millennium challenge account - indonesia gp partnerhip... · 3 sebelum berlakunya program compact,...
TRANSCRIPT
PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
PENGUMUMAN
UNDANGAN PERNYATAAN MINATUNTUK
HIBAH KEMITRAANKEMAKMURAN HIJAU
MCA - INDONESIA
MR21 Building, 11th Floor Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340, Indonesia
T: +62 21 3983 1971 (central) | F: +62 21 3983 197 www.mca-indonesia.go.id
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
1
PENGUMUMAN
Undangan Pernyataan Minat untuk Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau
Pada tanggal 19 November 2011, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakanProgram Compact, yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program Compact mendukung tujuan pembangunan Pemerintah Indonesia di bidang modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kesehatan dan gizi serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui tiga proyek: Proyek Modernisasi Pengadaan, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Proyek Kemakmuran Hijau. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) untuk mengawasi dan mengelola Program Compact yang terdiri atas tiga proyek tersebut. Program Compact mulai beroperasi pada 2 April 2013 dengan jangka waktu lima tahun dan berakhir pada tanggal 1 April 2013. Proyek Kemakmuran Hijau, proyek terbesar dari tiga proyek Compact, memiliki dua tujuan utama yakni: meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempromosikan pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Dengan demikian, Proyek Kemakmuran Hijau diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, melestarikan lingkungan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rincian lebih lanjut tentang tujuan Proyek Kemakmuran Hijau dan empat kegiatannya tersedia di tautan berikut: http://gp.mca-indonesia.go.id/about-gp/. Fasilitas Kemakmuran Hijau (FKH) adalah aktivitas utama dari Proyek Kemakmuran Hijau. FKH memberikan dana hibah untuk mendukung pengembangan proyek-proyek pembangunan rendah karbon di dua bidang yaitu pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan. Salah satu prioritas utama dari Fasilitas Kemakmuran Hijau adalah menggerakkan sektor swasta dan memperoleh dukungan dan pengalaman dari sektor swasta dengan bekerja sama dalam skema hibah kemitraan yang sesuai dengan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau. MCA-Indonesia dan Fasilitas Kemakmuran Hijau telah mengumumkan Undangan Pernyataan Minat (Call for Expression of Interest) untuk Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau guna mengidentifikasi mitra dan mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan yang inovatif.Tujuan dari hibah ini adalah untuk menjalin kemitraan yang akan meningkatkan investasi sektor swasta dalam perbaikan penggunaan lahan, manajemen sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih. Rincian tentang jenis proyek yang memenuhi syarat Undangan Pernyataan Minat tersedia dalam Bagian I dan II di bawah ini. Pihak yang berminat harus mengajukan Pernyataan Minat (Expression of Interest, EOI) sesuai dengan petunjuk rinci sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran EOI (Annexes). EOI beserta Konsep Proyek(Concept Note) harus menjelaskan logika proyek, pendekatan teknis dan kemampuan untuk memenuhi kriteria persyaratan dasar dan pendanaan bersama sebagaimana tercantum dalam Bagian V dan VI dibawah ini. Setelah penerimaan, pemeriksaan dan penilaian atas EOI, MCA-Indonesia akan memilih dan mengundang mitra proyek Hibah Kemitraan yang memenuhi persyaratan minimum untuk masuk ke proses kedua yaitu pengembangan dan pengajuan proposal Kemitraan lengkap. Hanya mereka yang merespon undangan EOI ini dan yang memenuhi persyaratan minimum, yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan undangan pengajuan proposal Hibah Kemitraan lengkap.
2
Semua proposal yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan organisasi dan proyek dan/atau persyaratan minimum untuk Konsep Proyek akan ditolak dan tidak akan menjalani proses selanjutnya. MCA-Indonesia akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Pemohon dan pihak-pihak yang mensponsonsori EOI, yang EOI-nya ditolak, dapat berpartisipasi dalam Undangan Pernyataan Minat berikutnya dengan mengajukan proposal baru. Undangan pernyataan minat (EOI) ini bukan merupakan wujud komitmen pendanaan MCA-Indonesia, dan MCA-Indonesia tidak diwajibkan menyediakan dana bagi setiap proposal yang telah diterima. Pihak pemohon diwajibkan untuk menanggung semua biaya dan pengeluaran bagi persiapan dan pengajuan EOI. MCA-Indonesia mempersiapkan dana Hibah Kemitraan sebesar US$1 juta sampai US$20 juta per proyek Kemitraan. MCA-Indonesia mewajibkan mitra (pemohon) untuk menyediakan pendanaan bersama dengan rasio 1:1 untuk sebagian besar kategori proyek Hibah Kemitraan. Pendanaan dari MCA-Indonesia tidak boleh melebihi 50% dari total biaya proyek. Para mitra diwajibkan untuk menyediakan dana sendiri dengan jumlah minimal US$1 juta per proyek. Perincian mengenai persyaratan dana pendamping dapat ditemukan pada Bagian V dibawah ini. I. Latar Belakang
Mayoritas penduduk miskin Indonesia tinggal di wilayah terpencil dengan sumber daya alam berlimpah. Namun pembalakan liar, konversi lahan untuk pertanian dan pertambangan, serta praktik penggunaan lahan yang tak berkelanjutan mengancam upaya negara mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan. Kurang jelasnya perizinan penggunaan sumber daya alam, batas-batas wilayah desa, dan minimnya pengetahuan tentang perbaikan pengelolaan lahan menghambat investasi dan kemampuan Pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam secara efektif. Meski Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut, Indonesia masih menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari pembalakan liar, kerusakan lahan gambut, dan konversi lahan; meskipun emisi dari industri dan sumber energi juga berkembang pesat. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya ketersediaan energi bersih terutama di daerah terpencil, sehingga masyarakat harus tergantung pada bahan bakar fosil yang mahal dan tak bisa diandalkan. Proyek Kemakmuran Hijau berupaya mengatasi sejumlah hambatan penting dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai masa depan rendah karbon dan berkelanjutan. Tujuan utama dari Proyek Kemakmuran Hijau, melalui Fasilitas Kemakmuran Hijau, adalah untuk membangun sebuah model baru pengembangan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek-proyek pertumbuhan hijau yang berkelanjutan di tingkat lokal. Proyek Kemakmuran Hijau ingin menjadi katalis peningkatan investasi sektor swasta guna mendukung strategi pertumbuhan rendah karbon di Indonesia. Proyek ini juga ingin mengembangkan pembiayaan dan kewirausahaan lokal, dengan memanfaatkan peluang baru di bidang energi terbarukan, praktik pemanfaatan lahan yang inovatif serta membangun kapasitas dan komitmen yang lebih besar di kalangan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Hibah Kemitraan dari Fasilitas Kemakmuran Hijau berfokus untuk mengindentifikasi peluang yang muncul dari kepentingan atau nilai bersama dari sektor publik dan swasta guna untuk mendorong investasi di sektor kehutanan, pertanian, dan sumber daya energi terbarukan.
3
Sebelum berlakunya Program Compact, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi empat kabupaten untuk menfokuskan aktivitas dan mengidentifikasi tipe proyek yang sesuai dengan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau. Delapan proyek berhasil diidentifikasi dan Studi Pra-Kelayakan telah dilakukan untuk mengkategorikan jenis-jenis proyek yang sesuai dengan syarat dan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau, menentukan kelayakan ekonomi, dan memahami kerangka waktu serta isu-isu implementasi. Kedelapan Studi Pra-Kelayakan tersebut tersedia di http://gp.mca-indonesia.go.id/en/library/supporting-documents dan dapat - tapi tidak diharuskan untuk - dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang tertarik merespon Undangan Pernyataan Minat ini. Laporan tersebut berisi contoh rinci logika proyek, analisis ekonomi, dan identifikasi risiko proyek dari sisi lingkungan sosial, dan prioritas-prioritasnya. II. Kategori Proyek Potensial bagi Hibah Kemitraan untuk Manajemen Sumber Daya
Alam dan Energi Terbarukan
Banyak kabupaten yang menjadi lokasi Proyek Kemakmuran Hijau yang kaya akan sumber daya alam. Kabupaten-kabupaten ini mendukung “pendekatan bentang alam” bagi pengembangan dan seleksi Proyek Kemakmuran Hijau. Apabila faktor-faktor lainnya mendukung, Fasilitas Kemakmuran Hijau dan Hibah Kemitraan mendorong penyelesaian berbagai masalah secara terintegrasi/terpadu dan efektif guna memenuhi tujuan Proyek Kemakmuran Hijau di kabupaten di mana Proyek Kemakmuran Hijau berlangsung. Meski beberapa bentang alam sudah ditetapkan di empat kabupaten (lihat Bagian III), masih banyak bentang alam di 24 kabupaten yang belum teridentifikasi, sehingga tantangan dan/atau peluang bagi pemohon adalah untuk mengidentifikasi bentang alam dan tipe-tipe proyek yang terintegrasi tersebut. Di bagian III terdapat informasi mengenai 24 kabupaten dan bentang alam yang sudah teridentifikasi. Informasi lebih lanjut mengenai pendekatan bentang alam Proyek Kemakmuran Hijau dapat dilihat dalam tautan berikut: http://gp.mca-indonesia.go.id/en/about-gp/landscape-approach/. MCA-Indonesia terbuka untuk pendanaan proyek-proyek baru yang secara khusus dikembangkan guna memulai kemitraan atau memperluas/memperbesar proyek yang sedang berjalan dalam wilayah geografis yang menjadi target Proyek Kemakmuran Hijau. Tabel dibawah ini memberikan informasi mengenai jenis proyek (indikatif) yang masuk dalam dua tema fokus Proyek Kemakmuran Hijau yaitu energi terbarukan dan manajemen sumber daya alam. Konsep Proyek yang diajukan sebagai bagian dari pernyataan minat ini harus menunjukan pemahaman yang komprehensif terkait tantangan yang ada, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, penerima manfaat, potensi peningkatan pendapatan rumah tangga, dan bagaimana proyek yang diusulkan akan mengatasi tantangan tersebut.
KATEGORI PROYEK PROYEK INDIKATIF
Memerbaiki praktik penggunaan lahan dan perlindungan sumber daya alam
1. Proyek perlindungan DAS terpadu dan pengelolaan sumber daya alam yang termasuk dan tidak terbatas pada:
▪ Konservasi dan rehabilitasi ekosistem termasuk lahan gambut, daerah bantaran sungai (riparian zones), lahan basah (wet lands), perlindungan mangrove terintegrasi termasuk manajemen wilayah pesisir, dan deforestasi di wilayah hulu (upstream deforestation).
Konservasi dan perlindungan hutan. ▪ Perlindungan DAS terkait dengan proyek hidro yang baru
atau yang sudah ada;
4
▪ Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, hutan kemasyarakatan, termasuk kayu dan produk hutan non-kayu bersertifikasi;
▪ Pengembangan ekowisata; ▪ Upaya lain yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi,
peningkatan praktek penggunaan dan rehabilitasi lahan terdegradasi.
2. Proyek rantai nilai komoditas tunggal dan/atau beragam
guna mempromosikan praktik pertanian, pemasaran dan sertifikasi yang mampu meningkatkan pendapatan di lahan garapan (on-farm), gizi masyarakat, produksi yang berkelanjutan (di lahan yang tengah digarap) serta mengurangi emisi gas rumah kaca (seperti kakao, kopi, kelapa sawit, karet, rempah-rempah, biji-biji berprotein tinggi seperti kedelai dan kacang-kacangan, kayu, hasil hutan non-kayu).
3. Wana tani / Agroforestri (seperti aktivitas penanaman
pohon di batas lahan, peningkatan produktivitas lahan
dengan menggabungkan penanaman kayu dan
komoditas pertanian serta pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu/HHBK).
4. Pendekatan inovatif guna mengoptimalkan pemanfaatan
lahan yang terdegradasi sehingga membantu
melestarikan lahan dan mencegah ekpansi produksi
pertanian ke wilayah konservasi yang bernilai tinggi
(seperti untuk kelapa sawit, kolam ikan di lahan yang
terdegradasi yang digabungkan dengan upaya
penanaman pohon/tanaman pangan di tepi kolam).
Pengembangan Energi Terbarukan /Renewable energy (RE) untuk masyarakat pedesaan
5. Proyek-proyek energi terbarukan untuk rumah tangga atau komunitas menggunakan bahan bakar dari tanaman non-pangan atau biomasa, limbah pertanian dan peternakan atau sumber daya alam lainnya (seperti angin, air dan matahari) dengan kapasitas kurang dari 300 kW (<300kW), produksi biofuel dan/atau panas untuk masyarakat pedesaan, termasuk, namun tidak terbatas pada:
Pemanfaatan biogas dari limbah pertanian dan
peternakan untuk perusahaan, memasak, menyiapkan
dan mengawetkan makanan serta pengembangan
rantai nilai/value chain (atau keperluan rumah tangga
lainnya);
Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi untuk
mengeringkan hasil panen atau produk rumah tangga
serta usaha kecil dan menengah lain (seperti
pengeringan dan pengolahan teh dan kopi) guna
meminimalkan deforestasi.
5
Proyek pembangkit listrik tenaga surya/mikrohidro/
angin untuk komunitas maupun kebutuhan rumah
tangga (misal untuk memompa air irigasi, penerangan,
sumber listrik bagi infrastruktur masyarakat, dan
Internet).
Proyek yang menggunakan biogas dari limbah
pertanian dan peternakan skala komersial (seperti
metana dari kelapa sawit, pupuk kandang dan/atau
limbah lainnya) untuk menghasilkan listrik (≤1MW)
yang digunakan untuk masyarakat dan jaringan listrik
terkait.
Pemohon dari industri kelapa sawit harus (i) menunjukan komitmen untuk menjalankan sistem produksi yang berkelanjutan juga rantai pasokan yang bersumber pada kelapa sawit yang berkelanjutan; (ii) memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO); dan (iii) menjadi angota terdaftar dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Skala proyek energi terbarukan bervariasi sesuai dengan tujuan dari pemohon atau mitra. Sebagai contoh, aplikasi beberapa teknologi skala kecil (i.e. pemasangan panel surya di bangunan komunitas seperti klinik dan sekolah; produksi biogas dari limbah ternak untuk keperluan memasak dan pendingin rumah tangga) dapat diterima sebagai aplikasi energi terbarukan skala mikro yang berdiri sendiri (tunggal). Catatan penting, tujuan proyek dan mitra harus sejalan dengan tujuan MCA-Indonesia dan Proyek Kemakmuran HIjau.
III. Fokus Geografis untuk Proyek Kemakmuran Hijau
Proyek Kemakmuran Hijau telah mengidentifikasi dan menseleksi 10 provinsi dan 24 kabupaten yang memenuhi syarat pendanaan dari Fasilitas Kemakmuran Hijau. Daftar provinsi dan kabupaten tersebut tersedia dalam tabel di bawah ini:
Seperti yang disebutkan diatas, beberapa model proyek di empat kabupaten awal telah diidentifikasi selama proses pengembangan program Compact dan Proyek Kemakmuran
Provinsi Kabupaten Kemakmuran Hijau
1. Jambi (1) Merangin, (2) Muaro Jambi, (3) Kerinci, (4) TanjungJabungTimur
2. Sulawesi Barat (5) Mamuju, (6) Mamasa
3. Nusa Tenggara Barat
(7) Lombok Tengah, (8) Lombok Timur, (9) Lombok Utara
4. Nusa Tenggara Timur
(10) Sumba Timur, (11) Sumba Barat, (12) Sumba Tengah, (13), Sumba Barat Daya
5. Sumatra Barat (14) Solok Selatan*, (15) Pesisir Selatan*
6. Sulawesi Selatan (16) Luwuk Utara*, (17) Luwuk Timur*
7. Sulawesi Tenggara
(18) Kolaka Utara*, (19) Kolaka*
8. Kalimantan Barat (20) Kapuas Hulu*, (21) Sintang*
9. Kalimantan Utara (22) Malinau*
10. Kalimantan TImur
(23) Mahakam Ulu*, (24) Berau*,
* Nota Kesepahaman dan penilaian selanjutnya masih dalam proses
6
Hijau, termasuk empat bentang alam geografis yang ditetapkan di Jambi dan Sulawesi Barat yang bisa dilihat dalam tautan berikut: http://gp.mca-indonesia.go.id/en/project-landscape/. Meskipun MCA-Indonesia memiliki prioritas kerja di 10 provinsi dan 24 kabupaten, MCA-Indonesia akan tetap mempertimbangkan kabupaten-kabupaten lain yang berdekatan dengan kabupaten Kemakmuran Hijau di 10 provinsi, jika wilayah tersebut (i) penting untuk keberhasilan proyek yang diusulkan (yang akan memperkuat kualitas proposal serta hasil dan dampak dari proyek yang diusulkan); (ii) menambah pendanaan bersama dari sektor swasta. Pemohon harus menjelaskan hal tersebut dalam Konsep Proyek. Penambahan setiap kabupaten baru harus melalui proses penilaian dan persetujuan yang sama dengan ke-24 kabupaten Kemakmuran Hijau, termasuk penilaian kesiapan kabupaten, komitmen perencanaan tata ruang dan penetapan batas desa, mendapatkan persetujuan dari Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia dan Millennium Challenge Corporation serta menandatangani Nota Kesepahaman (MOU).
IV. Kerangka Waktu Implementasi Seperti yang disebutkan di atas, Program Compact akan berakhir pada tanggal 1 April 2018. Pemberian dana Compact untuk Fasilitas Kemakmuran Hijau harus dilaksanakan sebelum Program Compact berakhir. Mengingat terbatasnya waktu dan lokasi yang ada, MCA-Indonesia mengharapkan proposal yang diajukan menggunakan pendekatan kemitraan dan pendanaan bersama sebagaimana yang ditentukan oleh Proyek Kemakmuran Hijau beserta target pencapaian yang jelas, terutama yang memengaruhi hasil dari proyek yang diusulkan. Dalam pernyataan minat tersebut, pemohon diwajiban untuk menunjukan kerangka waktu penyelesaian proyek, deskripsi kegiatan yang akan dibiayai selama rentang waktu Compact, serta apa dan siapa saja yang akan melanjutkan proyek setelah Program Compact selesai.
V. Persyaratan Pendanaan bersama Hibah Kemitraan ditujukan untuk proyek-proyek yang selaras dengan tujuan dari mitra proyek dan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau yaitu untuk meningkatan pendapatan dan mata pencaharian masyarakat serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen pendanaan dari mitra dalam dalam perjanjian ini akan membantu mencapai tujuan bersama yang saling melengkapi. Komitmen mereka juga akan meningkatkan prospek untuk hasil yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan investasi di bidang energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perbaikan praktik-praktik penggunaan lahan. Secara umum, MCA-Indonesia mewajibkan calon mitra menyediakan pendanaan bersama
dengan rasio 1:1 untuk sebagian besar kategori proyek Hibah Kemitraan. Pendanaan dari
MCA-Indonesia tidak boleh melebihi 50% dari total biaya proyek. Nilai hibah kemitraan yang
dapat diberikan berkisar antara US$1 juta sampai US$20 juta per proyek. Namun, MCA-
Indonesia berhak mengubah persyaratan pendanaan bersama minimal dan/atau rasio dari
pendanaan bersama di beberapa kategori proyek tertentu, sesuai dengan masukan dan
pengajuan yang diterima selama fase Undangan Pernyataan Minat ini. Mitra yang
berkomitmen untuk menyediakan rasio pendanaan bersama yang lebih tinggi akan diberikan
prioritas dibanding mitra dengan rasio pendanaan yang lebih rendah.
Sumber pendanaan bersama harus berasal dari sektor swasta (private), dan dari mitra utama dari Kemitraan. Kontribusi dikategorikan swasta (private) apabila berasal dari: perusahaan swasta, bank, perusahaan investasi, investor individual, yayasan, badan amal atau institusi
7
pengelola hibah swasta. Jika pendanaan tersebut berasal dari dana campuran institusi publik dan swasta, sumber pendanaan tersebut akan dikategorikan sebagai pendanaan “swasta” (private) jika lebih dari 50% dari saham perusahaan tersebut dimiliki oleh individu atau institusi swasta penuh. Kontribusi dari LSM (lokal dan internasional) dan lembaga-lembaga multilateral dalam sebuah konsorsium kemitraan dapat dimasukkan dalam pendanaan bersama dengan rasio 1:1 jika kontribusi dari LSM (dari donor atau sumber lain) tersebut secara khusus ditujukan untuk proyek Hibah Kemitraan Fasilitas Kemakmuran Hijau. Kontribusi yang sudah dikeluarkan oleh LSM atau institusi lain dalam proyek-proyek yang serupa di kabupaten-kabupaten proyek Kemakmuran Hijau / GP Districts tidak dapat dimasukkan dalam pendanaan bersama dengan rasio 1:1, meski kontribusi yang telah dikeluarkan tersebut ditujukan untuk memperbesar skala proyek yang sedang diusulkan untuk Hibah Kemitraan. Tujuan dari Hibah Kemitraan adalah memanfaatkan tambahan sumber dana baru untuk mencapai tujuan yang diusulkan pemohon/mitra. Dalam pendanaan bersama, mitra potensial diharapkan menyediakan dana dalam bentuk
uang tunai dan/atau pembayaran langsung yang terdokumentasi untuk menutupi biaya yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kemitraan. Secara umum MCA-
Indonesia akan meminta kontribusi tunai minimal 25% dari nilai proyek yang akan dibayarkan
ke rekening operasi proyek. Apabila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, MCA-Indonesia
akan mempertimbangkan dengan seksama nilai dan dampak dari semua sumber dana yang
ditawarkan.
Rincian tentang sumber dana dan surat perintah bahwa dana tersebut dapat digunakan
dalam proyek yang diusulkan, akan diperlukan sebelum pemberian hibah. Informasi lebih
lanjut tentang persyaratan pendanaan bersama dapat ditemukan di sini http://gp.mca-
indonesia.go.id/en/gp-facility/partnership-grant/co-funding-requirements/.
VI. Syarat-syarat Pernyataan Minat Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau
MCA-Indonesia akan melakukan penyaringan dari semua pernyataan minat yang masuk beserta Konsep Proyek mereka sesuai dengan kriteria kelayakan dan penilaian yang akan diuraikan di bawah ini. Pernyataan minat yang terpilih akan dilanjutkan ke tahap kedua jika sudah memenuhi semua kriteria organisasi dan proyek yang diuraikan dalam Bagian VI-A dan VI-B dibawah dan telah memenuhi persyaratan Konsep Proyek yang diuraikan dalam Bagian VI-C. Semua pernyataan minat yang memenuhi semua persyaratan minimum akan diundang oleh MCA-Indonesia untuk mengajukan proposal proyek yang lebih rinci. Proposal proyek yang lebih rinci tersebut memiliki kriteria penilaian tambahan yang lebih spesifik. Hanya mereka yang mengikuti undangan pernyataan minat dan yang pernyataan minatnya memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan untuk pengajuan proposal Kemitraan yang lebih rinci.
MCA-Indonesia memahami bahwa pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendapatkan Hibah Kemitraan ini mungkin tidak dimiliki oleh satu lembaga atau pemohon saja. Selain itu, persyaratan MCA-Indonesia untuk pendanaan bersama dengan rasio 1:1 kemungkinan memerlukan sumber daya dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan. Oleh karena itu MCA-Indonesia mendukung dan mendorong pembentukan konsorsium dalam pengajuan proyek-proyek Hibah Kemitraan.
8
A. Kriteria Organisasi 1. Pemohon atau organisasi yang menjadi mitra utamanya harus merupakan entitas
yang terdaftar secara hukum di Indonesia dan memiliki ijin untuk melakukan semua kegiatan sesuai dengan tujuan kemitraan. Pemohon atau organisasi mitra dapat mengikutsertakan perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional, bank-bank/lembaga keuangan internasional dan nasional, yayasan, lembaga multilateral, dan/atau asosiasi. Pemohon (jika hanya satu organisasi) dan/atau organisasi mitra utama mereka, harus memiliki kantor (atau kantor perwakilan) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80/2011.
2. Pemohon atau mitra konsorsium harus mampu memenuhi kebutuhan pendanaan bersama. Mitra yang berkontribusi untuk memenuhi persyaratan pendanaan bersama mencakup perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional, bank-bank/lembaga keuangan internasional dan nasional, yayasan, lembaga multilateral, dan/atau asosiasi. Kontribusi dari LSM (lokal dan internasional) dan lembaga-lembaga multilateral dalam sebuah konsorsium kemitraan dapat dimasukkan dalam kategori pendanaan bersama (dengan rasio 1:1) dari sektor swasta jika kontribusi dari LSM (dan dari donor atau sumber lain) tersebut secara khusus ditujukan untuk proyek Hibah Kemitraan Fasilitas Kemakmuran Hijau.
3. Pemohon dan/atau mitra harus menunjukan rekam jejak yang baik dalam membangun, mengelola dan melaksanaan proyek energi terbarukan dan/atau sumber daya alam.
4. Pemohon dan/atau mitranya, tidak boleh masuk dalam kategori Mitra Proyek yang Tidak Layak (Non-Eligible Project Partners) seperti tertuang di http://gp.mca-indonesia.go.id/en/gp-facility/partnership-grant/non-eligibility-criteria/
B. Kriteria Proyek Proyek-proyek/kegiatan yang diusulkan oleh pemohon harus:
1. Memenuhi tujuan Proyek Kemakmuran Hijau seperti yang tertuang dalam Program Compact (lihat http://www.mcc.gov/documents/agreements/compact-indonesia.pdf).
2. Untuk sebagian besar proyek Hibah Kemitraan, organisasi yang menjadi mitra utama (dan/atau konsorsium yang diwakilinya) harus memberikan pendanaan bersama (dengan rasio 1:1) minimal sebesar US$1 juta (dalam bentuk tunai atau pembayaran langsung yang terdokumentasi) dari setiap US$1 juta yang dikeluarkan oleh MCA-Indonesia. Nilai proyek terkecil adalah US$2 juta, dari jumlah tersebut, US$1 juta berasal dari MCA-Indonesia dan mitra.
3. Memiliki proyek yang dilaksanakan di kabupaten Kemitraan Hijau (di 24 kabupaten yang sudah terpilih atau kabupaten lain yang disetujui seusai dengan penjelasan dalam Bagian III diatas).
4. Menyertakan kerangka waktu pengembangan dan penyelesaian proyek dan menyertakan deskripsi kegiatan apa saja yang akan dibiayai selama periode Compact (sampai 1 April 2018) dan oleh siapa proyek akan dilanjutkan dan/atau dilaksanakan setelah periode Compact berakhir.
5. Tidak boleh termasuk dalam kategori Proyek yang Tidak Layak dan/atau tidak memenuhi prasyarat sosial dan kesetaraan gender (https://www.mcc.gov/documents/guidance/mcc-policy-gender.pdf), lingkungan, kesehatan, atau keamanan sebagaimana didefinisikan oleh Pedoman Lingkungan MCC. Proyek juga tidak boleh mencakup aksi alih guna hutan untuk penyediaan perkebunan, lahan produktif atau tanah pertanian. Daftar lengkap proyek-proyek yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan kategori Tidak Layak tersedia di sini: http://gp.mca-indonesia.go.id/en/gp-facility/partnership-grant/non-eligibility-criteria/
9
C. Kriteria dan Isi Konsep Proyek Setelah memenuhi syarat organisasi dan proyek sesuai dengan Bagian V-A dan V-B diatas, pemohon wajib menyediakan Konsep Proyek yang (mininum) terdiri dari tiga kriteria dibawah ini dan tidak lebih dari 10 halaman. Konsep Proyek yang tidak memenuhi kriteria, tidak akan diundang untuk persiapan dan penyerahan proposal yang lebih rinci (lihat Lampiran 2 untuk petunjuk tambahan).
1. Ringkasan (Executive Summary) Terdiri dari 1 halaman (maksimum) yang berisi judul proyek, lokasi, rentang waktu, biaya/anggaran proyek, struktur pendanaan, dan ringkasan dari informasi di ketiga bagian di bawah ini. 2. Dasar Pemikiran dan Tujuan Proyek
Bagaimana proyek yang diusulkan mendukung dan sejalan dengan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau.
Konteks yang harus dipertimbangkan: 1) Mengapa Kemitraan ini diperlukan di Indonesia? 2) Apa alasan para pemangku kepentingan dari sektor swasta akan berinvestasi dalam proyek yang diusulkan? 3) Mengapa dana publik harus dipakai untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta; dan bagaimana intervensi yang diusulkan memenuhi persyaratan ramah lingkungan, berkeadilan sosial dan ekonomis.
Kerangka logika atau hasil proyek harus bisa menunjukan bagaimana intervensi yang diusulkan akan mengatasi masalah yang ada dengan menguraikan tujuan, keluaran, hasil, dan asumsi yang dipakai. (Mohon melihat contoh logika proyek untuk proyek Manajemen Sumber Daya alam di http://gp.mca-indonesia.go.id/gp-facility/partnership-grant/sample-of-project-logic/).
3. Pendekatan Teknis, Penerima Manfaat dan Sasaran
Deskripsikan pendekatan dan intervensi proyek yang diusulkan (termasuk identifikasi/deskripsi bentang alam) beserta kriterianya, termasuk peran pendukung proyek dan mitra dalam setiap kegiatan. Setiap intervensi proyek harus berkaitan dengan tujuan yang diuraikan diatas dan memiliki target yang terukur.
Deskripsi calon penerima manfaat per kabupaten (dan kecamatan apabila memungkinkan) termasuk jenis kelompok, mata pencaharian, proporsi penerima manfaat yang berasal dari kaum perempuan, laki-laki dan kaum yang terpinggirkan. Penjelasan tentang institusi lokal yang beroperasi di daerah sasaran dan yang bekerja untuk calon penerima dalam proyek yang diusulkan.
Diskusi tentang bagaimana pendekatan/kegiatan yang diusulkan telah mempertimbangkan penggunaan praktik-praktik terbaik dan pendekatan yang inovatif yang dapat diterapkan dan direplikasi.
Kerangka waktu proyek, termasuk target pencapaian utama, yang berpotensi mengatasi risiko implementasi penyelesaian proyek setelah Program Compact berakhir.
Diskusi dan pemahaman tentang prioritas-prioritas utama serta risiko dari proyek yang diusulkan sesuai dengan Sistem Tata Kelola Lingkungan dan Sosial MCA-Indonesia (http://gp.mca-indonesia.go.id/esms-Tier-1) dan Proyek Kemakmuran Hijau (http://gp.mca-indonesia.go.id/esms-Tier-2),Rencana Sosial dan Integrasi Gender Proyek Kemakmuran Hijau(http://gp.mca-indonesia.go.id/SGIP), termasuk identifikasi studi lainnya guna lebih memahami dan mengenali risiko, mitigasi dan pilihan kesempatan yang terkait dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Dokumen-dokumen ini bersama Standar Kinerja IFC (yang mendukung ESMS) dapat ditemukan di sini:
10
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance _Standards.pdf?MOD=AJPERES
Diskusi teknologi yang digunakan (hanya untuk proyek-proyek energi terbarukan), penerapannya, lokasi proyek dan fasilitasnya, pengalaman serupa di daerah pedesaan di Asia Tenggara (idealnya di Indonesia), pertimbangan Operasional dan Pemeliharaan yang detail, dan penilaian keberlanjutan proyek (desain siklus hidup proyek, ketersediaan dan pergantian komponen jika ada kerusakan, sistem pembayaran, ketersediaan sumber daya dan pasokan bahan bakar, dll). Pemohon harus menyiapkan studi kelayakan dalam fase proposal/ aplikasi proyek yang lebih detil guna melengkapi penilaian awal yang dikirim merespon undangan pernyataan minat ini.
4. Anggaran
Perkiraan anggaran, termasuk informasi apa saja yang akan ditanggung oleh Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau dan pendanaan dari mitra pemohon. Informasi ini dijabarkan secara detil berdasarkan tahun dan jenis aktifitas utamanya. Semakin besar dana padanan, maka proposal tersebut semakin kompetitif. Semua jenis proyek rantai nilai (value chain) harus memiliki rasio perbandingan minimal sebesar 1:1.
Untuk proposal energi terbarukan, anggaran harus mencakup biaya operasi dan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan selama umur aset. Proposal juga harus menjelaskan siapa yang menanggung biaya tersebut dan tata caranya.
Catatan: Meski tidak diperlukan pada tahap Call for Expression of Interest ini, pemohon harus mengetahui bahwa MCA-Indonesia akan melakukan Analisis Ekonomi dalam proses evaluasi berikutnya (sewaktu pemohon yang terpilih menyerahkan proposal yang lebih rinci. Proyek-proyek yang diusulkan harus memiliki Tingkat Pengembalian Ekonomi (Economic Rate of Return) minimal 10% (detail dapat dilihat di http://gp.mca-indonesia.go.id/en/about-gp/economic-rate-of-return-safe-guard/). Para pemohon akan diminta untuk menyediakan data dan analisa ERR tersebut dalam tahap kedua (proposal yang lebih rinci). Sebagai tambahan, pemohon yang proposalnya terpilih masuk ke tahap kedua diminta untuk menunjukkan lisensi dan/atau ijin setiap kegiatan ekonomi mereka (seperti infrastruktur energi, konsesi pariwisata, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan, dll) atau menunjukan proses pengajuan lisensi dan/atau ijin tersebut, termasuk kerangka waktu dan target kapan mendapatkannya.
VII. Isi Dari Aplikasi
EOI harus terdiri dari tiga dokumen berikut:
A. Surat Pengantar yang menyampaikan pernyataan minat untuk bermitra dengan MCA-Indonesia dalam Hibah Kemitraan, termasuk jumlah dana (dalam USD) yang disediakan dan diminta. Silahkan menggunakan contoh yang disediakan dalam Lampiran 1 (Annex 1).
B. Gambaran Umum dari Kemitraan termasuk informasi mengenai pemohon/organisasi utama, anggota dari konsorsium (jika ada) dan struktur pendanaan (total anggaran proyek dan struktur pendanaan bersama dari anggota). Silakan menggunakan contoh yang disediakan dalam Lampiran 2.
C. Konsep Proyek yang menguraikan alasan dan tujuan proyek, pendekatan teknis, target dan sasaran, dan anggaran dengan maksimum 10 halaman. Silakan gunakan contoh yang tersedia di Lampiran 3.
Ketiga dokumen tersebut bisa ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.
11
VIII. Kerangka Waktudan Informasi Penyerahan
Dokumen yang berisi EOI lengkap (termasuk Surat Pengantar, Aplikasi, Concept Note sesuai dengan Bagian VI diatas) harus disampaikan dalam bentuk dokumen dan salinan elektronik, dan harus diterima oleh MCA-Indonesia paling lambat 19 Desember 2014 pada pukul 12:00 WIB.
Dokumen harus dikirim ke: MCA - INDONESIA MR21 Building, Lantai 11 Jalan Menteng Raya No. 21 Jakarta 10340, Indonesia
Salinan elektronikharus dikirim ke: [email protected]
Pertanyaan dan klarifikasi terkait dengan Call for Expression of Interest ini dapat diajukan ke alamat surel di atas paling lambat 7 November 2014. MCA-Indonesia akan memberikan tanggapan untuk semua pertanyaan dan klarifikasi secara publik dan akan tersedia di situs Proyek Kemakmuran Hijau http://gp.mca-indonesia.go.id/contact-us/ paling lambat 14 November 2014.
12
Lampiran 1 | Surat Pengantar–Undangan Pernyataan Minat
PERNYATAAN MINAT UNTUK HIBAH KEMITRAAN
Kepada:
Millennium Challenge Account-Indonesia
MR21 Building, Lantai 11 Jalan Menteng Raya No. 21 Jakarta 10340, Indonesia
Untuk. Direktur Proyek Kemakmuran Hijau
[Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun]
Yang terhormat,
Kami, [nama organisasi, termasuk anggota konsorsium jika ada], adalah sebuah [tipe
organisasi] yang berlokasi di [alamat lengkap, termasuk asal Negara].
Bersama ini kami ingin menyampaikan minat kami untuk bermitra dengan MCA-Indonesia
dalam Hibah Kemitraan. Total biaya proyek yang kami usulkan untuk kemitraan ini adalah
sebesar US$[jumlah nilai], dimana US$[jumlah nilai]berasal dari konstribusi kami (US$ -
jumlah nilai – dalam bentuk tunai, beserta US$ - jumlah nilai – dalam bentuk kontribusi
lainnya), sedangkan kami meminta US$[jumlah nilai]yang tersisa dari Hibah Kemitraan
MCA-Indonesia.
Kami bersedia untuk membahas proposal Pernyataan Minat (Expression of Interest) ini jika
diperlukan.
Hormat kami,
[Tanda tangan dari perwakilan pemohon]
[Nama dan posisi dari perwakilan pemohon]
13
Lampiran 2 | Gambaran Umum dari Kemitraan
Informasi Pemohon yang tersedia di bawah ini harus menjelaskan dan memberikan informasi
yang memadai tentang bagaimana pemohon dapat mengikuti semua persyaratan organisasi
dan Kelayakan Proyek seperti yang dijelaskan dalam Bagian VI diatas. Pemohon dan/atau
mitra konsorsiumnya tidah boleh masuk dalam Daftar Mitra Proyek Tidak Layak dan proyek
yang diajukan tidak boleh masuk dalam Daftar Proyek Tidak Layak sebagaimana tercantum
di http://gp.mca-indonesia.go.id/en/gp-facility/partnership-grant/non-kelayakan-criteria/.
1. PEMOHON
1.1 Informasi Pemohon
A. ORGANISASI (atau ORGANISASI UTAMA, apabila mendaftar sebagai
Konsorsium)
1. Nama Organisasi
2.
Alamat Organisasi
Alamat Pos
Telepon/Fax
Halaman Web
3.
Negara Asal
(Pemohon (apabila hanya berupa satu organisasi) dan/atau organisasi utama harus didirikan atau memiliki kantor perwakilan di Indonesia sesuai dengan Kepres No. 80/2011)
4.
Tipe Oganisasi
(perusahaanlokal atau multinasional, bank/lembaha keuangan, asosiasi, LSM/yayasan, atau lainnya – silahkan sebutkan)
5.
Deskripsi Organisasi
(Informasi sekilas mengenai struktur, tujuan bisnis inti, dan kegiatan rutin dari organisasi Anda. Pemohon dan/atau organisasi utama harus dapat menunjukkan rekam jejak dalam membangun, mengelola dan mengimplementasikan proyek energy terbarukan dan/atau sumber daya alam)
B. ORANG YANG BISA DIHUBUNGI
1 Nama Pimpinan Organisasi
Posisi
14
Alamat Pos
Telepon/Fax
Alamat surel
2
Nama (orang) yang bisa dihubungi
Positi
Alamat Pos
Telepon/Fax
Alamat surel
C. ANGGOTA KONSORSIUM (apabila mendaftar sebagai Konsorsium)
1.
Nama Organisasi
Alamat Pos
Telepon/Fax
Halaman Web
Alamat surel
Tipe Organisasi
(Pemohon dan anggota konsorsium harus bersedia dan mampu memenuhi kebutuan pendanaan bersama. Anggota dari konsorsium dapat mencakup perusahaan multinasional dan nasional, bank/lembaga keuangan internasional dan nasional, yayasan, atau asosiasi. Silahkan memberikan rincian untuk semua mitra. Kontribusi dari LSM (lokal dan internasional) dan lembaga-lembaga multilateral dalam sebuah konsorsium kemitraan dapat berkontribusi terhadap pendanaan bersama apabila dana yang mereka terima tersebut secara khusus digunakan oleh kemitraan untuk proyek yang diusulkan ke Fasilitas Kemakmuran Hijau)
Deskripsi Organisasi
(Informasi sekilas mengenai struktur, tujuan bisnis inti,
15
dan kegiatan rutin dari organisasi Anda dan anggota konsorsium)
Nama (orang) yang bisa dihubungi
(Nama, posisi, telepon/fax, alamat surel)
2.
Nama Organisasi1
Alamat Pos
Telepon/Fax
Halaman Web
Alamat surel
Tipe Organisasi
Deskripsi Organisasi
Nama (orang) yang bisa dihubungi
D. ANGGOTA KONSORSIUM (apabila mendaftar sebagai Konsorsium)
Judul Proyek
(Kategori proyek termasuk
deskripsi singkat dan
bagaimana proyek tersebut
dapat memenuhi tujuan
Proyek Kemakmuran Hijau)
Lokasi
(Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan)
Durasi/Kerangka Waktu
(Batas waktu penyelesaian
proyek, termasuk
penjelasan singkat tentang
kegiatan apa saja yang akan
dibayar selama Compact
berjalan dan oleh siapa dan
apa saja yang akan
dilaksanakan oleh kemitraan
setelah Compact berakhir (2
April 2018)
Perkiraan Total Biaya Proyek
(termasuk pajak)
US$ ______________________(Total Biaya)
1Silahkan tambahkan baris/kolom yang sesuai jika Konsorsium memiliki lebih dari 3 anggota.
16
Struktur Pendanaan
(Mohon jelaskan struktur pendanaan bersama proyek, jumlah yang akan diberikan dari organisasi/konsorsium, jumlah yang akan diminta dari MCA-Indonesia, sertan pendanaan lainnya jika ada; termasuk pajak)
US$
______________________(Organisasi/Konsorsium
Anda)2
US$ ______________________(yang diminta dari
MCA-Indonesia)
US$ _____________________ (Organisasi lainnya,
jika ada. Mohon sebutkan nama Organisasinya)
2 Silahkan memasukan semua anggota/organisasi yang berkontribusi dalam pendanaan bersama.
17
Lampiran 3 | Konsep Proyek
Mohon jelaskan proyek yang diusulkan sesuai dengan elemen kunci di bawah ini. Bagian ini
tidak boleh lebih dari 10 halaman.
1. Ringkasan Eksekutif
Ringkasan, maksimum 1 halaman, yang mencakup judul proyek, lokasi, jangka waktu, anggaran/biaya proyek, struktur pendanaan dan ringkasan dari informasi yang diberikan dalam tiga bagian dibawah.
2. Dasar Pemikiran dan Tujuan Proyek
Bagaimana proyek yang diusulkan sesuai dengan dan mendukung proyek Kemakmuran Hijau.
Kasus bisnis untuk (1) Mengapa Kemitraan ini diperlukan di Indonesia; (2) Mengapa para pemangku kepentingan sektor swasta mau berinvestasi dalam proyek yang diusulkan; (3) Mengapa dana publik harus digunakan untuk meningkatkan investasi dari sektor swasta; dna bagaimana intervensi yang diajukan memiliki nila-nilai lingkungan yang berkelanjutan, mempromosikan keadilan sosial dan menunjukan nilai ekonomis.
Kerangka logis atau hasil yang menunjukkan bagaimana intervensi yang diusulkan akan mengatasi masalah-masalah dengan menguraikan tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan, dan asumsi (Lohat logika contoh proyek untuk proyek energi terbarukan di http://gp.mca-indonesia.go.id/gp-facility/partnership-grant/sample-of-project-logic/).
3. Pendekatan Teknis, Penerima Manfaat dan Sasaran
Deskripsi pendekatan dan intervensi yang diusulkan (termasuk identifikasi/deskripsi bentang alam) dan alat-alat, termasuk peran untuk berbagai sponsor, mitra dalam setiap kegiatan. Deskripsi calon penerima per kabupaten.Keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dijelaskan diatas.
Deskripsi calon penerima berdasarkan kabupaten (dan kecamatan jika memungkinkan), mengindentifikasi kelompok-kelompok dan mata pencaharian mereka, dan menunjukkan proporsi penerima berdasarkan kaum perempuan, laki-laki dan populasi terpinggirkan. Deskripsi institusi lokal yang aktif di daerah sasaran dan yang bekerja untuk calon penerima kegiatan dari proyek-proyek yang diusulkan.
Diskusi tentang bagaimana pendekatan/kegiatan yang diusulkan telah mempertimbangkan praktik terbaik dan penerapan yang inovatif yang dapat ditiru dan diperluas.
Kerangka waktu proyek, termasuk milestone, yang memiliki potensi untuk mengatasi resiko implementasi sampai penyelesaian proyek setelah Compact berakhir.
Diskusi dan demonstrasi pemahaman tentang prioritas utama dan risiko dari proyek yang diusulkan sesuai dengan Sistem Management Lingkungan dan Sosial (http://gp.mca-indonesia.go.id/esms-Tier-1) MCA-Indonesia dan Proyek Kemakmuran Hijau (http://gp.mca-indonesia.go.id/esms-Tier-2) dan Rencana Sosial dan Integrasi Gender (http://gp.mca-indonesia.go.id/sgip) Proyek Kemakmuran Hijau, termasuk identifikasi studi lainnya yang akan diminta untuk lebih memahami dan mengidentifikasi risiko, mitigasi dan pilihan kesempatan yang terkait dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Sokumen-dokumen ini bersama Standar Kinerja IFC (yang mendukung ESMS) dapat ditemukan di: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance _Standards.pdf?MOD=AJPERES
Diskusi teknologi yang digunakan (hanya untuk proyek-proyek energi terbarukan), penerapannya, lokasi proyek dan fasilitasnya, pengalaman serupa di daerah pedesaan di Asia Tenggara (idealnya Indonesia), pertimbangan Operasional dan Pemeliharaan yang detail, dan penilaian keberlanjutan proyek (desain siklus hidup
18
proyek, ketersediaan dan pergantian komponen jika ada kerusakan, sistem pembayaran, ketersediaan sumber daya dan pasokan bahan bakar, dll).
4. Anggaran
Perkiraan anggaran, termasuk informasi apa saja yang akan ditanggung oleh dana dari Hibah Kemitraan Proyek Kemakmuran Hijau dan pendanaan bersama dari pemohon; detail dijabarkan berdasarkan tahun anggaran dan aktifitas. Semakin besar porsi pendanaan dari mitra, semakin kompetitif proposal tersebut. Semua jenis proyek harus memiliki rasio perbandingan minimal sebesar 1:1.
Untuk proposal energi terbarukan, anggaran harus mencakup pertimbangan biaya operasi dan pemeliharaan selama masa aset, serta menjelaskan siapa yang akan membiayai dan caranya.