menteri keuangan republik indonesia...presensi dan pelaporan tugas, panduan peningkatan keamanan...

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARANNOMOR SE-22/MK.1/2020

TENTANGSISTEM KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PADA MASA TRANSISI DALAM TATANAN NORMAL BARU

Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan

2. Para Pengelola Kepegawaian3. Para Pegawaidi lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai AparaturSipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalamMendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, dan Surat Edaran MenteriKesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan PenularanCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan(Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, perlu diterbitkan Surat Edaranmengenai Sistem Kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pada Masa Transisi dalamTatanan Normal Baru.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini memberikan panduan bagi pegawai, pengelolakepegawaian, dan pimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam melaksanakan adaptasiperubahan pola hidup dan sistem kerja pada masa transisi dalam tatanan normal baruyang produktif dan aman dari COVID-19.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini ditujukan untuk seluruh pegawai, pengelola kepegawaian, danpimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam melaksanakan adaptasi perubahan polahidup dan sistem kerja pada masa transisi dalam tatanan normal baru yang produktifdan aman dari COVID-19.

2. Surat

file:////Users/Vici%20Marsono/Downloads/SE-22/MK.1/2020


-2-

2. Surat Edaran ini memuat pengaturan sistem kerja pada masa transisi dalam tatanannormal baru yang produktif dan aman dari COVID-19 yang meliputi panduan umum,panduan pelaksanaan Work From Office (WFO), panduan pelaksanaan FlexibleWorking Space (FWS) melalui mekanisme Work From Home (WFH), panduanpresensi dan pelaporan tugas, panduan peningkatan keamanan Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK), panduan beribadah di tempat umum/kantor, dan panduanlainnya.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonalamPenyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang PelimpahanKewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di LingkunganSekretariat Jenderal;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang PengelolaanKeamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang PedomanPelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (Business Continuity Plan) terkaitDampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan KementerianKeuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang ImplementasiFleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) di Lingkungan KementerianKeuangan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang PanduanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat KerjaPerkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada SituasiPandemi.

E. Ketentuan

1. Dalam rangka melaksanakan masa transisi dalam tatanan normal baru yang produktifdan aman dari COVID-19 di lingkungan Kemenkeu serta dalam upaya mencegahterjadinya gelombang selanjutnya atas COVID-19, pelaksanaan sistem kerja dilingkungan Kemenkeu dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturanlokasi bekerja, yang meliputi:a. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO); dan/ataub. pelaksanaan tugas kedinasan dengan menerapkan mekanisme fleksibilitas tempat

bekerja (FWS).

2. Pelaksanaan


-3-

2. Pelaksanaan FWS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakanpelaksanaan FWS dalam keadaan bencana nonalam sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang ImplementasiFleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) di Lingkungan Kemenkeudengan lokasi pelaksanaan FWS dibatasi pada tempat tinggal/domisili pegawai (WFH)baik pada lokasi pegawai ditugaskan/ditempatkan atau pada homebase.

3. Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja yangakuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapatmelaksanakan tugas kedinasan secara WFO dan/atau WFH sebagai berikut:a. Menteri Keuangan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/pimpinan setingkat pada

Unit Organisasi Non-Eselon;b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/pimpinan setingkat pada Unit Organisasi Non-

Eselon, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pimpinan setingkat pada UnitOrganisasi Non- Eselon, dan pegawai lain di unit yang bersangkutan;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pimpinan setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pelaksana/pejabatsetingkat pada unit organisasi non eselon, dan pegawai lain di unit yangbersangkutan;

d. Kepala Satuan Kerja (satker) setingkat Eselon III, untuk Pejabat Pengawas,pelaksana, dan pegawai lain di unit yang bersangkutan; dan

e. Pimpinan unit/satuan kerja dimana Pejabat Fungsional ditempatkan/ditugaskan,untuk Pejabat Fungsional.

4. Pengaturan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Dilakukan kebijakan/pengaturan penahapan oleh pejabat yang berwenang dari

jumlah pejabat/pegawai aktif di lingkungannya sebagaimana dimaksud padaangka 3, dengan ketentuan sebagai berikut:1) Tahap I: dilaksanakan selama 28 hari sejak Surat Edaran ini berlaku,

maksimal pegawai yang melaksanakan WFO yaitu 15%;2) Tahap II: dilaksanakan dalam hal selama Tahap I tidak terjadi penambahan

kasus (terutama ODP, PDP dan Positif COVID-19) di lokasi unit/satker berada,selama periode 28 hari berikutnya sejak selesainya Tahap I, maksimalpegawai yang melaksanakan WFO yaitu 30%;

3) Tahap III: dilaksanakan dalam hal selama Tahap II tidak terjadi penambahankasus (terutama ODP, PDP dan Positif COVID-19) di lokasi unit/satker berada,selama periode 28 hari berikutnya dan seterusnya sejak selesainya Tahap II,maksimal pegawai yang melaksanakan WFO yaitu 50%.

b. Pengaturan


-4-

b. Pengaturan penahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a harusmemperhatikan:1) kondisi perkembangan kasus paling kurang di unit eselon II untuk kantor pusat

dan satker setingkat eselon III untuk kantor vertikal;2) dalam hal terjadi penambahan kasus ODP/PDP/Positif COVID-19 di

unit/satker, maka unit/satker tidak diperkenankan maju ke tahap berikutnyadan harus melaporkan kondisi/hasil evaluasi kepada pimpinan unit eselonI/setingkat masing-masing untuk kemudian dilaporkan kepada Tim GugusTugas Penangangan COVID-19 Kemenkeu;

3) business continuity plan (BCP);4) fasilitas ruang kerja/physical distancing di kantor; dan/atau5) kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Kemenkeu.

c. Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi dan untuk terlaksananya BCP, pegawaiharus siap sedia dipanggil sewaktu-waktu untuk melaksanakan WFO di luarketentuan penahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetapmemperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan di masa COVID-19.

5. Pengaturan pejabat/pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan secara WFHdan/atau WFO sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan mempertimbangkan:a. jenis pekerjaan pegawai;b. hasil penilaian kinerja pegawai;c. kompetensi dalam mengoperasikan sistem dan TIK;d. laporan disiplin pegawai;e. hasil self assessment pegawai;f. kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai (seperti: potensi pada usia yang

lebih tua, adanya penyakit penyerta, adanya kondisiimmunocompromised/penyakit autoimun, ibu hamil, ibu yang baru melahirkanatau sedang menyusui);

g. tempat tinggal dan/atau kantor pegawai berada/tidak berada di wilayah denganpenetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

h. kondisi kesehatan keluarga/orang-orang yang tinggal satu atap dengan pegawai(apabila terdapat yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang DalamPemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/ataukonfirmasi/positif COVID-19);

i. riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) harikalender terakhir;

j. riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam14 (empat belas) hari kalender terakhir;

k. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi; dan

l. khusus


-5-

l. khusus untuk pegawai yang hendak ditugaskan melakukan WFH pada homebase,pejabat yang berwenang menugaskan harus memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1) penugasan tidak bersifat permanen dan hanya untuk jenis pekerjaan yang

dapat dilakukan WFH pada homebase (mengacu pada keputusan MenteriKeuangan Nomor 223/KMK.01/2020);

2) kepada pegawai yang melaksanakan WFH pada homebase tidak diberikanbiaya perjalanan dinas;

3) pegawai yang hendak ditugaskan harus dalam kondisi sehat dan memenuhiketentuan perjalanan dinas dalam kondisi COVID-19;

4) baik kantor maupun lokasi tujuan penugasan tidak dalam kondisi PSBB;5) penugasan WFH pada homebase tidak lebih dari 10 hari kerja;6) lamanya WFH pada homebase ditentukan oleh masing-masing unit eselon I

dengan mempertimbangkan jarak dan tingkat kesulitan transportasi sertakepentingan organisasi;

7) penugasan WFH pada homebase hanya diperuntukkan bagi pegawai yangsudah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak pulang kehomebase/bertemu keluarga inti;

8) maksimum jumlah pegawai yang melaksanakan WFH pada homebase untuksetiap unit/satker dalam waktu yang bersamaan tidak melebihi dari 20%;

9) setelah jangka waktu penugasan WFH pada homebase selesai, pegawai haruskembali ke kota/lokasi tempat pegawai ditugaskan/ditempatkan, kecuali kotatujuan atau asal pegawai kemudian ditetapkan PSBB;

10) bagi pegawai yang saat ini tengah melaksanakan WFH di homebase, agarmempersiapkan diri untuk kembali ke wilayah/kota/lokasi kantor pegawaiditempatkan/ditugaskan sesuai kebijakan/instruksi masing-masing pimpinanunit eselon I.

6. Dalam hal unit kerja berlokasi di wilayah dengan penetapan PSBB:a. pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dilakukan melalui WFH secara penuh dengan

tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja organisasi serta pegawaiyang bersangkutan; dan

b. untuk unit yang memiliki tusi bersifat strategis bagi masyarakat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pemerintah mengenai PSBB, dapat memberlakukanWFO dengan prinsip seminimal mungkin pegawai serta tetap mengutamakanprotokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

7. Pegawai yang melaksanakan WFH tetap mendapat hak keuangan sebagaimanapegawai yang bekerja di kantor (WFO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penyelenggaraan


-6-

8. Penyelenggaraan rapat, kegiatan tatap muka dan perjalanan dinas pada masa transisitatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19 dilaksanakan denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan

TIK atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat

dan/atau kegiatan pertemuan fisik lainnya, agar memperhatikan jarak aman antarpeserta rapat (physical distancing) dan jumlah maksimum peserta mengacu padaketentuan yang berlaku;

c. perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas danurgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokolkesehatan.

9. Panduan Pelaksanaan WFOa. Bagi Pegawai, agar:

1) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja:a) memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat;b) menggunakan masker selama di perjalanan; danc) menghindari transportasi umum, namun apabila terpaksa maka:

(1) tetap menjaga jarak/physical distancing minimal 1 (satu) meter denganpenumpang lain;

(2) upayakan tidak menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer;(3) gunakan helm sendiri jika menggunakan kendaraan roda dua;(4) hindari pembayaran dengan uang kertas/logam atau pembayaran tunai,

jika terpaksa memegang uang gunakan hand sanitizer setelahnya;(5) tidak menyentuh wajah khususnya mata, hidung, dan mulut; dan(6) segera mandi dan berganti pakaian sebelum melakukan kontak fisik

dengan rekan kerja.2) Selama di lokasi/tempat kerja:

a) melakukan presensi dan melaporkan kondisi kesehatan pegawai;b) menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas harian;c) menggunakan masker;d) segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat tiba;e) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;f) senantiasa menjaga jumlah orang dan jarak di dalam lift dengan posisi

saling membelakangi;

g) secara


-7-

g) secara rutin membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;h) memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal sekitar 1 (satu)

meter saat berhadapan dengan rekan kerja dan/atau stakeholder saatbertugas, maupun saat rapat fisik;

i) tidak menghadiri/mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massasecara fisik, contoh: workshop/sosialisasi secara fisik, dan lain sebagainyayang sejenis;

j) biasakan tidak berjabat tangan (baik dalam kondisi biasa maupun padasaat rapat atau pertemuan fisik lainnya);

k) apabila melaksanakan rapat fisik, pastikan pintu ruang rapat selalu terbuka.Dalam hal pintu harus tertutup, maka segera mencuci tangan dengan handsanitizer setelah membuka/menutup pintu;

l) usahakan sirkulasi udara dan sinar matahari yang lancar ke ruang kerja;m) upayakan tidak menggunakan fasilitas/peralatan bersama di tempat kerja

(seperti: alat makan/minum, pakaian, dan alat ibadah);n) upayakan makan di area makan yang disediakan masing-masing unit kerja

dan membersihkan bungkus makanan terlebih dahulu dengan disinfektan;o) saat makan di kantin/tempat makan lainnya:

(1) mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengaliratau hand sanitizer sebelum dan sesudah makan di kantin;

(2) tetap menggunakan masker, kecuali pada saat makan dan minum;(3) disarankan untuk melakukan take away saat membeli makanan;(4) menjaga jarak fisik saat antre dan saat duduk di tempat makan;(5) memastikan makanan yang dibeli, disajikan, dan diolah dengan

higienis, misalnya menggunakan sarung tangan, masker danmenggunakan peralatan makan yang bersih;

(6) hindari menggunakan fasilitas refill minuman;(7) disarankan membayar dengan uang pas atau QR Code/non tunai; dan(8) disarankan membawa tumbler masing-masing.

3) Saat tiba di rumah:a) segera mandi dan berganti pakaian sebelum melakukan kontak fisik

dengan anggota keluarga;b) cuci pakaian dan perlengkapan lain yang digunakan dengan deterjen.

Apabila menggunakan masker sekali pakai, harap dibuang robek danlakukan disinfeksi agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;

c) membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengancairan disinfektan; dan

d) istirahat yang cukup.

4) Menerapkan


-8-

4) Menerapkan panduan peningkatan keamanan TIK yang berlaku.5) Menerapkan protokol/etika/ketentuan di tempat kerja dalam masa COVID-19

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinassetempat yang memiliki tusi/kewenangan terkait.

b. Bagi Pimpinan Unit/Satker agar:1) Dalam menentukan/menugaskan pegawai yang akan WFO, pimpinan

unit/satker menginstruksikan pegawai untuk mengisi self assessment testCOVID-19 pada laman https://forms.kemenkeu.go.id yang telah disiapkan olehTim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kemenkeu dan memperhatikanhasil dari self assessment test COVID-19 tersebut, yakni:a) pegawai dengan hasil self assessment test Risiko Kecil dan Risiko

Sedang, dapat ditugaskan WFO; danb) pegawai dengan hasil self assessment test Risiko Besar dan/atau

berstatus OTG/ODP/PDP/Positif COVID-19, tidak diperkenankan untukWFO, diarahkan untuk melakukan karantina diri dan dipantau kondisikesehatannya.

2) Menerapkan kebijakan pembatasan jarak/physical distancing minimal sekitar 1(satu) meter di lingkungan kerja, melalui:a) mengatur jumlah pegawai yang masuk agar memudahkan penerapan

physical distancing;b) pada pintu masuk, agar pegawai tidak berkerumun dengan mengatur jarak

antrean dengan memberi tanda di lantai atau banner untuk mengingatkan;c) mengatur penggunaan lift: batasi jumlah orang dalam lift (maksimal

penggunaan lift 50% dari kapasitas normal) buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

d) mengatur penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga,bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawaiyang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalurtangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;

e) mengatur tempat duduk agar berjarak paling kurang sekitar 1 (satu) meterpada meja/area kerja, saat melakukaan rapat, di kantin, saat istirahat, danlain-lain; dan/atau

f) mengatur ketentuan jumlah dan/atau jarak peserta rapat/pertemuan fisik.3) Mengharuskan semua pegawai untuk menggunakan masker selama di tempat

kerja, selama perjalanan ke dan dari tempat kerja serta di ruang-ruang publik.

4) Menerapkan

https://forms.kemenkeu.go.id/


-9-

4) Menerapkan pelaksanaan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap titikmasuk tempat kerja maupun tempat-tempat ibadah yang terdapat dilingkungan kantor, khususnya pada saat akan diselenggarakan ibadah yangbersifat massal.

5) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yangditemukan gejala saat dilakukan screening.

6) Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat guna meningkatkan hygienedan sanitasi lingkungan kerja:a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan

melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja danarea publik (melakukan disinfeksi fasilitas umum setiap 4 jam sekali),terutama gagang pintu dan tangga, tombol lift, serta peralatan kantor yangdigunakan bersama;

b) menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasiudara dan sinar matahari; dan

c) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.7) Memasang media informasi untuk meningkatkan awareness pegawai serta

kedisiplinan dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).8) Apabila memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pegawai untuk

perjalanan pulang pergi sehingga pegawai tidak menggunakan transportasipublik.

9) Minimalisasi penugasan lembur serta dalam hal terdapat waktu kerja shift,upayakan untuk meniadakan penugasan pada waktu malam hingga pagi hari,dalam rangka memperhatikan waktu istirahat dan imunitas pegawai.

10) Bagi unit yang menyelenggarakan layanan bagi masyarakat/publik agar:a) melakukan upaya minimalisasi kontak fisik pegawai dengan stakeholder

seperti menerapkan pembatas/partisi (tabir kaca/flexy glass) di mejapelayanan; dan

b) mencegah terjadinya kerumunan stakeholder, seperti menerapkan sistemantrean, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan memberi tanda padalantai, dan/atau upaya lainnya.

11) Menerapkan larangan masuk ke area/tempat kerja bagi pegawai/stakeholdersyang berstatus OTG maupun sakit, baik yang sakitnya terkait COVID-19ataupun sakit lainnya.

12) Mengoptimalisasikan penggunaan TIK dalam pelaksanaan kegiatan layanan,rapat, pelatihan dan kegiatan lainnya.

13) Menerapkan protokol/etika/ketentuan di tempat kerja dalam masa COVID-19yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinassetempat yang memiliki tusi/kewenangan terkait.

c. Bagi


-10-

c. Bagi Pengelola Kepegawaian dan Atasan Langsung agar:1) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi terkait protokol/etika

WFO dalam masa COVID-19.2) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan kepada pegawai terkait

pelaksanaan panduan pelaksanaan WFO dalam masa COVID-19.3) Melaporkan kepada pimpinan unit/satker sesuai hierarki organisasi apabila

terdapat pegawai OTG, ODP, PDP dan/atau Positif COVID-19.4) Menerapkan protokol/etika/ketentuan WFO dalam masa COVID-19 lainnya

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinassetempat yang memiliki tusi/kewenangan terkait.

10. Panduan Pelaksanaan WFHa. Bagi Pegawai agar:

1) Melakukan presensi dan melaporkan kondisi kesehatan pegawai.2) Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan penugasan harian.3) Memastikan ketersediaan sarana pendukung pada lokasi WFH seperti kursi,

meja, dan jaringan internet.4) Dalam hal dimungkinkan, menyediakan ruangan/area khusus yang dapat

digunakan dalam pelaksanaan WFH.5) Melaksanakan ketentuan/panduan lainnya yang berlaku dalam masa COVID-

19.6) Mengaktifkan alat komunikasi dan responsif terhadap stakeholder atau atasan

langsung utamanya, khususnya pada saat jam kerja dan/atau pada kondisiurgent lainnya.

7) Melaporkan kepada atasan langsung dalam hal terjadi kondisi urgent baik yangterkait dengan pekerjaan/layanan maupun kesehatan pegawai.

8) Apabila terdapat alasan/kebutuhan penting dari organisasi, bersedia sewaktu-waktu dipanggil untuk melaksanakan WFO.

9) Memanfaatkan aplikasi pendukung untuk pelaksanaan tugas kedinasanmelalui e-Kemenkeu dan memanfaatkan aplikasi pendukung lainnya yangdiperlukan sesuai ketentuan.

10) Menerapkan panduan peningkatan keamanan TIK yang berlaku.11) Menerapkan protokol/etika/ketentuan pelaksanaan WFH masa COVID-19 yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinas setempatyang memiliki tusi/kewenangan terkait.

b. Bagi Pimpinan Unit/Satker agar:1) Menerbitkan Surat Tugas bagi pegawai yang disetujui untuk melaksanakan

WFH, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai COVID-19yang diterbitkan oleh instansi/pemerintah pusat/daerah setempat.

2) Tetap


-11-2) Tetap mengutamakan keselamatan pegawai, dan memperhatikan BCP serta

target kinerja unit/satkernya.3) Dalam hal terdapat alasan penting/kebutuhan organisasi, dapat sewaktu-waktu

menugaskan pegawai yang WFH untuk melakukan WFO.4) Melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan WFH di

unit/satkernya.5) Menetapkan jenis dan prosedur dalam rangka pemberian izin peminjaman

barang milik negara (BMN) dengan tetap mempertimbangkan tertibadministrasi dalam pengelolaan BMN.

6) Menerapkan protokol/etika/ketentuan pelaksanaan WFH masa COVID-19 yangditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinas setempatyang memiliki tusi/kewenangan terkait.

c. Bagi Pengelola Kepegawaian dan Atasan Langsung agar:1) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi terkait protokol/etika

WFH dalam masa COVID-19.2) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan kepada pegawai terkait

pelaksanaan etika WFH dalam masa COVID-19.3) Melaporkan secara berkala kepada pimpinan unit/satker sesuai hierarki

organisasi apabila terdapat pegawai OTG, ODP, PDP dan/atau Positif COVID-19.

4) Menerapkan protokol/etika/ketentuan pelaksanaan WFH masa COVID-19 yangditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah c.q. kementerian/dinas setempatyang memiliki tusi/kewenangan terkait.

11. Panduan Presensi, Pelaporan Tugas, dan Pelaporan Kesehatana. Baik pegawai yang melakukan WFO dan/atau WFH, melakukan presensi sesuai

ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kemenkeu dan melaporkan kondisikesehatan melalui aplikasi e-Kemenkeu yang dapat diunduh melaluiPlaystore/Appstore atau melalui laman https://office.kemenkeu.go.id.

b. Selanjutnya, pegawai menyampaikan laporan kinerja/ tugas harian melalui fiturTugas Saya yang terdapat dalam modul Nadine pada aplikasi e-Kemenkeu ataulaman https://office.kemenkeu.go.id.

c. Ketentuan presensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dikecualikan bagipegawai non-aktif, pegawai yang sedang ditugaskan di luar instansi, pegawai tugasbelajar, dan pegawai yang tengah melaksanakan penugasan lain yang dikecualikandari melakukan presensi sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Panduan Peningkatan Keamanan TIK serta dalam melakukan rapat virtual, kaitannyadengan pelaksanaan WFH dan/atau WFO, pegawai agar:

a. Menghindari penggunaan free internet (free wifi) yang tidak terjamin keamanannya.

b. Selektif

https://office.kemenkeu.go.idhttps://office.kemenkeu.go.id


-12-

b. Selektif dalam melakukan akses/unduh informasi pada situs internet yangtepercaya (internet sehat dan aman).

c. Melakukan backup data penting secara berkala dan pastikan update sistemoperasi, antivirus dan aplikasi pendukung secara teratur.

d. Memastikan hanya orang yang dipercaya yang bisa terhubung dengan jaringanyang digunakan dalam bekerja.

e. Memastikan perangkat yang digunakan dalam bekerja aman dan memastikanperangkat hanya digunakan oleh pengguna yang memiliki kewenangan.

f. Selektif ketika melakukan akses/unduh informasi tentang COVID-19.g. Waspada saat mengakses email (surat elektronik), khususnya terhadap serangan

email phishing.h. Membatasi kegiatan pada media sosial untuk mengurangi risiko serangan

keamanan siber.i. Memperhatikan ketentuan penggunaan surat elektronik pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi diLingkungan Kementerian Keuangan, antara lain:1) menggunakan Surat Elektronik Kemenkeu dalam melakukan korespondensi

kedinasan yang menggunakan surat elektronik, secara bijak sesuai tugas,fungsi dan wewenang;

2) korespondensi kedinasan dinyatakan sah apabila dikirimkan dan diterimapegawai Kemenkeu melalui Surat Elektronik Kemenkeu;

3) tidak membuka tautan dan/atau lampiran dalam surat elektronik yangterindikasi dapat mengancam keamanan informasi Kemenkeu;

4) selama pelaksanaan WFH, harus melakukan perubahan kata sandi SuratElektronik Kemenkeu secara berkala paling lama dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari kalender;

5) kriteria kata sandi Surat Elektronik Kemenkeu terdiri dari minimal 6 (enam)karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, special charactersatau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6) dalam hal Pegawai tidak melakukan perubahan kata sandi sebagaimanadimaksud pada angka 4), maka Surat Elektronik milik pegawai secara otomatistidak dapat digunakan dan harus diaktifkan kembali serta mengganti kata sandidengan cara menghubungi Contact Center Kemenkeu atau Service DeskPusintek; dan

7) kapasitas storage Surat Elektronik Kemenkeu untuk masing-masing pegawaiadalah 3 (tiga) gigabytes (GB). Pegawai dapat mengajukan penambahankapasitas storage Surat Elektronik Kemenkeu melalui Contact CenterKemenkeu atau Service Desk Pusintek sesuai dengan ketentuan dan prosedurlayanan yang berlaku.

j. Dalam


-13-

j. Dalam hal diperlukan, dapat menggunakan media penyimpanan file, aplikasikolaborasi dan video conference dengan ketentuan sebagai berikut:1) pegawai menggunakan e-dropbox Kemenkeu (https://e-

dropbox.kemenkeu.go.id) sebagai media penyimpanan file dan aplikasikolaborasi Kemenkeu (https://kolaborasi.kemenkeu.go.id) sebagai media untukbekerja secara bersama-sama;

2) e-dropbox Kemenkeu hanya digunakan untuk menyimpan file kedinasansecara bijak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya;

3) e-dropbox Kemenkeu diberikan secara otomatis kepada seluruh Pegawaimenggunakan akun Kemenkeu dengan kapasitas 1 (satu) gigabytes (GB); dandapat ditingkatkan sesuai kebutuhan;

4) fasilitas video conference dapat menggunakan Cisco Meeting pada lamanhttps://join.kemenkeu.go.id, Cisco Webex pada lamanhttps://kemenkeu.webex.com, atau Zoom dengan license yang dimilikiKemenkeu.

k. Terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan di atas sebagaimana dimaksudpada huruf i dan huruf j, pegawai dapat menghubungi Contact Center Kemenkeu(134) atau Service Desk Pusintek (alamat surat elektronik:[email protected] atau whatsapp: 0811-9910-340).

l. Dalam rangka menjaga keamanan informasi, bagi pegawai yang menggunakanperangkat pribadi masing-masing diimbau agar:1) mendapatkan izin persetujuan dari pejabat yang berwenang minimal pejabat

eselon III pada unit masing-masing dan perangkat tersebut didaftarkan melaluiService Desk Pusintek;

2) dilengkapi sistem operasi berlisensi dan ter-update;3) menggunakan antivirus berlisensi dan memastikan antivirus di-update secara

berkala;4) mengaktifkan fitur firewall; dan5) khusus untuk Pengelola Teknis TIK mengacu pada ketentuan teknis yang

berlaku.m. Saat melakukan rapat virtual, diimbau agar:

1) memastikan jaringan internet tersedia dan memiliki koneksi yang baik;2) menggunakan fasilitas laptop/personal computer/tablet yang memadai,

dianjurkan tidak menggunakan handphone;3) melakukan login lebih awal dan melalui verifikasi host;4) disiplin dalam mematikan microphone saat pimpinan/narasumber

menyampaikan materi;5) menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Kemenkeu atau

pakaian yang sopan atau pakaian yg ditentukan/dresscode;6) hindari menggunakan wifi publik (kecuali wifi kantor) saat rapat;

7) berada

https://e-dropbox.kemenkeu.go.idhttps://kolaborasi.kemenkeu.go.idhttps://join.kemenkeu.go.idhttps://kemenkeu.webex.commailto:[email protected]


-14-

7) berada di ruangan yang kondusif saat pelaksanaan rapat;8) recording pelaksanaan rapat harus melalui persetujuan host;9) menggunakan fasilitas chat dengan sopan dan bijaksana.

13. Panduan Beribadah di Tempat Umum/Kantora. Menggunakan fasilitas toilet/tempat wudhu di ruangan masing-masing apabila di kantor.b. Tidak berdekatan saat melepas sepatu untuk mengambil wudhu.c. Mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir sebelum

berwudhu.d. Menghindari kontak fisik, seperti kegiatan bersalaman pada saat sebelum dan sesudah

melaksanakan ibadah.e. Untuk pegawai yang kurang sehat, sebaiknya beribadah secara mandiri.f. Mengikuti ketentuan tata cara peribadatan yang ditetapkan oleh pengurus tempat

ibadah.g. Membawa dan menggunakan alat ibadah masing-masing (contoh: mukena, sajadah).h. Pada kegiatan ceramah umum untuk memperhatikan jarak antar audience.i. Sebelum membaca kitab suci, dianjurkan dalam kondisi suci/bersih seperti mencuci

tangan dengan sabun hingga bersih, dan setelah membaca gunakan hand sanitizer.j. Senantiasa memperhatikan physical distancing, penggunaan masker, dan penyediaan

ventilasi/sirkulasi udara ruangan ibadah yang baik, dalam pelaksanaan kegiatan ibadahlainnya.

14. Panduan Lainnyaa. Dalam hal pegawai ditetapkan berstatus OTG, ODP, PDP atau Positif COVID-19, maka:

1) pegawai segera menginformasikan dan melaporkan kondisi kesehatan/hasilpemeriksaan fasilitas kesehatan kepada atasan langsung untuk kemudianditeruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing; dan

2) pegawai menjalankan prosedur/protokol kesehatan dan keselamatan yangdikeluarkan oleh pemerintah dengan menjalani perawatan hingga dinyatakan telahselesai masa karantina atau sembuh oleh petugas medis/pihak yang berwenang.

b. Pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penugasan dariorganisasi dengan ketentuan sebagai berikut:1) terdapat surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang minimal

pimpinan unit organisasi eselon II/setingkat untuk Kantor Pusat atau pimpinansatker/kepala kantor untuk kantor vertikal yang diterbitkan dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2020;

2) memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test/rapid test atau suratketerangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;

3) memiliki


-15-

3) memiliki identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan4) tetap memperhatikan dan melakukan prosedur/protokol kesehatan dan

keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahanpenyebaran COVID-19, seperti physical distancing, menggunakan masker ketikaberada di area publik, menerapkan etika batuk, sering mencuci tangan dengansabun dan air mengalir.

c. Pegawai dapat melaksanakan perjalanan ke luar negeri/kota dalam rangka keperluanpribadi dengan ketentuan sebagai berikut:1) pelaksanaan perjalanan atau bepergian ke luar negeri/kota hanya diperuntukkan

untuk memenuhi kondisi mendesak antara lain berkaitan dengan keselamatanjiwa/kesehatan pegawai, keluarga inti pegawai meninggal dunia/sakit keras, istripegawai melahirkan, atau kondisi lainnya, atas izin Pimpinan Unit EselonI/setingkat serta sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan terkait COVID-19yang berlaku;

2) mengajukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu paling kurang Pejabat EselonI/setingkat masing-masing atau sesuai ketentuan selanjutnya dari instansi/pihakyang berwenang;

3) memenuhi syarat kondisi kesehatan untuk melakukan perjalanan; dan4) melaksanakan prosedur/protokol kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan

oleh baik pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan penyebaranCOVID-19, seperti menerapkan physical distancing dan menggunakan maskerketika di perjalanan, dan syarat-syarat lainnya apabila ada (contoh: surat izin keluarmasuk bagi yang akan keluar/masuk DKI Jakarta).

d. Pegawai yang baru kembali dari penugasan/tugas belajar/perjalanan dari luarnegeri/daerah zona merah/daerah transmisi lokal, dan/atau sempat terdapat kontak fisikdengan PDP atau pasien Positif COVID-19, agar melakukan karantina atau isolasi diripaling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan,mengukur temperatur badan 2 (dua) kali/hari (mencatat apabila lebih dari 37,3 derajatcelcius), serta mengurangi interaksi dengan orang lain dan melaporkan keadaantersebut kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada pengelolakepegawaian di unit kerja masing-masing.

e. Dalam hal pegawai pada sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian dalam masakarantina dirinya muncul gejala (batuk, pilek, demam, dan atau gejala sakit lainnya),agar melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat/yang ditunjukoleh Pemerintah atau melakukan konsultasi dokter secara online seperti melalui aplikasikonsultasi kesehatan, serta melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada atasanlangsung dan/atau pengelola kepegawaian serta mengikuti prosedur selanjutnya terkaitkesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

f. Pegawai


-16-

f. Pegawai yang sedang menjalankan tugas di luar instansi atau tugas belajar, diimbauuntuk:1) tetap berada pada tempat/kedudukan saat ini dan tidak melakukan

perjalanan/bepergian kecuali karena penugasan dari instansi/lembaga pendidikantempatnya ditugaskan atau kebutuhan mendesak lainnya;

2) mengikuti prosedur/protokol keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintahsetempat; dan

3) senantiasa melakukan pemantauan perkembangan informasi terkait COVID-19.g. Pelaksanaan cuti pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan/kebijakan sebagaimana

tercantum dalam SE-18/MK.1/2020 serta kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintahpusat c.q. Kementerian PAN-RB dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

h. Dalam hal pelaksanaan WFH membutuhkan sarana penunjang berupa BMN, pegawaidalam mengajukan permohonan peminjaman BMN sesuai dengan prosedur yang telahditetapkan oleh pimpinan unit/satker.

i. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pembatasan bepergian,pembatasan cuti, dan/atau ketentuan lainnya yang masih berlaku berdasarkan temuanatasan langsung/pengaduan maupun hasil pelaksanaan pemantauan InspektoratJenderal/unit yang menangani kepatuhan internal, maka atasan langsung dapatmelakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku dengantetap memperhatikan kondisi dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

15. Dalam melaksanakan WFO, FWS serta prosedur kesehatan/keselamatan, baik dalammasa transisi maupun dalam masa tatanan normal baru, seluruh pegawai agar terusberadaptasi dan melaksanakan budaya (corporate culture) yang berlandaskan pada Nilai-Nilai Kemenkeu, yaitu:a. Integritas, yang berarti seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan

bertindak baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsipmoral (contoh: jujur dalam menggunakan/melaporkan waktu bekerja, jujur dalammelaporkan kondisi kesehatan, konsisten menerapkan panduan masa transisi maupunmasa tatanan normal baru yang telah ditetapkan instansi dalam perilaku sehari-hari,tidak menyebarkan hoax, dsb.);

b. Profesionalisme, yang berarti seluruh pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akuratberdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen tinggi(contoh: meskipun WFH tugas/layanan tetap dapat dituntaskan tepat waktu, mampumenyelesaikan tugas yang diberikan atasan secara mandiri dan bertanggung jawab,dsb.);

c. Sinergi


-17-

c. Sinergi, yang berarti seluruh pegawai harus berkomitmen untuk membangun danmemastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yangharmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yangbermanfaat dan berkualitas (contoh: meskipun tidak ada tatap muka namun koordinasidan kerja sama antar rekan kerja/unit dalam rangka penyelesaian tugas tetapdilaksanakan sebaik-baiknya, saling bersinergi untuk menjaga komitmen dalammenjalankan panduan WFH/WFO serta prosedur kesehatan/keselamatan yang telahditetapkan instansi, tidak membangun opini dan/atau menyebarkan informasi yangdapat memecah belah, dsb.);

d. Pelayanan, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pelayanan untukmemenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuhhati, transparan, cepat, akurat, dan aman (contoh: tidak menggunakan alasan WFHsebagai alasan untuk tidak melayani kepentingan masyarakat/stakeholders danberupaya mencari berbagai alternatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan,menerapkan prosedur kesehatan/keselamatan dalam pelayanan, dsb.);

e. Kesempurnaan, yang berarti seluruh pegawai harus senantiasa melakukan upayaperbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik (contoh:memberikan integritas yang terbaik, menunjukkan profesionalisme yang terbaik,melakukan sinergi yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, berupayamengintegrasikan/mengharmonisasikan tanggung jawab terhadap kantor dantanggung terhadap keluarga/pribadi dengan baik/work-life harmony, dsb.).

F. Penutup

1. Seluruh pegawai harus mematuhi protokol/kebijakan mengenai pencegahan/penangananCOVID-19, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/daerah maupun Kemenkeu.

2. Seluruh pegawai agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh iktikad baik, sertaseluruh pimpinan unit dan atasan langsung agar mensosialisasikan, melaksanakan, danmelakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

3. Ketentuan


-18-

3. Ketentuan pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2020 dan suratedaran Menteri Keuangan lainnya terkait pencegahan COVID-19 yang tidak bertentangandengan Surat Edaran ini, tetap berlaku.

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan terbitnya kebijakanlebih lanjut dari Pimpinan Kemenkeu.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 04 Juni 2020

a.n. MENTERI KEUANGANSEKRETARIS JENDERAL,

Ditandatangani secara elektronikHADIYANTO

Tembusan:1. Menteri Keuangan2. Wakil Menteri Keuangan

Kp.:SJ.5/SJ.55/2020

file:////Users/Vici%20Marsono/Downloads/04 Juni 2020file:////Users/Vici%20Marsono/Downloads/[@tipettd]/Users/Vici Marsono/Downloads/[@penandatangan]/Users/Vici Marsono/Downloads/[@penandatangan]file:////Users/Vici%20Marsono/Downloads/[@NamaPejabat]/Users/Vici Marsono/Downloads/SE 7 Peningkatan Kewaspadaan COVID 19 Kemenkeu/[@Tembusan]/Users/Vici Marsono/Downloads/SE 7 Peningkatan Kewaspadaan COVID 19 Kemenkeu/[@Tembusan]

2020-06-04T11:51:52+0700JakartaDokumen ini ditandatangani secara elektronik

menteri keuangan republik indonesia...presensi dan pelaporan tugas, panduan peningkatan keamanan...

Documents