minimum service standards in the health sector
TRANSCRIPT
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan M
inimal (SPM
) B
idang Kesehatan untuk K
abupaten/Kota
USAID-KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]
IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Maret 2014
Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA
1www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
KATA PENGANTAR
Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat
yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.
PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis
peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, JawaTimur,
Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program
ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand
side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program
KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan.
Di bidang kesehatan Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan
pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (mother and child health) dengan focus pada Persalinan Aman, Menyusu
Dini dan ASI eksklusif (atau disingkat PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breast feeding, exclusive
breas tfeeding/SD-IBF-EB). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat
menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal
(SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals).
KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam pelayanan
kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih
memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan
sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya.
Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan
penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Untuk
membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat
daftar organisasi/konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.
Jakarta, Maret 2014
2 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2
BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF 3Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 3Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah 6Rekomendasi kepada para Calon OMP 6Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat 7
BAB 2 PENDEKATAN KINERJA 8Pendekatan Umum Proyek KINERJA 8Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Kesehatan 9Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Kesehatan 10
BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM BIDANG KESEHATAN
12
Situasi yang Dihadapi di Daerah 12Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 13Proses kerja 15
BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES 18Tantangan 18Keberhasilan Program 19
BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI 23Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin masuk Kedalam Program KINERJA 23Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin untuk Replikasi Pendekatan SPM 24Rekomendasi untuk Calon Konsultan dan OMP 25Rekomendasi untuk Lembaga Penyedia Pelatihan 25
3www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tujuan dan Keberhasilan KINERJA
1. Tujuan Umum Program KINERJA
Program Kinerja adalah sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik yang difokuskan pada
peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor Pendidikan Dasar (basic education), Kesehatan
Ibu & Anak (Mother and Child Health) dan Iklim Usaha yang baik (Business Enabling Environment). Program
Kinerja dibiayai oleh donor USAID dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium konsultan RTI International
sebagai lead-firm dan mitra konsorsiumnya, yaitu The Asia Foundation (TAF), Kemitraan - Partnership, Social
Impact (SI), Lembaga Penelitian SMERU dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jangka waktu pelaksanaan
program ini adalah 5 tahun dari tanggal 30 September 2010 sampai 28 Februari 2015.
Program Kinerja bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan. Kinerja bekerja dengan Pemerintah Daerah, Provinsidan Pusat serta Organisasi Masyarakat
Sipil untuk memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan membantu pemerintah daerah
agar dapat lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat atas tata kelola pelayanan publik yang baik.
Program KINERJA dilakukan melalui pendekatan dua sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply) dan sisi
pengguna layanan (demand). Kedua sisi tersebut didorong untuk peningkatan aspek-aspek tatakelola yang
baik (good governance), Pada sisi penyedia layanan, dalam hal ini SKPD/Dinas, unit layanan serta Pemda
(eksekutif dan legislatif) didorong untuk meningkatkan manajemen efisien dan efektif yang berorientasi pada
standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Padapendekatan pengguna layanan (demand
side) dilakukan dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik melalui peran forum multi stakeholder (FMS) atau forum peduli serta jurnalisme warga/media.
Sedangkan pada pendekatan penyedia layanan (supply side) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan
pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan penerapan praktik yang baikuntuk
perbaikan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan
pemerintah (untuk sektor Pendidikan dengan Permendikbud No.23 th 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di
kab/kota). Ada 27 indikator SPM yang harus dipenuhi sejakdari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas,
guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF
4 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Program Kinerja mempunyai sasaran:
1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut
mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan
pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan
kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan
teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan
meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif.
2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan
pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan,
kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektor-
sektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu
banyak kegiatan yang berlainan.
3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas
melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional
melalui diseminasi-diseminasi.
4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang
dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang
intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.
2. Lokasi Program KINERJA
KINERJA bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni:
1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh.
2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember,Probolinggo dan Tulungagung, dan Kota
Probolinggo,
3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu dan Luwu Utara, danKota Makassar.
4. Provinsi Kalimantan Barat:, Kabupaten Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang.
Dari 20 kabupaten/kota mitra Kinerja di atas, Kinerja melaksanakan pendampingan SPM bidang kesehatan di
6 kabupaten/kota pada Round-1 dan 13 kabupaten/kota pada Round-2.
5www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Keberhasilan KINERJA dalam Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran SPM Bidang Kesehatan
Bantuan teknis KINERJA di sektor kesehatan di kabupaten/kota secara umum adalah pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA atau Maternal Neonatal and Child Health/MNCH) dengan fokus pada Persalinan Aman,
Menyusu Dini dan ASI eksklusif (PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breastfeeding, exclusive
breastfeeding/SD-IBF-EB).
Keberhasilan KINERJA pada pendampingan perencanaan dan penganggaran SPM bidang kesehatan, antara
lain adalah :
• Dari sisi proses, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:
a) Terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mampu menyelesaikan perencanaan dan
penganggaran SPM kesehatan dalam kurun waktu rata-rata 6 bulan. Proses perencanaan dan
penganggaraan ini meliputi pembenahan sistem pendataan untuk perhitungan baseline SPM
kesehatan, perhitungan kesenjangan capaian terhadap target SPM, analisis penyebab kesenjangan,
identifikasi program dan kegiatan prioritas untuk mengurangi kesenjangan, dan perhitungan kebutuhan
biaya untuk program dan kegiatan prioritas tsb dalam rangka pemenuhan target SPM (costing SPM).
b) Pemanfaatan hasil perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan target SPM dalam perencanaan
dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota
dampingantelah mulai mengacu pada kebutuhan pemenuhan target SPM.
• Dari sisi hasil, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:
a) Diintegrasikannya hasil prioritisasi kegiatan dan kebutuhan anggaran SPM Kesehatan ke dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti oleh Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten
Aceh Singkil, Kabupaten Jember, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Bulukumba. Kabupaten
Singkawang mengintegrasikan SPM Kesehatan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD 2013-
2018. Berdasarkan hasil perhitungan costing pada Tahun 2013, Kabupaten Jember melalui KUA-PPAS
2014 telah mengalokasikan sedikitnya 79 Milyar untuk kegiatan pencapaian SPM Kesehatan.
b) Kota Makassar menerbitkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kota Makassar. Peraturan Walikota ini memuat pasal mengenai target tahunan dan
program prioritas untuk memenuhi nilai dan batas waktu pencapaian SPM Kesehatan 2015. Target
tahunan dan program prioritas ini telah mengacu pada hasil costing SPM Kesehatan Kota Makassar
hasil kerjasama Tim Dinas Kesehatan, MSF, dan Program Kinerja.
6 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rekomendasi Kepada Para Pimpinan Daerah
Program Perencanaan dan Penganggaran SPM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan bersama
stakeholder kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang
digunakan telah membawa hasil dan perubahan, sebagaimana disampaikan diatas. Rekomendasi pertama
KINERJA kepada pimpinan daerah, khususnya daerah dengan anggaran terbatas dan kesenjangan pelayanan
kesehatan yang tinggi, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung
kebutuhan pemenuhan SPM Kesehatan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen
perencanaan daerah dan APBD.Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi, yakni:
a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah (Bupati/Walikota, DPRD, Sekda, dan Kepala
Dinas Kesehatan) untuk menerapkan SPM bidang Kesehatan,
b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada target standar pelayanan minimal
sehingga capaiannya dapat diukur dengan jelas,
c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum-forum multi stakeholder (FMS)
dalampenyelengaraan tata kelola pelayanan kesehatan,
d) Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru,
seperti mendayagunakan Dewan Kota Sehatdan perguruan tinggi setempat.
e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait.
f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan program, dan
g) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA
sebagai instrument pendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
Rekomendasi kepada para Calon OMP
Organisasi-organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dan konsultan mitra pelaksana KINERJA yang telah banyak
membantu pemerintah daerah/Dinas Kesehatan dan forum multi stakeholder dalam pendampingan penerapan
Program Perencanaan dan Penganggaran SPM bidang kesehatan, merupakan aset daerah yang berharga.
Ada beberapa rekomendasi bagi OMP dan Konsultan dalam upaya melanjutkan perannya, yakni:
a) Mengintegrasikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan
pendampingan dengan melibatkan warga masyarakat dan forum-forum multi stakeholder,
7www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta,
c) Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang
melaksanakan program, dan
d) Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri
maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder,
e) Bekerjasama antar OMP dan Perguruan Tinggi setempat untuk lebih meningkatkan kapasitas/kemampuan.
Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat
Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di berbagai tingkat pemerintahan (Diklat Kabupaten/kota, Diklat
Provinsi, Diklat Pusat) mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara
periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga
tersebut memasukkan pendekatan-pendekatan dan praktek-praktek baik KINERJA dalam kurikulum dan
pelatihan yang diselenggarakan Diklat yang meliputi:
a) tata kelola (governance) yang melibatkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik,
b) lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan
pemahaman,
c) mengadopsi modul, inovasi dan praktek baik (good practice) yang dikembangkan KINERJA DONOR lain,
serta Kementerian Teknis terkait, seperti KemenPAN,
d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pelayanan public secara berkala, dengan membuka
kesempatan melibatkan narasumber (OMP, Konsultan, Dinas/Instansi) yang sudah menerapkan praktek
baik inovasi pelayanan publik.
8 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB 2PENDEKATAN KINERJA
Pendekatan Umum Proyek KINERJA
KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di
bidang kesehatan, pendidikan dasar dan iklim usaha yang baik.
KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik
di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik.
Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak replikasi, pemerintah daerah di
Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih berkualitas serta lebih responsif terhadap
kebutuhan dan permintaan warga negara atau pengguna layanan.
Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat
sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis
kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam
perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada
di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat
penting.
Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) dan Konsultan
(short term/STTA) Kinerja, yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa
contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah:
1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui kajian dan analisa, seperti Analisa
Anggaran Daerah dan Analisa Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM;
2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif;
3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan
pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta
9www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk
menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan
pelayanan publik yang lebih baik.
5. Membentuk Tim Penyusun perencanaan SPM kabupaten/kota yang terdiri dari multi stakeholder untuk
menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang
partisipastif;
Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni:
1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik (demand side);
2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan
mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang berstandar;
3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di
Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah
daerah.
Dengan bekerja disisi penyedia (supply side) dan dan pengguna layanan (demand side), maka pendekatan
yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas,
partisipatif, dan responsif.
Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Kesehatan
Di sektor kesehatan, KINERJA melaksanakan paket program pada Persalinan Aman, Menyusu Dini dan
ASI eksklusif (PA-IMD-ASI yang berorientasi standar pelayanan minimal (SPM). Program PA-IMD-ASI ini
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA) tidak semata-
mata dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, melainkan menyangkut beberapa instansi
pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan,
Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahandan DPRD. Oleh karena itu,
dalam melaksanakan program PA-IMD-ASI, keterlibatan antar instansi/lembaga/masyarakat warga
sangat penting.
10 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat
diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam penyelengaraan
pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan
masyarakat, program-program peningkatan dan perbaikan pelayanan publik dapat terlaksanakan secara
tranparan, akuntabel dan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement).
• Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor kesehatan ibu dan anak, khususnya PA-IMD-
ASI ekslusif, harus dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana
ketika manfaat program-program PA-IMD-ASI dapat dirasakan dengann baik oleh masyarakat dan
pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui
forum-forum multi stakeholder.
• Berorientasi Standar. Dengan mengacu kepada standar pelayanan (service standards: SPM, SOP,
SPP, Service Charter, ISO) sesuai regulasi maka kinerja pelayanan dapat diukur lebih baik dan dapat
diperbandingkasn secara nasional, regional dan lokal.
Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Kesehatan
Prinsip-prinsip dalam perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM bidang kesehatan adalah
sebagai berikut:
1. Dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan akan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang berkelanjutan (continuous improvement).
2. Peraturan pemerintah/kementerian terkait SPM dan standar lainnya, dimaksudkan sebagai alat untuk
meningkatkan mutu pelayanan KIA secara merata dan terfokus.
3. Penghitungan SPM menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu ketersediaan data yang baik di
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit menjadi persyaratan utama.
4. Penghitungan SPM berdasarkan pedoman peraturan regulasi Pemerintah yang berlaku dan mengacu
kepada kesenjangan (gap) antara capaian saat ini dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional/
provinsi, jadi bukan hanya apa yang diinginkan kepala dinas/puskesmas, kelompok warga, atau Bupati/
Walikota saja.
5. Penghitungan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan membentuk Tim Penyusun SPM
yang terdiri dari berbagai unsur: eksekutif, legislatif, masyarakat (tokoh/ahli).
11www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
6. Memuat capaian sasaran SPM sehingga pendanaan/penganggaran bidang Kesehatan lebih diarahkan
pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu
kesehatan ibu dan anak yang semakin tinggi.
7. Didasarkan pada regulasi daerah (Surat Keputusan, Peraturan bupati/walikota atau Peraturan daerah). Hal
ini diperlukan untuk menjamin penerapan SPM dapat berlangsung terus secara berkesinambungan.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara periodik diperlukan agar penerapan SPM dapat
tepat sasaran dan terus disempurnakan,
9. Pengelolaan setiap masukan dan pengaduan masyarakat secara jujur, agar bisa menjadi sumber
perbaikan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat pengguna layanan (customer oriented).
Proses perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di kabupaten/kota dilaksanakan dengan
tahap-tahap sebagai berikut:
1. Membuat kesepakatan dengan Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Bappeda untuk
disepakatinya kegiatan perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM bidang kesehatan.
2. Membentuk Tim Penyusun SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan. Tim terdiri unsur- unsur
eksekutif, unsur legislatif, dan unsur masyarakat, antara lain: Bidang-bidang di DinKes (Sungram, Yankes,
Kesga), Puskesmas, Bidang SosBud Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi Setda, Komisi DPRD
membidangi kesehatan, Kecamatan, Perwakilan forum masyarakat peduli kesehatan, Forum Kota Sehat,
Perwakilan Komite Kesehatan (kabupaten/kecamatan).
3. Menetapkan Fasilitator/Pelatih yang akan mendampingi Tim SPM selama proses penyusunan dan
pengitungan costing SPM.
4. Mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan jika diperlukan
melakukan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan di Kabupaten/kota lainnya.
5. Setelah proses diatas dilalui maka tahap selanjutnya adalah proses yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun
SPM yang sudah dibentuk, sejak penghitungan SPM, integrasi hasil kedalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah/dinas, pelaksanaan program-kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.
12 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Situasi yang Dihadapi di Daerah
Dari hasil angket kuisioner evaluasi diri penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah
kabupaten/kota pada saat lokakarya, banyak daerah kabupaten/kota mitra Kinerja yang belum cukup paham
berkaitan dengan SPM bidang kesehatan dan SKPD terkait masih kurang menerapkan SPM bidang kesehatan
dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain:
(1) Belum tersedianya tim yang khusus/fokus mendampingi kabupaten/kota dalam penerapan SPM bidang
kesehatan,
(2) Tim teknis perencanaan di tingkat dinas/puskesmas belum diperkuat dengan pemahaman dan
keterampilan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM bidang kesehatan,
(3) Dukungan modul praktis penerapan SPM bidang kesehatan dalam siklus pengelolaan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan belum cukup tersedia,
(4) Perhatian dan dukungan politik bagi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan berbasis SPM
belum cukup memadai (SPM kesehatan belum menjadi acuan Pemda dan DPRD dalam kebijakan
anggaran daerah).
Dari hasil mini survey di 5 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2011
pada awal mulainya pendampingan SPM Kinerja di Sulsel. Hasil mini survey menunjukkan di 5 kabupaten/kota
mitra Kinerja tersebut banyak pelaku yang belum cukup paham dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan
belum/kurang menerapkan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dari hasil selama pendampingan analisa dan penghitungan costing SPM Kesehatan yang sudah berlangsung
di kabupaten/kota mitra Kinerja, masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi SPM sesuai
target-target nasional yang ditetapkan (target mengacu Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/
BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM BIDANG KESEHATAN
13www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
VII/2008 dimana disebutkan target SPM harus dicapai pada tahun 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa
daerah belum memprioritaskan pencapaian SPM dalam perencanaan dan anggaran daerahnya.
Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif
Bantuan Teknis KINERJA di kabupaten/kota dalam peningkatan tata kelola pelayanan publik melalui
pendekatan dua sisi, supply dan demand, membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh Stakeholder daerah.
1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders
KINERJA memulai pendampingan perencanaan SPM dengan menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan
Pemahaman Service standard dan Kesadaran atas SPM kepada para stakeholder daerah termasuk
Bupati/Walikota dan DPRD. Selanjutnya memfasilitasi para pejabat daerah kunjungan studi komparatif/
banding penerapan Standar Pelayanan di kabupaten/kota yang mempunyai praktek baik dan inovasi
maju di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Di beberapa kabupaten/kota DPRD dan Wakil Bupati atau
Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan serta perwakilan masyarakat terlibat dalam kunjungan
studi komparatif tersebut. Sasaran kunjungan studi komparatif antara lain di Kota Probolinggo - JawaTimur
dan Kab. Sragen, Kab. Klaten -Jawa Tengah.
Dengan pelaksanaan lokakarya dan studi banding tersebut muncul kesadaran dan pemahaman tentang
standar pelayanan, sehingga lebih jelas dipahami para pengambil keputusan di kabupaten/kota.
Selanjutnya Dinas Kesehatan kabupaten/kota membentuk Tim Penyusun SPM Kesehatan.
2. Pengaturan Pekerjaan
Di tingkat kabupaten/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang
pelayanan publik yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist) yang ditempatkan di tiap-tiap
kabupaten/kota mitra. Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum
multi stakeholder (MSF), Konsultan (STTA) dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga
bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program.
Program pendampingan penghitungan kebutuhan pemenuhan (perencanaan costing) SPM dilaksanakan
oleh Konsultan KINERJA dan LPSS yang bekerja secara periodik mendampingi Tim penyusun SPM
14 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan SPM. Untuk pendampingan tersebut, KINERJA merekrut
Konsultan SPM Kesehatan di tiap-tiap Provinsi. Konsultan SPM (STTA/short term technical assistance)
telah mendapat pelatihan dari KINERJA dan bekerja sama dengan OMP Kesehatan yang ada di tiap-tiap
kabupaten/kota mitra KINERJA.
Secara berkala Spesialis dari kantor pusat National Office (NO) Kinerja akan memperkuat pemahaman
tentang penerapan SPM di masing-masing kabupaten/kota atau pada event penting Lokakarya integrasi
SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
LPSS selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatandan Tim Penyusun SPM yang terdiri dari unsur-unsur
Kepala Bidang/Seksi Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas mitra, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian
Keuangan, dan lembaga-lembaga non pemerintah.
3. Penyusunan Rencana Kerja
Setelah terbentuk Tim Penyusun SPM, maka Tim bersama Dinas Kesehatan dan LPSS menyusun
rencana kerja dan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahap kegiatan di tingkat puskesmasdan
kegiatan di tingkat kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan. Jadwal rencana kerja harus sesuai jadwal
perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pada saat hasil penghitungan SPM selesai bisa
langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah dan dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota.
Tahap-tahap pendampingan perencanaan penghitungan pencapaian target SPM adalah sebagai berikut
dibawah, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pemerintah daerah:
1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan
Standar Pelayanan bidang kesehatan.
2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan
perundangan tentang SPM Kesehatan.
3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM.
4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan
Strategi Penanganan,
5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan
Program/Kegiatan
6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD,
15www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM.
8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/
SKPD lainnya.
Proses Kerja
1. Peran Masing-masing Stakeholder
Pada prinsipnya semua stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan SPM di semua
tahapan, namun masing-masing stakeholder mempunyai peran khusus, yaitu :
• Konsultan STTA dan/atau oragnisasi mitra pelaksana/OMP berperan melaksanakan lokakarya/
pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam penghitungan kebutuhan (costing)
pemenuhan target SPM dan pendampingan dalam penghitungan.
• Tim Penyusun SPM berperan melakukan penghitungan SPM dan menyusun rekomendasi teknis yang
disampaikan kepada pengambilan keputusan, serta melaksanakan advokasi untuk pengalokasian
anggaran pemenuhan SPM dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
• Kepala Dinas dan Bupati/Walikota berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dengan
mengintegrasikan hasil costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dinas/daerah, serta
mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan prioritas pemenuhan SPM.
• Tim Anggaran dan DPRD berperan dalam menyetujui alokasi dana pemenuhan SPM yang diusulkan
sesuai dengan hasil analisis dan penghitungan serta mengawasi pelaksanaan implementasi program
SPM daerah.
• Tim SPM bersama MSF atau unsur CSO melaksanakan advokasi kebijakan dan pengawasan
penerapan SPM untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Selain terlibat dalam Tim Penyusun SPM yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan
rekomendasi teknis, forum multi stakeholder/MSF berperan dalam pengawasan pelaksanaan
program-kegiatan prioritas pemenuhan SPM di tingkat unit layanan/sekolah dan tingkat kabupaten/kota
(SKPD/Dinas). Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian
ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada para pengambil kebijakan.
16 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Rencana Kerja
Program Perencanaan SPM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan
Standar Pelayanan bidang kesehatan: Menyelenggarakan lokakarya di kabupaten/kota dengan
mengundang semua stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas
pentingnya SPM dan Standar Layanan/service standard. Jika memungkinkan Pejabat daerah
melakukan studi komparatif (banding) ke kabupaten/kota yang telah menerapkan SPM dan Standar
Layanan secara baik dan berhasil untuk memahami dan mendalami langsung permasalahan
penerapan SPM.
2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan
perundangan tentang SPM Kesehatan: Tim Penyusun SPM dan Dinas melakukan review peraturan-
peraturan terkait SPM untuk mengkaji peraturan yang mendukung / menghambat pencapaian
pemenuhan SPM dan menentukan target sasaran SPM yang harus dicapai kabupaten/kota.
3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM: Mengidentifikasi capaian masing-masing
indikator SPM bidang kesehatan pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya, baik di tingkat unit
layanan/puskesmas dan tingkat kabupaten/kota (Dinas).
4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan
Strategi Penanganan: Menganalisis kesenjangan (gap) masing-masing indikator SPM Kesehatan
antara capaian dengan target Nasional yang ditetapkan. Serta mengidentifikasi nilai gap yang terbesar
hingga terkecil. Gap yang besar akan prioritas ditangani lebih dahulu. Dilanjutkan menganalisis
penyebab terjadinya gap dengan memilih salah satu metode misal “pohon masalah” atau “fishbone”,
kemudian menyusun program-kegiatan untuk mengatasi masalah serta membuat prioritas rangking
dan strategi penanganannya.
5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan
Program/Kegiatan: Setelah ditentukan rangking program-kegiatan dan strateginya maka dilakukan
penghitungan kebutuhan biaya untuk melaksanakannya secara bertahap, pada umumnya dalam
jangka menengah 3-5 tahun, disesuaikan dengan target SPM yang harus dicapai.
6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD: Melaksanakan lokakarya hasil
penghitungan costing SPM dengan mengundang berbagai pihak (uji publik) dan mengintegrasikan hasil
costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas dan Daerah, seperti: RKA,
KUA-PPAS, RENJA, RKPD, RENSTRA DINAS dan RPJMD Kabupaten/kota.
7. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Capaian SPM: Tim Penyusun SPM dan Dinas memantau/
monitoring pelaksanaan program-kegiatan yang sedang diimplementasikan, mengevaluasi capaian
17www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
SPM secara periodik serta melakukan review jika ada rencana yang pelaksanaanya perlu diperbaiki
atau ditingkatkan.
8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Puskesmas atau instansi/
SKPD lainnya: Kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan tahapan penghitungan Costing SPM dapat
mengadopsi atau melaksanakan praktek baik guna memaksimalkan pelayanan publik, misalnya:
membuat Peraturan Walikota/Bupati tentang penerapan SPM beserta petunjuk teknisnya, memperluas
penghitungan costing SPM ke seluruh unit layanan/puskesmas, menerapkan SPM di Dinas/SKPD
lain diluar Dinas Kesehatan, menerapkan indikator-indikator SPM sebagai acuan dalam penyusunan
Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten/kota, menerapkan Standar Pelayanan Publik/SPP untuk
pelaksanaan pelayanan publik sesuai indikator SPM yang ingin dicapai.
3. Proses Perubahan dan Perkembangan Manfaat Dari Cara Kerja
Sekurang-kurangnya ada perubahan-perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program
SPM dengan pendekatan KINERJA:
• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan pembiayaan
pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berbasis SPM, ketrampilan penghitungan dan kesenjangan
pembiayaan SPM Kesehatan, Staf/Pejabat Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang turut langsung
melakukan penghitungan SPM akan lebih menjiwai peningkatan pelayanan publik berbasis standar.
• Peningkatan keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program SPM. Forum-forum
multi stakeholder di Kabupaten/Kotamitra Kinerja telah menunjukkan keterlibatan dan berperan secara
signifikan dalam setiap tahapan program.
• Peningkatan kemampuan pengalokasian anggaran sektor kesehatan dalam melaksanakan program-
kegiatannya untuk mencapai target SPM.
• Munculnya kebijakan-kebijakan daerah (Peraturan Walikota) untuk penerapan pelayanan kesehatan
yang berbasis SPM.
18 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES
Tantangan
Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program Perencanaan SPM bidang Kesehatan, yakni antara lain:
• Meskipun sebagian besar staf/pejabat Dinas Kesehatan memahami dan mengerti SPM Kesehatan,
namun masih banyak pejabat kabupaten/kota yang belum memahami pentingnya penerapan SPM
dalam pelayanan publik, termasuk unsur DPRD dan Bupati/Walikota dan Wakilnya,
• Hampir di sebagian besar kabupaten/kota perihal manajemen data cukup bermasalah/tidak lengkap
dan tidak tersimpan baik, kadang validitasnya diragukan. Sehingga pada saat melaksanakan
identifikasi capaian SPM kesulitan dalam penyediaan data yang diperlukan sehingga dibutuhkan waktu
panjang untuk mengumpulkan dan klarifikasi data. Hal ini terjadi baik di tingkat Puskesmas maupun
tingkat Dinas dan Kabupaten/kota.
• Proses akhir penghitungan SPM dan hasil costing SPM-nya terlambat sehingga tidak sesuai dengan
siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Akibatnya hasil costing SPM terlambat diintegrasikan
ke dalam dokumen penganggaran daerah, hal ini berdampak tidak/kurang tersedia alokasi anggaran
untuk pemenuhan target SPM.
• Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih
prioritas menyebabkan pemenuhan SPM Kesehatan belum terpenuhi dan rencana program-kegiatan
pemenuhan SPM yang sudah disusun tidak dapat segera dilaksanakan.
• Keterbatasan waktu dan Kapasitas para pegawai yang menangani program SPM yang masih kurang
sehingga proses penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam
perencanaan dan penganggaran menjadi lambat. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi
melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif.
• Kapasitas personil sebagian Konsultan dan/atau organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga
pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi
stakeholder belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui dukungan bimbingan teknis
oleh kantor pusat National Office KINERJA.
19www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat
baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga pejabat baru dapat
memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.
Keberhasilan Program
1. Contoh Keberhasilan Program SPM Kesehatan di Kabupaten Makassar
Program SPM Kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat dijadikan contoh keberhasilan
Program Penghitungan (Costing) Kebutuhan Pemenuhan Target SPM Kesehatan. Kotaini menghadapi
masalah kesenjangan capaian SPM terhadap target SPM Kesehatan.
a) Upaya Mengatasi Kesenjangan Capaian SPM bidang Kesehatan
Dalam rangka mengatasi kesenjangan capaian SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Makassar
(Dinas dan Puskesmas) bekerja sama dengan forum multi stakeholder kesehatan Kota Makassar dan
Konsultan STTA Kinerja melakukan penghitungan kesenjangan capaian untuk setiap indikator SPM
bidang Kesehatan. Perhitungan dilakukan melalui serangkaian workshop yang melibatkan tidak hanya
3 puskesmas mitra Kinerja (pilot) tetapi juga 20 puskesmas lainnya di Kota Makasar. Hasil perhitungan/
costing SPM kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaaan dan penganggaran daerah
(Renja, RKA, Renstra, RPJMD Kota Makassar).
Pembuatan Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM di Kota Makasar, melalui serangkaian
diskusi dan advokasi intensif antara SKPD/dinas pemerintah, Bagian Hukum Setda dan wakil forum
multi stakeholder beserta wakil-wakil seluruh puskesmas. Perwali tersebut telah disahkan pada akhir
Desember 2013 dan meresmikan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin penyediaan pelayanan
kesehatan yang berbasis SPM yang didukung tidak hanya oleh Dinas Kesehatan tetapi juga oleh
SKPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda. Implementasi peraturan walikota
ini selanjutnya akan dipantau oleh forum multi-stakeholder dan diterjemahkan implementasinya pada
setiap puskesmas di Kota Makasar (46 puskemas).
20 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Pendekatan KINERJA
Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (supply:
Dinas/SKPD dan unit layananan/puskesmas) dan sisi pengguna layanan (masyarakat yang diwakili forum
multi stakeholder kesehatan). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat
pemerintah daerah dalam hal:
• Meningkatkan perhatian pada dampak kesenjangan SPM kesehatan di puskesmas-puskesmas untuk
peningkatan kualitas layanan kesehatan.
• Meningkatkan kemampuan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM kesehatan dalam rangka
secara bertahap memenuhi standar pelayanannya.
• Secara efektif menerapkan kebijakan program dan anggaran pemenuhan SPM kesehatan dalam siklus
perencanaan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota.
Disisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat sehingga mereka:
• Memahami hak-hak mereka terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
• Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah yang
mempengaruhi masyarakat.
• Melakukan peran pengawasan dan advokasi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan program dan anggaran pemenuhan SPM secara transparan, akutabel,
partisipatif.
Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif
(jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini
didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti kebaikan bersama yang
menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah.
c) Strategi Program
1). Penguatan organisasi masyarakat sipil Pemerintah Kota Makassar membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan
mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, instansi pemerintah
dan masyarakat sipil bekerjasama bersama-sama, berdialog-diskusi mencari solusi terbaik.
21www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
2). Pembentukan dan penguatan forum multi-stakeholder (MSF) Pemerintah setempat juga diakui dan didukung oleh Forum Multi Stakeholder Kesehatan dengan
melibatkan anggota masyarakat, para profesional bidang kesehatan, anggota dewan kesehatan
kota dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan penerapan
SPM Kesehatan.
3). Pembentukan Tim SPM Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim SPM yang melibatkan beberapa SKPD terkait,
termasuk Dinas Kesehatan, para Kepala Puskesmas,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Bagian Hukum, dan Forum Multi Stakeholder Kota untuk menghitung, menganalisis,
dan memverifikasi data-data untuk setiap indikator SPM Kesehatan dan untuk menyusun
Peraturan Walikota tentang penerapan SPM Kesehatan.
4). Advokasi kebijakan oleh Tim SPM Dinas KesehatanKota Makassar bekerjasama dengan forum multi-stakeholder (MSF) melakukan
expose hasil costing dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM bidang
Kesehatan melalui diskusi-diskusi dan lokakarya dengan seluruh kepala Puskesmas, bagian
hukum, dan DPRD Kota.
5). Pemantauan dan evaluasi implementasi costing dan Perwali oleh MSF Menyusul penerbitan Peraturan Walikota tentang penerapan SPM Kesehatan, forum multi-
stakeholder, Dewan Kota Sehat dan jurnalisme warga (JW) memantau pelaksanaan hasil costing
dan Perwali tentang penerapan SPM Kesehatan.
d) Hasil-hasil Penerapan SPM Kesehatan di Kota Makassar
Hasil nyata perkembangan pencapaian SPM Kesehatan Kota Makassar yang memberikan kontribusi
terhadap keberhasilan inisiatif, meliputi:
1) Semakin meningkatnya inisiatif Pemda dalam penerapan SPM, yang ditunjukkan dengan
disahkannya Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM Kota Makassar.
2) Program hasil costing telah digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan Dinas
Kesehatan.
3) Seluruh puskesmas telah dilibatkan dalam lokakarya perhitungan SPM sehingga meningkat
pemahamannya tentang SPM Bidang Kesehatan.
22 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
4) Perencanaan berbasis SPM dan hasil-hasil perhitungan SPM telah diterapkan dalam penyusunan
dokumen perencanaan daerah, seperti: Renja, Renstra SKPD, RPJMD Kota Makassar.
2. Program Pengungkit
Program SPM yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah
menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan implementasi
program dan anggaran pemenuhan SPM Kesehatan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap
proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti
ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan
perundangan.
Keberhasilan Program SPM ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya
di sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya. Masih banyak
urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini apabila
pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan kemauan untuk secara bersama-sama
melaksanakannya.
23www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI
Program KINERJA untuk SPM Kesehatan bekerja di sedikit daerah, dari ratusan daerah kabupaten/kota
di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di
daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA berharap daerah-daerah lain dapat melihat manfaat bagi
pemerintah daerah dan masyarakat dari penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM, dan bersedia mereplikasi
dan mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan
publik sektor kesehatan. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga
pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.
Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Masuk ke dalam Program KINERJA
Bagi daerah kabupaten/kota yang berminat menerapkan program Perencanaan SPM Kesehatan dengan
pendekatan tatakelola (governance) dua sisi supply dan demand yang dikembangkan KINERJA, makaakan
lebih mudah memahami jika sebelumnya mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran
atas pentingnya SPM danakan lebih baik lagi jika para pejabat pengambil keputusan bisa melakukan studi
komparatif kunjungan ke salahsatu kabupaten/kota KINERJA yang telah menerapkan SPM dengan baik.
Sehingga dapat melihat secara nyata penerapan SPM bidang kesehatan.
Dalam melaksanaan program pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA, pemerintah daerah diharapkan
memanfaatkan Konsultan atau OMP yang telah dibina oleh KINERJA karena mereka yang mengetahui dan
menguasai pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA.
24 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Untuk Replikasi Pendekatan SPM
Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan
mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program SPM.
a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan
program SPM. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan,
petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan
penganggaran daerah.
b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama
pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan.
c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola perencanaan
SPM. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk
kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan,
perencanaan, dan pelaksanaannya.
d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru.
Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru,
melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada.
Namun untuk menunjang keberhasilan perlu ada “champion-champion” (pelaku yang mendorong dengan
kuat) baik dari lingkungan Pemda atau Non-Pemda/masyarakat/MSF.
e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program
SPM memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda dan Bagian Keuangan. Selain
itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap
program dan anggaran.
f. Menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk
mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan.
g. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.
Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan,
dan acuan pelaksanaan program.
25www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rekomendasi Untuk Calon Konsultan dan OMP
Rekomendasi untuk para calon Konsultan atau OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan
mereplikasi program SPM adalah:
a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan
pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder.
b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta.
c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang
melaksanakan program.
d. Menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri
maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.
Rekomendasi untuk Lembaga Penyedia Pelatihan
Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat) di berbagai tingkatan pemerintahan mempunyai peran
strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk
pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat:
a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata
kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan
pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kagiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan
secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil
pelatihan.
c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul
tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal
tata kelola dan ‘governance’.
26 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN
Bagi pembaca yang mau membaca komentar pihak lain tentang upaya KINERJA untuk memenuhi SPM
Kesehatan, silahkan membaca Lampiran A tentang praktek baik, testimoni, dan bahan promosi.
Bagi pembaca yang mau mempelajari lebih dalam tentang Uraian Substansi, silahkan membaca Lampiran B.
Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C (Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training). Bahan lengkap dapat dibaca dalam CD yang terlampir.
Lampiran D, E, F, G, H, I adalah,Definisi Operasional & Formula Penghitungan Indikator SPM, Formulir dan
Tally-sheet untuk Pengumpulan Data SPM, Templet Penyusunan Laporan SPM, Daftar Pustaka, Bahan dalam
CD (compact disc), serta Daftar Singkatan/Istilah.
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Praktek baik,Testimoni, dan Bahan Promosi 31
LAMPIRAN B Uraian Substansi 33
Latar Belakang 33
MODUL I Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
35
Tujuan Pembelajaran 35Pendahuluan 36Standar Layanan Bidang Kesehatan 37Pentingnya Costing SPM 42Praktek-praktek Tata Kelola 43Contoh Bahan Presentasi 44
MODUL 2 Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM 53Tujuan Pembelajaran 53Identifikasi Capaian SPM Per-Indikator 54Data Relevan Untuk Mengidentifikasi 63
27www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Formulir dan Tally-Sheet Relevan 68Teknik Pengumpulan Data (Data Collecting) 69Metode Pengolahan Data 71Penyimpulan Hasil Pengumpulan Data 76Mengetahui Data Capaian Kinerja SPM Terkini 77Contoh Bahan Presentasi di CD 78
MODUL 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional 99Tujuan Pembelajaran 99Target SPM Nasional Normatif 100Gap pencapaian daerah vs SPM 103Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan 106Identifikasi Faktor Utama Penyebab Kesenjangan 111Contoh Bahan Presentasi 111
MODUL 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap 121Tujuan Pembelajaran 121Pendahuluan 122Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM 123Kebijakan dan Peraturan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM 124Kebijakan Program dan Budgeting Pendukung Pencapaian SPM 126Teknis Identifikasi Program dan Kegiatan 126Teknik Prioritisasi Kegiatan Pemenuhan SPM 129Kegiatan Rutin dan Terobosan Pemenuhan SPM 133Kategorisasi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Akselerasi SPM 142Kegiatan dan Sumber Pembiayaan 143Rekomendasi Praktek Governance 145Contoh Presentasi di CD 145
MODUL 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM 163Tujuan Pembelajaran 163Pendahuluan 164Kegiatan SPM dan Sumber Pembiayaan 164Penyepakatan Unit Cost Daerah 165Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM bidang Kesehatan 167
28 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Costing Aktivitas, Indikator dan Layanan 175Total Pembiayaan SPM 175Skenario Pemenuhan Pembiayaan SPM Tahun Jamak 176Contoh Presentasi di CD 177
MODUL 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran
186
Tujuan Pembelajaran 186Pendahuluan 187Integrasi dalam RPJMD 187Integrasi dalam Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD, KUA – PPAS) 194Integrasi dalam RENSTRA 205Integrasi dalam RENJA dan RKA 209Contoh Presentasi di CD 217
MODUL 7 Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM 227Tujuan Pembelajaran 227Pendahuluan 227Catatan untuk Pelajaran 234
MODUL 8 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan 241Tujuan Pembelajaran 241Pendahuluan 241Indikasi Praktek Baik (Good Practices) Penerapan SPM 242Good Practice dan Kinerja Pelayanan 244Teknik Praktis Scale-Up 246
LAMPIRAN C Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training 254
Latar Belakang 254
MODUL I Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
257
Peserta yang Diundang 257Program Fasilitasi 257Tindak Lanjut 259
29www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 2 Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM 260Peserta yang Diundang 260Persiapan peserta 260Fasilitasi 261
MODUL 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional 264Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul 264Persiapan Peserta 264Fasilitasi 265
MODUL 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap 268Peserta yang Diundang 265Persiapan untuk Training 268Fasilitasi 269
MODUL 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM 273Peserta yang Diundang dan Tujuan 273Fasilitasi 273
MODUL 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran
277
Peserta yang Diundang 277 Persiapan untuk Training 277
MODUL 7 Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM 281Peserta yang Diundang 281Persiapan 281Fasilitasi 282
MODUL 8 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan 284Peserta yang Diundang 284Persiapan 284Fasilitasi 285
30 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN D Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya 287
LAMPIRAN E Formulir dan tally-sheet yang relevan untuk pengumpulan data SPM 305
LAMPIRAN F Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM 307
Templet Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM 307
Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM 310
Evaluasi Penyelenggaraan SPM 322
LAMPIRAN G Daftar Pustaka 325
LAMPIRAN H Bahan di dalam CD 326
LAMPIRAN I Daftar Singkatan/Istilah 327
31www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Lampiran ATestimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi
Testimoni, Januari – Maret 2014;
“Dengan adanya SPM ini, akan membuat layanan (kesehatan) lebih efektif dan efisien. Harapannya adalah masyarakat yang dilayani lebih puas.”
H. Binakir, SKM
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
"Untuk program Kinerja yang dilakukan di puskesmas Simpang Tiga itu banyak, terutama membantu dalam hal pembentukan pelayananya itu tentang SOP standar pelayanan operasional, kemudian SPM. Itu banyak sekali manfaat yang diberikan kepada kita. Dengan adanya Kinerja, masukan, arahan dari mereka itu, sehingga kita bisa memaksimalkan membuat SOP alur, SPM seperti apa sehingga bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh dinas itu sendiri."
Risnawati
Kepala Puskesmas Simpang Tiga
Bukit, Bener Meriah, Aceh
"Beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh USAID-Kinerja yang pernah kita ikuti yang pertama itu adalah pendampingan SPM, Standar Pelayanan Minimal. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali yang saya rasakan di dinas kesehatan karena terus terang saja sebelum itu
32 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
kita belum pernah mendapatkan masukan tentang bagaimana membuat costing pada SPM. Jadi itu sangat membantu sekali sehingga teman-teman sudah kita arahkan untuk perencanaan ke depan, itu tetap mengacu kepada SPM yang ada. Karena kita sudah dilatih, diberikan masukan-masukan oleh dan difasilitasi oleh USAID-Kinerja."
Ahmad Kismed
Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat
“Dengan terbentuknya Forum Peduli Kesehatan, kami bisa menyampaikan program-program kepada Dinas Kesehatan. Dan keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan di Dinas Kesehatan.”
Muhammad Ichsan,
Ketua Forum Peduli Kesehatan (Forum Multi-Stakeholder)
Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi
Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.
33www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Lampiran B Uraian Substansi
Latar Belakang
Uraian substansi Perencanaan dan Penganggaran Pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan untuk
Kabupaten/Kota ini disusun sebagai sumber informasi bagi pihak yang ingin mereplikasikan keberhasilan
program KINERJA-USAID di daerah yang terbukti sukses dalam perencanaan peningkatan mutu
kesehatan.
Dalam pelaksanaan program KINERJA-USAID, bagian dari bahan ini juga dipakai
• dalam pembahasan para pemimpin daerah dalam proses penentuan kebijakan proses pembentukan tim,
serta perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di program kesehatan,
• Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diikutsertakan dalam proses sebagai bahan dukungan dalam
advokasi sehingga lahir suatu kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (lihat juga buku seri
lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF),
• media (lihat juga buku seri lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF).
Dalam lampiran ini dibahas konsep dasar service standard, langkah-langkah dalam penyusunan rencana
pencapaian SPM kesehatan, yang terdiri dari identifikasi tingkat pencapaian mutu pelayanan, analisis
kesenjangan, strategi untuk memenuhi kesenjangan, prioritisasi kegiatan intervensi, serta costing
dan pembiayaan pemenuhan SPM. Disamping itu, sebagai jaminan bahwa rencana pencapaian yang
telah disusun tersebut akan dapat terlaksana dengan baik, dalam modul ini juga akan dibahas tentang
pengintegrasian hasil costing dan pembiayaan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan
SKPD. Sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari seluruh pelaksanaan kegiataan dalam rangka
pencapaian SPM ini adalah pembahasan tentang teknik monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja
pencapaian SPM. Pada bagian terakhir dari modul akan dibahas tentang pelaksanaan good governance
atau praktek yang baik dalam penerapan SPM kesehatan.
Materi yang dibahas dalam modul pendampingan ini terbagi menjadi 9 topik, sebagaimana diuraikan
berikut ini:
34 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
1. Modul 1: Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan,
yang membahas standar pelayanan bidang kesehatan, SPM kesehatan, serta pentingnya SPM dan
perencanaan pemenuhan SPM kesehatan, dan pentingnya costing sebagai dasar perencanaan.
2. Modul 2: Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM, yang membahas identifikasi capaian SPM per-
indikator, data yang relevan, formulir dan tally-sheet KINERJA, teknik pengumpulan data, metode
pengolahan data, penyimpulan hasil pengumpulan data dan mengetahui data capaian kinerja SPM terkini
3. Modul 3: Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional, yang membahas target SPM nasional normatif,
capaian eksisting SPM daerah, gap SPM nasional vs lokal/daerah, teknis identifikasi faktor kesenjangan
serta identifikasi faktor utama penyebab kesenjangan.
4. Modul 4: Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap, yang membahas faktor sukses
pendukung pencapaian pemenuhan SPM, teknis identifikasi program dan kegiatan, kebijakan dan
peraturan daerah,program dan budgeting yang mendukung pencapaian SPM, teknis prioritisasi kegiatan
penentuan SPMdan akselerasi SPM, serta rekomendasi praktek governance.
5. Modul 5: Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM, yang membahas kegiatan SPM dan sumber
pembiayaan, prinsip costing, penyepakatan unit cost daerah, costing aktivitas, costing indikator, costing
layanan, dan penghitungan total pembiayaan SPM, serta skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun
jamak.
6. Modul 6: Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
dan SKPD, yang membahas integrasinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD),
perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS), perencanaan lima tahunan SKPD (renstra),
perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA), serta sosialisasi kepada masyarakat.
7. Modul 7: Teknik Monitoring dan Evaluasi Serta Laporan Kinerja SPM yang membahas langkah monev dan
pelaporan.
8. Modul 8: Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan, yang membahas praktek baik (Good
Practices) dalam penerapan SPM, dan
35www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 1 Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
Tujuan Pembelajaran
Memahami konsep standar layanan (services standard atau SS) dan SPM bidang kesehatan dan
memahami keterkaitan services standard dan SPM dengan paket program KINERJA.
Tiga program KINERJA di bidang pendidikan dan relevansi SPM.
Pendekatan tata kelola yang baik (governance) program KINERJA.
Peran masyarakat dan peran penyedia layanan dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.
Pentungnya peningkatan sensitifitas gender dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.
36 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Pendahuluan
Kajian tentang standar pelayanan (service standard) di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini
semakin mengemuka, sejalan dengan adanya peraturan perundangan tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM). Konsep SPM muncul sebagai bentuk tindak lanjut yang diambil oleh pemerintah pusat
terhadap undang-undang tentang pemerintah daerah yang mengatur adanya pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Beberapa peraturan yang terkait dengan SPM
diantaranya adalah:
1. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
3. PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
4. PP 20/ 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. PP 6/ 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Surat Edaran Mendagri No. 1006/676/SJ perihal Percepatan Penerapan SPM.
Dalam UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang adanya beberapa jenis
kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dipertegas lagi dalam
PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Untuk menjamin bahwa pemerintah daerah
melaksanakan beberapa urusan wajibnya dengan baik, maka dibuatlah aturan tentang SPM, yaitu PP
65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
SPM mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Sampai dengan tahun 2013 pemerintah pusat telah
menetapkan 13 SPM. Masing-masing kementrian terkait dharapkan segera menindaklanjuti dalam bentuk
petunjuk teknis pelaksanaannya.
Di dalam penjelasan atas PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, disebutkan bahwa tujuan dari penetapan kebijakan tentang SPM ini dimaksudkan untuk:
1. Menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan
mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan
dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
37www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil
dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan
dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk
meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat
mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan
pelayanan publik.
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances
yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan memperhatikan kronologis lahirnya SPM di Indonesia serta dengan mencermati berbagai peraturan
terkait, dapat disimpukan bahwa SPM memegang peranan yang sangat penting, karena menjadi salah satu
tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itulah masing-masing daerah harus paham
betul konsep SPM ini sehingga mampu menciptakan strategi yang jitu dalam mencapainya.
Hal inilah yang melatarbelakangi KINERJA mengangkat kajian tentang service standard ini sebagai
salah satu bidang garapan prioritas. KINERJA berupaya meningkatkan penyediaan pelayanan oleh
pemerintah daerah di tiga bidang kritis, yaitu pendidikan, kesehatan dan iklim usaha yang baik. Program
ini mencakup kendala-kendala sisi penawaran maupun permintaan dalam meningkatkan penyediaan
pelayanan dan berupaya memperkuat mekanisme akuntabilitas.
Standar Layanan Bidang Kesehatan
1. Latar belakang
Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Pada
banyak kabupaten/kota, kesehatan selalu menduduki 3 sektor teratas yang dianggap penting, disamping
sektor pendidikan dan perekonomian. Pentingnya sektor kesehatan sehingga selalu menjadi sektor
prioritas dalam pembangunan daerah diantaranya dilandasi oleh pemikiran sebagai berikut:
• Unsur utama penggerak pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM). Agar dapat berkontribusi
optimal bagi pembangunan, SDM harus dalam kondisi kesehatan yang optimal pula.
38 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Bidang garapan sektor kesehatan sangat luas, yaitu meliputi seluruh fase kehidupan manusia, mulai dari
sebelum dilakukannya pembuahan hingga akhir kehidupan manusia, masa kehamilan, persalinan, masa
nifas, bayi, balita, anak-anak, remaja, masa usia subur, dewasa, dan lansia.
Standar Layanan bidang kesehatan memiliki peran strategis sebagai alat kendali mutu yang utama.
Standar layanan tidak hanya berbicara tentang sasaran dalam pengadaan layanan, tetapi juga mencakup
hal-hal berikut ini:
1. Gambaran jenis pelayanan yang harus diberikan.
2. Janji layanan atau prinsip kualitas yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan.
3. Target yang jelas untuk setiap jenis pelayanan.
4. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar.
5. Adanya kesempatan bagi masyarakat utuk mengajukan komplain atau usulan jika standar pelayanan yang
telah ditetapkan tidak berhasil dipenuhi.
Standar Layanan bidang kesehatan di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk ketetapan tentang
SPM bidang kesehatan.
2. SPM Kesehatan
Pengertian SPM berdasarkan PP 65/2005 pasal 1 ayat (6), SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.
Pengertian SPM tersebut diacu dalam Permendagri 6/2007.Untuk tiap jenis pelayanan, harus jelas tolok ukurnya
yang disebut dengan indikator SPM. Indikator merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang memberikan
petunjuk/indikasi terhadap adanya perubahan atau penyimpangan terhadap nilai yang telah ditetapkan.
Lahirnya konsep SPM kesehatan di Indonesia sejalan dengan perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia
dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi. Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu instrumen
Pemerintah untuk mengendalikan desentralisasi dan otonomi daerah agar pelayanan dasar diperhatikan serta
diprioritaskan oleh pemerintah daerah.SPM disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada
masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
Dengan adanya SPM ini, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dapat dengan jelas memahami program
dan jenis pelayanan kesehatan dasar minimal serta indikator kinerja masing-masing kegiatan, beserta target
39www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
dan waktu pencapaiannya. Implikasi lebih jauh dari adanya SPM adalah adanya tuntutan profesionalisme dan
akuntabilitas pemerintah daerah agar menyusun langkah strategis, selaras dengan ketentuan dalam SPM.
SPM memudahkan penyusunan Rencana Strategis Nasional dan Daerah (Renstranas dan Renstrada), dengan
adanya ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif.
Dengan adanya SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama
masyarakat dapat dipenuhi pada tingkat yang ditetapkan sebagai yang paling minimal secara nasional. Hal
ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah, dan lebih lanjut
diharapkan dapat memelihara dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pelayanan dasar kepada
masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
Dalam Permenkes 741/2008 disebutkan bahwa SPM untuk bidang kesehatan terdiri dari 4 jenis pelayanan, yaitu:
1. Pelayanan kesehatan dasar.
2. Pelayanan kesehatan rujukan.
3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulanggan kejadian luar biasa.
4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Masing-masing pelayanan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator khusus, yang secara total teridiri dari 18
indikator. Rincian SPM kesehatan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Kesehatan
Jenis Pelayanan Indikator SPMPelayanan kesehatan dasar 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan4. Cakupan pelayanan nifas5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani6. Cakupan kunjungan bayi7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI8. Cakupan pelayanan anak balita9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24
bulan gakin10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
40 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Jenis Pelayanan Indikator SPM11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar (SD) &
setingkat
12. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit*)
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Pelayahan Kesehatan rujukan
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/Kota
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
Keterangan:
Khusus untuk indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, diperinci lagi menjadi 5 indikator, yaitu:
a. Cakupan penemuan penderita Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahunb. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balitac. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA Positifd. Cakupan Penderita DBD yang ditanganie. Cakupan Penemuan penderita diare
Sebagai penjabaran dari Permenkes 741/MENKES/PER/VII2008 ini kementerian Kesehatan telah menerbitkan
pula petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota yang tertuang dalam
keputusan Menteri Kesehatan No. 828/MENKES/SK/IX/2008. Di dalam KMK No. 828 tahun 2008 tersebut
dijelaskan tentang pengertian, definisi operasional, cara perhitungan atau rumus, sumber data, rujukan, target,
langkah kegiatan, serta SDM yang dibutuhkan demi terselenggaranya SPM kesehatan.
Meskipun telah ditetapkan Permenkes 741/MENKES/PER/VII2008 dan KMK. No. 828/MENKES/SK/IX/2008,
tetapi pemerintah sendiri menyadari bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini bersifat
dinamis, artinya jenis pelayanan beserta indikator kinerjanya perlu terus dikembangkan melalui konsensus
nasional. Disamping itu, pemerintah pusat juga masih memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah, diluar pelayanan
wajib minimal tersebut.
Dalam penyelenggaraannya, Bupati/Walikota adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan
pelayanan kesehatan minimal ini, dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator operasional. Setiap tahun
41www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota menyampai kan laporan teknis tahunan kinerja penerapan pencapaian SPM kesehatan kepada
Menteri Kesehatan. Berdasarkan laporan teknis tersebut, Menteri Kesehatan, Gubernur dan Bupati/Walikota
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM kesehatan di wilayahnya masing-masing.
3. Pentingnya SPM dan Perencanaan Pemenuhan SPM
Standar pelayanan minimal merupakan janji dari satuan kerja dalam menyediakan pelayanan wajib kepada
masyarakat yang dilayani. SPM memberikan informasi indikator kinerja dan nilai yang terukur secara kualitas
dan kuantitas Pentingnya SPM diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan
oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib.
2. Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal
3. Faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian,
dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud
4. Prestasi kuantitatif dan kualitatif menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi, berupa
masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan
Adapun manfaat langsung dari adanya SPM ini adalah:
1. Hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah menjadi lebih terjamin
dengan mutu tertentu
2. Sebagai landasan untuk menentukan perimbangan keuangan yang lebih merata dan transparan
3. Menentukan total anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar.
4. Mempermudah terselenggaranya sistem manajemen penganggaran berbasis kinerja
Hal tersebut sejalan dengan konsep yang diusung oleh undang-undang pelayanan publik No. 25 tahun
2009. Di dalam UU No. 25 tahun 2009 disebutkan bahwa ‘Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik’.
Undang-undang ini dilahirkan dengan makssud untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
42 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itulah setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan
menetapkan standar pelayanan.
Untuk pelayanan bidang kesehatan, karena merupakan salah satu kewenangan wajib, jenis dan target
standar pelayanan minimal diatur secara tersentral oleh pemerintah pusat, yaitu melalui Permenkes 741/
MENKES/PER/VII2008 dan KMK. No. 828/MENKES/SK/IX/2008. SPM bidang kesehatan disusun sebagai alat
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada
masyarakat secara merata. Pencapaian SPM bidang kesehatan akan menjadi unsur penilaian kinerja atau LPJ
Kepala Daerah sehingga lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel.
Penyusunan rencana pemenuhan SPM bidang kesehatan merupakan proses penting untuk menjamin
terselenggaranya pelayanan wajib bidang kesehatan yang merupakan hak dasar masyarakat. Rencana
pemenuhan SPM ini menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam permendagri
54/2010 pasal 11 ayat 1 huruf c yang menyebutkan bahwa program kegiatan alokasi dana, sumber pendanaan
dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan urusan wajib yang
mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat atau urusan yang menjadi tanggung jawab
SKPD. Ayat 6 juga menegaskan kembali bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan
harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan perundang-undangan disesuaikan
dengan kemampuan daerah.
Pentingnya Costing SPM
Untuk memenuhi target SPM kesehatan yang telah ditetapkan, dibutuhkan sejumlah sumber daya untuk
menjalankan berbagai kegiatan intervensi yang akan dilakukan. Dalam Permenkes 741/MENKES/PER/
VII2008 Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa pendanaan yang berakitan dengan penerapan, pencapaian
kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan subsistem
informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah
daerah dan dibebankan pada APBD. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi salah satu acuan
bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Untuk itulah daerah harus mempunyai hitungan yang pasti mengenai besaran biaya yang diperlukan
untuk menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu. Selain itu, dengan diketahuinya seluruh kebutuhan
biaya untuk tercapainya indikator SPM, maka akan dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang
43www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-
beda. Disinilah pentingnya dilakukan costing SPM.
Perhitungan kebutuhan biaya ini didasarkan pada hasil perhitungan riil atas kegiatan yang telah dilakukan,
sesuai dengan standar biaya yang berlaku di masing-masing daerah. Dengan adanya costing SPM akan
dapat ditentukan Standard Spending Assesment (SSA) atau SAB (Standar Analisis Biaya), yaitu perhitungan
biaya untuk suatu pelayanan, dan perhitungan kebutuhan agregat minimum pembiayaan Daerah. Disamping
itu juga menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan
anggaran berbasis kinerja. Hal ini penting juga sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan dana
bagi fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Secara umum manfaatnya adalah
memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy decision) dalam
bidang pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Melalui costing SPM akan dapat diketahui model pembiayaan normatif (pembakuan biaya) pada tingkat
kabupaten untuk memperhitungkan biaya SPM yang realistis dan dinamis. Hasil perhitungan biaya SPM akan
menentukan total anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini akan menjadi
landasan untuk menentukan perimbangan keuangan yang lebih merata dan transparan.
Praktek-praktek Tata Kelola
Tata-pemerintahan yang baik (good governance) kini menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk
membenahi sistem administrasi publik. Good corporate governance merupakan konsep untuk meningkatkan
transparasi dan akuntabilitas yang saat ini dianjurkan dipergunakan pada lembaga usaha. Diharapkan dengan
penggunaan corporate governance akan ada sistem manajemen yang meningkatkan efisensi. Pengertian
efisiensi ini yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil semaksimal mungkin.
Komponen penting konsep Good governance dalam sistem kesehatan melibatkan beberapa unsur, yaitu: (1)
pemerintah; (2) masyarakat; dan (3) kelompok pelaku usaha. Hubungan antara ketiga komponen ini perlu
dirinci agar terjadi tata aturan yang baik dalam sistem. Beberapa hal yang menunjukkan adanya keterlibatan
ketiga unsur tersebut dalam pencapaian SPM diantaranya adalah:
1. Sistem perencanaan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai sumber informasi.
2. Adanya sharing sumber daya dari kelompok pelaku usaha dan masyarakat dalam kegiatan pencapaian
44 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
SPM, yang menunjukkan keterlibatan aktif ke dua unsur tersebut.
3. Adanya mekanisme kontrol dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap upaya pemerintah
menyelenggarakan SPM kesehatan.
4. Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah mengenai kinerjanya.
Dari unsur pemerintah sendiri, good governance dapat dilihat dari adanya integrasi kegiatan pada semua level
pemerintah. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama terselenggaranya
SPM kesehatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.
Hal ini tercermin dari adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan ke dalam perencanaan
dan pembiayaan pemerintah daerah (RPJMD dan renstra SKPD).
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD
yang terlampir:
45www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi modul 1.1 ‘SERVICE STANDARD BIDANG KESEHATAN’.
Lihat materi presentasi pada folder modul-1 : Presentasi 1.1 SPM Kesehatan
46 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
47www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
48 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
49www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
50 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi modul 1.2 ‘Pentingnya costing SPM’
Lihat materi presentasi pada folder modul-1 : Presentasi 1.2 Pentingnya Costing SPM
51www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
52 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
c) Presentasi modul 1.3 ‘Praktek governance dalam standar pelayanan publik bidang kesehatan’.
Lihat materi presentasi pada folder modul-1: Presentasi 1.3 Praktek governance dalam standar pelayanan
publik bidang kesehatan’.
53www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 2Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM
Tujuan Pembelajaran
Uraian substansi modul ini mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM di daerahnya:
1. capaian SPM per-indikator
2. data relevan untuk mengidentifikasi capaian indikator SPM
3. teknik pengumpulan data (data collecting)
4. pengolahan data
5. cara menyusun kesimpulan dari hasil pengumpulan data
6. caramerumuskan tingkat pencapaian kinerja SPM terkini.
54 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tingkat pencapaian SPM menggambarkan kinerja pembangunan kesehatan di suatu wilayah.Masing-
masing indikator SPM memiliki formula tertentu yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan pelayanannya kepada masyarakat. Hasil perhitungan setiap indikator SPM dapat
digunakan sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif dan dapat pula digunakan sebagai bahan
kaji banding bagi daerah lain.
Untuk bisa mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM kesehatan secara tepat, perlu dipahami terlebih
dahulu definisi operasional dari masing-masing indikator serta formula pengukurannya. Sub pokok
bahasan berikut akan menjelaskan tentang definisi operasional dan cara pengukuran dari setiap
indikator SPM.
Identifikasi Capaian SPM Per-Indikator
Secara normatif indikator dapat diartikan sebagai sebuah ukuran tertentu yang mampu mengambarkan
kecenderungan, indikasi, nilai, perkembangan atau indek tertentu. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian SPM. Indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat
pelayanan dasar. Tiap indikator harus jelas standar pencapaiannya (threshold), yang dalam permendagri
disebut dengan nilai (lampiran Permendagri No 6/2007).
Setiap jenis pelayanan wajib yang menjadi bagian dari SPM kesehatan harus dapat diukur pencapaiannya.
Pemerintah melalui kementerian kesehatan telah menetapkan target untuk masing-masing indikator yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota .
Pengukuran indikator layanan SPM secara umum diformulasikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut
x 100%.
Indikator SPM Pembilang
X 100%Penyebut
Pembilang menunjukkan representasi dari target yang sudah dilayani, sedang penyebut merupakan
representasi dari keseluruhan target yang ada. Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator
55www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah
menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI C, definisi operasional dan formula pengukuran pencapaian
masing-masing indikator SPM kesehatan adalah sebagai berikut:
Formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)
No Indikator SPM Formula
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yg sama
Pembilang: Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Perhitungan jumlah Ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah
56 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
kerja pada kurun waktu yang sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total Ibu Hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama.
Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satuwilayah kerja dalam kurun waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.
4 Cakupan pelayanan nifas
Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100% Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah seluruh Ibu Nifas dihitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk.
57www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
5Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertanganiX 100%
Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada
Pembilang: Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan.
Penyebut: Neonatus dengan komplikasi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan.
Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi: dihitung 15% dari jumlah bayi baru lahir.
Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari CBR x jumlah penduduk.
6 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh bayi lahir hidup dalam kurun waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.
Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi lahir hidup berdasarkan data BPS atau perhitungan CBR x jumlah penduduk.
7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Jumlah desa / kelurahan UCIX 100%
Seluruh desa / kelurahan
Pembilang:
Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.
Penyebut:
Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
58 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
8 Cakupan pelayanan anak balita
Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah
kerja pada waktu tertentuX 100%
Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin
Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP – ASI
X 100%Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
Pembilang:
Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalamkurun waktu yang sama.
10 Cakupan balita gizi
buruk mendapat
perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah
kerja dalam waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
59www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
11 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Jml murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih
X 100%Jumlah murid SD dan setingkat
Pembilang:
Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
12 Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
13 a.
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkanx 100%
Jumlah Penduduk < 15 tahun
Pembilang:
Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
60 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
X 100%Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah
kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Pembilang:
Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.
X 100%Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah
dalam waktu satu tahun yang sama.
Pembilang:
Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.
Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu.
Insiden rate kabupaten/ kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.
61www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
d. Penderita DBD yang ditangani
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dalam satu wilayah selama satu tahun
X 100%Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam
waktu satu tahun yang sama
Pembilang:
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama.
e. Penemuan penderita diare
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu
dalam waktu satu tahunX 100%
Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama.
Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1X 100%
… dibagi jumlah seluruh maskin di kab/kota
Pembilang:
Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).
Penyebut:
Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
62 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3X 100%
Jumlah masyarakat miskin
Pembilang:
Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).
Penyebut:
Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/ Kota
Pelayanan gawat darurat level 1X 100%
Jumlah RS kab/kota
Pembilang:
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1
Penyebut:
Jumlah RS kabupaten
17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jamX 100%
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi
Pembilang:
Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.
Bila dalam 1 desa/ kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/ kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut.
63www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Formula
18 Cakupan Desa Siaga Aktif
Jumlah Desa siaga yg aktifX 100%
Jumlah Desa Siaga yg dibentuk
Pembilang:
Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Data Relevan Untuk Mengidentifikasi
Ketepatan hasil pengukuran capaian SPM kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan.
Beberapa ciri data yang berkualitas diantaranya adalah:
1) Lengkap, dalam arti data berasal dari berbagai sumber dan meliputi seluruh variabel yang dibutuhkan.
2) Akurat, yaitu data sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
3) Tepat waktu, yaitu data dapat diperoleh pada saat dibutuhkan.
Untuk unsur kelengkapan data, dalam petunjuk teknis SPM (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008) telah
dijelaskan mengenai berbagai sumber data yang relevan untuk masing-masing indikator.Berikut ini tabel
mengenai sumber data untuk masing-masing indikator SPM.
Sumber data untuk masing-masing indikator SPM kesehatan (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)
JENIS PELAYANAN INDIKATOR SUMBER DATA
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4
1. SIMPUS (LB 3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.
2. Kohort ibu.3. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) – KIA
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
1. SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.
2. Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).
64 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
JENIS PELAYANAN INDIKATOR SUMBER DATA
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta
4. Cakupan Pelayanan Nifas 1. SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.
2. Kohort LB3 Ibu PWS-KIA
5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
1. SIMPUS,2. SIRS3. Laporan pelaksanaan audit Maternal &
perinatal
6. Cakupan Kunjungan Bayi SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
SIMPUS, SIRS dan Klinik
8. Cakupan pelayanan anak balita
1. Kohort balita2. Laporan rutin SKDN3. Buku KIA4. KMS5. Pencatatan pada Pos PAUD (Pemantauan
Anak Usia Dini), Taman Bermain,6. Taman Penitipan Anak,Taman Kanak-kanak,
Raudatul Athfal dll.
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
Laporan khusus MP-ASI, R-1 gizi, LB3-SIMPUS.
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
1. Catatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan (Laporan kegiatan UKS) (sumber data diperbaiki, data akan masuk ke puskesmas melalui tenaga kesehatan);
2. Data Diknas/BPS setempat;
12. Cakupan peserta KB aktif SIMPUS, SIRS dan Formulir 2 KB
13. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit
65www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
JENIS PELAYANAN INDIKATOR SUMBER DATA
a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn
1. Form Pelacakan FP.1.2. Laporan W2
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
1. Kartu Penderita/Register Harian, dan laporan bulanan Puskesmas/Medical Record RS
2. Kartu Penderita/Register Pasien Fasilitas Swasta/Medical Record Rumah Sakit swasta
c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)
Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11
d. Penderita DBD yang ditangani
SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD
e. Penemuan penderita diare
Catatan Kader/register penderita/LB1/Laporan Bulanan dan Klinik
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
Laporan Puskesmas . Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan kab/kota, SKN
16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
SIMPUS, SIRS, dan Dinkes Kab/Kota
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANG-GULANGAN KLB
17. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
1. Laporan KLB 24 jam ( W1);2. Laporan hasil penyelidikan dan
penanggulangan KLB;3. Laporan Masyarakat dan media massa
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18. Cakupan Desa Siaga Aktif 4. Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM
66 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Identifikasi data yang dibutuhkan, sumber data, teknik pengumpulan data, waktu pengumpulan data,
dan penentuan penanggungjawab
No Indikator SPM
Formula perhitungan
Data yang dibutuhkan
Sumber data
Teknik pengumpulan
data
Waktu pengumpulan
dataPenanggung
jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4
Pembilang: Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan K4
Data kunjungan K1 – K4 per bulan di BPS
Kohort ibu di BPS
Mengumpul-kan laporan rutin
Maksimal tgl 5 bulan berikutnya
Bidan di Desa
Data kunjungan K1 – K4 per bulan di dokter praktek swasta
Kohort ibu di DPS
Mengumpul-kan laporan rutin
Maksimal tgl 5 bulan berikutnya
Bidan di Desa
Data kunjungan K1 – K4 per bulan di Klinik swasta
Kohort ibu di Klinik swasta
Mengumpul-kan laporan rutin
Maksimal tgl 5 bulan berikutnya
Bidan di Desa
Dst.... ... ... ... ...
Penyebut: Jumlah sasaran ibu hamil
Jumlah penduduk
BPS atau kecamatan
Menyalin data dari BPS atau kecamatan
Akhir tahun sebelumnya
Koordinator SP2TP
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Pembilang: Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif
Penyebut: Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan
3 Dst...
...
67www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Keterangan:Kolom (1) : Diisi nomor urut
Kolom (2) : Diisi nama indikator SPM. Contoh: No. 1 Indikator Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4
Kolom (3) : Diisi rumus (pembilang dan penyebut) utuk menghitung capaian SPM pada indikator yang tersebut pada
kolom (2).
Kolom (4) : Diisi rincian data yang diperlukan untuk menghitung jumlah pembilang dan penyebut yang tersebut pada
kolom (3)
Kolom (5) : Diisi sumber data untuk mendapakan data yang tersebut pada kolom (4)
Kolom (6) : Diisi metode atau cara yang tepat untuk mendapatkan data yang tersebut pada kolom (4)
Kolom (7) : Diisi periodisasi waktu pengumpulan data untuk setiap jenis dan asal data (kolom (4) dan (5))
Kolom (8) : Diisi pihak atau person yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data.
Dengan memanfaatkan formulir identifikasi data seperti tabel di atas, akan dapat diketahui jika ada jenis data
yang sama untuk indikator SPM yang berbeda. Di samping itu juga dapat dikenali adanya data yang saling
terkait antara satu indikator dengan indikator lainnya.
Beberapa contoh data yang sama atau saling terkait adalah sebagai berikut:
1. Data jumlah penduduk diperlukan untuk menghitung jumlah penyebut pada indikator 1 (cakupan kunjungan
Ibu Hamil K- 4), indikator 2 (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani), indikator 3 (cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan), indikator 4 (cakupan
pelayanan nifas), indikator 13 (Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit)
2. Data jumlah sasaran ibu hamil yang digunakan pada indikator 1 (cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4) akan
digunakan juga untuk indikator 2 (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani), karena perhitungan
jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan dilakukan dengan mengalikan jumlah sasaran ibu hamil dengan
angka estimasi 20%.
3. Ada keterkaitan antara data jumlah persalinan (ditolong nakes dan non nakes) dengan data jumlah bayi
lahir (lahir hidup dan lahir mati).
Analisis seperti di atas penting dilakukan untuk menjaga konsistensi data. Temuan tersebut akan menjadi
dasar bagi pelaksanaan koordinasi antar program.
Setelah berbagai jenis data yang relevan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
pengumpulan data. Untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data, diperlukan alat bantu berupa formulir
dan tally sheet. Selengkapnya mengenai formulir pengumpulan data akan dibahas dalam sub pokok bahasan
berikut ini.
68 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Formulir dan Tally-Sheet Relevan
Untuk mempermudah pengumpulan data, dibutuhkan formulir pengumpulan data yang mampu secara spesifik
menampilkan jenis dan sumber data, sehingga kelengkapan dan akurasi data dapat terjaga. Beberapa formulir
pencatatan rutin Puskesmas sebenarnya telah mengakomodasi kebutuhan ini. Tetapi untuk keperluan praktis
dapat juga dikembangkan formulir data sheet sendiri secara sederhana.
Sebagai contoh, untuk indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, formulir
pengumpulan data yang mungkin dikembangkan adalah sebagai berikut.
Data kegiatan penjaringan siswa SD/MI di Kabupaten ...... tahun .....
Nama Puskesmas
Data SD dan MI Data kegiatan penjaringan (Jumlah murid diperiksa)
Nama Sekolah
Jumlah Murid Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)Pusk A SD A
SD BSD CDst...
Pusk B
Pusk C
Dst...
TOTAL
Keterangan:Kolom (1) : Diisi dengan nama Puskesmas. Jika formulir ini digunakan untuk tingkat Puskesmas, tidak perlu ada kolom Nama Puskesmas, tetapi Nama Puskesmas tertulis pada judul tabelKolom (2) : Diisi nama sekolah (Sumber data: Diknas setempat)Kolom (3) : Diisi jumlah murid kelas 1 sekolah yang namanya tersebut pada kolom (2) (Sumber data: Diknas setempat)
69www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kolom (4) – (15) : Diisi hasil kegiatan penjaringan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas bersama guru dan dokter kecil (Sumber data: catatan kegiatan UKS/UKGS Puskesmas dan catatan dari sekolah setempat)Kolom (16) : Diisi hasil penjumlahan kolom (4) s.d (15)
Berdasarkan tabel tersebut dapat dihitung capaian indikator Cakupan pejaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat dengan cara: TOTAL Kolom (16) dibagi TOTAL kolom (3) kali 100%.
Teknik Pengumpulan Data (Data Collecting)
Perhitungan capaian SPM seperti telah dijelaskan pada sub pokok bahasan sebelumnya, akan dapat
dilakukan jika data pembilang dan penyebut diketahui dengan baik. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa
pengumpulan data menjadi aktivitas yang sangat penting. Tanpa data yang lengkap dan akurat, angka capaian
yang dihasilkan tidak akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itulah pemahaman tentang
metode atau teknik pengumpulan data (data collecting) menjadi syarat wajib untuk bisa melakukan perhitungan
capaian SPM.
Konsep SPM adalah konsep pembangunan wilayah, sehingga angka pembilang dan penyebut yang dihitung
adalah penjumlahan angka hasil kerja seluruh pemberi pelayanan kesehatan di suatu wilayah, baik pemerintah
maupun swasta, baik organisasi maupun individu. Dengan demikian data untuk perhitungan capaian SPM
berasal dari berbagai sumber.
Secara teoritis, data dapat diklasifikan menjadi beberapa jenis menurut kategori tertentu.
Penjelasan selengkapnya seperti tergambar dalam tabel berikut
Klasifikasi data
No Dasar Klasifikasi Jenis data
1. Menurut cara memperoleh • Data primer• Data sekunder
2. Menurut sifat data • Data kuantitatif• Data kualitatif
3. Menurut sumber • Data internal• Data eksternal
4. Menurut periodisasi perolehan data • Data rutin• Data tidak rutin
70 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Jika dilihat dari berbagai ciri yang ada, data SPM yang direkap oleh Dinas Kesehatan seluruhnya adalah data
sekunder yaitu berasal dari Puskesmas, RS, atau institusi lain. Sedangkan di tingkat Puskesmas dapat berupa
data primer maupun data sekunder. Data primer misalnya data pencatatan langsung pada saat kunjungan ibu
hamil ke Puskesmas. Data sekunder misalnya data rekapan kunjungan ibu hamil dari Bidan Praktek Swasta
(BPS), klinik swasta, atau RS swasta. Menurut sifat datanya, data yang dikumpulkan untuk menghitung
pencapaian SPM termasuk kategori data kuantitatif. Hal ini bisa dipahami karea seluruh indikator SPM
menggunakan target kuantitatif sebagai ukuran keberhasilannya.
Jika dilihat menurut sumber, data SPM bisa berupa data data internal dan data eksternal. Data internal yang
diaksud adalah data yang bersumber dari dalam Puskesmas, misalnya: jumlah kunjungan K4 di Puskesmas,
jumlah persalinan yang dilakukan di Puskesmas. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar
Puskesmas, misalnya: data jumlah penduduk, data jumlah SD/MI.
Tetapi jika dilihat menurut periodisasi waktu pengumpulan data, sebaiknya semua data SPM merupakan
data rutin. Jika seluruh data SPM telah terkategori data rutin hal ini menunjukkan telah terdapat mekanisme
pengumpulan data yang baku dan ditaati oleh seluruh pihak, sehingga secara rutin seluruh data tersebut
terkumpul ke Puskesmas.
Mekanisme pengumpulan data yang tepat berperan penting bagi terkumpulnya data yang lengkap. Tetapi
sayangnya hal ini tidaklah mudah. Salah satu yang membuat pengumpulan data menjadi aktivitas yang cukup
sulit dilakukan adalah karena saat ini koordinasi antar berbagai institusi/pihak pemberi pelayanan kesehatan
dalam hal pencatatan dan pelaporan masih sangat kurang. Disinilah pentingnya aktivitas Pemantauan
Wilayah Sekitar (PWS) dilakukan secara intensif dengan pendekatan aktif. Maksudnya Puskesmas selaku
penanggungjawab pembangunan kesehatan di level kecamatan harus aktif menjadi pengumpul data, baik
melalui bidan di desa atau petugas pembina desa yang lain.
Dalam aktivitas pengumpulan data ini, masyarakat memegang peranan yang sangat penting, mengingat
masyarakat merupakan sasaran kegiatan sekaligus sumber data utama. Sebagai contoh, untuk indikator
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, masyarakatlah
yang selalu menjadi informan pertama atas terjadinya KLB di suatu wilayah.
Masyarakat dalam arti luas meliputi juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Peran
para tokoh ini merupakan key succes bagi tersedianya data SPM yang lengkap. Keberadaan Forum Multi
Stakeholder (FMS) cukup memberikan daya ungkit, terutama dalam mekanisme koordinasi dan pengendalian.
71www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Metode Pengolahan Data
Pengolaan data dapat diartikan sebagai proses manipulasi dari kumpulan data ke dalam bentuk yang lebih
berarti, dapat dimengerti secara jelas dan lengkap oleh penerima informasi. Dalam sub pokok bahasan
sebelumnya telah dijelaskan bahwa data untuk perhitungan SPM kesehatan terdiri dari banyak data yang
berasal dari berbagai sumber. Sebelum dihitung dengan menggunakan formula pada masing-masing indikator,
berbagai data tersebut harus diolah dulu untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya.
Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Cleaning dan editing
2. Categorizing
3. Calculating
4. Tabulating
Cleaning dan editing dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kembali unsur data yang terkumpul, apakah
sudah sesuai dengan kebutuhan ataukah masih ada yang kurang. Jika masih ada kekurangan, segera
dilakukan upaya untuk memenuhinya. Konsistensi data antar indikator juga perlu dilihat. Beberapa indikator
yang memanfaatkan data sejenis, hendaknya datanya juga tidak berbeda. Demikian juga untuk data yang
sifatnya ada interrelasi, harus dibuktikan bahwa jumlahnya benar.
72 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Sebagai contoh dapat dilihat dalam gambar berikut.
No BulanJumlah
Persalinan Nakes
Jumlah Persalinan non nakes
Total Jumlah
Persalinan
1 Jan
2 Feb
3 Mar
4 Apr
5 Mei
6 Jun
7 Jul
8 Agu
9 Sep
10 Okt
11 Nov
12 Des
TOTAL
No BulanJumlah
Bayi Lahlr Mati
Jumlah Bayi Lahir Hidup
1 Jan
2 Feb
3 Mar
4 Apr
5 Mei
6 Jun
7 Jul
8 Agu
9 Sep
10 Okt
11 Nov
12 Des
TOTAL
No BulanJumlah Bayi Diimunisasi
BCGTotal Jumlah
Bayi
1 Jan
2 Feb
3 Mar
4 Apr
5 Mei
6 Jun
7 Jul
8 Agu
9 Sep
10 Okt
11 Nov
12 Des
TOTAL
Jumlah bayi lahir mati + hidup bulan = total jumlah persalinan
Data jumlah bayi lahir hidup akan masuk menjadi data total jumlah bayi. Tetapi angka total jumlah bayi bisa saja lebih besar dari angka jumlah bayi lahir hidup, karena total jumlah bayi pada tahun tersebut beberapa diantaranya berasal dari bayi yang lahir pada tahun sebelumnya, maksimal bulan Maret. Tetapi khusus untuk sasaran imunisasi BCG, harusnya sama dengan jumlah bayi lahir hidup
Tabel: Jumlah persalinan di wilayah kerja Puskesmas “X” tahun 2013
Tabel: Jumlah bayi di wilayah kerja Puskesmas “X” tahun 2013
Tabel: Pelaksanaan imunisasi BCG di wilayah kerja Puskesmas
“X” tahun 2013
Dari ke tiga tabel di atas, beberapa hal yang dapat dipelajari adalah:
1. Data jumlah persalinan dibutuhkan untuk menghitung capaian indikator 3 (Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan). Data jumlah bayi dan pelaksanaan imunisasi
diperlukan untuk menghitung capaian indikator 6 (cakupan kunjungan bayi) dan indikator 7 (Cakupan
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI))
2. Data jumlah bayi lahir hidup harus ada konsistensi dengan data total jumlah persalinan dikurangi dengan
jumlah bayi lahir mati.
73www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Data jumlah bayi diimunisasi BCG harus sama dengan data jumlah bayi lahir hidup dikurangi jumlah bayi
yang tidak diimunisasi BCG.
4. Jika jumlah bayi yang diimunisasi BCG kecil, maka hasil perhitungan indikator 6 dan indikator 7 pasti
juga kecil, karena persyaratan untuk dapat dihitung sebagai jumlah bayi yang memenuhi persyaratan
standar (pembilang pada indikator 6) salah satunya adalah harus mendapat imunisasi BCG. Demikian
juga untuk menghitung jumlah desa UCI (pembilang pada indikator 7), pelaksanaan imunisasi BCG juga
termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan bahwa seorang bayi/anak telah
mendapatkan imunisasi lengkap.
Simulasi di atas hanya merupakan contoh beberapa hal yang bisa dicermati dari data yang telah terkumpul.
Masih banyak analisis serupa yang bisa dilakukan pada beberapa data yang lain. Tujuan dilakukan proses ini
adalah untuk menjaga akurasi atau ketepatan data.
Beberapa angka penyebut dalam indikator SPM adalah angka hasil estimasi, sehingga diperlukan pengolahan
khusus sesuai dengan petunjuk perhitungan yang tertulis dalam kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008.
Beberapa data tersebut adalah:
1. Jumlah sasaran ibu hamil sebagai penyebut pada indikator 1 (Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4),
2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan sebagai penyebut pada indikator 2 (Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani),
3. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin sebagai penyebut pada indikator 3 (Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan),
4. Jumlah seluruh Ibu nifas sebagai penyebut pada indikator 4 (Cakupan Pelayanan Nifas),
5. Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita, jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif, dan jumlah
perkiraan penderita diare, sebagai penyebut pada indikator 13 (Cakupan penemuan dan penangan
penderita penyakit)
Dalam Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008 telah dijelaskan mekanisme untuk melakukan estimasi, yaitu
sebagai berikut:
74 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Metode Estimasi (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)
Penyebut Metode Estimasi
Jumlah sasaran ibu hamil : Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan
: Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsipada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin
: Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu bersalin.
Jumlah seluruh Ibu nifas : Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu Nifas.
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita
: Perkiraan jumlah penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita.
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif
: Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu. Insiden rate kabupaten/kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.
Jumlah perkiraan penderita diare
: Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk. Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.
75www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Ketidaktepatan perhitungan jumlah sasaran akan berdampak pada hasil perhitungan SPM. Jika estimasi
sasaran terlalu besar, akan teridentifikasi gap yang lebar antara target dengan capaian riil di lapangan.
Sebaliknya jika estimasi sasaran terlalu kecil, akan menghasilkan hitungan melebihi target maksimal (lebih dari
100%). Tentu saja hal ini terkesan kurang rasional.
Untuk itulah sangat perlu untuk memahami karakteristik indikator SPM terkait dengan upaya pencapaian target
nasional disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di daerah. Mengenali karakteristik dalam hal ini berupa
identifikasi faktor – faktor yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan yang terjadi baik untuk substansi
terkait dengan pembilang maupun penyebut. Misalnya untuk estimasi data jumlah sasaran ibu hamil (pada
indikator SPM 1), pengenalan karakteristik demografi dan geografi mengenai ibu yang hamil dan potensial
hamil harus menjadi pertimbangan.
Perhitungan jumlah sasaran ini harus dilakukan tiap tahun, sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan
tahunan. Dalam kenyataannya, beberapa daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan tersebut tepat waktu. Untuk mengantisipasi hal ini, dapat dilakukan metode estimasi sederhana
dengan dengan mengacu pada data dasar obyek layanan dan perkiraan besaran obyek layanan tersebut pada
tahun mendatang.
Rumusnya adalah sebagai berikut:
Bn = B0 X (1+ r ) n
Keterangan:
• B0 adalah jumlah obyek layanan pada tahun awal
• r adalah tingkat pertumbuhan obyek layanan tersebut
• n adalah tahun estimasi (1, 2, 3, 4, dstnya)
Berdasarkan target yang akan dicapai dan dikalikan dengan estimasi obyek layanan pada tahun bersangkutan,
akan diperoleh besaran obyek yang akan dilayani pada tahun tersebut.
Rumusnya adalah sebagai berikut:
A1 = T1 X B1
76 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Keterangan:
• A1 = besaran obyek yang akan dilayani pada tahun estimasi 1
• T1 = Target yang ditetapkan pada tahun 1
• B1 = Estimasi besaran obyek layanan pada tahun 1
Angka A1 inilah yang masuk ke dalam rencana pencapaian SPM, untuk menjadi dasar penyusunan rencana
kegiatan dan pembiayaannya.
Categorizing adalah aktivitas mengelompokkan berbagai data ke dalam kelompok data yang sejenis. Seperti
telah dibahas sebelumnya, data yang membentuk satu angka pembilang dari sebuah indikator SPM berasal
dari banyak data dari berbagai sumber. Oleh karena itu prosedur selanjutnya dalam pengolahan data adalah
mengenali sebuah data itu akan menjadi unsur pembentuk untuk indikator yang mana, dan dikelompokkan
berdasarkan indikator yang sesuai.
Setelah semua data pembentuk sebuah indikator berhasil diidentifikasi, seluruh data tersebut dijumlahkan
untuk mendapatkan nilai akhir. Angka inilah yang dimasukkan ke dalam formula perhitungan capaian SPM.
Untuk mempermudah pembacaan hasil pengolahan data, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk tabulasi,
diagram, atau pemetaan, sesuai dengan kebutuhan.
Dalam menyusun rencana pemenuhan target SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan
jangka waktu sampai dengan tahun 2015, maka daerah harus mampu menyusun rencana yang efektif dengan
memanfaatkan sisa waktu yang ada. Terkait tujuan tersebut, daerah perlu melakukan estimasi sehingga
diperoleh gambaran mengenai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan pada waktu yang akan datang.
Penyimpulan Hasil Pengumpulan Data
Hasil akhir perhitungan capaian SPM menunjukkan tingkat keberhasilan daerah dalam memenuhi target.
Angka hasil perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan dapat diambil
kesimpulan yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu:
1. Belum memenuhi target
2. Memenuhi target
3. Melampaui target
77www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Target yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri adalah target nasional dengan batas waktu pencapaian
tahun 2015. Pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan rincian target per tahun sebelum tahun 2015,
sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.
Penyimpulan hasil pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan angka capaian riil dengan target,
baik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Mengetahui Data Capaian Kinerja SPM Terkini
Perhitungan capaian SPM dapat dilakukan secara manual, maupun dengan memanfatkan bantuan program
excel sehingga menjadi lebih mudah dan akurat. Jika perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi
program excel, dapat dibuat format sederhana seperti dalam tabel berikut ini.
Format Perhitungan Capaian SPM(File spreadsheet/excel dapat dilihat dalam CD)
78 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Angka pencapaian SPM menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan SPM untuk satu wilayah
kabupaten/kota.Angka ini menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan dari seluruh unsur pemberi pelayanan
kesehatan (PPK) di wilayah kabupaten/kota tersebut, baik pemerintah maupun swasta, baik individu maupun
institusi.
Contoh Bahan Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD
yang terlampir:
79www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 2.1 Identifikasi capaian SPM per-indikator
Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.1 Identifikasi capaian SPM per-indikator .
80 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
81www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
82 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
83www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
84 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
85www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
86 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
87www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
88 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
89www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
90 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
91www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) P
rese
ntas
i 2.2
Dat
a R
elev
an U
ntuk
Men
gide
ntifi
kasi
Cap
aian
Indi
kato
r SP
M
Liha
t mat
eri p
rese
ntas
i pad
a fo
lder
mod
ul-2
: Pre
sent
asi 2
.2 D
ata
Rel
evan
Unt
uk M
engi
dent
ifika
si C
apai
an In
dika
tor S
PM
PEN
CAP
AIAN
SPM
KAB
UPA
TEN
.....
......
......
TAH
UN
20.
.....
No.
Indi
kato
r SPM
Data
yan
g di
butu
hkan
Pusk
1
Pusk
2
Pusk
3
Pusk
4
Pusk
5
Pusk
6
Pusk
7
Pusk
8
Pusk
9
Pusk
10
Tota
l Ka
b.
1 C
akup
an
kunj
unga
n Ib
u H
amil
K- 4
Jml I
bu H
amil
yg m
empe
role
h pe
laya
nan
ante
nata
l K4
0
Jum
lah
sasa
ran
ibu
ham
il
0
2 C
akup
an
kom
plik
asi
kebi
dana
n ya
ng
dita
ngan
i
Jum
lah
Kom
plik
asi k
ebid
anan
ya
ng m
enda
pat p
enan
gana
n de
finiti
f
0
Jml I
bu d
enga
n ko
mpl
ikas
i ke
bida
nan
0
3 C
akup
an
perto
long
an
pers
alin
an o
leh
tena
ga k
eseh
atan
ya
ng m
emilik
i ko
mpe
tens
i ke
bida
nan
Jum
lah
ibu
bers
alin
yg
dito
long
ol
eh te
naga
kes
ehat
an
0
Jum
lah
selu
ruh
sasa
ran
ibu
bers
alin
0
4 C
akup
an
Pela
yana
n N
ifas
Jum
lah
ibu
nifa
s yg
tela
h m
empe
role
h 3
kali
pela
yana
n ni
fas
sesu
ai s
tand
ar
0
Selu
ruh
Ibu
nifa
s di
sat
u w
ilaya
h ke
rja
0
5 C
akup
an
Neo
natu
s de
ngan
ko
mpl
ikas
i yan
g di
tang
ani.
Jum
lah
neon
atus
dgn
ko
mpl
ikas
i yg
terta
ngan
i
0
Jum
lah
selu
ruh
neon
atus
dgn
ko
mpl
ikas
i yg
ada
0
92 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No.
Indi
kato
r SPM
Data
yan
g di
butu
hkan
Pusk
1
Pusk
2
Pusk
3
Pusk
4
Pusk
5
Pusk
6
Pusk
7
Pusk
8
Pusk
9
Pusk
10
Tota
l Ka
b.
6 C
akup
an
Kunj
unga
n Ba
yi
Jum
lah
bayi
mem
pero
leh
pela
yana
n ke
seha
tan
sesu
ai
stan
dar
0
Jum
lah
selu
ruh
bayi
lahi
r hid
up
0
7 C
akup
an D
esa/
Ke
lura
han
Uni
vers
al C
hild
Im
mun
izat
ion
(UC
I)
Jum
lah
desa
/ ke
lura
han
UC
I
0
Selu
ruh
desa
/ ke
lura
han
0
8 C
akup
an
pela
yana
n an
ak
balit
a
Jml a
nak
balit
a yg
mem
pero
leh
pela
yana
n pe
man
taua
n pe
rtum
buha
n m
inim
al 8
kal
i
0
Jum
lah
selu
ruh
anak
bal
ita
0
9 C
akup
an
pem
beria
n m
akan
an
pend
ampi
ng A
SI
pada
ana
k us
ia
6 –
24 b
ulan
ke
luar
ga m
iski
n.
Jum
lah
anak
usi
a 6
– 24
bln
ke
luar
ga m
iski
n yg
men
dapa
t M
P –
ASI
0
Jum
lah
selu
ruh
anak
usi
a 6
– 24
bln
kel
uarg
a m
iski
n
0
10 C
akup
an b
alita
gi
zi b
uruk
m
enda
pat
pera
wat
an
Jum
lah
balit
a gi
zi b
uruk
m
enda
pat p
eraw
atan
di s
aran
a pe
laya
nan
kese
hata
n
0
Jum
lah
selu
ruh
balit
a gi
zi b
uruk
yg
dite
muk
an
0
11 C
akup
an
penj
arin
gan
kese
hata
n si
swa
SD d
an s
etin
gkat
Jml m
urid
SD
dan
set
ingk
at y
g di
perik
sa k
eseh
atan
nya
oleh
te
naga
kes
ehat
an a
tau
tena
ga
terla
tih
0
Jum
lah
mur
id S
D d
an s
etin
gkat
0
93www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No.
Indi
kato
r SPM
Data
yan
g di
butu
hkan
Pusk
1
Pusk
2
Pusk
3
Pusk
4
Pusk
5
Pusk
6
Pusk
7
Pusk
8
Pusk
9
Pusk
10
Tota
l Ka
b.
12 C
akup
an p
eser
ta
KB a
ktif
Jum
lah
PUS
yang
m
engg
unak
an k
ontra
seps
i
0
Jum
lah
selu
ruh
Pasa
ngan
Usi
a Su
bur
0
13 a
Acut
e Fl
acid
Pa
raly
sis
(AFP
) ra
te p
er 1
00.0
00
pend
uduk
< 1
5 ta
hun
Jum
lah
kasu
s AF
P no
n Po
lio
yang
dila
pork
an
0
Jum
lah
Pend
uduk
< 1
5 ta
hun
0
13 b
Pene
mua
n Pe
nder
ita
Pneu
mon
ia B
alita
Jum
lah
pend
erita
pne
umon
ia
balit
a ya
ng d
itang
ani
0
Jum
lah
perk
iraan
pen
derit
a Pn
eum
onia
bal
ita d
i sat
u W
ilaya
h
0
13 c
Pene
mua
n pa
sien
bar
u TB
BT
A Po
sitif
Jum
lah
pasi
en b
aru
TB B
TA
posi
tif y
ang
dite
muk
an d
an
diob
ati
0
Jum
lah
perk
iraan
pas
ien
baru
TB
BTA
pos
itif
0
13 d
Pend
erita
DBD
ya
ng d
itang
ani
Jum
lah
pend
erita
DBD
yan
g di
tang
ani s
esua
i SO
P0
Jum
lah
pend
erita
DBD
yan
g di
tem
ukan
0
13 e
Pe
nem
uan
pend
erita
dia
re
Jum
lah
pend
erita
dia
re y
ang
data
ng d
an d
ilaya
ni d
i sar
ana
Kese
hata
n da
n Ka
der
0
Jum
lah
perk
iraan
pen
derit
a di
are
pd s
atu
wila
yah
terte
ntu
dala
m w
aktu
yg
sam
a
0
94 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No.
Indi
kato
r SPM
Data
yan
g di
butu
hkan
Pusk
1
Pusk
2
Pusk
3
Pusk
4
Pusk
5
Pusk
6
Pusk
7
Pusk
8
Pusk
9
Pusk
10
Tota
l Ka
b.
14 C
akup
an
pela
yana
n ke
seha
tan
dasa
r pa
sien
m
asya
raka
t m
iski
n
Jum
lah
kunj
unga
n pa
sien
m
aski
n di
Sar
kes
stra
ta 1
0
Jum
lah
selu
ruh
mas
kin
di k
ab/
kota
0
15 C
akup
an
pela
yana
n ke
seha
tan
ruju
kan
pasi
en
mas
yara
kat
mis
kin
Jum
lah
pasi
en m
aski
n di
sar
kes
stra
ta 2
dan
stra
ta 3
0
Jum
lah
mas
yara
kat m
iski
n
0
16 C
akup
an
Pela
yana
n G
awat
D
arur
at le
vel
1 ya
ng h
arus
di
berik
an S
aran
a Ke
seha
tan
RS)
di
Kab
/ Kot
a.
pela
yana
n ga
wat
dar
urat
leve
l 1
0
Jum
lah
RS
kab/
kota
0
17 C
akup
an D
esa/
kelu
raha
n m
enga
lam
i KLB
ya
ng d
ilaku
kan
peny
elid
ikan
ep
idem
iolo
gi <
24
jam
Jum
lah
KLB
di d
esa/
kelu
raha
n ya
ng d
itang
ani <
24 ja
m
0
Jum
lah
KLB
di d
esa/
kelu
raha
n ya
ng te
rjadi
0
18 C
akup
an D
esa
Siag
a Ak
tif
Jum
lah
Des
a si
aga
yg a
ktif
0
Jum
lah
Des
a Si
aga
yg d
iben
tuk
0
95www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
c) Presentasi 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.3 Teknik Pengumpulan Data
96 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
97www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
98 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
d) Presentasi 2.4 Metode pengolahan dan penyimpulan hasil
Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.4 Metode Pengolahan dan Penyimpulan Hasil
99www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 3Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional
Tujuan Pembelajaran
Modul ini menuraikan bagaimana melakukan analisis kesenjangan dalam pencapaian SPM, dengan:
1. mengidentifikasi target SPM nasional
2. mengidentifikasi capaian SPM daerah
3. mengidentifikasi kesenjangan atau gap dalam pencapaian SPM
4. mengidentifikasi faktor utama penyebab kesenjangan.
Di dalam PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan
bahwa indikator SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk
100 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa
masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Sebagai upaya pemerintah pusat untuk memacu daerah
dalam implementasi SPM, ditetapkan pula target nasional yang menjadi tolok ukur keberhasilan daerah pada
masing-masing indikator.
Target SPM Nasional Normatif
Ditetapkannya target SPM nasional dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di
daerah. Hal ini diharapkan dapat memacu daerah agar bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi target SPM.
Dalam Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota, telah disebutkan secara jelas target SPM nasional. Selengkapnya target SPM
nasional diuraikan berikut ini.
Target SPM Nasional
NO. INDIKATOR SPM TARGET 2015
1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 95%
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
95%
4 Cakupan Pelayanan Nifas 95%
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80%
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90%
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) >95%
8 Cakupan pelayanan anak balita 90%
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
100%
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
12 Cakupan peserta KB aktif 70%
101www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
NO. INDIKATOR SPM TARGET 2015
13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun >2
Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100%
Penemuan pasien baru TB BTA Positif 90%
Penderita DBD yang ditangani 100%
Penemuan penderita diare 100%
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100%
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana
Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100%
17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100%
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80%
Secara nasional batas akhir yang ditetapkan adalah tahun 2015. Tetapi masing-masing daerah diharapkan
menindaklanjuti dengan membuat keputusan tentang pentahapan pencapaian SPM tersebut. Sebagai contoh,
pemerintah Propinsi Jawa Timur telah membuat pentahapan target pencapaian SPM tersebut pertahun, mulai
tahun 2011 hingga 2015, sebagai berikut.
Target SPM tahun 2011 – 2015 Propinsi Jawa Timur
NO. INDIKATOR SPMTARGET (%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 85 90 91 92 93 94 95
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80 80 80 80 80 80 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90 90 93 94 94 95 95
4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 94 95 95 95 95 95
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80 71 73 75 77 80 80
102 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
NO. INDIKATOR SPMTARGET (%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20156 Cakupan Kunjungan Bayi 75 90 90 90 90 90 100
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
>90 >95 >95 >95 >95 >95 >95
8 Cakupan pelayanan anak balita 75 79 81 83 85 87 100
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100 100 100 100 100 100
12 Cakupan peserta KB aktif 67 68 70 70 >70 >70 >70
13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun*)
>2 >2 >2 >2 >2 >2 >2
Penemuan Penderita Pneumonia Balita 80 45 70 80 90 100 100
Penemuan pasien baru TB BTA Positif 45 65 70 75 80 85 90
Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
Penemuan penderita diare 90 100 100 100 100 100 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
85 90 95 100 100 100 100
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 100 100 100 100 100 100
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
75 80 85 90 95 100 100
17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
>80 >85 >90 >95 100 100 100
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 20 30 40 50 45 70 80
Ket: *) target dalam bentuk angka absolut
103www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penentuan target tahunan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempermudah SKPD terkait, dalam
hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, dalam menyusun strategi pencapaian SPM dan pengalokasian
sumber daya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Gap pencapaian daerah vs SPM
Setiap awal tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menghitung pencapaian eksisting SPM
kesehatan di wilayahnya. Hasil perhitungan ini dilaporkan kepada kepala daerah tingkat II, kepala daerah
tingkat I, dan menteri kesehatan. Hal ini dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan wajib bagi masyarakat. Mekanisme perhitungan capaian SPM secara detail
telah dijelaskan pada bab 3.
GAP SPM Nasional vs Lokal/Daerah
Hasil perhitungan capaian eksisting SPM daerah selanjutnya dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan. Dari hasil perbandingan tersebut akan dapat diidentifikasi adanya gap atau kesenjangan antara
pencapaian SPM dibandingkan dengan target, baik target daerah maupun target nasional. Adanya gap ini
menunjukkan ada masalah pada indikator tersebut.
Metode sederhana untuk mengenali adanya gap antara pencapaian SPM terkini dengan target daerah dan
target nasional adalah dengan membuat tabulasi dan diagram hasil perhitungan SPM.
Contohnya adalah sebagai berikut:
Pencapian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun yyyy
No. Indikator SPM Pencapaian Target daerah tahun .....
1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 95,82% 92%
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 45,51% 80%
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
96,32% 94%
104 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Pencapaian Target daerah tahun .....
4 Cakupan Pelayanan Nifas 96,66% 95%
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 58,16% 75%
6 Cakupan Kunjungan Bayi 94,44% 90%
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
86,21% 95%
8 Cakupan pelayanan anak balita 88,85% 83%
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
100,00% 100%
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100,00% 100%
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 98,84% 100%
12 Cakupan peserta KB aktif 76,04% 70%
13 a Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
5,24 >2
13 b Penemuan Penderita Pneumonia Balita 58,76% 80%
13 c Penemuan pasien baru TB BTA Positif 104,76% 75%
13 d Penderita DBD yang ditangani 100,00% 100%
13 e Penemuan penderita diare 84,75% 100%
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
93,03% 100%
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
4,19% 100%
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100,00% 90%
17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100,00% 95%
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 100,00% 50%
105www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan tabel tersebut, jika divisualisasikan dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut:
Bentuk visuaisasi lain yang memungkinkan proses identifikasi gap dengan lebih mudah adalah dengan grafik berbentuk jaring laba-laba, seperti tergambar berikut ini.
Grafik Jaring Laba-laba Pencapaian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun ......
Garik Batang Pencapaian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun ......
106 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Dengan melihat tampilan grafik jaring laba-laba di atas, jika bidang berwarna biru masih terlihat berarti untuk
indikator tersebut belum berhasil mencapai target. Semakin lebar bidang berwarna biru yang terlihat, berarti
gap yang ada juga semakin lebar. Dalam contoh kasus di atas, ada 8 indikator yang belum mencapai target,
yaitu indikator 2, indikator 5, indikator 7, indikator 11, indikator 13 b, indikator 13 e, indikator 14, dan indikator
15. Gap paling besar ada pada indikator 15, yaitu mengenai cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin, sedang gap paling kecil ada pada indikator 11, yaitu Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat.
Khusus untuk indikator 13 a yaitu mengenai Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15
tahun dilakukan analisis secara terpisah, karena ada perbedaan satuan dengan indikator lain. Seluruh indikator
SPM kesehatan mulai dari indikator 1 hingga indikator 18 menggunakan satuan persen, kecuali indiaktor 13 a
yang menggunakan jumlah absolut.
Gap antara status capaian masing-masing daerah dengan target nasional merupakan volume atau beban kerja
yang harus dikejar oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam
target nasional (tahun 2015).
Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan
Kesenjangan capaian indikator SPM menunjukkan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan SPM tersebut.
Agar bisa disusun rencana intervensi untuk mengatasi masalah, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui
penyebab terjadinya gap. Tujuan dilakukannya analisis penyebab gap ini adalah untuk mengetahui akar
penyebab utama dari gap tersebut, sehingga upaya pemecahan masalah menjadi lebih terfokus.
Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan.
Dua diantaranya yang cukup populer adalah fishbone diagram (sering disebut sebagai ishikawa diagram) dan
problem tree (pohon masalah). Dua teknik tersebut memiliki pendekatan yang hampir sama, yaitu merunut
faktor penyebab terjadinya masalah secara bertahap mulai dari penyebab primer, sekunder, hingga tersier.
Beda utamanya selain pada visualisasi gambar (dimana fishbone berbentuk duri ikan sedang problem tree
berbentuk pohon) adalah pada fishbone penyebab dikategorisasi menurut faktor tertentu, sedang pada
problem tree penyebab langsung diidentifikasi sesuai dengan kontribusinya terhadap terjadinya masalah.
Penjelasan masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut.
107www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
I. Teknik identifikasi penyebab masalah dengan fishbone diagram
Fishbone diagram adalah sebuah teknik untuk melakukan analisis penyebab masalah. Fishbone diagram
sering pula disebut dengan Ishikawa diagram, karena teknik ini dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa dari
Jepang.
Fishbone diagram ini dapat dipakai untuk:
1) Melakukan identifikasi penyebab suatu masalah
2) Mengkategorikan berbagai sebab potensial suatu masalah dengan cara yang sistematik
3) Mencari akar penyebab suatu masalah
4) Menjelaskan hubungan sebab akibat suatu masalah
Kelebihan metode fishbone diagram diantaranya adalah:
1) Lebih terstruktur
2) Mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dengan cara yang sistematik
Cara menggunakan fishbone diagram adalah sebaga iberikut:
1) Rumuskan pernyataan masalah dengan jelas
2) Tulis masalah tersebut pada bagian kepala ikan
3) Rumuskan kategori penyebab masalah berdasarkan pendekatan tertentu. Misal jika mengunakan
pendekatan unsur organisasi maka kategori penyebab yang digunakan adalah: Man, Material, Money,
Machine, Method, ditambah dengan market (masyarakat) dan environment.
4) Cari penyebab masalah primer untuk masing-masing kategori.
5) Lanjutkan dengan mencari faktor penyebab sekunder yaitu mencari faktor penyebab terjadinya penyebab
primer, dan tempatkan pada tulang-tulang berukuran sedang.
6) Faktor penyebab tersebut dapat dikembangkan melalui metoda FGD atau brainstorming.
7) Tuliskan penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab sekunder. Penyebab tersier dinyatakan dalam
tulang-tulang kecil.
Berikut ini adalah visualisasi dari teknik fishbone.
108 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Teknik fishbone untuk mengidentifikasi penyebab masalah
Keterangan:
A : Masalah
B : Kategori penyebab
C : Penyebab primerD : Penyebab sekunder
E : Penyebab tersier
ED
2. Teknik identifikasi penyebab masalah dengan problem tree
Problem tree merupakan salah satu metode perencanaan yang digunakan untuk menganalisis penyebab
terjadinya masalah. Disebut problem tree karena visualisasi dari teknik ini membentuk sebuah pola hubungan
yang mengikuti bentuk sebuah pohon. Unsur utama dari pohon ada 3, yaitu akar, batang dan daun. Demikian
pula dalam problem tree ini, ketiga unsur tersebut juga ditemukan. Batang menggambarkan masalah yang
hendak dipecahkan, akar menggambarkan penyebab terjadinya masalah, sedang daun mengambarkan
dampak atau akibat dari timbulnya masalah.
Manfaat penggunaan problem tree hampir sama dengan manfaat penggunaan fishbone, yaitu dapat
digunakan untuk melakukan identifikasi penyebab suatu masalah, mencari akar penyebab suatu masalah, dan
menjelaskan hubungan sebab akibat suatu masalah.
109www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kelebihan teknik problem tree ini adalah selain mampu mengidentifikasi penyebab masalah, juga mampu
menghasilkan telaah dampak masalah. Dengan sedikit penyesuaian diagram problem tree juga akan bisa
menjadi pohon alternatif dan pohon keputusan.
Cara menggunakan problem tree adalah sebagai berikut:
1. Tuliskan masalah yang akan dicari penyebabnya pada bagian tengah pohon (batang pohon)
2. Dari masalah tersebut tarik garis ke atas dan ke bawah. Garis ke bawah untuk mengidentifikasi penyebab,
sedang garis ke atas untuk mengidentifikasi dampak atau konsekuensi dari masalah tersebut
3. Fokuskan lebih dulu pada garis yang ke bawah, atau garis penyebab msalah masalah. Mulailah mencari
penyebab dengan menjawab pertanyaan: “Mengapa masalah “X” terjadi?”
4. Penyebab yang dinilai merupakan penyebab langsung (penyebab primer) dituliskan persis di bawah
masalah. Tidak ada aturan berapa jumlah penyebab primer yang harus diidentifkasi.
5. Lanjutkan dengan mencari penyebab sekunder, dengan mengajukan pertanyaan: “Mengapa penyebab
primer tersebut terjadi?”
6. Penyebab sekunder ditulis di bawah masing-masing penyebab primer yang sesuai
7. Lanjutkan dengan mencari penyebab tersier, dengan mengajukan pertanyaan: “Mengapa penyebab
primer tersebut terjadi?”
8. Penyebab tersier ditulis di bawah masing-masing penyebab sekunder yang sesuai
9. Jika identifikasi faktor penyebab dianggap sudah cukup, beralihlah ke dampak/konsenkuensi, dengan
mengajukan pertanyaan: “Apa dampak atau konsekuansi yang timbul dari masalah “X”?”
10. Tuliskan dampak atau konseuensi tersebut di atas kotak masalah.
11. Lakukan pendekatan yang sama, dengan memulai dari konsekuensi primer, lanjut ke sekunder sampai
dengan tersier.
Visualisasi dari teknik problem tree ini adalah di bagan yang berikut.
Kedua teknik analisis penyebab masalah yang telah diuraikan di atas dalam aplikasinya sebaiknya dilakukan
secara berkelompok.Penggalian ide penyebab dilakukan melalui diskusi baik berupa brainstorming maupun
diskusi terarah. Tidak ada aturan baku mengenai jumlah maupun jenjang penyebab yang harus diidentifikasi.
Rambu-rambu yang disarankan adalah, penggalian penyebab harus diakhiri jika faktor penyebab yang
teridentifikasi termasuk faktor yang unmanagable (tidak bisa dintervensi).
Jika proses identifikasi penyebab telah selesai, maka akan ditemukan sekelompok penyebab masalah.
Prosedur selanjutnya adalah menentukan faktor utama penyebab kesenjangan diantara berbagai penyebab
masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Penyebab utama inilah yang akan ditindaklanjuti untuk diintervensi.
Uraian selengkapnya pada sub pokok bahasan berikut ini.
110 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Visualisasi dari teknik problem tree ini adalah sebagai berikut
Teknik problem tree untuk mengidentifikasi penyebab masalah
PenyebabPrimer
Masalah
PenyebabSekunder
PenyebabTersier
DampakTersier
DampakSekunder
DampakPrimer
PenyebabPrimer
PenyebabPrimer
PenyebabPrimer
Kedua teknik analisis penyebab masalah yang telah diuraikan di atas dalam aplikasinya sebaiknya dilakukan
secara berkelompok. Penggalian ide penyebab dilakukan melalui diskusi baik berupa brainstorming maupun
diskusi terarah. Tidak ada aturan baku mengenai jumlah maupun jenjang penyebab yang harus diidentifikasi.
Rambu-rambu yang disarankan adalah, penggalian penyebab harus diakhiri jika faktor penyebab yang
teridentifikasi termasuk faktor yang unmanagable (tidak bisa dintervensi).
Jika proses identifikasi penyebab telah selesai, maka akan ditemukan sekelompok penyebab masalah.
Prosedur selanjutnya adalah menentukan faktor utama penyebab kesenjangan diantara berbagai penyebab
masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Penyebab utama inilah yang akan ditindaklanjuti untuk diintervensi.
Uraian selengkapnya pada sub pokok bahasan beriikut ini.
111www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Identifikasi Faktor Utama Penyebab Kesenjangan
Proses fishbone atau problem tree akan menghasilkan beberapa faktor yang merupakan penyebab primer,
sekunder dan tersier. Akar masalah diidentifikasi dari faktor penyebab yang paling luar (penyebab tersier). Akar
masalah inilah yang disebut sebagai faktor utama penyebab kesenjangan.
Identifikasi akar masalah
ED
PenyebabPrimer
Masalah
PenyebabSekunder
PenyebabTersier
Gambar di atas menunjukkan bahwa penyebab E atau penyebab tersier diidentifkasi sebagai akar masalah.
Untuk satu masalah, sangat mungkin akar masalah ada beberapa. Akar masalah ini bisa saja langsung
dibahas rencana intervensinya, atau melalui proses prioritas terlebih dahulu. Proses prioritas yang dilakukan
bertujuan untuk menentukan akar penyebab yang dominan berdasarkan kontribusinya terhadap terjadinya
masalah. Bahasan lebih detail mengenai teknik prioritas akan dibahas pada bab selanjutnya.
Contoh Bahan Presentasi
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses/dilihat
di CD terlampir:
112 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a. Presentasi 3.1 Gap pencapaian SPM - Target nasional vs capaian eksisting daerah
Lihat materi presentasi pada folder modul-3 : Presentasi 3.1 Gap pencapaian SPM - Target nasional vs
capaian eksisting daerah.
113www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
114 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
115www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
116 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) L
ampi
ran
3.2
Lem
bar
kerj
a: Id
enti
fikas
i gap
cap
aian
eks
isti
ng S
PM
deng
an t
arge
t SP
M n
asio
nal d
an lo
kal/d
aera
h
117www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
c) Lampiran 3.3 Powerpoint tentang Teknik identifikasi faktor penyebab kesenjangan
Lihat materi presentasi pada folder modul-3 : Presentasi 3.3 Teknik identifikasi faktor penyebab kesenjangan
118 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
119www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
120 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
121www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap
Tujuan Pembelajaran
Modul ini menguraikan substansi tentang penyusunan program pencapaian SPM, dengan
• mengidentifikasi faktor pendukung suksesnya pemenuhan SPM
• mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang mendukung pencapaian SPM, termasuk kebijakan tentang
budgeting
• menyusun program pemenuhan SPM
• menyusun prioritas kegiatan
• melakukan kategorisasi kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan inovatif/ akselerasi
• mengidentifikasi sumber pembiayaan bagi kegiatan pemenuhan SPM
• mengenali praktek governance dalam implementasi SPM kesehatan
122 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Pendahuluan
Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian
dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan SPM dan juga pencapaian
target SPM maka Pemerintah melalui Kemendagri telah mengeluarkan beberapa regulasi, diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Permendagri 54/ 2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
2. Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagi 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
3. Permendagri tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan
daerah yang berlaku, misalnya untuk rencana kerja pembangunan daerah 2013, Permendagri 32/2012. dan
4. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang berlaku, misalnya Permendagri 37/2012 untuk
tahun 2013.
Dalam peraturan tersebut diatur bahwa SPM merupakan salah satu acuan dalam proses perencanaan dan
penganggaran di Daerah. Di samping peraturan tersebut di atas, juga telah diterbitkan Surat Edaran 100/675/
SJ tentang Penerapan SPM pada tanggal 7 Maret 2011 kepada Kementerian/ Lembaga terkait dan juga Surat
Edaran 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah tanggal 26
Maret 2012 kepada Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Melalui Surat Edaran dimaksud
diharapkan terjadi komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemda dengan Pemerintah dalam upaya
penerapan dan pencapaian SPM mengingat percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan
prioritas nasional.
Dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan, harus mampu dikenali faktor
pendukung dan penghambat yang ada di daerah masing- masing.Keberadaan kebijakan dan peraturan daerah
terkait dengan implemetasi SPM kesehatan memiliki peran yang sangat strategis.Dengan adanya peraturan
daerah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan kontribusi dari semua pihak yang terkait. Jika
berbagai pihak yang terkait dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan SPM sejak awal, tentunya
akan mampu menghasilkan sebuah program inovatif yang dapat menjadi akselerator pencapaian SPM kesehatan.
123www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM
Upaya untuk memenuhi target SPM sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang mudah.
Dalam implementasinya banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan SPM. Secara garis besar
beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPM dapat digambarkan sebagai berikut.
Pemerintah adalah penanggungjawab utama penyelenggaraan SPM.Pemerintah bertugas melakukan
pembinaan dan pengawasan.Pemerintah berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan SPM di daerah melalui
pembentukan sistem, perumusan kebijakan dan pendanaan yang memadai.Lahirnya kebijakan yang berpihak
pada SPM kesehatan, dan adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan ke dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu bukti dukungan yang nyata dari pemerintah.
Dinas kesehatan merupakan leading sector bagi penyelenggaraan SPM bidang kesehatan. Dinas kesehatan
(beserta seluruh jajarannya) bertangungjawab secara substansi dan teknis terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemenuhan target SPM bidang kesehatan. Pemahaman seluruh pelaku
Beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang kesehatan
Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat)
Dunia usaha
Dinas kesehatan dan jajarannya
Masyarakat
IMPLEMENTASI SPM KESEHATAN
Lintas sektor terkait
124 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
bidang kesehatan di lapangan mengenai konsep SPM kesehatan menjadi faktor pertama yang menentukan.
Pemahaman yang baik, diikuti dengan kompetensi teknis yang sesuai dan komitmen yang tinggi merupakan
persyaratan keberhasilan implementasi SPM.
Sektor di luar sektor kesehatan juga berkontribusi cukup besar bagi suksesnya implementasi SPM kesehatan.
Beberapa urusan wajib bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik karena dampak dari kinerja sektor lain.
Sebagai contoh, kendala aksessibilitas masyarakat terhadap tempat pelayanan kesehatan akan dapat teratasi
jika pembangunan sarana prasarana jalan dan transportasi berhasil dengan baik. Oleh karena itulah sinergi
rencana pembangunan kesehatan dengan rencana pembangunan dari sektor lain juga menjadi faktor kunci
keberhasilan penyelenggaraan SPM bidang kesehatan.
Kedudukan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan SPM kesehatan juga cukup penting. Kemitraan yang
dijalin dengan dunia usaha akan membuka peluang bagi penyelenggaran program atau kegiatan yang lebih
bernilai. Peran yang diharapkan dari dunia usaha adalah dalam bentuk sharing tangung jawab dan sharing
sumber daya.Sharing tanggungjawab yang dimaksud adalah adanya komitmen dari kalangan dunia usaha
untuk turut serta berperan aktif mensukseskan berbagai program atau kegiatan pencapaian SPM. Sharing
sumber daya yang dimaksud berupa adanya kontribusi dari dunia usaha baik berupa ide, tenaga, pendanaan,
sarana dan sumber daya lain terhadap berbagai upaya pencapaian SPM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
dan jajarannya.
Masyarakat merupakan kelompok sasaran yang menjadi target utama kebijakan SPM. Masyarakat diharapkan
tidak sekedar pasif menerima pelayanan dari pemerintah, tetapi juga aktif melakukan upaya bagi terpenuhinya
kebutuhan pelayanan kesehatan minimal untuk dirinya.Agar bisa berperan sesuai harapan tersebut, modal
utama yang harus dimiliki masyarakat adalah pemahaman yang positif tentang pelayanan kesehatan.
Berangkat dari pemahaman yang baik inilah diharapkan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap
berbagai program kesehatan menjadi lebih baik. Sebagian besar indikator SPM kesehatan akan dapat
terlaksana dengan baik jika ada partisipasi aktif dari masyarakat.
Kebijakan dan Peraturan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM
Sejak kebijakan tentang SPM diluncurkan tahun 2005 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
125www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
berbagai kebijakan teknis tentang SPM telah disusun. Di dalam PP No.65 tahun 2005 tersebut ditegaskan
bahwa daerah (propinsi, kabupaten/kota) wajib menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri terkait.
Di bidang kesehatan, pada level nasional, kementerian kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Di Kabupaten/Kota. Di dalam permenkes tersebut dijelaskan tentang jenis pelayanan mininal yang wajib
diselenggarakan oleh kabupaten/kota, beserta target dan batas waktu pencapaianya. Dalam permenkes
tersebut juga dijelaskan peran pemerintah daerah baik di level propinsi maupun kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan SPM kesehatan. Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di
Kabupaten/Kota juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008.
Kepmenkes ini menjelaskan secara detail pengertian, cara perhitungan, hingga bentuk kegiatan dan pihak
yang terlibat dalam implementasi SPM bidang kesehatan di daerah. Sedangkan aturan yang menyangkut
urusan perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan
RI No. 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di
Kabupaten/Kota.
Dengan adanya berbagai penegasan dari peraturan pemerintah tersebut, ditambah lagi dengan berbagai
aturan teknis dari kementerian kesehatan, jelas terlihat bahwa masing-masing daerah juga harus melahirkan
kebijakan daerah yang dimaksudkan sebagai langkah konkrit implementasi SPM kesehatan. Kebijakan di
daerah ini dikembangkan sesuai dengan kondisi lokal dan bersifat mengikat untuk daerah setempat, sehingga
diharapkan mempermudah implementasi konsep SPM di daerah.
Salah satu kebijakan yang diharapkan ada di daerah adalah peraturan di daerah yang mengatur dan
menjelaskan SPM kesehatan untuk daerah setempat. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan daerah
(perda) maupun peraturan bupati/walikota (perbup/perwali). Di dalam peraturan tersebut beberapa hal
yang perlu dicantumkan diantaranya: target tahunan SPM kesehatan, pengorganisasian dan mekanisme
pelaksanaan, serta pembinaan dan evaluasi pencapaian SPM kesehatan (contoh terlampir).
Peraturan lain yang juga diharapkan disusun di daerah adalah keputusan pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/
walikota) tentang Rencana Aksi Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang menunjukkan komitmen kepala daerah terhadap upaya
pencapaian SPM kesehatan. Dalam rencana aksi tersebut menjelaskan tentang jenis pelayanan wajib, target
dan indikator kinerja, pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan, dan pengendalian segala upaya yang terkait
dengan penyelenggaraan SPM kesehatan di daerah (contoh format terlampir).
126 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kebijakan Program dan Budgeting Pendukung Pencapaian SPM
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 disebutkan bahwa pendanaan yang berkaitan dengan
penerapan, pencapaian kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,
pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang terkait dengen
penerapan SPM merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dan dibebankan pada APBD.
Mengacu pada pernyataan tersebut maka kebijakan tentang program dan budgeting pencapaian SPM
diserahkan kepada masing-masing daerah.
Dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ ter tanggal 7 Maret 2011 Perihal Percepatan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, DPRD Propinsi,
Bupati/walikota, dan DPRD Kab/kota disebutkan agar seluruh daerah menjadikan SPM yang telah ditetapkan
sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin
optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud. Setiap daerah diharapkan menyusun
rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian.
Rencana Pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan teknis mengenai sinkronisasi dan integrasi rencana pencapaian SPM ke dalam rencana
pembangunan daerah diuraian lebih detail pada Bab selanjutnya.
Teknis Identifikasi Program dan Kegiatan
Dalam rangka memenuhi target SPM kesehatan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri kesehatan
No. 741 tahun 2008, daerah harus menyusun program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi masing-
127www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
masing daerah. Rencana program dan kegiatan ini akan menjadi panduan bagi pelaksana dalam menjalankan
aktivitasnya.
Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah disusun dengan mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan
dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah. Rencana program dan kegiatan yang
disusun hendaknya merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam pemenuhan
target SPM. Untuk itulah penyusunan rencana program dan kegiatan ini harus didasarkan pada hasil analisis
penyebab masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Disamping itu, agar rencana program atau kegiatan yang disusun fit dengan kondisi daerah setempat, proses
penyusunannya juga harus mempertimbangkan hasil analisis situasi daerah. Proses analisis situasi dapat
dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT
dilakukan berdasarkan analisis data internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang
serta ancaman yang ada.
Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada atau dimiliki, baik
sebagai kekuatan (Strength) maupun kelemahan (Weaknesses). Kekuatan (Strength) dapat berupa
ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dan sebagainya yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan
(Weaknesses) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dan sebagainya yang tidak memadai
atau mungkin sangat kurang. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang
keberadaannya dari luar pemerintahan daerah, baik sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).
Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen
nasional, perjanjian dan konvensi internasional dan sebagainya yang secara khusus menekankan pada
upayaupaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Ancaman (Threats) adalah
kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM
seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan
perilaku masyarakat, dan sebagainya.
Hasil Analisis SWOT tersebut, akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan
suatu daerah sehingga dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal
yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Hasil analisis juga
menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan untuk
mendorong upaya pencapaian SPM, serta seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar
yang dapat menghambat upaya pencapaian SPM.
128 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Secara teknis penyusunan alternatif program atau kegiatan dapat dilakukan dengan menindaklanjuti temuan
hasil analisis gap. Setiap akar masalah yang berhasil diidentifikasi didiskusikan bersama untuk merumuskan
alternatif solusi. Metode yang bisa dilakukan diantaranya adalah brainstorming, Focus Group Discussion
(FGD), ataupun nominal group technique (NGT). Proses diskusi dilakukan dengan melibatkan para pelaksana
di lapangan policy maker dan orang yang ahli di bidangnya, sehingga rumusan yang dihasilkan lebih aplikatif
dan inovatif.
Proses penyusunan alternatif program dan kegiatan dapat mengacu pada format di tabel yang berikut.
Penyusunan alternatif program dan kegiatan pemenuhan SPM
No. Indikator SPM
Analisis PenyebabAlternatif program
dan kegiatanPenyebab primer Penyebab sekunder
Penyebab tersier
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
Penyuluhan ke masyarakat kurang efektif
Metode penyuluhan tidak menarik
Ketrampilan petugas kurang
Pelatihan MPS
In-house training
Alat bantu tidak lengkap
Mengusulkan pengadan alat bantu penyuluhan sesuai karakteristik masyarakat
Frekuensi penyuluhan kurang
Belum terencana dalam dokumen PoA Puskesmas
Memperbaiki perencanaan program penyuluhan dari sisi frekuensi dan sasarannya
Masyarakat enggan datang ke Puskesmas
Masyarakat sulit menjangkau Puskesmas
Tidak tersedia sarana transportasi umum yang melaluiPuskesmas
Menyediakan sarana ambulan desa
Mendekatkan pelayanan kemasyarakat, melalui kegiatan puskesmas keliling yang dihadiri oleh bidan.
129www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM
Analisis PenyebabAlternatif program
dan kegiatanPenyebab primer Penyebab sekunder
Penyebab tersier
... ... ... ...
... ...
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3 ...
Keterangan:
Kolom (1) : Diisi nomor urut
Kolom (2) : Diisi indikator SPM
Kolom (3) : Diisi penyebab primer terjadinya kesenjangan pencapaian indikator SPM yang tersebut pada
kolom (2), yang didapat dari hasil analisis penyebab masalah
Kolom (4) : Diisi penyebab sekunder dari penyebab primer yang tersebut pada kolom (3)
Kolom (5) : Diisi penyebab tersier dari penyebab sekunder yang tersebut pada kolom (4)
Kolom (6) : Diisi usulan alternatif program dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi
penyebab tersier yang tertulis pada kolom (5)
Proses di atas akan menghasilkan sekumpulan alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk
memenuhi target SPM kesehatan. Oleh karena itulah proses selanjutnya yang dilakukan setelah mendapatkan
sekumpulan alternatif program dan kegiatan adalah menentukan program dan kegiatan prioritas.
Teknik Prioritisasi Kegiatan Pemenuhan SPM
Penyusunan prioritas adalah sebuah proses untuk menentukan tingkat kepentingan suatu hal (masalah atau
alternatif pemecahan masalah) berdasarkan urutan. Masalah atau alternatif pemecahan masalah dengan
urutan pertama (ranking I) berarti hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan.
Konsep penyusunan prioritas dilakukan dalam konteks pembagian sumber daya. Setiap organisasi pasti
menghadapi kondisi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun
130 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
sumber daya lain. Padahal masalah yang harus diselesaikan organisasi pasti lebih dari satu. Agar proses
alokasi sumber daya memiliki dasar pertimbangan yang kuat, diperlukan prioritas. Masalah prioritas akan
diprioritaskan pula pada saat alokasi sumber daya.
Proses menyusun prioritas bisa dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik skoring dan non skoring. Sesuai
dengan namanya, dalam teknik skoring artinya dibutuhkan adanya skor-skor tertentu untuk menjustifikasi nilai
dari suatu masalah. Sedangkan dalam teknik non skoring tidak mempergunakan angka, tetapi menggunakan
argumen tertentu yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya kedua teknik proritas tersebut dapat digunakan untuk
memprioritas gap pencapaian SPM ini, tetapi karena beberapa pertimbangan, khususnya untuk mengurangi
kesan subjektif, maka direkomendasikan utuk menggunakan teknik skoring.
1. Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA)
Teknik skoring yang akan dibahas berikut ini dengan menggunakan salah satu metode prioritas yang disebut
dengan Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA). MCUA ini merupakan salah satu teknik prioritas yang
cukup lama namun masih populer digunakan sampai saat ini karena pendekatannya praktis dan mudah.
MCUA adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk membantu tim dalam mengambil keputusan
atas beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria dapat dikembangkan sendiri sesuai
dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah langkah-langkah memprioritaskan masalah
dengan teknik MCUA.
1. Inventarisir masalah Data masalah yang dihadapi dalam sebuah lembar kerja.
2. Penentuan Kriteria Berdasarkan daftar masalah tersebut, susunlah kriteria yang sesuai sebagai menentukan prioritas.
Bebarapa contoh kriteria yang dapat digunakan diantaranya: besarnya masalah, urgensi, tingkat perhatian
masyarakat (public concern), dukungan kebijakan, kecepatan perkembangan masalah, dan sebagainya.
3. Penentuan bobot kriteria Dari sederet kriteria yang telah disepakati, tentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Bobot
menunjukan tingkat kepentingan suatu kriteria dalam proses prioritas. Jumlah total bobot adalah 1 atau
100%.
4. Pemberian nilai (rating) Lakukan penilaian terhadap masalah yang ada, satu demi satu, per dengan kriteria. Rating dapat
131www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
menggunakan angka 1 – 4. Angka 1 berarti rating untuk masalah tersebut rendah, angka 4 berarti
rating untuk masalah tersebut sangat tinggi. Sebagai contoh, jika urgensi dari masalah cakupan desa
UCI mendapat angka 4 maknanya adalah masalah cakupan desa UCI ini sangat urgen untuk segera
diselesaikan.
5. Penentuan skor Pemberian skor dilakukan dengan mengalikan bobot dan rating. Total skor diperoleh dengan
menjumlahkan skor dari seluruh kriteria.
6. Penentuan ranking Sesuai hasil penjumlahan skor pada tiap masalah, akan didapat masalah dengan total skor tertinggi
sampai dengan terendah. Ranking diberikan sesuai dengan urutan total skor tersebut. Masalah dengan
total skor tertinggi adalah ranking I, demikian seterusnya sampai dengan ranking terakhir.
Untuk mempermudah pelaksanaan prioritas dengan teknik MCUA, dibuat tabel berikut ini.
Penentuan prioritas masalah dengan teknik MCUA
No. Kriteria BobotMasalah A Masalah B Masalah C
Rating Bobot x rating Rating Bobot
x rating Rating Bobot x rating
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Besarnya masalah ...
2 Urgensi ...
3 Daya ungkit ...
... ......................... ...
Total 1
Ranking
Keterangan:
Kolom (1) : Diisi nomor urut
Kolom (2) : Diisi kriteria yang akan digunakan untuk memperioritaskan masalah. Rumusan
kriteria ini merupakan hasil kesepakatan peserta diskusi
Kolom (3) : Diisi bobot yang menunjukkan nilai kepentingan dari suatu variabel. Bobot
merupakan hasil kesepakatan. Total bobot adalah satu
Kolom (4) : Diisi rating yang menunjukkan penilaian peserta diskusi terhadap kondisi dari suatu
masalah ditinjau dari kriteria tertentu. Dapat menggunakan angka 1 – 4
Kolom (5) : Diisi skor hasil perkalian antara bobot dengan rating
132 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
2. Capability, Acceptibility, Readiness, dan Leverage (CARL)
Kriteria yang sering digunakan dalam memprioritaskan program dan kegiatan adalah terkait dengan
kemampuan dan potensi yang ada untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Contoh metode yang
cukup populer untuk ini adalah CARL. CARL adalah sebuah metode prioritas yang menggunakan kriteria
Capability, Acceptibility, Readiness, dan Leverage. Dari kriteria yang digunakan dapat disimpulkan bahwa
metode ini lebih mempertimbangkan aspek pelaksana program.
Langkah pelaksanaan teknik CARL:
1. Tuliskan alternatif program dan kegiatan yang berhasil diidentifkasi dari proses penyusunan alternatif
2. Sepakati rentang nilai yang digunakan untuk memberi skor masing-masing alternatif program dan kegiatan.
Misalnya: menggunakan rentang angka 1 – 4, atau 1 – 5, atau 1 – 10, dan sepakati makna masing-masing
angka tersebut.
Misalnya:
1 : Tidak mampu/ tidak bisa diterima/ tidak siap/ tidak ada daya ungkit
2 : Kurang mampu/ kurang bisa diterima/ kurang siap/ daya ungkit kecil
3: Mampu/ bisa diterima/ siap / ada daya ungkit
4 : Sangat mampu/ sangat bisa diterima/ Sangat siap/ Daya ungkit sangat besar
3. Berikan skor atau nilai untuk setiap alternatif program dan kegiatan berdasarkan kriteria CARL (Capability
atau kemampuan, Accesability atau Kemudahan, Readiness atau kesiapan, Leverage atau Daya Ungkit)
Format tabel untuk melakukan prioritas dengan teknik CARL adalah sebagai tabel di halaman berikut.
Proses di atas akan menghasilkan urutan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing indikator
SPM. Sesuai dengan kemampuan organisasi, diambil sejumlah prioritas (misal ranking 1 – 5) per indikator
untuk dimasukkan kedalam dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan alokasi anggaran.
Untuk menunjukkan keterkaitan antara program dan kegiatan prioritas tersebut dengan kemampuan dan
potensi daerah, dapat dilakukan dengan membuat tabel yang berisi skor hasil analisis SWOT dan pagu
indikatif kegiatan, seperti yang tercantum dalam lampiran II A Kemenkes 317/MENKES/SK/V/2009.
133www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kegiatan Rutin dan Terobosan Pemenuhan SPM
Upaya pemenuhan 18 indikator SPM kesehatan bukanlah hal yang mudah.Diperlukan serangkaian kegiatan
yang terencana dengan baik agar seluruh pihak yang terlibat mengetahui peran masing-masing, sehingga
mampu berkontribusi secara maksimal. Proses menyusun rancangan kegiatan untuk memenuhi target SPM
membutuhkan proses berpikir kreatif, dan tidak sekedar mengulang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Jika rancangan kegiatan yang dihasilkan sekedar mengulang kegiatan tahun sebelumnya, sudah dapat
diprediksi hasil akhir yang diperoleh kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari hasil tahun-tahun sebelumnya.
Kecil kemungkinan akan terjadi peningkatan pencapaian SPM.
Beberapa kegiatan yang bersifat dasar, kemungkinan besar memang akan terus dilakukan tiap tahun, dan
ini disebut sebagai kegiatan rutin. Tetapi di luar kegiatan rutin tersebut hendaknya selalu dimunculkan ide-ide
solutif baru, mengacu pada temuan proses analisis gap.
Di dalam petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, Kementerian
Kesehatan telah memberikan acuan mengenai beberapa jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk
mendukung pencapaian indikator SPM tertentu.Diluar kegiatan rutin tersebut daerah dituntut untuk
mengembangkan sendiri kegiatan inovatif, dengan memperhatihan kapasitas dan potensi daerah setempat.
Format tabel untuk melakukan prioritas dengan teknik CARL
No.Indikator
SPMAlternatif Program dan Kegiatan C A R L Total Ranking
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Cakupan
kunjungan Ibu Hamil K- 4
Pelatihan MPSIn-house training Mengusulkan pengadan alat bantu penyuluhan sesuai karakteristik masyarakatMemperbaiki perencanaan program penyuluhan dari sisi frekuensi dan sasarannyaMenyediakan sarana ambulan desa Mendekatkan pelayanan ke masyarakat, melalui kegiatan puskesmas keliling yang dihadiri oleh bidan.........
134 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No.Indikator
SPMAlternatif Program dan Kegiatan C A R L Total Ranking
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3 Cakupan ....... ............................................
4 ...5dst
Keterangan:
Kolom (1) : Diisi nomor urut
Kolom (2) : Diisi indikator SPM
Kolom (3) : Diisi alternatif program dan kegiatan yang diperoleh dari proses penyusunan
alternatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
Kolom (4) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian peserta mengenai
kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3)
Kolom (5) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian
peserta mengenai penerimaan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3)
Kolom (6) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian
peserta mengenai kesiapan sumber daya organisasi untuk menjalankan program dan kegiatan yang
tertulis di kolom (3)
Kolom (7) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian peserta mengenai
daya ungkit program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3) terhadap penyelesaian masalah yang lain
Kolom (8) : Diisi hasil perkalian nilai pada kolom (4) x kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)
135www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
136 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Berikut ini diuraikan kegiatan rutin untuk pencapaian SPM, sesuai dengan yang tercantum dalam Kempenkes
828/MENKES/SK/IX/2008.
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4
1. Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K);2. Pendataan Bumil;3. Pelayanan Antenatal sesuai standar;4. Kunjungan rumah bagi yang Drop Out;5. Pembuatan kantong persalinan;6. Pelatihan KIP/konseling;7. Pencatatan dan Pelaporan;8. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen
Prog. KIA)
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
1. Deteksi Bumil, Bulin, dan Bufas Komplikasi2. Rujukan kasus komplikasi kebidanan 3. Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan4. Penyediaan pusat pelatihan Klinis5. Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas6. Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota7. Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS
Kabupaten/Kota8. Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)9. Pelaksanaan PONED dan PONEK10. Pencatatan dan Pelaporan11. Pemantauan & Evaluasi
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1. Kemitraan Bidan – Dukun2. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)3. Pelayanan persalinan4. Penyediaan/Pengantian Peralatan Persalinan (Bidan KIT)5. Pelatihan + Magang (APN)6. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (PWS-KIA dan Analisis
Manajemen Program KIA)
4 Cakupan Pelayanan Nifas
1. Pelayanan Nifas sesuai standar (ibu dan neonatus)2. Pelayanan KB pasca persalinan3. Pelatihan/magang klinis kesehatan maternal dan neonatal.4. Pelayanan rujukan nifas5. Kunjungan Rumah bagi yang Drop Out6. Pencatatan dan Pelaporan7. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS –KIA, Analisis Manajemen
Prog. KIA)
137www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
1. Deteksi Dini Bumil, Bulin, dan Bufas komplikasi.2. Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal
sesuai standar3. Penyediaan sarana, peralatan, laboratorium, obat esensial yg
memadai, dan transport.4. Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan, manajemen Asfiksia bayi
baru lahir, MTBS, PONED bagi Tim puskesmas, PONEK bagi Tim RSUD
5. Pelaksanaan PONED dan PONEK;6. Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk7. Pencatatan dan pelaporan8. Pemantauan pasca pelatihan dan evaluasi9. Pelaksanaan dan Pemantapan Audit Maternal Perinatal (AMP);10. Rujukan pasien, tenaga medis, dan spesimen
6 Cakupan Kunjungan Bayi
1. Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK, stimulasi perkembangan bayi dan MTBS;
2. Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK;3. Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan;4. Pelayanan rujukan;5. Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi.6. Pelayanan kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke faskes
7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
1. Imunisasi Rutin2. Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program)3. Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response)4. Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam
wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak)
138 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
8 Cakupan pelayanan anak balita
1. Pendataan sasaran anak usia 12 – 59 bulan;2. Pemantauan pertumbuhan anak usia 12 – 59 bulan minimal 8 x
dalam setahun;3. Pemantauan perkembangan anak usia 12 – 59 bulan minimal tiap 6
bulan sekali;4. Melakukan intervensi bila dijumpai gangguan pertumbuhan dan
kelainan perkembangan5. Melakukan rujukan bila tidak ada perbaikan setelah diintervensi6. Penyediaan skrining Kit SDIDTK;7. Pengadaan Vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) sesuai sasaran;8. Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan9. Monitoring dan evaluasi;10. Pelatihan
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
1. Pendataan sasaran;2. Pelatihan pemberian makanan bagi anak/konseling menyusui3. Pengadaan MP-ASI4. Penyimpanan MP-ASI5. Distribusi sampai ke sasaran6. Pencatatan pelaporan7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI.
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
1. Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif2. Respon cepat penanganan kasus gizi buruk3. Pelatihan tatalaksana gizi buruk4. Penyediaan mineral mix5. Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit, TFC (Therapeutic
Feeding Center)
6. Pendampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center)
7. Bintek dan supervisi berjenjang
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
1. Pendataan2. Pengadaan dan pemeliharaan UKS kit, UKGS kit3. Pelatihan petugas, guru UKS/UKGS dan dokter kecil;4. Penjaringan kesehatan5. Pelayanan kesehatan6. Pencatatan dan pelaporan
139www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
12 Cakupan peserta KB aktif
1. Pendataan Sasaran PUS.2. Konseling KB untuk PUS.3. Pelayanan Kontrasepsi sesuai standar.4. Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)5. Pelatihan Klinis Pelayanan Kontrasepsi Terkini/Contraceptive
Technical Update6. Pelatihan Peningkatan Kinerja Pelayanan KB7. Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)
Ber-KB8. Penguatan Sistem informasi pelayanan KB9. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
13 a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 thn
1. Sosialisasi2. Pencarian kasus3. Pengambilan spesimen
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
1. Pelayanan penderitaa. Deteksi dini penderita pneumonia balita sesuai klasifikasib. Pengobatanc. Fasilitasi penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukand. Pembinaan care seeking
2. Penyediaan alat (Peralatan ISPA)3. Pelatihan petugas
a. Pelatihan Peningkatan Manajemen Program ISPAb. Pelatihan MTBSc. Pelatihan Autopsi Verbal Balitad. Pelatihan tata laksana pneumonia Balita
4. Penyuluhan ke masyarakat5. Jejaring kerja dan Kemitraan6. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data7. Monitoring/Supervisi ke Sarana Kesehatan8. Pertemuan Evaluasi9. Pencatatan dan pelaporan
140 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif
1. Tatalaksana pasien TB baru2. penemuan penderita TB baru3. pengobatan penderita TB baru4. Pemeriksaan sputum5. Pelatihan6. Penyuluhan7. Pencatatan pelaporan8. Monitoring dan Evaluasi
d. Penderita DBD yang ditangani
1. Penegakkan diagnosis, pengobatan dan rujukan penderita di tingkat Puskesmas dan RS.
2. Pelatihan SDM3. Penanggulangan kasus oleh puskesmas4. Penyelidikan epidemiologi5. Pencatatan dan Pelaporan6. Monitoring dan Evaluasi
e. Penemuan penderita diare
1. Tatalaksana Kasus2. Penyediaan Formulir R/R3. Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data4. Pelatihan Petugas
a. Penatalaksana kasus
b. Manajemen Program5. Promosi/penyuluhan6. Jejaring kerja dan Kemitraan7. Pertemuan Evaluasi
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
1. Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan
2. Jenis Pelayanan dasar maskin3. Penyuluhan4. Pelatihan5. Monitoring dan evaluasi6. Pencatatan dan pelaporan
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
1. Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan
2. Jenis pelayanan lanjutan/rujukan maskin3. Penyuluhan4. Pelatihan SDM5. Pencataan dan Pelaporan6. Monitoring dan evaluasi
141www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No. Indikator SPM Langkah kegiatan
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
1. Standarisasi pelayanan gawat-darurat di Kabupaten & Provinsi2. Penyusunan Disaster Plan3. Penghitungan biaya pelayanan pasien gawat-darurat (menurut
service cost)4. Pencarian sumber biaya (Askes – Jasa Raharja – jamsostek –
Badan Penanggulangan Bencana Pusat/Daerah – APBN – APBD - Bappenas)
5. Pencatatan6. Diklat
17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
1. Pengumpulan data;2. Penyajian dan analisis data;3. Diseminasi;4. Pencegahan dan pengendalian KLB;5. Monitoring dan evaluasi;6. Pelatihan
18 Cakupan Desa Siaga Aktif
1. Persiapana. Persiapan Petugas:
1) Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan)2) Pelatihan Kader dan Toma (1 desa: 2 kader + 1 toma) selama 4 hari:
3 hari di kelas, 1 hari di lapanganb. Persiapan Masyarakat:1) Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat Desa (3 kali/tahun)2) Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk
desa) 2 kali/tahun)3) Musyawarah Masyarakat Desa: 2 kali/tahun2. Pelaksanaan
a. Pelayanan kesehatan dasar;b. Kader dan toma melakukan surveilan berbasis masyarakat
(pengamatan sederhana) terhadap KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survei cepat;
c. Pertemuan tindak lanjut penemuan hasil surveilans dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat (1 bulan sekali)
d. Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan: 2 kali/tahun
e. Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan dengan memanfaatkan forum yang ada di desa (1bulan sekali).
142 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Berbagai kegiatan seperti tersebut dalam tabel di atas adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjalankan
SPM kesehatan. Kegiatan tersebut harus dilakukan agar indikator SPM terlaksana. Tetapi untuk meningkatkan
kualitas hasil, daerah bisa menambahkan beberapa kegiatan terobosan diluar kegiatan rutin tersebut.
Sebagai contoh, untuk indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4, kegiatan rutin yang dilaksanakan terdiri
dari: Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); Pendataan Bumil; Pelayanan Antenatal sesuai standar;
Kunjungan rumah bagi yang Drop Out; Pembuatan kantong persalinan; Pelatihan KIP/konseling; Pencatatan
dan Pelaporan; Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA). Semua
kegiatan tersebut perlu dilakukan agar pelayanan K4 bagi ibu hamil dapat terselenggara. Tetapi untuk lebih
mengungkit jumlah cakupan, contoh kegiatan terobosan yang bisa dilakukan misalnya: kelas ibu hamil.
Alasannya adalah dengan kelas ibu hamil, continuitas pelayanan (dari K1 – K4) lebih terjaga karena adanya
relationship jangka panjang antara bidan dengan ibu hamil dalam perteman rutin terjadwal. Kelas ibu hamil
yang didesain dengan berbagai kegiatan yang menarik diharapkan dapat meningkatkan minat ibu hamil untuk
terus berkunjung ke bidan secara teratur, sehingga standar pelayanan K4 seperti yang diharapkan dapat
tercapai.
Contoh kegiatan terobosan lain, misal untuk meningkatkan cakupan persalinan tenaga kesehatan pada daerah
dengan akses geografis yang sulit dapat mengadakan rumah singgah atau rumah tunggu bagi calon ibu
bersalin. Rumah singgah adalah rumah penduduk yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang disediakan
sebagai tempat menunggu proses kelahiran bagi ibu yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Masing-
masing daerah diharapkan dapat memunculkan berbagai kegiatan terobosan sesuai dengan kondisi lokal
spesifik dan karakteristik daerah.
Kategorisasi Kegiatan Rutin dan Akselerasi SPM
Kegiatan akselerasi adalah kegiatan yang berdaya ungkit dan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian
SPM kesehatan. Kegiatan akselerasi didesain berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dari hasil evaluasi inilah yang akan diperbaiki dengan rancangan
kegiatan yang lebih baik.
Dalam pelaksanaannya desain kegiatan akselerasi seringkali membutuhkan sumber daya yang lebih banyak,
atau melibatkan lebih banyak pihak. Oleh karena itulah Kegiatan akselerasi termasuk kegiatan prioritas
sehingga diutamakan dalam pendanaannya.
143www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Dari berbagai alternatif kegiatan yang telah dihasilkan pada langkah sebelumnya, selanjutnya kegiatan
dikategorikan menjadi kegiatan rutin dan akselerasi, sebagaimana tabel berikut ini.
Kegiatan Rutin dan Akselerasi
No. Indikator SPM Rencana kegiatanKategori kegiatan
Rutin Akselerasi
Kegiatan dan Sumber Pembiayaan
Secara normatif, sumber utama pembiayaan kesehatan di Indonesia dapat dikategorian atas 2 sumber, yaitu
bersumber pemerintah dan bersumber swasta. Dana bersumber pemerintah dapat dikategorikan menjadi
pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabuoaten/kota. Skenario pendanaan bersumber
pemerintah yang ada saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembiayaan bersumber pemerintah pusat:
a) Dana kementerian (dana rogram kemenkes)
b) Dana dekonsentrasi (ke propinsi) dan tugas pembantuan (ke kabupaten/kota)
c) Bantuan operasional kesehatan
d) Jamkesmas dan Jampersal
2. Pembiayaan bersumber pemerintah propinsi:
a) Dana APBD propinsi (DAU propinsi)
b) Bantuan gubernur
144 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Pembiayaan bersumber pemerintah kabupaten/kota:
a) Dana APBD kabupaten/kota (PAD)
b) Dana perimbangan (DAU, DAK, dana bagi hasil)
Masing-masing dana kesehatan tersebut telah ditentukan alokasi pemanfaatannya. Gambaran selengkapnya
mengenai fungsi alokasi kesehatan dari dana bersumber pemerintah adalah sebagai berikut:
Fungsi Alokasi Kesehatan dari Dana Bersumber Pemerintah
Sumber Pembiayaan Jenis Pembiayaan Fungsi Alokasi
Pemerintah pusat Dana kementrian Dana pembiayaan program
Dana dekonsentrasi Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke propinsi
Tugas pembantuan Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota
Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan biaya operasional Puskesmas
Jamkesmas dan Jampersal Pendanaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan
Pemerintah propinsi
Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) Pendanaan kegiatan rutin dan operasional
Bantuan gubernur dan Jamkesda propinsi
Pelayanan kesehatan masyarakat di luar jamkesmas dan jampersal
Pemerintah kabupaten/kota
Dana APBD kabupaten/kota (PAD) Pendanaan kegiatan rutin dan operasional
Dana perimbangan DAU: untuk operasional kesehatanDAK: untuk fisik dan infrastrukturDana bagi hasil: untuk operasional khusus dan bencana
Untuk dana dari swasta atau pihak lain yang tidak mengikat peruntukannya sesuai dengan kriteria dari pemberi
dana atau sesuai dengan kesepakatan. Dana dari swasta atau pihak lain yang tidak mengikat sifatnya adalah
dana tambahan atau pelengkap. Sumber pembiayaan utama program kesehatan tetap dari pemerintah.
Pendanaan program dan kegiatan pemenuhan SPM kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan
bahwa “Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan
145www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen,
serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan
tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen”. Pada pasal 28 ayat (2) berbunyi “Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian
kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi
manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan
daerah dibebankan pada APBD”.
Untuk pengaturan teknis pembiayaan program dan kegiatan pencapaian SPM, mengikuti fungsi alokasi
sebagaimana dijelaskan di atas.
Rekomendasi Praktek Governance
Praktek governance salah satunya dicirikan dengan adanya akuntabilitas. Dikatakan akuntabel jika terdapat
dokumen yang jelas dan rasional atas semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Demikian juga dalam
hal penerapan SPM bidang kesehatan. Agar implementasi program pencapaian SPM kesehatan memenuhi
kriteria praktek governance, seluruh rangkaian proses mulai dari analisis gap, penyusunan alternatif program
dan kegiatan, penentuan prioritas kegiatan, alokasi pendanaan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring
evaluasinya harus dilakukan secara sistematis, mengacu pada berbagai praktek manajemen yang baik, dan
semua kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik pula.
Contoh Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD
yang terlampir:
146 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian
Pemenuhan SPM
147www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi 4.2 Kebijakan Dan Peraturan Daerah Yang Mendukung Pencapaian SPM
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.2 Kebijakan Dan Peraturan Daerah Yang
Mendukung Pencapaian SPM
148 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
149www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
c) Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan Pemenuhan SPM
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan
Pemenuhan SPM
150 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
151www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
152 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Con
toh
tem
plat
eunt
uk m
engi
dent
ifika
si p
rogr
am d
an k
egia
tan
pem
enuh
an S
PM
153www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
d) Presentasi 4.5 Teknik Prioritas
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.5. Teknik Prioritas
154 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
155www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
156 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Con
toh
tem
plat
eunt
uk m
elak
ukan
prio
ritis
asi k
egia
tan
pem
enuh
an S
PM
157www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
e) Presentasi 4.7 Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.7Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM
158 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
159www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
160 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
161www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
f) Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan
Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan
162 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
163www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM
Tujuan Pembelajaran
Modul ini disusun supaya para pembaja belajar melakukan costing SPM dan merancang pembiayaan
kegiatan untuk pemenuhan SPM, dengan memahami konsep unit cost daerah dan mekanisme perencanaan
pembiayaan SPM bidang kesehatan, serta mampu:
• melakukan costing aktivitas, indikator dan layanan
• menyusun pembiayaan SPM
• merancang skenario pemenuhan pembiayaan SPM untuk tahun jamak
164 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Pendahuluan
SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di
daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib. Oleh karena itulah Dinas Kesehatan sebagai SKPD penanggungjawab teknis penyelenggaraan
SPM kesehatan di tingkat kabupaten/kota harus mampu menyusun rencana dan pembiayaan kegiatan
pemenuhan SPM. Untuk dapat menyusun rencana pembiayaan, terlebih dahulu harus diketahui rincian
kegiatan dan unit cost per kegiatan. Disinilah pentingnya konsep costing dipahami oleh segenap pelaku bidang
kesehatan di daerah.
Costing SPM kesehatan adalah sebuah mekanisme untuk mengetahui besaran biaya yang diperlukan
untuk melaksanakan berbagai program atau kegiatan dalam rangka pemenuhan target SPM. Penghitungan
biaya pencapaian sasaran indikator SPM kesehatan dilakukan dengan mengacu pada langkah kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 317/MENKES/SK/V/2009, serta dengan
mempertimbangkan ketentuan mengenai standar biaya daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala
Daerah. Panduan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang kesehatan
di Kabupaten/Kota.
Untuk dapat melakukan costing SPM dengan baik, diperlukan data yang lengkap mengenai macam kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM kesehatan. Karena sebagian besar aktivitas
pencapaian SPM berupa pelayanan langsung kepada masyarakat sasaran, dan institusi yang banyak terlibat
dalam aktivitas pelayanan langsung ini adalah Puskesmas, maka proses costing SPM ini juga harus dimulai
dari Puskesmas.
Kegiatan SPM dan Sumber Pembiayaan
Pemahaman tentang kegiatan SPM dan sumber pembiayaannya merupakan modal awal untuk dapat
menyusun rencana pembiayaan SPM. Pembahasan tentang kegiatan dan sumber pembiayaan SPM
kesehatan telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini aktivitas utama yang dilakukan adalah
melanjutkan dokumen rencana kegiatan yang telah dihasilkan pada fase sebelumnya, dilengkapi dengan
hitungan pembiayaan.
165www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kegiatan pemenuhan SPM kesehatan pada dasarnya dapat
dikategorikan menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi. Kegiatan rutin
dikembangkan dari aktivitas sehari-hari yang selama ini telah dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan
dari penyelenggaraan suatu program/layanan kesehatan yang rincianya telah terdapat dalam petunjuk teknis
SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota (Kepmenkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008). Sedangkan kegiatan
akselerasi adalah kegiatan terobosan atau kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh masing-masing daerah
sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target SPM kesehatan. Kedua jenis kegiatan tersebut disusun
dengan memperhatikan hasil analisis situasi dan analisis penyebab kesenjangan.
Pemerintah merupakan penanggung jawab utama terpenuhinya pembiayaan kegiatan SPM. Seperti telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, masing-masing sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah
mempunyai rambu-rambu penggunaan yang baku. Oleh karena itulah pada saat menyusun rencana
pembiayaan SPM bidang kesehatan ini harus mengacu pada aturan fungsi alokasi dana tersebut.
Penyepakatan Unit Cost Daerah
Unit cost atau biaya satuan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dalam
bidang kesehatan konsep produk bisa berupa layanan atau kegiatan. Unit cost dihitung dari total biaya yang
dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau untuk menyelenggarakan suatu layanan dibagi dengan jumlah
produk atau layanan yang dihasilkan.
TotalRumus unit cost
Total output quantity
Total cost = Total fix cost + Total variable
Total cost = Invesment cost + maintenance cost + operational
166 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perhitungan unit cost adalah berbasis pada perhitungan
biaya riil yang dikeluarkan oleh organisasi. Dengan demikian sangat besar kemungkinan hasil perhitungan
unit cost untuk jenis produk/layanan yang sama di organisasi berbeda maka besarnya unit cost juga akan
berbeda. Penjelasannya adalah meskipun jenis produk/pelayanannya sama tetapi sangat mungkin jumlah
SDM, peralatan, dan bahan yang digunakan berbeda, sehingga membawa konsekuensi perbedaan total biaya.
Demikian juga dengan jumlah output yang dihasilkan, variasi jumlah output antar organisasi bisa sangat besar.
Pada organisasi dengan jumlah output yang tinggi maka unit cost cenderung rendah, tetapi sebaliknya pada
organisasi dengan jumlah output kecil, maka unit cost akan tinggi.
Oleh karena itulah dalam perhitungan pembiayaan untuk SPM bidang kesehatan ini perlu disepakati besaran
unit cost daerah. Hal ini dilakukan karena konsep SPM adalah konsep wilayah, sehingga perhitungan
pembiayaannya juga berlaku untuk satu wilayah tertentu.
Sebagai contoh, besarnya biaya konsumsi pertemuan antara Puskesmas A, B, C, D, dan E yang berada
di kabupaten “X” kemungkinan berbeda, karena jenis konsumsi yang dipilih oleh Puskesmas tersebut bisa
saja berbeda. Untuk keperluan perhitungan biaya, maka harus dibuat suatu standar biaya tertentu, sehingga
masing-masing Puskesmas mempunyai pemahaman yang sama mengenai batasan besaran biaya konsumsi
pertemuan.
Pada level nasional pemerintah melalui kementerian keuangan setiap tahun menetapkan standar biaya yang
digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
baik standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.
Ketetapan tentang standar biaya terkini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 tentang
standar biaya tahun anggaran 2013. Besaran biaya yang diatur dalam peraturan tersebut adalah untuk aktivitas
umum yang berlaku di semua kementerian, misalnya: biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya sewa
gedung pertemuan, biaya pemeliharaan, biaya pengadaan, dan lain-lain. Tetapi untuk beberapa jenis kegiatan
spesifik yang belum tercantum dalam peraturan menteri keuangan tersebut daerah dapat menyusun standar
biaya sendiri dengan memperhatikan nilai kewajaran, karakteristik dan kemampuan daerah.
Terkait dengan penyusunan rencana pembiayaan SPM bidang kesehatan ini ada beberapa unsur biaya yang
belum ada standar biayanya. Disinilah pentingnya dilakukan perhitungan unit cost daerah sehingga hasil
perhitungan pembiayaan SPM bidang kesehatan lebih rasional dan applicable untuk daerah setempat.
Secara sederhana perhitungan unit cost daerah dapat dilakukan dengan merujuk pada data laporan kegiatan
dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berbagai jenis pengeluaran yang terjadi pada 1 tahun sebelumnya
dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama. Selanjutnya masing-masing kegiatan tersebut diurai
167www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
berdasarkan variabel kegiatan dan komponen pembentuk biaya. Misalnya: jika kegiatan yang dimaksud adalah
rujukan ibu dengan komplikasi kebidanan, maka variabel kegiatannya adalah transport tenaga pendamping
dan formulir rujukan. Perhitungan unit cost dilakukan dengan membagi total biaya masing-masing dengan
frekuensi atau volume kegiatan.
Hasil perhitungan inilah yang kemudian dibahas, untuk disepakati sebagai besaran unit cost daerah. Angka
unit cost yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam perhitungan pembiayaan SPM.
Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan
Perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM
Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. Perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan dilakukan dengan
menguraikan langkah kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan indikator SPM. Dari setiap langkah
kegiatan tersebut diuraikan kembali variabel kegiatan dan komponen yang mempengaruhi pembiayaan.
Berdasarkan komponen uraian pembentuk biaya inilah disusun formula perhitungan dan dikalikan dengan
besaran unit cost kegiatan sehingga dapat dihitung kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu.
Beberapa prinsip perhitungan kebutuhan biaya SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Tidak menghitung biaya investasi besar, melainkan hanya menghitung investasi sarana dan prasarana
yang melekat langsung dengan keterlaksanaan langkah-langkah kegiatan penerapan SPM
2. Tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja non rutin
3. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan suatu kabupaten kota secara total
4. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan per-SKPD kesehatan
5. Menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya
6. Penghitungan kebutuhan biaya memperhatikan tingkat capaian tahun sebelumnya
Perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan tidak memasukkan unsur biaya investasi, karena investasi
besar tidak dilakukan secara reguler. Tetapi untuk investasi yang melekat langsung memang harus dihitung
karena tanpa investasi tersebut maka jenis maupun kualitas layanan tidak terlaksana. Demikian juga untuk
belanja tidak langsung, tidak ikut dihitung, karena perhitungan kebutuhan belanja tidak langsung pada suatu
kabupaten/kota telah mempunyai formulasi umum sebagaimana berlaku untuk urusan wajib dan urusan pilihan
lain daerah tersebut.
168 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan ini hanya menampilkan total biaya untuk kegiatan yang
terkait dengan pencapaian indikator SPM. Sedangkan belanja kesehatan untuk kegiatan pelayanan di luar
indikator SPM tidak masuk di dalamnya. Ini dikarenakan proses perhitungan biaya yang ditempuh adalah
berdasarkan uraian langkah kegiatan untuk masing-masing indikator. Inilah yang perlu diperhatikan agar pada
waktu menghitung total belanja daerah untuk sektor kesehatan, ditambahkan dengan berbagai kebutuhan
belanja kesehatan non-SPM yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat kabupaten-kota.
Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan ini juga tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan
per-SKPD kesehatan. Hasil yang diperoleh adalah hasil hitung dari kebutuhan kabupaten-kota, bukan
kebutuhan masing-masing SKPD kesehatan. Kebutuhan belanja masing-masing SKPD kesehatan tergantung
seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah –langkah kegiatan penerapan dan pencapaian
indikator SPM, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.
Proses perhitungan dilakukan tanpa memandang sumber biaya. Seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya
indikator SPM suatu daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang
ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-
beda. Jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing sumber biaya akan menyediakan biayanya
mengikuti besaran biaya hasil perhitungan, sehingga sesuai kebutuhan nyata.
Untuk mencapai indikator yang ditetapkan/ditargetkan tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (pusat/depkes
maupun propinsi dan kabupaten/kota). Terdapat penduduk yang memperoleh pelayanan yang diselenggarakan
oleh masyarakat termasuk swasta, sehingga tanpa menyediakan anggaran belanja suatu daerah telah
memperoleh capaian indikator pada tingkat tertentu. Tetapi masih terdapat beberapa daerah yang seluruh
target harus dicapai dengan biaya / belanja pemerintah.
Disamping beberapa prinsip perhitungan biaya seperti telah dijelaskan di atas, ada 2 hal yang juga perlu
dipertimbangkan saat menghitung kebutuhan biaya pencapaian SPM kesehatan, yaitu pembiayaan masa
transisi dan pembiayaan kegiatan operasional.
1. Pembiayaan masa transisi. Pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang selama ini disediakan bukan oleh
kabupaten-kota masih dalam perhitungan kebutuhan biaya ini. Pembebanan kepada sumber / pihak –
pihak selain pemerintah kabupaten-kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-hoc / sementara.
2. Pembiayaan kegiatan optional
Kegiatan optional adalah kegiatan yang memungkinkan untuk dikurangi volume atau frekuensi
169www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
kegiatannya, sesuai dengan kondisi daerah. Kegiatan tersebut misalnya: pertemuan, pelatihan,
penyuluhan kesehatan, dan sebagainya. Pengurangan volume atau frekuensi kegiatan akan berdampak
pada pengurangan total biaya. Jadi yang dimaksud dengan optional adalah pada jumlah, volume atau
frekuensi kegiatan, dan bukan pada jenis kegiatannya.
Penghitungan kebutuhan biaya SPM harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian tahun
sebelumnya. Angka tingkat pencapaian tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung
besarnya gap yang harus ditutup, serta menghitung estimasi tingkat pemanfaatan pada tahun yang akan
datang. Angka inilah yang akan menentukan besaran biaya.
Besar kecilnya kebutuhan biaya pencapaian SPM kesehatan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:
1. Jumlah sasaran
2. Besar kecilnya gap antara capaian tahun lalu dengan target tahun depan (besar kecilnya delta yang ingin
diwujudkan)
3. Ketersediaan sarana – prasarana atau investasi yang tersedia sat ini
4. Kondisi geografis
5. Kegiatan optional
6. Unit cost.
1. Jumlah Sasaran
Semakin banyak/besar sasaran semakin besar biaya total yang dibutuhkan, meskipun biaya RERATA per
sasaran dapat lebih kecil. Termasuk di dalamnya sasaran yang dicapai dengan dana masyarakat termasuk
swasta. Semakin besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta maka semakin kecil dana
yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah.
Mekanisme perhitungan Jumlah Sasaran suatu Kabupaten/Kota:
1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara :
a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi / prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah
Penduduk. Dengan perhitungan ini diperoleh Jumlah Nominal Sasaran; misalnya: Prakiraan Ibu Hamil
suatu Kabupaten adalah Jumlah Penduduk dikalikan dengan CBR, sehingga diperkirakan diketahui
Jumlah Ibu Hamil, dalam jumlah nominal;
b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi Sasaran Pelayanan tahun yang
direncanakan, masih dipengaruhi Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu :
170 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
1) kurang dari 100 %, karena itulah kemampuan optimal dari pelayanan yang diperhitungkan dapat
diberikan;
2) tetapi ada yang harus 100 %, karena tanpa pencapaian 100 % maka tetap menjadi ancaman bagi
warga / penduduk lainnya, atau harus 100 % karena memang seluruh sasaran harus memperoleh
pelayanan;
c. Jadi jumlah sasaran yang mempengaruhi besaran dana yang dibutuhkan adalah hasil kali jumlah
penduduk, formula tertentu untuk jenis rincian penduduk sasaran, proporsi target yangingin dicapai;
d. Semakin Besar Jumlah Penduduk, semakin besar Dana yang dibutuhkan; semakin Besar Proporsi
Target yang ingin dicapai, semakin besar Dana yang dibutuhkan;
e. Jumlah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu seluruh dari Jumlah Sasaran;
terdapat Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten/Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten/Kota
menyediakan dana APBD, yaitu sasaran-sasaran yang memperoleh/mencari pelayanan yang
diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta. Sasaran yang dilayani oleh Non-Pemerintah ini
merupakan bagian dari capaian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil
pendataan tahun sebelumnya.
f. Semakin besar sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh masyarakat termasuk swasta, maka
kebutuhan Dana APBD semakin kecil. Tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup dengan SPM
dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah, dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk
swasta. Semakin besar jumlah penduduk sasaran, semakin banyak dibutuhkan dana, tetapi kebutuhan
dana rerata per-penduduk sasaran/per-kapita penduduk semakin kecil, karena terdapat kebutuhan-
kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah penduduk
2. Sasaran Rumah Sakit, dihitung secara nominal, yang penting di dalam Kabupaten / Kota tersebut terdapat
Satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan level-1. Rumah Sakit tersebut dapat
milik siapapun, tidak harus milik pemerintahan kabupaten / kota tersebut. Ada atau tidak ada rumah sakit
demikian mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.
3. Sasaran Desa, dihitung dengan cara :
a. Jumlah Desa dengan Proporsi 100 % bayi/anak yang telah memperoleh imunisasi lengkap; dan ini
Harus seluruh Desa, atau 100 %. Semakin mendekati jumlah 100% Desa yang akan dilayani maka
semakin banyak dana yang dibutuhkan.
b. Jumlah Desa yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi sebelum 24 Jam.
Semakin banyak terjadi KLB semakin banyak dibutuhkan Dana.
c. Jumlah Desa Siaga Aktif, semakin banyak desa yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Desa
Siaga Aktif, maka semakin banyak dibutuhkan Dana.
171www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
2. Besar Kecilnya Gap antara Capaian Tahun Lalu dengan Cita-cita Tahun Depan, atau Besar Kecilnya Delta yang Ingin Diwujudkan.
Gap yang dimaksud adalah delta atau tambahan atau selisih dari proporsi target sasaran tahun lalu dengan
tahun depan yang sedang direncanakan kebutuhan Dananya. Misalnya : cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4,
Capaian TA 2007 = 86 %, dan Rencana TA 2009 = 93 %, maka Gap dari Rencana ini adalah 7 %, dan jika
Rencana TA 2009 adalah 95 %, maka Gap-nya 9 %; Besar-kecilnya Gap inilah yang berpengaruh kepada
kebutuhan Dana. Gap masing-masing daerah berbeda, tergantung jarak Capaian Awal pelaksanaan SPM
dengan target 2010 dan 2015, dan rinciannya setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD. Angka Gap tidak
memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena
Capaian Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang melakukan pelayanan, belum dapat
diketahui capaiannya. Semakin besar Delta semakin Besar biaya yang dibutuhkan.
3. Ketersediaan Sarana-prasana / investasi yang tersedia saat ini
Terdapat Sarana dan Prasarana yang mutlak diperlukan untuk terselenggarakannya kegiatan-kegiatan
pencapaian indikator SPM, seperti: Cold chain, Bidan kit, dan lain-lain; dalam jumlah yang sudah dibakukan
(terlampir). Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu kabupaten / kota, maka
kabupaten / kota tersebut semakin besar membutuhkan dana. Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah
yang benar-benar dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan SPM; tidak termasuk investasi besar, seperti
kendaraan bermotor, gedung Puskesmas, Rumah Sakit, dan sejenisnya. Semakin lengkap, maka kebutuhan
biaya tahun depan semakin kecil.
4. Geografis
Semakin sulit geografi suatu kabupaten / kota, semakin berpencar penduduk dalam dataran/daratan yang
berbeda/ berjauhan, dimana sasaran-sasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh petugas
kesehatan; maka semakin besar dibutuhkan dana. Berbeda dengan sasaran anak didik / murid sekolah
dalam urusan wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah / geografi ini menjadi beban anak didik,
tidak menjadi beban petugas / pemerintah sebagaimana sasaran ibu hamil dan lainnya dalam urusan wajib
kesehatan dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada pemerintah / petugas. Semakin jauh/sulit
suatu daerah, termasuk jauh/sulit dari pusat produksi obat/alat/bahan, semakin besar biaya dibutuhkan.
172 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Optional
Dalam mendukung pelaksanaan SPM untuk mewujudkan Indikator-indikator terdapat Kegiatan-kegiatan
Pilihan, misalnya : pertemuan perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak standar
secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku tertentu; dapat dilakukan penyesuaian sesuai
kebutuhan / kondisi setempat; misalnya: Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga) bulan, tetapi dapat
dilakukan 6 (enam) bulan sekali, atau setahun sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut.
Semakin banyak / sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana Pemerintahan Kabupaten/Kota.
6. Unit Cost
Untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan pembiayaan ditetapkan biaya satuan kegiatannya,
atau unit cost. Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya/Dana dalam APBD ditetapkan secara Standar
untuk seluruh urusan pemerintahan, bukan hanya untuk kesehatan, dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka semakin tinggi kebutuhan Dana.
Adapun mekanisme untuk perhitungan biaya adalah sebagai berikut:
1. Identfikasi jenis pelayanan SPM dan indikator-indikatornya
2. Identifikasi langkah kegiatan pada setiap indikator tersebut
3. Identifikasi variabel kegiatan untuk setiap langkah kegiatan
4. Identifkasi komponen yang mempengaruhi pembiayaan untuk setiap variabel kegiatan
5. Susun komponen tersebut dalam formula/rumus dan dikalikan unit cost untuk setiap variabel/komponen
kegiatan
Penjelasan:
1. Jenis pelayanan adalah program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur. Terdapat 4 jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh daerah dalam rangka
penerapan SPM kesehatan.
2. Indikator adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan pelayanan SPM. Penjelasan mengenai jenis pelayanan
dan indikator untuk masing-masing jenis pelayanan tercantum pada permenkes No. 741 tahun 2008 dan
No. 828 tahun 2008.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan
173www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah cakupan tertentu
sebagai wujud implementasi dari indikator SPM.
Langkah kegiatan adalah rincian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
Penjelasan mengenai kegiatan dan langkah kegiatan untuk setiap indikator SPM kesehatan tercantum
dalam permenkes No. 317 tahun 2009.
4. Variabel kegiatan adalah komponen input atau proses yang perlu disediakan untuk menjalankan langkah
kegiatan tertentu.
5. Komponen biaya adalah volume, frekuensi, harga, jumlah tertentu yang menentukan besaran sumber daya
yang dikonsumsi.
174 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Secara sederhana proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Mek
anis
me
Perh
itun
gan
Bia
ya
Ada
4 je
nis
pela
yana
n, y
aitu
:
1. P
elay
anan
ke
seha
tan
dasa
r2.
Pel
ayan
an
kese
hata
n ru
juka
n3.
Pen
yelid
ikan
ep
idem
iolo
gi
& pe
nang
gu-
la
ngan
KLB
4. P
rom
osi
ke
seha
tan
&
pem
berd
ayaa
n
mas
yara
kat
Untu
k m
asin
g-m
asin
g je
nis
pela
yana
n, te
rdap
atin
dika
tor,
yaitu
sbb
:
1. Y
anke
sh d
asar
: 14
indi
kato
r2.
Yan
kesh
ruju
kan:
2
indi
kato
r3.
Pen
yelid
ikan
ep
ide
Pena
ng -
gula
ngan
KLB
:1
indi
kato
r4.
Pro
mos
i ke
seha
tan
&
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t: 1
in
dika
tor
Untu
k m
asin
g-m
asin
gin
dika
tor t
erda
pat
kegi
atan
. Keg
iata
n ad
a 2
mac
am, y
aitu
keg
iata
n ru
tin d
an k
egia
tan
tero
bosa
n.Ke
giat
an ru
tin m
enga
cuPa
da K
MK
741/
2008
,ke
giat
an te
robo
san
dike
mba
ngka
n se
ndiri
oleh
dae
rah.
Cont
oh: u
ntuk
indi
kato
r7
(cak
,des
a UC
I) te
rdiri
dari
4 ke
giat
an ru
tin,
yaitu
:
1. Im
unisa
si Ru
tin2.
Imun
isasi
Tam
baha
n3.
Imun
isasi
dala
m
Pena
ngan
an K
LB
Pada
set
iap
kegi
atan
terd
apat
lang
kah
kegi
-at
an.
Cont
oh: u
ntuk
keg
iata
nim
unisa
si ru
tin, l
angk
ahke
giat
anny
a ad
alah
sbb:
1. P
enga
daan
Vak
sin,
BH
MP
dan
obat
bay
i2.
Pen
gam
bila
n va
ksin
:
a. D
ari k
ota
ke
prov
insi
b.
Dar
i Pus
kesm
as
ke
kot
a3.
Imun
isasi
bum
il dan
W
US4.
Imun
isasi
anak
se
kola
h5.
Swe
epin
g6.
Per
tem
uan
7. P
erja
lana
n at
au
trans
port
petu
gas
Pada
set
iap
lang
kah
kegi
atan
terd
apat
va
riabe
l keg
iata
n.
Cont
oh: u
ntuk
ke
giat
an im
unisa
si an
ak s
ekol
ah,
varia
bel k
egia
tann
ya
adal
ah:
1. V
aksin
TT
untu
k
imun
isasi
anak
SD
kel
as 2
dan
32.
Vak
sin D
T un
tuk
im
unisa
si an
ak
seko
lah
3. A
utod
isabl
e
syrin
ge (A
DS)
0,5m
l unt
uk
imun
isasi
cam
pak
ba
yi 0-
11 b
ulan
4. K
apas
250
gra
m
(l000
ora
ng)
5. A
lkoho
l 100
0 cc
(1
000
oran
g)
Untu
k se
tiap
varia
bel k
egia
tan
terd
apat
kom
-po
nen
yang
m
empe
ngar
uhi
pem
biay
aan.
Cont
oh: u
ntuk
varia
bel v
aksin
TT a
nak
SD
kela
s 2
dan
3,
mak
a ko
mpo
nen
biay
anya
terd
irida
ri:
1. J
umla
h
sasa
ran
anak
SD
kel
as 2
da
n 3
2. H
arga
vak
sin
TT p
er v
ial
3. J
umla
h do
sis
pem
beria
n pe
r
sasa
ran
Sesu
ai d
enga
nko
mpo
nen
biay
a ya
ng a
da,
mak
adi
susu
n ru
mus
untu
k m
eng-
hitu
ng b
iaya
ke
giat
an.
Cont
oh u
ntuk
kegi
atan
im
unisa
sian
ak s
ekol
ah
sub
kegi
atan
pem
beria
nva
ksin
TT
anak
kela
s 2&
3,m
aka
rum
us ny
a ad
alah
:Ju
mla
h sa
sara
n (A
) x h
arga
va
ksin
(B) x
ju
mla
h do
sis
per s
asar
an (C
)=
A*B*
C
Iden
tifika
si J
enis
Pe
laya
nan
SPM
Iden
tifika
si
Indi
kato
rId
entifi
kasi
Lan
gkah
Keg
iata
nId
entifi
kasi
Var
iabe
lKe
giat
an
Iden
tifika
siKo
mpo
nen
Biay
a
Susu
n Da
lam
Rum
us
175www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing aktivitas pembiayaan SPM tersebut dijelaskan dalam sub pokok
bahasan berikut ini.
Costing Aktivitas, Indikator dan Layanan
1. Costing Aktivitas
Pembiayaan aktivitas adalah kegiatan menghitung kebutuhan sumber daya bagi terselenggaranya aktivitas
pelayanan bagi masyarakat, sebagai wujud nyata penerapan SPM. Dalam gambar di atas yang dimaksud
dengan costing aktivitas adalah mulai dari identifikasi langkah kegiatan hingga diperolehnya sejumlah biaya
yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah kegiatan.
2. Costing Indikator
Costing indikator adalah kegiatan menghitung kebutuhan biaya bagi terselenggaranya indikator SPM tertentu.
Perhitungan kebutuhan biaya untuk suatu indikator dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hasil
costing aktivitas pada indikator tersebut (penjumlahan hasil costing per langkah kegiatan). Sebagai contoh
untuk indikator cakupan desa UCI, maka costing indikator diperoleh dari penjumlahan hasil perhitungan biaya
kegiatan imunisasi rutin + imunisasi tambahan + imunisasi dalam penanganan KLB.
3. Costing Layanan
Costing layanan adalah kegiatan menghitung kebutuhan biaya bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan
tertentu, sebagaimana tercantum dalam SPM bidang kesehatan. Perhitungan kebutuhan biaya untuk suatu
pelayanan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hasil costing indikator. Sebagai contoh untuk costing
layanan kesehatan dasar diperoleh dari penjumlahan costing pada indikator 1 – 14.
Total Pembiayaan SPM
Total pembiayaan SPM adalah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPM kesehatan
secara total. Perhitungan total pembiayaan SPM diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil costing layanan.
Jadi total pembiayaan SPM bidang kesehatan adalah penjumlahan dari hasil perhitungan kebutuhan
biaya untuk pelayanan kesehatan dasar + pelayanan kesehatan rujukan + penyelidikan epidemiologi dan
penanggulangan KLB + promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
176 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Skenario Pemenuhan Pembiayaan SPM Tahun Jamak
Pemerintah daerah harus menyusun skenario pemenuhan kebutuhan pembiayaan SPM hingga batas waktu
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar daerah mempunyai tahapan kegiatan dan
target tahunan yang jelas. Itulah mengapa pada saat menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan SPM
diharuskan berpatokan pada hasil pencapaian SPM tahun terakhir. Karena sejumlah gap itulah sumber daya
harus dialokasikan. Semakin lebar gap yang ada, semakin besar pula konsumsi sumber dayanya. Dengan
diketahuinya target dan perkiraan biaya maka pemerintah daerah dapat memikirkan mekanisme untuk
memenuhi kebutuhan biaya tersebut.
Berikut ini contoh format penyajian kebutuhan pembiayaan SPM selama 1 periode renstra (5 tahun).
Format Penyajian Kebutuhan Pembiayaan SPM Selama 1 Periode Renstra (5 Tahun)
Jenis Pelayanan
IndikatorSPM
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi
Kinerja pada akhir periode
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
177www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kenaikan target tahunan akan membawa konsekuensi pada peningkatan jumlah biaya yang dibutuhkan.
Melalui aktivitas costing yang bagus akan dapat diketahui nilai rupiah tertentu yang diperlukan untuk
meningkatkan sejumlah persen cakupan. Hal ini bisa menjadi bahan sinkronisasi rencana akselerasi
pencapaian SPM dengan kebijakan alokasi anggaran.
Contoh Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses dalam
CD yang terlampir:
178 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta penyepakatan unit cost daerah
Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta
penyepakatan unit cost daerah
179www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
180 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
181www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
182 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
183www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi 5.2 Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas, costing indikator dan costing layanan)
Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5.2Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas,
costing indikator dan costing layanan)
184 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
185www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
186 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran
Tujuan Pembelajaran
Uraian substansi modul ini adalah cara mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam:
• perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)
• perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)
• dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (Renstra)
• perencanaan tahunan SKPD (Renja, RKA dan DPA/dokumen pelaksanaan anggaran)
187www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Pendahuluan
SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di
daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib. SPM dari seluruh SKPD dan satuan kerja yang memberikan pelayanan publik menjadi indikator
(tolok ukur) yang disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan
rencana stratejik daerah.Tiap satuan kerja harus menyusun rencana stratejik dan rencana bisnis agar dapat
mencapai standar pelayanan minimal yang menjadi tanggungjawabnya, dan kemudian dijabarkan dalam
rencana bisnis anggaran dan rencana kerja SKPD/Satuan kerja.
Berdasarkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku, Rencana Pencapaian SPM perlu disin-
kron kan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pentingnya pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah secara ekplisit telah disebutkan dalam berbagai peraturan.Di dalam Permendagri 79/2007 hal tersebut
dinyatakan pada Bab V dan VI. Dalam Permendagri 54/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Daerah juga telah mencantumkan posisi SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah.
Evaluasi pelaksanaannya juga telah secara jelas dicantumkan dalam PP 20/2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah. Peraturan lain yang menggambarkan kedudukan SPM dalam rencana pembangunan daerah
adalah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pencapaian SPM bukan sebuah dokumen perencanaan
tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Integrasi dalam RPJMD
Tercapainya standar pelayanan minimal merupakan tanggung jawab satuan kerja dalam menyediakan
pelayanan wajib kepada masyarakat.Di bidang kesehatan tanggung jawab tersebut melekat di institusi Dinas
188 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kesehatan sebagai SKPD yang membidangi masalah kesehatan.Dengan demikian keberhasilan pencapaian
SPM bidang kesehatansangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Kesehatan dalam menyusun rencana
pencapaian SPM serta menjabarkannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai dari
RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja SKPD.Hasil costing SPM yang telah diperoleh sebagaimana dijelaskan
pada pokok bahasan sebelumnya, tidak akan banyak bermanfaat jika angka tersebut tidak menjadi input dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
RPJMD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yg
bersifat indikatif.
Tahapan proses penyusunan RPJMD secara garis besar adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Uraian Kegiatan
1 Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Pembentukan tim, Orientasi, Penyusunan agenda kerja RPJMD, Pengumpulan
data dan Informasi
2 Penyusunan
Rancangan Awal
RPJMD
Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah &
indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, Pembahasan dan
kesepakatan
3 Penyiapan Surat
Edaran KDH
-
4 Penyusunan
Rancangan RPJMD
Penyampaian rancangan Renstra SKPD, Verifikasi rancangan Restra SKPD
5 Musrenbang
RPJMD
Penyiapan data dan kegiatan, Pelaksanaan musrenbang RPJMD, Perumusan
hasil musrenbang RPJMD
6 Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJMD
Perumusan rancangan akhir RPJMD, Pembahasan rancangan akhir RPJMD
dengan SKPD dan Kepala daerah, Penyampaian rancangan akhir RPJMD
untuk persetujuan Kepala daerah, Konsultasi rancangan akhir RPJMD,
Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi
189www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Kegiatan Uraian Kegiatan
7 Penetapan Perda
RPJMD
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, Pembahasan
rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD, Persetujuan bersama perda
tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah, Penyampaian peraturan
daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang
RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas
dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu
dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul, disusunlah rancangan awal RPJMD. Tahapan
penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
190 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota
Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/
Kota
Rancangan Awal RPJMD• Pendahuluan• Gambaran umum kondisi
daerah• Gambaran pengelolaan
keuangan daerah serta kerangka pendanaan
• Analisis isu-isu srategis, visi, misi, tujuan dan sasaran
• Strategi dan arah kebijakan• Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah• Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
• Penetapan indikator kinerja Daerah
• Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
VISI, MISI dan Program KDH
Pengolahan Data dan Informasi
HasilEvaluasi Capaian RPJMD
Penelaahan RJPMN, RPJMD
Provinsi dan RPJMD Kab/ Kota lainnya
Analisis Isu-isuStrategis
PembangunanJangka
MenengahKabupaten/Kota
Penelaahan RJPMN, RPJMD
Provinsi dan RPJMD Kab/ Kota
lainnya
Perumusan KebijakanUmum dan Program
Pembangunan DaerahKabupaten/Kota
Telaahan TerhadapRPJPD Kabupaten/
Kota
AnalisisGambaran
Umum KondisiDaerah
Kabupaten/Kota
Perumusan Permasalahan Pembangunan
DaerahKabupaten/
Kota
Analisis Pengelolaan Keuangan
Daerah serta Kerangka
Pendanaan PenyelarasanProgram Prioritasdan Kebutuhan
Pendanaan
Pembahasan denganDPRD untukMemperoleh
Masukan dan Saran
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pembahasan denganSKPD Kabupaten/
Kota
PenetapanIndikator Kinerja
Daerah
Perumusan Indikasi Rencana
ProgramPrioritas yang
Disertai KebutuhanPendanaan
PerumusanStrategi dan Arah
Kebijakan
PerumusanTujuan dan
Sasaran
Perumusan Penjelasan
Visi dan Misi
Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang
akan dihasilkan. Di dalam dokumen rancangan awal RPJMD diuraikan indikator kinerja daerah yang menjadi
acuan bagi penyusunan renstra SKPD. Dengan demikian rancangan awal RPJMD ini berperan sangat
strategis untuk mengarahkan penyusunan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan
partisipatif.
Proses perumusan rancangan awal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah
forum pembahasan dengan SKPD. Disinilah peran Dinas kesehatan untuk bisa mengawal indikator SPM
bidang kesehatan agar masuk sebagai program prioritas.
191www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tahap selanjutnya kepala daerah membuat surat edaran kepada semua SKPD agar masing-masing SKPD
menyusun rancangan renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan kepada kepala
Bapppeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
Proses ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, sebagaimana terlihat dalam
gambar berikut.
Gambar Penyusunan Rancangan RPJMD
Rancangan RPJMD:1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu srategis 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program pembangunan8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan
Verifikasi dan Integrasi Renstra SKPD
Renstra SKPD
SE KDH tentang Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Rancangan awal Renstra SKPD antara lain memuat:
1. Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah;
2. Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan
fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis;
3. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah;
4. Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi
dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
5. Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan
indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel
kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah; dan
6. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
192 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan
awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD.
Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan
antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana
terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan
rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda.
Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan
rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Di dalam dokumen RPJMD tersebut disusun rumusan
indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaannya. Perumusan alokasi pagu untuk setiap
program dihitung berdasarkan capaian indikator program dengan memperhatikan rencana penggunaan
kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Rancangan RPJMD akan disempurnakan melalui Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan
berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah
disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh
kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung
dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini diajukan kepada kepala daerah untuk meminta
persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur. Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD secara khusus dapat
digambarkan sebagai berikut.
Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD
Perumusan Masalah
Analisis isu strategis
Perumusan penjelasan visi dan misi Perumusan strategi dan
arah kebijakanPerumusan tujuan
dan sasaran
Program Outcome SPM x standar belanja
Pagu
Analisis gambaran umum kondisi daerah daerah (dibandingkan dengan standar: internasional/nasional/standar lain)
Kebijakan umum dan daerahprogram pembangunan
Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan
pendanaan
Dibahas dengan DPRD masukan dan saranuntuk memperoleh
193www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Proses integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD dimulai dari awal, yaitu pada saat melakukan analisis
gambaran umum kondisi daerah. Kondisi pencapaian SPM bidang kesehatan saat ini hars menjadi salah satu
aspek yang dikaji. Contoh hasil analisis data adalah sebagai berikut.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota .......
No
Aspek/fokus/bidang urusan/
indikator kinerja pembangunan
daerah
Capaian kinerja
Standar
Interpretasi (belum
tercapai sesuai,
melampaui)(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)
1
2
3
4
5
6
7
...
Indikator SPMKesehatan
Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dapat diidentifikasi kinerja masing-masing program dengan melihat
pada tingkat pencapain target. Proses ini dilakukan untuk mengenali masalah yang masih dihadapi sehingga
bisa menjadi dasar dalam menentukan prioritas program. Hasil analisis dapat dituangkan dalam tabel berikut ini.
Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas
No
Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
InterpretasiBelum Tercapai (<)
Sesuai (=)Melampaui (>)
Permasalahan Faktor penentu keberhasilan
1
2
3
4
5
6
7
...
Indikator SPMKesehatan
194 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut dianalisis faktor penyebab dan faktor penentu
keberhasilannya, untuk dirumuskan program atau kegiatan intervensi.Setiap program atau kegiatan intervensi
dihitung kebutuhan biayanya untuk menjadi dasar bagi penentuan alokasi anggarannya.
Hasil akhir rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya dapat dipelajari pada tabel berikut ini.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD
(tahun 0)
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
SKPD penanggung
jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
BidangKesehatan
Indikator SPM
Kesehatan
Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM Dalam Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD, KUA – PPAS)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
195www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
tahunan. Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam
penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan berbagai perencanaan yang bersifat
sektoral di daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas
dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses
penyusunan APBD.
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD
dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja
SKPD).
Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
050/200/II/BANGDA/2008 adalah sebagai berikut:
Tahapan Proses Penyusunan RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008
Tahap Kegiatan Uraian
Tahap 1 Persiapan dan
Pengorganisasian
Para Pemangku
Kepentingan
Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para
pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan
RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana
kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta
penyusunan daftar isi RKPD.
Tahap 2 Penyusunan
Rancangan Awal
RKPD
Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan
program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun
rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan
terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan
rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Tahap 3 Penyusunan
rancangan Renja
SKPD
Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis
dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan
Renja SKPD.
196 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tahap Kegiatan Uraian
Tahap 4 Penyusunan
Rancangan RKPD
Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan
Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda,
pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal
RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para
pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan
pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan rancangan
RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan
daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada
Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan
RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
Tahap 5 Musrenbang Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang
sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan
SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/
Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang
ditetapkan.
Tahap 6 Penyusunan
Rancangan Akhir
RKPD/Renja SKPD
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD
berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah
dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan
rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.
Tahap 7 Penyiapan dan
Penetapan
Peraturan RKPD/
Renja SKPD
Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala
SKPD untuk Renja SKPD.
Tahap 8 Pengintegrasian
RKPD ke
dalam Proses
Penganggaran
Daerah
Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses
penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
197www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja
penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan SKPD yang
tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan
keuangan daerah. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:
1. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
2. Rancangan kerangka ekonomi daerah
3. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
4. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
5. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.
Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan
pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat
dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.
Proses penyusunan rancangan awal RKPD dapat digambarkan sebagai berikut
Proses penyusunan rancangan awal RKPD
Perkiraan Kemampuan
Keuangan Daerah
Rumusan Kebijakan Keuangan Daerah;
Prioritas Program dan Kegiatan; serta Pagu
Indikatif
Penyiapan RumusanRancangan Awal
RKPD
Analisis Kondisi dan Permasalahan Daerah Mutakhir
Review RPJMD- Prioritas dan
Target Program - Perkiraaan
Capaian
Review UsulanProgram dan Kegiatan dan
RKA-SKPD Tahun Sebelumnya
198 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-
masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja
SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap
ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan
penyusunan Rancangan Renja SKPD. Di dalam permendagri No. 65 tahun 2007 disebutkan bahwa SPM
yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya, kegiatan pencapaian SPM
harus diprioritaskan dan menjadi usulan wajib dalam rancangan Renja SKPD. Berikut ini contoh tabel rencana
program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator kinerja
PaguIndikatif
Prakiraan Maju
Keterangan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan SKPD
Jenis Keg
Tolok Ukur
TargetTolok Ukur
TargetTolok Ukur
Target 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Mengacu pada target SPM dan hasil costing
199www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan
SPM bidang kesehatan dengan RKPD dapat dilihat
pada sinkronisasi isian indikator kinerja pada tabel
diatas dengan indikator kinerja dalam SPM bidang
kesehatan.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan
tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang
proses penyusunannya mengacu pada rancangan
awal RKPD. Untuk itu masing-masing SKPD perlu
membentuk tim penyusun Renja SKPD yang
bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan
dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan
Gambar Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD
RKA-SKPD. Kegiatan penyusunan rancangan
Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan
Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah
RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD
(awal Desember). Terakomodasi atau tidaknya
rencana pencapaian SPM bidang kesehatan yang
telah disusun oleh Puskesmas di dalam dokumen
Rancangan renja Dinas Kesehatan menjadi beban
dari tim penyusun Renja Dinas Kesehatan.
Skematis proses penyusunan Rancangan Renja
SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:
ReviewRenstraSKPD
Review Rancangan Awal RKPD
Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan
Wajb/PilihanSKPD TerhadapTarget Renstra
SKPD
Program/KegiatanSKPD Berdasarkan
Skala Prioritas
Usulan HasilMusrenbang dan
Forum
Identifikasi Programdan Kegiatan yang
Ditangani Pusat
Rumusan Rancangan Renja SKPD
Identifikasi Program/ Kegiatan Terkait SKPD
200 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penyusunan rancangan RKPD merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan
Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk diperbaiki menjadi Rancangan RKPD,
pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi
rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang
tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappeda Provinsi sebagai
masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara
rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review
dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi
program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah.
Peran Bappeda dalam proses penyusunan rancangan RKPD sangat penting. Disinilah perlunya advokasi dari
Dinas Kesehatan untuk menyamakan persepsi tentang prioritas program kesehatan agar segala kegiatan
yang terkait dengan pemenuhan SPM bidang kesehatan mendapat tempat yang baik dalam rancangan RKPD
tersebut, sehinga pada akhirnya kegiatan pencapaian SPM bidang kesehatan yang masih indikatif nantinya
bisa dipertahankan dan bisa menjadi definitif.
Setelah melalui forum musrenbang, disusunlah renja SKPD. Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari
rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan
forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing
SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang
pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif.
Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses
penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
Supaya Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan
RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu:
penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA dan PPAS,
serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses
penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para
pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu
sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA,
PPAS, dan RKA SKPD. Oleh karena itu pada fase ini sekali lagi harus dipastikan bahwa kegiatan pencapaian
SPM kesehatan secara konsisten tercantum dalam RKPD, Renja SKPD sampai dengan KUA, PPAS, dan RKA
SKPD agar mendapat alokasi anggaran yang ideal.
201www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh
TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan
berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan
daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna
DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk
tahun yang direncanakan.
Berikut ini berturut-turut ditampilkan alur penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD, selanjutnya
alur proses penyusunan dokumen RKPD dan dokumen Renja SKPD, serta Format daftar rancangan program
dan kegiatan RKPD/Renja SKPD.
202 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Gam
bar 7
.6: A
lur p
enyu
suna
n R
KPD
, Ren
ja S
KPD
, KU
A, P
PAS
dan
APB
D
Alu
r pe
nyus
unan
RK
PD, R
enja
SK
PD, K
UA
, PPA
S da
n A
PBD
203www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Gam
bar:
7.7
Pros
es p
enyu
suna
n do
kum
en R
KPD
dan
dok
umen
Ren
ja S
KPD
Pros
es p
enyu
suna
n do
kum
en R
KPD
dan
dok
umen
Ren
ja S
KPD
204 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Form
at D
afta
r Ra
ncan
gan
Prog
ram
dan
Keg
iata
n RK
PD/R
enja
SK
PD
Revi
ew U
sula
n Ke
giat
an (n
+1)
pada
RKPD
tahu
n be
rjala
n
Pe
nyus
unan
Tar
get K
iner
ja K
elua
ran
Kegi
atan
dan
Per
kira
an P
agu
Indi
katif
Pro
gram
da
n Ke
giat
an p
ada
tahu
n n
dan
n+1
Code
Prog
ram
da
n Ke
giat
an*
Tolo
k Uk
ur
Kftn
erja
Targ
et
Ki
nerja
Pr
ogra
m
RPJM
D
Targ
etKi
nerja
Kelu
aran
Kegi
atan
pa
da n
+1RK
PD ta
hun
berja
lan
Angg
aran
Ke
giat
an
pada
n+1
RK
PD ta
hun
berja
lan
(Rp)
Kate
gori
Prio
ritas
Targ
et
Kine
rja
Kelu
aran
pa
da
Tahu
n n
Targ
et K
iner
ja
Kelu
aran
pa
da T
ahun
n+
1
Biay
a Sa
tuan
Pe
r Kel
uara
n Ke
giat
an
pada
Tah
un
n (R
p
Biay
a Sa
tuan
Pe
r Ke
luar
an
Kegi
atan
pa
da T
ahun
n+
1 (R
p)
Pagu
In
dika
tif
Pada
Tah
un
n (R
p)
Pagu
In
dika
tif
Pada
Ta
hun
n+1
(Rp)
Orga
nisa
si
12
34
56
78
910
1112
1314
Jum
lah
Sum
ber:
Ta
bel T
arge
t Pen
capa
ian
Kine
rja y
ang
Teru
kur d
ari S
etia
p U
rusa
n Pe
men
ntah
an D
aera
h-La
mpi
ran
A-X
Perm
enda
gri 1
3/20
06
Cata
tan:
*
Dite
ngap
i den
gan
kode
(B) s
ebag
ai k
egia
tan
baru
, (R
) seb
agai
keg
iata
n re
plik
asi,
(L) s
ebag
ai k
egia
tan
lanj
utan
**
Kat
egor
i prio
ritas
: tin
ggi,
seda
ng, r
enda
h dl
tinja
u da
ri tin
gkat
rele
vans
i ter
hada
p pe
ncap
aian
vis
i, m
isi R
PJM
D
*** n
ada
lah
tahu
n re
ncan
a, n
+ 1
ada
lah
satu
tahu
n se
tela
h ta
hun
renc
ana
Prog
ram
dan
ke
giat
an S
PM
Indi
kato
r S
PM
Targ
et
Tahu
nan
SPM
Mem
perti
mba
ngka
nha
sil c
ostin
g SP
M
205www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Integrasi dalam RENSTRA
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif. Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 adalah sebagai
berikut:
Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010
Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan
Tahap 1 Persiapan penyusunan Renstra SKPD
Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra SKPD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD, Pengumpulan Data dan Informasi
Tahap 2 Penyusunan rancangan Renstra SKPD
Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi,2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD,4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD,6. Perumusan isu-isu strategis,7. Perumusan visi dan misi SKPD,8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Rancangan renstra s.d rumusan sasaran jangka menengah ini dikirim ke
Bappeda, sebagai bahan penyusunan RPJMD. Setelah menerima SE dari kepala daerah, proses penyusunan dilanjtkan,
10. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
206 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan
13. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
14. Pelaksanaan forum SKPD
Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD
Tahap 3 Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD
Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD (berdasarkan hasil verifikasi dan ketetapan RPJMD)Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan akhir Renstra SKPD, mengikuti format yang berlaku
Tahap 4 Penetapan Renstra RKPD
Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah
Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD
yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah
Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh
SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja
layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan
tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas
kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah
dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.
Proses penyusunan rancangan Renstra SKPD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
207www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Proses integrasi SPM kesehatan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan dimulai dari saat penyusunan
rancangan renstra SKPD ini. Analisis pelayanan SKPD diantaranya berisi gambaran kinerja pencapaian SPM
bidang kesehatan. Dengan demikian jika dalam implementasi SPM bidang kesehatan masih terdapat masalah,
hal itu akan menjadi isu strategis dan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.
Berikut contoh tabel analisis dalam menyusun target renstra SKPD berdasarkan realisasi pencapaian indikator
SPM.
Perumusan Visi dan Misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan Sasaran
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Analisis Gambaran Pelayanan
SKPD
Penelaahan RTRW
Penelaahan KLHS
Pengolahan Data dan Informasi
SPM
Perumusan Strategi dan Kebijakan
Perumusan rencana kegiatanindikator kinerja
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal
penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada
Bappeda
- Pendahuluan- Gambaran pelayanan
SKPD- Isu-isu strategis
berdasarkan tugas pokok dan fungsi
- Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
- Rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Rancangan Renstra SKPD
Renstra-KL dan Renstra
SKPD Provinsi
208 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Tabel Analisis dalam Menyusun Target Renstra SKPD Berdasarkan Realisasi Pencapaian Indikator SPM
NO Indikator *)SPM/
standar nasional
Target Renstra SKPD tahun ke
Realisasi Capaian tahun ke
Rasio capaian tahun ke Catatan
Analisis1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Indikator SPM kesehatan menjadi prioritas
Angka pencapaian indikator SPM kesehatan yang diisikan pada tabel di atas merupakan angka wilayah, hasil
kerja dari seluruh Puskesmas dan institusi pelayanan kesehatan lain di daerah tersebut. Catatan analisis
dibuat untuk melengkapi informasi tentang masalah atau kendala dalam pencapaian masing-masing indikator
SPM kesehatan yang dihadapi oleh Puskesmas dan jejaringnya, sebagai pertimbangan dalam merumuskan
rencana kegiatan dalam renstra Dinas Kesehatan.
Proses perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada tahapan berikut ini:
1. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD (memperhatikan SPM)
2. Rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pemb.
3. Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan melalui kegiatan dalam rangka mencapai
target outcome program SKPD
4. Lakukan perumusan kegiatan
5. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan
6. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome
7. Periksalah apakah total biaya program sesuai dgn pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan
prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dgn pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan
kegiatan ini menjadi salah satu bahan yg akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD
8. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan
209www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per
tahun.
Hasil akhir dari proses di atas selanjutnya dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif SKPD, seperti contoh berikut ini.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten X
Tuju-an
Sasar-an
Indi-kator
Sasar-an
Program dan
Kegiatan
Indikator kinerja
program (outcome) & indikator
kinerja kegiatan (output)
Data capaian
pada tahun awal
peren-canaan
Target Kinerja dan kerangka pendanaan
SKPD penang-
gung jawab
LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja
pada akhir periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mengacu para rencana pencapaian SPM
Hasil inilah yang diajukan untuk mendapat persetujuan sebagai dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan,
sehingga program dan pendanaan yang saat ini masih bersifat indikatif nantinya bisa menjadi definitif, dan
menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan.
Integrasi dalam RENJA dan RKA
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan program dan kegiatan
Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal
210 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk SPM), dan kebijakan propinsi.
Proses penyusunan renja SKPD terdiri dari 4 tahap utama, yaitu sebagai berikut.
Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan
1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD
Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD, Orientasi mengenai Renja SKPD, Penyusunan Agenda Kerja, Pengumpulan Data dan Informasi,
2 Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD:
1. Pengolahan data dan informasi;2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra SKPD;4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;6. Perumusan tujuan dan sasaran;7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;8. Perumusan kegiatan prioritas;9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;11. Pembahasan forum SKPD; dan12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM
Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD: Penyajian rancangan Renja SKPD menurut sistimatika tertentu yang telah ditetapkan
3 Pelaksanaan Forum SKPD
Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota: membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait
4 Penetapan Renja SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah
211www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan
menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Berikut ini
bagan alir penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data
dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan
dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD.Analisis kinerja pelayanan SKPD
berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja
pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis
kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan
sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan. Berikut ini gambaran posisi SPM dalam penyusunan Renja SKPD.
Bagan Penerapan SPM Dalam Penyusunan Rancangan Renja-SKPD
212 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Bag
an A
lir T
ahap
an P
enyu
suna
n R
enja
SK
PD K
abup
aten
/Kot
a
213www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Perumusan program dan kegiatan Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan
SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk
SPM), dan kebijakan provinsi. Berikut ini contoh format untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD.
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD ................. Kabupaten/kota ...................
NO IndikatorSPM/
Standar Nasional
Target Renstra SKPDRealisasi Capaian
ProyeksiCatatan AnalisisTahun
(n-2)Tahun(n-1)
Tahun(n)
Tahun(n+1)
Tahun(n-2)
Tahun(n-1)
Tahun(n)
Tahun(n+1)
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Untuk SPM bidang kesehatan, SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan.Pencapaian SPM Dinas
Kesehatan adalah merupakan hasil kerja seluruh institusi pelayanan kesehatan di daerah tersebut, dengan
Puskesmas sebagai motor penggerak utamanya.Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam
merumuskan rencana program dan kegiatan.Berikut contoh format untuk perumusan rencana program dan
kegiatan SKPD.
214 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ……….dan Prakiraan Maju Tahun……….
Provinsi/Kabupaten/Kota ………….
Nama SKPD : …………… lembar …… dari …...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Lokasi
Target Capaian Kinerja (SPM)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja (SPM)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)
Karena ujung tombak dari pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Puskesmas, maka
penyusunan dokumen di atas harus mengakomodasi segala permasalahan dan rencana kegiatan yang
disusun di Puskesmas. Sehingga diharapkan proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dilakukan
sejalan dengan proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan.
215www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Jika digambarkan dalam bentuk skematis, maka urutan penyusunan Renja Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut.
Bagan Keterkaitan antara PTP dengan Renja Dinas Kesehatan
Penyusunan Rencana Kegiatan oleh Masing-
Masing Program/Unit Kerja di Puskesmas
Penyusunan Rencana Kegiatan Puskesmas
dengan Melibatkan Semua Program/Unit Kerja
Penyusunan Rencana Tahunan
Dinas Kesehatan dengan Melibatkan Semua
Puskesmas
PENYUSUNAN PERENCANAAN DI PUSKESMAS
PENYUSUNAN PERENCANAAN
DI DINAS KESEHATAN
Ren-cana
Program A
Ren-cana
Program B
Ren-cana
Program ......
Kompilasi dan Pembahasan Semua Rencana Program/
Unit Kerja
RANCANGAN PTP (PERENCANAAN TINGKAT
PUSKESMAS)
Kompilasi dan Pembahasan Semua Usulan PTP dari Seluruh
Puskesmas di Tingkat Dinas
RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Forum SKPD
untuk Membahas Rancangan Renja Dinas Kesehatan
RENJA DINAS KESEHATAN
(DEFINITIF)
Penyesuaian dengan Renja
Dinas Kesehatan Program/Unit Kerja
PTP (PERENCANAAN
TINGKAT PUSKESMAS)
Dengan memperhatikan bagan tersebut, maka penting untuk disepakati waktu penyusunan PTP yang tepat
agar kegiatan yang tercantum dalam PTP dan Renja Dinas Kesehatan bisa sejalan.
Berikutnya adalah tabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi adanya integrasi prencanaan dan
pembiayaan SPM bidang kesehatan ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.
216 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Analisis kesesuaian perencanaan dan pembiayaan SPM bidang kesehatan dengan perencanaan dan pembiayaan daerah
SPM Bidang Kesehatan Kesesuain dengan Dokumen
Perencanaan Daerah (RPJMD,
RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD dan
Renja SKPD)
NoIndikator Umum
Target Capaian Gap Penyebab
Intervensi Program
dan Kegiatan
Pelayanan kesehatan dasar 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a
13b
13c
13d
13e
14
Pelayanan Kesehatan Rujukan
15
16
Penyelidikan epidemiologi dan penangulangan KLB
17
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18
217www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Contoh Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD
yang terlampir:
218 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 6.1 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD
Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.1Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan
Pemenuhan SPM Dalam RPJMD
219www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
220 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
221www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan Daerah
Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan
Pemenuhan SPM Dalam Perencanaan Tahunan Daerah
222 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
223www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
c) Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD
Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan
Pemenuhan SPM Dalam Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD
224 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
225www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
d) Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan SKPD
Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan
Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan SKPD
226 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
227www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 7Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM
Tujuan Pembelajaran
Modul ini membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pemenuhan SPM, serta menyusun laporan
penerapan SPM bidang kesehatan.
Pendahuluan
Keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan memang diawali oleh adanya perencanaan yang baik.
Tetapi sebaik apapun dokumen perencanaan yang telah disusun, tidak akan banyak bermanfaat jika dalam
228 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
pelaksanaannya tidak menggunakan perencanaan tersebut sebagai acuan. Disinilah pentingnya kegiatan
monitoring dan evaluasi (Monev atau M&E). Monitoring akan membantu pelaksana program agar proses yang
dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pada akhirnya target kinerja yang ditetapkan dapat
tercapai. Melalui kegiatan evaluasi, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta
hambatan atau kendala yang ada, sebagai feedback untuk perbaikan pada tahap selanjutnya.
Merujuk hal tersebut, maka dalam Modul Pendampingan SPM Kesehatan ini pokok bahasan mengenai
monitoring dan evaluasi, serta laporan kinerja juga menjadi bagian yang penting.
1. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring adalah pemantauan terus menerus pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang
dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi
yang seharusnya. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik dan objektif pada desain, implementasi, dan hasil
yang dicapai oleh sebuah program atau kegiatan yang sedang atau telah berlagsung. Tujuan dari evaluasi
adalah untuk memperbaiki kebijakan dan rencana intervensi selanjutnya berdasarkan feedback dari hasil
evaluasi saat ini, serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat.
Berdasarkan waktu pelaksaannya evaluasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu evaluasi formatif dan evaluasi
sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, sedang evaluasi
sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program. Evaluasi bertujuan agar diketahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam Permenkes no 741/MENKES/PER/VII/2008 Bab VI pasal 8 dinyatakan bahwa “Menteri Kesehatan
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh pemda dalam rangka menjamin
akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Monitoring tersebut juga dilakukan oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota secara berjenjang.
Pada tingkat SKPD, monitoring dan evaluasi dan evaluasi juga harus dilaksanakan. Sebagaimana diketahui
bahwa penanggungjawab operasional SPM bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Dalam mengemban
kewajiban menyelenggarakan SPM Dinas Kesehatan bekerja bersama dengan Puskesmas dan institusi
mitra lain di daerah. Pemberi pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah
Puskesmas.
229www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Puskesmas dengan konsep kewilayahannya mengemban tanggungjawab atas terselenggaranya SPM bidang
kesehatan pada masyarakat di wilayah kerjanya.Di area wilayah kerja ini, Puskesmas tidak bekerja sendiri.
Puskesmas memiliki jejaring pada level di bawahnya, yaitu Puskesmas pembantu, polindes dan bidan di desa.
Gambaran ini menjelaskan bahwa ada pembagian tanggungjawab berjenjang dalam penerapan SPM bidang
kesehatan ini.Oleh karena itulah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM juga dilaksanakan
secara berjenjang.Berikut gambaran ringkasnya.
2. Penyusunan Laporan Pencapaian SPM
Pemerintah daerah secara rutin harus melaporkan hasil penerapan SPM yang menjadi tanggungjawabnya.
Di dalam Permendagri No. 6 tahun 2007 disebutkan bahwa penerimaan data SPM bidang Kesehatan
dilaporkan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Aplikasi SPM Kesehatan (yang diinput oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi)
2. Langsung dari daerah (berkunjung/dikunjungi) dan diinput ke aplikasi SPM Kesehatan
3. Faksimili, E-mail (diinput ke aplikasi SPM Kesehatan)
Pelaporan data SPM bidang Kesehatan saat ini dilakukan sekali setahun. Updating (pemutakhiran) data
hasil SPM bidang Kesehatan dapat dilakukan oleh pengelola data di kabupaten/kota.
Skema pelaksanaan monev
Keterangan:
------- - - - - : Bersifat Koordinatif
: Bersifat Instruksional/komando
RS DINAS KESEHATAN
Puskesmas Induk A
Puskesmas Induk B
Pustu Polindes BPS DPS Pustu Polindes DPS BPS
LEVELKABUPATEN
LEVELKECAMATAN
LEVELKELURAHAN/DESA/KAMPUNG
230 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Di dalam Permendagri No. 6 tahun 2007 selain disebutkan tentang kewajiban untuk membuat laporan
tersebut juga telah menjelaskan sistematika npelaporan yang harus disusun (format selengkapnya
terlampir). Demikian juga dalam permenkes No. 741 tahun 2008, juga disebutkan bahwa Bupati/
Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan
kepada Menteri Kesehatan. Berdasarkan laporan teknis tahunan tersebut Menteri Kesehatan melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.
3. Memahami Formula Pengukuran SPM
Untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang
kesehatan, harus memahami konsep pengukuran SPM. Masing-masing indikator SPM memiliki fomula
pengukuran yang spesisik. Penjelasan selengkapnya tentang formula pengukuran SPM telah dibahas
pada Bab III.
4. Jenis Data dan Sumber Data
Data kegiatan SPM yang sebagai bahan menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang kesehatan secara
garis besar terdiri dai 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari aktivitas pelayanan sehari-hari di Puskesmas, misalnya catatan kunjungan
ibu hamil, sedang data sekunder adalah data yang diperoleh dari pelaporan pihak lain, misal laporan
kunjungan K4 dari Bidan Praktek swasta dan RS.
Data pencapaian SPM yang dilaporkan berasal dari berbagai sumber. Secara garis besar, sumber data
yang diperlukan untuk menghitung pencapaian SPM bidang kesehatan berasal dari:
1. Data dari Institusi kesehatan:
a. Dinas Kesehatan
b. Rumah sakit (milik pemerintah dan swasta)
c. Puskesmas dan jaringannya
d. Pemberi pelayanan kesehatan swasta: Bidan praktek swasta, dokter praktek swasta, klinik swasta)
2. Data dari institusi non kesehatan:
a. BPS
b. Kecamatan
c. Dinas Pendidikan
Uraian selengkapnya mengenai jenis dan sumber data telah dibahas dalam Bab III buku modul ini.
231www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
5. Waktu Pengumpulan Data
Pelaporan SPM dilakukan secara rutin tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut:
Skema hubungan pelaporan SPM bidang kesehatan
Pem
bina
an d
an P
enga
was
an
Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Unit Pelaksana SPM Kesehatan (Puskesmas dan
Jaringannya)
Kementerian Kesehatan dan Kemendagri
Gubernur
Bupati Kabupaten/Kota Pem
bina
an d
an P
enga
was
an
Daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota wajib membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM
bidang kesehatan. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk daerah kabupaten/
kota diserahkan kepada propinsi (Gubernur) melalui surat Bupati/Walikota paling lambat bulan Februari.
Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk daerah propinsi dan laporan ringkasan
penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan daerah kabupaten/kota diserahkan kepada Menteri
Kesehatan melalui surat Gubernur paling lambat bulan Maret. Kementerian kesehatan membuat laporan
penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota secara
nasional dan di sampaikan ke menteri dalam negeri melalui surat menteri kesehatan paling lambat bulan April.
6. Teknik Analisis dan Pengolahan Data
Data kegiatan bidang kesehatan yang terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya ditotal untuk
memperoleh nilai akhir, dan dimasukkan ke rumus SPM untuk bisa mengetahui tingkat pencapaiannya.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab III, beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM
kesehatan meliputi:
1. Cleaning dan editing
2. Categorizing
232 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Calculating
4. Tabulating
Berbagai langkah pengolahan tersebut dilakukan untuk menghasilkan hasil perhitungan SPM yang akurat.
7. Kesimpulan Hasil Pengolahan Data
Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang SPM, maka
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profile penerapan dan pencapaian SPM,
mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator SPM, memuat program
dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPK menyangkut kapasitas dan sumber daya
yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM.
Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan,
distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan
masukan dalam mengembangkan rencana pencapaian SPM kedepan. Penyusunan profil difokuskan
kepada data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung pencapaian masing-masing indikator SPM.
Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk:
a. Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan
pencapaian SPM untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu untuk segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM
di daerah;
c. Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan termasuk potensi dan permasalahan
penerapan SPM;
Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis:
1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah.
2. Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas
waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan
SPM, dan satuan harga kegiatan.
4. Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar
yang memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya
pemenuhan SPM.
233www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Apabila diperlukan dalam penyusunan profil pelayanan dasar di setiap SKPK dan penggabungan kedalam
Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota dapat melibatkan fasilitator atau tenaga ahli yang memiliki
pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan pendampingan penyusunan profil pelayanan dasar.
Hasil Analisa Profile Penerapan dan Hasil Pencapaian SPM ini akan dipergunakan sebagai:
a. Bahan masukan dalam pemutahiran data dan pengembangan sistem informasi pada setiap SKPK
yang bertanggungjawab dengan pendataan indikator SPM.
b. Sebagai masukan dalam melaksanakan perhitungan pembiayaan SPM.
c. Sebagai masukan dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan.
d. Sebagai masukan dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Daerah (RPJMK, RKPK, Renstra-SKPK, Renja-SKPK, KUA & PPAS, RKA SKPK serta APBK).
e. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM.
f. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian
penghargaan dan sangsi bagi SKPD yang berprestasi.
8. Umpan Balik Hasil Monev Kepada Para Pihak Terkait
Jika laporan data SPM Kesehatan memenuhi kriteria valid maka data SPM Kesehatan dapat dimanfaatkan
untuk beberapa tujuan berikut:
1. Evaluasi kinerja jajaran kesehatan (tiap jenjang administrasi), efektivitas & efisiensi
2. Penyusunan profil kesehatan/paket data lain
3. Penghitungan hasil/cakupan program
4. Data daerah setempat (penyusunan bahan kunjungan kerja)
5. Bahan pengusulan anggaran
6. Dasar alokasi sumber daya kesehatan
Hasil inilah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik kepada para pihak
terkait.
234 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Catatan untuk Pelajaran
1. Peserta yang diundang dan persiapan
Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM dan pihak dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Bappeda dan Sekda yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana-rencana dan anggaran daerah,
serta Forum Multi Stakeholder),
Sebaiknya ada rapat calon peserta sebelum training untuk membahas data tentang pencapaian SPM
(termasuk pencapaian tahun terakhir) yang perlu dikumpulkan untuk dipakai dalam training.
2. Waktu
Dua hari
Waktu Pokok BahasanHari I:
2 x 60 menit Monitoring dan evaluasi penerapan SPMDiskusi dan tanya jawab
2 x 60 menit Menyusun pelaporan SPMDiskusi dan tanya jawab
3 x 60 menit Review mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan selama iniPerancangan mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan
Hari I:3 x 60 menit Latihan kelompok: Penyusunan rencana monev
Reporting out hasil latihan4 x 60 menit Latihan kelompok: menyusun laporan penerapan SPM
Reporting out hasil latihan
235www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Proses Fasilitasi
a) Pengantar• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
penerapan SPM bidang kesehatan.
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,
dengan alokasi waktu 7 x 60 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah mekanisme monev dan penyusunan laporan penerapan SPM. Hari kedua diisi dengan
latihan dan diskusi tentang 2 topik tersebut.
b) Pemaparan materi Hari I• Narasumber menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi SPM dengan Presentasi 7a Mekanisme
Monitoring Dan Evaluasi.
• Diskusi dan tanya jawab.
• Narasumber menjelaskan tentang penyusunan laporan penerapan SPM dengan Presentasi 7b
Penyusunan Laporan SPM serta templat laporan umum (dari Kemendagri) dan templat laporan
khusus (dari Kemenkes) pada Lampiran.
• Diskusi dan tanya jawab.
• Review dan diskusi pelaksanaan monev dan pelaporan SPM.
c) Kegiatan hari II• Minta peserta untuk berlatihan menyusun dan melaksanakan monev.
• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan.
• Minta peserta untuk berlatih menyusun laporan penerapan SPM.
• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan.
d) Penutup Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
4. Lampiran yang terkait
Lihat Lampiran D untuk templat:
• Templat Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM.
• Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM.
• Evaluasi Penyelenggaraan SPM.
236 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
5. Contoh Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di
CD yang terlampir:
237www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 7.1 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi
Lihat materi presentasi pada folder modul-7 : Presentasi 7.1 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi.
238 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi 7.2 Penyusunan Laporan SPM
Lihat materi presentasi pada folder modul-7 : Presentasi 7.2 Penyusunan Laporan SPM
239www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
240 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
241www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Modul 8Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan
Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran modul ini adalah menguraikan substansi tentang pelaksanaan praktek yang baik dalam
penerapan rencana pemenuhan SPM, dengan indikasi praktek baik dalam penerapan SPM, dan dan scaling-
up(perluasan)penerapannya.
Pendahuluan
Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari
Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah
242 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
wajib mengupayakan sumber daya dan fasilitasi proses pelayanan satuan kerja agar standar pelayanan
minimal yang menjadi tanggungjawabnya dapat dipenuhi.
Berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah disusun tiap satuan kerja dan unit-unit kerja wajib
menyusun standar teknis yang akan menjadi acuan langkah-langkah untuk mencapai standar pelayanan
minimal tersebut. Demikian juga perlu disusun lebih lanjut prosedur kerja/standar prosedur operasional
maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan.
Terkait dengan kegiatan penerapan SPM bidang kesehatan, prosedur kerja standar untuk hal-hal yang bersifat
non medis dapat disusun atau dikembangkan sendiri sesuai dengan pengalaman daerah dalam mendapatkan
hasil yang optimal.Sedangkan untuk prosedur pelayanan kesehatan yang bersifat medis menggunakan standar
yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait.
Dilaksanakannya standar secara konsisten dan diperolehnya hasil yang optimal, merupakan indikasi bagi
terbentuknya good practice.
Indikasi Praktek Baik (Good Practices) Penerapan SPM
Sebetulnya, rencana pemenuhan SPM hanya alat Pemerintah untuk mendorong pemda meningkatkan
pelayanan kepada masyarakatnya.Tugas pokok pemda adalah melayani masyarakat.Praktek baik penerapan
SPM adalah praktek yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sunguh melayani rakyat yang
membutuhkan. Pemenuhan target SPM kesehatan – yaitu pemenuhan target melayani lebih baik - hanya akan
tercapai melalui serangkaian upaya sistematis dan berkesinambungan adalah komitmen pemerintah dalam
berbagai level untuk memberi dukungan konkrit kepada pihak yang memberi pelayanan kepada masyarakat
berupa kebijakan dan sumber daya yang mendukung, pemimpinan dan manajemen yang mengarahkan dan
mendorong kerjasama antar semua pihak yang terkait, sistem yang mampu menggerakkan dan mengarahkan
serta pengawasan yang mendorong.
Negara telah menjalankan good governance adalah: Organisasi publik beroperasi secara transparan,
accountable (bertanggungjawab), predictable (dapat diduga), responsive (berdaya tanggap), dan melibatkan
partisipasi masyarakat. Bullivant, et all, dalam buku Good Governance Handbook mengatakan beberapa aspek
yang mendukung terlaksanananya good governance di sektor kesehatan adalah:
1. Kejelasan visi
2. Strategi yang jelas dalam mencapai visi
243www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Kepemimpinan yang supportif terhadap upaya pencapaian visi.
4. Adanya jaminan (assurance) bahwa organisasi akan mendukung upaya pencapaian visi tersebut melalui
kebijakan yang mampu memberi rasa aman pada para pelaku yang terlibat dalam upaya pencapaian visi.
5. Adanya standar perilaku yang jelas termasuk standar operasional prosedur yang lengkap tentang
mekanisme pelaksanaan kegiatan.
6. Adanya dukungan dari organisasi dalam bentuk dukungan sumber daya dan berbagai bentuk dukungan
yang diperlukan.
Dari berbagai penjelasan di atas, aplikasi good governance dan good management dalam penerapan SPM
bidang kesehatan antara lain bisa berupa hal-hal berikut ini:
1. Dukungan pemerintah dalam berbagai level, dalam wujud:
i. Adanya kebijakan spesifik daerah yang disusun terakit dengan penerapan SPM bidang kesehatan.
ii. Terintegrasikannya rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah
(RPJMD, RKPD).
iii. Adanya support sumber daya yang memadai bagi terselenggaranya pelayanan sesuai standar
(terakomodasinya anggaran penerapan SPM dalam dokumen KUA-PPAS, pemenuhan kebutuhan
SDM, alat dan bahan medis, dan sumber daya lain yang diperlukan).
iv. Keterlibatan aktif pimpinan pemerintah daerah (bupati/walikota) dalam monitoring dan evaluasi
penerapan SPM bidang kesehatan.
2. Patisipasi masyarakat yang tinggi, dalam bentuk:
i. Kesediaan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perancangan dan evaluasi kegiatan penerapan
SPM, misal: aktifnya forum multi stakeholder.
ii. Keterlibatan dalam setiap kegiatan penerapan SPM, misal kehadiran saat pelayanan kesehatan di
Posyandu (angka D/S tinggi).
iii. Kesadaran masarakat untuk bertanggungjawab secara mandiri atas pemenuhan pelayanan kesehatan
dasar bagi diri dan keluarganya, misal: pola pencarian pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
pelayanan kesehatan modern (contoh: jika melahirkan yang dicari adalah bidan, bukan dukun).
3. Adanya kejelasan dan transparansi pelayanan, dalam bentuk:
i. Diimplementasikannya secara sistematis tahapan penerapan SPM kesehatan mulai dari penyusunan
rencana hingga monev dan penyusunan laporan dengan mengacu pada kaidah pengelolaan yang baik.
ii. Tersusunya dokumen perencanaan dan pembiayaan SPM untuk daerah setempat.
iii. Tersedia dan diimplementasikannya standar operasional prosedur untuk menjamin mutu pelayanan
244 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
iv. Keterlibatan unsur pimpinan secara aktif.
v. Tersusunnya dokumen pelaporan penerapan SPM yang akurat dan tepat waktu.
4. Adanya jejaring dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya: institusi pemberi pelayanan kesehatan
swasta, lintas sektor, dan dunia usaha.
Good Practice dan Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan dapat diukur dari aspek input, proses, output, outcome, dan dampak dari pelayanan
tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal, diperlukan implementasi dari konsep good practice seperti
tersebut di atas. Pembakuan model good practices dalam organisasi untuk memperoleh hasil terbaik dapat
dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja (performance management). Manajemen
kinerja adalah sebuah pendekatan manajemen yang utamakanuntuk memastikan bahwa sasaran organisasi
telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.
KINERJA telah mengawali implementasi good practices ini dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan dan Penguatan Forum Multi Stakeholder
Forum Multi Stakeholder adalah media untuk mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk
merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama serta untuk melakukan upaya mencapai tujuan
bersama.Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan dari masyarakat (individu dan atau kelompok),
eksekutif, legislative, media, sektor bisnis, dan lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama antar
pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengembangkan proses dialogis dan membangun
kesadaran bersama serta melakukan aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, forum multi stake
holder ini merupakan proses dialogis antara penyedia layanan dan pengguna layanan untuk mencapai
suatu pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terjangkau. Apa yang telah diupayakan oleh pemerintah
(selaku penyedia layanan publik) serta apa yang terjadi dan diharapkan masyarakat (selaku pengguna
layanan) harus diupayakan ada titik temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk
menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi peran dan tanggung
jawab, berbagi informasi, saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Forum Multi Stakeholder,
tidaklah harus merupakan pertemuan formal, loka karya atau bahkan merupakan organisasi atau lembaga
formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal.Pada tahapan lebih lanjut, Forum
245www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Multi Stakeholder bisa saja didorong menjadi organisasi atau lembaga formal jika memang diperlukan
sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal.
2. Sosialisasi konsep SPM bidang kesehatan kepada berbagai pihak.
Upaya pencapaian SPM bidang kesehatan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan
dalam hal ini berperan sebagai leading sector, tetapi peran serta, kontribusi dan dukungan dari SKPD lain
sangat diperlukan. Menyadari hal tersebut, KINERJA dalam mengawali upaya percepatan pencapaian
SPM di setiap kabupaten/kota mitra, selalu menyelenggarakan workshop yang melibatkan semua unsur
yang terkait, misalnya dari Bappeda, Bagian Organisasi Pemda, lintas sektor lain, termasuk dari unsur
pimpinan pemerintah daerah dan DPRD. Melalui langkah ini diharapkan ada kesamaan persepsi dan
kesatuan gerak langkah dari berbagai pihak tersebut untuk bersama-sama mengawal dan mewujudkan
penyelenggaraan SPM kesehatan secara optimal.
3. Training of trainer SPM bidang kesehatan
Filosofi mendasar yang dimunculkan dalam kegiatan training of trainer (pelatihan bagi pelatih/fasilitator/
tim inti) SPM bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh KINERJA adalah penguatan kapasitas lokal
(capacity building). Dengan demikian setiap daerah akan mempunyai tenaga ahli lokal yang bisa berperan
sebagai rujukan permasalahan SPM di daerahnya masing-masing.
4. Pelaksanaan costing SPM bidang kesehatan dan integrasi rencana pemenuhan SPM ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah
Dukungan dana yang memadai merupakan modal bagi terselenggaranya upaya pemenuhan SPM. Agar
rencana kegiatan pemenuhan SPM mendapatkan alokasi dana yang sesuai, Dinas Kesehatan selaku
penanggungjawab teknis SPM kesehatan harus mampu menyusun anggaran SPM dengan berdasarkan
pada standar pembiayaan yang jelas dan rasional. Disinilah peran pentingnya costing SPM dilakukan.
KINERJA mendorong dan memfasilitasi daerah dalam melakukan costing SPM, dan mengawal proses
integrasinya ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.
5. Janji layanan
Sebagai lembaga yang concern dengan standar pelayanan publik (SPP), KINERJA mendorong dan
membentuk sistem pelayanan yang baik di kabupaten/kota mitra KINERJA. Salah satu bentuknya adalah
fasilitasi penyusunan janji layanan.
246 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
6. Benchmarking implementasi SPM
Bentuk upaya akselerasi pencapaian SPM lain yang dilakukan KINERJA adalah melalui kegiatan
benchmarking. Melalui kegiatan benchmarking, kabupaten/kota dapat belajar secara cepat keberhasilan
daerah lain sehingga diharapkan mampu menjadi motivator dan acuan dalam pengembangan di
daerahnya masing-masing.
Teknik Praktis Scale-Up
KINERJA adalah program pemerintahan yang didanai USAID (2010-2015) untuk meningkatkan pelayanan
public di Indonesia. KINERJA bekerja dengan lokal goverment (pemerintah daerah) kabupaten/kota untuk
membuat pelayanan lebih responsive sambil membangun kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat untuk
menuntut layanan yang lebih berkualitas dari pemerintah. Kegiatan yang dijalankan KINERJA bergerak di
semua tingkat pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyediaan layanan.
Kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang kesehatan oleh Kinerja USAID saat ini dilakukan secara
terbatas pada beberapa propinsi dengan area beberapa kabupaten/kota terpilih di propinsi tersebut. Success
story (cerita tentang keberhasilan) pada daerah yang mendapat pendampingan ini diharapkan dapat menyebar
ke daerah lain, sehingga daerah lain yang tidak mendapat pendampingan langsung juga dapat mengalami
keberhasilan yang sama. Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan scale up.
Teknik scale up diartikan sebagai sebuah teknik yang dapat ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan
suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan
saja. Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi (bukan daerah proyek) bisa dengan cepat
mengadaptasi dan meraih keberhasilan yang serupa dengan daerah proyek.
Istilah scaling up digunakan dalam sektor kesehatan dalam konteks yang luas, diantaranya:
1. Scaling up input, misal berupa: peningkatan anggaran belanja untuk kegiatan tertentu, pengadaan SDM
kesehatan sesuai dengan kopetensi yang dipersyaratkan, pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk
menjangkau kebutuhan yang lebih luas, dan sebagainya.
2. Scaling up penyediaan layanan, misalnya dengan menambah jumlah unit layanan, mendekatkan unit
layanan ke masyarakat, bekerja sama dalam penyediaan layanan dengan pihak lain.
3. Menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, misalnya melalui penataan organisasi,
247www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
penataan beban kerja pegawai, dan sebagainya, supaya ada sisa sumber daya untuk kegiatan lain.
4. Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
5. Scaling up dari upaya terbatas kepada upaya untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan.
Terkait dengan kerangka kerja pendampingan SPM bidang kesehatan oleh Kinerja USAID, konsep scaling up
yang hendak dikembangkan adalah konsep yang ke-lima. Scaling up untuk tujuan ini dapat ditempuh dengan
dua cara, yaitu vertical scaling up dan horizontal scaling up.
Verticals caling up dilakukan dengan meluncurkan konsep yang sistematis yang telah terbukti keefektifannya
di tingkat lokal dengan melembagakannya sehingga mencapai dampak yang lebih luas. Contohnya adalah
pembuatan peraturan atau kebijakan yang lahir dari konsep percontohan. Horizontal scaling up berarti
meluncurkan suatu konsep yang dapat memperluas cakupan area geografis kegiatan. Horizontal scaling up
dapat dilakukan sendiri oleh organisasi penyelenggara proyek ataupun bekerja sama dengan organisasi lain,
misalnya dengan membuat organisasi payung (organisasi yang bisa memayungi keberlanjutan proyek pada
daerah yang lebih luas), bekerja sama dengan lembaga pelatihan, serta melibatkan perusahaan swasta atau
lembaga donor lain.
Scaling up kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan
kedua pendekatan tersebut, yaitu vertical scaling up dan horizontal scaling up. Vertical scaling up dilakukan
dengan penyusunan aturan atau kebijakan sebagai hasil dari proses pendampingan. Misalnya: pembakuan
langkah pendampingan dalam bentuk modul atau buku untuk diadvokasi ke jajaran kementerian kesehatan
agar bisa diadaptasi sebagai petunjuk teknis dan bisa dipergunakan secara luas di berbagai daerah. Selain
buku atau modul, pembakuan software tertentu yang digunakan dalam proses pendampingan (misalnya
software untuk kegiatan costing SPM) juga bisa digunakan untuk vertical scaling up ini.
Horizontal scaling up yang dapat dilakukan melalui beberapa contoh kegiatan berikut ini:
1. Membuka kesempatan dan memfasilitasi daerah lain untuk melakukan kaji banding dan belajar di daerah
dampingan.
2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah lain agar
konsep pendampingan yang telah dilakukan bisa dipahami dan diadaptasi oleh daerah lain tersebut.
3. Membentuk Self Help Group (SHG) yang terdiri dari tokoh kunci yang berasal dari daerah pendampingan,
untuk bisa berperan sebagai technical assitance bagi daerah lain yang ingin mengadaptasi pola dari
daerah pendampingan.
4. Mengadakan ‘road show’ di level propinsi dengan melibatkan Self Help Group tersebut agar propinsi lain
mengatui success strory di daerahnya dan berkeinginan untuk mengadaptasi.
248 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Beberapa hal diperlukan agar proses scaling up dapat dijalankan diantaranya adalah:
1. Scaling up pada umunya melibatkan partnership dengan organisasi lain, terutama orgnisasi yang bergerak
di bidang kesehatan, keuangan (bisa berupa lembaga donor), dan pemerintah selaku regulator.
2. Scaling up membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi untuk mendorong aar proses terus berjalan
3. Pelaksanaan monitoring merupakan hal yang sangat krusial untuk mengukur kemajuan relatif terhadap
pencapaian tujuan akhir dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat proses scaling up.
Berikut ini checklist yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan scaling up kegiatan.
Tahapan kegiatan
Pertanyaan kunci + + + - - -
Evaluasi pengalaman
Sudahkah kita menggambarkan pengalaman dan good practices dari kegiatan kita secara jelas dan mudah dipahami?
Apakah kita memahami kondisi organisasi dan kecukupan pendanaan untuk scaling up?
Strategi Scaling up
Sudahkah kita mendiskusikan skenario kegiatan scaling up ini dengan berbagai pihak mitra lain?
Sudahkah kita menyepakati tahapan kegiatan dengan pihak mitra?
Sudahkah kita mendiskusikan berbagai kemungkinan yang terjadi saat scaling up dan menyepakati cara mengantisipasinya?
Memilih partners Sudahkah kita melakukan stakeholder analysis dan mendiskusikannya dengan berbagai pihak mitra?
Apakah stakeholder kunci memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk proses scaling up?
Sumber daya Apakah kita memiliki sumber daya manusia dan dana yang mencukupi untuk fase inisiasi?
Apakah inovasi proses scaling up yang akan dilakukan aman dari sisi finansial, ataukah ada skenario pembiayaan yang lain?
Monitoring dan upaya jaga mutu
Apakah kita memiliki instrumen untuk memonitor dan mengendalikan proses yang dijalankan bersama mitra kerja?Apakah kita sudah memahami ide inti inovasi yang akan di scaling up?
249www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Dengan mengisi checklist di atas akan dapat diketahui kesiapan proses scaling up serta dapat digunakan
untuk menyapkan proses scaling up agar berhasil dengan baik.
1. Contoh Presentasi di CD
Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di
CD yang terlampir:
250 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
a) Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan
Lihat materi presentasi pada folder modul-8 : Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan
251www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
252 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN B - Uraian Substansi
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up
Lihat materi presentasi pada folder modul-8 : Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up.
253www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
254 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN CCARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN TRAINING
Latar Belakang
1. Tujuan
Lampiran ini disusun sebagai pedoman untuk pihak yang mau melaksanakan fasilitasi dan training di
Pemda yang mau ikut cara KINERJA untuk merencanaan dan menganggarkan pemenuhan SPM di bidang
kesehatan yang terbukti sukses dalam peningkatan mutu kesehatan.
Himpunan modul training ini ditujukan bagi lembaga/instansi yang hendak melakukan fasilitasi untuk
pemenuhan SPM tersebut. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi
mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga latihan yang memasarkan
training saja.
Pada awal program KINERJA, pekerjaan penyusunan rencana dan anggaran SPM diatur dalam seri
lokakarya, dengan modul training pada awal setiap lokakarya. Proses yang sama dipakai pada tahun
berikutnya, karena ada peserta tim yang belum mengerti tugasnya, dan juga peserta lama tertarik
untuk ingat kembali substansinya. Pada tahun ketiga penyusunan rencana pemenuhan SPM, masih
direncanakan seri lokakarya diaman tim dapat bekerjasama, walaupun tidak semua daerah rasa perlu
ulang trainingnya. Lokakarya masih penting agar:
• Semua pemangku kepentingan dapat mengatur waktunya untuk berpartisipasi
• Ada fasilitator yang mendorong tim untuk menyempurnakan penghitungannya agar makin adil, efisien,
transparan, dan bertanggungjawab kepada publik.
2. Fasilitator
Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi tersebut selanjutnya disebut sebagai Fasilitator. Sangat penting
para Fasilitator, baik untuk fasilitasi prosesperencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di bidang
255www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
kesehatan, maupun fasilitasi training untuk itu, menguasai substansi yang diuraikan di lampiran B, dan
berfokus baik kepada keberhasilan Tim Penyusun SPM Kesehatandaerah yang akan dibentuk pemda/
SKPD. Ia harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan di daerah dan keterampilan sebagai
fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan training, memfasilitasi, dan mendampingi
pemerintah daerah di dalam proses pembentukan tim, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
program kesehatan.
Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok Fasilitator adalah untuk mengarahkan Tim penyusun SPM
Kesehatan tersebut dibentuk dari aparat/staf dinas, profesi dan LSM/CSO/unsur masyarakat yang
berkepentingan, untuk merencanakan dan menganggarkan pemenuhan target SPM tersebut.Bahan
dukungan fasilitasi ini disusun dari pengalaman KINERJA-USAID, dimana tugas fasilitasi dilaksanakan
oleh Konsultan STTA dan Organisasi Mitra Pelaksana KINERJA-USAID yang mengadakan fasilitasi baik
untuk training ataupun dukungan on-the-job.
3. Proses
Proses fasilitasi KINERJA-USAID digambarkan dalam bagan yang berikut:
256 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
4. Fokus Training
Dalam pengalaman KINERJA-USAID langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana.
Langkah 4 didukung training lain tentang Masyarakat Stakeholder Forum dan juga training tentang peran
media.Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 dan ke-7. Training yang disampaikan secara
bertahap selama proses fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM sampai hasilnya
dipakai dalam proses penganggaran tahunan. Setiap langkah training ditindaklanjuti dengan dukungan on-
the-job kepada Tim Penyusun SPM Kesehatan.
Pemaparan materi dilakukan sebagai langkah awal setiap kegiatan pihak dinas kesehatan dan Puskesmas
dalam perencanaan dan pengganggaran pemenuhan SPM bidang kesehatan.Ada satu modul fasilitasi
untuk setiap modul substansi yang dipresentasikan pada Lampiran B.
Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik dalam modul-modul berikut bersifat estimasi
ideal dari pengalaman fasilitasi KINERJA, tetapi dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dilakukan
penyesuaian, baik waktu lebih lama dimana tim kurang cepat memahami substansinya, atau lebih singkat
bila tim sudah menguasai substansi yang dipakai dalam penghitungan.
257www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 1Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
Peserta yang Diundang
Untuk modul pengantar ini, undang pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan SPM Kesehatan (Dinas
Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, dan Forum multi stakeholder)
Program Fasilitasi
1. Waktu Training
Total waktu yang dibutuhkan: 4 x 45 menit, dengan rincian sebagai berikut:
Waktu Pokok BahasanSesi 1 2 x 45 menit Servis standar bidang kesehatan
SPM kesehatan
258 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Waktu Pokok BahasanPentingnya SPM dan perencanaan pemenuhan SPM kesehatanDiskusi dan tanya jawab
Sesi 2 1 x 45 menit Pentingnya costing SPMDiskusi dan tanya jawab
Ssi 3 1 x 45 menit Praktek-praktek governance dalam servis standar pelayanan publik bidang kesehatanDiskusi dan tanya jawab
2. Proses Fasilitasi
1. Pengantara. Fasilitator melakukan pemetaan awal mengenai awareness dan knowledge peserta terkait dengan
konsep service standard dan SPM bidang kesehatan
b. Sampaikan kepada seluruh peserta pentingnya service standard dan SPM bidang kesehatan,
serta peran penting masing-masing pihak (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum multi
stakeholder) dalam pencapaian SPM.
c. Fasilitator menyampaikan perkembangan terkini mengenai standar pelayanan minimal di
Indonesia.
d. Berikan gambaran mengenai desain kegiatan pendampingan secara utuh, termasuk output yang
diharapkan. Desain pelatihan terbagi menjadi 3 sesi. Dua jam pertama membahas secara umum
tentang konsep service standar, SPM bidang kesehatan serta pentingnya SPM dan perencanaan
pemenuhan SPM kesehatan. Dua jam berikutnya membahas secara garis besar tentang
pentingnya costing SPM dan praktek governance dalam service standar. Sesi pertama diawali
dengan presentasi materi 60 menit, dan diskusi 30 menit, sedang sesi kedua dan ketiga waktu
presentasi 30 menit, dan tanya jawab 15 menit.
2. Sesi Ia. Narasumber menjelaskan tentang konsep service standar, SPM bidang kesehatan serta
pentingnya SPM dan perencanaan pemenuhan SPM kesehatan dengan menggunakan presentasi
1.1 Service Standard Bidang Kesehatan
b. Diskusi dan tanya jawab materi modul 1.1.
3. Sesi IIa. Narasumber menjelaskan tentang pentingnya costing SPM dengan menggunakan presentasi 1.2
‘Pentingnya costing SPM’
259www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi 1.2.
4. Sesi IIIa. Narasumber menjelaskan tentang praktek-praktek governance dalam service standar pelayanan publik
bidang kesehatan dengan menggunakan presentasi 1.3 ‘Praktek governance dalam standar pelayanan
publik bidang kesehatan’.
b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi I.3.
5. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
Tindak Lanjut
Setelah modul ini dilaksanakan, Kepala dinas dengan bantuan Fasilitator merancangkan SK untuk
pembentukan dan memberi tugas kepada Tim Penyusun SPM.
260 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 2Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM
Peserta yang Diundang
Anggota Tim Penyusun SPM serta narasumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum Multi
Stakeholder (MSF).
Sebelum modul ini dilaksanakan, Tim Penyusun SPM perlu ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala
Dinas.
Persiapan Peserta
Peserta diminta bawa dokumen yang berikut ini kepada lokakarya:
• Lembar kerja penyimpulan hasil pengolahan data (identifikasi) SPM untuk tahun-tahun sebelumnya
• Contoh lembar Laporan Bulanan Puskesmas
261www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Contoh lembar PWS Puskesmas
• Contoh format laporan mingguan surveilans
• Contoh Rekapitulasi Harian Register Persalinan Dan Ibu Nifas
• Contoh Kohort Kehamilan (atau rekapitulasi-nya)
Fasilitasi
1. Waktu lokakarya
Fasilitasi modul ini di program Kinerja biasa dilaksanakan dalam dua hari:
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1 4 x 45 menit Identifikasi capaian SPM per-indikatorLatihan mengidentifikasi capaian SPMReporting out hasil latihan
Sesi 2 2 x 45 menit Data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPMFormulir dan tally-sheet relevantDiskusi dan tanya jawab
Sesi 3 2 x 45 menit Teknik pengumpulan data (collecting)Diskusi dan tanya jawab
Hari II:Sesi 1 4 x 45 menit Latihan mengidentifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM
Reporting out hasil latihanSesi 2 4 x 45 menit Metode pengolahan data
Penyimpulan hasil pengumpulan dataMengetahui data capaian kinerja SPM terkiniLatihan dan reporting out
2. Proses fasilitasi
1. Pengantar
a) Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya peranan data dalam perhitungan
capaian SPM kesehatan. Agar dapat memperoleh data yang baik, penting untuk dibahas mengenai
jenis data, metode pengumpulan data dan pengolahan data.
262 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,
dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari.Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah identifikasi capaian SPM per-indikator, data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPM,
serta formulir, tally-sheet relevant dan teknik pengumpulan data. Hari kedua diawali dengan
berlatih mengidentifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM, dan dilanjutkan dengan
pemaparan materi tentang metode pengolahan data, penyimpulan hasil pengumpulan data, dan
mengetahui data capaian kinerja SPM terkini.
2. Hari I
1) Sesi 1:a. Narasumber menjelaskan tentang identifikasi capaian SPM per-indikator dengan presentasi 2.1
Identifikasi capaian SPM per-indikator.
b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi 2.1.
c. Latihan mengidentifikasi capaian SPM. Minta peserta secara berkelompok menghitung
pencapaian SPM untuk masing-masing indikator SPM. Gunakan data riil dari hasil pencatatan.
Sebagai alat bantu dapat menggunakan template spreadsheet excel seperti dicontohkan pada
Templat 2.2 Penghitungan capaian SPM Kabupaten.
d. Pemaparan hasil latihan kelompok. Minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil
latihan. Kelompok lain menanggapi, narasumber mereview.
2) Sesi II:a. Narasumber menjelaskan tentang data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPM, serta
formulir dan tally-sheet relevant dengan presentasi 2.3 Data Relevan Untuk Mengidentifikasi
Capaian Indikator SPM.
b. Diskusi dan tanya jawab materi sesi 2.
3) Sesi IIIa. Narasumber menjelaskan tentang ‘Teknik pengumpulan data (collecting)’ dengan presentasi 2c
Teknik Pengumpulan Data.
b. Diskusi dan tanya jawab materi sesi 3.
3. Hari II
1) Sesi I:a. Latihan identifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM. Peserta secara berkelompok
263www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
diminta untuk mendikusikan jenis data yang diutuhkan untuk menghitung pencapaian SPM
beserta cara pengumpulannya, dengan menggunakan Templat 2.5 Formulir identifikasi data
relevan untuk penghitungan pencapaian SPM.
b. Reporting out hasil latihan. Secara bergiliran minta kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusinya, kelompok lain memberi komentar, dan direview oleh narasumber.
2) Sesi II
a. Narasumber menjelaskan tentang ‘Metode pengolahan data dan penyimpulan hasil’ dengan
presentasi 2.6.
b. Narasumber memberi contoh penyajian hasil pengolahan data yang menunjukkan data capaian
kinerja SPM terkini. Sebagai alat bantu dapat menggunakan template SPM excel seperti
templat 2.7 Penyimpulan hasil pengolahan data Penghitungan capaian SPM Kabupaten.
c. Diskusi dan tanya jawab materi sesi II
d. Latihan pengolahan data. Peserta secara berkelompok diminta untuk melakukan pengolahan
data dan menyimpulkan hasil pengolahan data.
e. Pemaparan hasil latihan kelompok. Secara bergiliran minta kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusinya, kelompok lain memberi komentar, dan direview oleh narasumber.
4. Penutup
1) Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Lampiran Terkait
Formulir dan tally-sheet yang relevan untuk pengumpulan data SPM di Lampiran D
4. Templat (contoh form) di CD
Templat 2.2 Penghitungan capaian SPM Kesehatan
Templat 2.5 Formulir identifikasi data relevan untuk penghitungan pencapaian SPM
Templat 2.7 Penyimpulan hasil pengolahan data
264 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 3Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional
Peserta yang Diundang
Anggota Tim Penyusunan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum
Multi Stakeholder.
Persiapan Peserta
1. Peserta harus sama dengan modul sebelumnya agar siap untuk langkah berikut.
2. Pastikan bahwa peserta membawa data pencapaian SPM tahun sebelumnya, serta data lain yang
diperlukan:
a. Laporan pencapaian SPM tahun sebelumnya
b. Laporan tahunan Puskesmas
c. Profil Puskesmas
3. Peserta yang tidak mampu menggoperasikan excel harus kerja bersama peserta yang bisa.
265www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Fasilitasi
1. Waktu fasilitasi
Dua hari
1. Peserta harus sama dengan modul sebelumnya agar siap untuk langkah berikut.
2. Pastikan bahwa peserta membawa data pencapaian SPM tahun sebelumnya, serta data lain yang
diperlukan:
a. Laporan pencapaian SPM tahun sebelumnya
b. Laporan tahunan Puskesmas
c. Profil Puskesmas
Waktu Pokok BahasanHari I:
3 x 45 menit Target SPM nasional normatifCapaian eksisting SPM daerahGap SPM nasional vs lokal/daerahDiskusi dan tanya jawab
2x 45 menit Latihan: mengidentifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM nasional dan lokal/daerahReporting out hasil latihan
3 x 45 menit Teknik identifikasi faktor kesenjanganDiskusi dan tanya jawab
Hari II:8 x 45 menit Latihan identifkasi faktor penyebab kesenjangan dan menentukan faktor
utama penyebab kesenjanganReporting out hasil latihan
2. Proses fasilitasi
Hari I
1. Pengantara. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi faktor penyebab kesenjangan antara
pencapaian SPM existing dengan target nasional maupun daerah.
266 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,
dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah target SPM nasional normatif, capaian eksisting SPM daerah, gap SPM nasional vs lokal/
daerah dan teknik identifikasi faktor kesenjangan. Hari kedua diisi dengan latihan mengidentifikasi
faktor penyebab kesenjangan pencapaian SPM yang ada dan menentukan faktor utama penyebab
kesenjangan.
2. Sesi 1
a. Narasumber menjelaskan tentang Target SPM nasional normatif, capaian eksisting SPM daerah,
Gap SPM nasional vs lokal/daerah, dengan menggunakan powerpoint pada Presentasi 3.1 Gap
pencapaian SPM - Target nasional vs capaian eksisting daerah.
b. Diskusi dan tanya jawab
3. Sesi 2
a. Peserta diminta untuk mengidentifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM nasional
dan lokal/daerah (menggunakan data hasil latihan pada bab sebelumnya). Sebagai alat bantu
dapat menggunakan lembar kerja yang tersedia pada Templat 3.2 Lembar kerja Identifikasi gap
capaian eksisting SPM dengan target SPM.
b. Pemaparan hasil latihan.
4. Sesi 3
a. Narasumber menjelaskan Teknik identifikasi faktor kesenjangan dengan menggunakan presentasi
3.3 Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan dan Faktor Utama Penyebab Kesenjangan.
b. Diskusi dan tanya jawab
5. Hari 2
a. Latihan identifkasi faktor penyebab kesenjangan dan menentukan faktor utama penyebab
kesenjangan. Sebagai acuan telah disediakan contoh template untuk melakukan Latihan
identifkasi faktor penyebab kesenjangan, pada Template 3.4 untuk identifikasi faktor penyebab
kesenjangan. Peserta secara berkelompok diminta melakukan analisis faktor yang menyebabkan
terjadinya kesenjangan antara target nasional SPM dengan pencapaian daerah dari Latihan
identifkasi faktor penyebab kesenjangan daerah saat ini. Narasumber memantau proses diskusi
dan mengarahkan jika ada proses yang kurang sesuai.
b. Pemaparan hasil latihan. Secara bergiliran minta setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi di
kelomponya. Kelompok lain membahas, nara sumber mereview.
267www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
6. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Tugas peserta
1. Minta peserta untuk melakukan entry data pencapaian dan target SPM ke dalam lembar kerja excel
(lembar kerja tersedia).
2. Pandu peserta untuk melakukan tabulasi dan membuat grafik
3. Minta peserta untuk mengidentifikasi gap antara capaian SPM terkini dengan target nasional/derah,
dengan cara membandingkan target SPM normatif dengan capaian SPM saat ini. Bisa dipandu dengan
melihat jaring laba-laba, yaitu jika layer bagian belakang masih terlihat berarti pada indikator tersebut
masih ada gap.
4. Minta peserta untuk merekap indikator SPM yang masih terjadi gap.
5. Minta peserta untuk mengidentifikasi faktor penyebab dari setiap indikator yang masih bermasalah dan
menentukan akar penyebab yang dominan dengan menggunakan teknik analisis penyebab yang telah
dijelaskan. Contoh lembar kerja tersedia.
6. Seluruh proses tersebut dapat dilakukan dengan alat bantu lembar flipchart, whiteboard, kertas meta
plan, maupun menggunakan komputer secara langsung.
4. Templat di CD
Templet 3.2 Lembar kerja Identifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM.
Templet 3.4 Contoh untuk identifikasi faktor penyebab kesenjangan.
268 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 4Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap
Peserta yang Diundang
Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Bappeda, Forum Multi Stakeholder)
Persiapan untuk Training
• Pastikan bahwa Puskesmas telah melakukan tahap identifikasi penyebab masalah.
• Jelaskan kepada Puskesmas tentang tujuan dan output kegiatan.
269www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Fasilitasi
1. Waktu Training
Dua hari
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1.2 x 45 menit Faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPMDiskusi dan tanya jawab
Sesi 2.2 x 45 menit Kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pencapaian SPMKebijakan program dan budgeting pendukung pencapaian SPMDiskusi dan tanya jawab
Sesi 3.4 x 45 menit Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPMDiskusi dan tanya jawabLatihan Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPMReporting out hasil latihan kelompok
Hari IISesi 1 3 x 45 menit Teknik prioritisasi kegiatan pemenuhan SPM
Diskusi dan tanya jawabLatihan melakukan prioritas kegiatan Reporting out hasil latihan kelompok
Sesi 2.2 x 45 menit Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPMDiskusi dan tanya jawabLatihan melakukan kategorisasi kegiatan Reporting out hasil latihan kelompok
Sesi 3.2 x 45 menit Kegiatan dan sumber pembiayaanDiskusi dan tanya jawabLatihan identifikasi sumber pembiayaan bagi kegiatan yang telah disusunReporting out hasil latihan kelompok
Sesi 4.1 x 45 menit Rekomendasi praktek governanceDiskusi dan tanya jawab
270 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
2. Proses fasilitasi
a. Pengantar• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu menyusun programpencapaian SPM
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama
2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang
akan dibahas adalah faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPM, , kebijakan dan
peraturan daerah yang mendukung pencapaian SPM termasuk kebijakan program dan budgeting
pendukung pencapaian SPM, dan teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM. Hari
kedua membahas tentang teknik prioritisasi kegiatan, kegiatan rutin dan terobosan pemenuhan
SPM,kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM, sumber pembiayaan, dan rekomendasi
praktek governance.
b. Hari 1
Sesi1:
• Narasumber menjelaskan tentang ‘Faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPM’
dengan menggunakan Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM.
• Diskusi dan tanya jawab.
Sesi 2:
• Narasumber menjelaskan tentang ‘Kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pencapaian
SPM’ serta dengan menggunakan Presentasi 4.2 Kebijakan dan Peraturan Daerah yang
Mendukung Pencapaian SPM.
• Diskusi dan tanya jawab.
Sesi 3:
• Narasumber menjelaskan tentang ‘Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM’
dengan menggunakan Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan Pemenuhan SPM.
• Diskusi dan tanya jawab.
• Peserta secara berkelompok diminta melakukan identifikasi program dan kegiatan pemenuhan
SPM sesuai dengan situasi dan kondisi masing – masing wilayah. Pada saat melakukan
identifikasi program dan kegiatan, peserta diminta untuk mempergunakan hasil analisis
penyebab kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai alat bantu diskusi dapat
mempergunakankertas flipchart, kertas plano dan metaplan. Narasumber memantau proses
271www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
diskusi di setiap kelompok dan memberi arahan jika proses diskusi belum sesuai. Untuk membantu
proses diskusi dapat menggunakan Templat 4.4 untuk mengidentifikasi program dan kegiatan
pemenuhan SPM.
• Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok. Kelompok lain menyimak dan
memberi komentar, narasumber mereview hasil kerja kelompok.
c) Hari II
Sesi 1:
• Narasumber menjelaskan tentang Teknik prioritisasi kegiatan pemenuhan SPM dengan
menggunakan Presentasi 4.5 Teknik Prioritas.
• Diskusi dan tanya jawab
• Peserta secara berkelompok berlatih melakukan prioritas kegiatan. Sesuai dengan hasil
diskusi kelompok dari sesi sebelumnya yang berisi alternatif program dan kegiatan yang telah
dikategorisasikan, minta kelompok untuk melakukan prioritas kegiatan. Gunakan teknik prioritas
seperti yang dijelaskan narasumber.Narasumber memantau proses diskusi, dan mengarahkan
proses yang kurang sesuai. Sebagai alat bantu diskusi dapat menggunakan Templat 4.6 untuk
melakukan prioritas kegiatan pemenuhan SPM.
• Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok. Kelompok lain menyimak dan
memberi komentar, narasumber mereview hasil kerja kelompok.
Sesi 2:
• Narasumber menjelaskan tentang Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM dengan
menggunakan Presentasi 4.7 Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM.
• Diskusi dan tanya jawab.
• Peserta secara berkelompok berlatih menyusun kategorisasi kegiatan. Sesuai dengan hasil diskusi
kelompok dari sesi sebelumnya yang berisi alternatif program dan kegiatan minta kelompok
untuk melakukan kategorisasi kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi/kinovatif.
Narasumber memantau proses diskusi, dan mengarahkan proses yang kurang sesuai.
• Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok. Kelompok lain menyimak dan
memberi komentar, narasumber mereview hasil kerja kelompok.
Sesi 3:
• Narasumber menjelaskan tentang Kegiatan dan sumber pembiayaan dengan menggunakan
Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan.
• Diskusi dan tanya jawab.
272 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Peserta secara berkelompok berlatih menyusun rancangan sumber pembiayaan kegiatan.
Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya tentang proritas kegiatan, minta kembali kelompok untuk
melengkapi rancangan sumber pembiayaan untuk masing-masing kegiatan.
• Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok. Kelompok lain menyimak dan
memberi komentar, narasumber mereview hasil kerja kelompok.
Sesi 4:
• Narasumber menjelaskan tentang Rekomendasi praktek governance.
• Diskusi dan tanya jawab.
d) Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Kegiatan Pendampingan
a) Bagi Puskesmas:
• Pandu Puskesmas untuk melakukan diskusi merumuskan alternatif pemecahan berdasarkan hasil
analisis penyebab kesenjangan yang telah disusun pada langkah sebelumnya.
• Lakukan prioritas kegiatan.
• Kategorikan berbagai alternatif kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi.
• Lakukan identifikasi sumber pembiayaan yang memungkinkan untuk mendanai kegiatan yang
disusun.
b) Bagi Dinas Kesehatan:
• Minta Dinas Kesehatan mengidentifikasi peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan SPM
kesehatan.
• Jika ditemukan masih ada kekosongan kebijakan, minta daerah untuk segera menyusun draf
usulan kebijakan atau peraturan terkait implementasi SPM kesehatan.
4. Templat di CD
Templat 4.4 untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM.
Templat 4.6 untuk melakukan prioritas kegiatan pemenuhan SPM.
273www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 5Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM
Peserta yang Diundang
Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Bappeda, Forum Multi Stakeholder).
Fasilitasi
1. Waktu Training
Dua hari
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1.2 x 60 menit Kegiatan SPM dan sumber pembiayaan.Penyepakatan unit cost daerah.Diskusi dan tanya jawab.
274 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Sesi 2.2 x 60 menit Mekanisme perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan.Diskusi dan tanya jawab.
Sesi 3.3 x 60 menit Pembiayaan SPM kesehatan (pembiayaan aktivitas, indikator dan layanan).Diskusi dan tanya jawab.Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).
Hari II:Sesi 1.5 x 60 menit Reporting out hasil sementara latihan kelompok.
Melanjutkan Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan.pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).Reporting out hasil latihan kelompok.
Sesi 2.2 x 60 menit Skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.Latihan menyusun skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.Reporting out hasil latihan kelompok.
2. Proses fasilitasi
1. Pengantara. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu menyusun pembiayaan kegiatan pencapaian SPM.
b. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,
dengan alokasi waktu 7 x 60 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah konsep unit cost daerah dan mekanisme perencanaan pembiayan SPM. Dijelaskan
pula teknis perhitungan pembiayaan SPM total yang teridiri dari pembiayaan aktivitas, indikator,
dan layanan. Hari kedua diisi dengan latihan menyusun perencanaan pembiayaan SPM, serta
penyusunan skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.
Pemaparan materi Hari I
2. Sesi 1:a. Narasumber menjelaskan tentang Kegiatan SPM dan sumber pembiayaannya, serta
Penyepakatan unit cost daerah dengan Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta
penyepakatan unit cost daerah.
b. Diskusi dan tanya jawab.
c. Narasumber menjelaskan tentang Mekanisme perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan.
275www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
d. Diskusi dan tanya jawab
3. Sesi 2:
a. Narasumber menjelaskan tentang Pembiayaan SPM kesehatan (pembiayaan aktivitas, indikator
dan layanan) dengan memakai Presentasi 5.2 Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas,
costing indikator dan costing layanan) serta Templat 5.3 Latihan menghitung kebutuhan biaya
kegiatan pemenuhan SPM.
b. Diskusi dan tanya jawab.
c. Peserta secara berkelompok berlatih menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM
(biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).
Pemaparan materi hari II
4. Sesi 1:
a. Review hasil sementara latihan kelompok. Beberapa kelompok diminta memaparkan hasilnya.
b. Melanjutkan latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya
indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).
5. Sesi 2
a. Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok
b. Narasumber menjelaskan tentang Skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak
c. Secara berkelompok peserta diminta berlatih menyusun skenario pemenuhan pembiayaan SPM
tahun jamak.
d. Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok.
6. Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Kegiatan Pendampingan
a) Bahan Penunjang1. Dokumen hasil analisis situasi, penyusunan alternatif solusi dan prioritas program/kegiatan
2. Bahan bacaan terkait: kepmenkes 317 tahun 2009, ketetapan mengenai standar biaya umum yang
berlaku di daerah setempat
3. Hasil perhitungan unit cost kesepakatan daerah
4. Template perhitungan biaya (tersedia)
276 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Persiapan Puskesmas 1. Pandu Puskesmas melakukan costing, mulai dari indikator I dalam SPM bidang kesehatan hingga
indikator terakhir.
2. Pandu Puskesmas mengisi template perhitungan biaya sesuai dengan data masing-masing. Ikuti
langkah panduan yang terdapat pada petunjuk teknis.
4. Templat di CD
Templat 5.3 Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM
277www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 6Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran
Peserta yang Diundang
Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,
Bappeda, Forum Multi Stakeholder)
Persiapan untuk Training
Pastikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah mempunyai seluruh dokumen yang dibutuhkan:
• Dokumen PTP Puskesmas
• Bahan bacaan terkait: Permendagri No. 54 Tahum 2010
• Dokumen Renja Dinas Kesehatan
278 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Dokumen Renstra Dinas Kesehatan
• Dokumen RKPD Kabupaten/kota
• Dokumen RPJMD Kabupaten/kota
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)Diskusi dan tanya jawab
Sesi 2 2 x 60 menit Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)Reporting out hasil latihan
Sesi 3 3 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)Reporting out hasil latihan
Hari II:Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)Diskusi dan tanya jawab
Sesi 2 3 x 60 menit Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)
Sesi 3 2 x 60 menit Reporting out hasil latihanHari III:
Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA)Diskusi dan tanya jawab
Sesi 2 3 x 60 menit Latihan Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja, RKA dan DPA)
Sesi 3 2 x 60 menit Reporting out hasil latihan
2. Proses fasilitasi
1. Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam
perencanaan dan penganggaran daerah dan SKPD.
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 3 hari,
279www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
dengan alokasi waktu 7 x 60 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan
lima tahunan daerah (RPJMD) dan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS). Hari kedua diisi dengan mengintegrasikan
hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan SKPD
(renstra), dan hari ketiga dilanjutkan dengan mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan
pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA).
b) Pemaparan materi Hari I
• Narasumber menjelaskan tentang Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD),
• Diskusi dan tanya jawab
• Peserta diminta berlatih mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD) secara berkelompok
• Kelompok yang terpilih diminta memaparkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta
mereview. Nara sumber menambahkan penjelasan yang dianggap perlu.
dengan,
Presentasi 6.1 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD
Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan
Tahunan Daerah
Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Dokumen
Perencanaan Lima Tahunan SKPD
Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan
Tahunan SKPD
c) Pemaparan materi hari II
• Narasumber menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)
• Peserta diminta berlatih mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)
280 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Kelompok yang terpilih diminta memamarkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta
mereview. Nara sumber menambahkan penjelasan yang dianggap perlu.
d) Pemaparan materi hari III
• Narasumber menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)
• Peserta diminta berlatih mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam
dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)
• Kelompok yang terpilih diminta memaparkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta
mereview. Nara sumber menambahkan penjelasan yang dianggap perlu.
e) Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Kegiatan Pendampingan
a) Kegiatan pendampingan
• Pandu Puskesmas melakukan costing, mulai dari indikator I dalam SPM bidang kesehatan hingga
indikator terakhir.
• Pandu Puskesmas mengisi template perhitungan biaya sesuai dengan data masing-masing. Ikuti
langkah panduan yang terdapat pada petunjuk teknis.
281www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 7Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM
Peserta yang Diundang
Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM dan pihak dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda
dan Sekda yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana-rencana dan anggaran daerah, serta Forum
Multi Stakeholder).
Persiapan
Sebaiknya ada rapat calon peserta sebelum training untuk membahas data tentang pencapaian SPM
(termasuk pencapaian tahun terakhir) yang perlu dikumpulkan untuk dipakai dalam training.
282 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Fasilitasi
1. Waktu
Dua hari
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1 2 x 60 menit Monitoring dan evaluasi penerapan SPMDiskusi dan tanya jawab
Sesi 2 2 x 60 menit Menyusun pelaporan SPMDiskusi dan tanya jawab
Sesi 3 3 x 60 menit Review mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan selama iniPerancangan mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan
Hari II:Sesi 1 3 x 60 menit Latihan kelompok: Penyusunan rencana monev
Reporting out hasil latihanSesi 2 4 x 60 menit Latihan kelompok: menyusun laporan penerapan SPM
Reporting out hasil latihan
2. Proses fasilitasi
a) Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
penerapan SPM bidang kesehatan
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,
dengan alokasi waktu 7 x 60 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas
adalah mekanisme monev dan penyusunan laporan penerapan SPM. Hari kedua diisi dengan
latihan dan diskusi tentang 2 topik tersebut.
b) Pemaparan materi Hari I
• Narasumber menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi SPM dengan Presentasi 7.1
Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi.
283www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Diskusi dan tanya jawab.
• Narasumber menjelaskan tentang penyusunan laporan penerapan SPM dengan Presentasi 7.2
Penyusunan Laporan SPM serta templat laporan umum (dari Kemendagri) dan templat laporan
khusus (dari Kemenkes) di Lampiran D.
• Diskusi dan tanya jawab.
• Review dan diskusi pelaksanaan monev dan pelaporan SPM.
c) Kegiatan hari II
• Minta peserta untuk berlatihan menyusun dan melaksanakan monev
• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan
• Minta peserta untuk berlatih menyusun laporan penerapan SPM
• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan
d) Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
3. Lampiran yang terkait
Lihat Lampiran D untuk templat:
• Templat Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM
• Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM
• Evaluasi Penyelenggaraan SPM
284 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
MODUL 8Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan
Peserta yang Diundang
Ada dua kelompok sasaran modul training ini, yaitu, pihak yang melaksanakan bagian dari rencana
pemenuhan SPM dan pihak yang dapat belajar dari pengalaman upaya pemenuhan SPM untuk scaling up.
Persiapan
a) Dokumen daerah yang mendukung latihan
Materi presentasi yang berupa ‘success story’ dari pengalaman perencanaan pemenuhan SPM kesehatan.
Materi presentasi yang berupa aktivitas yang dilakukan selama ini dalam pemenuhan pencapaian SPM
kesehatan.
285www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Koorindasi dengan provinsi dan kementerian
Adakan pertemuan di level propinsi atau nasional untuk membahas kegiatan scaling up. Pertemuan ini
dapat dilaksanakan bersama daerah lain yang mau scaling up atau mau promosikan keberhasilannya
kepada daerah lain. Di pertemuan tersebut:
• Paparkan keberhasilan dan proses untuk mencapai keberhasilan, sehingga daerah lain termotivasi dan
terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.
• Minta pihak yang terlibat untuk memberikan testimoni keberhasilannya, dan ajak daerah lain untuk
melakukan hal yang sama. Tawarkan bahwa di daerah mitra KINERJA telah memiliki tenaga ahli lokal
yang siap membantu daerah lain jika hendak menerapkan pendekatan serupa.
Fasilitasi
1. Waktu
Dua hari
Waktu Pokok BahasanHari I:
Sesi 1 2 x 60 menit Indikasi praktek baik (Good Practices/GP) penerapan SPMGood Practices dan kinerja pelayananDiskusi dan tanya jawab
Sesi 2 2 x 60 menit Teknik praktis scale-up (perluasan)Diskusi dan tanya jawab
Sesi 3 3 x 60 menit Review penerapan SPM bidang kesehatan di daerah, dan menyusun rencana penerapan good practice bagi akselerasi pencapaian SPM Pemaparan hasil diskusi
2. Proses fasilitasi
a) Pengantar
• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,
yaitu peserta diharapkan mampumengidentifikasi dan mencontoh pelaksanaan praktek yang baik
dalam penerapan servis standar, serta merumuskan strategi untuk scaling up kegiatan.
286 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari,
dengan alokasi waktu 8 x 45 menit, dengan sistematika pembahasan yang pertama adalah tentang
good practices penerapan SPM, dilanjutkan dengan keterkaitan antara good practices dengan
kinerja pelayanan, dan diakhiri dengan teknik scaling up.
b) Pemaparan materi Sesi 1
• Narasumber menjelaskan tentang Indikasi praktek baik penerapan SPM dan dan kinerja pelayanan
dengan menggunakan Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan.
• Diskusi dan tanya jawab.
c) Pemaparan materi Sesi 2:
• Narasumber menjelaskan tentang teknik praktis scale-up (perluasan) dengan menggunakan
Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up.
• Diskusi dan tanya jawab.
d) Pemaparan materi Sesi 3:
• Peserta secara berkelompok diminta melakukan review penerapan SPM bidang kesehatan di
daerah, dan menyusun rencana penerapan good practice bagi akselerasi pencapaian SPM.
• Kelompok yang terpilih diminta menyajikan hasil reviewnya.
e) Penutup
Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.
287www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN D DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR SPM DAN PENJELASANNYA
Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya dari Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal :
• Timbang badan dan ukur tinggi badan,• Ukur tekanan darah,• Skrining status imunisasi tetanus (dan
pemberian Tetanus Toksoid), • (ukur) tinggi fundus uteri,• Pemberian tablet besi (90 tablet selama
kehamilan),• temu wicara (pemberian komunikasi
interpersonal dan konseling), • Test laboratorium sederhana (Hb, Protein
urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC).
Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan
antenatal K4 di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentuX 100%
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).
288 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.
Komplikasi dalam kehamilan : a) Abortus, b) Hiperemesis Gravidarum, c) perdarahan per vaginam, d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), e) kehamilan lewat waktu, f) ketuban pecah dini.
Komplikasi dalam persalinan : a) Kelainan letak/presentasi janin, b) Partus macet/ distosia, c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia,
eklampsia), d) perdarahan pasca persalinan, e) Infeksi berat/ sepsis, f) kontraksi dini/persalinan prematur, g) kehamilan ganda.
Komplikasi dalam Nifas : a) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), b) Infeksi nifas, c) perdarahan nifas.
Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK);
Jumlah Komplikasi kebidanan yang
mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentuX 100%
Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.Perhitungan jumlah Ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total Ibu Hamil disatu wilayah pada kurun waktu yang sama.Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).
289www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentuX 100%
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu
wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah ibu bersalin yang
Penyebut:
Jumlah seluruh sasaran ibu
ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.
4 Cakupan pelayanan nifas
Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.
Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan difasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.
Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentuX 100%
Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun
waktu yg sama
290 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda.Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari.
Pembilang: Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut: Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk.
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang
tertanganiX 100%
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang
ada
Pembilang:
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan.
Penyebut:
Neonatus dengan komplikasi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan.
Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi: dihitung 15% dari jumlah bayi baru lahir.
Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari CBR x jumlah penduduk.
291www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
6 Cakupan kunjungan bayi
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Bayi adalah anak berumur 29 hari-11 bulan
Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas.
Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.
Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi
dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi.
Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan.
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh bayi lahir hidup dalam kurun waktu
yang sama
Pembilang:
Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.
Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi lahir hidup berdasarkan data BPS atauperhitungan CBR x jumlah penduduk
292 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/ Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yg ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.
Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.
Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan.
Imunisasi tambahan adalah kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah: Backlog Fighting dan Crash program.
Imunisasi dalam penanganan KLB adalah kegiatan imunisasi yang disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit.
Jumlah desa / kelurahan UCI
X 100%Seluruh desa / kelurahan
Pembilang:
Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.
Penyebut:
Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
8 Cakupan pelayanan anak balita
Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan.Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun yang tercatat
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu
wilayah kerja pada waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh anak
balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama
293www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal dll.
Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anakbalita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.
Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas.
Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi.
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.
Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12-59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus).
Pembilang:
Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
294 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 –24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.
Anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6 – 11 bulan dan anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin (GAKIN).
Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah setempat (Kab/Kota).
MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12 – 24 bulan
Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI
X 100%Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin
Pembilang:
Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama.
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/Kota.
Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).
Perawatan adalah perawatan sesuai tatalaksana gizi buruk
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan
kesehatan disatu wilayah kerja pada waktu tertentu
X 100%Jumlah seluruh balita gizi
buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja dalam
waktu yang sama
Pembilang:
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
11 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa
kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga
terlatihX 100%
Jumlah murid SD dan setingkat
295www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah.
Sekolah Dasar setingkat adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah serta satuan pendidikan keagamaan termasuk Ponpes baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan atau petugas Puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS.
Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS.
Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.
Pembilang`:
Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
12 Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif
Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut.
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami – Isteri, yang istrinya berusia 15 – 49 tahun.
Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan Tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS).
Jumlah PUS yang menggunakan
kontrasepsi di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentuX 100%
Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu
yang sama
Pembilang:
Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
296 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
13 a.
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu
Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa.
Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan
x 100%Jumlah Penduduk < 15
tahun
Pembilang:
Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Penyebut:
Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan & diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas
Klasifikasi penyakit ISPA:
Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan
• Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia Berat , Pneumonia, dan batuk bukan Pneumonia
• Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat dan batuk bukan Pneumonia.
Dalam pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri local
Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 45 x per menit.
Jumlah penderita pneumonia balita yang
ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahunX 100%
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah
kerja dalam kurun waktu satu tahun
Pembilang:
Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
297www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan - < 1 thn adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk anak usia 1 - < 5 thn
Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (common cold, pharyngitis, tonsillitis, otitis)
Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke Sarana Kesehatan yang lebih memadai
Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
c. Penemuan pasien baruTB BTA Positif
Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian.
Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang
ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun
X 100%Jumlah perkiraan pasien
baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu
satu tahun yang sama
Pembilang:
Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.
Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk
298 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
pada suatu wilayah tertentu.
Insiden rate kabupaten/ kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.
d. Penderita DBD yang ditangani
Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan:a. Panas mendadak berlangsung terus-menerus
selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelasb. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-
kurangnya uji Torniquet positif)c. Disertai/tanpa pembesaran hati
(hepatomegali)d. Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/μl)e. Peningkatan hematokrit ≥ 20%
Penderita DBD yang ditangani sesuai standar/SOP adalah :
a. Penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar.
b. Ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). 1) Penanggulangan fokus (PF) terdiri
dari Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Penanggulangan Seperlunya berdasarkan hasil PE tersebut.
2) Penyelidikan epidemilogi (PE) adalah kegiatan pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD disekitar tempat tinggal penderita termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 m.
Penderita DBD adalah:
Penderita penyakit yang memenuhi sekurang-
Jumlah penderita DBD yang ditangani
sesuai SOP dalam satu wilayah selama satu
tahunX 100%
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu
satu tahun yang sama
Pembilang:
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama
299www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium di bawah ini:
Kriteria klinis:1) Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang
jelas2) Tanda-tanda perdarahan (sekurang-
kurangnya uji Torniquet positif)3) Pembesaran hati 4) Syok
Kriteria laboratorium:1) Trombositopenia (Trombosit ≤100.000/μl) 2) Hematokrit naik >20%
1) Anamnesis2) Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-
tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.
3) Uji Torniqueta. Pemeriksaan laboratorium atau rujukan
pemeriksaan laboratoriumb. (sekurang-kurangnya pemeriksaan
trombosit dan hematokrit)c. Memberi pengobatan simptomatisd. Merujuk penderita ke rumah sakite. Melakukan pencatatan dan pelaporan
(formulir S0) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota.
Pelayanan penderita DBD di Rumah Sakit adalah kegiatan yang meliputi :
1) Anamnesis2) Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-
tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.
3) Uji Torniqueta. Pemeriksaan laboratorium (sekurang-
kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)
b. Memberi perawatanc. Melakukan pencatatan dan pelaporan
(formulir KDRS) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota dengan tembusan ke Puskesmas
300 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
e. Penemuan penderita diare
Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya
Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS,Balai Pengobatan, Praktek Dokter)
Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk.
Jumlah penderita diare yang datang
dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu
dalam waktu satu tahunX 100%
Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam
waktu yg sama
Pembilang:
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Penyebut:
Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama.
Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata I.
Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal
Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes
strata 1X 100%
Jumlah seluruh maskin di kab/kota
Pembilang:
Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).
Penyebut:
Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
301www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.
Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.
Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.
Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.
Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).
Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga Pemerintah dan Swasta.
Sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan
strata 3X 100%
Jumlah masyarakat miskin
Pembilang:
Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).
Penyebut:
Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
302 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/ Kota
Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota.
Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat trasportasi dan komunikasi, dimana:
• On site adalah berada di tempat .• GELS adalah General Emergency Life
Support• ATLS adalah Advance Trauma Life Support• ACLS adalah Advance Cardiac Life Support
Pelayanan gawat darurat level 1
X 100%Jumlah RS kab/kota
Pembilang:
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1
Penyebut:
Jumlah RS kabupaten
17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.
Desa/ kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan.
KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan pada waktu tertentu.
Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB.
Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon.
Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara penanggulangannnya.
Penanggulangan KLB adalah upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan Penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani
< 24 jamX 100%
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi
Pembilang:
Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/ kurun waktu tertentu.
Penyebut:
Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.
Bila dalam 1 desa/ kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/ kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut.
303www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
18 Cakupan Desa Siaga Aktif
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri.
Pengertian Desa ini dapat berarti Kelurahan atau Nagari atau istilah-istilah lain bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa.
Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatandasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang Bidan dan minimal 2 orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada.
Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan bidan penangungjawab poskesdes, selanjutnya dirujuk ke pustu atau puskesmas apabila tidak bisa ditangani
Jumlah Desa Siaga yang dibentuk
X 100%Jumlah Desa Siaga yang
dibentuk
Pembilang:
Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu
Penyebut:
Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu
304 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM Definisi Operasional Formula
Surveilans penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat (kader dan bidan/perawat) tentang kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk/ masyarakat.
Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini pertumbuhan balita (D/S).
Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
305www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN E FORMULIR DAN TALLY-SHEET YANG RELEVAN UNTUK PENGUMPULAN DATA SPM
No Indikator SPM
Formula perhitungan
Data yang Dibutuhkan Sumber Data
Teknik pengumpulan
data
Waktu pengumpulan
data
Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Cakupan kunjungan Ibu HamilK- 4
Pembilang:
Penyebut:
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Pembilang:
Penyebut:
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Pembilang:
Penyebut:
306 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN E - Formulir dan Tally-Sheet yang Relevan untuk Pengumpulan Data SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator SPM
Formula perhitungan
Data yang Dibutuhkan Sumber Data
Teknik pengumpulan
data
Waktu pengumpulan
data
Penanggung Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 Cakupan ..............
Pembilang:
Penyebut:
4 Dst...
...
307www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN F TEMPLET PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
Templet Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM
Templat yang berikut diatur dalam Permendagri no 6 tahun 2007
PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNANPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
KATA PENGANTARDAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa
pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-
undangan.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar
penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan
pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah
selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.
308 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.
3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama
kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana
pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun
anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan
daerah yang bersangkutan.
a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:
(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ……………………
(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : ……………………..
b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:
(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ……………………
(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : ……………………..
5. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam
rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
a. APBD;
b. APBN;
c. Sumber dana lain yang sah.
6. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan
dan pencapaian SPM:
a. PNS;
b. Non-PNS.
309www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
7. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian
permasalahan yang ditempuh.
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.
BAB IV PENUTUP
310 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM
DAFTAR ISIAN ASESMENPENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
BA
K
T I H U SA
DA
I. IDENTITAS INSTANSI
Nama Instansi
Alamat Instansi dan nomorTelepon dan atau faksimile
Alamat e-mail
Propinsi dan kabupaten/kota
II. PENGAMBIL DATA
Nama Tandatangan
Nomor telepon
Tanggal pengambilan data
Mohon dapat diisi berdasarkan data tahun ....
Isikan pada kotak-kotak yang tersedia.
Tuliskan “9999999” bila data yang ditanyakan tidak tersedia
311www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Uraian Jumlah
1 Jumlah penduduk
2 Jumlah anak berusia < 15 tahun
2 Jumlah kecamatan
3 Jumlah puskesmas
4 Jumlah puskesmas dengan perawatan (Rawat Inap)
5 Jumlah puskesmas non perawatan
6 Jumlah desa/kelurahan
7 Jumlah puskesmas pembantu
8 Jumlah pondok bersalin desa
9 Jumlah pos kesehatan desa
10 Jumlah posyandu
11 Jumlah RS Pemerintah
12 Jumlah RS Swasta
13 Jumlah RS Khusus
14 Jumlah klinik/BP/praktek swasta
15 Jumlah balita
16 Jumlah bayi
17 Jumlah neonatus
18 Jumlah jiwa masyarakat miskin
19 Jumlah KK miskin
20 Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
20 Jumlah Desa Siaga
21 Jumlah Desa Siaga Aktif
22 Jumlah kunjungan rawat jalan
a. Puskesmas
b. Rumah sakit
23 Jumlah kunjungan rawat inapa. Puskesmas
b. Rumah sakit
24 Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate) kabupaten/kota ,
25 Lama perjalanan (waktu tempuh) dari pusat kabupaten/kota ke desa terjauh dengan menggunakan sarana transportasi yang umum digunakan (dalam menit)
IV. Umum
312 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
V. Cakupan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan (Berdasarkan data tahun 2012)
No Indikator Nilai
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
a. Jumlah Ibu hamil
b. Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
a. Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi
b. Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi yang ditangani
3Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
a. Jumlah persalinan
b. Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelayanan nifas
a. Jumlah Ibu nifas
b. Jumlah ibu nifas yang memperoleh pelayanan standar minimal 3 kali
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
a. Jumlah neonatus
b. Jumlah neonatus dengan komplikasi
c. Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani
6 Cakupan kunjungan bayi
a. Jumlah bayi
b. Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal empat kali
7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
a. Jumlah desa/kelurahan yang sudah mencapai UCI
8 Cakupan pelayanan anak balita (dalam persen)
9Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (dalam persen)
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
a. Jumlah balita gizi buruk
b. Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan
313www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator Nilai
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
a. Jumlah anak kelas 1 SD
b. Jumlah anak SD kelas 1 yang mendapat pelayanan kesehatan
12 Cakupan peserta KB Aktif
a. Jumlah PUS
b. Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
1.1. Acute Flaccid Paralysis
a. Jumlah Kasus < 15 tahun
1.2. Penemuan penderita pneumonia balita
a. Jumlah balita dengan kasus pneumonia
b. Jumlah balita dengan pneumonia yang ditangani
1.3. Penemuan pasien baru Tb BTA positif
a. Jumlah pasien baru Tb BTA positif
1.4. Penderita DBD yang ditangani
a. Jumlah penderita DBD
b. Jumlah penderita DBD yang ditangani
1.5. Penemuan penderita diare
a. Jumlah penderita diare
b. Jumlah penderita diare yang ditangani
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
a. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin ke puskesmas dan pelayanan kesehatan strata 1 lainnya
b. Jumlah kunjungan rawat inap masyarakat miskin ke puskesmas dan pelayanan kesehatan strata 1 lainnya
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
a. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin ke RS dan sarana kesehatan strata 2 dan 3 lainnya
b. Jumlah kunjungan rawat inap masyarakat miskin ke RS dan sarana kesehatan strata 2 dan 3 lainnya
16Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
314 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Indikator Nilai
a. Desa/kelurahan yang mengalami KLB
b. Desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani dalam < 24 jam
17 Cakupan desa siaga Aktif
a. Jumlah bidan yang bertugas di desa
b. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki bidan yang tinggal di desa/kelurahan yang bersangkutan
VI. Tenaga Kesehatan (kab/kota)
No Jenis tenaga kesehatan PNS Non PNS (di luar swasta) Total
1 Medis
Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
2 Perawat
Sarjana keperawatan/S2/S3
D III Perawat
Lulusan SPK
3 Bidan
Bidan S2/S3
D III Bidan
D I Bidan
4 Farmasi
Apoteker dan S1/S2/S3 Farmasi
DIII Farmasi
Asisten apoteker
5 Tenaga Gizi
D IV/S1 Gizi/S2 Gizi/S3 Gizi
315www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Jenis tenaga kesehatan PNS Non PNS (di luar swasta) Total
D III Gizi
D I Gizi
6 Teknisi Medis
Analis lab
TEM dan P. Rontgen
P. Anestesi
Fisioterapis
Refraksi optisi
7 Sanitasi
DIII Sanitasi
D I Sanitasi
8 Kesehatan masyarakat
S2 Kesmas dan Sarjana kesehatan masyarakat
D 3 Kesmas
316 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
EVALUASI PENYELENGGARAAN SPM
Materi Evaluasi pada indikator SPM : ………………………….
Aspek Umum:
PERTANYAAN JAWABAN, KOMENTAR DAN MASUKAN
a. Sejauh mana tingkat capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun (Evaluasi base line data SPM serta proyeksi pencapaian di masa akan datang dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM)
b. Bagaimana jumlah obyek yang dilayani (pembilang) dan jumlah obyek yang harus dilayani (penyebut).
c. Bagaimana tingkat kewajaran jumlah biaya dalam pemenuhan SPM.
d. Bagaimana integrasi rencana pencapaian SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, KUA PPAS, RKA SKPK, APBK).
Aspek Teknis:
PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN
MASUKAN
aa.Sejauhmana data teknis pendukung indikator SPM sudah tersedia di daerah.
ab.Sejauhmana keberadaan sistem informasi dalam pengolahan data.
ac.Sejauhmana keselarasan Juknis Perencanaan Pembiayaan SPM kesehatan dengan nomenklatur/ kode rekening pada setiap nama Program, Kegiatan, Komponen, Variabel dalam pencapaian SPM.
ad.Sejauhmana analisa perhitungan biaya per kapita per jenis pelayanan dasar.
ae.Bagaimana kewajaran jumlah biaya, sumber pendanaan, dan tingkat keefektifan pemberian insentiv atau bantuan khusus pendanaan berkaitan pemenuhan SPM.
317www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN
MASUKAN
af.Sejauhmana dana APBK (murni) dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota
ag.Sejauhmana dana Otsus /migas dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah
ah.Sejauhmana dana BOK dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah
ai. Sejauhmana biaya pencapaian SPM Kesehatan didanai kerjasama dengan Pihak Ketiga.
aj.Sejauhmana definisi operasional pada indikator SPM mudah dimengerti dan dipahami.
ak.Bagaimana analisa Dampak Keuangan.
al.Bagaimana analisa Dampak Kelembagaan.
am.Sejauhmana Tugas dan Fungsi SKPK dalam penerapan 18 indikator SPM Kesehatan.
an.Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.
ao.Bagaimana keberadaan standar operating prosedur pelayanan SPM.
pp.Bagimana keselarasan rencana pemenuhan SPM dengan MDG.
aq.Bagaimana jumlah tenaga aparat dan tenaga ahli serta pengalaman dan kemampuan kompentensi dan keahlian dalam menjalankan pelayanan dasar kepada publik.
ar.Bagaimana jumlah sarana dan prasana dalam pelayanan dasar.
as.Sejauhmana kendala dalam pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan SPM Kesehatan.
at.Dievaluasi pelaksanaan dan hasil dari standar analisa belanja dan harga satuan.
au.Sejauhmana efisien dan efektifitas terhadap Pelayanan Dasar tersebut
av.Bagimana dukungan dari stakeholder terkait dengan pelayanan dasar dan indikator SPM.
318 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
aw.Sejauhmana validitas dan realibitas antar indikator SPM dalam satu pelayanan dasar.
ax.Sejauhmana Sarana pelatihan tersedia
ay.Sejauhmana keberadaan lembaga di Pemerintah Kota/Kabupaten telah menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM.
az.Sejauhmana Pemerintah telah menyiapkan materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan pada pelayanan dasar ini.
Rekomendasi pada Profile Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Kesehatan
No URAIAN REKOMENDASI
319www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Lembar Peserta - Penilaian Diri Penerapan Standar Layanan Bidang KesehatanKabupaten ..................... – Tahun ...............
No Pernyataan Ya Tidak Tidak Yakin
1 Kebijakan dan Peraturan di tingkat daerah (Perda, Perbup, Surat Edaran) telah mewajibkan pengelolaan pelayanan kesehatan mengacu pada Standar Layanan, antara lain :f. Standar Pelayanan Publik (SPP)g. Standar Operasional Prosedur (SOP) teknisMedis dan
AlurPelayananh. Standar Pelayanan Minimal (SPM)i. Akreditasi Standar Mutu Proses (ISO)j. dan standar layanan lainnya yang menjamin kualitas
pelayanan kesehatan prima
2 DInas Kesehatan dan Puskesmas kami telah melakukan Survei Kepuasan Pelanggan internal, survey kepuasan pelanggan berbasis customers (ekternal) dan pengelolaan keluhan secara rutin dan berkelanjutan.
3 Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah memiliki maklumat pelayanan yang disusun bersama dengan stakeholder/customers mengacu kepada hasil survey keluhan pelanggan.
4 Unit Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Polindes,etc) telah memiliki seluruh kelengkapan SOP tindakan medis serta penanganan kepuasan pelanggan.
5 Baik di tingkat daerah maupun puskesmas telah mengidentifikasi prkatik (good practices) yang baik dalam pelayanan kesehatan dan penerapan standar layanan, seperti SPM dan mengadaptasinya untuk perbaikan pengelolaan dan pelayanan kesehatan.
6 Adanya Rencana yang terintegrasi dalam pengelolaan kesehatan (Dinas dan Unit Pelayanan) di daerah untuk menjamin pemenuhan SPM bidang Kesehatan.
7 Penyusunan Renja dan Renstra Kesehatan dan RPJMD telah mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja dan target Pencapaian SPM dan MDGs.
8 Evaluasi Kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan laporan lainnya sektor Kesehatan di tingkat daerah dan puskesmas didasarkan kepada pencapaian SPM dan MDGs.
320 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
No Pernyataan Ya Tidak Tidak Yakin
9 Perencanaan dan Pengembangan SDM, perencanaan keuangan dan perencanaan fisik telah mengacu pada SPM dan standard layanan lainnya.
10 Pengadaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar (seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyebaran dokter dan bidan, standar teknis standar alat, fasilitas puskesmas lainnya) telah mengacu pada SPM.
11 Adanya mekanisme kontrol mutu kesehatan yang menjamin pencapaian SPM.
12 Tersedianya anggaran untuk pembinaan berkala (semester atau tahunan) untuk menjamin kualitas pelayanan dan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya.
13 Fasilitas dan Infrastruktur Puskesmas di daerah kami telah mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
14 Telah dilakukan Pembinaan berkala untuk pengembangan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
15 Puskesmas di daerah kami telah mengembangkan perencanaan dan penganggaran tingkat Puskesmas, penerapan standar pelayanan publik serta melakukan evaluasi pelayanan yang telah diberikan.
16 Puskesmas telah mendokumentasikan dan membuat laporan berkala kepada dinas dan masyarakat tentang hambatan dan kemajuan kesehatan di wilayah kerjanya.
17 Pengambilan Keputusan dalam manajemen kesehatan telah mempertimbangkan kesetaraan akses dan partisipasi gender.
321www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
III. Tenaga Kesehatan (kabupaten/kota)
No Jenis tenaga kesehatan PNS Non PNS (di luar swasta) Total
1 Medis
Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
2 Perawat
Sarjana keperawatan/S2/S3
D III Perawat
Lulusan SPK
3 Bidan
Bidan S2/S3
D III Bidan
D I Bidan
4 Farmasi
Apoteker dan S1/S2/S3 Farmasi
DIII Farmasi
Asisten apoteker
5 Tenaga Gizi
D IV/S1 Gizi/S2 Gizi/S3 Gizi
D III Gizi
D I Gizi
6 Teknisi Medis
Analis lab
TEM dan P. Rontgen
P. Anestesi
Fisioterapis
Refraksi optisi
7 Sanitasi
DIII Sanitasi
D I Sanitasi
8 Kesehatan masyarakat
S2 Kesmas dan Sarjana kesehatan masyarakat
D 3 Kesmas
322 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Evaluasi Penyelenggaraan SPM
Materi Evaluasi pada indikator SPM : ………………………….
Aspek Umum:
PERTANYAAN JAWABAN, KOMENTAR DAN MASUKAN
a. Sejauh mana tingkat capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun (Evaluasi base line data SPM serta proyeksi pencapaian di masa akan datang dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM)
b. Bagaimana jumlah obyek yang dilayani (pembilang) dan jumlah obyek yang harus dilayani (penyebut).
c. Bagaimana tingkat kewajaran jumlah biaya dalam pemenuhan SPM.
d. Bagaimana integrasi rencana pencapaian SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, KUA PPAS, RKA SKPK, APBK).
Aspek Teknis:
PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN
MASUKAN
a. Sejauhmana data teknis pendukung indikator SPM sudah tersedia di daerah.
b. Sejauhmana keberadaan sistem informasi dalam pengolahan data.
c. Sejauhmana keselarasan Juknis Perencanaan Pembiayaan SPM kesehatan dengan nomenklatur/ kode rekening pada setiap nama Program, Kegiatan, Komponen, Variabel dalam pencapaian SPM.
d. Sejauhmana analisa perhitungan biaya per kapita per jenis pelayanan dasar.
e. Bagaimana kewajaran jumlah biaya, sumber pendanaan, dan tingkat keefektifan pemberian insentiv atau bantuan khusus pendanaan berkaitan pemenuhan SPM.
323www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN
MASUKAN
f. Sejauhmana dana APBK (murni) dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota
g. Sejauhmana dana Otsus /migas dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah
h. Sejauhmana dana BOK dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah
i. Sejauhmana biaya pencapaian SPM Kesehatan didanai kerjasama dengan Pihak Ketiga.
j. Sejauhmana definisi operasional pada indikator SPM mudah dimengerti dan dipahami.
k. Bagaimana analisa Dampak Keuangan.
l. Bagaimana analisa Dampak Kelembagaan.
m. Sejauhmana Tugas dan Fungsi SKPK dalam penerapan 18 indikator SPM Kesehatan.
n. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.
o. Bagaimana keberadaan standar operating prosedur pelayanan SPM.
p. Bagimana keselarasan rencana pemenuhan SPM dengan MDG.
q. Bagaimana jumlah tenaga aparat dan tenaga ahli serta pengalaman dan kemampuan kompentensi dan keahlian dalam menjalankan pelayanan dasar kepada publik.
r. Bagaimana jumlah sarana dan prasana dalam pelayanan dasar.
s. Sejauhmana kendala dalam pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan SPM Kesehatan.
t. Dievaluasi pelaksanaan dan hasil dari standar analisa belanja dan harga satuan.
u. Sejauhmana efisien dan efektifitas terhadap Pelayanan Dasar tersebut.
v. Bagimana dukungan dari stakeholder terkait dengan pelayanan dasar dan indikator SPM.
324 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN
MASUKAN
w. Sejauhmana validitas dan realibitas antar indikator SPM dalam satu pelayanan dasar.
x. Sejauhmana Sarana pelatihan tersedia
y. Sejauhmana keberadaan lembaga di Pemerintah Kota/Kabupaten telah menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM.
z. Sejauhmana Pemerintah telah menyiapkan materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan pada pelayanan dasar ini.
Rekomendasi pada Profile Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Kesehatan
No URAIAN REKOMENDASI
325www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Bullivant, J., Burgess, R., Corbet-Nolan, A., Godfrey, K., 2010, Good Governance Handbook, From the Good
Governance Institute and Healthcare Quality Improvement Partnership, www.good-governance.org.uk
Kementerian Kesehatan RI, Kepmenkes No. 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Kementerian Kesehatan RI, Permenkes No. 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 06.Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan SPM
Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang
Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal
Savedoff, WD., 2011, Governance in The Health Sector – A Strategy for Measuring Determinants and
Performance, The World Bank Human Development Network, http://econ.worldbank.org.
The World Bank, 2002, Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods & Approaches, Washington, D.C.,
www.worldbank.org/html/oed
Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
LAMPIRAN G DAFTAR PUSTAKA
326 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN H - Bahan di dalam CD
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN H BAHAN DI DALAM CD
327www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
LAMPIRAN I DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH
APBN Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Banggar Badan Anggaran
BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
CSR Corporate Social Responsibility
DAK Dana Alokasi Khusus
DPKAD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DUDI Dunia Usaha dan Dunia Industri
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran
IKK Indeks Kemahalan Konstruksi
KBM Kegiatan Belajar Mengajar
KCD Kantor Cabang Dinas
KUA Kebijakan Umum Anggaran
LK Lembar Kerja
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MSF Multi Stakeholder Forum
PAD Pendapatan Asli Daerah
PAS Pendapatan Asli Sekolah
PNS Pegawai Negeri Sipil
PP Peraturan Pemerintah
PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PTT Pegawai Tidak Tetap
Renja Rencana Kerja
328 www.kinerja.or.id
LAMPIRAN H - Daftar Singkatan/Istilah
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Renstra Rencana Strategi
Renstrada Rencana Strategi Daerah
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM Standar Pelayanan Minimal
TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah
ToF Training of Facilitator
ToT Training of Trainer
UUD Undang-undang Dasar
UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas
USAID - KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]
IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS