

Tax

@ 1

7%

Reg

ular

US

Tax

@ 3

5%

Min

imum

Tax

app

licab

le

Tax

@ 3

0%

Tax

@ 3

0%

Fed

eral

Tax

@ 2

6.12

%

( 24.

12%

in 2

006,

22.

12%

in 2

007

and

ther

eafte

r)

Brit

ish

Col

umbi

a T

ax @

12.

75%

(1

2% in

200

6 an

d th

erea

fter)

Tax

@ 3

0%

0.75

% C

onst

ruct

ion

Cre

dit

Cre

dit f

or 7

5% o

f Roy

alty

inco

me

Tax

on

Cop

per @

29%