meningkatkan efektivitas dan efisiensi...

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI,

AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

EvaluasiReformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masihburuk

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

RESULT ORIENTED GOVERNMENT

Good Governance

Pemerintah yang berorientasi hasil

Menetapkan Tujuan/Sasaran Prioritas yang Jelas (Outcomes)

Mengukur Pencapaian Tujuan/sasaran (performance indicators)

Menetapkan Target

Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)

INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert

Belanja publik perlu ditekan, karena

keterbatasan sumberdaya

Publik menuntut peningkatan kualitas

pelayanan

LATAR BELAKANG

Budget Reform:

Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada

Dewan

Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja

(Super Budgeting)

Budget Savings

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran

Anggaran Berbasis Kinerja5

Besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian prioritas pembangunan

PRIORITAS DAN

SASARAN STRATEGISPROGRAMKEGIATAN

ANGGARAN

Money Follow ProgramProgram Follow Result

Pemilihan Program dan Kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan

“TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI HASIL/MANFAAT BAGI

MASYARAKAT”

Untuk mendorong

pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja oleh

instansi pemerintah,

dibangunlah aplikasi

terpadu

RPJMN/D

Laporan Keuangan Laporan Kinerja

Reviu oleh APIP

Laporan KeuanganReviewed

Laporan KinerjaReviewed

Audit Keuangan Audit Kinerja

Rencana Kerja danAnggaran

Rencana KinerjaTahunan

Daftar PenetapanAnggaran

Perjanjian Kinerja

RencanaStrategis

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

RPJMN/D

Laporan Keuangan Laporan Kinerja

Reviu oleh APIPLaporan Keuangan

ReviewedLaporan Kinerja

Reviewed

Audit Keuangan Audit Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIKPerpres 29/2014 tentang SAKIP

AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KEUANGAN

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI

Money Follow

Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses

dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara

transparan, termasuk soal anggaranpublik.

Stop

Pemborosan

Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

Fokus

Kinerja,

bukan SPJ

ASN jangan terlalubanyak menghabiskan

waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Menghemat jumlahanggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidakpenting.

Anggaran digunakan hanyauntuk membiayaiprogram/kegiatan prioritasyang mendukungpencapaian tujuanpembangunan.

Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaatbesar untuk masyarakat.

EFISIENSI

video arahan presiden tentang efektivitas dan efisiensi 4.mp4

PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI

RENCANA STRATEGIS

SISTEMAKUNTABIITASKINERJAINSTANSIPEMERINTAH

MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA

MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN

PENGUKURAN KINERJA

MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT

PENGELOLAAN DATA KINERJA

MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN

PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN

KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI

MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari KKN

Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraannegara

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Asas pengelolaan keuangan negara adalahakuntabilitas berorientasi hasil

• Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitaspenggunaan anggaran berorientasi pada hasil

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Dilakukan evaluasi tiap tahununtuk mengukur perkembangan

efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat &

daerah)

Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaranpada Instansi Pemerintah

HASIL EVALUASI SAKIP 2015-2016

Skala nilaiKementerian/

LembagaPemerintah

ProvinsiKabupaten /

Kota

Kategori RangeNilai

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 2 3 1 2

BB 70-80 21 27 7 7 7 10

B 60-70 36 37 8 12 31 57

CC 50-60 16 11 13 10 174 199

C 30-50 0 3 3 2 239 193

D 0-30 0 0 1 0 14 14

INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN NILAI AKUNTABILITAS

KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L,

24 PROV, 456 KAB/KOTA)

BERPOTENSI TERJADI

INEFISIENSI> 30% DARI

APBN/APBD di luarBelanja Pegawai

± 392,87 T

Semakin tingginilai

akuntabilitaskinerja,

semakin tinggitingkat

efisiensipenggunaan

anggaran

Efisien

Inefisiensi

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

2. Ukuran kinerja tidak jelas

3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran

4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

INEFISIENSI TERJADI KARENA :

AREA PERBAIKAN

Sasaran PembangunanNasional/Daerah

SasaranStrategis/Result


SasaranStrategis/ResultG

OA

LS

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

AC

TIV

ITY

Jelas relevansi / kaitanAntara Program/Kegiatandengan Sasaran / kinerja

Tujuan/sasaranorientasi hasil

Ukuran kinerjajelas

1

2

3

Kejelasan kinerja yang akan dicapai

Program / Kegiatan efektif dan efisien

Rincian kegiatanharus sesuai dengan maksud kegiatan

4

Instansi Pemerintah/SKPD/OPD



PENYEBAB INEFISENSI

Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah



SasaranStrategis/ResultG

OA

LS

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

AC

TIV

ITY

Program/kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis/ hasil

Tujuan/sasaran tidak jelas atau tidak berorientasi hasil

Ukuran kinerja tidak jelas atau tidak berorientasi hasil

1

2

3

Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin dicapai

Program / Kegiatan tidak memberikan dampak

Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan4




Indikator Kinerja Utama Target

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kinerja

Target

Indikator Kinerja

Target

RATA-RATA NILAI AKIP 2013 - 2016

14

“nilai ini menunjukkan ada potensi untuk

melakukan efisiensi lebih dari 30% untuk

K/L dan provinsi serta lebih dari 50%

untuk kabupaten/kota”

62.1464.7 65.58 65.58

57.0459.22 59.44

63.21

43.73 44.9446.34

49.11

0

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

TREN RATA-RATA NILAI AKIP TAHUN 2013-2016

KL PROVINSI KABUPATEN/KOTA

POHON KINERJA

15

PEMERINTAH DAERAH

SASARAN STRATEGIS SKPD

(outcome - impact)

SKPD

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Impact)

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

SKPD

ESELON III

ESELON IV

PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

16

1

6

Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomiIndikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Sasaran:Terjaganya fungsi lahansesuai peruntukannya.

Sasaran:Meningkatnya produksipertanian.

Sasaran:Meningkatnya kualitasdan Kuantitas Saranadan prasarana

Sasaran:Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Kinerja:% Lahan pertanianterhadap luas wilayahTarget: 20%

Indikator Kinerja:Jumlah produksipertanianTarget: 100.000 ton

Indikator Kinerja:Panjang jalan dengankualitas baik.Target: 95%

Indikator Kinerja:Jumlah koperasi aktifbidang pertanian.Target: 100 Koperasi

Kegiatan:Menetapkan lahanpertanian agar digunakan sesuaidengan fungsinya.

Kegiatan:•Menerapkan teknologi pertanian.•Penggunaan bibit unggul.

Kegiatan:•Membangun jalan akses ke sentra pertanian

Kegiatan:Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.

RPJMD

Anggaran: Rp. 150.000.000

Anggaran:Rp. 2.000.000.000

Anggaran:Rp. 4.000.000.0000

Anggaran:Rp. 1.500.000.000

BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI MeningkatkanIndustri Pariwisata

Pengembangan Usaha

Pengembangan sarana danprasarana

Pengembangan Aksesbilitas

Pemasaran danPromosi

Pengembangan Produk Wisata

Peningkatanmanajemenpengelolaan

pariwisata secaralebih profesional

Pengelola danpelaku usaha wisata

perlu melakukandiversifikasi ataupengembangan

usaha produk wisatasecara beragam yang inovatif dan kreatif

Peningkatanpemasaran danpromosi melalui

penyebaraninformasi di

berbagai media, baik media cetak

maupun elektronik

Perlu diadakanupaya pemberian

insentif untukmemotivasi

pengelola obyekwisata dalammeningkatkan

pengelolaan obyekwisata.

Peningkatan kemudahan aksesangkutan umum/

kendaraanpribadi untuk

mencapai obyekwisata

Peningkatan kemudahan akses

informasi agar obyekwisata dapat diaksesdengan mudah dari

berbagai macamsumber

Perbaikan danpeningkatansarana dan

prasarana yang ada di obyek

wisata.

Peningkatankualitas

pelayanankepada

pengunjungobyek wisata

Pengembangan obyek wisata yang masih berupapotensi menjadiobyek wisata yang riil dalammendukung PAD.

MeningkatkanRasa AmanWisatawan

Peningkatan keamanan

khusus daerahwisata

Sumber Dayayang

dibutuhkan

Sumber Dayayang dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran

SATPOL PPKoperasi dan

UKMPariwisata

Perhubungan danInformatika

Dinas PU Dinas Pariwisata

e-Budgeting

e-Budgeting

PRIORITASNASIONAL

PROGRAMKEGIATAN

ANGGARAN

Money Follow Program

mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah

penyimpangan18

e-Performance Based Budgeting


PRIORITASDAERAH

PROGRAMKEGIATAN

ANGGARAN

Money Follow ProgramProgram Follow Result

mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah

penyimpangan

meningkatkan efektifitas danmengurangi pemborosan

anggaran

e-BudgetingAkuntabilitas Kinerja

mencegah program/ kegiatan “siluman”

dan mencegahpenyimpangan

ASN tidak disibukkandalam pekerjaan

dokumentatif namunberfokus pada kinerjayang akan diwujudkan

mencegah pemborosandan meningkatkan

efektifitas dan efisiensipenggunaan anggaran


Langkah–Langkah Perbaikan

Memastikan Kepada SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja

Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD

Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja

Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung

dengan pencapaian kinerja

Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala,

atas capaian kinerja SKPD

Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman

terhadap SKPD tidak berkinerja

24

TERIMA KASIH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi

meningkatkan efektivitas dan efisiensi...

Documents